Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — TNI dan Polri menegaskan soliditasnya dalam menghadapi beragam narasi sesat yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Aparat keamanan berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dengan mengedepankan ketegasan, profesionalisme, dan pendekatan humanis. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan keamanan dan persatuan bangsa sebagai prioritas utama di tengah dinamika sosial dan politik.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan bahwa hak tersebut harus dijalankan dengan tertib, memperhatikan kepentingan umum, dan menjaga persatuan bangsa.

“Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Namun, ada syarat-syarat di dalamnya. Yaitu harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti aturan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Jenderal Sigit.

Ditambahkan, narasi sesat yang disusupkan dalam bentuk provokasi, hoaks, maupun ujaran kebencian justru dapat merusak semangat demokrasi yang tengah dibangun. Polri bersama TNI hadir untuk memastikan bahwa ruang publik tetap aman dari upaya adu domba.

“Semua langkah yang kami ambil pada akhirnya demi menjaga keamanan masyarakat luas dan melindungi persatuan bangsa,” lanjutnya.

Senada, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran TNI dan Polri di lapangan adalah bukti nyata keseriusan dua institusi tersebut dalam menjaga ketenteraman tanah air. Tujuan utama aparat bukan hanya meredam situasi, tetapi juga memulihkan keamanan secara cepat dan menyeluruh.

“Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan dan potensi gangguan ke Bhabinkamtibmas, polsek, atau polres terdekat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa melibatkan kekerasan atau perusakan. Pemerintah dan legislatif selalu membuka ruang untuk mendengar suara rakyat.

“Insya Allah aspirasi masyarakat akan didengar pemerintah maupun legislatif, dan pasti ditindaklanjuti,” kata Freddy.

Freddy menambahkan, masyarakat tidak perlu cemas berlebihan karena aparat bersama pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama selalu berkolaborasi menjaga keamanan nasional. Menurutnya, stabilitas bangsa akan tetap terjaga selama seluruh elemen saling mendukung dan bekerja sama.

“Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menjaga persatuan bangsa dari ancaman narasi sesat dan provokasi,” imbuhnya.

Soliditas TNI dan Polri dalam menghadang narasi sesat menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat. Melalui langkah tegas, terukur, dan humanis, aparat berupaya memastikan bahwa persatuan bangsa tetap kokoh dan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan cara yang bermartabat.

Jakarta – Negara kembali menegaskan kehadirannya melalui sinergitas TNI dan Polri dalam meredam berbagai aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Komitmen tersebut menjadi bukti nyata bahwa aparat keamanan berdiri di garda terdepan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memastikan aktivitas sosial-ekonomi tetap berjalan normal.

Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah mutlak. Aparat diminta menjalankan langkah penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Namun demikian, tidakada ruang toleransi bagi siapa pun yang merusak stabilitas negara.

“Arahan Presiden merupakan pedoman yang harus dijalankan tanpa pengecualian. Aparat diwajibkan menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan,” ujarnya

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santosa menilai sinergi kedua institusi berhasil meredam eskalasi kekerasan dalam beberapa hari terakhir. tindakan aparat sah selama dilaksanakan sesuai dengan aturan internal kepolisian, merujuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

“Masyarakat, tokoh agama, dan pemuka komunitas agar ikut meredam suasana. Menurutnya, hak menyampaikan pendapat tetap dijamin, tetapi tidak boleh berujung pada perusakan fasilitas publik yang justru merugikan warga,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah menjelaskan sampai saat ini, TNI dan Polri menunjukkan soliditas yang kuat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dengan berbagai langkah nyata di lapangan.

“Sampai saat ini TNI-Polri solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusifitas di masyarakat”, ujarnya.

Kehadiran TNI–Polri dalam mengamankan jalannya kehidupan berbangsa mencerminkan komitmen negara untuk selalu berada di sisi rakyat. Stabilitas keamanan bukan hanya soal penindakan, melainkan juga soal kepercayaan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan bangsa.

Melalui sinergitas ini, TNI–Polri menegaskan bahwa Indonesia akan selalu siap menghadapi segala bentuk ancaman, sekaligus menjaga agar nilai demokrasi dan persatuan bangsa tetap kokoh demi masa depan yang lebih baik

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kondisi keamanan dan ketertiban merupakan fondasi penting dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Tanpa stabilitas, program pemerintah di bidang ekonomi, sosial, maupun politik sulit berjalan secara optimal. Dalam konteks inilah, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat vital. Kedua institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga sebagai simbol solidaritas negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, termasuk provokasi yang dapat memicu aksi anarkis di tengah masyarakat.

Sejak era reformasi, TNI dan Polri telah memperkuat komitmen sinergi melalui berbagai mekanisme koordinasi, latihan bersama, hingga penanganan konflik sosial di lapangan. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa keduanya bukan hanya sekadar dua institusi berbeda dengan tupoksi masing-masing, melainkan pilar utama yang saling melengkapi. TNI yang fokus pada pertahanan negara, serta Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadi kombinasi yang efektif dalam menghadang provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Contoh nyata dari kolaborasi ini terlihat ketika terjadi unjuk rasa besar di berbagai daerah. TNI-Polri hadir bersama, bukan untuk mengekang aspirasi masyarakat, melainkan memastikan jalannya penyampaian pendapat berlangsung damai, tertib, dan tidak berubah menjadi kerusuhan. Dengan koordinasi yang solid, aparat mampu mendeteksi dini potensi provokasi, serta mengambil langkah preventif yang tepat tanpa menimbulkan eskalasi ketegangan.

Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah semakin maraknya provokasi melalui media sosial. Isu-isu sensitif dengan cepat dapat dipelintir oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu perpecahan, bahkan mengarah pada aksi anarkis di dunia nyata. Hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda yang menargetkan emosi publik seringkali menjadi pemicu ketidakstabilan.

Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui Operasi Aman Nusa I yang melibatkan personel gabungan, termasuk Brimob.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, mengatakan seluruh jajaran Polri diwajibkan mengedepankan strategi “cooling system” sebagai langkah utama pencegahan potensi gangguan Kamtibmas. Cooling system ini ibarat radiator pada mesin kendaraan. Jika suhu sosial memanas, maka Polri hadir untuk mendinginkan situasi agar tidak terjadi pemicu konflik.

Nandang menegaskan, operasi ini difokuskan pada langkah preemtif dan preventif ketimbang represif. Polri hadir untuk menjaga situasi tetap kondusif, menutup ruang bagi provokator yang berusaha merusak kedamaian, hingga memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Di sisi lain, patroli siber juga terus digencarkan untuk menangkal hoaks, provokasi, serta ujaran kebencian di media sosial, sementara patroli dialogis dilakukan dengan menyambangi warga secara langsung.

Nandang mengatakan dunia nyata dan dunia maya harus sama-sama kita amankan. Masyarakat tidak boleh resah akibat isu palsu atau ajakan yang bisa memecah belah. Karena itu, peran Krimsus dan Humas sangat penting memperkuat lini pengamanan.

TNI dan Polri tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat adalah kunci dalam menghadang provokasi dan menjaga ketertiban umum. Masyarakat dapat berperan dengan cara sederhana, seperti tidak mudah terpancing isu, melaporkan potensi gangguan kepada aparat, hingga aktif membangun komunikasi lintas kelompok untuk memperkuat persatuan.

Nandang mengatakan bahwa keberhasilan operasi ini tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga kedamaian, menyebarkan informasi positif, dan memperkuat komunikasi. Polri tidak bisa bekerja sendiri, karena keamanan adalah tanggung jawab bersama.

Dengan Operasi Aman Nusa I, Polda Sumsel menargetkan terciptanya situasi sosial yang tenang, terkendali, dan bebas dari konflik, baik secara fisik maupun digital. Ini adalah wujud nyata bahwa Polri hadir tidak hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan pendekatan profesional, humanis, dan preventif.

Kegiatan Patroli Gabungan Operasi Aman Nusa I dilaksanakan di berbagai daerah. Patroli gabungan ini menyasar kawasan keramaian, pusat aktivitas masyarakat, serta jalur lalu lintas utama. Kegiatan tersebut bertujuan mencegah terjadinya aksi provokasi, penyebaran ujaran kebencian, dan potensi gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu situasi aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Selain patroli, petugas juga berdialog dengan warga dan menyampaikan imbauan agar bijak menggunakan media sosial, menjaga kerukunan, serta menolak segala bentuk provokasi maupun ujaran kebencian. Warga pun diminta segera melapor kepada pihak kepolisian atau Call Center 110 jika menemukan hal mencurigakan.

Membangun kepercayaan timbal balik antara aparat dan masyarakat itu sangat penting. Ketika warga yakin bahwa TNI-Polri bekerja untuk kepentingan bersama, maka partisipasi publik dalam menjaga keamanan akan tumbuh secara alami. Kolaborasi ini pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih damai, kondusif, dan produktif.

Soliditas TNI dan Polri dalam menghadang provokasi dan memastikan ketertiban umum bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan nyata bangsa. Di tengah dinamika sosial, politik, dan digital yang semakin kompleks, sinergi kedua institusi ini menjadi benteng terakhir stabilitas negara. Dengan kerja sama yang erat, pendekatan humanis, serta dukungan penuh masyarakat, provokasi yang berpotensi memicu anarkisme dapat dicegah sejak dini.

Stabilitas yang terjaga akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk terus melangkah maju, mewujudkan cita-cita pembangunan, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. TNI-Polri yang bersatu bukan hanya simbol keamanan, melainkan juga wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh rakyatnya.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Anggara Hidayat )*

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, stabilitas keamanan merupakan pondasi penting yang menentukan kelangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta keharmonisan sosial. Di tengah dinamika demokrasi yang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa, ancaman gangguan keamanan kerap muncul dari kelompok-kelompok perusuh yang mencoba menunggangi momentum tersebut untuk menciptakan kekacauan. Dalam konteks inilah, TNI dan Polri hadir sebagai garda terdepan, menunjukkan kekompakan dan sinergitas yang kuat dalam menutup ruang gerak perusuh sehingga aspirasi rakyat tetap dapat tersampaikan tanpa harus terdistorsi oleh tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak.

Kehadiran TNI dan Polri dalam mengawal jalannya aksi demonstrasi bukan semata-mata sebagai kekuatan yang menakutkan, melainkan sebagai penjamin keamanan yang memastikan proses penyampaian pendapat berjalan damai dan tertib. Kompaknya kedua institusi ini terlihat dari strategi pengamanan yang terukur, mulai dari penyebaran personel, koordinasi lapangan, hingga pemetaan titik rawan yang berpotensi dimanfaatkan kelompok provokator.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri dan TNI akan terus bersama menjaga keamanan warga. Serta, tugas untuk mendalami peristiwa yang terjadi mulai dari fakta-fakta yang akan dilengkapi. Sinergitas ini menjadi wujud nyata bahwa negara selalu hadir melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan memastikan kebenaran terungkap demi terciptanya keadilan serta kepercayaan publik yang lebih kuat.

Upaya TNI dan Polri menutup ruang gerak perusuh adalah bentuk nyata pengendalian keamanan yang cerdas. Tidak ada lagi toleransi terhadap tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas publik, pembakaran, hingga provokasi kekerasan yang hanya mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Sebab, tindakan-tindakan tersebut bukan bagian dari penyampaian aspirasi, melainkan sabotase yang mengorbankan ketenangan masyarakat. Ketika TNI dan Polri hadir secara kompak, peluang kelompok perusuh untuk menciptakan instabilitas dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain itu, sinergitas TNI dan Polri dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang berpotensi ricuh memberikan gambaran bahwa negara tidak pernah lengah terhadap ancaman keamanan. Dengan kehadiran mereka yang solid, ruang gerak para perusuh semakin sempit karena setiap celah telah dipetakan melalui intelijen, teknologi pemantauan, hingga kesiapan pasukan di lapangan. Langkah ini bukan saja menekan angka kericuhan, melainkan juga menjadi pesan kuat kepada siapa pun yang berencana membuat kekacauan bahwa negara selalu siap mengantisipasi. Pesan ketegasan ini penting agar publik tidak kehilangan rasa aman, dan sebaliknya menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pertahanan dan keamanan.

Tentu, kekompakan TNI dan Polri tidak hanya berorientasi pada aspek represif. Justru yang lebih utama adalah pendekatan humanis yang dijalankan, seperti dialog, komunikasi persuasif, hingga pendekatan kultural kepada masyarakat. Dengan cara ini, para demonstran tetap merasa dihargai sebagai warga negara yang sah menyuarakan pendapat, sementara kelompok perusuh yang mencoba menimbulkan provokasi dapat dipisahkan dari massa aksi yang damai. Inilah seni pengelolaan keamanan modern yang tidak lagi sekadar mengandalkan kekuatan fisik, melainkan juga kecerdasan sosial dan empati.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan kerja sama antara TNI dan Polri tidak hanya sebatas simbolik, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan. Termasuk, patroli gabungan skala besar guna memulihkan situasi keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polri dan TNI tengah berkonsentrasi penuh untuk pemulihan keamanan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, Polri mengimbau seluruh masyarakat agar bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Menurutnya, peran jurnalis dan media sangat penting sebagai penyampai informasi yang kredibel.

Keberhasilan TNI dan Polri dalam menutup ruang gerak perusuh saat unjuk rasa juga berdampak positif terhadap citra Indonesia di mata dunia. Negara ini menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, di mana kebebasan berpendapat tetap dijamin namun tetap dalam koridor hukum. Investor, wisatawan, maupun mitra internasional akan lebih percaya terhadap stabilitas Indonesia ketika melihat aparat keamanan bekerja profesional dan kompak. Hal ini secara tidak langsung turut mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, menutup ruang gerak perusuh bukanlah semata soal menjaga ketertiban, tetapi juga menjaga martabat demokrasi itu sendiri. Unjuk rasa yang berjalan damai adalah wajah ideal dari kebebasan berpendapat, sementara anarkisme hanya merusak tatanan dan menimbulkan luka sosial. Dengan TNI dan Polri yang kompak, bangsa ini memiliki fondasi kokoh untuk memastikan bahwa setiap aspirasi rakyat dapat disampaikan secara elegan tanpa harus ternodai oleh ulah segelintir provokator. Inilah peran strategis aparat keamanan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dari sinilah rasa aman, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan berbangsa dapat terus terjaga.

Dengan demikian, narasi besar yang harus terus digaungkan adalah bahwa TNI dan Polri bukanlah penghalang aspirasi, melainkan penjaga agar aspirasi itu murni dan tidak dipelintir oleh kepentingan destruktif. Kekompakan mereka dalam menutup ruang gerak perusuh adalah bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih matang, di mana kebebasan berjalan beriringan dengan tanggung jawab, dan keamanan berdampingan dengan kemajuan.

)* Pengamat Pertahanan

Jakarta — Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini dinilai bukan hanya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pihaknya menetapkan empat program besar sebagai prioritas swasembada pangan untuk masyarakat. Pertama, program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri pertanian. Ketiga, program pendidikan dan pelatihan pompanisasi. Keempat, program pendukung manajemen.

“Dengan empat pilar program ini, kita optimistis swasembada pangan bisa lebih kokoh,” kata Amran.

Salah satu program utama adalah peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan hasil komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, serta perkebunan unggulan seperti kopi, kakao, dan kelapa.

“Kami juga menargetkan daging sapi dan kerbau sebesar 514 ribu ton serta daging ayam 4,3 juta ton. Semua target ini untuk mengurangi ketergantungan impor yang selama ini masih tinggi,” jelas Amran.

Amran juga menambahkan, sektor peternakan juga mendapat porsi anggaran signifikan agar Indonesia bisa memperkuat kemandirian protein hewani.

Kementan juga mendorong hilirisasi pertanian. Menurut Amran, langkah ini penting untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Hilirisasi komoditas strategis adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat perekonomian nasional,” katanya.

Sementara itu, Senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, memberikan apresiasi tinggi terhadap progres dan kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sektor pertanian. Menurut Teras, langkah-langkah yang diambil saat ini sesuai dengan upaya penguatan kedaulatan pangan.

“Saya memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Saya melihat ada kemajuan yang signifikan dalam hal kedaulatan pangan,” ujar Agustin Terang.

Agustin menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam mendata dan memetakan daerah-daerah yang mengalami surplus dan defisit produksi pangan.

“Kita perlu kebijakan yang berkelanjutan dalam memetakan wilayah-wilayah yang memiliki surplus atau defisit produksi pangan. Ini merupakan hal penting, terutama menjelang hari raya,” katanya.

Dengan kebijakan berkelanjutan ini, pemerintah optimis bahwa swasembada pangan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di masa depan.****

Jakarta, – Pemerintah mempercepat program revitalisasi jaringan irigasi sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden 2025 yang menekankan perbaikan infrastruktur pertanian sebagai fondasi menuju swasembada pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi primer, sekunder, dan tersier di berbagai wilayah. Program ini menargetkan lebih dari dua juta hektare lahan produktif.

“Revitalisasi ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan jaminan bagi petani agar suplai air lebih terjamin sehingga produktivitas meningkat dan swasembada pangan dapat tercapai,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat urgensi langkah ini. Pada Mei 2025, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare dengan produksi 4,98 juta ton GKG, setara 2,87 juta ton beras untuk konsumsi. Pemerintah juga menugaskan Perum Bulog untuk menggandakan serapan beras domestik menjadi 3 juta ton sepanjang 2025, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stok beras sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan juga pentingnya keberlanjutan program ini sebagai prioritas nasional. “Pangan adalah urusan hidup mati bangsa. Revitalisasi irigasi menjadi kunci agar air tersedia, petani terlindungi, dan hasil panen bisa terserap dengan baik,” tegasnya.

Selain memperkuat ketahanan pangan, revitalisasi irigasi juga diproyeksikan membawa dampak ekonomi yang signifikan. Perbaikan jaringan air pertanian diperkirakan mendorong aktivitas produksi di pedesaan, membuka lapangan kerja baru, dan menjaga inflasi pangan tetap terkendali di tengah dinamika perubahan iklim.

Dengan kombinasi strategi teknis, dukungan kebijakan, dan partisipasi petani, pemerintah optimistis target swasembada pangan 2025 dapat terwujud. Revitalisasi irigasi diyakini bukan hanya menjamin ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.***

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan tak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani.

Selama ini, pemahaman kebanyakan masyarakat umum mengenai swasembada pangan baru sebatas stok persediaan makanan yang cukup. Padahal lebih dari itu, swasembada pangan juga mencakup kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang baik.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Rio Johan Putra berpendapat, bahwa swasembada pangan bukan sekedar program teknis. Persoalan pangan adalah inti dari kemerdekaan dan keberlangsungan hidup bangsa di tengah tantangan global.

Ia menilai, Presiden Prabowo sudah menempatkan kepentingan pangan sebagai prioritas karena merupakan hak dasar sekaligus fondasi kedaulatan nasional. Seperti peribahasa “sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui”, kebermanfaatan swasembada pangan pun dapat dirasakan segala penjuru, termasuk petani.

Swasembada pangan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian yang didukung oleh berbagai upaya seperti penggunaan teknologi pertanian yang tepat, pengelolaan lahan dan air yang efisien, penyediaan akses modal dan teknologi, serta penguatan infrastruktur pertanian.

Peningkatan produksi yang meningkat pada akhirnya akan memperkuat nilai tukar petani dan kesejahteraan mereka. Pada bulan Agustus lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan nilai tukar petani (NTP) yang mencapai 123,57 atau naik 0,76% dibanding Juli 2025 yang sebesar 122,64. Bahkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut naik pesat karena per Agustus 2024 nilainya sebesar 119,85.

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengungkapkan, peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau lt naik sebesar 0,84%, sementara indeks harga yang dibayarkan petani atau lb naik sebesar 0,08%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani disumbang oleh komoditas gabah, kelapa sawit, jagung, serta bawang putih. Total angka lt pada Agustus 2025 sebesar 153,95. Sementara itu, lanjut Pudji, indeks harga yang dibayar petani sebesar 124,58 disumbang oleh komoditas bawang merah, beras, ketimun, dan sigaret kretek mesin.

BPS sendiri mendefinisikan nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Selain itu, berdasarkan subsektornya, NTP yang mengalami kenaikan paling tinggi ialah tanaman pangan dengan kenaikan sebesar 2,4% dari 110,99 per Juli 2025 menjadi 113,65 per Agustus 2025. Sebagai contoh, kenaikan NTP pada subsektor tanaman pangan dirasakan di Sulawesi Barat.

Stastisi Ahli Madya sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Statistik Distribusi Provinsi Sulawesi Barat, Eka Khaerandy Oktafianto mengungkapkan, NTP subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani. Menurutnya, angka kenaikan tersebut merupakan sinyal positif bagi petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Eka mengamini bahwa manfaat dari berbagai program pemerintah turut dirasakan di tengah masyarakat. Kebijakan seperti dukungan terhadap sektor pertanian dan pengendalian harga dinilainya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

Mulai membuahkan hasil, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat dan memastikan keberlanjutan program swasembada pangan dengan menaikkan anggaran Kementerian Pertanian di 2026 menjadi Rp 40 triliun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan produksi padi hingga komoditas strategis lainnya. Mentan pun menjelaskan, pada 2026, Kementan berfokus pada empat program yang meliputi: pertama, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;, kedua, program nilai tambah dan daya saing industri pertanian; ketiga, program pendidikan dan pelatihan pompanisasi; dan keempat, program pendukungan manajemen.

Dengan berpatokan pada empat program tersebut, maka rancangan program prioritas Kementan pada 2026 di antaranya: pertama, peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk daging, telur dan susu sapi; kedua, cetak sawah dan optimalisasi lahan; ketiga, penyediaan air untuk pertanian, penyiapan benih unggul, alat mesin pertanian dan pupuk bersubsidi; keempat, penyuluhan dan regenerasi petani serta hilirisasi komoditas pertanian.

Mentan menegaskan bahwa Kementan berkomitmen menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis. Pada tahun 2026, Kementan menargetkan produksi komoditas utama meliputi produksi beras 33,8juta ton, jagung 22,7juta ton, kedelai 343ribu ton, aneka cabai 3juta ton, bawang merah 2juta ton, kopi 786ribu ton, kakao 633ribu ton, kelapa 2,89juta ton, daging sapi dan kerbau 514ribu ton, dan daging ayam 4,3juta ton.

Dengan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sektor pertanian di tahun 2026 dan target produksi yang ditetapkan oleh Kementan, sudah seharusnya petani dan para pelaku di sektor pertanian lainnya optimistis kesejahteraan petani akan semakin baik di tahun-tahun yang akan datang.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi Pertanian

Oleh : Ricky Rinaldi

Indonesia sedang menorehkan sejarah baru dalam sektor pertanian. Modernisasi yang dijalankan pemerintah bukan hanya mempercepat tercapainya swasembada pangan, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data, fakta, dan pernyataan para pemimpin menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar janji, melainkan capaian nyata yang dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan pertanian sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan. Kementerian Pertanian bergerak cepat dengan menghadirkan kebijakan modernisasi yang menyentuh seluruh lini: penyediaan pupuk dan benih unggul, mekanisasi lewat alat mesin pertanian (alsintan), digitalisasi distribusi, hingga penguatan cadangan pangan nasional. Semua langkah ini berbuah hasil nyata, terbukti dari surplus beras nasional dan meningkatnya kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pidatonya menyampaikan optimisme penuh terhadap keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa proyeksi produksi padi menunjukkan surplus sekitar 4,86 juta ton, sementara cadangan beras di Bulog mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menandai titik balik penting: Indonesia kini benar-benar bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor.

Lebih jauh, Amran menyampaikan bahwa kesejahteraan petani ikut meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang menembus angka 122 persen. Angka ini jauh melampaui target 110 persen, membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi nyata bagi para petani. Menurutnya, pencapaian ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir di tengah petani dengan langkah konkret, bukan sekadar retorika.

Di tingkat daerah, komitmen untuk memodernisasi pertanian juga semakin nyata. Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menegaskan bahwa modernisasi menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani di wilayahnya. Melalui penerapan sistem intensifikasi IP-300, petani kini dapat melakukan panen hingga tiga kali setahun, meningkat dari pola lama yang hanya dua kali. Dengan begitu, produktivitas dan pendapatan petani naik signifikan dalam waktu singkat.

Syaharuddin juga menekankan pentingnya dukungan alsintan modern seperti combine harvester. Mesin panen ini mampu meningkatkan efisiensi panen, menekan biaya tenaga kerja, sekaligus memperbesar kapasitas hasil. Kehadiran alsintan, yang difasilitasi melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta, memberi akses lebih luas bagi petani untuk menggunakan teknologi yang sebelumnya sulit dijangkau. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha membuka jalan bagi modernisasi pertanian di tingkat lokal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kombinasi pernyataan dari Menteri Pertanian dan Bupati Sidrap memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang konsisten. Di tingkat pusat, swasembada pangan dijadikan agenda strategis nasional yang berpengaruh besar terhadap kemandirian bangsa. Di tingkat daerah, modernisasi diwujudkan secara konkret melalui implementasi teknologi dan inovasi di lapangan. Keduanya saling melengkapi, menegaskan bahwa modernisasi pertanian adalah gerakan kolektif yang dirancang untuk memastikan hasil nyata bagi bangsa.

Dari sisi makro, keberhasilan sektor pertanian memberi dampak besar bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 13 persen dengan pertumbuhan mencapai dua digit. Angka ini menegaskan peran vital pertanian sebagai penopang utama ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. Ketika banyak negara menghadapi inflasi pangan, Indonesia justru tampil lebih percaya diri dengan cadangan pangan melimpah.

Dampak positif modernisasi juga dirasakan di tingkat mikro. Petani kini bisa bekerja dengan lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan memperoleh hasil panen yang lebih baik. Dengan harga gabah yang terjamin dan akses teknologi yang semakin terbuka, pendapatan petani meningkat. Peningkatan daya beli ini pada gilirannya memperkuat ekonomi perdesaan yang menjadi basis produksi pangan nasional.

Tentu, perjalanan menuju swasembada tidak bebas tantangan. Perubahan iklim dan keterbatasan lahan tetap menjadi ancaman serius. Namun, pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan program adaptasi iklim, distribusi teknologi yang merata, serta mendorong lahirnya petani muda berbasis teknologi digital. Dengan demikian, modernisasi bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk menjamin kemandirian pangan Indonesia.

Regenerasi petani muda juga menjadi perhatian khusus. Modernisasi membuat dunia pertanian semakin menarik bagi generasi milenial dan Gen-Z. Kehadiran aplikasi pertanian, pemanfaatan big data, dan penggunaan alsintan canggih menjadikan pertanian sebagai sektor modern yang menjanjikan. Pemerintah mendorong generasi muda untuk terjun langsung, agar sektor pertanian tidak hanya kuat hari ini, tetapi juga berkelanjutan di masa depan.

Pernyataan Amran dan Syaharuddin menegaskan bahwa pemerintah serius mendorong swasembada pangan dengan langkah nyata. Amran menekankan keunggulan pada skala nasional: surplus beras, stok Bulog melimpah, dan NTP meningkat. Sementara Syaharuddin menunjukkan bagaimana modernisasi di tingkat daerah benar-benar meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Dua perspektif ini saling menguatkan, memperlihatkan bahwa strategi pemerintah berjalan efektif dari pusat hingga daerah.

Keberhasilan modernisasi pertanian seharusnya menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kini semakin dekat dengan kemandirian pangan yang selama ini diidamkan. Peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusi pertanian terhadap ekonomi nasional menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah berjalan di jalur yang tepat. Dengan sinergi yang terus diperkuat, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan pangan dunia.

Modernisasi pertanian adalah jawaban atas tantangan zaman. Di bawah komando pemerintah saat ini, langkah besar menuju swasembada pangan sudah terwujud. Capaian tersebut bukan hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia sedang menapaki jalan kemandirian, dan pertanian modern adalah pondasi utamanya.

*)Pengamat Isu Strategis

Pemerintah terus memfokuskan upaya peningkatan literasi digital sebagai langkah pencegahan maraknya judi daring di Indonesia. Keseriusan itu ditunjukkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga, dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan kesadaran publik.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menekankan bahwa posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat wilayah ini rentan menjadi pintu masuk judi daring lintas negara.

“Ancaman judi daring tidak hanya mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi masyarakat,” ujarnya

Syaiful menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga kepala daerah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 66.097 orang dari total 2,18 juta penduduk Kepri diduga terlibat dalam judi daring. Selain itu, pemadanan data dengan Kementerian Sosial menunjukkan 2.377 Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial ikut terlibat dengan total transaksi mencapai Rp8,31 miliar.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pemberantasan judi daring adalah praktik penggunaan aplikasi VPN oleh pelaku, yang membuat Kementerian Komunikasi dan Digital kesulitan memblokir situs.

“Literasi digital menjadi salah satu kunci dalam pemberantasan judi daring, bukan hanya soal kemampuan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terjerumus rayuan judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kami optimistis dapat menekan laju perjudian daring di Indonesia,” kata Syaiful.

Dukungan serupa datang dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Ia menegaskan komitmennya mencegah judi daring di daerahnya dengan melacak ASN yang terindikasi terlibat, menggandeng OJK dan Bank Indonesia dalam pembinaan, serta mengintensifkan sosialisasi melalui media sosial.

“Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program prioritas Presiden benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kita perlu memperkuat literasi digital sebagai benteng dalam menghadapi ancaman judi daring, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri,” ujar Ansar.

Upaya peningkatan literasi juga dilakukan di kalangan mahasiswa. Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S Hidayat, menyebut mahasiswa sangat rentan terpapar praktik judi maupun pinjaman daring.

“Kami memberikan literasi keuangan, termasuk cara mengelolanya untuk mencegah risiko seperti judi online, kemudian pinjaman online ilegal,” ujarnya

Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang, Dr Misbahul Munir, menilai kegiatan itu penting karena mahasiswa mendapatkan pemahaman langsung dari praktisi.

“Kehadiran LPS memungkinkan mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik di lapangan,” ujarnya.

Ia berharap program tersebut dapat berlanjut agar literasi keuangan semakin mengakar.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pendidikan, penguatan literasi digital dan keuangan diyakini menjadi langkah strategis dalam menutup celah penyebaran judi daring di Indonesia.

Oleh : Astrid Widia)*

Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memblokir rekening bantuan sosial yang terbukti digunakan untuk aktivitas judi daring. Langkah ini tidak hanya menjadi sinyal keras terhadap penyalahgunaan dana negara, tetapi juga ajakan moral kepada seluruh penerima bansos agar menyadari kembali tujuan utama bantuan, yakni melindungi keluarga miskin dari jeratan kemiskinan dan memastikan keberlangsungan hidup mereka. Dalam kondisi di mana negara berusaha keras mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, setiap tindakan penyimpangan tidak bisa ditoleransi.

Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini sedang melakukan validasi menyeluruh terhadap data penerima bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi jumlah bantuan secara nasional. Yang dilakukan adalah pengalihan bantuan kepada masyarakat yang lebih berhak setelah ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan.

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan menunjukkan bahwa sekitar enam ratus ribu penerima bansos diduga terlibat dalam aktivitas judi daring. Fakta ini jelas mengejutkan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebagian penerima bisa dengan mudah menyalahgunakan dana yang seharusnya menopang kebutuhan pokok.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap dua belas juta data penerima bansos. Dari jumlah tersebut, sekitar dua juta penerima dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pengecekan bersama PPATK dan perbankan, lebih dari tiga ratus ribu penerima telah dihentikan pencairannya. Ia menekankan bahwa proses validasi tidak akan berhenti pada angka itu, tetapi terus diperbarui agar bansos benar-benar tepat sasaran.

Lebih jauh, Gus Ipul menyatakan bahwa penerima yang terindikasi judi daring masih memiliki peluang untuk mendapatkan kembali haknya, dengan catatan mereka melewati pendataan ulang dan verifikasi ketat. Pemerintah memberi ruang bagi mereka yang terbukti benar-benar membutuhkan bantuan karena tidak menutup kemungkinan ada penerima yang hanya menjadi korban atau dimanfaatkan pihak lain.

Ia memastikan pula bahwa bantuan yang dihentikan tidak berkurang nilainya, melainkan dialihkan kepada masyarakat dalam kategori desil satu dan desil dua, yaitu kelompok paling rentan secara ekonomi. Dengan begitu, tidak ada hak masyarakat miskin yang hilang, hanya berpindah kepada mereka yang lebih layak.

Kebijakan tegas ini tidak hanya berjalan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bangka, melalui Kepala Dinsos Baharudin Bafa, menegaskan bahwa pihaknya menghentikan penyaluran bansos kepada lima warga Sungailiat yang diduga menggunakan dana Program Keluarga Harapan untuk judi daring. Menurut Baharudin Bafa, langkah pemblokiran rekening penerima merupakan punishment yang harus dipahami sebagai pesan keras agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, yaitu meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.

Meski begitu, Baharudin Bafa tetap membuka ruang reaktivasi dengan syarat penerima menunjukkan komitmen yang nyata untuk berhenti dari praktik judi daring. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk pembelajaran agar penerima memahami bahwa bansos tidak bisa diperlakukan sebagai dana bebas pakai. Lima warga yang terindikasi memang berasal dari Kecamatan Sungailiat, tetapi ia menegaskan tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga ditemukan di tujuh kecamatan lain di Kabupaten Bangka. Ia mengingatkan bahwa PPATK memiliki kewenangan menelusuri arus uang, sehingga persoalan ini bukanlah main-main.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Malang. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengungkapkan bahwa sekitar empat ribu warga telah dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Donny menjelaskan bahwa data empat ribu warga tersebut sudah dihentikan oleh Kementerian Sosial, meski belum dipastikan apakah semuanya termasuk yang terindikasi judi daring. Ia menekankan bahwa proses verifikasi ulang masih berjalan untuk memastikan bansos tepat sasaran.

Donny menambahkan bahwa kemungkinan besar sebagian dari penerima yang dicoret berasal dari kesalahan kategorisasi, misalnya warga yang tergolong mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Ia menyebutkan bahwa data bansos diambil dari berbagai sumber, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, registrasi sosial ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oleh karena itu, sinkronisasi data menjadi hal yang mutlak agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewat.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak masuk daftar masih bisa mengajukan ulang melalui situs resmi Kemensos atau melalui petugas PKH di lapangan. Donny menekankan pentingnya musyawarah kelurahan untuk perbaikan data dan ground checking sebagai langkah memastikan keakuratan penerima manfaat.

Melihat rentetan kasus di berbagai daerah, jelas terlihat bahwa kebijakan pemblokiran rekening bansos yang digunakan untuk judi daring merupakan strategi nasional yang harus didukung. Negara tidak boleh kalah dengan praktik penyalahgunaan bantuan, apalagi ketika menyangkut uang rakyat yang ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin.

Namun, ketegasan pemerintah juga harus diimbangi dengan edukasi dan pendampingan. Penerima bansos perlu diberi pemahaman bahwa bantuan ini adalah tanggung jawab bersama dalam keluarga dan masyarakat. Judi daring tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memutus kesempatan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemerintah sudah menunjukkan ketegasan dengan memblokir rekening yang disalahgunakan, kini giliran masyarakat yang harus berkomitmen menjaga amanah tersebut. Bansos bukanlah dana konsumtif, melainkan harapan negara untuk membangun ketahanan keluarga dan memperkuat keadilan sosial di tengah bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara