Monthly Archives: Januari 2026

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor.

Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras.

Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan untuk memperluas swasembada ke komoditas pangan lain.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global.

Menurut Prabowo, keterbukaan perdagangan justru sejalan dengan sejarah Indonesia sebagai bangsa niaga.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujarnya.

Prabowo menilai perdagangan yang adil bukan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia menuturkan Indonesia memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global dan bebas dari kemiskinan melalui tata kelola yang baik.

“Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien,” lanjut Presiden. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing dan domestik. “Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan keberlanjutan swasembada beras yang telah dicapai pada 2025 diarahkan menuju ekspor.

“Kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan (komoditas beras) di 2025 dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada, tapi bisa ekspor,” kata Sudaryono di Jakarta.

Ia menyampaikan optimisme tersebut usai Rapat Serap Gabah 2026 bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menyepakati target penyerapan gabah setara beras 4 juta ton sepanjang 2026.

Menurutnya, capaian 2025 dijadikan dasar untuk menjaga swasembada sekaligus membuka peluang ekspor.

“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan ekspor beras dengan menyiapkan 1 juta ton beras premium.

“Bulog sudah menyiapkan 1 juta ton untuk ekspor nanti itu dengan kualitas premium,” kata Rizal.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan serapan gabah dan beras nasional pada 2026.

Target serapan ditetapkan mencapai 4 juta ton, didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dan ditopang oleh kondisi produksi yang dinilai kuat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, optimisme tersebut didukung peningkatan luas tanam padi pada Oktober–Desember 2025 yang lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat sepanjang tidak terjadi gangguan signifikan.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,5 persen dibandingkan 2024 sebesar 30,34 juta ton.

Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 berada di angka 3,25 juta ton, setelah sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juli 2025, tertinggi sejak Bulog mendapat penugasan pada 1969.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden terkait target swasembada pangan nasional.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Sebagai penguatan jangka panjang, Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi melalui Permentan Nomor 39 Tahun 2025.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Fadjry Djufry mengatakan keberadaan balai ini memperkuat modernisasi pertanian berbasis teknologi.

“Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber yang bermutu dan tersertifikasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian,” kata Fadjry.*

Oleh: Juana Syahril)*

Nilai tukar rupiah sempat melemah mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa waktu terakhir. Pergerakan tersebut langsung memantik perhatian publik karena angka itu dianggap sebagai batas yang sensitif, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Namun, otoritas moneter dan fiskal menegaskan bahwa kondisi ini masih berada dalam pengawasan ketat dan tidak perlu direspons dengan kepanikan. Pemerintah memastikan seluruh perangkat kebijakan tetap berjalan untuk menjaga stabilitas serta mendukung penguatan rupiah ke depan.

Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terjadi bersifat sementara dan merupakan bagian dari dinamika pasar keuangan global. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa rupiah memiliki ruang untuk kembali menguat, terutama setelah pasar menemukan titik keseimbangan baru. Pergerakan nilai tukar pada dasarnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari sentimen global, kebijakan suku bunga negara maju, hingga aliran modal internasional. Namun, dalam situasi seperti ini, ketahanan fundamental ekonomi domestik menjadi penentu utama, dan Indonesia dinilai berada pada jalur yang solid.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan bahwa pelemahan rupiah sudah mencapai fase yang wajar sebelum memasuki tahap penguatan. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa Bank Indonesia memantau pergerakan rupiah secara komprehensif dan mengandalkan indikator yang terukur. Dalam pandangan otoritas moneter, rupiah bukan hanya bergerak mengikuti persepsi pasar, tetapi juga akan kembali menyesuaikan diri dengan kondisi fundamental serta dukungan kebijakan yang tepat.

Lebih jauh, Destry Damayanti menekankan bahwa optimisme itu didukung oleh langkah-langkah operasi moneter yang sedang dijalankan melalui strategi yang dikenal sebagai smart intervention. Strategi ini dirancang bukan sekadar untuk merespons gejolak sesaat, tetapi untuk menata ekspektasi pasar agar stabilitas dapat terjaga secara konsisten. Dengan pendekatan tersebut, Bank Indonesia berupaya meminimalkan risiko peningkatan volatilitas yang berlebihan, sehingga rupiah tetap bergerak dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Smart intervention yang dilakukan Bank Indonesia melibatkan sejumlah instrumen penting, antara lain operasi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pasar spot, serta pasar surat berharga negara (SBN). Pemanfaatan instrumen ini memperlihatkan kesiapan otoritas moneter dalam merespons dinamika pasar secara cepat dan presisi. DNDF, misalnya, berperan untuk membantu pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai, sekaligus menjaga agar tekanan di pasar valas tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan. Sementara operasi di pasar spot menjaga ketersediaan likuiditas, dan intervensi di pasar SBN membantu menstabilkan aliran modal yang berkaitan dengan investasi portofolio.

Selain langkah Bank Indonesia, koordinasi antarotoritas menjadi faktor yang memperkuat keyakinan publik bahwa rupiah tidak berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Tiga komponen ini saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan melalui pengelolaan anggaran yang kredibel, kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sementara sektor riil menjadi penggerak produktivitas, maka perekonomian memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Keyakinan serupa juga disampaikan dari sisi pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pelemahan rupiah yang hampir menyentuh Rp17.000 per dolar AS tidak serta-merta menjadi sinyal krisis ekonomi dalam negeri. Ia menilai bahwa indikator fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sangat baik, sehingga tekanan nilai tukar tidak perlu diterjemahkan sebagai ancaman besar. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah memandang situasi secara rasional dengan dasar data dan proyeksi ekonomi, bukan semata-mata dipengaruhi fluktuasi harian di pasar.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa kondisi fundamental yang kuat juga tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan bergerak lebih cepat ke depan. Proyeksi ini memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar, sebab pertumbuhan ekonomi yang terjaga akan meningkatkan optimisme terhadap kinerja korporasi, stabilitas fiskal, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam situasi global yang penuh tantangan, narasi optimistis yang berbasis kebijakan dan indikator nyata menjadi penyangga psikologis yang penting bagi pasar keuangan domestik.

Selain itu, optimisme terhadap arus investasi masuk juga didorong oleh indikator pasar modal. Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi salah satu cerminan kepercayaan investor terhadap fondasi ekonomi nasional. Penguatan pasar modal kerap dipandang sebagai sinyal bahwa pelaku pasar melihat peluang pertumbuhan di masa depan. Ketika IHSG bergerak positif, Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor global, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung atau foreign direct investment (FDI), yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh Bank Indonesia melalui smart intervention, ditambah koordinasi yang erat dengan pemerintah, rupiah dinilai memiliki ruang untuk menguat kembali seiring meredanya tekanan pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui kebijakan yang terukur dan komunikasi yang menenangkan. Masyarakat dan pelaku usaha pun diharapkan tetap tenang, tidak terjebak spekulasi, dan tetap fokus pada aktivitas produktif yang mendukung perekonomian nasional. Dalam iklim yang terjaga stabil, kepercayaan akan tumbuh, investasi akan mengalir, dan rupiah akan kembali menemukan momentum penguatan yang lebih sehat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta, Pemerintah memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global, salah satunya melalui pengendalian nilai tukar rupiah yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Di tengah tekanan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan moneter ketat di negara maju, nilai tukar rupiah dinilai masih berada dalam koridor yang aman dan mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat.

Stabilitas nilai tukar menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna memastikan volatilitas nilai tukar dapat dikelola dengan baik. Langkah-langkah stabilisasi dilakukan tidak hanya melalui intervensi pasar valuta asing, tetapi juga melalui penguatan cadangan devisa dan pengelolaan arus modal yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan Pertumbuhan ekonomi berada pada tren stabil di kisaran 4,8-5 persen secara tahunan, dengan inflasi yang terkendali. Cadangan devisa Indonesia juga menunjukkan kekuatan, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang positif.

“Fundamental kita kuat. Yang terjadi adalah sentimen yang harus diperkuat kepada pasar,” ungkap Misbakhun

Fundamental ekonomi domestik yang relatif solid turut menopang pergerakan rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja ekspor yang masih positif menjadi faktor penyangga utama stabilitas nilai tukar.

“Pemerintah terus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal tertentu,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan tetap mengedepankan belanja produktif. Fokus diarahkan pada program-program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

“Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel, stabilitas makroekonomi dapat terus dijaga tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya menciptakan iklim ekonomi yang aman dan kondusif. Nilai tukar yang terkendali memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan investasi dan produksi, sekaligus melindungi masyarakat dari lonjakan harga barang impor yang berpotensi memicu inflasi.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko global dengan memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor. Dengan langkah antisipatif dan komunikasi kebijakan yang jelas, pemerintah optimistis stabilitas nilai tukar dapat terus dijaga, sehingga perekonomian nasional tetap aman, resilien, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Oleh: Aulia Dana Utami *)

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator utama ketahanan ekonomi nasional. Ketika rupiah terjaga, kepercayaan pelaku usaha meningkat, inflasi dapat dikendalikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung dengan lebih aman dan terukur. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah perlu didukung oleh penguatan ekonomi domestik, khususnya di tingkat daerah. Perekonomian daerah yang sehat dan produktif menjadi bantalan penting agar tekanan eksternal tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita sebagai panduan strategis lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan energi menuntut sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital karena langsung bersentuhan dengan pengelolaan potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah sekaligus mendukung target pembangunan nasional. BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, penguatan sektor produktif, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan tekanan inflasi.

Akhmad Wiyagus juga menegaskan bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara berkelanjutan dan profesional. BUMD dituntut memiliki kondisi keuangan yang sehat, mampu berinovasi, menangkap peluang usaha, serta menjalankan visi strategis pemerintah daerah. Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, penerapan digitalisasi, serta perluasan jejaring kerja sama dan investasi menjadi langkah penting agar BUMD mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern. BUMD yang dikelola dengan baik akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan aktivitas produksi dan distribusi.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, peran Bank Pembangunan Daerah menjadi sangat krusial. Sebagai bagian dari BUMD, BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat distribusi pembiayaan, mendukung dunia usaha, serta memperluas akses permodalan bagi UMKM. Penguatan permodalan BPD, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia akan memperkokoh sistem keuangan daerah. Sistem keuangan daerah yang solid berkontribusi langsung pada stabilitas moneter nasional dan membantu menjaga nilai rupiah tetap terkendali.

Selain sektor keuangan, penguatan ekonomi daerah juga sangat ditopang oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menilai pembinaan ribuan desa wisata sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Desa wisata terbukti mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung. Pengembangan desa wisata menciptakan sirkulasi ekonomi yang merata, memperkuat daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Sementara itu, transformasi struktur ekonomi daerah juga menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyoroti pergeseran signifikan struktur ekonomi di daerahnya yang kini semakin bertumpu pada industri kreatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor industri kreatif telah menjadi kontributor utama perekonomian Kalimantan Timur, melampaui sektor sumber daya alam. Pergeseran ini mencerminkan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Pertumbuhan ekonomi kreatif yang ditopang oleh generasi muda, seni, budaya, dan UMKM menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif. Seno Aji menegaskan pentingnya penyediaan ruang-ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh anak muda dan pelaku UMKM. Dengan dukungan pemerintah daerah, potensi kreatif lokal dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ekonomi kreatif yang kuat akan memperluas basis ekonomi domestik dan memperkecil ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa menjaga rupiah bukan hanya tugas kebijakan moneter di tingkat pusat, tetapi juga membutuhkan penguatan fundamental ekonomi daerah. BUMD yang profesional, BPD yang kuat, desa wisata yang produktif, serta industri kreatif yang berkembang menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi daerah yang tangguh. Ketika ekonomi daerah bergerak stabil dan inklusif, dampaknya akan terasa pada tingkat nasional berupa inflasi yang terkendali, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan pasar yang terjaga.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas rupiah dapat terus dipertahankan di tengah dinamika ekonomi global. Aktivitas ekonomi daerah pun tetap aman, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah fondasi penting menuju pembangunan ekonomi nasional yang kuat, mandiri, dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi pergerakan nilai tukar rupiah yang belakangan mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, pelemahan tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika global, sementara fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.

Purbaya menegaskan bahwa nilai tukar rupiah pada dasarnya akan kembali mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

“Rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya,” kata Purbaya.

Ia meyakini bahwa seiring membaiknya persepsi investor dan meningkatnya kepercayaan pasar, rupiah akan kembali menguat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Optimisme tersebut, lanjut Purbaya, ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin solid. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan diyakini akan mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam negeri.

Hal ini tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah menembus level tertinggi sepanjang sejarah.

“Kalau indeks naik ke situ pasti ada flow asing masuk ke situ juga, kan? Nggak mungkin termasuk sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu,” jelasnya.

Purbaya menilai kondisi tersebut bersifat sementara dan akan diprediksi akan kembali menguat.

“Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga. Karena suplai dolar akan bertambah,” ujarnya.

Dari sisi fundamental, pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi nasional. Pada 2026, Purbaya menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni mencapai 6%.

Sejumlah kebijakan pendukung telah disiapkan, mulai dari pelonggaran likuiditas, perbaikan iklim investasi, hingga penguatan kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena pondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat Semakin cepat, semakin cepat.” Ujar Menkeu.

Sementara itu, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam pertemuan di Istana Negara, Rabu (21/1/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengundang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas fluktuasi nilai tukar rupiah dan perkembangan ekonomi nasional.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR sebagai bagian dari konsolidasi antarlembaga.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik, termasuk ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik, kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, serta tingginya imbal hasil US Treasury.

Namun demikian, dengan fundamental ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang erat, serta kepercayaan investor yang terus terjaga, pemerintah optimistis rupiah tetap berada dalam kondisi terkendali di tengah tekanan global yang meningkat.

[w.R]

Oleh: Alfin Ilham )*

Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 285 juta jiwa, sektor pangan menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pilar utama ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, pemerintah menempatkan pengelolaan pangan sebagai sektor yang harus dikelola secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan dapat terjamin di seluruh wilayah.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa kemandirian bangsa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen sentralnya. Sejak awal masa pemerintahan, sektor pertanian dan pangan ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pendekatan yang diambil pemerintah tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup produksi, distribusi, pengolahan, hingga stabilitas harga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit ke-6 menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi fondasi bagi sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun.

Program MBG ini dirancang dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga kesinambungan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi langsung ke tingkat akar rumput. Dampaknya tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah.

Dari sisi produksi, kinerja sektor pangan nasional menunjukkan hasil yang signifikan. Produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada level tersebut, terjadi surplus beras sekitar 3,52 juta ton, yang menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Airlangga menilai capaian ini patut disyukuri karena di tengah dinamika harga, nilai tukar petani justru berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, menandakan peningkatan kesejahteraan di tingkat produsen.

Untuk menjaga kesinambungan capaian tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran yang kuat pada 2026. Sebesar Rp164,4 triliun dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, sementara Rp181,8 triliun disiapkan untuk pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah perdesaan.

Dukungan anggaran ini diarahkan pada penguatan logistik, pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih, serta pengendalian inflasi pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di saat yang sama, pemerintah juga mencermati ancaman perubahan iklim yang sempat menekan produksi padi pada 2024 akibat fenomena El Niño dan La Niña yang terjadi bersamaan.

Perhatian terhadap sektor pertanian menjadi krusial mengingat kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 14,35 persen dari Produk Domestik Bruto serta menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mitigasi risiko iklim.

Selain produksi, pemerintah memberi perhatian serius pada persoalan logistik dan food loss. Kajian Bappenas menunjukkan bahwa food waste dan loss di Indonesia masih berada pada kisaran 23 hingga 48 juta ton per tahun. Angka tersebut mendorong pemerintah memperbaiki sistem logistik dan pemanfaatan hasil pangan agar lebih bernilai tambah. Upaya ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai bagian dari pembangunan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.

Langkah konkret dari hulu ke hilir juga terlihat dalam percepatan program Swasembada Gula Nasional 2027. Pemerintah menargetkan perluasan areal tanam tebu di Jawa Barat seluas 10.000 hektare pada 2026, dengan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah utama.

Staf Ahli Kementerian Pertanian, Nandang Sudrajat, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan hasil realokasi target nasional agar jadwal swasembada tetap terjaga. Perluasan lahan tersebut diproyeksikan meningkatkan luas kebun tebu Indramayu secara signifikan dan membuka peluang pembangunan pabrik gula baru untuk menyerap hasil panen secara optimal.

Untuk memastikan kesiapan dari sisi input produksi, pemerintah juga didukung oleh komitmen BUMN strategis. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil langkah konkret dengan mengamankan pasokan bahan baku pupuk melalui kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan menjamin keberlanjutan suplai rock phosphate sebagai bahan baku utama pupuk, sehingga kebutuhan petani dalam negeri dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Melalui kesepakatan tersebut, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga 1 juta ton per tahun sekaligus membuka peluang investasi industri pupuk terintegrasi.

Rangkaian kebijakan dan langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat dari hulu ke hilir. Dengan sinergi kebijakan, dukungan anggaran, peran dunia usaha, serta keberpihakan nyata kepada petani, swasembada pangan tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi fondasi kokoh bagi kemandirian dan ketahanan nasional Indonesia ke depan.

Ke depan, pemerintah memastikan penguatan ekosistem pertanian akan terus dijalankan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berpihak pada petani. Konsistensi ini diharapkan menjaga momentum swasembada pangan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja tim pemerintahannya yang mampu mewujudkan swasembada beras nasional jauh lebih cepat dari target awal.

Target yang sebelumnya dipatok empat tahun, nyatanya dapat dicapai hanya dalam waktu satu tahun. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara di forum internasional World Economic Forum (WEF).

Ia mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

“Saya memberi target empat tahun, tetapi tim saya mampu mencapainya dalam satu tahun,” ujar Prabowo.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kerja keras dan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo juga menyatakan optimisme bahwa dalam empat tahun ke depan Indonesia tidak hanya swasembada beras, tetapi juga pangan strategis lainnya.

“Saya yakin kita bisa mandiri pangan secara menyeluruh,” tegasnya.

Dukungan terhadap agenda swasembada pangan nasional tersebut terlihat nyata di daerah.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa ketersediaan beras di Sulawesi Utara saat ini berada dalam kondisi aman.

“Beras kita tercukupi di Sulut. Kita juga rutin melakukan Gerakan Pangan Murah dan membagikan beras cadangan pemerintah, terutama saat menghadapi Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif tersebut turut menekan laju inflasi. “Puji Tuhan, inflasi Sulut di tahun 2025 nomor tiga terendah di Indonesia. Ini hasil dari gerakan dan program yang kita lakukan bersama,” katanya.

Pemerintah provinsi juga berencana mendistribusikan kembali sekitar 2.000 hektare lahan pertanian serta menyalurkan bantuan alat dan sarana pertanian.

“Saya juga akan berikan lima pompa air agar saat musim kemarau nanti, panen kita tidak tergantung hujan,” jelas Gubernur Yulius, sembari mengingatkan petani agar tidak menimbun hasil panen.

Kontribusi pelaku usaha turut memperkuat upaya tersebut.

PT Global Nutri Agrinusa (GNA) melalui produk pupuk Suma memfasilitasi panen raya di Desa Gabus, Kabupaten Pati. Perwakilan PT GNA, Endah Sri Wahyuningati, menyatakan kegiatan ini selaras dengan upaya swasembada pangan.

“Produk kami hadir sebagai mitra yang akan berkolaborasi dengan prototipe pertanian yang selama ini sudah ada di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil ubinan menunjukkan produktivitas lahan mencapai lebih dari 10 ton per hektare.

“Yang terpenting, produk ini diaplikasikan secara benar, dan ketika ada kendala, PT GNA siap mendampingi serta memberikan solusi,” tutupnya. ***

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu bukti paling nyata keberhasilan kinerja pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Capaian tersebut dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membangun kepercayaan diri bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Presiden menilai prestasi tim pertanian dan ekonomi patut diapresiasi karena menjadi fondasi penting bagi kedaulatan nasional.

“Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri dan bangga dengan prestasi kita,” ujar Presiden.

Menurut Prabowo, keberhasilan sektor pertanian memiliki makna strategis karena tidak hanya berkaitan dengan produksi pangan, tetapi juga pembentukan mental bangsa yang kuat dan mandiri.

“Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, merasa selalu tidak mampu bersaing. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa target swasembada beras yang semula dirancang untuk dicapai dalam empat tahun, justru terealisasi hanya dalam satu tahun.

“Saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu empat tahun. Ternyata kita berhasil dalam satu tahun,” katanya.

Ia menilai keberhasilan tersebut lahir dari sinergi kabinet serta keberanian memangkas regulasi yang menghambat. Salah satu terobosan utama adalah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan petani.

“Dulu ada 145 peraturan dan 13 tanda tangan. Bayangkan,” ujar Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas seluruh aturan tersebut. “Sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup satu instruksi. Pupuk langsung ke petani, cukup kartu penduduk dan persetujuan kepala desa,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi peran kepala daerah dalam mendukung swasembada pangan.

“Kami targetkan swasembada empat tahun, tapi karena dukungan bupati dan wali kota se-Indonesia, swasembada dicapai dalam satu tahun,” ujarnya.

Amran menegaskan Indonesia tidak akan melakukan impor beras. “Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada. Stok kita melimpah,” tegasnya.

Dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintah juga datang dari 98 Resolution Network. Salah satu pemrakarsanya, Eli Salomo Sinaga, mengapresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Kami optimis swasembada pangan nasional akan tercapai.” Ucapnya. ***

Oleh: Rahmi Sagita )*

Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmen kuat dalam mengantarkan bangsa menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang diwarnai krisis pangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim, ketahanan pangan diposisikan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemandirian pangan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Pemerintah menilai bahwa capaian sektor pangan dalam satu tahun pemerintahan menunjukkan akselerasi yang melampaui target awal. Percepatan ini memperlihatkan efektivitas kebijakan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat sistem pangan nasional secara menyeluruh.

Arah kebijakan pangan juga dikaitkan langsung dengan visi besar pembangunan nasional. Swasembada pangan ditetapkan sebagai pilar utama Asta Cita Pemerintah, sejajar dengan Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan energi berbasis biofuel, serta hilirisasi industri. Pemerintah melihat keterpaduan kebijakan ini sebagai jalan untuk membangun ekonomi yang kuat dari desa hingga pusat.

Komitmen terhadap kemandirian pangan semakin relevan di tengah tekanan global terhadap rantai pasok. Pemerintah menilai ketergantungan impor menjadi risiko strategis yang harus dikurangi secara bertahap dan terukur. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga daya tahan nasional menghadapi krisis apa pun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai salah satu level tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan produksi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pasokan.

Capaian produksi pangan juga dibarengi dengan upaya menjaga keseimbangan harga dan kesejahteraan petani. Pemerintah memandang stabilitas inflasi pangan sebagai prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi. Pada saat yang sama, peningkatan Nilai Tukar Petani menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku utama sektor pertanian.

Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dari strategi swasembada pangan. Pemerintah melihat program ini tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi domestik. Dengan dukungan anggaran negara, program ini menciptakan kepastian permintaan bagi produk pangan lokal.

Pendekatan pemerintah juga mencakup kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem dinilai sebagai tantangan serius bagi produksi pangan nasional. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pangan berbasis modern farming dan teknologi pertanian terus didorong sebagai solusi jangka panjang.

Airlangga Hartarto memandang pengembangan food estate sebagai salah satu strategi penting. Konsep pertanian terintegrasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah melihat potensi besar kawasan ini sebagai lumbung pangan dan energi di masa depan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah menyadari bahwa tantangan pangan tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa dukungan dunia usaha. Sinergi ini menjadi fokus dalam berbagai forum strategis nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai dukungan pemerintah terhadap Jakarta Food Security Summit 2026 sebagai sinyal kuat keterbukaan kolaborasi. Dunia usaha melihat forum ini sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan agenda bisnis dengan prioritas nasional di sektor pangan.

Kadin secara aktif mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam penguatan rantai pasok pangan. Partisipasi dunia usaha dalam Program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai contoh konkret sinergi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memperkuat peran sektor swasta dalam agenda ketahanan pangan nasional.

Anindya juga menyoroti pentingnya penerapan sistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir. Inclusive closed loop system dipandang mampu menciptakan efisiensi produksi sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani. Jika diterapkan secara luas hingga tingkat desa, sistem ini diyakini memberi dampak ekonomi yang signifikan.

Dari sisi kebijakan teknis, Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menilai capaian swasembada beras dan jagung mencerminkan keseriusan pemerintah. Target swasembada yang semula dirancang jangka menengah berhasil dipercepat melalui kerja lintas sektor yang intensif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi sektor pertanian.

Percepatan capaian pangan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan. Pemerintah mendorong deregulasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan, serta penguatan pembiayaan bagi petani. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha pertanian yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah juga membentuk mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Task force pangan dipandang efektif dalam memastikan kebijakan berjalan selaras dari perencanaan hingga implementasi. Pendekatan ini memperkecil hambatan birokrasi yang selama ini menghambat produktivitas.

Sam Herodian menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi. Aspek distribusi, efisiensi, stabilitas harga, dan kepastian pasar menjadi bagian integral dari kebijakan pangan nasional. Pemerintah menilai pendekatan menyeluruh ini sebagai kunci keberlanjutan swasembada pangan.

Secara keseluruhan, langkah terukur pemerintah mencerminkan keseriusan membangun kemandirian pangan jangka panjang. Konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta kolaborasi dengan dunia usaha memperkuat fondasi swasembada pangan nasional. Melalui strategi ini, Indonesia diarahkan menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaulat di sektor pangan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia