Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan pendidikan berasrama yang terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan anak-anak prasejahtera mendapatkan hak pendidikan yang setara dan bermutu.

“Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan berkualitas,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo yang dinilai berjalan efektif dan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pengelola sekolah.

Dalam rangka memastikan program berjalan sesuai harapan, Kementerian Sosial secara rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan keterpaduan Sekolah Rakyat dengan berbagai skema bantuan sosial yang telah ada.

“Kunjungan itu untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan efektif dan terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya,” kata Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Kunjungan itu sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berasrama yang gratis dan berkualitas bagi anak-anak prasejahtera,” ujarnya.

Saifullah Yusuf juga mengapresiasi suasana pembelajaran yang tercipta di Sekolah Rakyat Probolinggo. Interaksi yang baik antara kepala sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik dinilai menjadi indikator positif keberhasilan program tersebut.

“Hari ini, kami bisa melihat bagaimana kepala sekolah, tenaga pendidik, dan para siswa berinteraksi dengan sangat baik. Itu tentu tidak lepas dari dukungan wali kota dan seluruh jajaran. Hasilnya menunjukkan kerja sama yang solid,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai alat negara untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Pendidikan anak, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan orang tua agar dampaknya berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat ini alat negara untuk memutus kemiskinan. Anak-anak yang lulus harus jelas arahnya, tidak jatuh miskin kembali. Itu yang sedang kita siapkan bersama,” ujar Agus Jabo.***

JAKARTA – Sebanyak 637 siswa Sekolah Rakyat (SR) dari Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan mengikuti pembelajaran literasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) selama dua hari. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menghadirkan pengalaman belajar di ruang publik yang inklusif, setara, dan bermakna, sekaligus memperkuat budaya literasi di kalangan peserta didik.

Pembelajaran di Perpusnas tersebut dirancang untuk menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam mengakses pengetahuan. Melalui kunjungan edukasi ini, siswa diperkenalkan pada Perpusnas sebagai ruang belajar terbuka yang mendukung pengembangan karakter, kemandirian, serta rasa ingin tahu. Selain itu, wawasan kebangsaan dan pemahaman terhadap keragaman budaya Nusantara maupun dunia juga diperluas melalui koleksi dan pameran yang tersedia.

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto mengatakan Perpusnas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai ruang kreativitas, inklusi sosial, dan kolaborasi.

“Berbagai program pendukung telah disiapkan, mulai dari pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi guru, pembinaan perpustakaan sekolah, hingga penyediaan fasilitas dan bahan bacaan,” kata Suharyanto di Jakarta.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sekaligus Sekretaris II Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, menyampaikan bahwa kunjungan ke Perpusnas merupakan bagian dari misi Sekolah Rakyat dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan dan setara.

“Kehadiran siswa di Perpusnas dipandang bukan sekadar kunjungan, melainkan upaya menumbuhkan semangat belajar, rasa ingin tahu, serta keberanian anak-anak dalam menjelajahi pengetahuan melalui pengalaman langsung,” ujarnya.

Pembelajaran inklusif menjadi agenda akhir pekan bagi 358 siswa SR. Melalui pembelajaran langsung di ruang literasi nasional, siswa diajak mengembangkan minat baca, memperluas wawasan, serta merasakan proses belajar di luar ruang kelas yang tetap bermakna. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kunjungan dua hari dengan total peserta 637 siswa.

Pengalaman belajar tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Farisky Maulana Iman, siswa kelas X SRMA 33 Kota Tangerang Selatan, mengungkapkan ketertarikannya pada suasana Perpusnas yang nyaman serta koleksi bacaan yang beragam, khususnya buku filsafat Islam dan jurnalistik. Kesan serupa disampaikan Zahwa Anindita Fauzi, siswi kelas VII SRMP 6 Jakarta Timur, yang merasakan peningkatan minat baca setelah menikmati fasilitas dan suasana ruang baca.

Dari sisi pendamping, Kepala Perpustakaan K.H. Dewantara SRMA 10 Jakarta Selatan, Listiati Khoiriyah, menilai kunjungan ini memiliki makna penting dalam mendorong pembelajaran inklusif, terutama terkait pengenalan keragaman budaya. Selain itu, berbagai pelatihan dan fasilitas dari Perpusnas dinilai memberikan inspirasi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah, mulai dari katalogisasi hingga pemanfaatan aplikasi Integrated Library System Lite (INLISLite).

Kegiatan kunjungan edukasi ini diakhiri dengan sesi reviu pembelajaran dan kuis interaktif. Melalui pendekatan yang komunikatif dan menyenangkan, siswa diajak merefleksikan pengalaman belajar sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya literasi sebagai bagian dari pembelajaran inklusif.

(*/rls)

Oleh : Gavin Asadit )*

Upaya menumbuhkan budaya literasi dan memperkuat wawasan kebangsaan terus dilakukan melalui pendekatan edukatif yang inklusif. Salah satunya terlihat dari kegiatan edukasi yang diikuti ratusan siswa Sekolah Rakyat di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada pertengahan Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperluas akses pengetahuan bagi anak-anak dari kelompok masyarakat rentan sekaligus menanamkan nilai kebangsaan sejak usia dini.

Sebanyak 637 siswa Sekolah Rakyat dari wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung selama dua hari. Para siswa diajak mengenal fungsi perpustakaan modern, memanfaatkan koleksi bacaan yang beragam, serta mengikuti sesi membaca terpandu dan pengenalan literasi informasi. Lingkungan perpustakaan yang ramah anak dan kaya sumber belajar dinilai mampu mendorong rasa ingin tahu serta ketertarikan siswa terhadap aktivitas membaca.

Kegiatan edukasi tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar, tetapi juga memperluas perspektif kebangsaan para siswa. Melalui pengenalan koleksi nusantara, buku sejarah, serta literatur yang menggambarkan keragaman budaya Indonesia, siswa diperkenalkan pada nilai persatuan, toleransi, dan identitas nasional. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pendidikan karakter melalui jalur nonformal.

Perpusnas menegaskan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto, menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis sebagai ruang belajar terbuka, pusat kreativitas, dan sarana inklusi sosial. Ia menilai bahwa perpustakaan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber bacaan berkualitas.

Menurut Suharyanto, Perpusnas secara aktif memberikan dukungan kepada Sekolah Rakyat melalui pelatihan pengelolaan perpustakaan bagi tenaga pendidik, pendampingan pengembangan koleksi, serta penyediaan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga disampaikan oleh Sekretaris II Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat yang juga Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Herman Koswara. Ia memandang kunjungan edukatif ke Perpusnas sebagai bentuk pembelajaran kontekstual yang penting bagi siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, pengalaman belajar langsung di luar kelas dapat menumbuhkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi belajar, serta memperluas cakrawala berpikir anak-anak.

Herman menilai bahwa interaksi langsung dengan sumber pengetahuan, seperti buku dan ruang baca yang representatif, dapat membantu siswa melihat pendidikan sebagai proses yang menyenangkan dan bermakna. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memastikan bahwa anak-anak dari latar belakang kurang beruntung tetap mendapatkan hak yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Secara nasional, Perpusnas mencatat kemajuan signifikan dalam penguatan infrastruktur literasi sepanjang 2024 hingga 2025. Hingga akhir 2025, pembangunan lokus perpustakaan di lingkungan Sekolah Rakyat telah mencapai sekitar 100 lokasi, dengan total 224 unit perpustakaan yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan nonfisik berupa koleksi bacaan serta teknologi informasi terus disalurkan untuk memperkuat layanan perpustakaan sekolah.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, dalam berbagai forum resmi menekankan bahwa perpustakaan merupakan salah satu indikator martabat bangsa. Ia memandang perpustakaan sebagai ruang publik yang memungkinkan masyarakat mengembangkan nalar kritis, kreativitas, dan kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, transformasi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat dinilai sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan global dan era digital.

Dampak kegiatan edukasi ini mulai terlihat dari respons siswa dan guru pendamping. Sejumlah siswa menunjukkan ketertarikan terhadap jenis bacaan yang sebelumnya jarang mereka akses, seperti buku sejarah nasional, cerita rakyat daerah, dan literatur sains populer. Guru pendamping juga mencatat meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan kegiatan membaca setelah mengikuti program di Perpusnas.

Perpusnas turut mendorong pemanfaatan layanan digital untuk memperluas jangkauan literasi. Melalui platform seperti iPusnas dan sistem katalog digital, siswa dan guru dapat mengakses koleksi bacaan secara daring. Program literasi digital ini dinilai relevan untuk menjembatani kesenjangan akses informasi sekaligus menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi.

Ke depan, keberlanjutan program edukasi literasi ini diharapkan didukung oleh penguatan kapasitas sekolah, ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan yang terintegrasi, kegiatan edukasi di Perpusnas tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu membentuk kebiasaan membaca dan memperkokoh wawasan kebangsaan generasi muda.

Melalui kegiatan ini, Perpusnas dan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa literasi dan pendidikan kebangsaan dapat berjalan beriringan. Akses terhadap buku dan pengetahuan yang setara diyakini menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menuai apresiasi publik sebagai terobosan strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga dirancang secara komprehensif dengan pendekatan berasrama, pembinaan karakter, serta pemberdayaan keluarga siswa. Implementasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal program. Dalam kunjungannya, Kementerian Sosial tidak hanya melakukan pemantauan proses belajar mengajar, tetapi juga pendampingan langsung kepada siswa serta menghimpun berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar meluncurkan program, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutannya di lapangan.

Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat lahir dari proses panjang dan menyentuh langsung realitas masyarakat miskin. Mulai dari kunjungan ke rumah keluarga calon siswa, penyiapan sarana fisik sekolah, hingga akhirnya sekolah dapat beroperasi dan menerima siswa. Selama lebih dari empat bulan berjalan, Kemensos terus melakukan pengamatan intensif untuk memastikan proses pendidikan berjalan optimal. Meski masih terdapat sejumlah kendala, Gus Ipul optimistis kualitas Sekolah Rakyat akan terus meningkat seiring perbaikan yang dilakukan secara bertahap.

Ia juga berharap pada tahun mendatang Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo dapat menempati gedung permanen yang lebih representatif. Kota Probolinggo sendiri tercatat sebagai salah satu daerah pionir yang lebih awal melaksanakan program Sekolah Rakyat. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat di daerahnya yang dijadikan percontohan nasional diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sangat sejalan dengan visi dan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pendidikan bagi kelompok rentan. Saat ini, Sekolah Rakyat Kota Probolinggo memiliki 95 siswa aktif yang terbagi dalam empat rombongan belajar, terdiri dari dua rombel tingkat SMP dan dua rombel tingkat SMA.

Aminuddin menambahkan, hasil dari beberapa kali kunjungan dan evaluasi Kemensos menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo telah berjalan sesuai harapan pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun menyatakan kesiapan untuk menjadi lokasi studi banding bagi daerah lain yang akan merealisasikan program serupa. Testimoni dari siswa pun memperkuat keberhasilan program ini. Salah satu siswa, Azizah, mengungkapkan rasa syukurnya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat karena mendapatkan banyak teman, pembelajaran yang baik, serta dukungan tenaga pendidik yang terarah dan peduli.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan keluarga siswa. Hal ini terutama relevan bagi wilayah pesisir dan agraris seperti Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pendidikan anak tidak akan berdampak maksimal tanpa penguatan ekonomi keluarga secara paralel.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan hibah masyarakat yang saat ini sedang diproses untuk memperoleh legalitas formal. Agus Jabo menegaskan bahwa kejelasan status hukum lahan menjadi syarat utama sebelum pembangunan dimulai. Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yakni yang masuk dalam DTSEN desil 1 dan 2, serta berasal dari daerah setempat.

Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, memaparkan konsep pemberdayaan orang tua siswa dengan melibatkan mereka sebagai penyedia bahan pangan bagi kebutuhan asrama, seperti jagung, ayam, ikan, dan sayur-sayuran. Konsep ini dinilai selaras dengan potensi lokal Lembata sebagai wilayah pesisir dan pertanian. Agus Jabo menilai pendekatan tersebut sejalan dengan model pengentasan kemiskinan Sekolah Rakyat yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Pendidikan anak dan pemberdayaan orang tua harus berjalan seiring agar dampaknya tidak bersifat sementara. Ia juga menambahkan bahwa Kemensos telah menjalin kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna memastikan masa depan lulusan Sekolah Rakyat, baik dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Secara keseluruhan, Program Sekolah Rakyat besutan Presiden Prabowo tidak hanya mendapatkan apresiasi publik, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan sosial yang berkeadilan, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Program ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus membangun fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih mandiri, berkarakter, dan berdaya saing.

*) Pemerhati sosial

Aceh — Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan daerah pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Desember 2025.

Penguatan koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, serta pemulihan sosial dan ekonomi berjalan serentak dan terukur, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang.

Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung ke tempat bencana, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah pusat bergerak cepat untuk mendukung percepatan pemulihan di Aceh.

Presiden memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus diupayakan melalui kerja terpadu seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Presiden saat meninjau Posko Pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025).

Presiden juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya terselesaikan akibat beratnya kondisi lapangan.

“Kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama,” katanya.

Presiden berharap masyarakat tetap tabah agar aktivitas warga, termasuk kegiatan belajar anak-anak, segera kembali normal.

“Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum menggenjot percepatan pemulihan akses jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan seluruh sumber daya kementerian dikerahkan untuk memulihkan konektivitas nasional di Aceh.

“Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” jelasnya.

Kementerian PU menargetkan seluruh jalan nasional di Aceh kembali pulih sepenuhnya pada 30 Desember 2025.

Sementara itu, TNI memaksimalkan dukungan operasional melalui distribusi logistik udara, pembukaan akses jalan, serta pembangunan jembatan darurat.

Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda Kolonel Inf Fransisco menegaskan keterlibatan TNI difokuskan pada wilayah dengan akses terputus total.

“Untuk pesawat kargo, kita drop logistik ke Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sejumlah titik lain juga menjadi prioritas karena akses darat sama sekali tidak bisa ditembus,” tuturnya.

Kolonel Fransisco menegaskan operasi kemanusiaan tersebut akan terus berjalan hingga seluruh kebutuhan mendesak masyarakat tertangani.

“Ini adalah operasi kemanusiaan. Semua instruksi pimpinan kita jalankan untuk memastikan masyarakat tidak sendirian menghadapi bencana ini,” tutupnya. (*)

Aceh — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh terus mendampingi warga untuk bangkit dari dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada Desember 2025.

Pendampingan tersebut dijalankan secara terpadu melalui penyaluran bantuan logistik, pemulihan layanan dasar, penguatan pendidikan, hingga dukungan ekonomi dan hunian bagi keluarga terdampak.

Salah satu contoh nyata dari keseriusan pemerintah dalam melakukan pendampingan, yakni ditunjukkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara.

Beliau hadir secara langsung ke tempat bencana untuk melakukan pengecekan serta memastikan bagaimana proses berjalannya penanggulangan bencana.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah aktif dengan turun langsung mendampingi warga sekolah di wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk memastikan proses pemulihan pendidikan berjalan berkelanjutan.

Pemerintah menyalurkan bantuan darurat pendidikan, perangkat belajar, serta dukungan operasional sekolah agar aktivitas belajar segera pulih.

“Kami hadir membersamai proses pemulihan—mendengar cerita kepala sekolah dan guru,” katanya.

Kami juga menyalurkan bantuan, menyiapkan ruang belajar sementara, hingga memastikan anak-anak tetap mendapat haknya belajar dengan baik dan aman,” ujar Dirjen Gogot di Aceh Tamiang, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan perhatian pemerintah tetap terjaga meski pemulihan berlangsung bertahap.

“Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi pemerintah memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan layak tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Pendampingan juga menyasar pemulihan ekonomi dan sektor pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa bantuan Kementan Peduli disalurkan sebagai wujud kepedulian pegawai dan mitra strategis untuk meringankan beban masyarakat terdampak.

“Seluruh bantuan kami kawal hingga tiba di lapangan, lengkap dengan laporan foto, jumlah, dan jenis barang yang diterima,” jelasnya.

“Jadi, saudara-saudaraku, jangan ragu, semua kami pastikan berjalan transparan dan aman,” imbuhnya.

“Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara adalah ujian bagi kita semua, dan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian untuk saudara-saudara kami di Sumatera,” tukas Mentan Amran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat perlindungan sosial bagi korban banjir di Aceh Timur.

Kepala BNPB RI Suharyanto menyatakan pemerintah memberikan bantuan tunai Rp600 ribu per keluarga per bulan selama enam bulan, disertai penyediaan hunian sementara.

“Kebijakan ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan akibat banjir,” katanya.

BNPB juga membuka peluang pembangunan hunian tetap dan menambah personel untuk mempercepat penanganan serta distribusi bantuan, sebagai bagian dari pendampingan menyeluruh hingga masyarakat benar-benar pulih. (*)

Oleh : Kurnia Efendi )*

Pemerintah dan negara telah menunjukkan respons yang sangat cepat, terukur dan juga menyeluruh dalam menangani dampak dari terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025.

Beragam langkah tersebut menunjukkan dengan sangat nyata bagaimana pemerintah bergerak aktif dalam memastikan upaya pemulihan pascabencana berjalan dengan konsisten, tidak terputus, dan mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.

Di tengah tantangan geografis yang ada, dan bagaimana kerusakan infrastruktur yang terjadi secara luas di sana, penguatan solidaritas nasional juga turut menjadi fondasi utama agar masyarakat Aceh tidak menghadapi masa sulit tersebut dengan sendirian.

Presiden Prabowo Subianto kembali hadir secara langsung ke tempat bencana dan sudah menempatkan pemulihan daerah bencana sebagai prioritas. Bukti nyata dari kehadiran langsung Kepala Negara tersebut menjadikan pemerintah memusatkan perhatian pada pembukaan kembali akses jalan dan jembatan strategis yang terputus akibat banjir bandang dan longsor.

Ruas-ruas vital, salah satunya di Aceh seperti Bireuen–Takengon dipulihkan secara bertahap oleh pemerintah agar distribusi logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga kembali dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi pemerintah pada pemulihan fungsi dasar wilayah sebagai prasyarat bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi.

Selain infrastruktur, pemerintah memastikan jaminan kebutuhan pokok masyarakat terdampak tetap terjaga. Ketersediaan pangan di pengungsian dipantau secara ketat, dengan suplai yang disiapkan dari berbagai daerah lain untuk mengantisipasi gangguan distribusi lokal.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak semata berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perlindungan kehidupan sehari-hari warga selama masa transisi. Pemerintah juga mengambil kebijakan penyesuaian terhadap kewajiban ekonomi masyarakat terdampak, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, agar beban pascabencana tidak berlipat.

Pemulihan hunian menjadi agenda penting berikutnya. Pemerintah merencanakan pembangunan sekitar seribu unit hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, dengan penahapan yang disesuaikan kondisi lapangan.

Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus awal karena tingkat kerusakan yang signifikan. Perencanaan hunian tersebut mempertimbangkan aspek keselamatan, akses terhadap mata pencaharian, serta kedekatan dengan komunitas asal, sehingga relokasi tidak memutus ikatan sosial warga. Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara agar pengungsi dapat segera keluar dari kondisi darurat menuju tempat tinggal yang lebih layak.

Penguatan solidaritas nasional terlihat nyata melalui keterlibatan berbagai elemen bangsa. Puluhan lembaga kemanusiaan mengerahkan ribuan relawan untuk membantu evakuasi, distribusi logistik, dan layanan sosial di lapangan.

Pemerintah daerah dari luar Aceh turut menyalurkan bantuan sebagai wujud kepedulian antarwilayah, baik dalam bentuk dana, logistik, maupun dukungan teknis. Keterlibatan sektor swasta dan yayasan sosial memperkuat kapasitas negara dalam menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih luas dan cepat.

Aspek transparansi dan integritas menjadi perhatian penting dalam keseluruhan proses pemulihan. Pemerintah menegaskan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran serta bebas dari penyelewengan.

Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap dukungan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komunikasi dengan lembaga internasional juga dilakukan untuk memperkuat dukungan rehabilitasi jangka panjang, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, tanpa mengurangi kendali nasional atas proses pemulihan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan skala dampak yang luas, dengan lebih dari seratus ribu unit rumah mengalami kerusakan di 18 kabupaten dan kota di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pendataan kerusakan terus diperbarui sebagai dasar perencanaan lanjutan.

Pemerintah menggunakan data tersebut untuk menentukan skema pembangunan hunian, baik perbaikan di lokasi semula bagi rumah rusak ringan maupun relokasi ke kawasan yang lebih aman bagi rumah rusak berat dan hilang. Pendekatan berbasis data tersebut menjadi kunci agar pemulihan tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan berorientasi mitigasi.

Pemulihan Aceh juga berjalan seiring dengan penanganan bencana di provinsi Sumatera lain yang terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan alat berat untuk membuka kembali puluhan ruas jalan dan jembatan yang tertutup longsor.

Fokus utama diarahkan pada penyambungan jalur utama secara temporer agar logistik dan bantuan medis dapat menjangkau wilayah terisolasi. Sambil melakukan perbaikan sementara, pemerintah merancang pembangunan permanen yang lebih tahan bencana sebagai investasi jangka panjang.

Pendekatan paralel antara tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur dasar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Evakuasi korban, layanan kesehatan, dan penyediaan logistik tetap menjadi prioritas, namun aksesibilitas wilayah tidak menunggu hingga kondisi sepenuhnya pulih. Strategi tersebut memungkinkan aktivitas sosial dan ekonomi berangsur kembali, sekaligus mempercepat pemulihan psikologis masyarakat.

Seluruh rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa solidaritas nasional bukan sekadar slogan. Pemerintah memastikan kehadiran nyata melalui kebijakan, sumber daya, dan kerja lintas sektor yang terkoordinasi.

Pemulihan Aceh bergerak maju dengan pendekatan menyeluruh, dari pangan dan hunian hingga infrastruktur dan mitigasi. Dengan fondasi tersebut, proses bangkitnya Aceh tidak hanya ditujukan untuk kembali seperti semula, tetapi untuk menjadi wilayah yang lebih kuat, aman, dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan. (*)

)* Penulis adalah Pengamat Kebencanaan

Oleh : Muhammad Ridwan Siregar )*

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 menguji ketahanan sosial sekaligus bagaimana ketegasan peran negara. Di tengah terjadinya kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, dan gelombang pengungsian, pesan paling penting yang perlu ditegaskan adalah kepastian kehadiran pemerintah dan negara.

Aceh menghadapi masa darurat dengan dukungan penuh dan sangat nyata dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, aparat keamanan, relawan, dan sektor sosial. Rangkaian langkah tersebut jelas sekali memperlihatkan bahwa Aceh sama sekali tidak berjalan sendirian dalam menghadapi seluruh hal yang melandanya.

Respons cepat tampak dengan jelas sejak fase awal tanggap darurat. Pemerintah langsung menggerakkan berbagai sumber daya nasional untuk dapat membuka akses wilayah, memastikan suplai pangan, dan melindungi kelompok rentan di pengungsian.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di sejumlah lokasi terdampak bencana tersebut, semakin memperkuat pesan bahwa penanganan bencana yang dilakukan oleh negara sama sekali tidak berhenti pada laporan meja belaka.

Presiden menekankan kerja bersama lintas tingkat pemerintahan agar pemulihan berlangsung dengan jauh lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Peninjauan langsung ke posko pengungsian di Aceh Tengah dan wilayah sekitar menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi riil warga setempat, sekaligus juga semakin mempercepat pengambilan keputusan yang strategis.

Upaya pemulihan infrastruktur menjadi fondasi utama yang dijalankan. Pemerintah memprioritaskan perbaikan jembatan, jalan, listrik, dan fasilitas publik agar aktivitas ekonomi serta distribusi bantuan kembali berjalan dengan lebih lancar.

Penggunaan sarana udara untuk menjangkau wilayah terisolasi juga memperlihatkan adanya adaptasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada medan yang sulit untuk dijangkau. Pendekatan tersebut jelas sekali menegaskan bahwa orientasi keselamatan dan keberlanjutan memang benar-benar diutamakan oleh negara, bukan hanya sekadar pemulihan secara sementara saja.

Solidaritas nasional juga hadir dari berbagai daerah lain. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, secara konsisten mengoperasikan dapur umum di lokasi pengungsian. Ribuan porsi makanan disiapkan setiap hari di Pidie Jaya untuk semakin memastikan bahwa para pengungsi memperoleh asupan secara layak.

Asap dapur yang terus mengepul menjadi simbol yang sangat nyata dari adanya kepedulian lintas daerah dan penyangga psikologis bagi warga terdampak. Praktik tersebut telah menegaskan bahwa tanggung jawab kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah berada pada titik yang melampaui batas administratif.

Pendekatan kebijakan lintas sektor juga terus diperkuat oleh koordinasi pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan adanya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menangani bencana di Aceh dan provinsi Sumatera lain.

Pemerintah memastikan bahwa tanggap darurat berjalan beriringan dengan penyiapan hunian sementara, bahkan diarahkan menuju hunian tetap bila kondisi memungkinkan. Penyiapan lahan yang aman, dekat dengan kampung asal, serta didukung akses air dan listrik dinilai menjadi hal yang krusial agar warga tidak tercerabut dari mata pencaharian mereka.

Pendanaan melalui dana siap pakai kebencanaan bertujuan untuk memastikan terjadinya kecepatan eksekusi, sementara di sisi lain, koordinasi BNPB dan kementerian teknis dilakukan demi bisa menjaga kesinambungan dari darurat ke rehabilitasi.

Di sisi kebijakan pangan darurat, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pemanfaatan dapur Program Makan Bergizi Gratis sebagai dapur umum merupakan langkah tepat.

Infrastruktur dapur yang telah standar, rantai pasok stabil, dan pola distribusi teratur memungkinkan pemenuhan kebutuhan pangan tanpa jeda pembangunan fasilitas baru. Pendekatan tersebut menegaskan prinsip kecepatan sebagai faktor kunci dalam situasi bencana.

Trubus juga menekankan bahwa skema pendanaan program tersebut berjalan berdampingan dengan anggaran kebencanaan, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Fokus utama tetap pada kepastian korban memperoleh makanan layak setiap hari, sembari menjaga kualitas, distribusi, dan ketepatan sasaran melalui pengawasan ketat serta dukungan TNI-Polri di lapangan.

Kehadiran negara juga tampak pada level administratif kewilayahan. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyalurkan bantuan logistik langsung ke Gampong Paya Cut, Kabupaten Bireuen.

Penyerahan bantuan tersebut menegaskan keberpihakan pada kebutuhan paling mendesak ketika layanan dasar belum pulih sepenuhnya. Safrizal Zakaria Ali menilai sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar keselamatan serta kenyamanan masyarakat terjaga selama masa pemulihan. Dukungan pusat memperkuat langkah cepat pemerintah daerah, sehingga penanganan berjalan lebih efektif.

Narasi “negara hadir” juga menjawab keraguan publik. Kritik tentang kecepatan respons, desakan status bencana nasional, hingga wacana bantuan internasional menjadi bagian dari dinamika demokratis.

Namun, indikator lapangan memperlihatkan kerja berlapis yang terus bergerak: logistik mengalir, hunian disiapkan, akses dibuka, dan dukungan psikososial berjalan. Pemerintah memilih bekerja sambil memperbaiki, bukan menunggu kesempurnaan.

Bencana menguji kepercayaan, tetapi juga membuka ruang gotong royong. Aceh menghadapi masa darurat dengan dukungan nasional yang nyata. Negara hadir bukan sekadar sebagai simbol, melainkan sebagai penggerak kebijakan, pelindung warga, dan penghubung solidaritas.

Dari dapur umum hingga jembatan perintis, dari hunian sementara hingga pengawasan pangan, seluruh rangkaian tersebut menegaskan satu pesan: Aceh tidak sendiri, dan pemulihan berjalan dengan pendampingan negara hingga kehidupan kembali pulih. (*)

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kepastian ini disampaikan menyusul meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah, khususnya pada jalur-jalur utama transportasi darat, laut, dan udara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa persediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pasokan gas elpiji aman selama masa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dia menjamin stok BBM dan gas elpiji tercukupi meski Indonesia tengah menghadapi bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Bahlil menjelaskan, ketersediaan stok BBM RON 90 bersubsidi mencapai 18 hari. Sedangkan stok BBM RON 92 dan RON 95 masing-masing tersedia selama 22 hari dan 28 hari ke depan.

“Stok Solar nasional juga masih mencukupi, dengan ketersediaan selama 15–17 hari ke depan,” ujar Bahlil.

Sementara pasokan elpiji diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 14 hari. Secara keseluruhan dia menjamin proses distrubsi akan lancar.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas memastikan kesiapan penyaluran BBM telah direncanakan secara matang. Wahyudi menegaskan, kawasan dengan potensi kenaikan permintaan BBM menjadi fokus utama pengawasan dan terus mengantisipasi kemungkinan lonjakan konsumsi.

“Secara persiapan Nataru 2025/2026, Pemerintah bersama badan usaha penugasan bidang BBM tengah mempersiapkan dengan baik dan semangat mengawal sampai awal 2026. Harapannya, Nataru 2025/2026 dapat berjalan lancar, dan distribusi aman. Serta, kita bisa antisipasi apabila ada lonjakan di konsumen,” ujar Wahyudi.

Kementerian ESDM melalui Posko Nataru sektor ESDM memproyeksikan kenaikan konsumsi bensin sebesar 7,2 persen dibandingkan rata-rata realisasi normal pada periode 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Posko Nataru ESDM juga memperkirakan peningkatan konsumsi elpiji sebesar 5,2 persen dibandingkan rata-rata permintaan normal.

Sebagai langkah antisipasi, PT Pertamina (Persero) telah menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta 27 depot pengisian pesawat udara (DPPU). Selain itu, Pertamina juga menyiapkan fasilitas tambahan di titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan BBM serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan kesiapan pasokan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis kebutuhan energi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru dapat terpenuhi dengan baik, aman, dan lancar.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Distribusi Energi guna mengantisipasi lonjakan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman, merata, dan lancar di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat pada akhir tahun.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi lintas sektor bersama PT Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait, khususnya di wilayah strategis seperti Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini menjadi salah satu fokus utama karena tingginya arus perjalanan masyarakat serta perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata nasional.

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) sebagai bentuk mitigasi menyeluruh. “BPH Migas berkoordinasi dengan stakeholder seperti PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan penyediaan BBM aman dan skema RAE dapat berjalan dengan lancar, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana,” ujarnya saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI di Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, stok dan distribusi BBM di Jawa Barat dilaporkan dalam kondisi aman dan terkendali. Penyaluran gas bumi melalui pipa, termasuk jaringan gas rumah tangga, juga berlangsung tanpa kendala. Fathul menegaskan bahwa skema RAE memiliki peran penting dalam menjaga akses energi bagi masyarakat. “Skema ini berfungsi memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi untuk menunjang aktivitas perekonomian,” jelasnya.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyampaikan apresiasinya atas kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan kebutuhan energi selama Nataru. “Kami ingin memastikan secara langsung bahwa kecukupan stok BBM dan LPG selama Nataru berada dalam kondisi aman,” katanya.

Sementara itu, Pertamina (Persero) telah mengaktifkan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Satgas ini bekerja 24 jam penuh dan melibatkan seluruh subholding serta anak usaha. Pakar kebijakan publik Dr. Bachtiar Dwi Kurniawan menilai langkah ini sebagai sinyal keseriusan pemerintah dan BUMN energi dalam meningkatkan kualitas layanan. “Pembentukan Satgas lebih cepat menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi lonjakan konsumsi energi,” ujarnya.

Dengan penguatan Satgas Distribusi dan sinergi lintas sektor yang solid, Pemerintah optimistis lonjakan permintaan BBM selama libur Nataru dapat diantisipasi secara optimal. Langkah ini menegaskan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat, menjaga kelancaran transportasi, serta mendukung stabilitas aktivitas ekonomi dan sosial selama momentum Natal dan Tahun Baru.