Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin berkualitas.

Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi, halal, dan aman, sehingga program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang sempat menimbulkan keramaian publik.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan langkah konkret yang telah ditempuh.

Menurutnya, tim investigasi beranggotakan ahli kimia dibentuk untuk menelusuri penyebab kasus keracunan yang muncul, disertai hotline khusus agar masyarakat dapat cepat melapor.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegasnya.

BGN juga memperkuat aspek pengelolaan di tingkat pelaksana.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti pelatihan penjamah makanan secara rutin, sementara pekerja dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit.

Pemerintah bahkan menargetkan pendirian kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah agar program ini terus berjalan dengan lebih baik.

Ia menolak anggapan bahwa MBG akan dihentikan.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa MBG bukan ancaman, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa.

Evaluasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh daerah.

JAKARTA — Sinergi kokoh antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terbukti mampu memainkan peran yang penting dalam menciptakan situasi kondusif di tengah terjadinya dinamika demokrasi di Indonesia.

Aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai di sejumlah daerah memperlihatkan secara nyata bahwa soliditas aparat keamanan memang menjadi pondasi yang nyata bagi terjaganya stabilitas nasional.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui komando kewilayahan sudah sangat siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian serta pemerintah daerah.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kehadiran aparat di lapangan merupakan hal yang sangat vital untuk semakin memastikan keamanan tetap terjaga.

Senada, Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, juga menekankan bagaimana pentingnya kekompakan yang terjalin diantara seluruh aparat keamanan.

“Jangan pecah belah TNI-Polri. Dukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia kuat, Indonesia maju,” tegasnya.

Neville mengingatkan agar masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi oleh isu-isu yang bisa saja berpotensi semakin memecah belah bangsa, terutama melalui platform media sosial yang sangat banyak penyebaran informasi tidak terkendali di sana, seperti saat ini.

Menurutnya, persatuan rakyat bersama TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu, demo damai yang digelar Gerakan Bersama Indonesia Damai di kawasan Monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat, juga meneguhkan semangat kebersamaan.

“Kami hadir dengan penuh kesadaran, menegaskan tekad bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan dalam keadaan damai kepada generasi penerus,” kata salah satu orator di lokasi.

Massa aksi menyampaikan lima komitmen, termasuk menjaga persatuan bangsa, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Serangkaian demonstrasi damai tersebut menjadi bukti konkret bahwa kehadiran TNI-Polri yang solid mampu menjaga aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan kerusuhan.

Kolaborasi aparat dengan pendekatan humanis menjadikan demokrasi tidak hanya dinamis, tetapi juga tertib dan bermartabat.

Soliditas TNI-Polri sekaligus mencerminkan keberhasilan sinergi keamanan nasional dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

JAKARTA — Soliditas antara seluruh jajaran aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin terlihat secara nyata dalam menjaga ketertiban di tengah dinamika politik nasional yang terjadi.

Kolaborasi antar kedua institusi keamanan tersebut memastikan demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa sinergitas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas bangsa.

“Kami bersama Polri akan selalu berada di garis terdepan untuk melindungi rakyat dari provokasi maupun upaya yang merusak kedamaian,” katanya.

“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam isu adu domba yang hanya merugikan kepentingan bangsa,” ujar Panglima TNI tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa soliditas aparat bukan sebatas slogan, melainkan wujud nyata komitmen bersama.

“Soliditas ini bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata. Setiap ancaman terhadap stabilitas publik akan kami tangani bersama,” ucapnya.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan,” ungkap Kapolri.

Sinergi yang kokoh tersebut tampak dalam berbagai momentum, termasuk pengamanan aksi unjuk rasa pada September 2025.

Aparat TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa gesekan.

Keberhasilan menjaga demonstrasi tetap damai sekaligus menunjukkan bahwa aparat tidak menghalangi kebebasan berpendapat, melainkan mengawal agar hak konstitusional itu berjalan tertib.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat,” jelasnya.

“Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan biadab,” ujar Koordinator ASRI itu.

Fikri menambahkan bahwa demokrasi semakin kokoh jika aspirasi disampaikan secara beradab.

Ia menyampaikan keyakinan bahwa kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menghadirkan solusi konkret bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat.

Soliditas TNI-Polri bersama masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia mampu berjalan dinamis tanpa harus jatuh ke dalam anarkisme.

Demonstrasi yang damai menjadi wujud nyata kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi sekaligus simbol persatuan untuk menjaga masa depan Indonesia yang aman dan maju. (*)

Oleh : Cut Meutia Rizky Utami )*

Seluruh jajaran aparat keamanan dari personel TNI dan Polri terus menunjukkan soliditasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai momentum terjadinya dinamika politik dan sosial belakangan ini, kedua institusi itu hadir untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka semua dengan aman dan tertib.

Keberhasilan menjaga stabilitas saat gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah menjadi bukti yang sangat nyata bahwa memang sinergi antara TNI-Polri bukan hanya sekadar jargon saja, melainkan merupakan praktik nyata dalam melindungi iklim dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Soliditas antara TNI dan Polri menjadi fondasi utama dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Polri berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara TNI berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Dua tugas pokok tersebut saling berpadu saat menghadapi situasi dinamis pada lingkup sosial dan politik yang menuntut kolaborasi antar aparat keamanan. Patroli gabungan, pengamanan objek vital, hingga pengawalan aksi unjuk rasa yang sudah dilaksanakan selama ini telah memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen bersama agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengekspresikan berbagai pendapatnya tanpa adanya rasa takut akan kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi dan berpotensi mengancam mereka.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi sejatinya adalah hak bagi setiap warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Namun ia menekankan bahwa hak itu tetap harus terus dijalankan dengan cara yang damai dan tanpa merusak fasilitas publik.

Aspirasi yang murni wajib dihormati, tetapi tindakan anarkis, provokasi, bahkan upaya makar tidak boleh dibiarkan karena hanya akan merusak esensi demokrasi. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi arahan bagi aparat keamanan untuk bersikap persuasif, humanis, tetapi tetap tegas ketika menghadapi pelanggaran hukum.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Baginya, unjuk rasa tidak boleh menjadi jalan menuju kekacauan. Pemerintah melalui aparat keamanan telah diinstruksikan untuk menjaga fasilitas umum, melindungi warga yang tidak terlibat, serta bertindak sesuai aturan hukum.

Selain itu, pemerintah berupaya membangun dialog nasional dengan mahasiswa, organisasi sipil, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi terserap dengan baik. Pendekatan dialogis itu diharapkan mampu meredam gejolak sosial sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia, Fikri, juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib dan bermartabat. Ia menilai segala bentuk vandalisme, anarkisme, atau upaya membenturkan rakyat dengan aparat hanyalah tindakan yang merugikan.

Menurutnya, demokrasi justru semakin kokoh bila kritik disampaikan secara beradab. Ia menaruh keyakinan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melahirkan solusi konkret untuk menjawab keresahan masyarakat. Pandangan itu mencerminkan suara kelompok sipil yang mendukung jalannya demokrasi sehat tanpa kekerasan.

Kolaborasi antara TNI dan Polri selama beberapa bulan terakhir juga ditunjukkan melalui pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta, Surakarta, dan Lampung. Personel gabungan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mencegah potensi provokasi.

Setelah demonstrasi berakhir, patroli skala besar digelar untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa aparat tidak sekadar mengamankan momentum, melainkan memastikan kehidupan sosial kembali normal.

Sinergi kedua institusi juga mendapat apresiasi karena terus menjaga netralitas pada momentum demokrasi, seperti pemilihan umum maupun pilkada. Netralitas menjadi syarat mutlak agar masyarakat percaya bahwa demokrasi berjalan adil.

Upaya pengamanan yang profesional serta keterbukaan terhadap kritik publik menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya hadir sebagai pengendali keamanan, melainkan juga mitra rakyat dalam menjaga demokrasi.

Meski begitu, tantangan tidak sedikit. Masih muncul kasus anarkis yang berusaha memanfaatkan ruang unjuk rasa. Bahkan, penyebaran hoaks di media sosial kerap memicu keresahan yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Situasi ini menuntut aparat untuk terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Edukasi publik mengenai pentingnya aksi damai menjadi bagian dari upaya mencegah provokasi. Kehadiran media kredibel sangat dibutuhkan untuk meluruskan informasi agar publik tidak terjebak dalam narasi menyesatkan.

Publik pun memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban saat aksi berlangsung menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Unjuk rasa yang berjalan damai dan tertib memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia mampu menyalurkan aspirasi tanpa harus merusak atau menimbulkan kekerasan. Masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, hingga media merupakan elemen yang saling berkaitan dalam membangun demokrasi yang sehat.

TNI dan Polri kini dihadapkan pada tugas menjaga soliditas agar tidak terpecah oleh isu-isu adu domba. Instruksi Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum terhadap setiap bentuk provokasi menjadi peringatan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama. Dengan kerja sama yang kuat, aparat dapat menutup ruang gerak pihak-pihak yang ingin mengacaukan tatanan sosial.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh bila sinergi TNI-Polri berjalan harmonis dan masyarakat berkomitmen menjaga aksi damai. Kebersamaan semua pihak menjadi benteng utama menghadapi tantangan demokrasi modern. Aksi damai masyarakat bukan hanya simbol kedewasaan, tetapi juga harapan bersama untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia tetap kokoh, beradab, dan bermartabat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh: Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan dan hak-hak dari para buruh dengan berbagai langkah nyata yang menjawab tuntutan publik. Aksi massa pada Mei 2025 dan gelombang demonstrasi berikutnya menyoroti 17+8 aspirasi rakyat yang sebagian besar datang dari kelompok buruh.

Aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi daftar tuntutan, melainkan cerminan keresahan terhadap sistem ketenagakerjaan yang dinilai masih belum adil. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan momentum itu sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Gelombang tuntutan 17+8 menghadirkan sejumlah isu penting: penghapusan sistem outsourcing, percepatan realisasi upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pembentukan satuan tugas pencegahan PHK. Di tengah desakan tersebut, pemerintah memilih jalan dialog dan perumusan kebijakan konkret agar aspirasi buruh tidak sekadar didengar, tetapi benar-benar diakomodasi.

Pemerintah menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang menghadirkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Regulasi itu menjamin korban PHK menerima 60 persen dari gaji selama enam bulan, sekaligus menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan baru.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 terkait subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 yang mempermudah akses klaim layanan BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut menandakan langkah sistematis pemerintah dalam menjawab keresahan buruh.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tantangan global memaksa pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif. Ia menekankan setiap regulasi harus membawa dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Luhut memandang deregulasi sebagai kunci agar sektor padat karya bergerak dinamis. Pandangan itu menunjukkan bagaimana pemerintah tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan, tetapi juga mendorong penciptaan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Langkah korektif juga dilakukan di parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa lembaganya menindaklanjuti serius aspirasi publik melalui keputusan konkret.

DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak Agustus 2025, sekaligus memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Pemangkasan sejumlah fasilitas anggota DPR dilakukan untuk merespons langsung tuntutan rakyat.

Menurut Dasco, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi publik bukan hanya didengar, tetapi juga direspons dengan langkah nyata. DPR sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi.

Komitmen pemerintah terhadap buruh semakin nyata dengan inisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden Prabowo menegaskan lembaga baru itu akan diberi legitimasi setingkat kementerian agar mampu menjadi mitra strategis dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, memandang pembentukan DKBN sebagai langkah besar yang akan memperkuat dialog antara buruh, akademisi, dan pemerintah. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut akan membentuk Satgas PHK untuk merespons gelombang pemutusan hubungan kerja yang marak di berbagai sektor industri.

Menurut Andi Gani, struktur DKBN memungkinkan aspirasi buruh terkait perumahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lebih terjamin. Ia menilai legitimasi kelembagaan setingkat kementerian memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menempatkan isu buruh di garis depan pembangunan nasional. Pendapat itu sejalan dengan harapan publik yang selama ini menginginkan forum resmi dengan kapasitas besar dalam memengaruhi kebijakan negara.

Pemerintah juga menunjukkan konsistensi dengan janji kampanye Presiden Prabowo. Dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT, penghapusan sistem outsourcing, serta pengakuan terhadap Marsinah sebagai pahlawan menjadi bukti kesungguhan politik untuk mengakui peran buruh dalam perjalanan bangsa.

Selain itu, komitmen mencegah kriminalisasi demonstran dan membuka ruang bagi tim investigasi independen menandai sikap pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi serta kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

Program ekonomi nasional turut diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja. Paket Ekonomi 2025 dirancang untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru dengan strategi prioritas di sektor pertanian, hilirisasi industri, ekonomi kreatif, transformasi digital, dan penguatan UMKM. Kebijakan itu tidak hanya bertujuan memperbesar kapasitas produksi nasional, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi buruh di berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah memperlihatkan pola pendekatan ganda: perlindungan buruh dari risiko PHK dan upaya memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Strategi tersebut tidak hanya menjawab tuntutan 17+8 secara parsial, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kesejahteraan buruh.

Aspirasi publik selalu hadir dalam dinamika sosial politik. Namun, jawaban yang diberikan pemerintah kali ini memperlihatkan kesungguhan untuk menempatkan buruh sebagai pilar penting pembangunan nasional. Penguatan regulasi, pembentukan lembaga khusus, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah nyata dalam memastikan buruh mendapatkan haknya secara adil.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, komitmen itu menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang berani menjawab aspirasi rakyat dengan kebijakan konkret. Menjawab 17+8 bukan sekadar memenuhi tuntutan sesaat, melainkan meneguhkan arah baru politik ketenagakerjaan yang menempatkan perlindungan dan hak buruh di pusat pembangunan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah terus meneguhkan komitmen kuat untuk menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam berbagai kebijakan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah nyata tersebut ditempuh untuk menjawab seluruh aspirasi yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”, hasil dari gelombang unjuk rasa buruh dan masyarakat sipil pada Agustus–September 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menilai bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang telah berlangsung tersebut menjadi bukti konkret dari bagaimana keseriusan pemerintah.

“Strukturnya akan diisi oleh akademisi, pimpinan buruh, juga unsur pemerintah,” katanya.

“Semua akan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan buruh: perumahan, jaminan sosial, PHK, hingga kesejahteraan masyarakat. Semua ada di situ,” ujar Andi.

Ia menambahkan bahwa DKBN akan diberikan legitimasi hingga setingkat kementerian agar mampu memberikan masukan secara langsung kepada Presiden mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia.

“Maksud Presiden sangat baik, supaya Dewan Kesejahteraan Buruh punya legitimasi secara konstitusi, berdialog, berdiskusi, dan memberi masukan langsung dalam kebijakan negara,” tegasnya.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai bahwa DKBN sebagai penguatan lebih lanjut dari forum LKS Bipartit. Menurutnya, perbedaan utama dari keduanya terletak pada legitimasi.

“Saya rasa sebenarnya sudah ada LKS [Bipartit]. Itu juga berada di bawah undang-undang langsung dan pimpinannya diangkat oleh presiden,” ucapnya.

“Namun, DKBN akan setara dengan kementerian, sehingga lebih kuat dalam mengawal kepentingan buruh,” jelas Jumhur.

Pemerintah juga telah memperkuat perlindungan buruh melalui kebijakan yang konkret, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang jaminan bagi korban PHK hingga kajian penghapusan sistem outsourcing.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmennya sejak peringatan Hari Buruh 2025, dengan turut melibatkan serikat pekerja dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memastikan bahwa seluruh aspirasi buruh tidak diabaikan.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pemenuhan aspirasi dilakukan bertahap.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” tambahnya.

Dengan dialog terbuka dan pembentukan lembaga khusus, pemerintah memperlihatkan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya slogan, melainkan prioritas nyata dalam pembangunan nasional. (*)

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melangkah nyata dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan buruh dan masyarakat pada Agustus–September 2025.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan disiapkan sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengarkan suara buruh sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh kini sudah masuk mekanisme pemerintah.

Menurutnya, usulan kenaikan upah minimum menjadi isu krusial yang tengah dikaji.

“Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya. Artinya, mekanismenya itu dimulai dari kajian-kajian yang dilakukan. Kemudian kajian itu harus meaningful participation,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan penyesuaian upah akan melalui forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

“Kami akan bawa ke LKS Tripnas. Masukan dari buruh, pengusaha, maupun akademisi semua akan dipertimbangkan. Jadi prosesnya masih berjalan dan sedang dipertajam,” jelasnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menekankan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam membenahi regulasi ketenagakerjaan.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja, namun tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha,” ungkapnya.

“Kami akan terus berdialog dengan buruh dan pengusaha untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak,” jelas Irma.

Irma menambahkan, partisipasi aktif serikat buruh dalam pembahasan undang-undang menjadi kunci agar regulasi yang lahir benar-benar adil dan mengakomodasi kebutuhan bersama.

Menurutnya, dengan pekerja yang sejahtera dan dilindungi hak-haknya, produktivitas akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah konkret pemerintah yang telah dimulai, seperti kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6,5 persen pada 2025, pemberian bantuan tunai bagi korban PHK, hingga rencana pengkajian sistem outsourcing, menjadi bukti bahwa suara buruh tidak diabaikan.

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” telah menjadi pemicu kuat untuk memperkuat komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja serta menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. (*)

Oleh : Loa Murib

Pembangunan di Tanah Papua selalu menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terutama dalam menjawab tantangan kesenjangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang kini menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, tetapi juga membawa dampak luas bagi kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Program MBG di Papua telah disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga pemimpin masyarakat lokal. Dukungan ini menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Bagi Papua, MBG adalah langkah nyata untuk menyiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi di masa depan.

Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, melihat MBG sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Menurutnya, masa depan Papua tidak bisa dilepaskan dari kualitas anak-anak yang hari ini sedang bertumbuh. Dengan makanan bergizi yang terjamin, anak-anak Papua akan lebih sehat, daya pikir mereka berkembang, dan mereka mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Nikolas menekankan bahwa program ini harus dijalankan secara konsisten, agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara Papua dan provinsi-provinsi lain.

Selain aspek gizi, program MBG juga dinilai sebagai sarana pemerataan pembangunan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Papua, MBG berpotensi menjadi tonggak penting yang memastikan anak-anak tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Nikolas berharap program ini diperluas hingga ke pelosok, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga hingga ke wilayah pedalaman yang sering terpinggirkan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, dukungan terhadap MBG juga datang dari berbagai tokoh adat Papua. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan sosialisasi MBG. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Ia melihat MBG sebagai simbol hadirnya pemerintah pusat dalam membangun dari pinggiran, sesuatu yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat Papua.

Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, bahkan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, program ini juga memberdayakan petani, penyedia pangan, hingga pengelola dapur. Artinya, MBG memberikan dampak ganda: meningkatkan gizi anak-anak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Dengan begitu, kesejahteraan yang dibangun tidak hanya berhenti pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga mengalir ke rantai ekonomi lokal.

Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menilai pentingnya peran kepala suku untuk memastikan masyarakat memahami program ini dengan benar. Baginya, MBG adalah sarana memperkuat persatuan dan kedamaian di Papua Tengah, sekaligus jalan untuk mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan terang. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari aspek kesehatan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Di Jayapura, apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe. Ia menilai program MBG adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sebaiknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus dijadikan agenda rutin yang berkelanjutan. Pernyataan Jouwe menggambarkan betapa besar harapan masyarakat Papua agar MBG benar-benar menjadi bagian dari pola pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga memberikan catatan penting terkait keberlanjutan program ini. Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal. Ia menilai, dengan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama, program ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya para petani.

MRP melihat masih ada yayasan MBG yang bergantung pada pemasok dari luar Papua, sehingga potensi petani lokal kurang teroptimalisasi. Padahal, banyak kelompok tani di Jayapura dan sekitarnya yang siap menjadi mitra penyedia bahan pangan. Dengan melibatkan mereka, MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berakar dari tanah Papua sendiri.

Dari beragam pandangan tokoh masyarakat, adat, dan lembaga representatif Papua, terlihat bahwa MBG diterima bukan hanya sebagai program gizi, melainkan juga sebagai strategi pembangunan holistik. Program ini mampu menyatukan berbagai kepentingan: meningkatkan kualitas anak-anak, memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat ekonomi petani, serta mempertegas kehadiran negara di Tanah Papua.

Keberhasilan MBG di Papua akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat, hingga yayasan pelaksana program. Konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci utama agar manfaat yang dihasilkan tidak berhenti pada generasi saat ini, melainkan terus diwariskan pada masa depan. Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sebatas mimpi, tetapi bisa diwujudkan melalui langkah nyata seperti MBG.

Pada akhirnya, MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua. Dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, dengan masyarakat yang diberdayakan, serta dengan petani yang sejahtera, Papua akan mampu berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan adat adalah modal sosial berharga yang memastikan program ini berjalan dengan baik. Ke depan, jika seluruh pihak dapat menjaga semangat kebersamaan ini, maka Papua akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Maybrat – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis pemerintah lainnya terus menguat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua. Dari Maybrat hingga Jayapura, suara para pemimpin adat bulat menyatakan kesiapan mereka mengawal program nasional demi masa depan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) menggelar sosialisasi MBG di Kampung Tehak Besar, Distrik Aitinyo Utara. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan pentingnya program ini.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat penting bagi generasi kita. Keberhasilannya akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Kita patut bersyukur, karena pemerintah pusat terus membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, menekankan bahwa MBG bukan sekadar bantuan makanan.

“Program ini akan membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat. Kami melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pengelola dapur. Jadi, bukan hanya memberi makan, tapi juga memberdayakan,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Papua Tengah. Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menegaskan peran vital kepala suku dalam menyukseskan program pemerintah.

“Sebagai kepala suku, kita wajib memperpanjang tangan pemerintah agar rakyat tidak salah menafsirkan program negara. Papua Tengah harus jadi zona damai yang terang, aman, dan sejahtera,” kata Keiya.

Di Kota Jayapura, Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe, juga menyampaikan apresiasinya terhadap empat program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

“Kami sangat berterima kasih. Kehadiran pemerintah di kampung membuat masyarakat merasakan manfaat langsung. Kalau boleh, kegiatan ini jangan hanya sekali, tapi dijadikan agenda rutin,” ungkap Jouwe penuh harap.

Dari Maybrat, Nabire, hingga Jayapura, dukungan tokoh adat dan masyarakat memperlihatkan bahwa MBG dan program pemerintah lainnya mendapat sambutan positif. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak hanya soal perbaikan gizi, tapi juga penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan persatuan bangsa.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas konten negatif, terutama judi daring yang masih mendominasi ruang digital Indonesia.

Berdasarkan data periode 10 Agustus hingga 14 September 2025, sebanyak 271.009 konten telah ditindak, dengan mayoritas berupa konten perjudian sebanyak 221.248. Konten penipuan tercatat 3.457, sementara konten meresahkan masyarakat berjumlah 351.

“Konten perjudian memang masih menjadi tantangan terbesar. Karena itu, Komdigi terus melakukan pemantauan intensif sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online dan membangun kesadaran agar tidak ikut terjerumus,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

Alexander menegaskan, upaya pemerintah tidak hanya berupa penghapusan konten, melainkan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama platform digital, aparat penegak hukum, hingga institusi terkait.

“Penanganan konten negatif ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat. Bersama, kita bisa mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi semua,” tambahnya.

Komdigi juga menggandeng kalangan akademisi. Lima mahasiswa Universitas Lampung mengembangkan Gambling Activity Tracing Engine (GATE System), sebuah prototipe untuk mendeteksi aktivitas judi online berbasis linguistik, visual, hingga transaksi finansial.

“GATE System adalah bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap masalah bangsa. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,17 juta konten judi berhasil kami tangani, mayoritas dari situs dan IP,” jelas Alexander.

Salah satu anggota tim, Zaka Kurnia Rahman, menuturkan, “Kami berhipotesis judi online dapat dimatikan secara finansial. Karena itu, metode secure ini kami kembangkan untuk melacak transaksi deposito.”

Dukungan juga datang dari Kemenko Polkam yang menyoroti pentingnya penguatan teknologi pemblokiran, termasuk penggunaan VPN yang sering dipakai bandar judi daring.

“Agenda hari ini fokus pada bagaimana pengaturan VPN ataupun teknologi serupa dapat diantisipasi sehingga pemblokiran situs bisa dilakukan lebih baik,” kata Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi.

Syaiful menegaskan judi daring merupakan organisasi kriminal dengan kekuatan finansial besar.

“Mereka punya uang sangat banyak sehingga mampu merekrut SDM pintar dan mengakses teknologi berbayar. Akibatnya, teknologi pencegahan akan selalu tertinggal dibandingkan organisasi kriminal ini,” ujarnya.

Ia menekankan, riset dari kalangan akademisi perlu diarahkan pada isu pemberantasan judi daring agar hasilnya dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah.*