Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Panen raya jagung yang digelar di berbagai daerah Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan bahwa panen raya ini bukan hanya simbol keberhasilan petani, tetapi juga bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita bersama.

Jagung adalah salah satu komoditas strategis setelah padi yang memiliki peran vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, bahan baku industri, hingga pakan ternak. Oleh karena itu, panen raya yang berlangsung pada tahun ini dipandang sebagai hasil kerja keras dari sinergi antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan nasional.

Pemerintah menargetkan jagung tidak hanya menjadi produk konsumsi dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor ke berbagai negara. Dengan produksi jagung yang terus meningkat, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian pangan.

Jajaran Polri menggelar panen raya tanaman jagung kuartal III pada lahan seluas 1.788,26 hektare yang tersebar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia dengan estimasi hasil produksi sebanyak 7.153,04 ton. Panen raya jagung itu digelar serentak di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional.

Kapolri menjelaskan total luas lahan yang dikelola Polri sampai saat ini untuk program ketahanan pangan tercatat ada 819.080 hektare lahan, dengan 483.822 di antaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung. Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa. Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa panen raya jagung menjadi momentum penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dimyati menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tetap produktif, sekaligus mendorong peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya terkait konsumsi, tetapi juga menyangkut kestabilan ekonomi.

Dimyati mengatakan panen raya jagung di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang,menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah, kepolisian, dan petani dalam menjaga ketahanan pangan. Panen ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga kebersamaan. Pemerintah, kepolisian, dan petani bersatu demi swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat.

Panen raya jagung tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga memberikan efek domino bagi perekonomian nasional. Harga jagung yang stabil dapat membantu menjaga biaya produksi sektor peternakan, terutama ayam dan sapi, yang sangat bergantung pada jagung sebagai bahan pakan.

Dengan meningkatnya pasokan jagung dalam negeri, industri pakan ternak dapat mengurangi ketergantungan pada jagung impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Hal ini tentu membantu menjaga stabilitas harga daging dan telur di pasar domestik, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, panen raya juga menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan jagung. Mulai dari tenaga kerja di lahan pertanian, pekerja di fasilitas penyimpanan, hingga buruh di pabrik pengolahan jagung. Semua ini memberikan multiplier effect yang positif bagi perekonomian nasional, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi basis produksi jagung.

Panen raya jagung bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi masa depan pertanian Indonesia. Dalam konteks global, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang sangat diperhatikan, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidakstabilan geopolitik dunia.

Dengan panen raya ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak dengan mengandalkan kekuatan sendiri dalam mencukupi kebutuhan pangan. Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal kemandirian, tetapi juga soal kedaulatan dan martabat bangsa.

Keberhasilan panen raya jagung diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus terjun ke sektor pertanian. Dengan semangat inovasi dan modernisasi, pertanian Indonesia diyakini akan semakin maju, produktif, dan berdaya saing.

Panen raya jagung tahun ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Dengan dukungan penuh kepada petani, strategi jangka panjang yang jelas, serta sinergi antar pihak, cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri pangan semakin nyata. Jagung bukan hanya simbol hasil bumi, tetapi juga representasi kemandirian bangsa dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah dinamika global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Panen raya jagung serentak yang digelar di berbagai daerah Indonesia, menjadibukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat tercapainya swasembadapangan. Dalam acara panen yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, hingga anggota DPR, terlihat jelas bahwa pemerintah tengahmengoptimalkan sektor pertanian, khususnya jagung, sebagai bagian dari program besar untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa panen rayajagung ini merupakan momentum penting dalam mewujudkan swasembada pangandi Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberhasilan panen serentak ini membuktikanbahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan.

Produksi jagung nasional meningkat sebanyak 2,7 juta ton dengan tambahan nilaisekitar Rp15 triliun yang langsung dinikmati petani. Peningkatan tersebut menjadiindikasi bahwa kebijakan pemerintah selama ini berhasil mendukung sektorpertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan ini, menurutnya, juga tidak lepas dari kebijakan penyederhanaan regulasi yang mempermudah petanidalam mengakses sarana produksi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).

Penyederhanaan regulasi, pengadaan sarana produksi yang dipermudah, dan bantuan alsintan yang terus diberikan menjadi salah satu faktor utama kesuksesanpanen raya jagung ini. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk melakukansegala cara demi kesejahteraan petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahsangat serius dalam mencapainya, dan semakin optimis bahwa swasembadapangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, juga memberikan apresiasi terhadapkeberhasilan panen raya jagung kali ini. Ia menekankan bahwa panen raya bukansekadar acara seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikanketahanan pangan nasional. Capaian ini, menurutnya, akan membantu menjagakestabilan harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaanpangan terjaga dengan baik, masyarakat akan merasa aman dan tenang, sementarapetani akan semakin sejahtera.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap mendukungpenuh program swasembada pangan dengan memperkuat infrastrukturpenyimpanan hasil panen. Polri telah membangun 18 gudang di 12 provinsi dengankapasitas total 800.000 ton, yang diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapanjagung oleh Bulog dan menjaga harga tetap stabil sesuai dengan harga acuan. Polriberperan aktif dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung dengan mendukungpembentukan koperasi yang dapat menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan harga tetap stabil.

Lebih lanjut, Polri telah mencanangkan program koperasi merah putih yang tersebardi seluruh wilayah Indonesia untuk memfasilitasi petani. Dalam sistem ini, koperasiberfungsi untuk memotong rantai tengkulak yang seringkali merugikan petani. Dengan koperasi, diharapkan petani dapat mendapatkan harga yang lebih baik dan stabil, serta meningkatkan akses mereka terhadap pasar yang lebih luas.

Data dari Kementan menunjukkan bahwa produksi jagung nasional sepanjangJanuari hingga Agustus 2025 telah mencapai 11,18 juta ton, yang menjadi sinyalpositif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain jagung, sektor padi juga mengalamipeningkatan dengan surplus diperkirakan mencapai empat juta ton yang bernilailebih dari Rp113 triliun. Dengan hasil yang menggembirakan ini, pemerintah semakinyakin bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan swasembadapangan dalam waktu yang lebih singkat.

Selain itu, panen raya jagung serentak ini juga menyoroti potensi besar yang dimilikioleh Kalimantan Barat dalam sektor pertanian jagung. Kalbar memiliki produktivitasyang sangat tinggi, dengan hasil jagung yang bisa mencapai 7–8 ton per hektare. Dengan potensi sebesar ini, Kalbar dipastikan akan menjadi salah satu daerahunggulan nasional dalam produksi jagung, sesuai arahan pemerintah. Denganrealisasi penanaman 374.000 hektare yang terus dipacu pemerintah, pendapatanpetani Kalbar akan mencapai Rp10,2 triliun. Pemerintah memastikan Kalbar akanmenjadi daerah terdepan dalam ekspor jagung, membawa kesejahteraan besar bagipetani, yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan petani di sana.

Keberhasilan panen raya jagung serentak ini, merupakan langkah konkret dalammewujudkan swasembada pangan. Penyederhanaan regulasi dan dukunganpemerintah terhadap sektor pertanian menjadi kunci sukses dalam mencapainya. Melalui kebijakan yang berpihak pada petani, penguatan ekosistem pertanian, sertapembangunan infrastruktur yang mendukung, Indonesia semakin berada di jaluryang tepat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengankomitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk Polri, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia kini semakin dekat untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi lumbung pangan dunia.

Momentum panen raya jagung ini bukan hanya sekadar pencapaian sektorpertanian, melainkan juga sinyal positif bagi masa depan ketahanan panganIndonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di kancah internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antarapemerintah, petani, dan berbagai pihak, Indonesia dapat menciptakan sistempertanian yang lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan terus memperkuat sektor pertanian dan memperhatikan kesejahteraanpetani, Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar pangan global.

.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencatatkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Capaian tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyampaikan kebanggaannya atas capaian tersebut. “Sangat membanggakan, tahun ini Indonesia mampu swasembada beras. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan bentuk nyata keberpihakan Presiden terhadap petani dan kekuatan pangan nasional,” ujar Endang.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi kebijakan Presiden Prabowo yang sejak awal menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan. Endang menekankan bahwa program subsidi pupuk, perluasan lahan produktif, serta investasi teknologi modern memberi dampak signifikan bagi petani. “Sejak awal, Presiden Prabowo selalu menempatkan petani sebagai garda depan pembangunan. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi benar-benar dijalankan dalam kebijakan nyata,” tegasnya.

Lebih jauh, Endang menyoroti langkah Presiden yang menegaskan kesiapan Indonesia menyalurkan bantuan beras untuk rakyat Palestina saat berpidato di Sidang Umum PBB di New York. “Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pangan Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga hadir untuk kemanusiaan global. Ini membanggakan,” imbuhnya.

Endang memastikan Komisi IV DPR RI terus bersinergi dengan pemerintah. Ia juga menegaskan peran Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto yang aktif mendukung langkah-langkah konkret di lapangan. “Kami di Komisi IV DPR RI, di bawah pimpinan Ibu Titiek Soeharto, terus turun ke lapangan memastikan kesiapan petani dan dukungan pemerintah berjalan sejalan. Kami ingin Indonesia menjadi macan Asia dalam sektor pangan,” tutup Endang.

Apresiasi terhadap capaian pemerintah juga datang dari akar rumput. Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Irfan, SE, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. “Program ini memudahkan petani dalam mengakses alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, hingga penetapan harga komoditi. Contohnya padi yang ditetapkan Rp6.500 per kilogram, membuat petani merasa senang dan tersenyum,” ujarnya.

Irfan memberikan penghargaan kepada Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Pembina Tani Merdeka Indonesia, atas konsistensi membina petani di berbagai daerah. Ia juga menilai kiprah Don Muzakir, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, sangat inspiratif. “Kiprah Pak Don Muzakir menjadi motivasi besar bagi kami di daerah, karena beliau membuktikan komitmen membangun sektor pertanian secara nasional,” tambahnya.

Oleh: Syaifullah Fahrurrozi *)

Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat merupakan pondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen negara untuk menjamin hak setiap warga dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Di tengah situasi sosial dan politik yang dinamis, kerja sama tiga elemen ini menjadi bukti bahwa kebebasan berekspresi dapat berjalan selaras dengan stabilitas nasional.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa aparat keamanan berkomitmen mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap harus dijaga, namun pelaksanaannya perlu memperhatikan ketertiban dan tidak merugikan kepentingan umum. Pernyataan ini memperlihatkan keseriusan Polri dalam menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang perlu dilindungi sekaligus dikawal dalam koridor hukum.

Pandangan serupa diungkapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menekankan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuan. Ia menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dalam batas hukum agar tidak menimbulkan perpecahan. Pesan ini mencerminkan konsistensi TNI menjaga aspirasi rakyat agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian. Dengan persatuan sebagai modal utama, demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh di atas fondasi yang kokoh.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi mitra strategis aparat, menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan tugas bersama. Pernyataan ini menggarisbawahi pendekatan baru yang lebih humanis dan partisipatif dalam mengelola dinamika demokrasi.

Di lapangan, sinergitas TNI dan Polri tampak melalui berbagai aktivitas bersama yang mendekatkan aparat dengan masyarakat. Patroli gabungan, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga dialog langsung di lingkungan warga merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan aspirasi rakyat tersampaikan tanpa gesekan. Kehadiran aparat bukan sekadar untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk membangun kedekatan emosional yang memudahkan komunikasi, menyerap aspirasi, serta menumbuhkan rasa saling percaya.

Di era digital, tantangan baru juga muncul berupa derasnya arus informasi yang kerap diiringi provokasi dan hoaks. Aparat keamanan terus mengingatkan masyarakat agar bijak dan selektif dalam menyebarkan informasi. Kesadaran bersama untuk “menyaring sebelum membagikan” informasi menjadi kunci agar ruang publik digital tidak berubah menjadi sumber konflik. Dengan literasi digital yang lebih baik, masyarakat dapat mencegah upaya provokasi dan memperkuat ketahanan sosial.

Partisipasi masyarakat sendiri menunjukkan kemajuan signifikan. Unjuk rasa, diskusi publik, hingga gerakan sosial kini lebih sering berlangsung tertib dan berorientasi pada substansi aspirasi ketimbang provokasi. Kematangan ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia mulai memasuki tahap yang lebih dewasa, di mana kebebasan berekspresi diiringi tanggung jawab moral dan kesadaran hukum. Aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan argumentatif justru memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah serta membantu negara menemukan solusi yang lebih tepat.

Namun, tantangan tidak serta-merta hilang. Dalam praktiknya, jika aspirasi masyarakat mendapat tanggapan secara cepat, kepercayaan publik semakin meningkat dan potensi gesekan dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya negara yang sudah membuka ruang dialog luas untuk terus diperkuat sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan secara konstruktif. Penyampaian pendapat tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi di jalan; forum konsultasi publik, dengar pendapat, dan kanal pengaduan digital adalah alternatif yang lebih terstruktur dan produktif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan mekanisme yang responsif, sementara masyarakat perlu memanfaatkannya secara konstruktif.

Peran para pemimpin aksi, aktivis, mahasiswa, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menjaga agar gerakan tidak ditunggangi kepentingan tertentu atau disusupi provokasi. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi tetap pada jalurnya. Di era disinformasi, kemampuan memilah fakta dari hoaks sangat menentukan keberhasilan menjaga suasana kondusif. Dengan kesadaran kolektif dan literasi digital yang lebih tinggi, masyarakat dapat menangkis narasi menyesatkan yang merugikan bangsa.

Media massa juga memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan atmosfer kondusif. Pemberitaan yang edukatif dan menyejukkan dapat meredam potensi konflik serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyampaikan aspirasi secara damai. Media perlu menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mengedepankan edukasi publik bahwa kebebasan berekspresi adalah kekuatan moral, bukan sarana destruktif.

Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar kebebasan, tetapi juga tanggung jawab. TNI dan Polri hadir bukan sebagai lawan masyarakat, melainkan sebagai mitra strategis untuk memastikan demokrasi tetap hidup dan berkembang secara sehat. Dengan semangat gotong royong, rasa saling percaya, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi contoh bagaimana kebebasan berekspresi dapat berjalan selaras dengan stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum. Sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat yang terus diperkuat akan menjadi fondasi kokoh bagi iklim demokrasi Indonesia yang lebih matang, beradab, dan berdaya saing.

*) Aktivis Literasi Demokrasi dan Kebangsaan

Jakarta, Soliditas antara TNI dan Polri kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional. Kedua institusi negara ini menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, khususnya terkait maraknya narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi benteng dalam mencegah penyebaran isu-isu yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam jebakan informasi palsu. Ia mengingatkan, hoaks kerap digunakan sebagai alat provokasi untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan memicu kerusuhan.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” tegasnya.

Wakapolres Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ruang digital menjadi arena yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Aparat kepolisian berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dengan meningkatkan patroli siber dengan mengedepankan pendekatan yang humanis sekaligus tegas. Diharapkan dapat memperkuat daya tahan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia meminta masyarakat agar waspada atas penyebaran disinformasi hingga hoaks pasca-kericuhan usai demo. Ia juga mengajak masyarakat melawan narasi provokatif.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih teliti dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mari kita kembangkan sikap ‘saring sebelum sharing’ agar tidak menjadi bagian dari penyebaran kabar bohong,” ucapnya

TNI dan Polri kembali menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat persatuan bangsa.

Dengan soliditas aparat dan dukungan rakyat, Indonesia diyakini mampu menghadapi segala tantangan, termasuk ancaman provokasi yang mencoba melemahkan sendi-sendi persaudaraan nasional.

Jakarta — Sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat kembali menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan serta memastikan demokrasi berjalan aman dan damai. Persatuan ketiga elemen bangsa ini terbukti mampu meredam berbagai isu provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, masyarakat jangan mudah terjebak dalam hasutan kelompok tertentu. “Ada pihak yang sengaja mendorong aksi anarkis demi menciptakan kekacauan. Jangan mau diadu domba, dan jangan mudah mengikuti hasutan. Kalau ada masalah, selesaikan lewat jalur hukum, musyawarah, dan aturan yang berlaku,” ujarnya di Jakarta.

Ia menambahkan, TNI siap bekerja sama penuh dengan Polri untuk menjaga keamanan nasional. “Ini bukan sekadar soal stabilitas, tapi juga soal harga diri bangsa,” tegas Agus.

Soliditas TNI-Polri ditunjukkan melalui operasi gabungan di berbagai daerah. Patroli bersama, strategi komunikasi publik, hingga pendekatan dialogis dengan masyarakat membuat warga merasa aman. Kehadiran aparat yang kompak menjadi pesan kuat agar publik tidak terpengaruh isu liar, khususnya yang beredar di media sosial.

Polri juga memperketat pengawasan di ruang digital. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkapkan pihaknya telah menindak tegas penyebar provokasi. “Kami sudah menetapkan satu tersangka pemilik akun yang aktif menyebarkan konten hasutan. Hingga kini ada 592 akun dan konten provokatif yang telah kami blokir. Patroli siber akan terus digencarkan untuk mendeteksi akun-akun baru,” jelas Himawan.

Aparat menegaskan peran mereka semakin kuat dengan dukungan publik. Warga diharapkan bijak dalam menyikapi informasi. “Masyarakat punya tanggung jawab moral untuk tidak mudah terpancing isu provokatif serta menjaga lingkungannya dari potensi kericuhan,” kata Agus.

Dukungan nyata datang dari masyarakat sipil. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan isu keretakan hubungan TNI-Polri hanyalah propaganda pihak tertentu.

“Isu itu provokasi belaka. Tanpa TNI-Polri, mustahil bangsa ini bisa menjaga kedaulatan dan keamanan. Kami rakyat Indonesia berada di belakang TNI-Polri,” ujar Mario dalam aksi damai ARPN di Jakarta.

Dengan soliditas TNI-Polri yang mendapat dukungan rakyat, Indonesia diyakini memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan global maupun dinamika politik domestik. Stabilitas yang terjaga membuka ruang bagi pembangunan, investasi, dan kesejahteraan rakyat.

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi supremasi sipil dengan merespons aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam 17+8 tuntutan rakyat. Aspirasi yang muncul pasca aksi demonstrasi ini dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana rakyat menyuarakan pendapatnya secara terbuka dan pemerintah serta aparat negara menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik maupun masukan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi salah satu institusi yang turut merespons langsung tiga tuntutan yang ditujukan kepada mereka. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Freddy Ardianzah menyatakan bahwa TNI menghormati sekaligus mengapresiasi tuntutan tersebut.

“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” kata Freddy.

Ia menegaskan, TNI sejak awal berdiri senantiasa menempatkan supremasi sipil sebagai landasan, sehingga apa pun kebijakan pemerintah akan dijalankan dengan penuh kehormatan.

“Apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” tambahnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa TNI siap beradaptasi dan menjaga sinergi dengan rakyat serta pemerintah dalam menjaga demokrasi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga menyampaikan bahwa Polri tidak pernah menutup diri dari kritik. Ia menekankan, Polri dalam proses transformasi menuju organisasi modern justru menjadikan kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri.

“Terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi, tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan, Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern,” ujar Trunoyudo.

Lebih lanjut ia menekankan bahwa modernisasi Polri salah satunya diwujudkan dengan sikap terbuka terhadap kritik.

“Polri tidak antikritik. Namun, konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak antikritik,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa aspirasi rakyat tidak akan diabaikan. Menurutnya, 17+8 tuntutan tersebut dipandang sebagai amanat rakyat yang perlu ditindaklanjuti secara bijak.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” jelas Yusril.

Ia menambahkan, respons positif pemerintah terhadap aspirasi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus membangun demokrasi yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Adanya sikap terbuka dari seluruh pihak, aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berlandaskan supremasi sipil,” pungkasnya.

Oleh: Alfian Wahyudi )*

Gelombang aspirasi yang dikenal dengan sebutan 17+8 Tuntutan Rakyat telahmenggema sejak akhir Agustus 2025 dan terus menjadi perbincangan publik. Tuntutanmahasiswa dan masyarakat dipahami pemerintah sebagai dorongan untuk memperkuatdemokrasi dan memastikan prinsip supremasi sipil dijalankan secara konsisten dalamkehidupan bernegara. Bagi pemerintah, suara itu bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan amanat rakyat yang wajib dihormati dan dijalankan dengan serius.

Aliansi mahasiswa yang terdiri dari BEM SI Kerakyatan, kelompok Cipayung Plus, sertasejumlah organisasi kampus lainnya, telah menyampaikan aspirasi mereka secaralangsung kepada jajaran eksekutif di Istana Kepresidenan. Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan pentingnya supremasi sipil, sejalan dengan komitmenpemerintah untuk menjaga peran militer tetap pada fungsi pertahanan.

Pesan yang disampaikan mahasiswa ejalan dengan semangat reformasi yang terusdijaga, dengan memastikan militer fokus pada fungsi pertahanan dan lembaga sipilmenjadi pengendali utama demokrasi. Pemerintah merespons hal itu denganketerbukaan, memberikan sinyal bahwa tuntutan masyarakat tidak diabaikan. Langkah ini menjadi cerminan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan ruangdialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat.

Dari sisi pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil posisi yang jelasdalam merespons desakan publik. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tiga poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada TNI.

Freddy menekankan bahwa institusi militer sangat menghormati aspirasi masyarakatdan menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil. Menurutnya, setiap kebijakanyang diberikan pemerintah akan dijalankan dengan penuh kehormatan dan sesuaikerangka hukum yang berlaku.

Sikap TNI ini penting karena menunjukkan adanya konsistensi terhadap prinsipdemokrasi yang telah menjadi fondasi sejak reformasi 1998. Dengan menegaskanbahwa TNI tunduk pada supremasi sipil, publik mendapat kepastian bahwa lembagapertahanan negara tidak akan keluar dari fungsinya sebagai alat pertahanan. Hal inisekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kembalinya militerdalam ranah sipil.

Selain isu militer dan sipil, aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pencegahan pemutusan hubungan kerja massal merupakanprioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah disiapkanuntuk menjawab keresahan publik. Deregulasi di sejumlah sektor industri, khususnya di Jawa, diproyeksikan mampu menyerap lebih dari seratus ribu tenaga kerja baru.

Airlangga menambahkan bahwa pekerja kontrak tetap mendapat perlindungan melaluiskema kontrak satu tahun yang lebih adaptif. Ia juga menekankan pentingnya dialog bersama serikat buruh untuk membahas isu upah minimum dan praktik outsourcing. Dengan membuka ruang komunikasi, pemerintah berupaya memastikan agar kebijakanketenagakerjaan tidak hanya berpihak pada investor, tetapi juga melindungi pekerja.

Dalam penjelasannya, Airlangga menggarisbawahi bahwa meski terjadi gejolak politik, kondisi ekonomi nasional tetap stabil. Pasar saham yang sempat melemah segerapulih, sementara rupiah berada pada posisi stabil. Inflasi juga terkendali di kisaran 2,31 persen, bahkan sempat terjadi deflasi. Situasi ini memberi peluang bagi perbankanuntuk menurunkan suku bunga, yang pada akhirnya mendorong kredit lebih murah bagisektor riil. Dengan begitu, aktivitas ekonomi tetap terjaga dan peluang kerja tetapterbuka.

Untuk memperkuat daya tahan masyarakat, pemerintah menyiapkan program stimulus yang lebih besar di semester kedua tahun ini. Stimulus tersebut mencakup insentifpajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta, program padat karya di berbagai sektor, subsidi kredit usaha rakyat, hingga program renovasi rumah. Bantuansosial yang telah berjalan juga ditingkatkan untuk memastikan masyarakat lapisanbawah tidak semakin tertekan oleh kondisi ekonomi global.

Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar menanggapituntutan di permukaan, melainkan benar-benar mengintegrasikan aspirasi publik dalamkebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsipsupremasi sipil dan perlindungan ekonomi, pemerintah berusaha menjagakeseimbangan antara stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat.

Respons ini juga memberi sinyal kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip demokrasi, meski dihadapkan pada dinamika politik yang tidak mudah. Supremasi sipil dijadikan sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar, sementara kebijakan ekonomi diarahkan untuk melindungi rakyat kecil sekaligusmenjaga kepercayaan investor. Dengan cara ini, pemerintah menunjukkan bahwademokrasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring.

Keseluruhan rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanyamendengarkan, tetapi juga merespons secara substantif. Aspirasi masyarakatdiperlakukan sebagai bagian integral dari kebijakan, bukan sebagai ancaman. Denganmenegakkan supremasi sipil, menjaga stabilitas ekonomi, dan membuka ruang dialog, pemerintah berupaya memberikan kepastian kepada rakyat bahwa negara tetap berdiridi atas kepentingan mereka.

Tuntutan 17+8 pada akhirnya menjadi momentum penting untuk memperkuat kembalikomitmen demokrasi Indonesia. Pemerintah menempatkan supremasi sipil sebagaiprinsip tak tergoyahkan, sekaligus memperlihatkan langkah konkret dalam bidangekonomi dan perlindungan sosial. Dari sini, publik dapat melihat adanya keseriusannegara dalam merespons amanat rakyat.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan menegakkan supremasi sipil sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Komitmen ini menjadi jawaban atas berbagai aspirasi masyarakat sipil, termasuk yang disuarakan kelompok 17+8, yang mendorong pembaruan institusi, akuntabilitas aparat, dan penguatan demokrasi.

“Itu salah satu poin yang kami sampaikan, bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” ujar Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Pernyataan itu memperlihatkan sikap tegas Presiden bahwa jalannya pemerintahan tetap berada di bawah kerangka negara hukum yang demokratis, dengan sipil sebagai pengendali utama. Pemerintah menegaskan, agenda menjaga supremasi sipil tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan melalui tindak lanjut aspirasi 17+8.

Sejumlah langkah yang dibahas antara lain pembentukan komisi reformasi Polri, evaluasi keterlibatan aparat keamanan di ruang sipil, serta investigasi independen atas rangkaian kerusuhan Agustus 2025.

Dukungan atas komitmen supremasi sipil juga datang dari kalangan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa buruh secara konsisten berada di garis depan dalam memperjuangkan prinsip ini.

“Kami berada di garis terdepan dalam upaya mendukung supremasi sipil,” kata Andi Gani di Gedung DPR RI.

Menurutnya, menjaga agar hukum dan aturan sipil tetap menjadi dasar pengambilan kebijakan adalah tanggung jawab bersama.

KSPSI menilai, pengalaman dari aksi anarkisme pada akhir Agustus 2025 menjadi pelajaran penting bahwa aspirasi masyarakat harus disalurkan secara damai dan dalam koridor hukum. Buruh menegaskan bahwa mereka sejatinya adalah pendukung utama supremasi sipil dan demokrasi.

Dukungan dari kelompok pekerja memperkuat langkah tindak lanjut aspirasi 17+8. Keselarasan antara masyarakat sipil, buruh, dan pemerintah menjadi modal penting untuk membangun negara yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

Komitmen Presiden Prabowo atas supremasi sipil juga menjadi sinyal politik bahwa pemerintah menutup ruang bagi dominasi kekuasaan di luar jalur konstitusi. Dengan menempatkan sipil sebagai pemegang kendali, negara menjamin demokrasi tetap terjaga serta hak-hak masyarakat terlindungi.

Jika langkah ini konsisten dijalankan, komitmen pemerintah terhadap supremasi sipil tidak hanya akan menjadi janji politik, melainkan fondasi kuat bagi tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

Oleh: Algae Winarno )*

Memasuki satu tahun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), jejaknya makin nyata. Puluhan juta anak dan ibu hamil kini rutin menerima asupan bergizi setiap hari, ekonomi lokal ikut bergerak, dan standar keamanan pangan terus ditingkatkan. Presiden menegaskan capaian awal ini belum alasan untuk puas, arahnya tetap “zero accident” melalui SOP dapur SPPG yang kian ketat, kewajiban test kit sebelum distribusi, serta audit berjenjang. Di sisi hulu-hilir, kolaborasi lintas profesi juga menguat; lima organisasi kesehatan (IDI, PPNI, IBI, IAI, PERSAGI) menyatakan siap bantu quality control di 514 kabupaten/kota. Tahun pertama menjadi bukti skala bisa dicapai dengan terus berupaya keras menjaga mutu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar jatah makan. MBG adalah infrastruktur kesehatan publik yang menurunkan risiko gizi buruk, meningkatkan kehadiran sekolah, dan menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah sudah menaruh standar tinggi, dan komunitas tenaga kesehatan siap menguncinya agar berjalan aman, higienis, dan akuntabel di setiap dapur produksi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa capaian cepat MBG tidak boleh membuat kita abai pada mutu. Ia menyampaikan bahwa dari hampir 30 juta penerima manfaat harian—anak sekolah dan ibu hamil—terdapat angka kesalahan sekitar 0,00017 persen dari total distribusi, namun pemerintah tidak puas dan menempatkan target pada nol insiden. Ia juga membandingkan percepatan Indonesia dengan program sejenis di Brasil yang memerlukan waktu sebelas tahun untuk menyentuh 40 juta penerima manfaat, sementara Indonesia menapak ke 30 juta dalam sebelas bulan. Menurutnya, manfaatnya sangat besar, tetapi percepatan tidak boleh memaksa sehingga justru menambah risiko; oleh karena itu laju perlu dikawal sambil memperketat mutu. Di level operasional, ia menerangkan bahwa SOP dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi diperketat, peralatan diwajibkan dicuci dengan perangkat modern, dan setiap dapur dibekali alat uji sehingga makanan dites dulu sebelum didistribusikan. Intinya, ia mengarahkan agar MBG tumbuh hati-hati menuju target 82 juta penerima dengan keselamatan sebagai mandat utama.

Dukungan ekosistem kesehatan publik kian nyata. Lima organisasi profesi—Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)—menyatakan mendukung penuh MBG dan siap membantu quality control di 514 kabupaten/kota. Mereka menilai program ini sejalan dengan agenda membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh, khususnya karena menyasar kelompok rentan seperti anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pimpinan IDI, Dr. Slamet Budiarto, menyampaikan bahwa tujuan MBG meningkatkan status gizi masyarakat dan karenanya perlu jaminan kendali mutu serta pencegahan kejadian luar biasa keracunan. Aliansi ini mendorong perluasan cakupan sekaligus memperkuat pencegahan insiden melalui pengawasan yang sistematis, dan mereka menyatakan kesiapan untuk dilibatkan pemerintah dalam fungsi tersebut.

Kehendak Quality Control bukan jargon, artinya menyusun rantai kendali mutu end-to-end:audit pemasok bahan baku; penerapan higienitas personal dan sanitasi alat; kontrol waktu-suhu (time–temperature control) pada tahap memasak, pendinginan, dan distribusi; serta verifikasi laboratorium sederhana dengan test kit yang kini diwajibkan pemerintah di setiap dapur. Itu juga berarti pelatihan ulang berkala untuk juru masak dan penjamah makanan, simulasi recall menu bila ada deviasi, hingga penguatan dokumentasi batch agar setiap boks makan bisa ditelusuri sumbernya dalam hitungan menit. Pendeknya, kita bergerak dari “niat baik” ke “prosedur baik”.

Kualitas bergantung pada tata kelola dapur. Arahan Presiden tentang SOP perlengkapan dan test kit dapat diterjemahkan menjadi check-list harian yang sederhana namun ketat: suhu inti masak minimal 74°C untuk lauk berprotein; suhu penyimpanan panas di atas 60°C dan dingin di bawah 5°C; titik kritis sanitasi untuk talenan, pisau, dan wadah; serta frekuensi kalibrasi termometer dan logbook pembersihan. Farmasis (IAI) membantu standardisasi bahan tambahan pangan yang legal dan aman, sementara ahli gizi (PERSAGI) memastikan komposisi sesuai kebutuhan usia serta pantang alergi. Perawat (PPNI) dan bidan (IBI) memperkuat edukasi pada ibu hamil dan menyusui tentang keamanan pangan rumah tangga yang konsisten dengan menu MBG sekolah, sehingga keseluruhan ekosistem gizi anak terjaga dari dapur publik hingga dapur keluarga.

Dukungan lima organisasi profesi yang menyatakan siap membantu quality control juga membuka kesempatan menginstitusikan pengawasan kolaboratif. Seperti dalam jadwal supervisi terintegrasi triwulanan oleh tim lintas profesi; simulasi penarikan menu (menu recall drill) dua kali setahun; dan publikasi ringkasan audit agar orang tua dan sekolah ikut merasa memiliki.

Pada akhirnya, MBG adalah cermin kapasitas negara merawat yang paling kecil di antara kita. Pemerintah telah menempatkan standar tinggi: cepat namun hati-hati, luas namun terukur. Presiden menegaskan bahwa manfaatnya besar, tetapi mutu tidak boleh dinegosiasikan; SOP diperketat dan setiap dapur wajib menguji makanan sebelum dibagikan. Sementara itu, IDI, PPNI, IBI, IAI, dan PERSAGI telah menyatakan fokus pada pencegahan kejadian yang tidak diharapkan dan perlindungan kelompok rentan.

Seluruh pemangku kepentingan menghidupkan semangat yang sama: “Siap Bantu QualityControl”. Saat SOP tegak, pengujian konsisten, dan jejaring profesi bergandengan, nol insiden bukan utopia; ia menjadi konsekuensi dari sistem yang bekerja. Dan ketika itu terjadi, setiap kotak makan bukan hanya mengenyangkan, melainkan juga menenteramkan—bagi anak, orang tua, dan bangsa.

)* pemerhati kesehatan