Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Program magang pemerintah menjadi strategi nyata untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten sekaligus membuka jalan karier bagi generasi muda. Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, program ini bukan sekadar rutinitas penempatan kerja, melainkan langkah serius membangun kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Pemerintah akan membuka pendaftaran program magang fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi pada 15 Oktober 2025. Program ini dirancang melalui platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat diakses dengan mudah oleh para pencari pengalaman kerja pertama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa seluruh fitur pendukung pada platform tersebut telah dipersiapkan bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Setelah tahap pembahasan teknis selesai, platform akan siap digunakan secara penuh untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan.

Airlangga menegaskan bahwa program ini ditargetkan dapat diluncurkan tepat waktu pada pertengahan Oktober. Sebelum itu, pemerintah berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, hingga badan usaha milik negara. Tujuannya untuk mendata ketersediaan kuota magang yang akan ditawarkan pada pendaftaran tahap pertama. Dengan cara ini, setiap perusahaan diminta menyetorkan informasi kebutuhan tenaga magang, posisi yang dibuka, serta jumlah yang dibutuhkan. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem SIAPkerja agar para pencari magang dapat mengaksesnya secara transparan.

Pemerintah ingin memastikan perusahaan benar-benar melisting kebutuhan mereka, sehingga pada 15 Oktober para lulusan dapat langsung melihat peluang yang terbuka dan mendaftar. Proses ini sekaligus mendorong perusahaan lebih aktif menyediakan ruang pembelajaran bagi tenaga muda. Bagi pemerintah, keberhasilan program magang tidak hanya terukur dari banyaknya peserta yang terdaftar, tetapi juga dari keseriusan perusahaan menyiapkan posisi yang relevan dengan pengembangan kompetensi peserta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha dan terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan wajib mengunggah kebutuhan magang mulai 1 hingga 7 Oktober 2025. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan mentor yang mendampingi peserta selama menjalani magang. Posisi yang ditawarkan diharapkan mampu mengembangkan keterampilan peserta. Pemerintah bahkan menjanjikan sertifikat magang bagi peserta yang menyelesaikan program, sehingga pengalamannya bisa diakui secara resmi dalam dunia kerja.

Komitmen mempersiapkan tenaga kerja kompeten tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas Tenaga Kerja, mengambil langkah konkret dengan menyiapkan generasi muda untuk bersaing di kancah internasional. Bertempat di Ballroom Balai Gempungan, sebanyak 71 calon peserta mengikuti proses seleksi program magang ke Jepang. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam membuka akses mobilitas sosial dan pengembangan kompetensi global.

Seleksi ini berawal dari pendaftaran daring yang dibuka melalui akun Instagram Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Dari 247 pendaftar, hanya mereka yang lolos seleksi awal yang berhak mengikuti tes lanjutan, meliputi kualifikasi fisik, psikologis, dan administratif. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Dewi Andani, menekankan bahwa program ini bukan sekadar melahirkan tenaga kerja, tetapi membentuk generasi muda yang mampu bersaing secara internasional.

Perbedaan mencolok dari program ini dibanding pelatihan biasa adalah dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat. Setiap peserta yang berhasil lolos seleksi mendapatkan pelatihan intensif selama tiga bulan di Lembaga Pelatihan Kerja dengan biaya mencapai sepuluh juta rupiah per orang, seluruhnya ditanggung pemerintah. Dana ini mencakup pelatihan bahasa Jepang, pemahaman budaya kerja, hingga akomodasi selama pelatihan. Bagi pemerintah daerah, inilah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program ini terbuka bagi pemuda berusia 18 hingga 31 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau SMK. Tujuannya jelas, yakni membuka peluang mengubah nasib lewat kerja keras dan pelatihan, bahkan hingga ke luar negeri. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat menargetkan 16 peserta diberangkatkan ke Jepang pada tahun ini, menyusul 30 peserta yang sudah berangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perawatan lansia, hingga industri, sesuai kebutuhan perusahaan di Jepang.

Dewi Andani menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak membatasi kuota keberangkatan. Selama peserta memenuhi syarat dan lolos seleksi perusahaan di Jepang, pemerintah siap memfasilitasi. Untuk mendukung kesiapan peserta, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Hikari, lembaga resmi yang telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Lembaga ini berpengalaman menyalurkan tenaga kerja ke Jepang dan memiliki sistem pelatihan teruji.

Dari pusat hingga daerah, terlihat jelas bahwa program magang kini menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Program magang bukan lagi sekadar wacana atau formalitas, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak tenaga kerja terampil. Kesempatan seperti ini sebaiknya tidak disia-siakan. Bagi para lulusan perguruan tinggi maupun pemuda usia produktif, program magang adalah pintu masuk untuk menambah pengalaman, keterampilan, serta memperluas jaringan.

Pemerintah sudah menyediakan wadah dan perusahaan sudah membuka kuota. Kini tinggal bagaimana para pencari kerja muda memanfaatkan peluang tersebut dengan serius. Karena di balik setiap kesempatan magang, ada kemungkinan besar lahirnya tenaga kerja kompeten yang mampu membawa bangsa ini melangkah lebih jauh di kancah global.

)* Penulis adalah kontriubutor Sadawira Institute

Oleh : Fabian Aditya Pratama )*

Program magang bergaji upah minimum provinsi yang akan dibuka pemerintah melalui platform SIAPkerja pada 15 Oktober 2025 menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan tenaga muda fresh graduate yang baru lulus maksimal satu tahun. Program ini bukan hanya peluang bagi lulusan baru untuk mendapat pengalaman kerja dengan penghasilan yang layak, tetapi juga jalan bagi perusahaan untuk menjaring talenta terbaik. Dengan adanya skema ini, kita patut menyambut baik serta ikut mendorong dunia usaha agar berperan aktif karena manfaatnya akan dirasakan bersama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat bersama Holding BUMN Badan Pengelola Investasi Danantara di Wisma Danantara Jakarta menegaskan bahwa baik perusahaan milik negara maupun swasta yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia telah menyatakan kesiapannya dalam menyerap peserta magang.

Ia menekankan bahwa seluruh perusahaan tersebut kini terintegrasi dengan sistem SIAPkerja, sebuah platform yang dirancang sebagai pintu masuk utama bagi pendaftaran peserta magang. Airlangga juga memastikan bahwa mulai 15 Oktober 2025 sistem pendaftaran sudah dibuka sehingga para lulusan baru bisa langsung mengikuti proses rekrutmen yang tersedia.

Dalam program ini, pemerintah menyiapkan paket stimulus berupa uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 198 miliar untuk tahun 2025 dan jumlah yang sama juga disiapkan untuk 2026 dengan target 20.000 penerima manfaat. Program yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi 8+4+5 ini dirancang bukan sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga sebagai upaya serius dalam membekali lulusan baru dengan keterampilan kerja nyata sesuai kebutuhan industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa mekanisme program magang ini akan dijalankan dalam dua fase. Pertama, perusahaan akan memposting lowongan magang di platform SIAPkerja. Setelah itu, calon peserta diberikan waktu untuk memilih perusahaan yang sesuai dengan minat mereka. Ia menambahkan tidak ada pembatasan jumlah perusahaan yang ikut serta, selama mereka memiliki izin usaha dan terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan. Dengan sistem yang terbuka seperti ini, diharapkan semakin banyak perusahaan yang turut berpartisipasi dan semakin luas kesempatan yang diberikan kepada para lulusan baru.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan telah mulai mendaftarkan diri untuk ikut dalam program magang pemerintah. Menurutnya, banyak perusahaan sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan magang sebelumnya, termasuk program Magang Merdeka, sehingga tidak sulit untuk kembali beradaptasi. Bob menilai bahwa kesiapan ini membuat dunia usaha relatif lebih cepat merespons kebijakan pemerintah.

Optimisme juga terlihat dari pandangannya terhadap target pemerintah. Dengan jumlah 20.000 peserta yang ingin diserap, Bob percaya bahwa target tersebut realistis karena minat dan kapasitas dunia usaha cukup besar. Ia menilai program ini tidak hanya memberi manfaat langsung kepada para peserta yang mendapat pengalaman sekaligus penghasilan, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam menyaring sumber daya manusia berkualitas tinggi. Dunia usaha bisa menilai langsung kinerja para peserta magang sebelum mereka benar-benar direkrut menjadi karyawan tetap.

Keterlibatan perusahaan dalam program ini menjadi bukti bahwa magang bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi sebuah strategi investasi jangka panjang dalam membangun SDM. Dengan memberi ruang bagi lulusan baru untuk berkembang, perusahaan justru akan mendapat keuntungan berupa tenaga kerja muda yang segar, inovatif, dan sesuai kebutuhan industri. Di sisi lain, peserta magang memperoleh kesempatan nyata untuk memahami budaya kerja profesional, mengasah keterampilan, serta memperkuat jaringan yang bisa menunjang karier mereka ke depan.

Jika dilihat dari desain program, pemerintah seakan ingin memastikan bahwa setiap pihak merasakan manfaatnya. Bagi lulusan baru, program ini adalah kesempatan emas untuk menapaki dunia kerja dengan bekal pengalaman yang nyata. Bagi perusahaan, ini adalah peluang untuk menjaring sekaligus membentuk talenta sesuai standar yang mereka butuhkan. Dan bagi pemerintah, ini menjadi instrumen penting untuk menjaga daya saing ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Tentu saja, kesuksesan program ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif perusahaan serta semangat para lulusan baru untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Dunia usaha diharapkan tidak sekadar memandang program ini sebagai kewajiban, tetapi sebagai peluang besar untuk berinvestasi pada generasi muda. Sementara para peserta diharapkan benar-benar memanfaatkan pengalaman enam bulan magang ini untuk belajar, berkembang, dan membuktikan diri.

Melihat kesiapan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN, hingga organisasi pengusaha seperti Apindo, ada alasan kuat untuk optimistis bahwa program ini akan berjalan baik. Kita tentu ingin melihat 20.000 fresh graduate benar-benar terserap dan mendapatkan pengalaman berharga. Namun lebih dari itu, kita juga berharap agar program ini berlanjut secara berkesinambungan sehingga setiap tahun semakin banyak lulusan baru mendapat kesempatan yang sama.

Pada akhirnya, SIAPkerja sebagai platform pendaftaran magang berbayar fresh graduate 2025 bukan sekadar sistem digital, melainkan simbol dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda. Kolaborasi ini adalah kunci dalam menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah.

Karena itu, mari kita dorong semua pihak untuk berperan aktif. Para lulusan baru jangan ragu untuk mendaftar dan memanfaatkan peluang, sementara perusahaan sebaiknya memandang program ini sebagai jalan untuk memperkuat masa depan mereka sendiri melalui SDM muda yang kompeten. Dengan sinergi yang kuat, program ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam pembangunan tenaga kerja Indonesia yang lebih unggul dan siap menghadapi persaingan global.

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran program magang khusus fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi yang akan dimulai pada 15 Oktober 2025. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja bagi lulusan maksimal satu tahun dan akan berlangsung selama enam bulan, mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pendaftaran program magang tersebut dilakukan melalui platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.

“Program ini diharapkan nanti bisa launching tanggal 15 Oktober,” ujarnya.

Airlangga menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai fitur pendukung pada sistem SIAPkerja agar dapat diakses oleh para pencari magang. Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendata jumlah kuota dan posisi pekerjaan yang tersedia.

“Perusahaan-perusahaan diharap melisting demand mereka, setiap perusahaan, berapa job yang terbuka, dan kemudian nanti tanggal 15, para lulusan satu tahun bisa mulai mengakses ke halaman yang SIAPkerja, kemudian mereka bisa mendaftar,” jelasnya.

Dalam tahap pertama ini, pemerintah menargetkan kuota sebanyak 20.000 peserta. Setiap peserta diperbolehkan mendaftar lebih dari satu posisi pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 951.000 lulusan baru dari jenjang S1 hingga D3 dengan masa kelulusan maksimal satu tahun yang sudah terdaftar dalam sistem SIAPkerja dan berhak mengikuti pendaftaran.

“Jadi lulusannya sudah ada, sehingga nanti mereka yang mendaftar, kalau lulusnya memang dalam satu tahun itu sudah ada databasenya di sana,” kata Airlangga.

Para peserta yang lolos nantinya akan menerima uang saku sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sekitar Rp 3,3 juta per bulan. Program ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 198 miliar untuk tahun 2025 dan jumlah yang sama untuk 2026.

“Sistem ini akan dibuka untuk pendaftar pada tanggal 15 Oktober ya, dibuka mulai tanggal 15 Oktober,” tegas Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut menjelaskan mekanisme pelaksanaan program. Menurutnya, program ini akan berjalan dalam dua fase.

“Fasenya itu adalah perusahaan dulu yang kemudian akan memposting lowongan-lowongan, kami kasih waktu mungkin sekitar seminggu, setelah itu baru kemudian calon peserta itu memilih,” ucapnya.

Yassierli menambahkan, tidak ada batasan jumlah perusahaan yang bisa ikut serta dalam program ini.

“Bebas. Syaratnya adalah mereka yang terdaftar memiliki izin usaha dan terdaftar di WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan),” tegasnya.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi konkret bagi para fresh graduate yang tengah mencari peluang kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja muda.

Pemerintah resmi meluncurkan Program Magang Nasional sebagai langkah strategis memperluas peluang kerja bagi generasi muda. Program ini diperuntukkan bagi fresh graduate dengan masa kelulusan maksimal satu tahun dan akan mulai dibuka pada 15 Oktober 2025 melalui platform resmi pemerintah, SIAPKerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda akselerasi 2025.

“Dalam program magang itu disiapkan program siap kerja. Fitur-fiturnya sudah kami tinjau, dibahas secara teknis, dan diharapkan resmi diluncurkan pada 15 Oktober,” ujar Airlangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa persiapan program ini sudah dilakukan sejak awal tahun. Menurutnya, inisiatif ini dihadirkan untuk menjawab tantangan lulusan baru yang sering kesulitan menembus dunia kerja karena minim pengalaman.
“Mulai 7 Oktober sampai 13 Oktober 2025, calon peserta magang yang kemudian register untuk memilih posisi-posisi mana yang kemudian dia akan pilih,” jelas Yassierli.

Sebelum itu, pada 1–7 Oktober 2025, perusahaan pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) diberi kesempatan membuka lowongan magang melalui SIAPKerja. Seluruh proses pendaftaran peserta maupun lowongan akan dilakukan secara digital dan terintegrasi dengan layanan Ayo Magang.

“Kita sudah siapkan platform-nya, itu adalah Ayo Magang di SIAPkerja. Kami sedang dan insyaallah akan meluncurkan segera, lebih detail informasi terkait dengan bagaimana cara mendaftar dan seterusnya,” ujarnya.

Adapun persyaratan untuk mengikuti program ini cukup sederhana. Peserta hanya harus merupakan lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja dalam kurun waktu maksimal satu tahun setelah kelulusan. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memvalidasi data lulusan.

“Kami sudah punya data satu tahun terakhir, lulusan siapa saja. Sehingga hanya cukup mencocokkan nanti ketika mereka register di akun SIAPkerja,” kata Yassierli.

Pada tahap awal, kuota yang disediakan mencapai 20 ribu fresh graduate dengan durasi magang enam bulan. Setiap peserta akan memperoleh gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah masing-masing. Selain itu, perusahaan wajib menyediakan mentor agar peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga peningkatan kompetensi.

“Perusahaan yang menerima peserta magang ini harus menyiapkan mentor, sehingga konteksnya juga adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensinya saat magang,” tandas Yassierli.

Continue Reading

Papua Barat Daya – Semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua terus berdenyut dari lapisan akar rumput. Di bawah terik matahari Sabtu (4/10/2025), puluhan perempuan Moi berkumpul di halaman rumah sederhana di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Mereka mengikuti pelatihan tata boga yang digelar oleh Kwongke Kaban Salukh Moi Ranting Aimas. Tepung, gula, dan mentega tersusun di atas meja panjang, menjadi simbol sederhana dari upaya besar menuju kemandirian ekonomi.

Pelatihan ini bukan sekadar belajar membuat kue. Lebih dari itu, kegiatan ini membawa pesan kuat tentang kebangkitan ekonomi perempuan Papua yang kini menjadi ujung tombak pembangunan sosial dan ekonomi di Papua Barat Daya.

Tokoh perempuan Moi yang tergabung dalam Kaban Salukh Moi Aimas, Sarlota Mobalen Malagam menegaskan bahwa Program ini juga menjadi bentuk nyata implementasi kebijakan nasional dalam kerangka Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia unggul dan penguatan kewirausahaan rakyat.

“Perempuan Moi harus punya bekal keterampilan, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk meningkatkan pendapatan. Dari kue Natal bisa muncul usaha kecil yang menopang ekonomi rumah tangga,” ujar Sarlota Mobalen Malagam.

Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan bahwa perempuan tidak lagi berada di pinggir pembangunan. Mereka kini menjadi bagian integral dari proses ekonomi yang bergerak dari desa hingga kota. Pelatihan tata boga dipilih karena selaras dengan tradisi masyarakat Sorong yang identik dengan perayaan Natal dan kegiatan adat yang selalu membutuhkan panganan khas. Potensi pasarnya besar, baik untuk konsumsi keluarga, perayaan gereja, maupun kegiatan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Daya 2024 menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 61 persen terhadap perekonomian daerah, dengan sekitar 60 persen digerakkan oleh perempuan. Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan keterampilan teknis, akses terhadap permodalan, dan kemampuan memasarkan produk secara digital. Pelatihan ini menjadi langkah awal menjembatani kesenjangan tersebut.

“Kalau mama Moi bisa bikin kue yang bagus, mereka bisa pasarkan di pasar lokal, koperasi, bahkan lewat media sosial. Hasilnya bisa untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan keluarga,” tambah Sarlota Mobalen Malagam.

Dalam Asta Cita, pemerintah menegaskan delapan prioritas nasional, di antaranya pembangunan manusia unggul, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Kegiatan perempuan Moi di Sorong secara langsung merepresentasikan semangat dari tiga agenda besar tersebut.

Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatihan seperti ini berpotensi diperluas ke distrik-distrik lain di Papua Barat Daya. Sinergi antara kebijakan pusat dan inisiatif komunitas menjadi kunci untuk melahirkan ekonomi lokal yang tangguh berbasis kearifan budaya.

Perempuan Moi membuktikan bahwa pemberdayaan tidak harus berawal dari proyek besar. Dari dapur sederhana di Aimas, mereka menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari tangan sendiri—dengan resep tradisional, semangat gotong royong, dan cita rasa kemajuan. Gerakan kecil ini menjadi simbol bahwa Papua Barat Daya sedang menata masa depan dengan kekuatan perempuan sebagai pilar utama pembangunan sosial-ekonomi daerah.

MIMIKA – Wujud nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat Papua kembali terlihat melalui program bantuan rehabilitasi rumah yang diterima oleh warga Suku Mee di Kabupaten Mimika. Bantuan ini menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Tanah Papua.

Kepala Suku Mee Kabupaten Mimika, Piet Nawipa, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan melalui program tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang perumahan. “Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merehab rumah saya dan beberapa masyarakat Suku Mee yang ada di Kelurahan Kebun Sirih, Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Piet menjelaskan bahwa kondisi rumah miliknya sebelumnya sudah tidak layak huni. Dinding dan atap rumah rusak akibat termakan usia, sementara lantainya pun mulai lapuk. Namun, berkat bantuan dari pemerintah pusat, kini rumah tersebut telah diperbaiki dan kembali layak ditempati. “Rumah saya yang tadinya rusak dan tidak layak untuk ditempati, tetapi sekarang sudah diperbaiki dan nyaman untuk ditinggal,” ungkapnya dengan rasa haru.

Lebih lanjut, Piet Nawipa menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat untuk terus mendukung program-program pembangunan yang digagas pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa warga Suku Mee siap berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan program pemerintah demi kemajuan Papua. “Kami siap mendukung seluruh program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Suku Mee di Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Bantuan rehab rumah di Mimika ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat pembangunan manusia Papua melalui peningkatan kualitas hidup dan lingkungan tempat tinggal. Pemerintah menilai bahwa rumah layak huni merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk perhatian langsung Presiden Prabowo terhadap masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian integral dari NKRI.

Kehadiran bantuan semacam ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah lain di Papua untuk terus bersinergi dalam mendukung upaya pemerintah pusat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah konkret seperti rehabilitasi rumah, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur besar, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan dasar warga yang selama ini terpinggirkan.

Dengan semangat gotong royong dan dukungan masyarakat, Mimika kini menjadi contoh nyata bagaimana program pemerintah pusat mampu menyentuh langsung kehidupan masyarakat adat di Papua. Bantuan rehab rumah bagi Kepala Suku Mee menjadi simbol bahwa negara hadir untuk melayani, bukan sekadar menjanjikan. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, merasakan manfaat dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh: Maria Yoku

Papua kini tidak lagi sekadar simbol pembangunan di wilayah timur Indonesia, melainkan menjadi wajah nyata kebangkitan bangsa. Di bawah kepemimpinan nasional yang berkomitmen kuat, pembangunan di Tanah Papua bergerak semakin cepat, terarah, dan berpihak pada rakyat. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua bukan hanya agenda administratif, tetapi juga misi kebangsaan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri.

Komitmen itu kembali ditegaskan dalam audiensi antara Kemenko Polkam dan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Provinsi Papua. Pertemuan strategis tersebut menggambarkan sinergi nyata antara pusat dan daerah dalam mewujudkan Papua yang damai, produktif, dan sejahtera. Pemerintah hadir bukan sekadar untuk membangun infrastruktur, tetapi juga untuk menata masa depan masyarakat Papua dengan paradigma baru: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa pendekatan pembangunan Papua kini berorientasi pada kesejahteraan manusia seutuhnya. Peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, lapangan kerja produktif, serta pengawasan terhadap tata kelola dana otonomi khusus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga memastikan dukungan penuh dari TNI, Polri, dan BIN guna menjamin keamanan serta kelancaran pelaksanaan program-program strategis di lapangan.

Dalam pertemuan itu, BP3OKP menyoroti pentingnya komunikasi terpadu antar kementerian dan lembaga agar kebijakan pembangunan berjalan serentak dan tepat sasaran. Pemerintah merespons cepat aspirasi tersebut dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan setiap program berjalan sinergis, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak cepat, terukur, dan transparan demi Papua yang maju dan damai.

Program-program prioritas yang dibahas juga mencerminkan keberpihakan nyata pada kebutuhan masyarakat: pembangunan rumah sakit, sekolah, rumah nelayan, hingga rehabilitasi fasilitas publik seperti GOR Pancasila Sorong dan Pasar Sentral Remu Sorong. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pelatihan vokasi tenaga kerja agar masyarakat Papua memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja modern. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa pembangunan Papua kini digerakkan oleh semangat kebangsaan dan kesetaraan, bukan lagi ketimpangan dan keterisolasian.

Namun, kebangkitan Papua tidak hanya datang dari program besar pemerintah, tetapi juga dari gerakan masyarakat di akar rumput. Di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, misalnya, semangat pembangunan tumbuh dari tangan-tangan perempuan Moi. Di bawah terik matahari, mereka belajar membuat kue, bukan sekadar untuk perayaan Natal, melainkan untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kwongke Kaban Salukh Moi Ranting Aimas ini menjadi wujud nyata dari Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama pada prioritas pengembangan sumber daya manusia unggul, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan perempuan.

Sarlota Mobalen Malagam, tokoh perempuan Moi, menyampaikan bahwa perempuan Moi kini memiliki semangat baru untuk berkontribusi dalam pembangunan Papua. Pelatihan tata boga memberi mereka peluang untuk memulai usaha kecil yang menopang ekonomi keluarga. Di balik adonan kue yang sederhana, tersimpan semangat perubahan—bahwa perempuan Papua adalah bagian penting dari kemajuan bangsa. Pemerintah melihat inisiatif ini sebagai sinergi ideal antara kebijakan nasional dan kekuatan lokal, di mana pemberdayaan tidak selalu berawal dari proyek besar, tetapi dari langkah-langkah kecil yang berdampak besar.

Data BPS Papua Barat Daya tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 61 persen terhadap perekonomian daerah, dengan sekitar 60 persen digerakkan oleh perempuan. Fakta ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan telah menemukan titik keberhasilannya. Kini, perempuan Papua menjadi garda depan ekonomi keluarga, mengubah tantangan menjadi peluang, dan meneguhkan posisi mereka sebagai pilar pembangunan.

Semangat serupa juga bergema di wilayah pegunungan. Di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pemerintah pusat menyalurkan bantuan barang dagangan untuk pengisian kios masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas ini menjadi simbol nyata kehadiran negara hingga pelosok terpencil. Barang-barang kebutuhan pokok yang disalurkan menjadi modal awal masyarakat untuk mengelola usaha secara mandiri. Program ini tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri masyarakat adat bahwa mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Tokoh masyarakat Nduga, Elimus Wandikbo, menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah. Ia menilai bahwa bantuan yang diberikan bukan hanya berupa barang, melainkan harapan baru. Kios masyarakat di Kampung Koteka menjadi titik awal perubahan, di mana warga dapat berdagang, berinteraksi, dan mengembangkan usaha yang mendukung kemandirian ekonomi. Kehadiran pemerintah di daerah terpencil ini menjadi bukti bahwa tidak ada lagi wilayah yang terabaikan di bawah semangat Indonesia Sentris.

Langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah membuktikan bahwa pembangunan Papua kini bukan sekadar wacana, melainkan gerakan nyata dan berkesinambungan. Dari audiensi strategis di tingkat kementerian hingga pelatihan sederhana di kampung, semua bergerak dalam satu irama: menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Pemerintah tidak hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga membangun manusia Papua agar berdiri sejajar dengan masyarakat di seluruh Nusantara.

Melalui paradigma Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, pembangunan di Tanah Papua kini menjadi bagian dari visi besar Indonesia Maju. Dari Sorong hingga Nduga, dari mama-mama Moi hingga para pemuda pelaku UMKM, semuanya sedang menulis bab baru dalam sejarah bangsa. Papua bukan lagi berada di pinggiran peta pembangunan, tetapi berdiri di pusat semangat nasional: bangkit, mandiri, dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Jurnalis dan Pemerhati Sosial Papua

Oleh: Sylvia Mote *)

Puluhan perempuan Moi di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong mengikuti pelatihan tata boga yang diselenggarakan Kwongke Kaban Salukh Moi Ranting Aimas pada Sabtu (4/10/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan memasak dan membuka peluang usaha kecil, terutama menjelang momen Natal yang memiliki permintaan tinggi untuk kue dan panganan khas. Tokoh perempuan Moi, Sarlota Mobalen Malagam, menekankan bahwa keterampilan ini bukan hanya untuk kebutuhan keluarga tetapi juga untuk menambah pendapatan rumah tangga. Pelatihan dipilih karena produk olahan khas Sorong memiliki pasar luas, baik untuk konsumsi keluarga, pesta adat, maupun perayaan gereja. Dengan peningkatan kualitas dan kreativitas, kue buatan mama Moi berpotensi menjadi produk UMKM yang mampu bersaing.

Data BPS Papua Barat Daya 2024 menunjukkan UMKM menyumbang lebih dari 61 persen perekonomian daerah dan sekitar 60 persen digerakkan oleh perempuan. Kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan keterampilan teknis, akses modal, dan pemasaran digital. Pelatihan sederhana ini menjadi langkah awal menjembatani kesenjangan tersebut sehingga produk bisa dipasarkan secara lokal, melalui koperasi, maupun media sosial. Kegiatan ini sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatihan serupa dapat diperluas ke distrik lain, menempatkan perempuan Moi sebagai ujung tombak pembangunan berbasis kearifan lokal di Papua Barat Daya.

Pemerintah pusat juga memperkuat ekonomi lokal masyarakat adat melalui penyaluran bantuan barang dagangan untuk kios masyarakat di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Program ini menjadi tahap akhir pembangunan usaha kios yang bertujuan membuka akses ekonomi mandiri bagi warga. Barang yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok dan produk konsumsi harian sebagai modal awal pengelolaan kios secara swadaya.

Tokoh masyarakat Nduga, Elimus Wandikbo, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat dan menilai bantuan ini sebagai harapan baru agar warga dapat hidup lebih mandiri. Perwakilan masyarakat Kampung Koteka juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan nyata dalam pembangunan usaha kios, yang mereka nilai sebagai titik awal perubahan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan narasi “Pemerintah Pusat Peduli Kepala Suku di Papua” yang berkembang di media. Sinergi antara tokoh lokal dan kebijakan pusat menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari akar melalui program berbasis komunitas.

Sementara itu, Majelis Muslim Papua (MMP) bersama lintas suku, adat Papua Muslim, dan ormas Islam menggelar diskusi publik di Aula Asrama Haji Kota Sorong pada Sabtu (4/10/2025). Forum ini dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan menjadi ajang strategis untuk menyuarakan aspirasi umat Muslim Papua dalam pembangunan daerah. Ketua MUI Papua Barat Daya, H. Abd. Manan Fakaubun, menegaskan perlunya pembenahan sistem dan data Orang Asli Papua (OAP) Muslim agar mereka lebih aktif dalam pembangunan.

Asisten I Pemerintah Kota Sorong, Taslim, menyampaikan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas SDM OAP Muslim melalui beasiswa dan program pendidikan. Atika Sangaji Moi As dari Majelis Ta’lim Papua Barat Daya juga menyampaikan aspirasi agar jamaah majelis ta’lim mendapat akses lebih luas terhadap program haji dan umrah, yang ditanggapi positif oleh panitia dan pemerintah daerah untuk diteruskan ke Kementerian Agama. H. Abdul Gani Rumakat dari Dewan Ukhuwah MMP Kota Sorong mengusulkan agar forum serupa digelar rutin setiap tiga bulan, usulan yang disambut baik peserta. Tokoh Muslim Papua dari Sailolof, Muhidin Umalelen, menyoroti pentingnya keterwakilan OAP Muslim di Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, hingga DPR kabupaten/kota melalui mekanisme Otonomi Khusus. Isu ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.

Forum ini menghasilkan kesepakatan yang mendukung kebijakan pemerintah, antara lain penguatan ukhuwah Islamiyah, peningkatan SDM OAP Muslim, pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan akses program keagamaan, serta representasi politik OAP Muslim. Peserta juga menyepakati penyusunan rekomendasi resmi untuk pemerintah daerah dan pusat, serta menjadikan MUI, NU, Muhammadiyah, dan MMP sebagai mitra strategis program sosial-keagamaan di Papua Barat Daya.

Rangkaian kegiatan di Aimas, Koteka, dan Sorong menunjukkan penguatan kapasitas masyarakat lokal dengan dukungan nyata pemerintah. Dari pelatihan keterampilan, pembangunan kios komunitas, hingga forum dialog lintas ormas, semua diarahkan pada satu tujuan, yaitu mewujudkan Papua yang lebih mandiri, inklusif, dan sejalan dengan agenda nasional. Inisiatif-inisiatif ini menjadi bukti bahwa pembangunan Papua bergerak melalui langkah konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Continue Reading

Oleh : Andhika Utama

Pendidikan selalu menjadi fondasi penting bagi pembangunan bangsa. Dengan tekad untuk membangun Indonesia yang adil dan maju, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Sekolah Rakyat. Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem—masyarakat di desil 1 dan 2—dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Namun seperti setiap program besar lainnya, realisasi program akan semakin optimal berkat kesiapan infrastruktur yang sudah dipersiapkan matang oleh pemerintah.

Sejak pengumumannya, pemerintah sudah bergerak cepat memetakan kebutuhan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Sosial, dan Sekretariat Kabinet bekerjasama dalam survei lokasi, penyusunan kurikulum, penyediaan sarana prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa. Sebagai bukti, telah ditetapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat untuk awal tahun ajaran 2025-2026.

Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya gedung sekolah saja. Fasilitas pendukung seperti ruang kelas yang layak, sanitasi, listrik, akses terhadap air bersih, fasilitas Internet, asrama, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya menjadi sorotan utama. Misalnya, sebagian sekolah akan memakai bangunan eksisting milik pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, swasta, atau kementerian lain, yang kemudian direhabilitasi atau direnovasi agar memenuhi standar. Pemerintah juga menetapkan kriteria kesiapan lokasi (readiness criteria), termasuk luas lahan, akses jalan, utilitas dasar, agar sekolah bisa memenuhi kebutuhan operasional serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

Tahapan-pelaksanaan program juga dibagi secara fase agar pengelolaan lebih terkendali dan untuk memantau progres secara bertahap. Tahap I dibagi ke dalam 1A, 1B, dan 1C, total menjadi 165 sekolah rakyat untuk tahap pertama. Dari jumlah tersebut, beberapa lokasi telah beroperasi sejak Juli 2025. Pemerintah menargetkan agar sebagian sekolah dari tahap ini bisa mulai digunakan awal September 2025.

Namun keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak semata-mata soal membangun atau merenovasi bangunan. Infrastruktur juga menyangkut berbagai aspek yang lebih halus dan krusial. Misalnya, jaringan Internet menjadi kebutuhan penting di era digital, agar siswa di lokasi 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak tertinggal dari sisi akses informasi dan metode pembelajaran. Sanitasi dan air bersih juga menjadi sangat penting agar ada lingkungan belajar yang sehat dan aman.

Di sisi lain, infrastruktur fisik harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai—guru, tenaga pendukung, manajemen sekolah—dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Pemerintah sudah menyertakan persiapan kurikulum dalam agenda persiapan sekolah rakyat. Dengan kurikulum yang relevan, dukungan sarana prasarana akan semakin maksimal dampaknya.

Tantangan nyata tetap mengemuka. Beberapa sekolah yang diusulkan masih belum memanfaatkan bangunan eksisting, beberapa lokasi bahkan mendapat pembangunan baru dari nol, yang menunjukkan keseriusan pemerintah menambah fasilitas pendidikan. Selain itu, dalam beberapa wilayah, kesiapan lahan belum optimal: pemerintah terus mengupayakan pemenuhan utilitas dasar di daerah terpencil agar standar pelayanan tetap merata. pemerintah memastikan alur pendanaan berjalan efisien dengan koordinasi lintas tingkat agar pelayanan cepat dirasakan masyarakat.

Optimisme tetap tinggi. Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui program ini. Pemerintah daerah di beberapa lokasi seperti Kabupaten Kuningan bahkan sudah mempersiapkan lahan seluas beberapa hektar untuk mendukung Program Sekolah Rakyat. Dengan sinergi antar lembaga pusat dan daerah, serta keterlibatan perguruan tinggi di beberapa daerah, ada peluang besar agar infrastruktur yang dibangun memang sesuai kebutuhan dan standar.

Saat ini pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat untuk tahun 2025, di mana 53 di antaranya diprioritaskan untuk selesai dalam jangka dekat (sekitar Juni/Juli 2025) untuk bisa beroperasi dalam tahun ajaran baru. Program ini diharapkan membantu memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang tidak membebani ekonomi keluarga miskin ekstrem.

Dengan melihat semua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan infrastruktur memang menjadi kunci utama dalam menentukan apakah Program Sekolah Rakyat akan berhasil atau tidak. Bila infrastrukturnya matang—bangunan aman dan nyaman, fasilitas lengkap, utilitas tersedia, serta dukungan kurikulum dan guru memadai—maka program ini bisa menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan semua elemen infrastruktur yang terjaga, Program Sekolah Rakyat akan sepenuhnya optimal melayani anak-anak bangsa, sekolah bisa jadi tidak optimal dalam melayani siswa, terutama mereka yang paling membutuhkan.

)* Penulis merupakan pengamat isu strategis

Oleh : Antonius Googie )*

Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu terobosan besar yang kini gencar dilaksanakan adalah Program Sekolah Rakyat, yang diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi salah satu titik pelaksanaan program ini. Kehadiran Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam dialog bersama calon siswa Sekolah Rakyat di Balai Latihan Kerja (BLK) Indramayu, mempertegas dukungan penuh pemerintah pusat terhadap program strategis tersebut.

Menurut Mensos, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 65 titik di Indonesia dengan jumlah hampir 16.000 siswa pada 2025. Kehadiran program ini bukan sekadar membuka akses pendidikan gratis, melainkan menghadirkan model pembelajaran berbasis asrama, makanan bergizi, hingga kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Indramayu terpilih karena bupatinya hebat dan cekatan, sehingga berhasil mendapatkan kesempatan. Pihaknya ingin anak-anak dari berbagai latar belakang bisa mengenyam pendidikan yang layak.

Salah satu keistimewaan Sekolah Rakyat adalah penerimaan siswa tanpa seleksi akademik. Setiap anak, meski dengan kondisi kesehatan dan gizi yang belum ideal, tetap diterima untuk mendapat pendidikan setara. Pemeriksaan awal menemukan banyak calon siswa mengalami anemia, gizi buruk, hingga masalah gigi. Namun, kondisi itu justru semakin menegaskan urgensi kehadiran program ini.

Siswa Sekolah Rakyat akan mendapat fasilitas lengkap: asrama, pola makan disiplin tiga kali sehari dengan tambahan kudapan, seragam delapan set, hingga laptop yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo. Selain pembelajaran formal, siswa juga dibekali pendidikan karakter, keagamaan, serta diarahkan untuk mengembangkan minat dan bakat melalui teknologi kecerdasan buatan (AI). Gus Ipul mengatakan untuk sementara, kegiatan belajar ditempatkan di BLK Indramayu. Namun, tahun depan gedung permanen akan dibangun di Desa Cikawung di atas lahan tujuh hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Presiden Prabowo juga menitipkan pesan moral kepada para siswa yakni Belajarlah dengan baik. Hormati guru, cintai ayah dan ibu, rajin ibadah, selalu sopan dengan teman, rajin berolahraga, cintai tanah air, semangat terus, dan selalu gembira. Bupati Indramayu, Lucky Hakim menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Asupan gizi dan pendidikan adalah kunci masa depan anak. Program ini nyata dan penuh kepedulian.

Tak hanya Indramayu, Kabupaten Bandung juga menyiapkan diri menyambut program ini. Bupati Bandung, Dadang Supriatna menargetkan Sekolah Rakyat di Ciwidey dapat rampung pada Juni 2026 dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Pemkab Bandung bahkan telah menyiapkan lahan delapan hektare untuk pembangunan.

Apabila pembangunan tidak disiapkan tahun ini, jumlah siswa akan membludak. Bupati Bandung sudah meminta semua pihak untuk mengawal percepatan pembangunan agar tahun ajaran 2025/2026 bisa tercapai. Ia berharap Kabupaten Bandung dapat memiliki minimal dua Sekolah Rakyat, yakni di Ciwidey dan Nagreg, mengingat luas wilayah dan banyaknya anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Sosial, Bisma Staniarto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Setiap tahun akan direkrut siswa baru, sementara tenaga pengajar disiapkan sistematis dengan dukungan Kemenpan-RB dan Kemendikdasmen.

Hingga akhir September 2025, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo mencatat ada 165 titik Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia. Di Kota Semarang, ia membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45, yang menaungi jenjang SD dan SMA dengan total 100 siswa per angkatan. Presiden ingin siklus kemiskinan antar-generasi bisa terputus melalui pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin harus punya kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-cita mereka.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan dukungannya. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi berkarakter yang kelak menjadi pemimpin, pengusaha, maupun profesional unggul. Salah satu orang tua siswa, Alimah, mengaku sangat terbantu dengan adanya sekolah ini.

Program Sekolah Rakyat jelas bukan sekadar proyek pendidikan biasa. Lebih dari itu, ia merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan fasilitas asrama, gizi seimbang, hingga pemetaan bakat berbasis teknologi, program ini memberi jaminan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi terjebak dalam siklus keterbatasan. Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan. Dukungan bupati, wali kota, dan jajaran kementerian terkait menunjukkan bahwa pendidikan tidak bisa hanya ditanggung pusat, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan pemerintahan.

Sekolah Rakyat kini menjelma sebagai simbol perhatian Presiden Prabowo terhadap masa depan anak bangsa. Harapannya, program ini dapat melahirkan generasi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, sehat, dan siap bersaing di kancah global. Dengan semakin banyaknya titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah, mimpi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang sedang bertumbuh.

)* Pemerhati masalah Pendidikan