Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Sony Surya Tantra )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi generasi emas Indonesia. Kehadiran program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui perbaikan layanan, pengawasan berlapis, dan evaluasi menyeluruh, pemerintah menegaskan komitmen agar MBG tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga terjamin kualitasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi elemen penting dalam perbaikan program ini. Dengan melibatkan akademisi, media, mahasiswa, hingga masyarakat sipil, kebijakan MBG dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah fondasi membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Langkah BGN mengundang partisipasi publik menunjukkan adanya keseriusan untuk memastikan standar pelayanan MBG berjalan dengan transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Reformasi birokrasi di tubuh BGN melalui penyusunan standar pelayanan publik juga menjadi bukti bahwa program MBG diposisikan sebagai prioritas nasional. Regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, melainkan mampu memberikan kepastian prosedur, jaminan waktu pelayanan, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan masukan dalam perbaikan.

Selain BGN, sinergi lintas institusi juga memperkuat keberhasilan program MBG. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa dapur MBG yang dikelola TNI telah memenuhi standar higienis dengan bahan makanan bergizi. Hal ini menjadi jawaban atas berbagai isu yang sempat muncul terkait kasus keracunan di sejumlah daerah. Klaim tersebut sekaligus menegaskan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga hadir dalam mendukung pembangunan kualitas manusia melalui program gizi nasional.

Menurut Tandyo, keterlibatan TNI memastikan proses produksi makanan tidak sekadar memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga memperhatikan standar gizi dan higienitas. Hal ini penting karena kualitas makanan yang disalurkan akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dengan keterlibatan TNI, MBG diharapkan mampu menghadirkan makanan sehat dan layak konsumsi hingga ke pelosok daerah.

Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) Polri wajib memastikan standar gizi dan kebersihan makanan yang diproduksi. Dalam tinjauannya di Pabelan, Semarang, Kapolri menegaskan pentingnya kualitas makanan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran 73 SPPG Polri di Jawa Tengah yang melibatkan relawan warga lokal merupakan contoh konkret sinergi negara dan masyarakat dalam menjalankan program MBG.

Lebih jauh, keberadaan dapur MBG Polri juga menunjukkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Pelibatan relawan dari kalangan warga sekitar memperlihatkan bahwa MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program nasional.

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Pemerintah menyadari bahwa setiap program berskala besar tidak lepas dari tantangan, mulai dari distribusi, pengawasan, hingga standar kualitas. Namun, dengan keterlibatan aktif BGN, TNI, Polri, akademisi, media, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat dijawab dengan solusi yang tepat.

Kebijakan MBG juga harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Dengan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus melihat dampaknya secara menyeluruh terhadap pembangunan manusia Indonesia.

Pemerintah, melalui pendekatan evaluasi menyeluruh, memberikan sinyal kuat bahwa kualitas lebih diutamakan dibanding sekadar pencapaian target jumlah. Prinsip inilah yang menjadi fondasi keberhasilan program MBG ke depan. Partisipasi masyarakat yang diundang BGN, profesionalisme TNI dalam menjaga higienitas, serta komitmen Polri memastikan standar gizi, semuanya adalah bentuk nyata kolaborasi untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya melihat program ini sebagai kebijakan formal, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Program MBG pada akhirnya bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan warisan kebijakan yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.

Melalui komitmen memperkuat evaluasi, pemerintah memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai tujuan, transparan dalam pelaksanaannya, dan berkelanjutan dalam manfaatnya. Inilah yang menjadi bukti bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab, menegaskan kembali bahwa kualitas pelayanan publik adalah kunci membangun Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial- Ekonomi

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun menghadapi beragam tantangan teknis, termasuk kasus keracunan massal yang belakangan ini memicu demonstrasi di sejumlah daerah.

Di tengah pro dan kontra yang muncul dari publik dan elemen-elemen pelajar, pejabat negeri yang terkait menyatakan bahwa program ini adalah tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan yang paling utama: menjadi komitmen negara terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan MBG sambil melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri.

Menurut Ardiantoro, pemerintah telah mendapat perintah langsung dari Presiden untuk melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terkait insiden-insiden keracunan agar tidak terjadi lagi, sementara program tetap berjalan.

Ia menekankan bahwa pemerintah memilih jalur korektif, bukan represif, demi menyelamatkan program yang membawa dampak nyata bagi generasi muda.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga menegaskan bahwa MBG adalah program yang strategis dan tidak boleh dihentikan hanya karena ada insiden teknis.

“Program ini manfaatnya luar biasa bagi generasi muda. Kalau ada insiden, itu harus kita benahi mekanismenya, bukan menghentikan programnya,” kata Cak Imin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menuntaskan persoalan-persoalan teknis, mulai dari higienitas makanan, pengolahan yang benar, distribusi yang aman, hingga pengawasan berlapis agar kejadian serupa tidak terulang. Langkah perbaikan harus dilakukan cepat dan menyeluruh, dengan melibatkan kementerian terkait, lembaga pengawas pangan, serta pemerintah daerah.

Pernyataan kedua pejabat ini menjadi respons atas demonstrasi damai pelajar dan masyarakat yang menuntut perbaikan pelaksanaan MBG, khususnya terkait higienitas, distribusi, dan transparansi pengawasan penyedia makanan. Pemerintah menilai kritik tersebut penting, namun menegaskan bahwa penghentian total program justru akan berdampak serius bagi anak-anak yang sangat membutuhkan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses gizi.

Langkah-langkah perbaikan yang kini tengah dijalankan pemerintah mencakup audit menyeluruh terhadap penyedia makanan, penerapan ketat standar keamanan pangan, pemantauan distribusi hingga penanganan cepat apabila ditemukan indikasi masalah. Semua itu dilakukan untuk memastikan MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak penerima manfaat.

Di akhir pernyataannya, Juri Ardiantoro kembali menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program.

“Maksud pemerintah adalah menyelamatkan program yang baik ini, karena program ini kan dibutuhkan oleh anak-anak kita, yang ada di masyarakat kita, sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena ada sesuatu yang tidak pas,” ujar Juri.

Hal senada disampaikan Cak Imin yang menekankan dimensi strategis MBG dalam jangka panjang.

“MBG bukan sekadar pemberian makanan gratis, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi emas Indonesia,” kata Cak Imin.

Pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan MBG akan terus dijaga melalui evaluasi menyeluruh, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan keterlibatan semua pihak, program ini diyakini tetap menjadi salah satu warisan positif yang mencerminkan perhatian negara terhadap generasi penerus bangsa. ***

Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memperketat audit dan distribusi pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang aman dan sehat.

“Mengalami kejadian yang belum sesuai dengan harapan, ya kita perbaiki, memperbaiki,” ujarnya di Jakarta.

Taruna menjelaskan, pengawasan kini tidak hanya sebatas pengecekan sampel bahan pangan, tetapi juga mencakup proses audit menyeluruh pada dapur penyedia makanan, jalur distribusi, serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai langkah nyata, BPOM melalui balai dan loka di seluruh provinsi diperintahkan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebab keracunan yang menimpa peserta MBG. Kolaborasi erat dengan BGN juga terus dilakukan, terutama dalam hal evaluasi rantai pasok pangan, audit fasilitas penyediaan gizi, hingga pelibatan aparat daerah.

“Kami bertanggung jawab mendampingi program ini, pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan menjadi prioritas,” tegas Taruna.

Selain memperketat audit, BPOM memastikan seluruh dapur pelayanan gizi dalam program MBG dilengkapi standar kebersihan dan keamanan pangan yang lebih ketat. Inspeksi rutin dijadwalkan secara berkala dengan melibatkan tenaga ahli di bidang pangan, kesehatan, dan gizi.

Setiap temuan di lapangan, lanjut Taruna, akan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem, baik pada tingkat penyediaan bahan maupun pendistribusian ke masyarakat penerima manfaat.

Sementara itu, BGN juga mengambil langkah serius dengan membentuk tim investigasi khusus. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan tim tersebut terdiri dari gabungan unsur internal maupun eksternal, termasuk kepolisian, BPOM, dan dinas kesehatan daerah.

“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik.

Ia menambahkan, selain tim investigasi resmi, BGN juga menyiapkan tim independen dari berbagai elemen masyarakat, seperti ahli kimia, relawan, hingga ibu rumah tangga, agar hasil investigasi benar-benar transparan.

“Tim gabungan dari BPOM dan BGN diterjunkan guna memastikan seluruh korban mendapat penanganan maksimal serta menganalisis faktor penyebab di lapangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, turut mengungkapkan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” jelasnya.

[w.R]

Jakarta – Demokrasi bermartabat tidak lahir begitu saja, melainkan melalui kolaborasi erat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional. Sinergi ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat, aman, dan berkeadaban.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario mengatakan TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam melindungi rakyat sekaligus memastikan jalannya demokrasi berjalan dengan damai. Pihaknya mengungkapkan bahwa komitmen kedua institusi pertahanan dan keamanan tersebut menjadi benteng kokoh bangsa.

“Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Soliditas aparat adalah bukti nyata hadirnya negara untuk rakyat,” tegas Mario

Mario menambahkan, keberadaan TNI dan Polri tidak hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa gangguan.

“Harapan kami, TNI dan Polri tetap kuat melindungi rakyat dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Salah satu bentuknya terlihat dari langkah Polres Metro Jakarta Barat yang mengukuhkan pengurus “Ojol Kamtibmas”. Program ini mengajak pengemudi ojek online untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan melalui kemitraan bersama kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, menyatakan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran polisi yang merangkul masyarakat.

“Kita ingin bersinergi menjaga Jakarta Barat tetap aman dan nyaman, sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yaitu Jaga Jakarta,” ujarnya.

Twedi menilai, kehadiran ojol sebagai mitra kepolisian akan mempercepat deteksi potensi gangguan kamtibmas.

“Hadirnya Ojol Kamtibmas menjadi simbol kolaborasi antara aparat dan masyarakat, bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas polisi semata, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya Jakarta Barat yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ojol NKRI, Soplo menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. Ia mengaku keberadaan program ini bukan hanya meningkatkan rasa aman di masyarakat, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan.

“Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi bermartabat dapat terwujud melalui kerja sama nyata,” ungkapnya.

Dengan komitmen bersama menjaga keamanan dan persatuan, bangsa Indonesia mampu menghadirkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berkeadaban dan menyejahterakan rakyat.

Oleh : Ferry Alfiand )*

Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang sistem pemilihan umum atau pergantian kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh elemen bangsa mampu berkolaborasi untuk menghadirkan stabilitas, keadilan, dan rasa aman bagi warganya. Dalam konteks inilah, kehadiran aparat yang humanis serta partisipasi aktif masyarakat menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan kondusif.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengatakan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekedar rutinitas lima tahunan, namun instrumen penting keberlangsungan bangsa. Pihaknya menegaskan, pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud jika pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua unsur.

Aparat negara, baik kepolisian, TNI, maupun perangkat pemerintahan sipil, memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai aturan hukum. Namun peran itu tidak akan maksimal jika masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam demokrasi. Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan disertai jaminan perlindungan dari aparat, maka demokrasi akan semakin hidup. Sebaliknya, jika aparat bersikap represif atau masyarakat cenderung anarkis, maka demokrasi akan kehilangan substansinya sebagai sistem yang mengedepankan dialog dan musyawarah.

Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengatakan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan melalui jalur resmi. Pihaknya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan hingga merugikan masyarakat luas. Menurut Syarief, karakter bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi musyawarah dan kesantunan. Pihaknya menilai aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan argumen dan solusi, bukan dengan tindakan anarkis.

Penting untuk dipahami bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah dijamin konstitusi, tetapi kewajiban menjaga ketertiban umum juga tidak kalah pentingnya. Di sinilah aparat hadir untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, aparat akan lebih mudah melindungi jalannya kegiatan itu. Sebalik nya, jika ada kelompok yang memilih cara-cara provokatif dan destruktif, maka aparat pun harus bertindak tegas untuk menjaga keamanan bersama.

Sinergi ini dapat terwujud melalui komunikasi yang intensif dan saling menghargai. Aparat tidak boleh memandang masyarakat sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan sosial. Begitu pula masyarakat, mereka perlu menumbuhkan kepercayaan bahwa aparat hadir bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menjamin kebebasan itu tetap berada dalam koridor hukum. Dengan sikap saling percaya ini, potensi konflik dapat ditekan, dan energi bangsa dapat diarahkan pada hal – hal yang lebih produktif.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan bahwa TNI melalui satuan kewilayahan seperti Kodim dan Koramil siap bersinergi dengan kepolisian serta pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini penting untuk memperkuat keamanan di lingkungan masyarakat dari berbagai potensi ancaman.

Ia menambahkan, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat vital sebagai ujung tombak kehadiran TNI – Polri di tengah masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya membantu kegiatan sosial masyarakat, tetapi juga memastikan setiap wilayah tetap kondusif.

Demokrasi yang bermartabat tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, melainkan dari kualitas interaksi antara negara dan warganya. Sinergi aparat dan masyarakat akan membuat hukum ditegakkan dengan adil, kebebasan berpendapat terlindungi, dan hak-hak asasi manusia dihormati. Jika semua elemen bangsa menyadari peran strategis masing – masing, maka demokrasi akan lebih dari sekadar slogan. Demokrasi akan menjadi sebuah realitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari – hari.

Tentu saja, menjaga demokrasi bukan perkara mudah. Godaan politik uang, polarisasi, hingga penyebaran disinformasi dapat memicu perpecahan. Namun jika aparat dan masyarakat bersatu, ancaman – ancaman ini bisa diatasi dengan pendekatan yang bijak. Aparat dapat menindak tegas pelanggaran hukum, sementara masyarakat berperan dalam menyaring informasi dan menolak ajakan yang merusak persatuan. Keterlibatan generasi muda dalam literasi digital juga menjadi kunci penting agar demokrasi tidak terjebak dalam jebakan manipulasi informasi.

Akhirnya, demokrasi bermartabat hanya akan lahir dari komitmen bersama. Aparat yang bertugas dengan integritas dan masyarakat yang berpartisipasi dengan tanggung jawab adalah kombinasi yang tidak tergantikan. Sinergi ini bukan hanya menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan tumbuh kokoh, berakar pada nilai – nilai kebangsaan, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Semangat persaudaraan antara masyarakat dan aparat keamanan semakin menguat dalam memastikan demokrasi berjalan tanpa kekerasan. Berbagai aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di sejumlah daerah menunjukkan bahwa aspirasi publik dapat disalurkan dengan damai, tertib, dan penuh nilai kebersamaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa pengamanan terhadap aksi masyarakat dilakukan secara humanis. Menurutnya, aparat keamanan memandang peserta aksi sebagai saudara sebangsa yang juga memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu momentum yang menarik perhatian publik adalah doa bersama yang dilakukan buruh dan aparat di tengah demonstrasi.

“Ini contoh baik. Buruh dan Polri adalah mitra, kita sama-sama menjaga kedamaian dan keamanan. Doa bersama ini menegaskan bahwa penyampaian pendapat bisa dilakukan dengan tertib, damai, dan penuh nilai kebersamaan,” ujar Ade Ary. Ia menambahkan, interaksi tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat demokrasi di Indonesia bisa tetap sejuk jika dilandasi rasa saling menghormati.

Harmonisasi serupa juga terlihat di Kalimantan Barat. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menyebut sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi inklusif. Ia mencontohkan program rutin Polda Kalbar seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih yang bertujuan memperkuat hubungan emosional antara aparat dengan masyarakat.

“Kegiatan ini adalah memperkuat harmonisasi. Memperkuat harmonisasi dalam penyampaian pendapat di muka umum, itu semua bermitra,” ungkap Pipit. Menurutnya, pendekatan berbasis dialog ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai teladan dalam menjaga perdamaian serta kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

Dari perspektif akademisi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Samarinda, Dr. H. Farid Wadjdiy, M.Pd., menilai bahwa kinerja aparat kepolisian dalam mengawal aksi penyampaian aspirasi sudah cukup memadai. Meski begitu, ia tidak menutup mata bahwa dinamika di lapangan terkadang memunculkan situasi tak terduga yang perlu ditangani secara bijaksana.

“Kami memberikan dorongan dan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk tetap menjalankan tugas utamanya menjaga rasa aman, baik bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kami percaya, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan untuk menghasilkan penanganan yang semakin baik,” tegasnya.

Farid menekankan bahwa pendekatan persuasif dan berbasis hati akan menciptakan suasana yang lebih sejuk. Menurutnya, fenomena aksi mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh penurunan kepercayaan publik terhadap sejumlah kebijakan. Karena itu, peran perguruan tinggi menjadi penting dalam membina mahasiswa agar tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. “Jika pendekatannya dengan hati, maka suara mahasiswa di lapangan juga akan lebih sejuk,” jelasnya.

Semangat persaudaraan yang terjalin antara aparat dan masyarakat dalam berbagai momentum tersebut menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dengan arah positif. Aksi damai, doa bersama, hingga program dialogis yang dilakukan aparat adalah cerminan dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban umum.

Dengan langkah-langkah humanis, sinergi lintas elemen, serta dukungan akademisi, demokrasi Indonesia semakin matang. Kolaborasi ini sekaligus menepis kekhawatiran akan terjadinya kekerasan dalam setiap dinamika politik dan sosial. Pesan utamanya jelas: aspirasi rakyat dapat tersampaikan, aparat tetap menjaga keamanan, dan bangsa tetap melangkah maju dalam semangat kebersamaan.

Oleh : Antonius Utomo )*
Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika politik dalam negeri pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan selaras dengan semangat tuntutan 17+8 yang digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat sebagai cerminan harapan kolektif akan masa depan yang lebih adil sejahtera dan penuh kepastian
Pemerintah tidak menanggapi tuntutan tersebut secara reaktif melainkan menjadikannya bahan introspeksi dan inspirasi untuk memperkuat fondasi kebijakan ekonomi agar tidak hanya mengejar pertumbuhan angka semata namun juga menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas yang menyentuh langsung kehidupan rakyat banyak dari petani di desa-desa hingga pelaku UMKM di kota-kota besar semua dipandang sebagai bagian penting dari motor penggerak bangsa.
Menteri Keuangan (Menkeu) menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang belakangan ini disuarakan masyarakat. Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bergerak ke arah 8 persen. Sehingga, dirinya akan berusaha bergerak secepat mungkin untuk mengoptimalkan perekonomian domestik.
Saat ini perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian pasar global bahkan hingga kuartal III 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran positif yaitu sekitar 5,12 persen year on year yang menandakan adanya optimisme yang tumbuh di tengah masyarakat dunia usaha dan kalangan investor
Pemerintah telah menyadari bahwa akselerasi pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi semata oleh karena itu kebijakan didorong untuk memperkuat sektor produksi industri pengolahan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan investasi baik dalam dan luar negeri salah satu contohnya adalah keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai yang kini mulai menunjukkan dampak nyata terhadap serapan tenaga kerja dan nilai ekspor nasional
Dalam konteks tuntutan 17+8 isu upah layak dan perlindungan pekerja menjadi perhatian khusus pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan pembahasan intensif untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang akan diterapkan mencerminkan keadilan serta keberlanjutan dunia usaha selain itu program dialog sosial antara pekerja pengusaha dan pemerintah terus diperkuat agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa indikator makroekonomi di Indonesia dalam kondisi baik. Ia menambahkan bahwa setelah sempat menurun tipis, pasar modal kini telah kembali pulih. Tuntutan “17+8” yang disuarakan oleh masyarakat ini mencakup berbagai isu, termasuk sektor ekonomi.
Di sisi fiskal pemerintah telah menggelontorkan stimulus senilai lebih dari 24 triliun rupiah pada pertengahan tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk mendukung sektor strategis seperti pertanian pariwisata energi baru terbarukan dan transformasi digital semua ini ditujukan agar masyarakat terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang di tengah tantangan ekonomi
Pemerintah juga tidak lupa untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan konsep ekonomi hijau menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 pemerintah mendorong investasi pada energi bersih pertanian ramah lingkungan serta pengelolaan limbah yang lebih terintegrasi dan modern hal ini menjawab harapan generasi muda dan komunitas lingkungan yang menjadi bagian dari tuntutan perubahan dalam 17+8
Dalam bidang infrastruktur pembangunan tidak hanya difokuskan pada kota besar tetapi juga pada kawasan tertinggal dan perbatasan jalan tol pelabuhan bandara dan jaringan kereta api terus diperluas guna mendorong konektivitas antarwilayah yang pada akhirnya membuka akses ekonomi baru meningkatkan distribusi barang dan jasa serta mempercepat perputaran uang di daerah
Lebih lanjut pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan program bantuan sosial pendidikan gratis layanan kesehatan universal dan jaminan sosial diperluas cakupannya agar seluruh lapisan masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata
Tidak kalah penting adalah upaya pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pelayanan publik terus diperbaiki melalui digitalisasi proses perizinan dipercepat pengawasan keuangan diperketat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin dilibatkan semua ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap tinggi sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif
Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berupaya memacu pertumbuhan ekonomi secara teknokratis tetapi juga dengan pendekatan yang lebih humanis mendengar dan menampung aspirasi rakyat menjadikan kritik sebagai bahan pembelajaran dan menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan termasuk yang terumuskan dalam 17+8
Seluruh masyarakat memiliki peran dalam proses ini pemerintah sebagai nahkoda rakyat sebagai energi pendorong dan generasi muda sebagai penerus yang membawa nilai-nilai baru dan ide-ide segar untuk menjadikan negeri ini lebih hebat dan tangguh menghadapi masa depan.
)*Pengamat Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi tahap kedua tahun 2025 sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi publik 17+8, dengan fokus memperluas penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat iklim investasi. Program ini mulai digulirkan Oktober 2025 hingga awal 2026 dengan delapan kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong produktivitas sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. “Program ini kami siapkan untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan memberikan stimulus fiskal yang tepat sasaran. Sejumlah skema juga disiapkan berlanjut ke 2026,” ungkapnya.

Delapan kebijakan utama di 2025 meliputi program magang bagi 20 ribu fresh graduate dengan dukungan uang saku setara UMP, pembebasan PPh 21 sektor pariwisata untuk 552 ribu pekerja, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 731 ribu pekerja sektor informal, serta relaksasi bunga kredit perumahan pekerja.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai, paket insentif pariwisata dan transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta percepatan deregulasi perizinan melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem OSS.

Tidak berhenti di 2025, pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program pada 2026. Insentif fiskal seperti PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, pembebasan PPh 21 sektor pariwisata dan industri padat karya, serta subsidi iuran jaminan sosial bagi hampir 10 juta pekerja BPU menjadi instrumen lanjutan untuk menjaga momentum ekonomi.

Selain insentif fiskal, pemerintah merancang lima program strategis penciptaan lapangan kerja, di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target serapan 1,38 juta tenaga kerja, replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk 1,6 juta pekerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih dan revitalisasi tambak Pantura yang diproyeksikan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat. “Kami memastikan setiap kebijakan berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka pertumbuhan di atas kertas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai kebijakan pemerintah kali ini tepat sasaran karena tidak hanya menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga memberikan kepastian bagi investor. “Iklim usaha menjadi lebih kondusif dengan deregulasi izin berusaha yang dipercepat. Ini penting untuk memastikan investasi bisa segera terealisasi,” katanya.

Dengan kombinasi stimulus fiskal, deregulasi, dan program berbasis tenaga kerja, pemerintah menargetkan jutaan lapangan kerja baru dapat tercipta hingga 2029.

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan 17 program stimulus ekonomi terbaru yang dirancang untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Dari jumlah itu, delapan program siap dijalankan pada tahun ini, empat program akan digulirkan tahun depan, sementara lima program lainnya difokuskan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Keuangan menjelaskan, delapan program yang akan berjalan pada semester II-2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp15,66 triliun. Dari total tersebut, Rp12,79 triliun dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Rp2,87 triliun berasal dari sumber non-APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, beberapa program yang akan digulirkan meliputi magang bagi lulusan perguruan tinggi, perluasan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata, bantuan pangan, serta subsidi iuran JKK dan JKM bagi pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja logistik. Selain itu, ada pula program padat karya tunai, manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan, percepatan regulasi PP28, dan program pengembangan perkotaan.

“Total dari APBN Rp 12,79 triliun berasal dari APBN dan non-APBN Rp 2,87 triliun dari BPJS-TK,” ujar Suahasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan pergeseran anggaran agar pendanaan stimulus bisa lebih optimal. “Oh kan kita juga pertama, nggak semuanya bagus kan penyelesaian anggaran sebagai yang digeser. Pokoknya kita geser-geser supaya yang tadi yang kita anggap lambat atau nggak bisa dibelanjain sampai akhir tahun, yang udah sekarang terdeteksi, terdeteksi bisa uang yang bisa dibelanjain,” paparnya.

Dari sisi pasar, langkah ini dinilai memberi dampak positif. Head of Equity Research Tuntun Sekuritas Indonesia, Vincent Tjoe, menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus membuka peluang kerja baru. “Bukan hanya dari sisi investor, melainkan juga pebisnis. Jadi kalau bisnis berkembang, artinya lapangan kerja juga semakin banyak dan kita harapkan stimulus-stimulus ini mengarah ke lapangan kerja bukan hanya menciptakan inflasi,” ujarnya.
Melalui rangkaian program ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus menggerakkan roda ekonomi secara lebih cepat.***

Jayapura – Dukungan masyarakat Papua terhadap program prioritas pemerintah pusat semakin menguat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan dua kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kota Jayapura dan Kabupaten Nabire, di mana tokoh adat menyampaikan apresiasi serta komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Di Jayapura, Keondoafian Kampung Kayo Pulau menggelar sosialisasi program strategis pemerintah di rumah Keondoafian Youwe, Kamis (25/9/2025). Empat program utama yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk kegiatan di hari ini,” ujar Jouwe dalam sambutannya.

“Kita semua telah sepakat bahwa ini adalah tujuan yang baik, bagaimana mensukseskan program-program pemerintah tapi juga lebih kepada bagaimana pemerintah melihat secara langsung kehidupan masyarakat di kalangan bawah di kampung-kampung,” lanjutnya.

Jouwe menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat membuat program pemerintah lebih tepat sasaran.

“Sehingga bantuan atau program-program ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung,” ungkapnya.

Dengan tegas, ia juga menyampaikan bahwa Keondoafian Kampung Kayo Pulau menyambut baik program-program tersebut.

“Kami dari Keondoafian kampung Kayo Pulau sangat berterima kasih dan kalau pendapat kami, ini kalau boleh diteruskan dan diatur secara berkala,” pungkas Jouwe.

Sementara itu, komitmen serupa juga disuarakan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire menggelar Sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) di Aula LPP RRI Nabire pada Rabu, 10 September 2025.

Acara ini dihadiri Ketua LMA Karel Misiro, perwakilan Kodim 1705 Nabire, Polres Nabire, Kejaksaan Negeri Nabire, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Karel menegaskan pentingnya peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul dalam acara Sosialisasi Program Strategis Nasional tentang peran penting LMA sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Nabire. LMA memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, menyentuh masyarakat di tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung,” ujarnya.

Karel berharap kegiatan ini dapat menjadikan LMA sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, LMA bisa terus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat, agar pembangunan lebih merata dan membawa kesejahteraan bagi semua,” tutup Karel Misiro.

Dua kegiatan sosialisasi ini mencerminkan dukungan nyata masyarakat Papua terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Kehadiran tokoh adat dan sinergi bersama pemerintah dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.