Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital melalui peluncuran Program Magang Nasional 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Di tengah perubahan industri akibat transformasi digital yang semakin cepat, program ini hadir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan bahwa lulusan muda tidak tertinggal dari kebutuhan keterampilan masa kini.

Program Magang Nasional 2025 dijadwalkan resmi dimulai pada 15 Oktober 2025 dan berlangsung hingga 15 April 2026, dengan target awal sebanyak 20.000 peserta dari kalangan lulusan baru diploma dan sarjana. Sejak 7 Oktober 2025, pendaftaran telah dibuka melalui platform MagangHub (maganghub.kemnaker.go.id) yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah berupaya menjadikan program ini sebagai model sistem magang nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan dunia industri, dunia pendidikan, serta lembaga pemerintah daerah.

Dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah memandang program magang nasional sebagai langkah konkret dalam mengatasi dua tantangan besar: meningkatnya angka pengangguran terdidik dan rendahnya kesiapan tenaga kerja muda menghadapi perubahan dunia kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa program ini adalah manifestasi nyata dari strategi link and match antara perguruan tinggi dan industri. Dalam pandangannya, dunia pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan dunia usaha. Karena itu, pemerintah mendorong agar seluruh sektor baik swasta maupun BUMN berpartisipasi aktif menyediakan tempat magang yang relevan. Airlangga menegaskan bahwa program ini akan memperluas kesempatan kerja bagi lulusan baru sekaligus memperkuat kapasitas industri dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.

Untuk mendukung pelaksanaan, pemerintah menanggung penuh uang saku bagi peserta magang dengan nilai setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK/UMP) di daerah masing-masing. Mekanisme ini bertujuan memastikan keadilan bagi peserta di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kemnaker, rata-rata uang saku peserta berkisar sekitar Rp3,3 juta per bulan, tergantung lokasi penempatan. Selain itu, peserta akan mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Skema ini menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya untuk memfasilitasi pelatihan, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keselamatan peserta selama menjalani program.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memandang Program Magang Nasional 2025 sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Menurutnya, pelatihan kerja dan magang harus menjadi sarana pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar aktivitas administratif. Oleh karena itu, Kemnaker menerapkan sejumlah persyaratan ketat bagi perusahaan penyelenggara. Hanya perusahaan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar dalam sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) yang dapat mengikuti program ini. Setiap posisi magang juga diwajibkan sesuai dengan bidang studi peserta agar pengembangan kompetensinya terarah. Pemerintah juga menyiapkan sistem sertifikasi yang akan diberikan setelah peserta menyelesaikan masa magang, sebagai bukti pengakuan atas pengalaman kerja dan keterampilan yang diperoleh.

Kemnaker mencatat bahwa hingga awal Oktober 2025, 451 perusahaan telah menyatakan kesiapan menjadi mitra penyelenggara program magang nasional. Perusahaan tersebut berasal dari beragam sektor, mulai dari industri manufaktur, teknologi informasi, hingga jasa keuangan. Antusiasme tinggi ini menunjukkan bahwa sektor swasta memandang program ini sebagai peluang untuk menemukan talenta baru sekaligus memperkuat daya saing perusahaan di tengah tantangan transformasi digital.

Dukungan juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menilai bahwa Program Magang Nasional 2025 merupakan kebijakan progresif yang tepat sasaran. Menurutnya, langkah pemerintah menanggung uang saku peserta merupakan insentif yang sangat membantu perusahaan agar dapat fokus pada pengembangan kualitas pembelajaran di tempat kerja. Shinta menilai program ini tidak hanya bermanfaat bagi para lulusan muda, tetapi juga bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan pemahaman teknologi dan etos kerja baru. Dari perspektif dunia usaha, program ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kemitraan antara industri dan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dari sisi kebijakan jangka panjang, Program Magang Nasional 2025 memiliki peran strategis dalam menciptakan pipeline talenta nasional yang berdaya saing tinggi. Pemerintah menargetkan agar lulusan program ini tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter adaptif dan kolaboratif yang dibutuhkan di dunia kerja modern. Dengan keterlibatan aktif perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, dan lembaga pelatihan, program ini menjadi bagian dari ekosistem pengembangan sumber daya manusia yang lebih terintegrasi.

Melalui peluncuran Program Magang Nasional 2025, pemerintah menegaskan sikap tegasnya dalam menghadapi tantangan era digital. Program ini bukan sekadar kegiatan pelatihan, tetapi bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan dukungan dari dunia usaha dan lembaga pendidikan, pemerintah optimistis bahwa generasi muda Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar kerja global. Keberhasilan program ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 negara maju dengan tenaga kerja unggul, adaptif, dan siap bersaing di tengah transformasi ekonomi dunia.

.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran, terutama di kalangan muda. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah Program Magang Nasional 2025, sebuah terobosan besar yang dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor industri. Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan siap bersaing di era modern.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menjelaskan bahwa program magang nasional akan membuka peluang bagi 20 ribu lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus dukungan insentif dari negara. Program ini, kata dia, merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan penyerapan tenaga kerja muda melalui mekanisme magang terstruktur dan terukur.

Kementerian Ketenagakerjaan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani para lulusan dengan perusahaan swasta di berbagai bidang keahlian. Melalui pola kemitraan ini, peserta magang akan ditempatkan di sektor-sektor yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka. Negara pun memberikan dukungan berupa insentif setara upah minimum kabupaten atau kota selama enam bulan bagi setiap peserta magang yang ditempatkan di perusahaan swasta yang bersedia menjadi mitra.

Afriansyah menuturkan bahwa sistem magang nasional ini dirancang untuk menjamin efisiensi dan keadilan. Peserta magang akan ditempatkan di wilayah asalnya masing-masing agar tidak terbebani oleh biaya tambahan seperti tempat tinggal dan transportasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga memastikan kesejahteraan peserta selama menjalani masa magang.

Wamenaker menambahkan, program magang nasional diharapkan menjadi jembatan penting bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi, memperluas jejaring industri, serta mempercepat transisi menuju pekerjaan tetap yang produktif.

Langkah pemerintah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk para pakar ketenagakerjaan. Profesor Hadi Subhan dari Universitas Airlangga menilai bahwa program magang nasional bergaji bagi lulusan baru merupakan solusi cerdas untuk mengatasi pengangguran terdidik yang masih menjadi tantangan nasional. Menurutnya, keberadaan program ini membawa manfaat besar, terutama dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Hadi menekankan bahwa selama ini banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan memperoleh pekerjaan karena belum memiliki pengalaman kerja. Dengan adanya program magang nasional yang memberikan insentif, para lulusan akan lebih siap memasuki dunia kerja dan memiliki nilai tambah di mata perusahaan. Ia juga menyebut bahwa inisiatif ini sejalan dengan semangat link and match, yaitu kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain memberikan manfaat bagi peserta, program ini juga membawa keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya tenaga magang yang sudah dibekali keterampilan dasar dan semangat kerja tinggi, perusahaan dapat mempercepat proses adaptasi dan produktivitas. Pemerintah berharap, melalui program ini, akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara tenaga kerja muda dan dunia usaha.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Profesor Payaman Simanjuntak menilai bahwa keberhasilan program magang nasional sangat bergantung pada tindak lanjut perusahaan setelah masa magang berakhir. Ia berharap perusahaan yang menjadi tempat magang dapat langsung merekrut peserta terbaik sebagai karyawan tetap. Bagi peserta yang belum tertampung, pemerintah perlu memastikan adanya penyaluran ke perusahaan kecil dan menengah yang membutuhkan tenaga terampil, tetapi belum memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan program magang secara mandiri.

Payaman juga mengingatkan bahwa jumlah perusahaan yang mampu menyelenggarakan magang masih terbatas dan cenderung terkonsentrasi di sektor industri besar. Karena itu, menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk memperluas cakupan program ke sektor lain seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan teknologi digital. Dengan demikian, manfaat program ini dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Program Magang Nasional 2025 juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing tenaga kerja nasional menghadapi tantangan global. Di tengah perubahan cepat akibat disrupsi teknologi dan ekonomi digital, kemampuan adaptasi dan pengalaman kerja menjadi kunci utama bagi tenaga kerja muda. Melalui magang terstruktur, peserta akan belajar langsung dari dunia kerja nyata mulai dari kedisiplinan, etika kerja, hingga keterampilan teknis dan manajerial yang tidak selalu diperoleh di bangku kuliah.

Lebih jauh, pemerintah meyakini bahwa program ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Selain mengurangi angka pengangguran, program magang nasional juga akan membantu memperkuat produktivitas nasional, mengurangi kesenjangan keterampilan, serta mendorong pemerataan kesempatan kerja di berbagai daerah.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan dunia usaha, serta semangat generasi muda yang tinggi, Program Magang Nasional 2025 bukan hanya menjadi proyek kebijakan semata, tetapi juga gerakan nasional untuk menyiapkan masa depan tenaga kerja Indonesia yang lebih mandiri, kompeten, dan berdaya saing. Program ini membuktikan bahwa negara hadir secara nyata dalam memberikan solusi cerdas untuk mengatasi pengangguran muda dan mempercepat pembangunan ekonomi bangsa.

*) Pemerhati Ketenagakerjaan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat baru pada Oktober 2025 sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Hal ini menjadi salah satu terobosan pendidikan terbesar dalam sejarah modern Indonesia.

Dalam arahannya kepada dua ribu guru dan kepala sekolah Sekolah Rakyat di Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan sekolah berasrama gratis ini.

“Saya mendapat laporan, insya Allah akhir September akan jadi. Oktober nanti saya diminta untuk meresmikan,” ujar Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, dan negara wajib hadir untuk menjamin kesempatan belajar bagi setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk nyata dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif. Melalui konsep sekolah berasrama gratis, siswa dari keluarga prasejahtera dapat menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya hidup maupun biaya sekolah. Semua kebutuhan siswa termasuk asrama, makanan, seragam, hingga fasilitas belajar ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuturkan bahwa sebanyak 16 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan, disusul sekitar 40 unit lainnya hingga akhir September.

“Insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu di akhir September,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan hasil kerja keras lintas kementerian dan lembaga. “Ini adalah buah gotong royong nasional. Pemerintah pusat, daerah, dan para tenaga pendidik bekerja siang malam untuk memastikan anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik,” katanya.

Sekolah Rakyat kini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa hingga Sulawesi dan wilayah kepulauan lainnya, memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan. Program ini juga menegaskan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan penguatan sumber daya manusia.

Langkah cepat dan visioner Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil, tetapi juga menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas. Dengan semangat pemerataan pendidikan, pemerintah berkomitmen mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berdaulat.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fasilitas Sekolah Rakyat demi menciptakan mutu belajar yang semakin baik bagi masyarakat. Sebanyak 160 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi warga di berbagai daerah.

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan bahwa dari total target 165 sekolah, hanya lima titik yang masih menunggu kelengkapan sarana sebelum bisa digunakan sepenuhnya.

“Dari target 165, sekitar 160 sudah beroperasi. Tinggal lima titik yang masih menunggu perlengkapan seperti mebel agar bisa dimanfaatkan maksimal,” ujar Syaifullah Yusuf.

Peluncuran Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap sejak Juli 2025. Pada tahap pertama, Kementerian Sosial meresmikan 63 sekolah, disusul 37 titik tambahan pada Agustus. Kemudian, pada September, 60 Sekolah Rakyat lainnya mulai beroperasi. Sementara lima titik terakhir ditargetkan tuntas pada pekan kedua Oktober.

“Yang baru ada di Bangkalan dan Banyuwangi per September sudah jalan. Selebihnya Oktober selesai semua. Lalu November, setelah siap sepenuhnya, akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo,” tambah Menteri Sosial Syaifullah Yusuf.

Program Sekolah Rakyat bukan hanya difungsikan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga dirancang menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu melalui pendekatan multisektor yang melibatkan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dukungan infrastruktur turut dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Ia menyatakan bahwa sebagian besar bangunan Sekolah Rakyat sudah berada dalam kondisi sangat baik.

“Karena mereka lebih aktif digunakan, perlu perawatan lebih dini. Namun secara keseluruhan, 90 persen bangunan sudah bagus,” ungkapnya Dody.

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 100 sekolah telah memasuki tahap konstruksi sejak Oktober 2025.

“Ini merupakan pondasi menuju model Sekolah Rakyat ideal. Tahun 2026 kami mulai tahap satu dengan target 100 hingga 200 sekolah baru,” jelasnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai oleh APBN, dengan kebutuhan lahan antara 5 hingga 10 hektare per lokasi. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk 100 sekolah, atau sekitar Rp200 hingga Rp300 miliar per unit.

“Kami harap pemerintah daerah siapkan lahannya. Untuk Sulawesi Utara, akan ada tambahan dua sekolah rakyat di Minahasa dan Bolaang Mongondow,” tuturnya.

Sebagai bagian dari peningkatan mutu belajar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat wajib memiliki fasilitas olahraga dan ruang aktivitas fisik.

“Kesehatan itu penting, jadi fasilitas olahraga wajib ada di tiap Sekolah Rakyat,” katanya.

Dengan penguatan infrastruktur dan sarana pendukung pendidikan, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi model pembelajaran inklusif yang membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.—

[edRW]

Oleh : Nofer Saputra )*

Program Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pendidikan berkeadilan dan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Program ini bukan hanya inovasi dalam bidang pendidikan, tetapi juga strategi besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Hingga September 2025, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 160 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, sementara lima titik lainnya tengah melengkapi sarana dan prasarana sebelum dibuka secara penuh. Data ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan hingga ke daerah-daerah tertinggal.

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pendidikan yang sekaligus menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Konsepnya mengintegrasikan sejumlah program prioritas nasional, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan rumah layak huni. Pendekatan lintas sektor ini menjadi kekuatan utama Sekolah Rakyat karena tidak hanya memfokuskan diri pada pendidikan formal, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga miskin secara menyeluruh.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis menargetkan total 165 Sekolah Rakyat di tahun ajaran 2025/2026, dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Lebih dari dua ribu guru dan empat ribu tenaga pendidik telah disiapkan untuk mendukung operasional lembaga ini. Angka tersebut menggambarkan skala dan keseriusan proyek yang bertujuan membangun generasi baru Indonesia yang merata secara akses dan kualitas pendidikan. Sekolah Rakyat menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, sekaligus bukti bahwa pembangunan manusia kini tidak lagi terbatas pada kota besar, melainkan menyentuh hingga pelosok negeri.

Dari sisi legislasi, dukungan terhadap program ini juga datang dari anggota DPR RI Dapil Madura, Ansari yang menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa program ini tidak sekadar mencetak lulusan berijazah, tetapi juga membangun mental dan karakter anak-anak keluarga pra-sejahtera agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global. Sekolah Rakyat hadir sebagai penggerak harapan baru di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dari pusat pertumbuhan pendidikan.

Menurut Ansari, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan program, seperti distribusi dan kesejahteraan guru, ketersediaan asrama, hingga keterbatasan anggaran operasional. Namun, tantangan tersebut bukan penghalang, melainkan pemicu bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat) dalam memastikan keberlanjutan program ini. Evaluasi berkelanjutan serta integrasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal juga menjadi kunci keberhasilan Sekolah Rakyat ke depan.

Lebih jauh, Ansari menilai pentingnya menjaga keterhubungan antara Sekolah Rakyat dengan lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren. Di Madura, misalnya, pesantren telah lama menjadi pusat pendidikan karakter dan kemandirian. Sinergi antara Sekolah Rakyat dan lembaga keagamaan akan memperkuat pendidikan nilai, moral, serta kearifan lokal. Pendekatan ini selaras dengan semangat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, spiritualitas, dan identitas budaya yang kuat.

Apresiasi terhadap Sekolah Rakyat juga datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, yang menyoroti pendekatan humanis dan psikologis dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menilai model pendidikan yang diterapkan di sana berhasil menyeimbangkan antara kedisiplinan dan kasih sayang. Para pendidik tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan siswa. Anak-anak didorong untuk mandiri, namun tetap merasakan kehangatan seperti di rumah. Pola ini terbukti membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan berasrama tanpa kehilangan rasa aman dan percaya diri.

Pendekatan humanis tersebut menjadi salah satu pembeda utama Sekolah Rakyat dibandingkan dengan sistem pendidikan konvensional. Di Banjarbaru, pemerintah daerah turut mendukung keberhasilan program dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai melalui pemanfaatan Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah Rakyat di sana bahkan menawarkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk kepribadian, menumbuhkan minat, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan kepemimpinan pada siswa. Model ini membuktikan bahwa pendidikan tidak semata soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter yang kokoh.

Lebih dari itu, Sekolah Rakyat juga mencerminkan kehadiran negara yang berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara soal pemerataan pendidikan, tetapi menghadirkannya secara nyata melalui kebijakan yang terukur dan berdampak langsung. Setiap Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa anak-anak Indonesia, di mana pun mereka lahir, memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan berprestasi.

Melalui program ini, pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab sektor pendidikan, tetapi merupakan instrumen utama dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Sekolah Rakyat menjadi simbol bahwa pembangunan sejati dimulai dari manusia—dari anak-anak yang diberi kesempatan belajar, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang sehat serta berkarakter. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi pondasi kuat bagi masa depan bangsa yang lebih adil, berdaya, dan bermartabat.

)* Penulis adalah Pengamat Pendidikan

Oleh: Idrus Akmali Ikhlam (*

Pendidikan selalu menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Konstitusi kita, UUD 1945, secara jelas menegaskan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itu, lahir berbagai program yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu terobosan terbaru pemerintah adalah Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang kini siap diresmikan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mempertegas komitmen negara dalam menuntaskan wajib belajar, tetapi juga menjadi strategi nyata untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pendidikan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki dampak strategis dalam menuntaskan wajib belajar, terutama di kalangan masyarakat miskin ekstrem. Ia menilai bahwa dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat, dan pada gilirannya, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Program ini dipandangnya bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Implementasi program ini mulai terlihat nyata di berbagai daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan di Pontianak bersifat gratis, sehingga tidak membebani keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial terkait batas akhir pendaftaran. Menurutnya, sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan pendekatan gratis dan berbasis arahan pusat, program ini diyakini mampu menjangkau anak-anak yang sebelumnya terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi.

Tidak hanya di Kalimantan Barat, semangat menghadirkan pendidikan merata juga tampak di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie, menjelaskan bahwa tiga sekolah rakyat rintisan di wilayahnya telah mulai berjalan dan menjadi tonggak awal bagi perluasan akses pendidikan di daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Kehadiran Sekolah Rakyat, menurutnya, menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.

Sementara itu, di Maluku Tengah, Sekolah Rakyat dipandang sebagai wujud kepedulian nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Assisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Maluku Tengah, Halid Pattisahusiwa, menilai bahwa program ini memiliki visi besar untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Ia juga menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan hanya program jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat jelas bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas tantangan klasik di dunia pendidikan: akses, kualitas, dan kesetaraan. Selama ini, banyak anak bangsa yang harus berhenti sekolah bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena keterbatasan biaya dan fasilitas. Program ini menghadirkan harapan baru, di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun kondisi sosial, memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Lebih dari itu, Sekolah Rakyat memperkuat paradigma bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Kehadirannya membuktikan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kesenjangan sosial. Justru sebaliknya, negara hadir di tengah rakyat untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua anak bangsa.

Namun, tentu saja, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan orang tua untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya program akan menjadi kunci agar visi mencerdaskan bangsa benar-benar tercapai.

Program Sekolah Rakyat adalah bukti nyata komitmen negara untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali. Kehadirannya menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah, melainkan hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, mari kita dukung bersama keberlanjutan program ini dengan penuh keyakinan. Dengan Sekolah Rakyat, Indonesia sedang menapaki jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing. Mari percaya bahwa melalui pendidikan, bangsa ini akan semakin kuat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa.

(* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN), terus berupaya memperbaiki sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan audit harian yang ketat demi memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa salah satu langkah penting dalam pengawasan kualitas makanan adalah penerapan rapid test di dapur MBG. Rapid test ini bertujuan untuk menguji kualitas bahan baku, air, dan makanan matang sebelum disajikan kepada masyarakat.

“Rapid test ini sudah diterapkan di berbagai sektor, seperti di makanan untuk presiden, pejabat negara, hingga katering haji, dan kini akan diterapkan pada semua makanan di dapur MBG,” ujar Budi.

Menurut Budi, rapid test dapat mendeteksi berbagai organisme berbahaya seperti salmonella, e.coli, hingga bahan kimia berbahaya seperti sianida dan formalin yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pemerintah memastikan bahwa seluruh dapur penyedia makanan MBG akan dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan pengujian ini.

Tak hanya itu, Kemenkes juga berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan program ini secara rutin dan internal.

“Pengawasan harian oleh BGN sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam program MBG memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi, dan kami akan terus berupaya untuk menjamin bahwa setiap sajian makanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas dan keamanannya,” jelas Budi.

BGN akan memonitor secara langsung seluruh proses dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan. Selain itu, Kemenkes bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan pengawasan eksternal guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang berlaku.

Pemerintah juga telah menetapkan standar sertifikasi yang wajib diterapkan di setiap dapur MBG. Tiga sertifikasi utama, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal, akan diberlakukan untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kehalalan yang berlaku.

“Proses percepatan sertifikasi dapur MBG akan dilakukan agar tidak menghambat distribusi makanan yang bergizi,” lanjut Budi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program ini, Brigjen Pol Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengungkapkan bahwa Kemenkes dan BGN melaksanakan pelatihan massal bagi relawan penjamah makanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hygiene dan sanitasi di dapur MBG.

“Pelatihan ini merupakan langkah penting agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan,” ujar Sony.
.
Upaya ini semakin penting mengingat kasus keracunan pangan yang sempat menimpa ribuan anak di beberapa daerah. Kejadian tersebut menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dapur-dapur MBG agar tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga benar-benar aman bagi konsumen.

Dengan penerapan audit harian yang ketat, sistem rapid test untuk pengujian bahan pangan, serta pelatihan untuk petugas dapur, pemerintah berharap dapat mewujudkan program MBG yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk seluruh masyarakat Indonesia.

(*/rls)

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto berjanji meningkatkan sanitasi dapur program
Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan peralatan modern untuk mencegah terjadinya keracunan. Hal itu ia tegaskan menyusul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa wilayah.

Dia menyatakan bahwa semua dapur MBG harus dilengkapi dengan peralatan sanitasi modern, seperti alat pencuci ompreng dengan sinar ultraviolet, filter air, dan test kit untuk uji keamanan makanan sebelum dikirim ke penerima manfaat.

“Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat, dengan ultraviolet atau gas, atau air yang sangat panas. Filter air harus ada, test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Semua dapur juga harus punya tukang masak yang terlatih,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengungkapkan capaian signifikan dari program MBG yang telah menjangkau hampir 30juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Meski demikian, ia mengakui perlu kerja keras untuk menangani kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Bukan penyimpangan yang disengaja, tapi katakanlah deviasi. Ini cukup membanggakan, tapi tentu kita ingin sama sekali tidak ada keracunan. Karena itu, kita terus kerja keras [membenahi],” ungkapnya.

Kasus keracunan yang menimpa anak-anak di berbagai daerah belakangan ini membuat pemerintah bergerak cepat memperbaiki pelaksanaan program MBG. Percepatan sertifikasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjadi pekerjaan besar di lapangan.

Ribuan dapur kini dikebut untuk wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yang merupakan standar internasional dalam manajemen keamanan pangan.

Di samping dua sertifikasi utama tersebut, pemerintah juga mewajibkan dapur MBG mengantongi sertifikasi halal. Dengan demikian, makanan yang disajikan tidak hanya bersih dan aman, tetapi juga sesuai prinsip halal.

Kendati banyak dapur MBG yang belum memiliki sertifikasi, namun di lapangan juga terdapat banyak dapur MBG yang sudah menerapkan sistem sanitasi modern dan layak dijadikan contoh, salah satunya SPPG Polri di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kepala SPPG Polri Pejaten, M. Iqbal Salim menegaskan, sanitasi Adalah prioritas utama. Proses pencucian alat masak hingga ompreng (food tray) dilakukan secara berlapis.

“Wastafel pertama itu air panas dan sabun, untuk melunturkan sisa lemak dan minyak. Wastafel kedua untuk menghilangkan sabun, lalu di wastafel ketiga dibilas dengan air mengalir. Setelah itu, alat dikeringkan dengan oven, sekaligus membunuh bakteri,” jelas Iqbal.

Dia menerangkan, sanitasi di SPPG Polri diawasi rutin oleh Dinas Kesehatan lewat Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Selain itu, fasilitas tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai sertifikat mumpuni mulai dari SLHS, ISO 2018, HACCP, Good Manufacturing Practices (GMP), British Retail Consortium (BRC), hingga sertifikat halal.

“Seluruh rangkaian produksi dan distribusi sudah menerapkan SOP dari Badan Gizi Nasional. Kami berkomitmen menjaga kualitas makanan agar tetap higienis, bergizi, dan layak konsumsi,” terang Iqbal.

Oleh : Selvia Anggi Asti )*

Pemerintah meluncurkan Sertifikasi Sanitasi Nasional untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memastikan setiap porsi yang disajikan aman, higienis, dan bernilai gizi sesuai standar. Sertifikasi ini menjadi payung mutu yang mengatur kebersihan ruang dapur, alur pengolahan bahan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah dan pesantren. Dengan kebijakan ini, satuan pendidikan dan penyedia jasa boga memiliki acuan yang jelas tentang cara menjalankan dapur yang sehat mulai dari pemilihan pemasok, pengolahan, peralatan, sampai perilaku petugas. Tujuannya sederhana namun penting yaitu mencegah kontaminasi, mengurangi risiko penyakit bawaan makanan, dan menjamin anak-anak menerima makanan layak setiap hari.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol. Sony Sonjaya menuturkan, kerangka sertifikasi dirancang berjenjang agar mudah diterapkan di berbagai kondisi. Pada level dasar, persyaratan menekankan kebersihan personal petugas, ketersediaan air bersih, sanitasi peralatan, dan pengelolaan limbah yang benar. Level menengah menambahkan kontrol suhu, pemisahan bahan mentah dan matang, serta pencatatan sederhana terkait tanggal masuk dan keluar bahan. Sementara level lanjutan menerapkan praktik aman berbasis risiko seperti analisis titik kendali kritis, kalibrasi alat, serta audit internal berkala. Skema berjenjang ini memberikan ruang perbaikan kontinu tanpa membebani dapur kecil yang baru memulai.

Proses memperoleh sertifikasi dibuat transparan dan terukur. Fase awal dimulai dari pendaftaran dan asesmen mandiri menggunakan daftar periksa standar, dilanjutkan pendampingan teknis oleh petugas kesehatan setempat. Setelah siap, dapur menjalani audit oleh tim yang terlatih untuk menilai kelayakan fisik, alur kerja, dan dokumentasi. Hasil penilaian tidak berhenti di stiker “lulus”, tetapi memuat catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti dalam batas waktu tertentu. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang berisiko, dapur akan diarahkan menghentikan sementara proses kritis sampai langkah perbaikan tuntas.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah menyederhanakan proses perizinan agar penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bisa lebih cepat. Pihaknya menjelaskan, koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri agar dinas kesehatan di daerah mempercepat penerbitan sertifikat. Langkah ini diharapkan mempercepat implementasi sertifikasi sanitasi dapur MBG seraya memastikan standar keamanan pangan dipatuhi secara konsisten di seluruh daerah.

Sementara itu, komponen digital menjadi tulang punggung pengawasan yang efisien. Aplikasi dashboard menampilkan status sertifikasi, jadwal audit, dan hasil pemantauan berkala, sehingga pemerintah daerah dapat melihat peta kepatuhan secara real time. Setiap dapur bersertifikat memperoleh kode QR yang ditempel di lokasi dan dapat dipindai siapa saja untuk menampilkan ringkasan temuan dan masa berlaku sertifikat. Keterbukaan informasi ini mendorong akuntabilitas, sekaligus memberi ketenangan kepada orang tua dan masyarakat bahwa dapur anak-anak mereka dikelola dengan standar yang baik.

Kebijakan ini juga memperhatikan konteks wilayah dan skala operasional. Di daerah dengan keterbatasan air bersih, paket intervensi menekankan solusi praktis seperti penggunaan air bersih terkelola, disinfeksi sederhana, dan desain alur kerja yang meminimalkan risiko. Pada dapur berkapasitas besar, perhatian diarahkan pada manajemen rantai pasok, ruang penyimpanan berpendingin, dan rotasi stok berbasis prinsip “lebih dulu masuk, lebih dulu keluar”. Pendekatan kontekstual ini memastikan standar tetap tinggi tanpa mengabaikan realitas di lapangan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan semua dapur program MBG memiliki SLHS untuk memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat. Pemprov DKI bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan SLHS untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena saat ini, dari 180 SPPG di Jakarta, semuanya belum memiliki SLHS dan masih berproses mendapatkannya.

Dukungan pembiayaan dan insentif turut disiapkan agar sertifikasi tidak menjadi beban. Sekolah dan pesantren yang mencapai level kepatuhan tertentu dapat memperoleh bantuan peralatan dasar seperti rak stainless, wadah tertutup, atau termometer digital. Pemerintah daerah juga didorong mengalokasikan anggaran untuk pendampingan peningkatan kualitas, termasuk perbaikan fasilitas dasar sanitasi. Bagi UMKM katering lokal, sertifikasi menjadi nilai tambah bisnis membuka peluang kemitraan resmi dengan satuan pendidikan dan memperkuat kepercayaan pelanggan.

Pada akhirnya, Sertifikasi Sanitasi Nasional untuk Dapur MBG adalah investasi sosial jangka panjang. Standar yang jelas, pelatihan yang konsisten, pengawasan yang transparan, serta insentif yang tepat akan membentuk budaya keamanan pangan yang melekat di seluruh ekosistem penyediaan makanan anak. Dengan fondasi ini, program MBG tidak sekadar mengenyangkan, tetapi benar-benar menyehatkan. Ketika gizi anak-anak Indonesia terpenuhi dan ekonomi mikro tumbuh kuat secara bersamaan, maka bangsa ini sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menyongsong masa depan yang lebih mandiri, sehat, dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Bayu Sebayu )*

Pemerintah semakin memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah yang mengindikasikan lemahnya penerapan standar higienitas di dapur pelaksana program. Kini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) agar dapat terus beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, sertifikasi tersebut menjadi syarat mutlak untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi baku mutu dan persyaratan kesehatan yang ketat. Ia mengatakan harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS. Menurutnya, SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu dapur telah memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang layak. Pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya. Kementerian dan lembaga terkait harus bersama-sama aktif dan tidak saling menunggu.

Langkah ini menjadi bagian dari koreksi besar terhadap pelaksanaan MBG setelah lonjakan kasus keracunan yang signifikan dalam dua bulan terakhir. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan korban meningkat dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan terakhir September.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengungkapkan, penyebab utama kasus tersebut adalah banyaknya dapur MBG yang belum mengantongi SLHS dan tidak menjalankan prosedur sanitasi standar. Dari 8.583 dapur MBG yang sudah beroperasi hingga 22 September 2025, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS, sementara 8.549 dapur lainnya belum bersertifikat. Artinya, masih banyak dapur yang belum memenuhi standar kelayakan higienis.

Di tengah upaya penertiban nasional, SPPG Polri menjadi contoh penerapan standar kebersihan yang patut ditiru. Kepala SPPG Polri Pejaten, M. Iqbal Salim, menjelaskan bahwa dapur Polri telah menerapkan sistem sanitasi berlapis dalam setiap tahap pengolahan makanan. Proses pencucian alat masak dan wadah makanan, seperti ompreng (food tray), dilakukan melalui tiga tahapan: pertama, pencucian dengan air panas dan sabun untuk melunturkan lemak dan minyak; kedua, penyikatan dan pembilasan untuk menghilangkan sisa sabun; dan ketiga, pembilasan akhir menggunakan air mengalir tanpa sabun. Setelah itu, seluruh alat dikeringkan menggunakan oven pengering yang berfungsi sekaligus membunuh bakteri.

Proses ini diawasi secara rutin oleh Dinas Kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Pihaknya juga sudah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi, ISO 2018, serta menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), dan British Retail Consortium (BRC). Selain itu, bahan makanan disimpan dalam ruang terpisah antara bahan basah, kering, dan bumbu untuk mencegah kontaminasi silang. Sejak mulai beroperasi pada Maret 2025, SPPG Polri Pejaten telah menyalurkan sekitar 3.400 porsi makanan setiap hari ke sepuluh sekolah di wilayah Jakarta Selatan. Standar tinggi yang diterapkan SPPG Polri ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen dapur yang ketat dan pemenuhan seluruh sertifikasi kebersihan, program MBG dapat berjalan aman dan sesuai tujuan.

Presiden Prabowo Subianto turun langsung memberikan arahan tegas untuk memperkuat sistem pengawasan higienitas di seluruh dapur MBG. Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam, Presiden menginstruksikan agar seluruh dapur MBG segera dilengkapi dengan alat sterilisasi, test kit kebersihan makanan, dan filter air bersih.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menuturkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap keamanan pangan dalam program MBG yang menjadi prioritas nasional. Presiden menegaskan bahwa kebersihan adalah hal utama. Tidak cukup hanya bergizi, tapi juga harus steril dan aman dikonsumsi.

Presiden menugaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh perangkat pendukung higienitas dipasang paling lambat minggu depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya korektif pemerintah setelah kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan TNI-Polri, untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

Langkah-langkah tegas yang ditempuh pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam peningkatan gizi anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan diterapkannya standar higienis ketat, mulai dari sertifikasi SLHS hingga penggunaan alat sterilisasi dan filter air bersih, diharapkan tidak ada lagi kasus keracunan yang mencoreng pelaksanaan program ini.

Kebijakan ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek gizi, tetapi juga menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama. Kombinasi antara perbaikan infrastruktur dapur, pengawasan lintas lembaga, dan edukasi bagi tenaga pelaksana di lapangan akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang program MBG.

Presiden Prabowo bahkan menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Program MBG adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh lengah dalam menjaga kualitasnya.

Dengan penerapan standar kebersihan yang lebih ketat dan sinergi lintas lembaga, pemerintah bertekad memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar simbol perhatian negara terhadap rakyatnya, tetapi benar-benar menjadi pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

)* Pengamat Gizi dan Kesehatan