Arsip Tahunan: 2025

Seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia berlangsung dengan aman, damai, dan lancar.

Berjalannya situasi yang kondusif tersebut menandakan bahwa demokrasi di Indonesia kini sudah menjadi semakin dewasa, karena mekanisme koreksi hasil pemilu telah berjalan dengan lebih efektif serta mampu terus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

PSU Provinsi Papua pada 6 Agustus 2025 menjadi salah satu perhatian nasional.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin secara langsung memantau bagaimana jalannya proses di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Ia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan PSU tersebut serta menggarisbawahi terkait pentingnya dukungan dari semua pihak.

“Kami berharap PSU berjalan dengan baik dan tidak ada lagi PSU ke depannya. Maka kami juga berharap support dari semua pihak mendukung PSU berjalan dengan baik,” ujar Afif.

Afif menegaskan bahwa kesuksesan PSU itu adalah merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, meski sejatinya KPU menjadi pihak yang diberi mandat penuh.

Dengan adanya partisipasi tinggi dari para pemilih di berbagai daerah ketika pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berlangsung, hal tersebut semakin memperkuat adanya bukti nyata dari kedewasaan demokrasi di tengah masyarakat.

Karena dengan demikian, maka pemimpin daerah yang menjadi pemenang hasil PSU memang benar-benar diinginkan oleh rakyat.

Selain Papua, PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga terlaksana aman di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, serta Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan PSU.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat Keamanan TNI/Polri berkomitmen untuk fokus menyukseskan pelaksanaan PSU agar dapat berjalan dengan aman, damai, lancar, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, dan berintegritas,” jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa.

“PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 menjadi perhatian nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan proses demokrasi berlangsung secara aman, lancar, damai, serta sesuai dengan prinsip luber dan jurdil,” ungkap Heri.

Keberhasilan PSU tersebut memperlihatkan kedewasaan demokrasi Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa komitmen menjaga stabilitas politik dan kualitas pemilu terus dijunjung tinggi di seluruh daerah. (*)

[edRW]

Seluruh proses rangkaian pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia berlangsung dengan sangat lancar, aman, dan kondusif.

Situasi tersebut mencerminkan bagaimana komitmen kuat dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan supremasi hukum di Tanah Air.

Dukungan penuh dari berbagai pihak terhadap kelancaran pelaksanaan PSU tersebut juga ditunjukkan melalui adanya pengamanan yang ketat namun tetap menjunjung tinggi humanis, serta koordinasi dari lintas lembaga negara.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyampaikan bahwa antusiasme warga di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Biak Numfor dalam PSU Pilkada Papua sangat tinggi.

“Hasil pemantauan lapangan di berbagai TPS Kabupaten Biak Numfor kami melihat langsung warga mendatangi TPS memberikan hak suaranya,” ujar Idham saat meninjau secara langsung TPS 3 Kelurahan Brambaken.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat di 345 TPS menjadi bukti yang sangat nyata bahwa pelaksanaan PSU telah berjalan dengan terus menjunjung tinggi nilai demokratis, tertib, dan berintegritas.

Dari perspektif pemerintah, Kemenko Polkam menerjunkan tim pemantau ke sejumlah daerah. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sekaligus Ketua Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas PSU.

“PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 menjadi perhatian nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan proses demokrasi berlangsung secara aman, lancar, damai, serta sesuai dengan prinsip luber dan jurdil,” ungkap Heri.

Ia menegaskan, kesiapan pemerintah dalam mengawal PSU menunjukkan komitmen nyata menjaga stabilitas politik dan demokrasi substantif.

Pemantauan serupa juga dilakukan oleh Kemenko Polkam melalui tim yang dipimpin Mohammad K. Koba.

Ia mengapresiasi ketertiban warga saat menyalurkan hak pilih.

“Kami pagi ini sudah melakukan pemantauan di sekitar 25 TPS dan situasinya kondusif. Terlihat para pemilih mengantre dengan tertib,” ucap Koba.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penumpukan massa yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu, sehingga proses berlangsung netral dan profesional.

Keberhasilan PSU di berbagai wilayah membuktikan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih matang.

Peran aktif pemerintah, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan komitmen bersama menjaga kedaulatan rakyat. (*)

[edRW]

Oleh: Wahyu Gunawan

Pelatihan UMKM diharapkan mampu meningkatkan akses pasar global dan membuka peluang yang lebih besar bagi produk lokal untuk dikenal secara internasional. Inisiatif ini bukan hanya sebuah program pelatihan semata, melainkan gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, korporasi, hingga para praktisi bisnis untuk memastikan UMKM mampu naik kelas dan berdaya saing tinggi di tengah kompetisi global.

Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersinergi dengan Lazada Indonesia dan Lampu.id dalam mendorong pelaku UMKM agar mengintegrasikan inovasi digital ke dalam strategi bisnis mereka. Sinergi ini diwujudkan melalui sebuah program pelatihan bertajuk Social Selling: Kunci Sukses UMKM 2025 yang digelar secara luring di Jakarta Pusat. Lebih dari 200 pelaku UMKM turut hadir dalam kegiatan yang menghadirkan pakar di bidang pemasaran digital.

Dalam program ini, para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga strategi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam menentukan identitas dan keunikan produk mereka. Hal ini penting agar pemasaran melalui platform digital tidak sekadar menjadi etalase jual beli, melainkan mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa potensi pasar digital saat ini sangat besar dan yang terjadi bukan lagi sekadar perubahan biasa, melainkan sebuah revolusi. Menurutnya, social selling bukan sekadar menjual produk, tetapi membangun cerita dan koneksi emosional dengan konsumen. Ia menyebut bahwa konsumen tidak hanya membeli batik atau kuliner, melainkan juga kisah dan konten kreatif yang dikemas bersama produk tersebut. Semua hal itu bisa disampaikan melalui platform digital yang terus berinovasi.

Strategi social selling memang menjadi semakin penting di era digital karena konsumen kini lebih cerdas, selektif, dan sangat mengandalkan konten sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Budi Primawan, menegaskan komitmen pihaknya sebagai mitra strategis bagi UMKM, bukan hanya dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan, tetapi juga membuka akses terhadap inovasi dan teknologi. Menurutnya, melalui solusi yang terintegrasi, Lazada ingin mendorong UMKM terus tumbuh dan berkembang lewat strategi social selling yang relevan di era digital.

Pelatihan ini membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk mengakses pengetahuan aplikatif dalam mengoptimalkan social selling. Founder Lampu.id, Melissa Wijaya, menjelaskan bahwa usaha tidak sekadar jual beli, tetapi membangun ekosistem dan kepercayaan. Ia mengajak para pelaku usaha untuk melangkah bersama dalam transformasi digital, meningkatkan daya saing, serta memanfaatkan seluruh fitur optimasi di platform digital agar produk memiliki identitas dan konsistensi. Melissa menegaskan bahwa pelatihan ini harus dijadikan langkah awal, bukan sekadar teori, melainkan praktik nyata yang memberi hasil langsung bagi UMKM.

Program tersebut juga menghadirkan content creator, creativepreneur, dan pelaku usaha lokal yang telah sukses menaklukkan pasar digital. Mereka berbagi kisah inspiratif serta strategi ampuh social selling, mulai dari membangun identitas merek, memanfaatkan berbagai tools digital untuk menghasilkan konten yang engaging, menjalin kolaborasi dengan influencer, hingga menciptakan ruang interaksi yang memperkuat kepercayaan pelanggan. Semua hal itu membuktikan bahwa UMKM kini memiliki akses luas untuk mengembangkan kapasitasnya melalui kombinasi inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi.

Sejalan dengan upaya Kementerian Komunikasi dan Digital bersama mitra swasta, PT Pertamina (Persero) juga mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Menjelang perhelatan Trade Expo Indonesia 2025, Pertamina mempersiapkan 30 UMKM binaan terbaiknya agar tidak hanya siap berpartisipasi, tetapi juga mampu bersaing dan menembus pasar global. Para pelaku usaha yang telah lolos kurasi ini dibekali dengan kemampuan promosi ekspor melalui program Pelatihan Teknik Promosi Produk Ekspor yang berlangsung intensif pada 29 September hingga 1 Oktober 2025 di Jakarta.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN yang berfokus pada dorongan agar UMKM naik kelas. Kepala PPEJP, Sugih Rahmansyah, menuturkan bahwa pelatihan ini diharapkan mampu membuat para peserta lebih siap bersaing di pasar ekspor. Ia menegaskan bahwa PPEJP dan Pertamina memiliki visi yang sama, yakni mendukung UMKM agar berdaya saing dan mampu menembus pasar global. Selama tiga hari, para pelaku UMKM mendapatkan materi dari praktisi berpengalaman mengenai strategi promosi di pameran dagang internasional, teknik pitching, temu bisnis, hingga penyusunan kontrak.

Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada teori, melainkan dilengkapi dengan praktik seperti display produk, presentasi, dan simulasi temu bisnis. Manager SMEPP Pertamina, Fety, menekankan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena pemahaman mendalam atas materi sangat penting bagi kesiapan UMKM menghadapi pasar global. Menurutnya, pelatihan ini merupakan bagian dari strategi Pertamina dalam menyiapkan UMKM binaan menghadapi Trade Expo Indonesia. Ia menambahkan bahwa ajang tersebut menjadi momentum besar bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada buyer internasional, sehingga pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya siap dari sisi produk, tetapi juga matang dalam strategi promosi dan negosiasi bisnis.

Melihat berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta, jelas bahwa peningkatan kapasitas UMKM menjadi perhatian utama dalam memperkuat perekonomian nasional. Pelatihan yang berfokus pada inovasi digital, social selling, hingga promosi ekspor membuktikan bahwa UMKM tidak lagi hanya berorientasi pada pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan luas menembus pasar global.

Oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu terus membuka diri, memanfaatkan teknologi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menyiapkan diri menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Jika semua elemen bergerak bersama, maka UMKM Indonesia bukan hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga dapat berdiri sejajar dengan pelaku usaha internasional. Saatnya menjadikan pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan pijakan nyata menuju keberhasilan UMKM menaklukkan pasar global.

)* Penulis adalah Peneliti Ekonomi dan Pembangunan

Oleh: Wahyudi Tama )*

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan, fasilitasi perbankan, serta dukungan standardisasi dijalankan secara terpadu untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa negara memberikan perhatian khusus pada aspek perpajakan bagi usaha kecil. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memungut pajak dari pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang membebaskan usaha kecil dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Menurut Maman, langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha pada tahap awal serta menciptakan ruang agar mereka dapat berkembang lebih cepat. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar keringanan fiskal, tetapi juga afirmasi nyata bahwa negara ingin melindungi UMKM dan menjadikannya fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peran UMKM memang sangat vital. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 menunjukkan jumlah UMKM mencapai lebih dari 64,2 juta unit, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini menyerap lebih dari 123 juta tenaga kerja, setara dengan 97 persen total pekerja nasional. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa memperkuat daya saing UMKM sama artinya dengan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat luas.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya konsisten mendorong UMKM naik kelas melalui program Bakti BCA. Salah satu langkah nyata diwujudkan dalam kegiatan business matching antara 37 UMKM binaan dengan pembeli potensial dari Jerman, Go Asia. Program ini difokuskan pada kategori produk makanan dan minuman agar UMKM semakin siap menembus pasar Eropa.

Widodo menilai kegiatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pelaku usaha sekaligus memperluas jaringan pasar internasional. Ia menambahkan, selain mempertemukan UMKM dengan pembeli, BCA juga menyediakan workshop dan fasilitasi sertifikasi. Upaya tersebut bertujuan agar UMKM binaan memiliki kapasitas lebih baik dan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

Peningkatan daya saing UMKM juga diperkuat dari sisi kualitas produk. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sugeng Raharjo, menjelaskan bahwa lembaganya mendukung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK, yang memberikan hak penggunaan tanda SNI bagi usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah.

Sugeng menjelaskan, integrasi SNI ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) memudahkan pelaku usaha yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memperoleh hak tersebut. Dengan cara ini, UMKM memiliki akses lebih sederhana terhadap standar nasional, sehingga bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Langkah pemerintah bersama perbankan dan lembaga standardisasi menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Negara berusaha memastikan agar UMKM mendapat perlindungan di tahap awal, kemudahan dalam akses pasar, serta dukungan kualitas produk. Seluruhnya bermuara pada tujuan agar UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak daya saing nasional di kancah internasional.

Dengan strategi menyeluruh yang melibatkan kementerian, lembaga keuangan, dan badan standardisasi, komitmen pemerintah untuk menaikkan daya saing UMKM semakin jelas. Dukungan ini menjadi pondasi penting agar jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia bisa terus tumbuh, memperkuat ekonomi keluarga, serta membawa produk lokal berkualitas menembus pasar global.

Pemerintah juga menyadari bahwa penguatan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada aspek fiskal, perbankan, maupun standardisasi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, berbagai program transformasi digital terus diperluas, mulai dari pelatihan e-commerce, literasi keuangan digital, hingga fasilitasi kerja sama dengan marketplace besar.

Kehadiran teknologi diyakini mampu memperluas jangkauan pemasaran, menghubungkan UMKM dengan konsumen global, serta menekan biaya operasional. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, upaya meningkatkan akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi pemerintah. Skema ini tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendorong UMKM masuk ke ekosistem keuangan formal sehingga lebih siap berkembang. Pemerintah menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan modal agar bantuan tidak disalahgunakan. Dengan tata kelola yang baik, UMKM dapat membangun rekam jejak kredit yang positif dan membuka peluang memperoleh pembiayaan lebih besar di masa depan.

Ke depan, sinergi lintas sektor akan semakin ditingkatkan untuk memastikan UMKM tidak hanya naik kelas, tetapi juga mampu bertahan menghadapi tantangan global seperti persaingan produk impor dan fluktuasi ekonomi dunia. Dengan kombinasi kebijakan afirmatif, dukungan pembiayaan, fasilitasi pasar, standardisasi, serta digitalisasi, UMKM Indonesia diyakini mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional sekaligus pemain penting di pasar internasional.

)* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu tumbuh dan berkembang, salah satunya melalui pelatihan berbasis digital serta peluncuran aplikasi terpadu yang akan dirilis pada Oktober 2025. Upaya ini dilakukan guna memastikan pelaku UMKM dapat bersaing di era transformasi digital sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Indosat Ooredoo Hutchison berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang menyelenggarakan program pelatihan bertema “Indosat Empowering UMKM” yang berlangsung di Malang Creative Center. Kegiatan ini bertujuan membekali para pelaku usaha dengan keterampilan praktis dalam memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan bisnis mereka.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang merupakan UMKM binaan Diskopindag mendapatkan materi mengenai strategi peningkatan nilai produk, optimasi kecerdasan buatan, penggunaan Instagram secara efektif, hingga tips memaksimalkan TikTok Shop. Fahd Yudhanegoro selaku EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison menegaskan pentingnya pemahaman media sosial bagi pelaku usaha.

“Malang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, sehingga Indosat hadir memberikan kontribusi nyata lewat pelatihan yang bersifat aplikatif. Dengan dukungan jaringan Indosat yang luas dan stabil, kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Malang dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Staf Ahli Wali Kota Malang Bidang Ekonomi dan Keuangan, M. Sailendra, turut memberikan apresiasinya.

“Kami sangat menghargai kontribusi Indosat yang aktif membantu UMKM beradaptasi di era digital. Kolaborasi bersama Indosat dalam pelatihan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat transformasi digital UMKM di Jawa Timur, khususnya di Malang,” tutur Sailendra.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan inovasi baru berupa aplikasi SAPA UMKM yang akan diluncurkan pada Oktober 2025. Aplikasi ini dirancang sebagai platform layanan terpadu untuk menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai fasilitas, program, dan informasi pemerintah dalam satu pintu digital.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Fiki Satari, menjelaskan bahwa tujuan aplikasi tersebut adalah untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada para pelaku UMKM.

“SAPA UMKM adalah aplikasi untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada para pelaku UMKM. Semua informasi dan fasilitas yang disediakan pemerintah bisa diakses di satu platform,” ujarnya.

Fiki menambahkan, seluruh fitur dalam aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata pelaku usaha, mulai dari akses pelatihan digital, layanan pembiayaan, pendampingan usaha, hingga perizinan yang terhubung dengan sistem pemerintah.

“Harapannya, SAPA UMKM bisa menjawab kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara langsung. Jadi tidak hanya informasi satu arah, tapi juga bisa menjadi media interaksi,” jelasnya.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan. Upaya ini diwujudkan dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, perbankan, hingga pelaku industri kreatif guna membantu UMKM naik kelas melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadir sebagai pembicara utama dalam Talkshow dan Bedah Buku yang menjadi bagian dari rangkaian Lampung Begawi 2025 di Lampung City Mall, Bandarlampung. Acara tersebut mengangkat tema “Peran Pemerintah dalam Mendorong Pengembangan UMKM untuk Naik Kelas dan Berdaya Saing”.

Dalam sambutannya, Jihan menegaskan pentingnya UMKM sebagai penopang utama perekonomian Lampung yang memiliki hampir 500 ribu unit usaha.

“Modal finansial saja tidak cukup. UMKM kita membutuhkan inovasi, kualitas produk, komunikasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital. Inilah tantangan sekaligus peluang yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa UMKM masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, hingga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online yang masih terbatas. Oleh karena itu, Jihan mendorong percepatan digitalisasi UMKM agar pelaku usaha memiliki akses lebih luas pada pasar digital, pembiayaan, serta pendampingan usaha.

Jihan juga menyinggung potensi besar sektor e-commerce di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 109 miliar dolar AS pada 2025. Menurutnya, peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh UMKM agar mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, dukungan juga datang dari perbankan. Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Rumah BUMN BNI Belu, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi pelaku UMKM. Workshop bertajuk “17 Jurus AI Bantu UMKM Naikkan Omset Hingga Milyaran” yang diselenggarakan pada 23 September 2025 itu diikuti 31 peserta secara hybrid.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pelatihan ini merupakan langkah nyata BNI untuk meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Melalui program ini, pelaku usaha diajak memanfaatkan berbagai tools dan kecanggihan AI agar pekerjaan sehari-hari lebih mudah dilakukan hanya dengan perangkat smartphone,” jelasnya.

Dalam sesi pelatihan, Praktisi Internet Marketing Iqrok Wahyu Perdana memberikan materi tentang cara mengoptimalkan AI untuk kebutuhan bisnis, mulai dari mengedit foto produk, membuat video promosi, hingga menyusun konten pemasaran menggunakan aplikasi ChatGPT dan Google Gemini.

Menurut Okki, pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka wawasan peserta mengenai strategi pemasaran cerdas dan analisis berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat.

“Dengan pelatihan seperti ini, kami berharap pelaku UMKM dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis mereka melalui pemanfaatan teknologi AI,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia perbankan, serta praktisi digital, diharapkan UMKM di Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

Oleh: Maheswary Putri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam memastikan hak anak atas gizi seimbang. Kehadirannya bukan hanya sekadar kebijakan sosial, tetapi juga bentuk nyata hadirnya negara untuk menjawab kebutuhan dasar generasi penerus bangsa. Dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, MBG terus diperluas jangkauannya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak di wilayah terpencil.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemenkes bertanggung jawab dalam pengawasan berlapis, mulai dari standardisasi laporan, sertifikasi keamanan pangan, hingga pemantauan distribusi di lapangan.

Budi menjelaskan bahwa standardisasi diperlukan untuk mengantisipasi potensi kasus keracunan, sementara sertifikasi diberlakukan dalam bentuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points untuk manajemen risiko pangan, serta sertifikasi halal. Ketiga standar ini disiapkan sebagai bentuk jaminan bahwa makanan bergizi yang diterima anak-anak tidak hanya sehat, tetapi juga aman dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Kemenkes juga membangun sistem konsolidasi data bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencatat laporan harian maupun mingguan terkait potensi gangguan keamanan pangan. Data ini tidak hanya berfungsi untuk evaluasi, tetapi juga memungkinkan publikasi berkala seperti mekanisme yang pernah dilakukan saat pandemi. Pemerintah berkomitmen agar setiap potensi kasus dapat diantisipasi dengan cepat melalui gugus tugas tanggap darurat yang melibatkan dinas kesehatan daerah, rumah sakit umum, serta unit kesehatan sekolah.

Pengawasan juga tidak hanya berfokus pada produksi makanan, melainkan juga pada penerima manfaat. Sekolah dan madrasah menjadi titik penting dalam pengawasan harian. Melalui kerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum makanan dikonsumsi anak. Pemerintah ingin memastikan bahwa jika terdapat indikasi perubahan pada makanan, seperti warna atau bau yang tidak normal, dapat segera ditangani sebelum menimbulkan masalah kesehatan.

Dalam rangka evaluasi menyeluruh, Kemenkes menyiapkan program pemantauan status gizi siswa melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala. Data ini akan dicatat dengan detail untuk melihat perkembangan anak dan mengevaluasi efektivitas MBG dalam jangka panjang. Selain itu, cakupan survei gizi tahunan diperluas, tidak hanya terbatas pada isu stunting, melainkan juga mencakup anak-anak usia sekolah di atas lima tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menilai MBG telah menunjukkan hasil positif meski baru beberapa bulan dijalankan. Ia menjelaskan bahwa manfaat program tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat yang mencapai jutaan anak, tetapi juga dari perbaikan nyata dalam kondisi kesehatan dan kebiasaan makan siswa. Dadan mengungkapkan bahwa target awal program hanya 500 Satuan Pelaksana Gizi, namun kini jumlahnya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Hal tersebut mencerminkan antusiasme dan dukungan yang tinggi terhadap keberadaan MBG.

Dampak langsung dari program ini juga terlihat pada dunia pendidikan. Berdasarkan laporan di lapangan, tingkat kehadiran siswa yang sebelumnya berkisar 70 persen meningkat hingga mencapai 95 persen setelah adanya program MBG. Penelitian di beberapa satuan gizi menunjukkan bahwa berat badan anak meningkat secara sehat, hasil tes kesehatan membaik, dan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizi menurun. Kondisi ini membuktikan bahwa investasi gizi melalui MBG memberikan dampak yang signifikan pada kualitas hidup generasi muda.

Dadan juga menjelaskan bahwa standar gizi dalam program ini disusun secara seimbang, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Menu makanan disesuaikan dengan kearifan lokal serta selera anak di setiap daerah, sehingga anak-anak dapat menikmati makanan dengan senang hati tanpa menimbulkan pemborosan. Contohnya, di Sukabumi anak-anak lebih menyukai daging sapi, sementara di Banten ikan lele menjadi pilihan utama. Penyesuaian menu ini menunjukkan fleksibilitas program sekaligus penghargaan terhadap budaya pangan lokal.

Keberhasilan MBG juga tidak lepas dari strategi pembagian wilayah. BGN membedakan wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra dengan wilayah 3T yang dikelola melalui satgas di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal, meski berada di daerah yang sulit dijangkau.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan, setiap petugas SPPG diwajibkan mengikuti pelatihan intensif sebelum terjun ke lapangan. Selain itu, mekanisme transparansi juga diperkuat melalui kewajiban setiap dapur MBG untuk mengunggah menu harian ke media sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat memberikan masukan langsung, menciptakan sistem pengawasan partisipatif yang lebih terbuka.

Kehadiran MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam memastikan setiap anak berhak atas gizi seimbang. Dengan pengawasan ketat, pelaksanaan yang adaptif, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh jutaan anak, program ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah optimistis bahwa melalui MBG, visi Indonesia Emas 2045 akan semakin nyata, karena anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin tangguh di masa depan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Farrel Wirawan )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kehadirannya bukan hanya sekadar penyediaan makanan di sekolah, melainkan strategi menyeluruh yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari DPR RI, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga tokoh masyarakat, program ini semakin mendapat perhatian sebagai investasi besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kegiatan sosialisasi program MBG, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Obon Traboni, menegaskan bahwa gizi harus dipandang lebih luas daripada sekadar pemenuhan makanan sehari-hari. Ia memandang gizi sebagai bagian dari pembentukan budaya hidup sehat yang harus ditanamkan sejak dini.

Menurut Obon, pemerintah melalui MBG berupaya menumbuhkan pola pikir generasi muda mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi agar menjadi kebiasaan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa pemenuhan gizi sejak masa kanak-kanak merupakan fondasi utama bagi kualitas fisik, kecerdasan, dan ketangguhan generasi mendatang.

Sejalan dengan hal itu, perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Rieska Fajarmawati, menjelaskan bahwa tujuan MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pola makan seimbang.

Rieska melihat program ini diarahkan untuk membentuk kebiasaan sehat jangka panjang, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan asupan nutrisi, melainkan juga pemahaman mengenai cara hidup yang lebih sehat. Pemerintah, melalui pendekatan edukasi, ingin memastikan bahwa manfaat program ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang lain, advokat Arif Rahman menilai MBG sebagai program multidimensi yang mampu menjangkau sektor kesehatan, pendidikan, sekaligus ekonomi. Ia memandang kehadiran MBG bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal.

Melalui keterlibatan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lainnya, program ini menciptakan rantai ekonomi yang bergerak dari desa hingga kota. Menurutnya, MBG telah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pemerintah dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni peningkatan kualitas generasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan.

Implementasi MBG hingga kini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Puluhan juta penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui, telah merasakan langsung kehadiran program ini. Pemerintah juga mendirikan dapur-dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah sebagai pusat penyedia makanan bergizi.

Langkah pendirian SPPG ini menegaskan bahwa distribusi gizi tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok negeri. Keberadaan dapur ini sekaligus menjadi simbol keadilan pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap gizi seimbang.

Selain meningkatkan kesehatan masyarakat, MBG juga berkontribusi nyata pada dunia pendidikan. Asupan gizi yang cukup membuat anak-anak lebih fokus dalam belajar, meningkatkan kehadiran di sekolah, serta memberikan dampak positif pada capaian akademik.

Dengan demikian, program MBG tidak hanya mengatasi masalah kekurangan gizi, tetapi juga memperkuat upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah melihat bahwa anak-anak yang sehat dan cerdas akan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Dari perspektif sosial, MBG juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Keterlibatan komunitas lokal dalam mengelola dapur, menyediakan bahan pangan, hingga mendistribusikan makanan, membangkitkan kembali nilai kebersamaan.

Keterlibatan komunitas lokal ini sejalan dengan semangat pemerintah yang ingin menjadikan program ini sebagai gerakan nasional, bukan hanya kebijakan administratif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan MBG agar dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah serta kendala teknis dalam pendistribusian. Namun, setiap masukan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan. Dengan langkah responsif ini, pemerintah memastikan bahwa MBG terus mengalami penyempurnaan sehingga manfaatnya semakin optimal.

Keberhasilan MBG hingga saat ini menunjukkan bahwa program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak nyata bagi bangsa. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi sejak dini akan tumbuh lebih sehat dan lebih produktif. Pada saat yang sama, ekonomi lokal bergerak lebih dinamis karena program ini melibatkan banyak pelaku usaha di tingkat masyarakat.

Dengan dukungan dari DPR, BGN, serta elemen masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis menjadi wujud konkret hadirnya negara dalam memenuhi hak dasar rakyatnya. Kehadirannya menghadirkan harapan baru, bukan hanya bagi kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga bagi masa depan bangsa yang lebih gemilang. Pemerintah meyakini bahwa melalui program ini, cita-cita mewujudkan generasi emas 2045 bukanlah sekadar angan, melainkan sebuah kenyataan yang sedang dibangun langkah demi langkah.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digencarkan melalui sosialisasi kepada masyarakat luas. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menjamin akses gizi seimbang, khususnya bagi generasi muda Indonesia.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyampaikan bahwa MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam menyiapkan generasi emas 2045.

Ia menegaskan pentingnya program ini untuk mendukung tumbuh kembang anak bangsa.

“Program ini hadir untuk anak-anak kita mulai dari PAUD hingga SMA. Selain memastikan mereka mendapat gizi yang baik, MBG juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal karena melibatkan pasar, transportasi, hingga pekerja dapur,” ungkap Felly.

Felly juga menekankan bahwa MBG bukan hanya sekadar soal makan gratis, melainkan bagian dari pembangunan masa depan bangsa.

Ia mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, agar bersabar menantikan hadirnya program ini di sekolah-sekolah.

Senada dengan itu, Direktur Direktorat Promosi & Edukasi Gizi BGN, Gunalan, menilai MBG lahir sebagai jawaban atas persoalan gizi di banyak rumah tangga.

Menurutnya, masih banyak anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan bergizi.

“Banyak anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan bergizi. Program ini memastikan mereka mendapat asupan gizi dan protein yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang optimal,” jelas Gunalan.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG membutuhkan dukungan semua pihak.

“Program ini hanya akan berhasil jika ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, MBG dipandang sebagai investasi besar untuk masa depan bangsa.

Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan masyarakat di dapur-dapur MBG.

Tenaga Ahli Direktorat Promosi & Edukasi Gizi BGN, Rahma Dewi Auliyasari, juga menekankan bahwa program ini termasuk prioritas nasional dengan cakupan luas.

“Selain memastikan kecukupan gizi, program ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal. Pelibatan pelaku usaha pangan dan dapur sehat memberikan manfaat ganda, baik dari sisi kesehatan maupun kesejahteraan,” jelas Rahma.

Dengan demikian, MBG hadir bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pangan di sekolah, melainkan juga sebagai upaya menyeluruh dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, serta siap menjadi bagian dari generasi emas 2045.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pelosok.

Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 20 juta penerima.

“Pagi ini saya mendapat laporan, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari. Target kita, akhir tahun ini 82,9 juta orang menerima Makan Bergizi Gratis. Terima kasih Badan Gizi Nasional,” ujar Presiden dalam pidatonya.

Ia menjelaskan, hingga akhir tahun pemerintah menargetkan berdirinya 32 ribu dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.

“Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan, MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini sudah beroperasi 5.800 dapur MBG di 38 provinsi.

Dari dapur tersebut, tercipta 290 ribu lapangan kerja baru, sekaligus melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi IX, Tubagus Haerul Jaman, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal pelaksanaan MBG di seluruh wilayah.

“Program ini bukan sekadar menjawab isu kesehatan, tetapi juga menentukan masa depan generasi kita. Komisi IX DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaannya, termasuk di Kota Serang, agar anak-anak tumbuh menjadi generasi tangguh menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Banten membentuk pusat informasi dan koordinasi untuk mengawasi jalannya MBG di delapan kabupaten/kota. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai langkah ini penting agar program Presiden berjalan optimal.

“Hal ini kita lakukan sebagai inisiatif untuk mengawal program Presiden berjalan optimal. Sehingga ketika ada kendala bisa dipantau melalui pusat informasi dan koordinasi,” kata Andra.

Ia menjelaskan, ada 2,9 juta pelajar di Banten yang menjadi penerima manfaat MBG.

Kantor pusat informasi ini, lanjutnya, akan ditempatkan di Gedung Negara atau rumah dinas Gubernur, serta menjadi wadah pembahasan peluang membangun SPPG dari aset daerah.

“Adanya info mengenai MBG yang kurang akan kita evaluasi dan perbaiki. Intinya kita siap kawal program Presiden ini dengan baik,” tegas Andra.