Arsip Tahunan: 2025

Lanny Jaya – Dukungan terhadap langkah tegas aparat keamanan dalam menegakkan hukum terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua terus menguat.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Lanny Jaya, Tias Urnom Kogoya, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya aparat dalam menjaga keamanan dan menindak kelompok yang meresahkan masyarakat.

“Untuk itu kami mengimbau masyarakat di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya warga Kabupaten Lanny Jaya dan kelompok masyarakat Suku Lanny, tetap menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Tias, Minggu (9/11/2025).

Tias menegaskan, stabilitas keamanan adalah tanggung jawab bersama, terutama karena wilayah Papua Pegunungan mencakup delapan kabupaten dengan dinamika sosial yang beragam.

“Dari adat selalu berjalan bersama aparat keamanan untuk mewujudkan keamanan di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Kerja sama ini penting agar masyarakat dapat hidup dengan aman, damai, dan tetap fokus pada pembangunan,” katanya.

Menanggapi penangkapan anggota OPM, Dugi Kogoya oleh aparat, Tias menilai bahwa proses hukum yang dijalankan merupakan langkah tepat dan harus dihormati.

“Saya sebagai tokoh adat dan Ketua LMA Lanny Jaya menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, jangan melakukan kekacauan atau tindakan yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kelompok bersenjata adalah konsekuensi dari aksi kriminal yang telah dilakukan.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum negara, dan saya akan sampaikan kepada pihak keluarga agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan tetapi hormati hukum dan kami jaga agar keadaan tetap aman,” ujarnya.

Sebelumnya, aparat keamanan berhasil menjaga stabilitas di Papua Pegunungan melalui operasi penegakan hukum di Yahukimo yang menewaskan Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim, pimpinan kelompok bersenjata OPM Batalyon Semut Merah.

Sobolim diketahui sering terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang menyasar warga sipil maupun aparat keamanan.

Tindakan tegas tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat adat yang menilai langkah aparat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat dan menegakkan hukum di Papua.

Sinergi antara aparat keamanan dan lembaga adat ini menunjukkan semangat bersama untuk menjaga perdamaian, menciptakan rasa aman, dan memastikan pembangunan di Papua dapat terus berjalan dengan baik. #

Oleh: Loa Murib

Upaya pemerintah dalam menjaga keamanan di Tanah Papua menunjukkan hasil konkret melalui serangkaian operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap kelompok separatis bersenjata. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga keberlangsungan pembangunan di wilayah yang selama ini rawan gangguan keamanan. Tindakan tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan semata-mata bentuk kekuatan militer, tetapi langkah hukum dan kemanusiaan untuk memastikan rakyat Papua dapat hidup dengan aman dan damai.

Salah satu bukti nyata keberhasilan operasi keamanan adalah tewasnya pentolan OPM, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim, dalam operasi Satgas Damai Cartenz di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Lipet diketahui merupakan komandan batalyon Semut Merah Kodap Yahukimo yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan. Berdasarkan catatan kepolisian, ia memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai tindak kriminal, mulai dari penyerangan pekerja tambang hingga pembunuhan warga sipil di sejumlah wilayah.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap Lipet Sobolim merupakan bagian dari penegakan hukum untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ia menjelaskan, operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas serangan brutal yang dilakukan kelompok Sobolim terhadap dua warga sipil di Yahukimo. Dengan tewasnya sosok sentral dalam jaringan OPM itu, ruang gerak kelompok separatis di wilayah pegunungan semakin sempit.

Tindakan aparat keamanan tersebut disambut positif oleh masyarakat setempat karena selama ini aktivitas mereka sering terganggu oleh aksi kekerasan bersenjata. Warga yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai kembali beraktivitas normal. Keamanan yang tercipta menjadi sinyal bahwa negara hadir secara nyata untuk melindungi rakyatnya di wilayah yang selama ini menjadi target provokasi kelompok separatis.

Operasi terukur yang dilakukan TNI dan Polri di berbagai wilayah Papua, termasuk di Intan Jaya dan Nabire, menunjukkan efektivitas pendekatan yang profesional dan berimbang. Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, mengungkapkan bahwa situasi di Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, tetap kondusif setelah TNI berhasil menindak markas kelompok bersenjata di Kampung Soanggama. Ia menyebut, masyarakat bahkan menyambut baik kehadiran aparat keamanan dan mendukung dengan menghibahkan sebagian lahan untuk pembangunan pos taktis TNI.

Penindakan di Intan Jaya berhasil menguasai markas yang selama ini digunakan kelompok separatis sebagai pusat perencanaan gangguan keamanan. Berbagai barang bukti seperti senjata rakitan, amunisi, alat komunikasi, hingga dokumen organisasi berhasil diamankan. Keberhasilan ini mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata dan mengembalikan kontrol keamanan di tangan aparat negara. Dampaknya sangat signifikan terhadap rasa aman masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Sementara itu, Satgas Damai Cartenz juga berhasil menangkap salah satu tokoh penting OPM, Jayainus Pogau alias Supi Pogau, di Kabupaten Nabire. Penangkapan ini dilakukan setelah tim memastikan identitas dan pergerakan pelaku. Kepala Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa penegakan hukum ini dilakukan secara profesional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Langkah ini memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan di Papua tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui strategi yang cermat dan proporsional sesuai dengan prinsip negara hukum.

Sejumlah operasi yang berhasil tersebut membuktikan bahwa tindakan tegas pemerintah melalui TNI dan Polri menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Stabilitas ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah berkomitmen agar setiap wilayah di Papua dapat menikmati hasil pembangunan tanpa rasa takut akibat ancaman kelompok separatis.

Selain itu, pendekatan keamanan juga diimbangi dengan upaya kesejahteraan yang terus digulirkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Program infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik tetap berjalan beriringan dengan operasi penegakan hukum. Sinergi ini menunjukkan bahwa keamanan dan kesejahteraan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun Papua yang damai dan maju.

Pemerintah juga menyadari bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata, tetapi juga pada dukungan masyarakat. Oleh karena itu, aparat keamanan terus menjalin komunikasi intensif dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Dukungan masyarakat terhadap keberadaan aparat menjadi modal sosial penting yang memperkuat stabilitas wilayah. Fakta bahwa masyarakat di Intan Jaya dan Yahukimo kini menyambut positif operasi aparat menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap negara.

Dengan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, Papua kini bergerak menuju masa depan yang lebih stabil dan aman. Pemerintah berkomitmen melanjutkan operasi terukur untuk memastikan setiap bentuk ancaman separatis dapat ditangani dengan cepat tanpa mengganggu kehidupan warga sipil. Ketegasan negara terhadap OPM tidak hanya mengembalikan ketertiban, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati.

Tindakan tegas pemerintah terhadap kelompok OPM merupakan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas nasional. Papua yang aman berarti Indonesia yang kuat. Dengan terus mengedepankan prinsip profesionalisme dan kemanusiaan dalam setiap operasi, aparat keamanan membuktikan bahwa kehadiran negara di Tanah Papua bukan sekadar janji, melainkan bentuk nyata pengabdian untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia hidup dalam damai, sejahtera, dan penuh harapan.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Penegakan hukum di wilayah Papua terus menunjukkan kemajuan berarti berkat sinergi kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan yang masih dihadapi, kolaborasi ini membuktikan bahwa ketegasan hukum dapat berjalan beriringan dengan pendekatan kultural dan humanis yang menghormati kearifan lokal.

Dukungan terhadap aparat keamanan datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Lanny Jaya, Tias Urnom Kogoya, menegaskan bahwa lembaga adat senantiasa menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan di Papua Pegunungan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sinergi ini menjadi penegasan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga kewajiban moral seluruh komponen masyarakat.

LMA berperan penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika sosial budaya yang beragam. Bagi masyarakat adat, keamanan merupakan bagian dari keseimbangan hidup. Oleh karena itu, kerja sama dengan aparat menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap warga dapat hidup damai dan fokus pada pembangunan. Wilayah Papua Pegunungan yang terdiri dari delapan kabupaten memang memerlukan pendekatan menyeluruh agar stabilitas tetap terjaga di tengah potensi gesekan sosial yang ada.

Sikap tegas aparat dalam menindak pelaku kejahatan bersenjata juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penangkapan terhadap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Dugi Kogoya menjadi contoh bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagi masyarakat adat, proses hukum yang dijalankan dengan adil mencerminkan kehadiran negara yang melindungi seluruh warga. Tindakan aparat bukanlah bentuk kekerasan, melainkan langkah tegas untuk memastikan rasa aman kembali hadir di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, pendekatan dialog dan hukum berjalan beriringan. Tias Urnom Kogoya menilai bahwa masyarakat harus tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengajak keluarga pelaku untuk tidak menghalangi jalannya penyidikan. Pandangan ini memperlihatkan kedewasaan masyarakat adat dalam memahami makna keadilan dan tanggung jawab bersama menjaga ketertiban publik.

Selain itu, keberhasilan aparat TNI dan Polri dalam menegakkan hukum di wilayah-wilayah rawan seperti Intan Jaya dan Nabire memperkuat keyakinan bahwa stabilitas Papua dapat terus dipertahankan. Operasi terukur yang dilakukan di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, menunjukkan hasil signifikan.

Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, memastikan kondisi tetap aman dan kondusif pasca-operasi. Masyarakat bahkan menyambut positif kehadiran aparat, yang dinilai memberikan rasa aman setelah markas kelompok bersenjata berhasil diamankan.

Fakta bahwa sebagian lahan dan fasilitas kampung dihibahkan untuk pembangunan Pos Taktis TNI menjadi bukti nyata dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa rakyat Papua menginginkan kehidupan yang damai dan terbebas dari ancaman kekerasan. Dengan demikian, kehadiran aparat tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan pelindung yang memastikan hak-hak warga terpenuhi secara adil dan aman.

Selain di Intan Jaya, operasi penegakan hukum oleh Kepala Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, di Nabire juga menunjukkan hasil positif dengan tertangkapnya salah satu tokoh penting kelompok bersenjata, Jayainus Pogau alias Supi Pogau. Tindakan ini dilakukan dengan profesionalisme tinggi demi menjaga keselamatan warga. Penegakan hukum semacam ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan Papua bebas dari gangguan keamanan yang selama ini menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

Rangkaian keberhasilan operasi keamanan tersebut memberikan dampak psikologis positif bagi masyarakat Papua. Rasa percaya terhadap pemerintah dan aparat semakin meningkat karena tindakan tegas yang dilakukan terbukti menghadirkan stabilitas nyata. Ketika hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, keadilan menjadi nilai bersama yang menguatkan ikatan sosial dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.

Pemerintah melalui TNI dan Polri secara konsisten menegaskan bahwa penegakan hukum di Papua bukan semata operasi militer, melainkan bagian integral dari upaya melindungi masyarakat sipil. Fokus utama pemerintah adalah menjaga agar setiap warga Papua dapat hidup aman, memperoleh pelayanan publik yang layak, dan menikmati hasil pembangunan nasional. Sinergi lintas sektor antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan yang berkelanjutan.

Dengan kondisi yang semakin stabil, peluang Papua untuk bergerak maju semakin terbuka lebar. Keamanan yang terjaga akan menjadi pondasi bagi peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap keberhasilan operasi keamanan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan meneguhkan komitmen semua pihak dalam membangun Papua yang damai, sejahtera, dan berkeadilan.

Penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok bersenjata bukanlah bentuk penindasan, melainkan wujud nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Papua membutuhkan kedamaian, dan kedamaian hanya dapat tercapai jika hukum ditegakkan dengan konsisten. Ketika masyarakat adat, pemerintah, dan aparat bersatu dalam semangat menjaga keamanan, maka cita-cita Papua yang aman dan sejahtera bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang tengah diwujudkan bersama.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di seluruh Indonesia berlangsung khidmat, aman, dan kondusif. Berbagai kegiatan mulai dari upacara nasional hingga tabur bunga di laut digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara ziarah dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11) malam. Upacara dimulai pukul 23.45 WIB dalam suasana hening dan penuh penghormatan.

Presiden hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Mengenakan jas biru tua dan peci hitam, Prabowo meletakkan karangan bunga di depan Tugu TMP Nasional Utama sebagai tanda penghargaan kepada para pahlawan bangsa.

Dalam amanatnya, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak melupakan jasa para pejuang yang telah gugur.

“Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan Bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka,” ucap Prabowo.

Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” yang menggambarkan semangat generasi penerus bangsa untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme dan meneruskan cita-cita perjuangan.

Selain upacara di Kalibata, Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut (AL) juga menggelar upacara tabur bunga di Teluk Jakarta. Acara tersebut berlangsung di atas KRI Brawijaya 320 pada Senin (10/11/2025) pukul 08.10 WIB dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali bertindak sebagai inspektur upacara.

Sementara itu di Papua, Pemerintah Provinsi menggelar upacara peringatan di halaman Kantor Gubernur, diikuti ratusan aparatur sipil negara. Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah.

“Sebagai aparatur sipil negara, kita tingkatkan kinerja dan produktivitas di masing-masing wilayah pemerintahan. Mari bersama membangun Provinsi Papua yang kita cintai,” ujarnya.

Aryoko juga menekankan pentingnya meneladani nilai perjuangan para pahlawan.

“Semangat para pejuang mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Harapannya nilai tersebut menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus bekerja dan berbakti bagi Indonesia,” kata Wagub.

Rangkaian peringatan yang berjalan tertib dan penuh makna ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat sebagai bukti kuatnya persatuan dan nasionalisme bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (*)

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 berlangsung dengan khidmat, aman, dan kondusif di seluruh Indonesia. Di tingkat nasional, upacara ziarah dan renungan suci yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi simbol penghormatan bangsa terhadap jasa para pejuang kemerdekaan.

Upacara yang digelar pada Minggu (9/11) malam dimulai pukul 23.45 WIB dalam suasana hening penuh penghormatan. Presiden Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Mengenakan jas biru tua dan peci hitam, Prabowo memimpin prosesi peletakan karangan bunga di depan Tugu TMP Nasional Utama sebagai tanda penghargaan bagi para pahlawan bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat pengorbanan para pejuang yang telah mendahului.

“Marilah kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan yang telah gugur membela kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan Bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka,” ucap Prabowo.

Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” yang menggambarkan semangat generasi penerus bangsa untuk menjaga nasionalisme dan melanjutkan cita-cita perjuangan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam momen mengheningkan cipta serentak pada Senin (10/11) pukul 08.15 WIB.

“Di manapun berada, mari berhenti sejenak selama satu menit untuk menghormati jasa para pahlawan,” ujarnya.

Upacara di Kalibata juga menjadi momentum pemerintah mengumumkan penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini, sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar bagi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. (*)

Oleh: Erick Surya )*

Peringatan Hari Pahlawan 2025 berlangsung tertib dan penuh makna di berbagai daerah di Indonesia. Momentum tahunan ini kembali menjadi refleksi nasional atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan sejenak aktivitasnya selama satu menit, tepat pukul 08.15 WIB tepat pada 10 November 2025, guna mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa keheningan selama satu menit tersebut bukan sekadar seremoni simbolik, melainkan bentuk kesadaran kolektif bangsa untuk mengenang jasa para pejuang. Ia mengajak seluruh masyarakat di mana pun berada untuk turut berpartisipasi.

Kegiatan heningkan cipta menjadi bagian dari rangkaian besar Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 yang dipersiapkan secara komprehensif oleh Kementerian Sosial. Rangkaian kegiatan berlangsung sejak pagi, diawali dengan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai Inspektur Upacara, memperlihatkan komitmen pemerintah untuk terus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjasa besar bagi negeri.

Pada waktu bersamaan, di Teluk Jakarta, digelar Upacara Tabur Bunga di Laut sebagai penghormatan bagi para pahlawan yang gugur di lautan. Kegiatan ini menjadi simbol penghargaan terhadap perjuangan tanpa batas dari mereka yang mempertaruhkan hidup demi menjaga kedaulatan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, menandai penghormatan tertinggi kepada tokoh-tokoh yang telah memberi kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

Tidak hanya di tingkat nasional, pemerintah daerah dan berbagai instansi turut menggelar kegiatan serupa. Seluruh instansi, baik pemerintah maupun nonpemerintah, mengadakan upacara bendera pada pukul 08.00 waktu setempat. Dalam setiap upacara tersebut, pembina membacakan amanat dari Menteri Sosial sebagai pedoman renungan Hari Pahlawan 2025.

Bagi lembaga yang tidak menyelenggarakan upacara secara langsung, Kementerian Sosial menyiarkan jalannya Upacara Ziarah Nasional melalui TVRI dan kanal resmi, sehingga seluruh masyarakat tetap dapat mengikuti peringatan dengan khidmat.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh di rumah masing-masing sepanjang 10 November 2025. Gerakan ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat kebangsaan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang

Peringatan di berbagai daerah turut menambah makna dari momentum nasional ini. Di Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah daerah menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Rudira Jaya, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil.

Upacara ziarah tersebut dipimpin oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun, Letkol Pas Firasat Amansyah, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam pesannya, ia mengingatkan generasi muda bahwa perjuangan saat ini tidak lagi dengan senjata, melainkan melalui karya dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Pesan ini menjadi relevan dengan semangat peringatan Hari Pahlawan yang ingin menegaskan bahwa nilai-nilai kepahlawanan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pengabdian. Pemerintah melihat partisipasi masyarakat di berbagai daerah sebagai bukti bahwa semangat perjuangan masih terjaga. Di tengah dinamika zaman modern, kesadaran kolektif untuk menghormati jasa para pahlawan merupakan fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa.

Sementara itu, di Kota Surabaya, semangat memperingati Hari Pahlawan diwujudkan secara kreatif oleh kalangan seniman. Forum Pegiat Kesenian Surabaya (FPKS) menggelar konser bertema Satu Jalan Perjuangan: Merayakan Hari Pahlawan, Merayakan W.S. Rendra. Acara tersebut menampilkan sejumlah seniman lintas bidang yang membawakan karya bertema perjuangan dan persatuan, sebagai bentuk penghormatan kepada semangat Kota Pahlawan.

Musisi sekaligus penggagas acara, Sastra Harijanto Tjondrokusumo, menilai bahwa semangat kepahlawanan harus dihidupkan melalui karya seni yang membangkitkan rasa cinta tanah air. Melalui musik dan tari, masyarakat diingatkan untuk tidak melupakan akar perjuangan yang telah membentuk identitas bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah memperkuat solidaritas antarseniman serta menginspirasi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan kreativitas dan karya positif.

Pemerintah menilai inisiatif masyarakat seperti ini menunjukkan betapa peringatan Hari Pahlawan bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momentum memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Peringatan yang berlangsung secara tertib dan penuh makna di seluruh Indonesia ini menjadi wujud nyata semangat persatuan nasional.

Momen heningkan cipta yang digelar serentak di seluruh negeri pada pukul 08.15 WIB menjadi puncak refleksi nasional. Dalam satu menit keheningan itu, seluruh rakyat Indonesia seolah bersatu dalam doa dan rasa syukur atas jasa para pahlawan. Heningkan cipta menjadi ruang batin bagi bangsa untuk kembali meneguhkan komitmen menjaga kemerdekaan dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui peringatan yang berlangsung tertib, penuh makna, dan diikuti secara luas, masyarakat Indonesia menegaskan bahwa semangat kepahlawanan tidak pernah pudar. Pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas dan menjadikan peringatan Hari Pahlawan 2025 sebagai momen kebangsaan yang menggugah semangat nasionalisme.

Dengan keberhasilan pelaksanaan peringatan yang serentak, tertib, dan penuh makna, Hari Pahlawan 2025 meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat perjuangan para pendahulu kini diteruskan dalam bentuk pengabdian nyata — membangun bangsa, menjaga persatuan, serta meneguhkan cinta tanah air sebagai wujud penghormatan sejati bagi para pahlawan yang telah berjasa tanpa pamrih demi Indonesia merdeka.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Astrid Widia )*

Peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 menjadi momen penuh makna bagi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, suasana peringatan berjalan tertib, aman, dan penuh penghormatan terhadap jasa para pejuang. Kelancaran berbagai agenda nasional, termasuk upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata hingga tabur bunga di laut Teluk Jakarta, menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan gotong royong masih menjadi fondasi kuat kehidupan berbangsa.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara ziarah dan renungan suci di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu malam (9/11). Dalam suasana hening dan khidmat, Kepala Negara hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dengan berpakaian jas biru tua dan peci hitam, Presiden memimpin peletakan karangan bunga sebagai simbol penghargaan negara kepada para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.

Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan tidak boleh dilupakan. Ia mengajak seluruh rakyat untuk meneladani semangat juang dan pengorbanan mereka sebagai bekal melanjutkan pembangunan bangsa. Kepala Negara menilai, mengenang jasa para pahlawan adalah cara terbaik menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan zaman.

Tema Hari Pahlawan tahun ini, “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” menjadi cermin bahwa perjuangan bangsa tidak berhenti di masa lalu. Generasi penerus dituntut meneruskan cita-cita kemerdekaan melalui kerja keras, persatuan, dan dedikasi terhadap negeri.

Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut juga menyelenggarakan upacara tabur bunga di laut Teluk Jakarta pada Senin (10/11) pagi. Acara yang berlangsung di atas KRI Brawijaya 320 itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Upacara berlangsung tertib, menegaskan bahwa semangat penghormatan kepada pahlawan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga seluruh komponen bangsa.

Sementara itu di Papua, Pemerintah Provinsi menggelar upacara peringatan yang diikuti ratusan aparatur sipil negara di halaman kantor gubernur. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menilai, semangat perjuangan harus diwujudkan dalam kinerja nyata. Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat Papua meningkatkan produktivitas serta mempererat persatuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Aryoko juga mengingatkan pentingnya meneladani keteguhan dan keikhlasan para pahlawan dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Kelancaran dan ketertiban rangkaian peringatan Hari Pahlawan tahun ini patut diapresiasi. Pemerintah dinilai berhasil menjaga suasana nasional tetap kondusif, memperkuat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan optimisme masyarakat di tengah situasi global yang penuh tantangan. Momentum ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi dan mampu merayakan perbedaan tanpa kehilangan rasa persatuan.

Peringatan Hari Pahlawan juga bertepatan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Keputusan Pemerintah dan meluasnya dukungan publik terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut mencerminkan semangat baru untuk menilai sejarah secara lebih objektif, sekaligus menghormati jasa besar seorang tokoh dalam membangun pondasi bangsa.

Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar, Said Aldi Al Idrus, menilai bahwa Soeharto adalah sosok dengan dedikasi tinggi terhadap bangsa, baik sebagai prajurit maupun pemimpin. Ia menyebut, kepemimpinan Soeharto berhasil membawa Indonesia keluar dari ketidakpastian politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Pembangunan nasional di era tersebut, seperti program swasembada pangan dan penguatan infrastruktur dasar, menjadi warisan nyata yang masih dirasakan hingga kini.

Langkah pemerintah yang membuka ruang dialog publik mengenai pemberian gelar kehormatan ini patut diapresiasi. Negara tidak sekadar memberi penghargaan kepada individu, melainkan meneguhkan makna kebangsaan bahwa jasa setiap tokoh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju kemajuan.

Apresiasi terhadap kelancaran peringatan Hari Pahlawan dan penghormatan terhadap para tokoh bangsa seperti Soeharto menandai kedewasaan politik Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas nasional sekaligus menumbuhkan budaya penghargaan terhadap sejarah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menekankan bahwa mengenang jasa pahlawan harus menjadi bagian dari refleksi kolektif bangsa. Semangat mereka, katanya, tidak boleh berhenti di masa lalu, tetapi harus terus menginspirasi kerja nyata bagi masa depan Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk membangun bangsa yang tangguh, bersatu, dan berorientasi pada kemajuan.

Peringatan Hari Pahlawan 2025 menjadi simbol bahwa Indonesia mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman, sekaligus menegaskan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang tahu berterima kasih. Apresiasi terhadap suasana yang damai dan kondusif ini bukan hanya penghormatan terhadap pahlawan masa lalu, tetapi juga pengakuan terhadap pahlawan masa kini, yakni mereka yang terus bekerja menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Dalam semangat itu, penghargaan kepada Soeharto sebagai tokoh pembangunan tidak hanya menjadi penghormatan kepada individu, tetapi juga penegasan bahwa Indonesia kini semakin dewasa dalam memandang sejarahnya sendiri. Dari ketenangan upacara di Kalibata hingga tabur bunga di Teluk Jakarta, satu pesan jelas menggema: bangsa ini kuat karena persatuan, tumbuh karena penghormatan, dan maju karena tidak pernah lupa dari mana ia berasal.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

JAKARTA — Kebijakan fiskal ekspansif yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.

Publik menilai langkah pemerintah memperluas ruang fiskal menjadi sinyal kuat pemulihan dan pemerataan ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai kebijakan fiskal pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap daerah dan masyarakat kecil.

“Arsitektur fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang kian kuat kepada daerah. Pemerintah berupaya agar anggaran tidak berhenti di pusat, melainkan mengalir langsung ke daerah supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya di Jakarta.

Menurut Tamsil, strategi tersebut menjadi langkah penting agar manfaat program nasional benar-benar sampai ke bawah.

Ia mencontohkan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun terakhir menunjukkan dampak positif kebijakan fiskal terhadap ekonomi rakyat.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya memberi makan, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal,” tegasnya.

Tamsil menilai desain fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan pro-rakyat dengan fokus sektor riil seperti ketahanan pangan, koperasi desa, dan UMKM.

“Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaat pembangunan lebih nyata hingga ke pelosok,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menuturkan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung kebijakan ekonomi pemerintah.

“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Survei IPO Mei 2025 mencatat 71 persen masyarakat mendukung efisiensi anggaran, dan 68 persen menilai Makan Bergizi Gratis berjalan baik.

Bahkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden 81 persen, mencerminkan optimisme arah ekonomi nasional.

Dari sisi kinerja ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,04 persen (yoy) pada kuartal III-2025 menjadi bukti kebijakan fiskal ekspansif berjalan efektif.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing di tingkat global,” katanya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan fiskal yang ekspansif memperkuat fondasi pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor.

“Kebijakan fiskal yang ekspansif diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan, tidak hanya menjaga konsumsi tapi juga menciptakan ruang investasi baru,” terangnya.

Secara keseluruhan, publik menilai kebijakan fiskal pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Harapan besar tumbuh agar strategi fiskal pro-rakyat tersebut berlanjut demi kesejahteraan di seluruh Indonesia. (*)

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat langkah menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pendekatan tersebut menjadi sinyal optimisme baru di tengah dinamika global yang menekan perekonomian banyak negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, strategi fiskal ekspansif diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing di tingkat global,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa percepatan belanja negara serta penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara telah memberi dorongan nyata bagi aktivitas ekonomi domestik.

“Kebijakan fiskal yang ekspansif diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan, tidak hanya menjaga konsumsi tapi juga menciptakan ruang investasi baru,” tegasnya.

Capaian pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada kuartal III-2025 menjadi bukti bahwa mesin ekonomi nasional tetap bergerak positif.

Pemerintah mencatat penciptaan 1,9 juta lapangan kerja baru dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85 persen.

Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta peningkatan ekspor barang dan jasa.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, menilai langkah Menkeu Purbaya sangat strategis dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi target nasional bukan sekadar angka. Itu butuh langkah nyata dan strategi cermat. Menkeu harus mampu memadukan kebijakan fiskal yang ekspansif tapi tetap sehat,” kata Cak Udin di Jakarta.

Ia menambahkan, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dalam negeri tanpa ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, Dr. David Sutyanto, CSA, menyebut kebijakan ekspansif Purbaya dan sinergi erat dengan Bank Indonesia telah menyalakan optimisme pasar.

“Pemerintah tidak lagi menahan diri, melainkan mengadopsi sikap ekspansif. Dana sebesar 200 triliun rupiah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia digeser ke bank-bank milik negara agar bisa segera disalurkan menjadi kredit,” jelas David.

Menurutnya, langkah fiskal tersebut menjadi titik awal era ekonomi ekspansif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—sebuah fase baru yang memberi harapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih panjang, stabil, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Oleh : Satrio Kurnia )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari strategi fiskal ekspansif yang diarahkan untuk memperkuat likuiditas perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah besar itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar mengelola anggaran secara hati-hati, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara produktif agar uang negara benar-benar berputar di sektor riil.

Melalui penempatan dana segar tersebut, perbankan memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga sirkulasi uang meningkat dan aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih cepat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi stimulus fiskal yang dirancang untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Ia menjelaskan bahwa penempatan dana Rp200 triliun itu berasal dari sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia.

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada lima bank anggota Himbara — Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI — agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas pembiayaan di sektor riil.

Kebijakan strategis itu telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan likuiditas nasional. Pertumbuhan uang primer (M0) mencapai 13,2 persen secara tahunan, menandakan semakin besarnya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat.

Sementara itu, uang beredar luas (M2) juga meningkat dari 6,5 persen menjadi 8,0 persen dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan perluasan likuiditas yang menyeluruh di sistem keuangan. Kondisi tersebut menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha untuk memperluas investasi, memperkuat konsumsi, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Purbaya menegaskan bahwa langkah penempatan dana tersebut bukan sekadar manuver administratif, melainkan strategi konkret untuk mempercepat peredaran uang di pasar dan memperkuat fondasi pertumbuhan.

Dengan likuiditas yang melimpah, perbankan diharapkan dapat menurunkan suku bunga kredit secara alami. Hal itu akan membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih ringan.

Selain memperkuat sisi keuangan, kebijakan ekspansif ini juga membawa dampak nyata pada sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal ketiga 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan, sekaligus menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,85 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berpihak pada sektor produktif.

Purbaya menilai bahwa kebijakan ekspansif tersebut merupakan bagian dari sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang saling melengkapi. Belanja pemerintah meningkat 5,49 persen berkat percepatan realisasi anggaran, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen karena mobilitas masyarakat dan transaksi digital yang terus meningkat. Sektor investasi juga mencatat pertumbuhan 3,02 persen, terutama pada proyek strategis nasional yang berperan besar dalam menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

Dampak positif dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga di daerah. Melimpahnya likuiditas membuat dunia usaha di berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan hingga pertanian, semakin bergairah.

Pertumbuhan sektor logam dasar bahkan mencapai 18,62 persen, sementara industri kimia dan farmasi naik 11,65 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stimulus fiskal yang diterapkan pemerintah benar-benar menyentuh sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Dari perspektif dunia usaha, langkah pemerintah ini mendapat apresiasi luas. Ketua Realestat Indonesia (REI), Joko, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, karakter tersebut penting agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Joko menekankan bahwa keberanian pemerintah menempatkan dana sebesar itu di Himbara menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap kapasitas sektor perbankan nasional. Ia menilai kebijakan tersebut mampu memperluas akses pembiayaan bagi sektor properti dan konstruksi, dua sektor yang memiliki efek berantai besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan permintaan domestik.

REI juga berencana menyerahkan data strategis kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan sektor riil, terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun tersebut mencerminkan arah baru dalam manajemen kas negara yang lebih dinamis dan produktif. Langkah ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memastikan uang publik tidak hanya disimpan, tetapi digerakkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang nyata.

Dengan dukungan koordinasi kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, strategi ini mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memperkuat mesin pertumbuhan nasional.

Dengan arah kebijakan fiskal yang ekspansif, sinergi lintas lembaga yang solid, serta keberanian pemerintah menggerakkan dana publik untuk kepentingan produktif, suntikan Rp200 triliun itu layak disebut sebagai langkah strategis yang memperkuat likuiditas dan menumbuhkan optimisme baru bagi perekonomian Indonesia. (*)

)* penulis adalah pengamat ekonomi