Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Ini bentuk keseriusan dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan praktik kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara.

“Tidak boleh ada pembahasan yang tertutup. Semua harus bisa diakses publik,” ujarnya

Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset memang direncanakan berlanjut hingga 2026 jika tidak rampung pada tahun ini. Menurutnya penting agar tidak ada celah hukum dalam upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana.

“Jika tidak selesai tahun 2025, akan dilanjutkan 2026, sama halnya dengan RUU lainnya,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset akan menjadi instrumen penting bagi aparat penegak hukum dalam mempercepat proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara memberantas korupsi.

“RUU Perampasan Aset merupakan RUU yang menjadi perhatian publik dan pembahasannya akan dilanjutkan pada 2026,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan penuh agar DPR segera membahas RUU tersebut. Ia menuturkan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti begitu DPR menyampaikan naskah usulan RUU kepada presiden.

“Kalau memang itu inisiatifnya diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu. Begitu DPR menyampaikan RUU itu, presiden akan menerbitkan surat presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU Perampasan Aset sampai selesai,” ungkapnya.

Selain RUU Perampasan Aset, DPR juga memasukkan sejumlah RUU strategis lain dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, termasuk RUU Keuangan Negara yang dirancang dalam bentuk omnibus law. Keseluruhan agenda legislasi ini, menurut DPR, merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan tata kelola negara lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Dengan masuknya RUU Perampasan Aset dalam prioritas Prolegnas 2025 dan 2026, publik menaruh harapan besar agar aspirasi 17+8 benar-benar terwujud. DPR bersama pemerintah diharapkan dapat menunjukkan sinergi nyata demi melindungi kepentingan rakyat serta memastikan aset negara tidak lagi digerogoti oleh praktik ilegal yang merugikan bangsa.

Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat.

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk laporan lebih dari 5.000 siswa yang mengalami keracunan. “Tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem, bukan menghentikan program. “Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” tegasnya. Cak Imin juga menambahkan bahwa Fraksi PKB di DPR akan ikut melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaan MBG ke depan lebih ketat dan tidak lagi menimbulkan kasus serupa. “Pasti kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan,” jelasnya.

Muhaimin menepis kabar penghentian program yang sempat beredar. “Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar,” tandasnya. Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang harus terus dilanjutkan karena memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Dukungan senada disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah yang menilai MBG adalah langkah positif pemerintah dalam memperbaiki gizi masyarakat. “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada masalah, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” ujarnya. Said menegaskan bahwa kasus keracunan tidak boleh menjadi alasan untuk menyetop program. “Kita semua wajib prihatin, tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menambahkan bahwa MBG penting untuk menurunkan angka stunting dan mendukung pertumbuhan anak. Menurutnya, program ini memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan generasi muda sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Dengan langkah evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah optimistis Program MBG akan terus berjalan sebagai upaya strategis mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan, inisiatif ini hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi seimbang, makanan halal, dan layanan yang aman. MBG bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimbulkan keramaian publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan kasus tersebut bukan alasan untuk menghentikan program, melainkan dijadikan dasar evaluasi menyeluruh.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya dalam konferensi pers.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan pihaknya membentuk tim investigasi beranggotakan ahli kimia untuk menelusuri penyebab keracunan. Hotline khusus juga disiapkan agar masyarakat bisa melapor cepat jika terjadi kasus serupa.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegas Nanik.

Selain itu, BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar rutin mengikuti pelatihan penjamah makanan. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dapur juga diwajibkan guna mencegah penularan penyakit. Pemerintah berencana mendirikan kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Dukungan juga datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menilai MBG sebagai program strategis mendukung tumbuh kembang generasi muda. Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan, pengawasan keamanan pangan akan terus diperkuat bersama BGN.

“Teman-teman dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi”, ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah tidak pernah berencana menghentikan MBG. Menurutnya, setiap kasus harus menjadi bahan evaluasi agar sistem pelaksanaan semakin baik.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa program MBG bukan ancaman bagi kesehatan, melainkan solusi nyata meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Evaluasi menyeluruh, pengawasan berlapis, serta keterlibatan masyarakat dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menegaskan BPOM sebagai salah satu lembaga negara yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap mendukung secara penuh pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kalau Badan POM, program MBG merupakan prioritas Bapak Presiden, Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan men-support secara maksimal pelayanan program MBG ini,” ujar Taruna.

Pihaknya tidak menepis bahwa sejumlah kasus kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan dalam pelaksanaan program MBG masih terjadi di sejumlah daerah. Untuk itu, BPOM disebutnya akan melakukan evaluasi dan pembenahan.

“Ada hal-hal yang terjadi, mengalami kejadian yang belum sesuai [dengan] yang kita harapkan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri. Saya kira gitu ya,” jelasnya.

Menyikapi berbagai persoalan MBG, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf.

“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan peristiwa keracunan pada program MBG yang dialami sejumlah siswa tidak pernah diharapkan dan bukan kesengajaan. Dia menyebut seluruh kejadian keracunan itu akan menjadi bahan catatan dan evaluasi pemerintah.

“Ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN,” bebernya.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan BGN membentuk tim investigasi khusus untuk menangani soal kasus dugaan keracunan MBG di beberapa daerah.

“Saya akan membentuk tim investigasi dugaan keracunan dan tim di bidang menu makanan atau dapur,” jelas Nanik.

Nanik menjelaskan tim investigasi akan bertugas di dua bidang, yakni menangani dugaan keracunan dan memeriksa menu makanan serta kondisi dapur. Tim investigasi ini terdiri dari ahli kimia, farmasi, hingga tenaga ahli profesi pendidikan kesehatan.

Dia berharap keberadaan tim ini dapat memilah antara fakta dan hoaks yang berkaitan dengan isu keracunan MBG.

“Tim investigasi dalam minggu ini kami akan buat, dan segera turun,” ungkap Nanik.

Mengenai payung hukum, Nanik juga menyatakan Peraturan Presiden tentang Program MBG akan diteken setelah Presiden Prabowo Subianto pulang dari New York, Amerika Serikat.

Nanik menyebut draf aturan tersebut sudah rampung.

“Tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Insyaallah beliau pulang dari New York, Amerika Serikat, akan ditandatangani,” pungkasnya.

Post navigation

JAKARTA – Anggota DPR RI Said Abdullah, tidak setuju jika program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara.

Ide untuk menghentikan sementara program tersebut lantaran belakangan ini banyak siswa sekolah yang keracunan usai menyantap MBG di sekolah.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPP PDIP tersebut justru meminta agar adanya evaluasi mendalam terlebih dahulu terhadap proses produksi MBG hingga penyaluran ke sekolah-sekolah.

“Maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah. Di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah terlalu panjang?” kata Said saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Menurut Ketua Banggar DPR RI ini proses penyaluran MBG yang dilakukan saat ini jangkauannya cukup banyak dan penyaluran menjangkau cukup luas sehingga perlu penguatan sistem distribusi agar lebih cepat.

Dimana, kata dia, setiap satu SPPG harus melayani 3.000 siswa. Jumlah tersebut terbilang cukup besar untuk dilayani oleh satu SPPG.

“Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” kata Said.

Terhadap fenomena yang terjadi saat ini, Said cenderung meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi bukan menghentikan sementara program tersebut.

Kata dia hal lain yang bisa diinisiasi yakni terkait rentang waktu proses pengolahan makanannya.
“Tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru,” tandas Said.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan dengan pengawasan ketat mengingat manfaatnya yang besar bagi generasi muda.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyakat, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa MBG adalah salah satu fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Program ini tidak boleh berhenti hanya karena ada beberapa kendala teknis. Justru dari evaluasi inilah pemerintah memperbaiki standar agar semakin baik,” tegas Muhaimin Iskandar.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan MBG di tengah isu negatif yang beredar, mulai dari dugaan dapur fiktif hingga kasus keracunan di beberapa daerah. Menurutnya, masalah tersebut tidak dapat dijadikan alasan menghentikan program yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya telah memperketat koordinasi dengan seluruh penyedia makanan.

“Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dan higienitas yang ditetapkan. Kasus yang terjadi bukan alasan untuk menghentikan, tetapi menjadi dasar evaluasi menyeluruh,” ujar Dadan Hindayana.

Ia menambahkan, BGN juga melakukan audit rutin pada dapur penyedia makanan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas distribusi makanan sehat dan aman bagi pelajar.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar memastikan lembaganya terlibat aktif dalam pengawasan rantai produksi makanan MBG.

“BPOM mendukung penuh MBG. Semua produk makanan yang masuk ke sekolah dipastikan telah melalui uji keamanan pangan,” pungkas Taruna Ikrar.

Taruna menegaskan tidak ada toleransi terhadap pihak yang mencoba mengabaikan standar produksi. BPOM bahkan menyiapkan langkah tegas berupa penarikan produk hingga sanksi hukum jika terbukti melanggar.

Di sisi legislatif, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyatakan DPR mendukung penuh penguatan regulasi program ini.

“MBG harus dievaluasi, bukan dihentikan. Justru regulasi perlu diperkuat agar pelaksanaan di lapangan semakin terjamin,” tutur Felly Estelita Runtuwene.

Felly menilai, payung hukum yang lebih kokoh akan membuat MBG terhindar dari politisasi dan dapat terus berfokus pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.

Dukungan juga datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah yang menegaskan komitmen parlemen dalam mengawal anggaran program ini.

“Banggar memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Generasi sehat dan produktif adalah investasi bangsa,” tambah Said Abdullah.

Selain itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menyebut pemerintah juga melibatkan unsur masyarakat dalam pemantauan distribusi.

“Transparansi ini penting agar publik percaya bahwa MBG aman, halal, dan bermanfaat,” tutup Nanik S Deyang.

Dengan pengawasan lintas lembaga dan dukungan legislatif, pemerintah optimistis MBG akan terus memberi dampak positif bagi pelajar. Program ini bukan hanya soal makanan gratis, melainkan investasi jangka panjang demi lahirnya generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dirinya meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki prosedur dan pola pengolahan makanan.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BGN saat meninjau langsung Posko Penanganan dugaan keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat.

“Keterangan awal menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” ungkap Dadan.

Dadan juga menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi, salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi MBG,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa BPOM berkomitmen memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak bukan hanya bernilai gizi, tetapi juga terjamin keamanannya.

“Generasi yang sehat dan cerdas. Kami di BPOM akan terus memastikan makanan yang mereka terima tidak hanya bergizi, tapi juga aman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan Indonesia,” tutur Taruna Ikrar.

Disisi lain, Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa PKB melalui Fraksi di DPR akan mengawal agar pelaksanaan MBG berjalan lebih aman dan tepat sasaran.

Cak Imin meminta BGN menuntaskan seluruh masalah program MBG yang bermunculan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang. Karena itu, peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program

“Peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program,” tegas Muhaimin. [-RWA]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan pemerintah belum berencana menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) meski terdapat isu teknis di lapangan. Pemerintah akan mengevaluasi Program MBG di seluruh Indonesia agar masyarakat semakin merasa terjamin dan merasakan manfaat dari program tersebut.

“Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar,” kata Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PKB itu berharap kasus keracunan ini menjadi bahan evaluasi program tersebut ke depan agar masyarakat semakin merasa terjamin manfaat dari MBG itu sendiri.

“Tentu akan ada evaluasi untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang ada sehingga masyarakat akan semakin merasa terjamin manfaatnya,” ucap Cak Imin.

Sementara itu pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak setuju jika Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan buntut temuan kasus keracunan di berbagai wilayah. Said menilai harus ada deteksi yang mendalam dari pemerintah.

“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Said mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini pada makanan yang disajikan. Ia menyoroti proses dan waktu makanan dimasak yang menjadi salah satu faktor keracunan di MBG.

“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena distribusi dan penyajian membutuhkan waktu panjang. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi. Pihaknya tidak sepakat dengan usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan karena ada kasus keracunan. Ashabul menilai tujuan program ini mulia.

“Kalau ada yang bilang program MBG harus dihentikan karena ada kasus keracunan atau menu yang kurang terjaga mutunya, menurut saya itu keliru. Program ini punya tujuan mulia, yakni memastikan masyarakat…,” kata Ashabul kepada wartawan di Jakarta.

“Khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, mendapat makanan sehat dan bergizi. Kalau ada masalah, yang dibenahi adalah sistemnya, bukan programnya dihentikan,” tambahnya.

Selanjutnya, Ashabul memberikan lima saran dalam membenahi masalah tersebut. Pertama, harus memperketat standar kualitas dan pengawasan. Artinya mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, sampai distribusi, semua harus diawasi secara ketat oleh Dinas Kesehatan dan BPOM.

Kemudian, melakukan perbaikan rantai distribusi dan penyimpanan. Sebab, dia menilai banyak kasus terjadi karena makanan basi dalam perjalanan.

“Maka perlu sistem rantai dingin (cold chain) yang terjamin, dan waktu distribusi harus diawasi dengan baik,” ucapnya.

Dia juga menyinggung peningkatan kapasitas penyedia makanan, terutama UMKM atau katering yang terlibat. Menurut dia, perlu pelatihan tentang higienitas, standar gizi, dan keamanan pangan, sehingga kualitasnya seragam di seluruh daerah.

“Lakukan edukasi masyarakat. Orang tua, guru, bahkan siswa, harus paham bagaimana mengenali makanan yang tidak layak konsumsi, sehingga pengawasan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari lingkungan sekitar,” kata dia.

Dia juga mengatakan perlu penegakan hukum yang tegas. Kalau ada penyedia yang lalai sampai menyebabkan keracunan maka harus bertanggung jawab secara hukum.

“Jadi solusinya bukan menghentikan MBG. Justru dengan pembenahan bertahap ini, program bisa lebih kuat, lebih aman, dan benar-benar menjadi instrumen negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan seluruh peralatan, bahan baku, hingga menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terjamin kehalalannya. Pernyataan ini disampaikan untuk membantah isu yang beredar terkait hasil uji laboratorium di Weipu, Cina, yang menyebut wadah makan atau ompreng MBG positif mengandung minyak babi.

“Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, bukan hanya food tray, tetapi juga menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami. Kami menjamin halal,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Rabu (24/9).

Haikal menegaskan, bukan hanya bahan dan peralatan dapur yang dijaga, tetapi juga para pengelola dapur MBG telah mendapatkan pelatihan khusus untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai standar halal sekaligus gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terkonfirmasi. “Mari bangsa Indonesia bersikap dewasa, mempercayakan ini pada program pemerintah, bukan pada media-media. Percayakanlah pada media resmi,” ujarnya.

Selain menjamin aspek halal, Haikal menekankan manfaat luas program MBG. Menurut dia, program tersebut bukan hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga menyejahterakan petani, nelayan, dan peternak lokal. “Berapa banyak petani yang sudah termakmurkan, nelayan yang ikannya kita beli, telur-telur kita borong semua. Program ini untuk menghilangkan stunting dan membuat bangsa Indonesia berkelas di dunia internasional,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana turut meluruskan isu tersebut. Menurut dia, sebagian besar ompreng MBG diproduksi dalam negeri dengan bahan berbasis minyak nabati, sementara yang diimpor sudah dikoordinasikan bersama BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal.

“Artinya dari tumbuhan, dan kami akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan BPJPH agar food tray yang diimpor sudah distempel halal,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, minyak yang disebut dalam isu tersebut bukanlah bahan dasar ompreng, melainkan hanya digunakan dalam proses pencetakan agar logam tidak mudah panas dan rusak, kemudian dibersihkan hingga steril.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah menegaskan program MBG tetap aman, halal, dan terus berjalan demi masa depan generasi emas Indonesia.****

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sempat terjadi insiden di beberapa daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf pemerintah sekaligus menekankan bahwa evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Tentu saja ini bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan pula kesengajaan,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, dua langkah utama segera ditempuh pemerintah. Pertama, memastikan seluruh siswa terdampak mendapat penanganan medis secepat mungkin. Kedua, melaksanakan evaluasi dan mitigasi secara ketat agar standar pelaksanaan program semakin kuat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaganya telah memperkuat pengawasan berlapis, melakukan pelatihan rutin bagi penjamah makanan, serta menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. BGN kini juga memiliki tiga wakil kepala, salah satunya khusus menangani investigasi kasus keracunan. “Kalau ada keracunan, dia akan turun langsung ke lokasi dan mencari penyebabnya. Apakah karena kelalaian petugas atau faktor lain,” kata Dadan.

Selain pengawasan, Dadan mengungkapkan dampak besar program MBG bagi perekonomian rakyat. Hingga kini, MBG telah menciptakan sekitar 600 ribu lapangan kerja, mulai dari pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan baku, hingga petani. “Hanya untuk SPPG saja pekerja yang sudah terserap lebih dari 300 ribu orang. Belum termasuk supplier dan petani yang juga ikut bergerak,” jelasnya.

Dukungan penuh juga datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan pihaknya terus memastikan dapur MBG memenuhi standar mutu dan distribusi makanan ke sekolah berjalan dengan baik. “Ini program prioritas Bapak Presiden, dan kami akan mendukung secara maksimal agar pelayanan MBG semakin berkualitas,” tegas Taruna.

Ia menambahkan, setiap kejadian yang tidak diinginkan justru menjadi pembelajaran berharga untuk memperbaiki standar layanan. “Ada insiden, kita jadikan momentum perbaikan. Standar harus makin ketat agar anak-anak kita tetap sehat dan terlindungi,” ujarnya.

Dengan langkah evaluasi menyeluruh, pemerintah memastikan Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utamanya: menghadirkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.****