Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah semakin gencar menyalurkan paket stimulus ekonomi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini ditempuh di tengah tekanan global serta tantangan domestik agar target pertumbuhan dapat terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa stimulus ini dapat mempercepat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari sisi fiskal, upaya tersebut diharapkan dapat menjaga defisit anggaran dalam batas wajar dan memperkuat ruang fiskal di masa mendatang.

“PDB tumbuh lebih cepat, tax-nya lebih cepat juga, jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positif,” ujar Purbaya.

Respons positif juga datang dari kalangan pasar. Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan menyebutkan, stimulus ekonomi dari pemerintah menjadi katalis positif di pasar modal.

“Paket stimulus ini memberi angin segar bagi pasar saham karena membuat ekspektasi pertumbuhan domestik lebih kuat.” ungkap Felix.

Dampak positif itu tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan 1,06 persen ke level 7.937,12 pada perdagangan 15 September 2025. Sejak awal tahun, IHSG sudah menguat sekitar 12,11 persen secara year to date.

Analis Infovesta Utama, Ekky Topan, mengatakan bahwa stimulus tersebut memberi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mendorong produktivitas lintas sektor.

“Di tengah tekanan makro dan meningkatnya persepsi risiko pasca-reshuffle, kehadiran stimulus ini bisa menjadi katalis pemulihan sentiment investor, terutama jika implementasinya dilakukan secara konkret dan terarah,” jelas Ekky.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan paket stimulus yang dikenal sebagai “8+4+5”, yaitu delapan program akselerasi untuk 2025, empat program yang dilanjutkan ke 2026, dan lima program prioritas untuk penyerapan tenaga kerja.

Dalam kerangka target pertumbuhan 5,2 persen di tahun 2025, stimulus ekonomi diharapkan menjadi salah satu pendorong utama. Jika implementasi berjalan mulus dengan pemantauan yang ketat, tekanan eksternal dan ketidakpastian dapat diredam, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi melampaui ekspektasi menjelang satu tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran.

Jakarta – Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia melalui peluncuran Paket Stimulus Ekonomi 2025.

Paket ini diharapkan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh 5,2 persen pada 2025.

Melalui serangkaian kebijakan strategis yang didorong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah memperkenalkan paket stimulus yang terbagi dalam tiga kategori: 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan pada 2026, dan 5 program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Menurut Purbaya, salah satu fokus utama dalam paket stimulus ini adalah alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun untuk program bantuan pangan.

“Bantuan ini akan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan kami optimis dampaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak,” ujar Purbaya.

Dana tersebut bersumber dari pos belanja yang biasanya tidak terserap maksimal setiap akhir tahun, memastikan bahwa anggaran yang ada dapat langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan peningkatan belanja yang dipercepat, diperkirakan defisit anggaran akan tetap berada dalam kondisi netral hingga positif.

Selain itu, kebijakan pengalihan dana ke perbankan yang dikombinasikan dengan stimulus fiskal juga mendapat apresiasi dari Prasasti Center for Policy Studies. Piter Abdullah, Program and Policy Director Prasasti, menjelaskan bahwa pengalihan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi mendorong pertumbuhan kredit, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Meskipun permintaan kredit masih terkendala oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan dampak pandemi, kebijakan ini menunjukkan langkah strategis yang perlu didukung untuk memastikan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi,” kata Piter.

Paket Stimulus Ekonomi “8+4+5” senilai Rp16,2 triliun ini akan menjadi instrumen utama dalam pencapaian target penciptaan tiga juta lapangan kerja hingga akhir 2025. Kebijakan ini memadukan program jangka pendek, seperti bantuan beras dan insentif pajak, dengan kebijakan jangka panjang di sektor riil yang berpotensi meningkatkan produktivitas, khususnya di sektor koperasi, perkebunan, dan perikanan.

Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi menyampaikan bahwa meski tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada, seperti pengawasan dan koordinasi yang solid, kebijakan ini berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

“Dengan konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, paket ini bisa menjadi pendorong bagi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan serta memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Gundy.

Dengan berbagai program yang telah dirancang, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pada 2025. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, terus berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi dampak global terhadap perekonomian.

(*/rls)

Papua Tengah- Dukungan masyarakat Papua Tengah terus mengalir terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang dideklarasikan di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang digelar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Papua Tengah ini berfokus pada dua program utama, yakni Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, yang berlokasi di Kampung Nifasi dan Kampung Makimi.

Ratusan warga tampak antusias menghadiri deklarasi yang berlangsung pada Minggu (28/9/2025). Dalam kegiatan ini, Ketua BMA Papua Tengah, Melkisedek F. I Rumawi menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih merupakan sarana untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih bukan dimiliki oleh satu orang atau kelompok, tetapi menjadi milik bersama. Dengan wadah ini, masyarakat dapat memperkuat ekonomi secara mandiri sehingga mampu menghadapi tantangan sekaligus menatap masa depan yang lebih baik,” ujar Melkisedek.

Selain itu, ia menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam pemenuhan gizi.

“Anak-anak adalah masa depan Papua. Dengan makanan bergizi dan nutrisi yang baik, mereka dapat tumbuh cerdas dan kuat. Inilah wujud kepedulian nyata dari pemerintah pusat terhadap generasi mendatang,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, BMA Papua Tengah juga menyalurkan ratusan paket sembako yang berisi beras, telur, susu, kopi, dan bahan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat di dua kampung tersebut. Bantuan ini langsung disambut hangat oleh warga yang hadir.

Lusia Rumawi, salah satu warga Kampung Nifasi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran program dan bantuan yang diberikan. “Kami sangat bersyukur. Semua yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil seperti kami. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang peduli,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan tokoh adat Kampung Makimi, Yos Romawi. Ia menilai program strategis ini sangat membantu dan memberikan harapan baru bagi warga. “Apa yang dilakukan pemerintah pusat sangat baik. Kami mendukung penuh program ini karena manfaatnya nyata bagi masyarakat,” ujarnya singkat.

Selain menghadirkan manfaat langsung, deklarasi PSN ini juga menjadi momentum penguatan persatuan. Melkisedek mengajak masyarakat Papua Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire agar suasana tetap kondusif.

“Saya berharap semangat persatuan ini terus menyala. Mari tunjukkan bahwa Papua mampu bangkit dan mandiri bersama,” tegasnya.

Dengan dukungan yang mengalir deras dari masyarakat, Program Strategis Nasional di Papua Tengah diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi pijakan penting dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mencetak generasi muda yang sehat dan berkualitas

Oleh: Alpius Belau*

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan masyarakat Papua melalui berbagai program dan bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar. Kehadiran program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan material, melainkan juga mengandung makna strategis dalam membangun kemandirian, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga perdamaian di tanah Papua. Dukungan langsung kepada masyarakat mencerminkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan.

Salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terlihat di Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Suku Lumo, Minangen Wonda, menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, kandang babi, bibit ternak, serta alat komunikasi. Bantuan ini bukan sekadar simbol, tetapi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini menanti hadirnya solusi nyata. Menurutnya, inisiatif pemerintah pusat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga, terutama setelah masyarakat menghadapi dinamika pasca-konflik politik daerah.

Minangen menegaskan bahwa terobosan pemerintah pusat jauh lebih terasa dibandingkan pemerintah daerah yang belum memberikan langkah signifikan pasca-pilkada 2024. Dalam situasi ini, perhatian Presiden menjadi penguatan moral bagi masyarakat yang terus berupaya menjaga kedamaian di Puncak Jaya. Baginya, uluran tangan langsung dari Presiden adalah wujud nyata kepedulian yang menghidupkan kembali semangat masyarakat pegunungan Papua untuk tetap optimis menatap masa depan.

Selain itu, langkah penguatan masyarakat juga hadir melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit di Sorong Selatan. Ketua LMA, Altius Thesia, menegaskan pentingnya peran hakim adat dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan lokal. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis sosial masyarakat, sekaligus menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Hakim adat berperan sebagai figur pemersatu, memastikan konflik horizontal dapat dicegah, dan masyarakat tetap hidup harmonis.

Program pemberdayaan juga diperkuat melalui inisiatif ekonomi rakyat. Ketua BMA Papua Tengah, Melkisedek FI Rumawi, menegaskan pentingnya Koperasi Merah Putih sebagai wadah kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan masyarakat Papua menghadapi tantangan global sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga menggarisbawahi bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat adalah bentuk investasi jangka panjang bagi generasi muda Papua. Dengan pemenuhan gizi sejak dini, anak-anak Papua dapat tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, sehingga mampu menjadi generasi emas di masa depan.

Kehadiran bantuan sembako dari BMA Papua Tengah di Nabire menjadi bukti konkret bagaimana program pemerintah langsung menyentuh masyarakat. Warga seperti Lusia Rumawi dan Yos Romawi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut yang dinilai sangat membantu kebutuhan harian masyarakat kecil. Respon positif ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat diterima dengan baik, sekaligus menumbuhkan rasa percaya bahwa pemerintah hadir bersama rakyat hingga ke kampung-kampung.

Tidak kalah penting, perhatian pemerintah juga menyentuh para tokoh adat. Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Presiden Prabowo. Ia menilai kepedulian ini tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga memperkuat posisi lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, mendukung program nasional, dan mempercepat pembangunan di Papua. Dukungan ini semakin memperkokoh keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Opini yang terbentuk dari berbagai fakta di atas adalah bahwa langkah-langkah pemerintah pusat dalam memberikan bantuan langsung, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperkuat peran adat, merupakan strategi efektif dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas hidup dan keberlanjutan komunitas adat.

Pemberdayaan masyarakat Papua melalui program nyata seperti ini harus terus didorong, diperluas, dan dikawal keberlanjutannya. Apresiasi yang datang dari kepala suku, tokoh adat, hingga masyarakat akar rumput menunjukkan adanya penerimaan yang baik sekaligus kepercayaan kepada pemerintah pusat. Di tengah tantangan pembangunan dan dinamika politik lokal, kepedulian langsung dari Presiden menjadi bukti bahwa Papua tidak berjalan sendiri, melainkan merupakan bagian utuh dari Indonesia yang maju dan berdaulat.

Dengan demikian, bantuan pemerintah kepada masyarakat Papua bukan sekadar program temporer, tetapi pondasi penting bagi lahirnya generasi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Harapan masyarakat Papua untuk terus mendapat perhatian harus menjadi panggilan moral bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh elemen bangsa, untuk bekerja bersama demi Papua yang damai dan sejahtera.

*Penulis merupakan pemerhati sosial

Oleh: Sylvia Mote *)

Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua belakangan ini semakin tampak nyata melalui berbagai kebijakan dan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir di wilayah paling timur Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, upaya pemerintah menjadi sinyal penting untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Salah satu contoh konkret perhatian pemerintah terlihat dari bantuan renovasi rumah kepada Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau. Ia menerima bantuan renovasi tiga unit rumah, pemasangan listrik, hingga pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangannya. Bantuan ini bukan semata simbol kepedulian, tetapi juga langkah nyata pemerintah dalam memastikan tokoh adat memiliki fasilitas yang layak untuk menjalankan perannya di tengah masyarakat. Wolter menyampaikan bahwa Dewan Adat Meepago mendukung penuh program pemerintah pusat dan daerah seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Merah Putih, Program Transmigrasi, serta Program Strategis Nasional (PSN) lainnya. Dukungan tersebut menjadi bukti sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam mengejar kesejahteraan bersama.

Peran tokoh adat di Papua memang strategis. Dengan latar sosial budaya yang kuat, mereka menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah. Bantuan yang diterima Wolter Belau, misalnya, memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah tidak terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan peran kepemimpinan lokal. Ketika tokoh adat merasa dihargai dan didukung, mereka pun lebih mudah mengajak masyarakat berpartisipasi mendukung kebijakan negara. Dalam konteks Papua yang plural dan memiliki dinamika sosial tinggi, dukungan seperti ini menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Hal serupa juga dirasakan Kepala Suku Lumo di Kabupaten Puncak Jaya, Minangen Wonda. Ia menerima bantuan pembangunan honay, pembuatan kandang babi, bibit ternak babi, serta alat komunikasi berupa telepon seluler. Bantuan ini menyasar kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat pegunungan Papua, di mana pola hidup komunal dan ekonomi berbasis ternak masih menjadi tulang punggung keseharian. Menurut Minangen Wonda, selama ini pemerintah daerah belum melakukan terobosan signifikan pasca-pilkada 2024, sehingga intervensi langsung dari pemerintah pusat menjadi harapan baru bagi masyarakat. Pernyataan ini memperlihatkan betapa pentingnya peran pemerintah pusat sebagai penggerak utama pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau kebijakan daerah.

Bantuan yang diterima masyarakat Distrik Lumo juga menunjukkan pendekatan baru pemerintah yang lebih personal dan tepat sasaran. Ketika program tidak hanya hadir dalam bentuk konsep besar, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, dampaknya lebih cepat terasa. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintahan saat ini yang menitikberatkan pembangunan pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka-angka statistik. Dengan fasilitas seperti honay yang lebih layak, bibit ternak babi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan alat komunikasi untuk memperlancar hubungan dengan dunia luar, masyarakat Papua dapat lebih mandiri dan berdaya.

Di sisi lain, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat, Cyrilus C. Moman, menegaskan pentingnya penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) yang tepat sasaran. Ia turun langsung ke Kampung Kandowarira, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan dana tersebut. Menurutnya, aspirasi masyarakat mencakup bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari masa sidang III MRP tahun 2025, yang diarahkan untuk memastikan manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua.

Langkah Cyrilus ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat melalui dana Otsus tidak berjalan dalam ruang hampa. Ada mekanisme pengawasan dan penjaringan aspirasi yang dilakukan lembaga representatif adat seperti MRP, sehingga program-program yang dijalankan lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi rekomendasi dan acuan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan serta optimalisasi pengelolaan dana Otsus. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan adat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyasar kepentingan orang asli Papua.

Kehadiran pemerintah di Papua melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki makna lebih luas dari sekadar distribusi bantuan. Program-program tersebut adalah instrumen membangun kepercayaan, mengikis kesenjangan, dan memperkuat kesatuan nasional. Ketika masyarakat merasa diperhatikan secara adil dan proporsional, mereka pun terdorong untuk menjaga kedamaian serta mendukung agenda pembangunan negara. Hal ini diakui oleh Minangen Wonda yang menyatakan kesiapan masyarakat Distrik Lumo untuk terus menjaga tanah Papua tetap damai, sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.

Program MBG, Koperasi Merah Putih, transmigrasi, hingga penyaluran dana Otsus yang lebih akuntabel adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengangkat harkat masyarakat Papua. Dengan dukungan tokoh adat seperti Wolter Belau dan Minangen Wonda, serta pengawalan lembaga adat seperti MRP melalui Cyrilus C. Moman, kebijakan tersebut mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Inilah kunci agar program pembangunan di Papua tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga memperoleh penerimaan luas dari masyarakat setempat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Papua Tengah – Dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua kembali mendapat apresiasi luas dari berbagai tokoh adat. Bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memperkuat rasa keadilan, tetapi juga menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap kebutuhan masyarakat di tanah Papua.

Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, menjadi salah satu tokoh yang menerima bantuan renovasi rumah dari Presiden Prabowo. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas kepedulian tersebut yang dianggap sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap tokoh adat di daerah.

“Kami sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah pusat terhadap tokoh adat di Papua Tengah,” ujar Wolter Belau.

Bantuan yang diterima berupa renovasi tiga unit rumah, pemasangan listrik, serta pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangan rumahnya. Menurutnya, perhatian semacam ini memperkuat keyakinan masyarakat adat bahwa pemerintah pusat serius dalam membangun Papua. Lebih jauh, ia menegaskan Dewan Adat Meepago mendukung penuh program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Program Strategis Nasional (PSN), dan transmigrasi.

“Dewan Adat Meepago juga sangat mendukung program pemerintah pusat dan daerah, karena langkah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi Papua,” tegasnya.

Apresiasi juga datang dari Kepala Suku Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Minangen Wonda. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, pembuatan kandang babi, bibit ternak, dan sarana komunikasi.

“Puji Tuhan bantuan ini kami terima secara langsung melalui orang kepercayaan Bapak Presiden di Kabupaten Puncak Jaya, semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden selalu,” ucap Minangen Wonda.

Menurutnya, bantuan tersebut menjawab kebutuhan mendasar masyarakat pegunungan Papua. Ia menilai setelah konflik pilkada 2024, perhatian pemerintah pusat menjadi langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

“Belum ada terobosan dari pemerintah daerah, melainkan terobosan pemerintah pusatlah yang berperan membantu kami,” jelas Minangen Wonda.

Selain bantuan material, penguatan peran adat juga mendapat perhatian serius di Papua Barat Daya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit, Altius Thesia, menjelaskan pentingnya pembentukan hakim adat sebagai garda terdepan penyelesaian persoalan lokal.

“Tujuan membentuk hakim adat yaitu sebagai kepala atau pimpinan dalam menangani suatu permasalahan. Hakim adat yang terpilih merupakan sosok dituakan dan memahami sejarah adat wilayah tersebut,” ujar Altius Thesia.

Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya memperkuat sistem sosial masyarakat, tetapi juga menjaga harmoni serta mencegah konflik horizontal. Dukungan terhadap inisiatif ini datang pula dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol Sorong Selatan. Kabid Poldagri Kesbangpol Sorong Selatan, Noak Kladit, menegaskan pemerintah akan terus bekerja sama dengan tokoh adat dalam pemetaan wilayah adat untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang.

“Kehadiran hakim adat sangat penting sebagai pemimpin penyelesaian konflik adat. Tahun 2026 kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh adat untuk meminimalisir potensi konflik perebutan wilayah,” tegas Noak Kladit.

Apresiasi dari berbagai tokoh adat ini menunjukkan bahwa dukungan Presiden Prabowo tidak hanya sebatas bantuan fisik, melainkan juga langkah strategis membangun kepercayaan serta memperkuat peran sosial masyarakat adat di Papua. Dengan sinergi pemerintah dan tokoh lokal, harapan akan Papua yang sejahtera, aman, dan harmonis semakin nyata.

Oleh : Lukas Murib )*

Menjelang satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka, Pemerintah telah menorehkan jejak penting dalam menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Dari berbagai program yang dicanangkan, rumah subsidi menjadi salah satu kebijakan paling nyata yang langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Apa yang dulu hanya dianggap sebatas angka dalam laporan kini benar-benar menjelma menjadi kenyataan, ketika rakyat bisa memegang kunci rumahnya sendiri melalui hunian layak.

Senin (29/9/2025) menjadi momentum bersejarah ketika Presiden Prabowo hadir langsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan itu, beliau menyaksikan akad massal 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) serta melakukan serah terima kunci kepada masyarakat.

Dengan penuh rasa kagum, Presiden menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal yang dijanjikan kepadanya. Semula, ia mendapat laporan hanya 25.000 unit yang akan diakadkan, namun hasil akhirnya menjadi 26.000 unit. Menurutnya, ini merupakan sebuah “anomali” yang justru membawa kegembiraan, karena rakyat mendapatkan lebih banyak manfaat dari yang direncanakan.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, atas keberhasilan menyelenggarakan acara berskala besar ini. Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tidak menaikkan bunga KPR subsidi. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menyediakan tiga juta rumah untuk masyarakat.

Ia menambahkan, keberadaan negara dalam memberikan rumah layak huni adalah simbol bahwa pemerintah hadir mengurus kebutuhan mendasar rakyatnya.

Program rumah subsidi tahun ini memang mencatat pencapaian luar biasa. Dari target 350.000 unit rumah, per 25 September 2025 telah tersalurkan 182 ribu unit atau 52 persen dari total. Angka ini menunjukkan optimisme bahwa target tahunan akan tercapai.

Lebih jauh, percepatan pembangunan juga ditopang kebijakan strategis berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semua langkah ini diambil demi memastikan rumah subsidi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan rakyat kecil.

Namun, di balik angka dan kebijakan, yang paling penting adalah suara masyarakat yang merasakan langsung manfaat program ini. Andi, seorang pekerja konstruksi berusia 31 tahun di proyek Pesona Kahuripan 10, menceritakan bahwa kualitas rumah subsidi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa jika dulu banyak menggunakan batako, kini sudah beralih ke bata ringan yang lebih kokoh dan rapi. Menurutnya, pembangunan pun berlangsung lebih cepat karena didukung peralatan berat yang lengkap. Dengan begitu, pekerjaan bisa dipastikan sesuai target dan hasil bangunan lebih terjamin.

Andi menambahkan bahwa program rumah subsidi tidak hanya memberi manfaat bagi penerima rumah, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi para pekerja. Ia mengaku banyak rekannya kini mendapat kesempatan bekerja berkat proyek ini ujarnya penuh rasa syukur. Ia menilai bahwa program Rumah Subsidi jelas membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil.

Sementara itu, Wardoyo, seorang buruh gali dan fondasi di lokasi yang sama, menyampaikan rasa senangnya atas keberadaan program rumah subsidi. Ia mengisahkan bahwa awalnya hanya sepuluh orang yang bekerja di timnya, namun seiring bertambahnya pembangunan rumah, jumlah pekerja pun semakin banyak.

Menurutnya, ini memberi dampak positif karena banyak teman-temannya yang semula menganggur kini bisa bekerja. Ia berharap pembangunan rumah subsidi semakin ditingkatkan agar lapangan pekerjaan makin terbuka luas, terutama bagi para buruh harian.

Wardoyo juga menegaskan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Baginya, program tiga juta rumah bukan hanya memberi kesempatan rakyat kecil memiliki hunian, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi para pekerja di sektor konstruksi. Ia mengungkapkan bahwa berkat kebijakan Presiden, ia kini bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Testimoni sederhana ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan rakyat memang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah rakyat saat penyerahan rumah subsidi menjadi bukti bahwa pemimpin tidak hanya memberi perintah dari balik meja, tetapi hadir bersama rakyat untuk menyaksikan dampak kebijakan yang dijalankan. Dalam program ini, negara benar-benar hadir dengan segala keberpihakannya. Rakyat bukan hanya menerima kunci rumah, melainkan juga kunci harapan baru dalam kehidupannya.

Di era ketika harga tanah dan rumah terus melambung, rumah subsidi menjadi oase yang memberi keadilan. Ia membuktikan bahwa negara bisa menciptakan solusi agar rakyat kecil tetap memiliki hak untuk hidup layak. Presiden Prabowo telah mengubah rumah subsidi dari sekadar program administratif menjadi gerakan besar yang mengangkat martabat bangsa.

Kini, Andi, Wardoyo, dan ribuan rakyat lain bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Mereka memiliki hunian sendiri, pekerjaan yang lebih terjamin, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rumah subsidi tidak hanya menjadi bangunan fisik, melainkan simbol keadilan sosial dan kepedulian negara.

Sudah selayaknya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan Presiden Prabowo dalam melanjutkan program rumah subsidi ini. Di bawah kepemimpinannya, rumah subsidi menjelma sebagai bukti nyata bahwa pemerintah tidak pernah meninggalkan rakyat kecil. Rumah yang dulu hanya menjadi mimpi kini benar-benar hadir, menjadi tempat berteduh, berkeluarga, dan membangun masa depan yang lebih cerah.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Lukas Murib )*

Menjelang satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka, Pemerintah telah menorehkan jejak penting dalam menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Dari berbagai program yang dicanangkan, rumah subsidi menjadi salah satu kebijakan paling nyata yang langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Apa yang dulu hanya dianggap sebatas angka dalam laporan kini benar-benar menjelma menjadi kenyataan, ketika rakyat bisa memegang kunci rumahnya sendiri melalui hunian layak.

Senin (29/9/2025) menjadi momentum bersejarah ketika Presiden Prabowo hadir langsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan itu, beliau menyaksikan akad massal 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) serta melakukan serah terima kunci kepada masyarakat.

Dengan penuh rasa kagum, Presiden menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal yang dijanjikan kepadanya. Semula, ia mendapat laporan hanya 25.000 unit yang akan diakadkan, namun hasil akhirnya menjadi 26.000 unit. Menurutnya, ini merupakan sebuah “anomali” yang justru membawa kegembiraan, karena rakyat mendapatkan lebih banyak manfaat dari yang direncanakan.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, atas keberhasilan menyelenggarakan acara berskala besar ini. Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tidak menaikkan bunga KPR subsidi. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menyediakan tiga juta rumah untuk masyarakat.

Ia menambahkan, keberadaan negara dalam memberikan rumah layak huni adalah simbol bahwa pemerintah hadir mengurus kebutuhan mendasar rakyatnya.

Program rumah subsidi tahun ini memang mencatat pencapaian luar biasa. Dari target 350.000 unit rumah, per 25 September 2025 telah tersalurkan 182 ribu unit atau 52 persen dari total. Angka ini menunjukkan optimisme bahwa target tahunan akan tercapai.

Lebih jauh, percepatan pembangunan juga ditopang kebijakan strategis berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semua langkah ini diambil demi memastikan rumah subsidi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan rakyat kecil.

Namun, di balik angka dan kebijakan, yang paling penting adalah suara masyarakat yang merasakan langsung manfaat program ini. Andi, seorang pekerja konstruksi berusia 31 tahun di proyek Pesona Kahuripan 10, menceritakan bahwa kualitas rumah subsidi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa jika dulu banyak menggunakan batako, kini sudah beralih ke bata ringan yang lebih kokoh dan rapi. Menurutnya, pembangunan pun berlangsung lebih cepat karena didukung peralatan berat yang lengkap. Dengan begitu, pekerjaan bisa dipastikan sesuai target dan hasil bangunan lebih terjamin.

Andi menambahkan bahwa program rumah subsidi tidak hanya memberi manfaat bagi penerima rumah, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi para pekerja. Ia mengaku banyak rekannya kini mendapat kesempatan bekerja berkat proyek ini ujarnya penuh rasa syukur. Ia menilai bahwa program Rumah Subsidi jelas membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil.

Sementara itu, Wardoyo, seorang buruh gali dan fondasi di lokasi yang sama, menyampaikan rasa senangnya atas keberadaan program rumah subsidi. Ia mengisahkan bahwa awalnya hanya sepuluh orang yang bekerja di timnya, namun seiring bertambahnya pembangunan rumah, jumlah pekerja pun semakin banyak.

Menurutnya, ini memberi dampak positif karena banyak teman-temannya yang semula menganggur kini bisa bekerja. Ia berharap pembangunan rumah subsidi semakin ditingkatkan agar lapangan pekerjaan makin terbuka luas, terutama bagi para buruh harian.

Wardoyo juga menegaskan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Baginya, program tiga juta rumah bukan hanya memberi kesempatan rakyat kecil memiliki hunian, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi para pekerja di sektor konstruksi. Ia mengungkapkan bahwa berkat kebijakan Presiden, ia kini bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Testimoni sederhana ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan rakyat memang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah rakyat saat penyerahan rumah subsidi menjadi bukti bahwa pemimpin tidak hanya memberi perintah dari balik meja, tetapi hadir bersama rakyat untuk menyaksikan dampak kebijakan yang dijalankan. Dalam program ini, negara benar-benar hadir dengan segala keberpihakannya. Rakyat bukan hanya menerima kunci rumah, melainkan juga kunci harapan baru dalam kehidupannya.

Di era ketika harga tanah dan rumah terus melambung, rumah subsidi menjadi oase yang memberi keadilan. Ia membuktikan bahwa negara bisa menciptakan solusi agar rakyat kecil tetap memiliki hak untuk hidup layak. Presiden Prabowo telah mengubah rumah subsidi dari sekadar program administratif menjadi gerakan besar yang mengangkat martabat bangsa.

Kini, Andi, Wardoyo, dan ribuan rakyat lain bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Mereka memiliki hunian sendiri, pekerjaan yang lebih terjamin, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rumah subsidi tidak hanya menjadi bangunan fisik, melainkan simbol keadilan sosial dan kepedulian negara.

Sudah selayaknya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan Presiden Prabowo dalam melanjutkan program rumah subsidi ini. Di bawah kepemimpinannya, rumah subsidi menjelma sebagai bukti nyata bahwa pemerintah tidak pernah meninggalkan rakyat kecil. Rumah yang dulu hanya menjadi mimpi kini benar-benar hadir, menjadi tempat berteduh, berkeluarga, dan membangun masa depan yang lebih cerah.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Bogor – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah menandai capaian penting dengan menyerahkan 26.000 rumah subsidi secara serentak di 33 provinsi. Momen bersejarah ini menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Acara yang dipusatkan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, yang memastikan keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Dengan akad massal KPR FLPP di 100 titik dan prosesi serah terima kunci, target awal bukan hanya tercapai, tetapi berhasil terlampaui.

Presiden Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya atas pencapaian yang melebihi target. “Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000,” ujarnya dengan nada gembira. Ia menilai keberhasilan melampaui target ini menjadi tanda perubahan positif dalam mentalitas pejabat dan pelaksana program. “Untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali. Biasanya janji setinggi langit, hasilnya tak sampai. Kali ini dibalik, janji 25.000, hasilnya lebih dari yang dijanjikan,” tegas Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi khusus kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memimpin pelaksanaan program tersebut. “Terima kasih Menteri Maruarar. Beliau bekerja keras dan selalu ingin memberi hasil terbaik untuk rakyat,” kata Prabowo. Ia menilai keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi juga bukti nyata transformasi cara kerja pemerintah dalam melayani rakyat.

Pemerintah melalui Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, penyerahan 26.000 unit rumah subsidi ini memang diprioritaskan untuk MBR yang tersebar di seluruh Indonesia. “Yang membuat kita bangga, penerima rumah ini adalah wajah-wajah pejuang kehidupan sehari-hari, tukang becak, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, saudara-saudara kita yang tunanetra, satpam, sopir, dan pekerja imigran,” ungkapnya. Menurut Ara, MBR adalah tulang punggung bangsa, dan kehadiran negara hari ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah.

Akad massal ini dilakukan secara luring dan daring, melibatkan 39 bank penyalur di 90 titik lokasi. Sebanyak 200 keluarga hadir langsung untuk menerima kunci, sementara 24.800 keluarga lainnya mengikuti proses akad secara daring. Program ini menjadi bagian dari target besar pembangunan 3 juta rumah di era kepemimpinan Presiden Prabowo, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

Jakarta — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus mendapat sorotan positif seiring dengan pencapaian baru di sektor pertanian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam tiga tahun ke depan, Indonesia akan mencapai kemajuan besar menuju swasembada pangan.

“Pangan, perut, kita amankan makan, pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa lagi kita tergantung impor,” ujar Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa Indonesia telah keluar dari ketergantungan impor beras. Ia menyebut produksi beras nasional kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah dengan proyeksi surplus mencapai 3,5 juta ton hingga akhir 2025. Menurutnya, langkah berikutnya adalah memperkuat infrastruktur penyimpanan agar cadangan pangan lebih terjamin.

“Sekarang masalahnya kita harus bangun gudang yang cukup untuk menampung beras-beras itu. Jagung kita juga produksinya sangat luar biasa,” tambah Prabowo Subianto.

Tidak hanya beras, ia menargetkan peningkatan produksi protein, telur, susu, daging, dan ikan dalam waktu dua hingga tiga tahun mendatang. Menurutnya, capaian itu akan menandai kesuksesan lebih besar dalam memastikan kemandirian pangan nasional.

Sinyal positif juga datang dari Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Data per 4 Mei 2025 mencatat cadangan beras Bulog sebesar 3.502.895 ton, yang semuanya berasal dari produksi lokal.

“Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Ia menambahkan, lonjakan cadangan beras yang sangat cepat pada tahun ini menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang berpihak pada petani. Kenaikan signifikan itu dicapai hanya dalam empat bulan tanpa impor, sebuah pencapaian yang jarang terjadi sepanjang sejarah.

“Kita patut bersyukur dan bangga. Saat negara lain menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa impor. Ini bukti bahwa ketika petani diberi dukungan penuh, hasilnya bisa luar biasa,” pungkas Andi Amran Sulaiman.

Apresiasi juga datang dari daerah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menilai semangat petani lokal merupakan faktor penting yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Ia hadir langsung dalam panen raya padi di Desa Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, yang mencatat hasil 3,5 ton per hektar.

“Kita apresiasi semangat para petani yang mendukung penuh program Asta Cita ketahanan pangan Presiden Prabowo. Meski dengan keterbatasan pupuk dan SDM, mereka bisa menghasilkan panen yang luar biasa,” tegas Hidayat Arsani.

Menurutnya, dengan dukungan tambahan seperti alat pertanian modern dan lumbung pupuk, hasil panen dapat meningkat hingga 5 ton per hektar. Ia memastikan pemerintah daerah siap berkolaborasi untuk mewujudkan target tersebut.

Keberhasilan Indonesia dalam memperkuat produksi pangan kini menjadi tonggak penting yang tidak hanya menjamin ketersediaan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang sebagai pemasok bagi negara lain. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani, optimisme swasembada pangan semakin nyata.