Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. MBG hadir bukan sekadar sebagai program bantuan konsumsi, melainkan investasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sejak awal pelaksanaannya, MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, mulai dari anak usia dini, pelajar, hingga santri. Dukungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok juga menunjukkan bahwa program ini membawa dampak luas, bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komitmen Presiden Prabowo dalam mengawal MBG terlihat jelas pada sikap sigapnya merespons laporan adanya kendala teknis di lapangan. Hariqo Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), menyampaikan bahwa begitu tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025, Presiden langsung memimpin rapat darurat membahas perbaikan MBG. Menurutnya, Presiden menegaskan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama dan menekankan bahwa pekerjaan tidak mengenal hari libur.

Rapat lanjutan malam itu juga dan koordinasi yang kembali digelar keesokan harinya menunjukkan prinsip kepemimpinan yang tegas dan konsisten. Presiden menilai keselamatan anak adalah prioritas mutlak. Kasus keracunan sekecil apa pun harus ditekan hingga nol persen.

Dari rapat koordinasi, Presiden memberikan delapan arahan penting. Pertama, keselamatan anak Indonesia menjadi prioritas utama, sebab ini menyangkut nyawa generasi penerus. Kedua, seluruh dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah ditutup dan diaudit. Ketiga, evaluasi total dilakukan terhadap disiplin dan kompetensi juru masak di seluruh dapur.

Keempat, perbaikan sanitasi dilakukan menyeluruh, termasuk kualitas air dan alur limbah. Kelima, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilibatkan aktif dalam pengawasan. Keenam, rapat bersama Mendagri, Menkes, Badan Gizi Nasional, dan Mendikdasmen dengan kepala daerah memastikan tata kelola MBG diperbaiki hingga ke tingkat paling bawah.

Ketujuh, Kementerian Kesehatan menginstruksikan dinas kesehatan memanfaatkan puskesmas dan UKS untuk memantau dapur MBG secara rutin. Dalam waktu satu bulan, Badan Gizi Nasional menargetkan seluruh dapur memiliki sertifikat higienis, halal, dan penggunaan air layak. Kedelapan, setiap dapur MBG dipasangi CCTV terhubung ke pusat, koki dilatih ulang, peralatan makan disterilisasi, hingga penggunaan filter air dan alat rapid test makanan.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan keamanan pangan. MBG harus bebas dari kesalahan, sekaligus menghadirkan manfaat luas bagi anak-anak dan masyarakat.

Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional juga menginstruksikan agar setiap sekolah penerima manfaat menunjuk guru sebagai PIC distribusi MBG. Guru yang ditugaskan memperoleh insentif Rp100.000 per hari, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga keberlangsungan program. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menambah rasa tanggung jawab kolektif. Dengan keterlibatan langsung guru, kepercayaan publik terhadap keamanan dan kelancaran distribusi MBG semakin meningkat.

Masyarakat luas memberikan apresiasi terhadap konsistensi Presiden dalam memastikan kualitas MBG. Banyak yang menilai langkah cepat perbaikan adalah bukti nyata bahwa pemerintah serius menjaga kesehatan anak-anak bangsa. Sekolah, organisasi kepemudaan, hingga kalangan akademisi menilai MBG sebagai amanah besar yang harus dijaga keberlangsungannya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa MBG adalah program prioritas yang tidak boleh terhenti hanya karena kendala teknis. Ia menyampaikan bahwa evaluasi justru menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem agar lebih tangguh.

Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan, menilai bahwa langkah cepat Presiden dalam melakukan evaluasi adalah bukti keseriusan pemerintah. Menurutnya, MBG adalah amanah besar yang menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak, sehingga perlu pengawasan ketat agar program berjalan aman dan sehat.

Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Andi Yuliani, menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang. Menurutnya, asupan gizi yang baik sejak dini sangat berpengaruh pada kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas anak-anak Indonesia di masa depan. Dengan pemerataan gizi, angka stunting dan ketimpangan gizi bisa ditekan secara signifikan.

Keterbukaan pemerintah juga menjadi poin penting yang diapresiasi publik. Transparansi membuktikan bahwa pemerintah mengajak masyarakat bersama-sama mengawal program. Partisipasi publik dalam pengawasan MBG adalah kunci agar program terus membaik. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga kolaborasi dengan daerah dan masyarakat.

Program MBG adalah salah satu kebijakan monumental pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan sikap cepat tanggap, tegas, dan konsisten, pemerintah menunjukkan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama. Evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan membuktikan MBG tidak berhenti sebagai program konsumsi, tetapi berkembang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul.

Apresiasi masyarakat yang semakin luas adalah bukti bahwa MBG diterima dengan baik. Program ini menghadirkan pemerataan gizi, menekan stunting, memperkuat daya saing bangsa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. MBG adalah simbol hadirnya negara untuk melindungi generasi penerus bangsa, sekaligus pijakan menuju Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Puteri Anindita*

Satu tahun perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan bangsa. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini telah membawa perubahan nyata dalam kehidupan jutaan anak Indonesia dan memberi suntikan besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Publik menilai kehadiran MBG sebagai langkah berani yang berhasil mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi secara simultan.

Dalam kurun waktu kurang dari setahun, MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan betapa besar komitmen negara untuk hadir di tengah rakyat dengan menghadirkan makanan sehat dan bergizi bagi generasi muda. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan kerja besar yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya soal jumlah, melainkan juga tentang tekad untuk membalik arus pembangunan agar lebih berpihak pada masyarakat desa dan daerah. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun, program ini telah mengalirkan dana besar langsung ke desa-desa, menciptakan pemerataan ekonomi yang nyata.

Keberadaan MBG tidak hanya memastikan anak-anak sekolah mendapat gizi yang cukup, tetapi juga menciptakan efek berlapis bagi perekonomian nasional. Program ini melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan penyedia jasa lokal sehingga memunculkan ekosistem ekonomi baru yang tumbuh dari bawah. Presiden bahkan memproyeksikan bahwa pada awal tahun depan, program ini akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Ini bukan sekadar janji, melainkan strategi konkret untuk menjadikan MBG sebagai mesin penggerak roda ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek melalui peningkatan gizi anak, tetapi juga dalam jangka panjang melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat. MBG dinilai mampu mendorong gerakan pendidikan gizi, sehingga keluarga Indonesia lebih peduli terhadap asupan sehat dan higienis. Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG juga mencerminkan semangat gotong-royong, karena pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dukungan kuat juga datang dari legislatif. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa MBG adalah langkah positif yang harus terus diperkuat. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan bahwa MBG berperan penting dalam mempercepat penurunan angka stunting yang kini berada di level 14,5 persen. Ia optimistis dengan keberlanjutan program ini, Indonesia bisa mencapai target nol stunting di masa depan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga melihat MBG sebagai program yang sangat strategis. Baginya, keterlibatan sekolah dan guru dalam mendukung pelaksanaan program akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan anak-anak mendapat asupan sehat setiap hari. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa MBG tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga berkontribusi langsung pada kualitas pendidikan nasional.

Dari kalangan akademisi, Kristian Widya Wicaksono dari Universitas Parahyangan Bandung menilai bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa program dengan skala sebesar ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah, sekolah, dan jaringan lokal agar implementasi berjalan lebih efektif. Menurutnya, keterlibatan jejaring lokal merupakan aset yang mempercepat keberhasilan program karena mereka memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pernyataan para tokoh tersebut menggambarkan betapa besar kepercayaan publik terhadap manfaat MBG. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi visioner untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Dengan gizi yang tercukupi, anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di kancah global. Pada saat yang sama, ekonomi lokal bergerak lebih dinamis, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Program MBG telah menjadi simbol keadilan sosial. Negara memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong. Setiap porsi makanan bergizi yang sampai di meja makan siswa bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membawa harapan. Harapan agar anak-anak tumbuh sehat, memiliki konsentrasi lebih baik dalam belajar, dan kelak menjadi generasi unggul yang membawa Indonesia menuju kejayaan.

Setahun perjalanan MBG membuktikan bahwa program besar yang digagas pemerintah mampu memberi manfaat ganda. Dari sisi kesehatan, angka stunting mulai menunjukkan tren penurunan. Dari sisi ekonomi, desa-desa yang dulunya pasif kini bergerak karena aliran dana yang langsung menyentuh petani, pedagang kecil, hingga UMKM. Dari sisi sosial, tumbuh semangat gotong-royong masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

Melihat capaian ini, publik wajar mengakui bahwa MBG adalah warisan berharga bagi masa depan bangsa. Program ini membangun pondasi ketangguhan nasional dengan cara yang sederhana tetapi berdampak luas. Dengan sinergi lintas pihak, transparansi, dan pengawasan yang ketat, MBG berpotensi menjadi ikon keberhasilan Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang mampu menggabungkan pembangunan ekonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara beriringan.

Ke depan, harapan publik semakin besar. Target 82 juta anak dan ibu hamil yang akan menjadi penerima manfaat adalah tantangan sekaligus peluang. Jika keberhasilan satu tahun pertama dijadikan pijakan, maka tidak berlebihan bila masyarakat optimistis MBG akan semakin kuat dan menjangkau lebih banyak pihak. Generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing kini bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan visi yang mulai terwujud melalui MBG.

Setahun MBG berjalan, publik telah melihat dan merasakan manfaatnya. Program ini adalah bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat, bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga tentang manusia. Dengan MBG, Indonesia melangkah lebih mantap menuju masa depan yang sehat, adil, dan sejahtera.

*Penulis merupakan jurnalis independen

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan yang mulia. Pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa dari gizi tak seimbang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, program MBG bukan soal distribusi makanan, tetapi strategi kesehatan jangka Panjang. Ia menyebut kualitas gizi anak menentukan kualitas kesehatan bangsa, termasuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayi.

“Kalau gizi anak-anak kita bagus, masalah kesehatan berkurang 30% sampai 50%. Karena itu, saya sangat berkepentungan program MBG ini sukses,” jelas BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin.

Mendukung pernyataan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan pelaksanaan dan pengembangan program MBG ditujukan untuk menyelamatkan generasi mendatang dan menciptakan generasi berkualitas.

Ia menerangkan, MBG diharapkan dapat mengatasi persoalan pemenuhan gizi anak Indonesia utamanya 60% anak dari keluarga prasejahtera dan rentan. Kelompok tersebut masih menghadapi tantangan dalam mengakses sumber makanan bergizi seimbang.

“Dari survey BPS (Badan Pusat Statistik) itu keluarlah data mengenai anggota rumah tangga yang mencerminkan struktur demografi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia disokong keluarga dengan Pendidikan rata-rata 9 tahun. Oleh karena itu, tidak heran 60% anak-anak kita masih belum optimal dalam mengakses menu gizi seimbang,” terangnya.

Dadan mengungkapkan, kalau anak-anak tersebut tersebar di daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jakarta.

“Itulah yang menjadi target kita,” tambah Dadan.

Selama satu tahun berjalan, program MBG telah mencatat capaian yang luar biasa. Hingga 26 September 2025, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi sudah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata upaya pemerintah dalam rangka memperkuat generasi penerus.

Program MBG menyasar kelompok prioritas yang membutuhkan dukungan gizi, diantaranya anak sekolah, balita, dan kelompok ibu hamil dan menyusui. Berdasarkan data yang diperoleh dari BGN, anak sekolah yang menerima manfaat MBG sebanyak 28 juta jiwa, balita sebanyak 920 ribu, dan kelompok ibu hamil dan menyusui sebanyak 466 ribu.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan anak-anak Indonesia. Presiden meminta agar tidak ada lagi kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat program strategis tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden bahwa keselamatan anak Indonesia harus ditempatkan di atas segalanya. “SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi, dan semua wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi,” ujar Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan telah menggerakkan tenaga ahli gizi untuk mendukung proses perbaikan. “Kami fokus mempercepat perbaikan agar semua dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan proses pengolahan,” kata Budi Gunadi Sadikin.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa kepemimpinan Presiden tidak mengenal hari libur ketika menyangkut keselamatan anak-anak. “Tidak ada hari libur demi keselamatan anak Indonesia,” pungkas Hariqo.

Hariqo menjelaskan, Presiden telah menginstruksikan delapan langkah strategis untuk memperkuat MBG, mulai dari evaluasi menyeluruh terhadap juru masak, sterilisasi peralatan, hingga pemasangan CCTV di setiap dapur MBG. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan setiap dapur MBG memiliki sertifikat higienis, halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan.

Dukungan terhadap program ini juga mengalir dari berbagai pihak. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menilai MBG bukan hanya memperkuat gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. “SPPG akan menjadi pusat perputaran ekonomi lokal, membuka peluang usaha bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Tenaga Ahli BGN, Anyelir Puspa Kemala, menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang. “Tantangan kita bukan hanya stunting, tetapi juga anemia, ketimpangan akses pangan, dan kemiskinan. MBG hadir untuk menjawab itu semua,” tambah Anyelir.

Dukungan serupa datang dari Sekjen ICMI, Andi Yuliani, yang menekankan pentingnya standar keamanan pangan. “Setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, harus memenuhi standar higienitas. MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman bagi masyarakat,” tuturnya.

Dengan kerja sama lintas kementerian, lembaga, organisasi profesi, hingga masyarakat, Program MBG diyakini akan semakin memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Lebih dari sekadar program sosial, MBG menjadi simbol kepemimpinan yang berpihak pada generasi penerus bangsa.

Jakarta — Sinergi TNI–Polri di berbagai daerah memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur, pola pengamanan terpadu—mulai patroli gabungan, penjagaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sambang dialogis—membuat warga merasa tenang menyalurkan hak pilihnya sekaligus menegaskan kedewasaan berdemokrasi.

Di ujung timur Indonesia, pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel berjalan damai dan menjadi “tonggak sejarah baru” bagi masyarakat setempat. Komandan Kodim 1711/Boven Digoel, Letkol Inf Andry Christian, menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, pengawas, pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta seluruh masyarakat yang telah memberi dukungan nyata.

“Lancar dan amannya pelaksanaan PSU Boven Digoel itu dapat diraih karena dukungan seluruh elemen, sehingga tahapan PSU sukses terlaksana hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUD,” ujarnya.

Menurutnya, kelancaran PSU bukan hanya keberhasilan teknis, tetapi juga bukti kedewasaan politik warga—termasuk dukungan dari para pasangan calon, baik yang terpilih maupun belum berhasil—yang menjaga suasana aman dan penuh penghargaan terhadap proses demokrasi.

Pengalaman serupa terkonfirmasi di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Bupati terpilih, Angela Idang Belawan, mengapresiasi KPU, Bawaslu, TNI–Polri, dan masyarakat yang menjaga kondusivitas sejak persiapan hingga hari pemungutan. Ia menyebut PSU berjalan “aman, tertib, dan lancar,” mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Ke depan, pemerintah kabupaten menyiapkan agenda percepatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur hingga ke kampung-kampung, serta tata kelola yang transparan dan modern—meneruskan momentum politik yang sejuk pasca-PSU.

Rangkaian capaian ini menegaskan tiga hal. Pertama, kolaborasi TNI–Polri di lapangan efektif mencegah gangguan keamanan, dari kriminalitas konvensional hingga potensi provokasi saat tahapan pemungutan suara. Kedua, pendekatan dialogis—patroli sambang, edukasi kamtibmas, dan respons cepat aduan—membangun kepercayaan publik. Ketiga, kedewasaan politik warga kian menguat: aspirasi disalurkan damai, hasil pemungutan dihormati, dan persatuan menjadi pijakan setelah kompetisi.

Oleh: Maria Nurwanto

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sukses digelar di Bangka Belitung menorehkan catatan penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika politik yang cukup tajam, sinergitas antara TNI dan Polri kembali membuktikan perannya sebagai pilar utama penjaga stabilitas. Dengan pengawalan yang ketat namun tetap humanis, PSU berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa keamanan nasional bukan hanya soal kekuatan, melainkan juga soal soliditas institusi negara dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa sinergitas TNI dan Polri adalah fondasi kokoh untuk merawat stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa kedua institusi selalu berada di garis terdepan melindungi rakyat dari provokasi maupun upaya merusak kedamaian. Menurutnya, masyarakat perlu waspada agar tidak terjebak dalam isu adu domba yang hanya menguntungkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pesan ini menegaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya datang dari dalam ruang politik, tetapi juga dari upaya sistematis memecah belah bangsa.

Senada dengan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa soliditas TNI-Polri bukanlah jargon kosong. Ia menggarisbawahi adanya koordinasi strategis di semua lini, mulai dari pengamanan unjuk rasa, agenda keagamaan, hingga perhelatan politik. Menurutnya, setiap ancaman terhadap stabilitas publik ditangani secara bersama-sama. Ia juga mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan. Dengan demikian, kerja sama kedua institusi menjadi tameng utama menghadapi dinamika politik yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Bukti nyata soliditas itu terlihat dalam pengamanan PSU Bangka Belitung. Proses pemungutan suara berlangsung lancar tanpa gangguan berarti, meski diwarnai persaingan ketat antar kandidat. Rekapitulasi suara pun sudah dilakukan di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bangka, pasangan Ferry Insani-Syahbudin berhasil meraih suara terbanyak berdasarkan rapat pleno KPU pada awal September. Sementara itu, di Kota Pangkalpinang, hasil hitung cepat menempatkan pasangan Saparuddin-Dessy Ayu Trisna sebagai unggulan, meski penetapan resmi masih menunggu keputusan final KPU.

Namun, dinamika politik pasca-PSU tetap bergulir. Beberapa pasangan calon memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Situasi ini wajar dan patut diapresiasi, sebab mekanisme hukum memang menjadi kanal resmi untuk menyalurkan ketidakpuasan. Ketua Bawaslu Bangka, Fega Erora, menegaskan bahwa lembaganya telah menerima sejumlah laporan dugaan pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen pencalonan hingga keabsahan ijazah salah satu kandidat. Ia menekankan bahwa semua laporan tersebut sudah diproses sesuai prosedur dan Bawaslu telah memberikan keterangan di sidang MK. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum berjalan dan semua pihak sepatutnya menunggu putusan akhir sebelum menarik kesimpulan.

Ketua KPU Bangka Belitung, Husin, juga menyatakan bahwa lembaganya tetap berpegang pada mekanisme resmi. Menurutnya, semua tahapan sudah ditempuh dan dijelaskan di forum hukum yang ada. Meski diwarnai dengan saling klaim kemenangan antar kubu, KPU sebagai lembaga penyelenggara resmi tetap dipercaya publik untuk menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, hasil akhir yang akan ditetapkan nantinya diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan dan membuktikan bahwa demokrasi di Bangka Belitung terus tumbuh dewasa.

Kedewasaan politik masyarakat juga patut diapresiasi. Walaupun ada gesekan dan perbedaan pilihan, tidak terlihat adanya keretakan sosial yang mengkhawatirkan. Perbedaan politik mulai dipahami sebagai bagian dari ruang kompetisi sehat, bukan alasan untuk menimbulkan permusuhan. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi di daerah tersebut semakin matang. Suara rakyat yang terekam dalam kotak suara harus dihormati, apa pun hasil akhirnya. Menerima keputusan pemilu secara lapang dada merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.

Pemerintah pun menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik adalah modal utama dalam menjaga kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Ajakan ini menjadi penting, mengingat perkembangan teknologi informasi membuat berita bohong dan fitnah bisa cepat menyebar di tengah masyarakat. Jika tidak disikapi dengan bijak, informasi menyesatkan justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Langkah tegas aparat keamanan dalam mengawal jalannya PSU pun menuai apresiasi. Tindakan preventif yang dilakukan TNI-Polri dinilai berhasil menutup celah terjadinya kericuhan. Lebih jauh, pola pengamanan yang humanis juga membuat masyarakat merasa nyaman untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut. Profesionalitas ini menambah kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengawal jalannya demokrasi.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga suasana kondusif pasca penetapan hasil akhir pemilu. Apa pun hasil keputusan KPU dan MK, seluruh pihak harus menunjukkan sikap lapang dada. Mengedepankan ego politik hanya akan memperpanjang ketegangan dan merugikan masyarakat. Sebaliknya, menerima hasil pemilu adalah bentuk penghormatan terhadap aturan main demokrasi yang telah disepakati bersama.

PSU Bangka Belitung memberikan pelajaran penting bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemungutan suara. Demokrasi sejati ditentukan oleh sikap masyarakat dalam menerima hasil dengan penuh kedewasaan. TNI dan Polri sudah menunjukkan perannya sebagai penjaga stabilitas, kini saatnya masyarakat membuktikan bahwa mereka mampu menjadi pelaku demokrasi yang matang.

Dengan begitu, demokrasi Indonesia tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga hidup dalam sikap sehari-hari rakyatnya yang terus menjaga persatuan bangsa.

Pengamat Politik Daerah

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berlangsung aman dan tertib, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Meski dinamika politik cukup tinggi, masyarakat tetap dapat menyalurkan hak pilih dengan tenang berkat sinergitas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan.

Di Papua, personel Polres Sarmi bersama TNI menggelar patroli gabungan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil PSU, beberapa waktu lalu. Patroli dipimpin Kapolsek Sarmi Kota Iptu Suhartono, S.Sos bersama KBO Samapta Ipda Antonius Arwanto Hubi dengan menyasar sejumlah titik strategis, termasuk pusat keramaian, jalan protokol, dan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan, S.Pt., S.I.K melalui Kapolsek Suhartono menegaskan sinergi aparat terus diperkuat.

“Kami bersama TNI akan terus bersinergi untuk mengawal keamanan di Kabupaten Sarmi. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama menjaga ketertiban menjelang putusan hasil PSU di MK,” ujarnya.

Di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pelaksanaan PSU juga berjalan damai. Komandan Kodim 1711/Boven Digoel, Letkol Inf Andry Christian, menyampaikan penghargaan kepada penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat yang telah mendukung penuh proses demokrasi.

“Lancar dan amannya pelaksanaan PSU Boven Digoel itu dapat diraih karena dukungan seluruh elemen, sehingga tahapan PSU sukses terlaksana hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUD,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya faktor teknis, tetapi juga wujud kedewasaan politik warga dan pasangan calon yang menerima hasil dengan lapang dada.

Sementara di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Bupati terpilih Angela Idang Belawan mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI-Polri, serta partisipasi masyarakat.

Ia menilai PSU berjalan “aman, tertib, dan lancar,” mencerminkan komitmen bersama menjaga demokrasi. Angela menambahkan, pemerintah daerah akan melanjutkan momentum ini dengan percepatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang merata hingga pelosok kampung.*

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah dan parlemen kini menghadapi dinamika penting dalam arah kebijakan fiskal. Wacana mengenai tax amnesty jilid III yang sempat masuk dalam daftar prioritas legislasi 2025 menimbulkan perdebatan luas, baik di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, maupun pelaku usaha. Sementara sebagian pihak menilai pengampunan pajak dapat menjadi jalan cepat untuk meningkatkan penerimaan negara, tidak sedikit pula yang justru mengapresiasi langkah penghentian wacana tersebut. Apresiasi itu lahir karena penghentian tax amnesty dipandang sejalan dengan semangat reformasi pajak jangka panjang, di mana kepatuhan, keadilan, serta kredibilitas otoritas fiskal lebih diutamakan dibanding solusi jangka pendek.

Presiden Prabowo Subianto melalui pernyataannya mengingatkan bahwa tax amnesty bukan instrumen untuk mengampuni praktik korupsi atau pencucian uang. Ia menggarisbawahi bahwa keberadaan amnesti pajak haruslah jelas sasaran dan manfaatnya bagi publik, bahwa ini bukan untuk kepentingan segelintir orang atau golongan tertentu. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal dari tingkat tertinggi pemerintahan bahwa reformasi pajak ke depan akan menuntut akuntabilitas dan keadilan

Sementara itu, sejumlah ekonom berpendapat bahwa tax amnesty yang dilakukan berulang kali hanya akan menimbulkan moral hazard. Wajib pajak dikhawatirkan sengaja menunda kepatuhan dengan asumsi pemerintah akan kembali memberikan pengampunan. Praktik semacam itu pada akhirnya melemahkan fondasi perpajakan nasional, karena penerimaan negara hanya bertumpu pada momentum tertentu, bukan pada kepatuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, penghentian rencana tax amnesty jilid III dinilai sebagai sinyal positif bahwa pemerintah serius memperkuat sistem perpajakan melalui perbaikan struktural.

Dalam konteks legislasi, memang benar bahwa RUU Pengampunan Pajak sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Namun, sejumlah pihak di eksekutif maupun legislatif menunjukkan sikap hati-hati. Pemerintah tampak lebih memilih memperkuat reformasi fiskal yang menyentuh akar masalah, seperti modernisasi sistem administrasi, penguatan basis data, serta integrasi informasi lintas lembaga, ketimbang memberikan keringanan secara berkala. Bagi banyak pengamat, langkah ini menunjukkan pergeseran penting: dari ketergantungan pada kebijakan sekali pakai menuju reformasi permanen yang lebih adil dan kredibel.

Pernyataan tegas juga muncul dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menolak gagasan tax amnesty jilid III, dengan alasan berulangnya program pengampunan pajak dapat merusak kredibilitas negara dalam menegakkan aturan. Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi fiskal justru terletak pada konsistensi penegakan hukum, bukan pada pengecualian yang diberikan terus-menerus. Sikap ini dianggap selaras dengan tuntutan publik yang menginginkan keadilan fiskal. Banyak kalangan menilai, tanpa penghentian amnesti, masyarakat patuh akan terus merasa dirugikan karena pelanggar pajak mendapat ruang untuk menunda kewajibannya tanpa konsekuensi berarti.

Apresiasi terhadap langkah ini datang dari berbagai kalangan. Para akademisi menilai bahwa penghentian amnesti memberi ruang bagi penguatan administrasi perpajakan, khususnya melalui digitalisasi sistem dan pertukaran data internasional. Pelaku usaha kecil dan menengah melihat langkah tersebut sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara wajib pajak besar yang kerap memanfaatkan amnesti dan wajib pajak kecil yang rutin membayar kewajiban. Sementara itu, para analis fiskal menekankan bahwa keadilan fiskal lebih mudah tercapai jika pemerintah menegakkan aturan dengan konsisten, tanpa pengecualian yang menimbulkan persepsi diskriminatif.

Di tengah perdebatan mengenai amnesti, publik juga menyuarakan tuntutan yang dikenal sebagai “17+8”. Tuntutan ini mencerminkan desakan masyarakat agar pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga, serta perlindungan sosial. Pemerintah merespons aspirasi ini dengan sejumlah kebijakan cepat, termasuk program pemberdayaan ekonomi lokal, dukungan terhadap industri padat karya, dan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat. Respons yang disebut “respon cepat 17+8” ini penting untuk meredam ketegangan dan menunjukkan komitmen pemerintah bahwa reformasi fiskal berjalan beriringan dengan kepentingan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, penghentian rencana tax amnesty jilid III bukan sekadar langkah menolak sebuah kebijakan, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah tengah memprioritaskan reformasi pajak yang lebih komprehensif. Keputusan ini diapresiasi luas karena menegaskan bahwa negara tidak lagi mengandalkan pengampunan sebagai solusi instan, melainkan berkomitmen membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Namun, apresiasi ini tetap harus dibarengi dengan tindakan nyata, baik dalam penegakan hukum maupun dalam memenuhi aspirasi rakyat melalui respon cepat terhadap tuntutan “17+8”. Hanya dengan kombinasi keduanya, reformasi pajak dapat berjalan secara konsisten, adil, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat.

“Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu memberi kontribusi lebih besar. Inilah semangat bangsa yang kita bangun bersama,” ujarnya.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan reformasi perpajakan tidak membebani masyarakat kecil.

“Kami pastikan tidak ada pajak baru pada tahun 2026. Reformasi pajak yang kami lakukan justru menyederhanakan aturan, memperluas basis pajak dengan cara adil, dan memanfaatkan digitalisasi agar transparan,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa parlemen mendukung langkah pemerintah agar reformasi perpajakan tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan rakyat terhadap negara.

“Aspirasi 17+8 harus dipahami sebagai koreksi sekaligus masukan. DPR berkomitmen menjaga agar kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan bahwa dunia usaha menyambut positif arah reformasi perpajakan karena memberi kepastian iklim investasi dan keadilan dalam distribusi beban pajak.

“Kebijakan yang adil akan membuat pengusaha lebih bersemangat berinvestasi, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro menegaskan pentingnya menjadikan reformasi pajak sebagai momentum berharga bagi bangsa.

“Reformasi perpajakan ini harus menjadi momentum besar agar negara hadir lebih adil bagi rakyatnya. Jika rakyat merasakan keadilan, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan bangsa ini bisa melangkah lebih jauh,” tutupnya.

Jakarta, Pemerintah memberikan jawaban konkret atas tuntutan publik yang terangkum dalam agenda 17+8 dengan mendorong reformasi pajak secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara semakin optimal dan diarahkan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Pemerintah dituntut untuk mendorong kepatuhan sejak dini melalui penegakan hukum yang konsisten, pelayanan perpajakan yang transparan, serta insentif yang adil bagi wajib pajak patuh. Dengan langkah ini, penerimaan negara diharapkan tidak lagi bergantung pada kebijakan pemutihan, melainkan bertumpu pada basis pajak yang sehat dan berkesinambungan.

“Saat ini pemerintah diarahkan untuk membangun kepatuhan pajak sejak awal melalui konsistensi penegakan hukum, layanan yang transparan, serta pemberian insentif yang adil bagi wajib pajak yang taat,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati mendukung langkah Pemerintah untuk melakukan reformasi pajak. Tidak hanya soal pengawasan, pelayanan perpajakan juga ditingkatkan melalui digitalisasi sistem. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel, wajib pajak diharapkan lebih mudah menjalankan kewajibannya.

“Selain aspek pengawasan, pemerintah juga memperkuat pelayanan perpajakan melalui sistem digital. Upaya ini juga diyakini bisa meminimalisir peluang penyimpangan di lapangan serta semakin membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan,”. katanya.

Sementara itu, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan pihaknya mendukung pemerintah untuk mereformasi penerimaan negara dari pajak. Harapannya, pajak pertambahan nilai (PPN) dibuat lebih adil, dengan orang kaya membayar porsi lebih besar dibanding kalangan bawah.

“PPN ini sebetulnya memberatkan buat masyarakat menengah dan masyarakat bawah dibandingkan dengan orang-orang elite. Nah, perasaan prinsip keadilan itulah yang perlu dikedepankan,” ucap Achmad.

Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung kebijakan ini. Dengan kolaborasi dan kepatuhan bersama, pajak tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai instrumen gotong royong modern untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. **