Arsip Tahunan: 2025

Banyuwangi – Komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat terus diwujudkan melalui pengembangan Program Sekolah Rakyat. Melalui program ini, anak-anak dari berbagai kalangan, terutama keluarga kurang mampu, kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Langkah besar dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengatakan Pemerintah akan membangun 100 gedung Sekolah Rakyat baru di seluruh Indonesia, dari total 165 titik yang telah direncanakan.

“Pembangunan akan didanai APBN dengan estimasi sekitar Rp200 miliar,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap kabupaten memiliki minimal satu gedung Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung sedikitnya 1.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA.

Dengan konsep pendidikan terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi berpindah sekolah antarjenjang atau terbebani biaya lain yang kerap menjadi kendala melanjutkan pendidikan.

Namun demikian, pemerintah menekankan bahwa pembangunan hanya dapat dilakukan di lahan yang sudah benar-benar siap.

“Prioritasnya tanah yang clear and clean, baik dari sisi administrasi maupun kelayakan teknis seperti kontur dan kemiringan tanah. Kementerian PUPR yang akan menentukan kelayakannya,” jelas Gus Ipul.

Selain itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, mengatakan Sekolah Rakyat bukan hanya menyediakan bangunan dan fasilitas belajar, tetapi juga menawarkan pendekatan pendidikan yang lebih personal dan sesuai karakter anak.

“Sejak awal, bakat siswa dipetakan dan dikelola sehingga potensi natural mereka bisa berkembang maksimal,” ujar Muhaimin Iskandar.

Hingga awal Oktober 2025, pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat beroperasi di berbagai wilayah sebelum diperluas ke seluruh kabupaten di Indonesia. Dengan sistem pendidikan inklusif dan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung negara, Program Sekolah Rakyat semakin membuktikan diri sebagai jalan nyata untuk mempermudah akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Anak-anak yang paling membutuhkan menjadi prioritas utama. Di NTT saja sudah ada 100 siswa yang kami pilih karena dinilai paling layak mendapatkan dukungan,” ucap Muhaimin Iskandar.

Dengan berbagai dukungan lintas kementerian dan antusiasme masyarakat, Program Sekolah Rakyat diperkirakan akan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul di masa depan. Pemerintah berharap kehadiran sekolah berbasis talenta dan pemerataan kesempatan ini tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga menciptakan mobilitas sosial yang lebih adil di seluruh penjuru negeri.

Garut – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini diyakini menjadi jalan strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu masyarakat.

Bupati Garut, Jawa Barat, Abdusy Syakur Amin, menyambut positif kehadiran program tersebut. Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai peluang besar bagi daerahnya untuk membebaskan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. “Ini adalah peluang yang baik sekali untuk membantu mengurangi kemiskinan di Garut. Selama ini indikator kemiskinan selalu berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan adanya Sekolah Rakyat, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah,” ujarnya optimistis.

Ia berharap generasi muda Garut dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. “Saya sangat bersemangat untuk mendorong adanya Sekolah Rakyat di Garut. Ini salah satu cara nyata untuk memastikan anak-anak miskin bisa meraih masa depan yang cemerlang,” tambahnya.

Dukungan penuh juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Ia menilai program ini bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi sebuah ekosistem yang dirancang untuk membentuk anak secara menyeluruh. “Sekolah Rakyat adalah cara sistematis mengentaskan kemiskinan di daerah. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan, pemetaan bakat, penyediaan asrama layak, seragam lengkap, makan bergizi tiga kali sehari, pembelajaran digital berbasis laptop, hingga pembinaan kedisiplinan,” tegasnya.

Menurut SDK, kehadiran Sekolah Rakyat memastikan generasi muda memperoleh pendidikan, gizi, kesehatan, serta pembinaan karakter. “Dengan begitu, kita tidak hanya membantu hari ini, tetapi juga memutus mata rantai kemiskinan untuk generasi berikutnya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, menilai Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam mencetak generasi emas Indonesia menuju 2045. “Mata rantai kemiskinan akan terpotong dengan sendirinya. Anak-anak ini sekolah gratis, tinggal gratis, mendapat ilmu pengetahuan juga secara cuma-cuma. Insya Allah mereka akan jadi generasi emas yang kelak menghidupkan keluarganya dan membawa bangsa ini lebih maju,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi terobosan nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Oleh: Rendra Adiputra *)

Peningkatan ketahanan energi nasional menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga kemandirian ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Di tengah tantangan sektor energi, sinergitas antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan peran strategis dalam mempercepat realisasi swasembada energi. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan pasokan energi tetap andal, tetapi juga mendukung operasional sektor penting seperti minyak dan gas bumi (Migas) yang menjadi tulang punggung produksi nasional.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Ali Ahmudi, menekankan pentingnya pasokan listrik yang andal sebagai sumber daya utama bagi peralatan di lapangan Migas. Ia menilai, penyediaan energi listrik yang stabil memiliki peran vital dalam menjaga lifting minyak nasional, sehingga operasi produksi tetap optimal. Salah satu contoh nyata adalah komitmen PLN menghadirkan pasokan listrik ke Wilayah Kerja (WK) Rokan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang dikelola Pertamina Hulu Rokan (PHR). WK Rokan saat ini menjadi salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, sehingga keandalan pasokan listrik di wilayah ini berkontribusi langsung pada ketahanan energi nasional.

Ali menekankan bahwa sinergitas antar BUMN, khususnya antara PLN dan Pertamina, mempercepat swasembada energi. Kolaborasi ini tercermin dari kesepakatan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJTBL) antara PLN, PHR, dan PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) untuk memasok listrik jangka panjang ke WK Rokan. Implementasi rencana ini bertahap, mulai dari pasokan 100 MVA dari sistem Sumatra—70 MVA sambungan tegangan tinggi di Balam dan Petapahan yang ditargetkan COD pada Oktober 2027, serta 30 MVA sambungan tegangan menengah di Dumai dan Rumbai dengan COD Oktober 2026. Selain itu, fasilitas pasokan listrik akan dilengkapi converter berkapasitas total 175 MW (210 MVA), memperkuat infrastruktur energi di wilayah produksi.

Upaya ini menjadi bukti nyata implementasi visi pemerintah dalam mencapai swasembada energi. Ali menegaskan, penguatan kapasitas listrik hingga 300 MVA di WK Rokan diproyeksikan meningkatkan lifting minyak nasional dan mempercepat pencapaian kemandirian energi. Sinergitas antar BUMN, menurutnya, merupakan strategi efektif karena memadukan sumber daya, teknologi, dan pengalaman institusi negara untuk mendukung agenda nasional.

Selain aspek operasional, kinerja keuangan BUMN energi juga menjadi pendorong penting bagi percepatan investasi di sektor prioritas pemerintah. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra Talattov, menekankan bahwa profitabilitas BUMN menunjukkan kemampuan mereka menjalankan fungsi ganda: menjaga bisnis tetap menguntungkan sekaligus melayani kepentingan publik. PLN, misalnya, telah mencatatkan kinerja positif selama bertahun-tahun, dengan pendapatan semester I 2025 mencapai Rp 281 triliun, meningkat dari Rp 262 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Penjualan tenaga listrik menyumbang Rp 179,58 triliun, naik 4,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Abra menilai pengelolaan keuangan PLN tetap sehat, ditunjukkan oleh rasio utang terhadap aset di bawah 50 persen dan rasio utang terhadap ekuitas 69,1 persen. Kondisi ini tidak hanya menegaskan stabilitas bisnis, tetapi juga membuka ruang bagi BUMN untuk melakukan investasi besar di sektor energi terbarukan dan digitalisasi infrastruktur. Menurutnya, profit yang kuat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperluas akses energi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong transformasi energi nasional.

Transformasi BUMN semakin diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003, yang resmi menjadi UU baru pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (2/10/2025). Regulasi ini menandai transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dengan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan perusahaan negara. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyambut langkah ini sebagai bagian penting dari reformasi tata kelola BUMN. Ia menekankan bahwa UU baru mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sekaligus memastikan perusahaan milik negara berorientasi pada kepentingan rakyat.

Beberapa aturan strategis dalam UU ini meliputi larangan rangkap jabatan bagi pejabat kementerian di direksi atau komisaris BUMN, pengelolaan saham seri A Dwi Warna yang memerlukan persetujuan Presiden, serta jaminan kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Kawendra menegaskan bahwa keberadaan UU ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola BUMN, dengan tujuan menghadirkan praktik bisnis yang sehat, efisien, dan berkontribusi nyata pada pembangunan nasional.

Sinergitas BUMN juga mendukung agenda pemerintah dalam transisi energi. Dengan kombinasi penguatan pasokan listrik, kinerja keuangan yang sehat, dan reformasi tata kelola, BUMN mampu menyediakan energi yang handal sekaligus membuka peluang investasi di energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan kapasitas energi bersih, mengurangi ketergantungan impor, dan mempercepat pencapaian swasembada energi.

Secara keseluruhan, sinergitas BUMN menunjukkan bahwa integrasi strategis antara perusahaan negara, dukungan finansial, dan tata kelola yang baik dapat mempercepat tercapainya swasembada energi. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memajukan sektor energi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang terukur dan kolaborasi lintas institusi, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Energi dan Lingkungan

Oleh: Alexander Royce*)

Dalam dinamika global yang menuntut percepatan transformasi energi, Indonesia berada pada titik krusial. Dengan tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga energi dunia, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketahanan energi nasional. Salah satu strategi yang tengah digalakkan secara masif adalah penguatan infrastruktur, baik di bidang listrik, gas, maupun pengelolaan limbah sebagai pondasi menuju swasembada energi. Langkah-langkah strategis ini sejatinya tidak hanya idealisme belaka, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan.

Baru-baru ini, Danantara mengumumkan rencananya meluncurkan delapan proyek waste-to-power (sampah menjadi listrik) pada akhir Oktober 2025. Proyek ini menjadi bagian dari ambisi pembangunan 33 PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di berbagai kota. Ketua Eksekutif Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa konversi limbah menjadi energi listrik dapat membantu mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus memperkuat pasokan energi hijau. Ia menjelaskan bahwa setiap 1.000 ton limbah bisa menghasilkan sekitar 15 megawatt listrik, dan Danantara siap mendukung dari sisi pendanaan, kelayakan teknis, serta kolaborasi dengan PLN sebagai pembeli listriknya.

Rosan juga menyebut bahwa investasi awal untuk kapasitas 1.000 ton hampir berkisar antara Rp 2 hingga 3 triliun, dan bahwa pemerintah telah menghapus biaya tipping (biaya pembuangan) untuk daerah agar insentif lokal lebih tinggi. Dengan dukungan peraturan yang dipermudah, proyek-proyek ini diharapkan bisa segera dimulai di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Makassar.

Di sisi lain, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN (Perusahaan Gas Negara), Hery Murahmanta, menggarisbawahi bahwa pemanfaatan jaringan gas (jargas) merupakan salah satu kunci transisi energi yang realistis. Ia menyebut bahwa PGN telah mengelola lebih dari 33.000 km jaringan pipa gas, fasilitas regasifikasi LNG, serta stasiun pengisian gas. Di wilayah Banten, misalnya, PGN telah membangun lebih dari 15 ribu sambungan jargas melalui APBN dan tambahan 69 ribu sambungan mandiri, melayani pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial.

Menurut Hery, gas bumi bisa menjadi alternatif efektif untuk mengurangi impor LPG dan membantu mencapai visi Asta Cita tentang swasembada energi. Namun, agar perluasan jargas benar-benar optimal, dukungan percepatan perizinan, insentif keekonomian, serta sosialisasi ke masyarakat sangat diharapkan.

PGN juga telah menetapkan target pembangunan infrastruktur baru, seperti proyek pipa Tegal-Cilacap, serta pengembangan jaringan ke wilayah Timur Indonesia. Dalam laporan publik 2025, Hery menyebut bahwa PGN menyalurkan sekitar US$29 juta anggaran pada proyek city gas, dengan realisasi hingga Juni 2025 mencapai lebih dari 13.959 sambungan baru. Tambahan 590 km pipa ditargetkan agar dapat menjangkau total 200.000 sambungan.

Sementara itu, di bidang listrik terbarukan, PLN telah memulai konstruksi proyek PLTS terapung berkapasitas 92 megawatt di Waduk Saguling, Jawa Barat. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut bahwa proyek ini akan menghasilkan sekitar 130 gigawatt-jam per tahun dan mampu menurunkan emisi karbon hingga 104.000 ton. Proyek ini diharapkan mulai beroperasi komersial pada November 2026, menjadi simbol nyata komitmen nasional terhadap energi bersih.

Darmawan menegaskan bahwa pembangunan PLTS terapung ini menjadi tonggak penting dalam transformasi bersih Indonesia. Ia melihatnya sebagai sinyal bahwa transisi energi bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret yang didorong kuat oleh sinergi antara PLN, mitra internasional, dan pemerintah.

Konteks kebijakan nasional juga menambah urgensi posisi infrastruktur sebagai kunci percepatan swasembada energi. Pemerintah tengah menyiapkan revisi regulasi waste-to-energy agar lebih sederhana dan terintegrasi, menggabungkan beberapa regulasi lama menjadi satu kebijakan jelas.

Presiden Prabowo bahkan telah memerintahkan batas waktu 18 bulan untuk mempercepat eksekusi proyek WtE, dan telah mengidentifikasi 33 lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai calon titik pembangunan PLTSa.

Secara strategis, Presiden menaruh kepercayaan besar pada Danantara sebagai badan investasi negara yang bisa mempercepat pelaksanaan proyek strategis multi-sektor, termasuk energi dan infrastruktur bersih. Dengan mandat yang lebih fleksibel dibanding birokrasi biasa, Danantara diharapkan menjadi katalis percepatan proyek-proyek penting.

Di tengah tantangan, tentu ada hambatan klasik, seperti perizinan, ketersediaan lahan, pengumpulan limbah, kontinuitas pasokan gas, dan model pembiayaan. Namun, momentum saat ini sangat mendukung, berbagai proyek telah siap tender, investor domestik dan asing menunjukkan minat, serta kebijakan insentif semakin condong ke arah mendukung percepatan proyek.

Kalau semua lapisan di pemerintahan, BUMN, swasta, dan pemerintah daerah bergerak sinkron, maka penguatan infrastruktur energi akan menjadi fondasi kokoh. Dengan dukungan regulasi yang mendukung, pembiayaan inovatif, serta penyederhanaan birokrasi, target swasembada energi bukanlah utopia, tetapi visi yang bisa dijangkau dalam satu dekade mendatang.

Melalui infrastruktur yang Tangguh, Indonesia berada pada titik terobosan menuju kemandirian energi. Dengan tekad dan harmoni seluruh pihak, pemerintahan saat ini sedang membangun jalan nyata menuju swasembada energi yang berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Masalah Sosial

Jakarta, Pemerintah menegaskan percepatan produksi minyak dan gas (migas) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada energi. Melalui sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, percepatan ini diarahkan untuk menutup celah pasokan, menekan impor, dan menjaga stabilitas harga energi bagi industri serta rumah tangga.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan Komisi XII menilai tantangan pada sektor hulu migas pada 2023 dan 2024 telah menjadi pelajaran berharga, dan kini pemerintah berhasil menunjukkan tren pemulihan signifikan dengan capaian positif pada 2025. Meski begitu, capaian positif pada semester I 2025 dengan produksi 602 ribu barel minyak per hari (BOPD) dari target 605 ribu BOPD dinilai sebagai sinyal optimisme menuju target ambisius 1 juta BOPD pada 2030.

“Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 bukan sekadar mimpi, tetapi sangat mungkin diwujudkan,” katanya.

Pemerintah kini tengah fokus pada peningkatan produksi lapangan eksisting, percepatan Plan of Development (PoD) proyek baru, serta optimalisasi enhanced oil recovery (EOR) dan digital subsurface. Pemerintah juga mempercepat perizinan, memangkas waktu tunggu eksplorasi, serta menata insentif fiskal dan nonfiskal agar menarik bagi investor hulu.

Di hilir, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok melalui penguatan infrastruktur penyimpanan, jaringan pipa, dan fasilitas regasifikasi, sehingga lifting yang meningkat dapat cepat terserap dan didistribusikan. Modernisasi kilang dan co-processing bahan bakar rendah emisi turut dipacu agar bauran energi nasional lebih bersih tanpa mengorbankan ketersediaan.

VP Development & Production Technical Excellence & Coordination Pertamina Hulu Energi (PHE), Devialina Puspita Dewi menjelaskan PT Pertamina berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pengembangan teknologi rendah karbon. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“PHE memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan energi nasional. Kami berfokus pada optimalisasi produksi migas, peningkatan cadangan, serta penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan transisi energi, percepatan migas diposisikan sebagai jembatan (bridge fuel) untuk menjamin keamanan pasokan sambil memperluas investasi pada gas sebagai energi lebih bersih. Gas domestik diprioritaskan untuk pembangkit listrik, industri pupuk, petrokimia, dan transportasi, sehingga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menjelaskan untuk memastikan akuntabilitas, dibentuk dashboard kinerja terpadu yang memantau target pengeboran, success ratio eksplorasi, realisasi CAPEX, hingga tenggat on-stream proyek. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat apabila terjadi deviasi lapangan.

“Untuk memastikan akuntabilitas, kami membentuk dashboard kinerja terpadu yang memantau target pengeboran, success ratio eksplorasi, realisasi CAPEX, hingga tenggat on-stream proyek. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat apabila terjadi deviasi di lapangan,” ucap Simon.

Dengan langkah terukur dari hulu hingga hilir, pemerintah optimistis percepatan produksi migas akan memperkuat ketahanan energi, menekan defisit neraca migas, dan menjadi fondasi menuju swasembada energi yang berdaulat, berkelanjutan, serta pro-pertumbuhan.

“Energi aman, ekonomi kuat, dan kesejahteraan publik meningkat,” pungkasnya.

Riau – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kelancaran Operasional Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di daerahnya. Inisiatif ini diyakini menjadi terobosan penting untuk mendukung percepatan produksi migas di Riau, sekaligus memperkuat pilar swasembada energi nasional.

“Ini bisa jadi contoh seluruh Indonesia. Yang selama ini untuk rekomendasi izin pinjam pakai lahan saja itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kini bisa diselesaikan tujuh hari. Ini dalam rangka memudahkan ‘lifting’ minyak di beberapa blok di Riau,” katanya lagi.

Wahid menjelaskan, kendala teknis maupun administratif yang kerap menghambat operasi K3S dapat diurai melalui pembentukan satgas. Dengan keterlibatan berbagai pihak mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, hingga masyarakat, ia berharap produksi migas bisa kembali optimal.

Direktur PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menyebut pihaknya mendapat PI 10 persen dari sejumlah K3S yang beroperasi di Riau. Posisi ini menjadikan Riau Petroleum sebagai BUMD terbesar di Indonesia dalam pengelolaan PI migas.

“Kita membangun kerja sama K3S di Riau melakukan kegiatan operasional yang tujuannya meningkatkan produksi. K3S di lapangan menemui kondisi teknis dan non teknis. Jadi ini peran kita membantu tingkatkan produksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mengamankan kepentingan energi dan ekonomi masyarakat Riau.

“Dengan adanya satgas ini muara atau hilirnya adalah peningkatan produksi yang mana notabenenya akan memberikan pendapatan yang lebih besar lagi bagi Riau Petroleum ke depannya. Manfaatnya kita akan setor dividen ke Provinsi Riau,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada sektor hulu migas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6 persen dalam dua tahun ke depan, dengan hulu migas sebagai salah satu pilar pentingnya.

Sementara itu, dukungan teknologi mutakhir dari perusahaan energi nasional juga ikut memperkuat upaya produksi. PT Elnusa Tbk, melalui layanan Coiled Tubing Services menghadirkan teknologi efisien untuk menjaga keberlanjutan produksi migas di lapangan-lapangan mature. Teknologi ini memungkinkan optimalisasi sumur tanpa harus mematikan operasi, sehingga lifting migas tetap terjaga.

[w.R]

Oleh: Alexander Royce*)

Gerakan sosial beberapa waktu lalu menjadi ruang dialog konstruktif yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Justru, aspirasi publik tersebut mampu membuka ruang refleksi kebijakan yang lebih produktif dan bersinergi dengan kepentingan rakyat serta arah pembangunan nasional. Pemerintahan yang tengah berkuasa saat ini tampak tidak hanya mendengar, tetapi bergerak mengambil langkah nyata dalam memperbaiki kelemahan struktural dan merespons keprihatinan luas, terutama dalam aspek hukum, tata kelola, dan perekonomian.

Sejak gelombang demonstrasi akhir Agustus, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang telah tersebar luas di media sosial hingga ke ruang publik. Sejumlah aspirasi publik menekankan perbaikan kesejahteraan buruh, jaminan upah layak, dan perlindungan pekerja kontrak Menanggapi itu, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa respons positif dari pemerintah adalah langkah awal. Ia menegaskan bahwa aspirasi rakyat tersebut mengandung kritik riil terhadap hal-hal yang selama ini dianggap kurang atau belum optimal, dan pemerintah wajib merespons dengan langkah pembenahan. Meski tidak semua poin bisa diwujudkan secara instan, Yusril menegaskan bahwa hal-hal yang dapat segera dilakukan akan dijalankan — terutama menyangkut penegakan hukum, transparansi, dan perbaikan institusional.

Salah satu aspek penting dalam rangka memperbaiki iklim sosial-politik sekaligus menjaga stabilitas, adalah pengelolaan program publik yang berdampak langsung ke masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengambil bagian penting sebagai kontrol parlemen terhadap program pemerintah, terutama terkait kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kasus semacam itu menjadi evaluasi penting agar sistem pengawasan semakin diperkuat oleh pemerintah dan tata kelola dalam pelaksanaan program sosial. Ia mendorong agar pemerintah memperketat pengawasan, bahkan mempertimbangkan alternatif pengelolaan MBG oleh sekolah dan komite sekolah, agar higienitas, keamanan, dan relevansi menu lebih terjamin.

Lebih jauh lagi, Yahya menyoroti isu moratorium kenaikan cukai hasil tembakau sebagai langkah mitigasi terhadap gelombang PHK dan tekanan biaya produksi industri tembakau, yang menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu ke hilir. Ia menggarisbawahi bahwa moratorium harus diiringi pengawasan ketat agar pasar ilegal tidak merugikan negara serta pelaku usaha.

Di panggung strategis kebijakan ekonomi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab aspirasi 17+8 dengan cara memperkuat investasi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Pemerintah merancang Paket Ekonomi tahap kedua 2025 yang berisi delapan kebijakan utama, termasuk skema magang bagi lulusan baru, pembebasan PPh 21 di sektor pariwisata, subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja informal, serta relaksasi kredit perumahan bagi pekerja. Strategi ini menjadi tonggak akselerasi dalam menjaga daya beli dan menciptakan kesempatan kerja langsung di sektor riil.

Stimulus semester II/2025 senilai triliunan rupiah juga diumumkan sebagai bagian dari usaha menjaga momentum ekonomi domestik. Airlangga menyebut bahwa program kredit investasi padat karya, perluasan FLPP perumahan, serta kebijakan fiskal pro-rakyat adalah bagian dari rangkaian strategi demi menjaga agar pertumbuhan ekonomi tak hanya berkisar di angka makro, tapi terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari rakyat.

Sejalan dengan itu, pemerintah merumuskan paket stimulus “8+4+5” yang dibahas bersama Kementerian Keuangan, yakni 8 program utama, 4 program lanjutan dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, untuk memacu produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga konsumsi masyarakat hingga akhir tahun.

Di balik langkah-langkah ekonomi, sejumlah tantangan patut dicermati. Dalam penanganan MBG, selain tekanan publik terhadap kasus keracunan, tantangan serapan anggaran dan transparansi juga menjadi sorotan. Dalam banyak kasus, alokasi dana tidak terserap optimal, dan data publik sulit diakses, yang memicu keresahan publik terhadap kredibilitas program.

Namun, respons pemerintah sejauh ini menunjukkan orientasi positif. Langkah moratorium soal tunjangan DPR, pembekuan perjalanan luar negeri anggota DPR, dan kecenderungan mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah bersisian dengan sebagian tuntutan publik.

Tak kalah penting, pemerintah juga menggarisbawahi bahwa dampak gejolak sosial-politik bersifat sementara dan dapat dikelola. Menurut Airlangga, strategi semester II dan stimulus terukur akan menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memacu pertumbuhan.

Secara keseluruhan, respons positif atas aspirasi 17+8 telah memicu akselerasi kebijakan yang berpihak pada perbaikan ekonomi dan kelembagaan. Pemerintah bergerak tidak sekadar akal-akalan politis, melainkan merespons tuntutan dasar rakyat, agar kebijakan negara mencerminkan keadilan, transparansi, perlindungan sosial, dan pertumbuhan inklusif.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Raditya Anindyo *)

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang saling menguatkan. Langkah ini bukan hanya merespons dinamika global dan pelemahan permintaan domestik, tetapi juga merupakan jawaban konkret atas aspirasi yang disuarakan dalam tuntutan masyarakat Dengan orkestrasi yang terarah, pemerintah bersama otoritas moneter membangun fondasi baru bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen. Keputusan ini disertai penurunan suku bunga Deposit Facility hingga 50 basis poin ke level 3,75 persen dan Lending Facility ke 5,50 persen. Pemangkasan ini tidak hanya menjadi sinyal keberanian otoritas moneter, tetapi juga merupakan strategi terukur untuk menurunkan biaya dana perbankan dan mempercepat transmisi ke sektor riil.

Menurut Ekonom Syafruddin Karimi, konsistensi pemangkasan suku bunga sejak September 2024 mencerminkan pilihan kebijakan yang jelas, yaitu mendorong permintaan domestik saat inflasi tetap terkendali. Ia menekankan bahwa kombinasi kebijakan moneter yang menurunkan harga uang dengan kebijakan fiskal yang memastikan dana Rp200 triliun ditempatkan di bank-bank BUMN akan memberikan katalis positif bagi sektor perbankan. Dengan demikian, likuiditas tidak hanya tersedia di sistem keuangan, tetapi juga mengalir ke dunia usaha dan rumah tangga.

Pentingnya sinergi moneter dan fiskal juga ditekankan oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Menurutnya, pemangkasan suku bunga dan pengelolaan fasilitas simpanan mendorong bank agar tidak nyaman menaruh dana di BI, sehingga dipacu untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Kondisi ini membuka jalan bagi turunnya bunga deposito maupun kredit, yang pada akhirnya menstimulasi konsumsi dan investasi. Josua menilai langkah ini masih dalam batas aman karena ditopang oleh inflasi rendah, stabilitas rupiah, serta cadangan devisa yang kuat.

Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan peran BI. Melalui Kementerian Keuangan, dana Rp200 triliun dialokasikan ke bank Himbara untuk memperkuat likuiditas dan memperbesar kapasitas pembiayaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini merupakan jaminan agar aliran dana dapat optimal tersalurkan ke sektor produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha. Keberpihakan ini semakin nyata dengan arahan agar perbankan menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit, sehingga pelaku usaha dan rumah tangga dapat menikmati biaya pinjaman yang lebih terjangkau.

Dalam konteks inilah, Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah menjadi pilar penting. Program ini menyasar penguatan daya beli masyarakat sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 5,2 persen pada tahun 2025 dengan dukungan alokasi anggaran Rp16,23 triliun. Di dalamnya, terdapat program padat karya tunai, bantuan pangan untuk lebih dari 18 juta keluarga, hingga diskon iuran jaminan sosial bagi pekerja transportasi online. Selain itu, perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata diharapkan menghidupkan kembali sektor yang sempat terpukul pandemi.

Ekonom Myrdal Gunarto dari Bank Maybank Indonesia menilai kombinasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal dalam paket 8+4+5 akan menjadi mesin pertumbuhan baru. Menurutnya, penurunan bunga dari BI dipadukan dengan program pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus memberi dorongan nyata bagi konsumsi masyarakat. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi mencapai 5 persen lebih pada akhir tahun ini, dengan nilai tukar rupiah tetap stabil.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada keberlanjutan program di tahun-tahun mendatang. Empat program lanjutan pada 2026 diproyeksikan menjaga momentum, terutama pada sektor pariwisata, manufaktur, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sementara itu, lima program khusus penyerapan tenaga kerja disiapkan untuk menekan angka pengangguran dan mengakomodasi kebutuhan lulusan baru maupun pekerja informal.

Langkah-langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya sekadar wacana, melainkan realitas yang dapat dirasakan masyarakat luas. Dengan menyeimbangkan instrumen moneter, memperkuat kebijakan fiskal, serta menyasar langsung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang konsisten.

Peluncuran paket stimulus menjadi simbol koordinasi nasional yang kuat. Pemerintah menegaskan bahwa strategi pemulihan ekonomi bukanlah kebijakan parsial, melainkan agenda bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Aspirasi masyarakat dijawab dengan kebijakan nyata yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kini semakin terbuka. Dengan kestabilan makro, pengelolaan fiskal yang cermat, serta dorongan terhadap konsumsi dan investasi, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melangkah lebih maju. Perpaduan visi dan aksi antara pemerintah dan otoritas moneter memberikan jaminan bahwa perekonomian nasional tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih kuat menghadapi tantangan global.

Melalui konsistensi kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa aspirasi publik dijawab dengan langkah nyata. Pemulihan ekonomi tidak berhenti pada angka statistik, tetapi diwujudkan dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan penguatan sektor usaha. Dengan begitu, percepatan pemulihan ekonomi benar-benar menjadi bagian dari jawaban pemerintah terhadap harapan rakyat.

*) Analis Perekonomian dan Pembangunan Nasional

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan perbaikan ekonomi sebagai prioritas utama dalam merespons aspirasi publik, termasuk tuntutan masyarakat yang banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Berbagai langkah strategis terus ditempuh, mulai dari penguatan fiskal dan moneter, percepatan realisasi belanja negara, hingga penyusunan data ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kinerja ekonomi nasional menunjukkan capaian positif. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang naik 5 persen dan investasi yang meningkat hingga 6,99 persen. Sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar ekonomi juga mencatat kinerja gemilang, tumbuh 5,68 persen, tertinggi sejak 2022.

“Manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover. Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi melalui perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena supply uang ditambah di sistem perekonomian,” kata Menkeu Purbaya.

Ia menegaskan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Bank Indonesia sebelumnya telah menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin guna memperlonggar likuiditas perbankan dan mendorong pembiayaan produktif.

“Sekarang semuanya sudah kita set agar ekonomi bergerak lebih cepat. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun, dan multiplier effect untuk pertumbuhan akan semakin signifikan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan bahwa realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari total APBN. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun. Capaian TKD tercatat lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan mekanisme penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, belanja daerah mengalami kontraksi sebesar 14,1 persen. Hal ini dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah dan penerapan kebijakan efisiensi. Namun, menurut Suahasil, APBN tetap menjalankan fungsi pentingnya sebagai instrumen pembangunan nasional.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tak hanya aspek fiskal, pemerintah juga memperkuat fondasi ketenagakerjaan sebagai penopang ekonomi jangka panjang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sensus ekonomi dan statistik dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.

“Sensus ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Melalui sensus ini, kita memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang komprehensif,” katanya.

Afriansyah menjelaskan, di era transformasi digital, statistik tidak lagi sekadar menyajikan angka, melainkan juga insight yang berdampak nyata bagi pengambilan kebijakan. “Dengan keterpaduan data, kita tak hanya menghadirkan angka, tetapi juga insight yang berdampak,” tegasnya.

Berbagai langkah pemerintah tersebut memperlihatkan keseriusan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong percepatan perbaikan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan yang terukur, belanja negara yang diarahkan untuk program berkualitas, serta data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan kesejahteraan.

Dengan capaian positif di tengah tantangan global, optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh berkelanjutan kian menguat. Pemerintah memastikan arah kebijakan akan tetap berpihak pada pemulihan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat melalui kebijakan ekonomi yang nyata dan terukur. Di tengah tekanan global akibat perang dagang, gejolak keuangan, serta volatilitas harga komoditas, Indonesia berhasil menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kinerja pertumbuhan.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah tidak hanya menjaga ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga menjawab aspirasi publik yakni tuntutan atas kesejahteraan, stabilitas harga, peningkatan pendapatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Menurutnya, kombinasi pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta peningkatan ekspor menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang tepat.

“Seluruh instrumen sudah kita set untuk memastikan konsumsi dan investasi terus bergerak,” ujar Menkeu.

Data Badan Pusat Statistik memperkuat pernyataan tersebut. Pada triwulan II-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen, didorong konsumsi rumah tangga serta investasi yang meningkat signifikan.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membuka ruang ekspansi ekonomi yang berdampak langsung bagi penciptaan lapangan kerja sejalan dengan tuntutan masyarakat akan akses pekerjaan yang lebih baik.

Kinerja ekspor pun mencatat perkembangan menggembirakan. Berdasarkan data Bea Cukai, ekspor tumbuh 7,8 persen hingga saat ini, terutama dari sektor hilirisasi mineral seperti nikel dan tembaga. Neraca perdagangan melonjak lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga berkontribusi pada penerimaan negara yang kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, dan program perlindungan lainnya.

Stabilitas harga menjadi salah satu poin penting. Pemerintah berhasil menjaga inflasi di level 2,31 persen, berada dalam rentang ideal global. Kondisi ini memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Inflasi yang sehat adalah yang membuat ekonomi tetap bergerak, dan saat ini kita berada pada posisi yang tepat,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu mengatakan pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari perbaikan iklim usaha dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergairah,” ujarnya.

Sebagai langkah untuk menjaga tren positif Pemerintah menyiapkan lima strategi penguatan, mulai dari penegakan hukum bersama Polri, Kejaksaan, KPK, hingga PPATK, percepatan digitalisasi administrasi perpajakan, hingga pemberantasan rokok ilegal yang kerap merugikan negara.

Rangkaian capaian tersebut menegaskan bahwa perbaikan ekonomi bukan hanya klaim statistik, melainkan bukti bahwa pemerintah benar-benar menjalankan agenda pro rakyat. Dengan menjawab satu per satu poin Tuntutan 17+8 mulai dari stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, hingga transparansi fiscal pemerintah menunjukkan komitmen bahwa kesejahteraan masyarakat adalah fondasi utama pembangunan nasional.***