Monthly Archives: Januari 2026

Jakarta – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) terus mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam memastikan layanan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat. Hingga saat ini, proses pemulihan menunjukkan progres signifikan dengan mayoritas wilayah terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pemulihan kelistrikan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.

“Setelah sistem kelistrikan besar Aceh berhasil dipulihkan, PLN langsung memfokuskan upaya pada penormalan jaringan distribusi hingga menjangkau desa-desa. Alhamdulillah, hingga saat ini hampir seluruh desa di Aceh telah kembali menyala,” ujar Darmawan.

Di Sumatera Utara, PLN mencatat capaian pemulihan yang hampir menyeluruh. Dari total 6.223 desa yang terdampak bencana, sebanyak 99,97 persen telah kembali menikmati pasokan listrik. Selain pemulihan jaringan, PLN juga memberikan berbagai bentuk dukungan konkret bagi masyarakat terdampak.

“Selama enam bulan listrik di hunian sementara kami gratiskan dan juga pemasangan instalasi listrik serta kWh meter menjadi tanggung jawab PLN,” katanya..

Tak hanya itu, PLN juga menyediakan penerangan jalan umum dan fasilitas umum, paket pasang baru multiguna secara gratis, serta token listrik gratis selama enam bulan.

“Kami juga menyediakan PJU dan fasilitas umum, kemudian paket pasang baru multiguna yang gratis dan token gratis selama enam bulan,” lanjutnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menjelaskan di tengah proses perbaikan jaringan permanen, PLN tetap memastikan pasokan listrik bagi desa-desa yang belum dapat dijangkau. Dukungan Program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi solusi sementara yang krusial.

“Kami berkomitmen pemulihan jaringan permanen secepat mungkin. Namun keselamatan petugas dan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi jalan,” ucap Eddi.

Apresiasi terhadap upaya PLN juga disampaikan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, yang mengawal langsung proses pemulihan di wilayahnya. Ia menilai kerja keras petugas PLN di lapangan patut diapresiasi, terutama di tengah medan yang sulit.

“Luar biasa perjuangan dari petugas PLN yang harus menerjang titik-titik longsor demi membawa material. Kami juga sangat terbantu dengan adanya backup 1.000 genset dari Kementerian ESDM, sehingga desa-desa kami tetap terang,” ungkap Haili Yoga.

Pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan akan terus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan hingga seluruh wilayah kembali pulih sepenuhnya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatra melalui kebijakan penggratisan listrik di hunian sementara (huntara). Langkah ini diambil untuk meringankan beban warga sekaligus memastikan aktivitas harian dan layanan dasar dapat kembali berjalan normal selama masa transisi menuju hunian tetap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses energi bagi masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipastikan ketersediaannya agar warga dapat menjalani aktivitas secara layak dan aman, “Pemerintah memastikan listrik di huntara digratiskan agar masyarakat bisa fokus pada pemulihan dan tidak terbebani biaya tambahan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan aman di seluruh lokasi huntara. Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya menjamin pasokan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung program pemulihan pascabencana yang dijalankan pemerintah, “PLN siap memastikan listrik tersedia 24 jam di huntara sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” katanya.

Kebijakan penggratisan listrik ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi warga, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat bencana. Dengan adanya akses listrik yang stabil dan gratis, warga dapat menjalankan aktivitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian dan BUMN akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terpenuhi, sejalan dengan komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat di tengah situasi darurat dan pemulihan.

Oleh: Ahmad Syahrial *)

Pemulihan listrik pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bukan sekadar urusan teknis, melainkan merupakan tulang punggung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika bencana menghantam akhir November 2025, hamparan infrastruktur listrik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat runtuh bersama tanah dan arus air. Keberhasilan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam menghidupkan kembali jaringan kelistrikan kini menjadi penanda penting bahwa negara hadir dengan strategi pemulihan yang terukur, cepat, dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyalaan kembali listrik. Secara administratif, PT PLN bersama pemerintah daerah dan pusat menempatkan prioritas pada keselamatan, kecepatan, dan kesinambungan pasokan listrik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 98,9 persen desa di Provinsi Aceh telah menikmati aliran listrik kembali setelah jaringan utama pulih, sementara sisanya masih dalam proses normalisasi di lokasi-lokasi paling terpencil yang medan dan akses jalannya sangat menantang.

Capaian kemajuan ini mencerminkan koordinasi yang kuat antara PLN dan pemerintah pusat sebagai bagian dari respon negara terhadap keadaan darurat. Langkah cepat tersebut tentu bukan hanya sekadar menyambungkan kabel, tetapi menjaga kehidupan yang terhenti akibat kegelapan pascagempa alam itu. Di Sumatra Barat, misalnya, pemulihan sistem listrik berhasil 100 persen, termasuk di wilayah Agam yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling parah terdampak bencana. Keberhasilan ini berkat kerja keras tim PLN di lapangan yang memasang ratusan tiang jaringan dan sirkuit kabel baru di medan berat untuk memastikan suplai listrik dapat pulih.

Kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara, di mana mayoritas desa telah kembali menyala meski banjir susulan sempat memadamkan jaringan di dua desa di Tapanuli Utara. Tingkat pemulihan mencapai hampir 100 persen, sebuah capaian signifikan mengingat tantangan logistik dan keselamatan teknis di lapangan. Pemulihan listrik telah menjadi fondasi penting bagi aktivitas layanan kesehatan, pendidikan, dan usaha mikro yang sebelumnya terhenti karena tidak ada arus listrik untuk menerangi malam hari atau menghidupkan mesin serta peralatan penting.

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban finansial kelistrikan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui PT PLN memberikan listrik gratis selama enam bulan kepada hunian sementara (huntara) korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, termasuk pemasangan instalasi, kWh meter, penerangan jalan umum, dan fasilitas umum di sekitar huntara.

Langkah pemberian listrik gratis ini juga selaras dengan upaya mempercepat pemulihan kehidupan normal bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau terpaksa berpindah ke hunian sementara. Ini sekaligus mencerminkan bahwa kebijakan negara tidak hanya ingin menyalakan lampu, tetapi memastikan keluarga korban banjir dapat meneruskan kehidupan sehari-hari dengan akses energi yang stabil. Di saat yang sama, pemerintah tengah mempertimbangkan insentif lain, termasuk diskon tagihan listrik bagi pelanggan di wilayah terdampak bencana, sebagai bentuk dukungan jangka menengah agar masyarakat tidak terbebani biaya energi ketika pemulihan ekonomi lokal masih berjalan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar seluruh jaringan listrik di tiga provinsi tersebut dipulihkan tanpa kompromi dalam waktu secepat mungkin. Arahan ini menjadi imbauan tegas kepada kementerian dan lembaga terkait untuk menurunkan seluruh sumber daya teknis demi memastikan listrik kembali menyala di wilayah yang lumpuh total akibat bencana.

Namun, pemulihan ini bukan tanpa hambatan. Beberapa desa di Aceh yang masih belum teraliri listrik berada di wilayah dengan medan paling berat dan akses jalan yang rusak parah akibat banjir serta longsor. Akses yang terputus ini memperlambat mobilisasi personel dan material. Meski demikian, komitmen pemerintah pusat dan PLN untuk menjangkau wilayah terpencil ini menunjukkan bahwa pemulihan listrik di kawasan terdampak bencana ditangani secara menyeluruh dan tak terputus oleh kendala geografis.

Belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatra lainnya, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN mulai merancang skenario baru dalam merespons pemulihan jaringan pascabencana, sebuah pendekatan yang menggabungkan kesiapsiagaan, teknik rekonstruksi cepat, dan koordinasi lintas sektor guna menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko hidrometeorologi di masa depan.

Dukungan politik dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan kelistrikan ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang merasakan dampaknya langsung. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menilai langkah cepat PLN sangat membantu aktivitas masyarakat untuk kembali berjalan normal setelah masa terkelam pascagempa dan banjir.

Ketika listrik kembali menyala, lampu-lampu rumah, klinik kesehatan, sekolah, warung, serta pabrik kecil kembali hidup. Keputusan negara untuk mengutamakan pemulihan listrik pascabencana adalah keputusan yang tidak hanya teknis tetapi etis, listrik berarti kehidupan, dan pemulihan listrik berarti memberi peluang masyarakat untuk pulih dari trauma dan kerugian.

Agenda pemerintah bukan sekadar menyalakan kembali jaringan yang sempat padam, tetapi memulihkan kehidupan. Konsistensi kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memahami esensi energi dalam kehidupan modern dan tidak menyerah pada tantangan yang datang setelah bencana. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan listrik pascabencana Sumatra tidak hanya layak didukung, tetapi juga perlu dipertahankan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

*) Analis Kebijakan Publik dan Infrastruktur Energi

Oleh: Syahrul Azzam Firdaus )*

Pemulihan wilayah pascabencana di Sumatra menuntut penanganan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, salah satunya melalui kebijakan kelistrikan yang adaptif terhadap kondisi darurat sekaligus berpandangan jangka panjang. Kelistrikan memegang peranan vital dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi karena menjadi fondasi bagi pemulihan layanan publik, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat terdampak. Tanpa pasokan listrik yang andal dan aman, proses pemulihan akan berjalan lambat dan berpotensi memperpanjang dampak sosial maupun ekonomi di wilayah bencana.

Dalam konteks tersebut, kebijakan kelistrikan pascabencana tidak dapat hanya berorientasi pada pemulihan teknis semata, melainkan harus memastikan kejelasan tahapan, target waktu, serta jaminan keberlanjutan layanan. Dorongan terhadap percepatan pemulihan jaringan listrik juga menjadi perhatian di tingkat legislatif.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara meminta PT PLN (Persero) memastikan penyelesaian pemulihan jaringan listrik pascabencana di Sumatra tidak berlarut-larut dan segera keluar dari status darurat. Ia juga mengapresiasi langkah cepat PLN dalam menangani gangguan jaringan listrik di Sumatra, termasuk upaya pengerahan sumber daya secara maksimal.

Pemulihan pasokan listrik bagi fasilitas vital menjadi prioritas utama dalam kebijakan kelistrikan pascabencana. Rumah sakit, pusat evakuasi, instalasi air bersih, sarana telekomunikasi, dan fasilitas pendidikan harus segera kembali beroperasi agar proses penanganan darurat dan pemulihan sosial dapat berjalan optimal. Ketersediaan listrik di sektor-sektor ini sangat menentukan efektivitas layanan publik serta kecepatan masyarakat kembali ke aktivitas normal.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, komitmen penyedia layanan kelistrikan nasional menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pemulihan. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan PT PLN (Persero) berkomitmen penuh dalam upaya pemulihan pascabencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, PLN mengumumkan pemberian layanan listrik gratis selama enam bulan bagi hunian sementara yang dibangun untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Selain aspek pemulihan darurat, kebijakan kelistrikan pascabencana juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap risiko bencana di masa mendatang. Penguatan standar pembangunan jaringan, penyesuaian desain infrastruktur dengan karakteristik wilayah rawan bencana, serta penggunaan teknologi yang lebih adaptif menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang. Langkah ini penting agar sistem kelistrikan tidak kembali mengalami kerusakan parah ketika bencana serupa terjadi.

Pemanfaatan energi terbarukan menjadi bagian integral dari arah kebijakan kelistrikan pascabencana di Sumatra. Potensi tenaga air, panas bumi, surya, dan biomassa yang besar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Pembangkit energi terbarukan berskala kecil hingga menengah dinilai efektif untuk mempercepat pemulihan listrik di wilayah yang infrastrukturnya rusak berat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan energi fosil.

Namun, pemulihan kelistrikan pascabencana juga harus memperhatikan aspek keselamatan. Pada fase transisi pascabencana, risiko baru dapat muncul seiring dengan mulai pulihnya aktivitas masyarakat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa dalam penanganan pascabencana, fokus utama adalah memastikan tidak muncul risiko keselamatan baru ketika aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan. Ia menjelaskan bahwa fase pascabencana merupakan periode yang sensitif karena lingkungan belum sepenuhnya pulih, sementara masyarakat mulai kembali memanfaatkan fasilitas dan layanan dasar, termasuk jaringan listrik.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan kelistrikan pascabencana tidak hanya berbicara tentang kecepatan pemulihan, tetapi juga tentang keamanan instalasi dan keandalan jaringan. Instalasi listrik yang rusak atau tidak layak dapat memicu kecelakaan, kebakaran, dan gangguan tambahan yang justru memperburuk kondisi masyarakat. Oleh karena itu, standar keselamatan dan pengawasan teknis menjadi elemen penting dalam setiap tahapan pemulihan.

Aspek pembiayaan juga menjadi perhatian dalam kebijakan kelistrikan pascabencana. Kerusakan infrastruktur listrik membutuhkan investasi besar untuk perbaikan dan pembangunan kembali. Kebijakan pendanaan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel diperlukan agar pemulihan dapat berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Sinergi antara anggaran pemerintah, dukungan BUMN, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Di sisi lain, pemulihan kelistrikan memiliki dampak langsung terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat. Listrik memungkinkan usaha kecil dan menengah kembali beroperasi, aktivitas perdagangan pulih, serta layanan jasa kembali berjalan. Kebijakan yang memberikan kemudahan akses listrik bagi masyarakat terdampak menjadi instrumen penting dalam mendorong pemulihan ekonomi lokal dan mengurangi dampak sosial pascabencana.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam implementasi kebijakan kelistrikan pascabencana di Sumatra. Pemulihan jaringan listrik harus selaras dengan pembangunan kembali perumahan, infrastruktur jalan, serta fasilitas publik lainnya. Perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia layanan listrik, dan lembaga kebencanaan akan mempercepat proses rehabilitasi dan memastikan hasil yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kebijakan kelistrikan pascabencana perlu diarahkan pada transformasi sistem energi yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan. Pengalaman bencana harus menjadi pembelajaran untuk membangun sistem kelistrikan yang tidak hanya mampu pulih dengan cepat, tetapi juga siap menghadapi risiko di masa depan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Swari Kasetyaningtyas *)

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa pesan tegas ke panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian global yang dipenuhi tekanan geopolitik, disrupsi teknologi, dan perlambatan ekonomi, Prabowo memosisikan Indonesia sebagai negara yang memilih jalan investasi jangka panjang pada kualitas manusia, stabilitas, serta tata kelola yang kredibel.

Dalam pidato kunci pada forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kapasitas manusia. Ia menempatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan sebagai inti strategi pembangunan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan pergeseran narasi dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju upaya memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prabowo memaparkan komitmen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang setara. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah rencana pembangunan 160 sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga termiskin.

Program tersebut dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial nyata, bukan hanya memperbaiki statistik, tetapi membuka peluang masa depan bagi generasi yang selama ini tertinggal. Pembangunan manusia, dalam pandangan Prabowo, merupakan investasi paling strategis untuk menjaga daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Kerangka besar kebijakan ekonomi yang disebut Prabowonomics menjadi benang merah pidato tersebut. Prabowo memperkenalkan pendekatan ekonomi yang menekankan kemandirian nasional sekaligus keterbukaan terhadap kerja sama global.

Pertumbuhan inklusif menjadi tujuan utama, di mana negara tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi memastikan distribusinya mendukung kohesi sosial dan stabilitas politik. Pendekatan tersebut menempatkan negara sebagai fasilitator yang aktif, bukan sekadar penonton dinamika pasar.

Capaian konkret selama satu tahun pemerintahan turut disampaikan untuk memperkuat kredibilitas narasi tersebut. Program Makan Bergizi Gratis dipaparkan sebagai contoh investasi langsung pada kualitas sumber daya manusia.

Program itu telah menjangkau hampir 60 juta penerima dan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 80 juta penerima per hari. Prabowo memosisikan kebijakan tersebut bukan sebagai beban fiskal, melainkan sebagai fondasi kesehatan dan produktivitas generasi masa depan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks transformasi ekonomi, Prabowo menyoroti peran Danantara sebagai instrumen strategis negara. Melalui Danantara, pemerintah merasionalisasi lebih dari seribu badan usaha milik negara untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembiayaan industri masa depan.

Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menghubungkan reformasi struktural dengan agenda pembangunan manusia, di mana efisiensi ekonomi diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah domestik.

Stabilitas makroekonomi dan perdamaian tetap menjadi prasyarat utama dalam kerangka besar tersebut. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan manusia dan pertumbuhan inklusif hanya dapat berlangsung dalam iklim politik yang stabil serta kepastian hukum yang kuat.

Ia memaparkan indikator ekonomi Indonesia yang relatif solid, dengan inflasi terjaga dan defisit fiskal terkendali, sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab.

Pengakuan internasional terhadap kinerja ekonomi Indonesia juga dikontekstualisasikansebagai hasil dari disiplin kebijakan, bukan optimisme tanpa dasar. Prabowo menekankan pentingnya kredibilitas fiskal, termasuk rekam jejak Indonesia yang selalu memenuhi kewajiban keuangan lintas pemerintahan. Kredibilitas tersebut, menurutnya, menjadi modal penting untuk menarik investasi yang berkualitas dan berorientasi jangka panjang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowo memanfaatkan forum Davos untuk memaparkan gagasan ekonomi yang telah dipikirkan dan diterapkan, baik sebelum maupun selama masa kepemimpinannya.

Ia menegaskan bahwa Prabowonomics tidak berhenti pada konsep, tetapi ditopang hasil nyata yang dapat diukur dalam waktu relatif singkat. Paparan tersebut dirancang untuk menunjukkan kesinambungan antara visi, kebijakan, dan implementasi.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menekankan bahwa kehadiran Indonesia di WEF 2026 bertujuan memperkuat citra dan daya saing investasi, khususnya di sektor padat karya, industri hijau, dan pangan.

Ia memposisikan Prabowo sebagai tokoh kunci yang membawa pesan bahwa Indonesia menawarkan stabilitas, pasar besar, serta komitmen serius terhadap pembangunan manusia sebagai basis pertumbuhan ekonomi.

Kembalinya Presiden Indonesia ke panggung WEF setelah lebih dari satu dekade memiliki makna simbolik sekaligus strategis. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Davos dimanfaatkan bukan sekadar sebagai forum diplomasi, tetapi sebagai arena untuk menegaskan arah pembangunan nasional.

Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi inklusif tampil sebagai dua sisi yang saling menguatkan, membentuk fondasi bagi Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan dan berperan lebih aktif dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif.

Pendekatan tersebut menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama produktivitas, inovasi, dan ketahanan ekonomi nasional, sekaligus memastikan bahwa ekspansi ekonomi tidak terpusat pada segelintir sektor atau kelompok.

Dengan kerangka itu, Indonesia diarahkan untuk naik kelas dari sekadar pasar dan basis produksi, menjadi mitra strategis yang mampu menawarkan stabilitas, nilai tambah, serta kepemimpinan yang relevan di tengah perubahan tatanan ekonomi dunia. (*)

*) pemerhati ekonomi

Oleh : Diana Triasunu *)

Presiden Prabowo Subianto tampil lugas di panggung World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos dengan membawa satu pesan sentral: perdamaian dan stabilitas merupakan fondasi paling bernilai bagi pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah dunia yang dilanda ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan ketidakpastian kebijakan, Presiden menempatkan isu tersebut bukan sebagai wacana normatif, melainkan sebagai prasyarat struktural bagi kemakmuran bersama.

Forum internasional tersebut dimanfaatkan Prabowo untuk menegaskan bahwa dunia tengah memasuki fase yang rapuh. Konflik bersenjata, perang dagang, serta tekanan keuangan global menciptakan risiko sistemik yang menghambat pertumbuhan.

Dalam konteks tersebut, Presiden menegaskan bahwa sejarah dunia secara konsisten menunjukkan satu pola, yakni kemakmuran tidak pernah tumbuh di atas ketidakstabilan. Perdamaian dan stabilitas berperan sebagai aset paling berharga bagi peradaban modern karena keduanya memungkinkan investasi, perdagangan, dan pembangunan manusia berjalan berkelanjutan.

Prabowo kemudian mengaitkan pesan global tersebut dengan pengalaman Indonesia. Presiden menegaskan bahwa stabilitas nasional bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari pilihan kebijakan yang mengedepankan persatuan, kolaborasi, dan hubungan persahabatan dengan berbagai pihak.

Pendekatan tersebut menjaga Indonesia tetap berada di jalur moderat di tengah dinamika global yang kian terpolarisasi. Sikap tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang rasional dan dapat diprediksi.

Dalam pidato kunci tersebut, Presiden juga memaparkan ketangguhan ekonomi nasional sebagai bukti konkret bahwa stabilitas menghasilkan daya tahan. Indonesia mampu menjaga inflasi di kisaran dua persen dan defisit anggaran tetap berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto.

Capaian tersebut disampaikan sebagai hasil disiplin fiskal yang konsisten, bukan sebagai retorika optimisme. Pengakuan lembaga internasional yang menempatkan Indonesia sebagai titik terang pertumbuhan global dijadikan Presiden sebagai refleksi atas kebijakan yang terkalibrasi dengan baik.

Kredibilitas ekonomi menjadi penekanan berikutnya. Prabowo menegaskan bahwa kepercayaan global hanya dapat dibangun melalui rekam jejak yang terjaga lintas pemerintahan.

Indonesia, menurut Presiden, selalu menghormati kewajiban keuangan negara tanpa memandang pergantian rezim. Konsistensi tersebut memperkuat reputasi Indonesia di mata investor dan mitra internasional, terutama saat banyak negara menghadapi tekanan utang dan volatilitas pasar.

Presiden juga menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip seribu teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Filosofi tersebut diposisikan sebagai strategi aktif untuk menjaga perdamaian dan memperluas ruang dialog.

Indonesia memilih menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, termasuk dalam isu perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pendekatan tersebut menempatkan diplomasi sebagai instrumen ekonomi sekaligus penjaga stabilitas global.

Di sisi domestik, Prabowo mengaitkan stabilitas global dengan agenda kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan bahwa kepemimpinan bertujuan menghadirkan perubahan nyata bagi kelompok paling rentan.

Pemerintah memusatkan perhatian pada pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola, dan penghapusan penyalahgunaan kekuasaan sebagai prasyarat keadilan sosial. Stabilitas politik, menurut Presiden, kehilangan makna apabila tidak diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Capaian di sektor ketahanan pangan turut dipaparkan sebagai contoh konkret. Target swasembada beras yang semula dirancang untuk empat tahun berhasil dicapai dalam waktu satu tahun.

Presiden menyampaikan optimisme bahwa kemandirian pangan lain, termasuk jagung, gula, dan protein, dapat diwujudkan melalui disiplin kebijakan dan konsistensi kepemimpinan. Keberhasilan tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak global.

Prabowo juga menegaskan sikap terbuka terhadap integrasi ekonomi global. Perdagangan internasional dan kemitraan ekonomi dipandang sebagai sarana saling menguntungkan, bukan ancaman kedaulatan.

Presiden menekankan bahwa Indonesia merupakan bangsa perdagangan sejak berabad-abad lalu dan terus memperluas perjanjian ekonomi atas dasar kebutuhan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membangun negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global sekaligus bebas dari kemiskinan.

Reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada pendidikan dan kesehatan disebut sebagai prioritas pemerintahan. Presiden menegaskan bahwa administrasi publik harus melayani kepentingan umum dan tidak tunduk pada kepentingan ekonomi yang serakah. Kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih diposisikan sebagai prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat.

Menjelang penutupan pidato, Prabowo memperkenalkan arah pemikiran ekonomi yang disebut Prabowonomics. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa konsep tersebut menekankan stabilitas fiskal serta kemandirian pangan dan energi agar ekonomi nasional bergerak optimal.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa gagasan tersebut berangkat dari pemikiran yang telah dirancang dan diterapkan, disertai hasil konkret selama satu tahun kepemimpinan.

Melalui WEF 2026, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memilih perdamaian, stabilitas, dan dialog sebagai kompas pembangunan yang dijalankan secara konsisten, baik di dalam negeri maupun dalam relasi internasional.

Sikap tersebut mencerminkan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kepastian politik dan kepercayaan global. Pesan tersebut menempatkan Indonesia bukan sekadar sebagai negara yang mampu bertahan menghadapi guncangan dunia, tetapi sebagai mitra global yang siap tumbuh bersama, menawarkan solusi, menjaga keseimbangan kepentingan, serta berkontribusi aktif dalam membentuk tatanan ekonomi internasional yang lebih inklusif dan berkelanjungan dalam lanskap dunia yang semakin menuntut kepemimpinan berimbang dan visioner. (*)

*) pemerhati hubungan internasional

Oleh : Usman Maulana )*

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja globalnya dengan membawa pulang hasil konkret yang langsung menggeser posisi Indonesia dalam percaturan dunia. Lawatan ke Inggris dan kehadiran di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos tidak berhenti pada simbol diplomasi tingkat tinggi, melainkan berbuah kesepakatan, komitmen investasi, serta pesan strategis yang memperlihatkan Indonesia sebagai kekuatan baru yang semakin diperhitungkan. Inggris–Davos menjelma etalase yang menampilkan wajah Indonesia yang lebih percaya diri, tegas, dan berorientasi hasil.

Di London, Presiden Prabowo mengamankan komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar Rp90 triliun setelah bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Kesepakatan tersebut tidak berdiri di ruang abstrak, melainkan diarahkan pada sektor maritim yang menyentuh langsung kepentingan nasional.

Program pembangunan 1.582 kapal nelayan menjadi simbol nyata dari kerja sama yang tidak hanya berbicara angka, tetapi juga lapangan kerja, industrialisasi, dan penguatan ekonomi pesisir. Proyek tersebut diproyeksikan menyerap ratusan ribu tenaga kerja karena seluruh proses produksi dan perakitan berlangsung di dalam negeri, memperkuat basis industri nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai seluruh agenda kunjungan Presiden Prabowo dirancang dengan satu benang merah yang jelas, yakni setiap perjalanan luar negeri harus menghasilkan manfaat langsung bagi Indonesia.

Teddy memaparkan bahwa selain sektor maritim, kerja sama pendidikan tinggi juga mendapat perhatian serius. Presiden Prabowo bertemu dengan para profesor dari puluhan universitas ternama Inggris untuk membahas pendirian kampus dan kolaborasi akademik di Indonesia, terutama di bidang kedokteran dan STEM. Langkah tersebut menegaskan bahwa investasi sumber daya manusia ditempatkan sejajar dengan pembangunan fisik dan industri.

Pertemuan dengan Raja Charles III memperluas spektrum diplomasi Indonesia ke isu lingkungan dan konservasi. Presiden Prabowo membawa agenda pelestarian alam dan konservasi gajah ke meja diskusi bersama tokoh filantropi dunia, memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilepaskan dari tanggung jawab ekologis. Diplomasi lingkungan tersebut memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak memisahkan pertumbuhan dari keberlanjutan.

Dari London, Prabowo melangkah ke Davos dengan membawa narasi yang lebih besar. Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO global, Presiden memperkenalkan Prabowonomicssebagai peta jalan transformasi ekonomi Indonesia.

Konsep tersebut menekankan kemandirian pangan dan energi, stabilitas makro, serta keberanian melakukan reformasi di tengah tekanan geopolitik global. Prabowo menempatkan Indonesia bukan sebagai korban ketidakpastian dunia, melainkan sebagai negara yang mampu mengelola risiko dan mengubahnya menjadi peluang.

Salah satu pesan paling tegas yang disampaikan Presiden di Davos berkaitan dengan supremasi hukum. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada iklim investasi tanpa kepastian dan keadilan hukum.

Presiden menyatakan bahwa investor rasional tidak akan menanamkan modal di negara yang mengabaikan penegakan hukum. Komitmen tersebut tidak berhenti pada retorika. Prabowo memaparkan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi korupsi dan praktik ekonomi ilegal, termasuk penyitaan jutaan hektare perkebunan dan tambang ilegal sejak awal pemerintahannya. Presiden memosisikan penegakan hukum sebagai fondasi keadilan sosial sekaligus prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Di Davos pula, Indonesia memamerkan etalase kekuatan ekonomi baru melalui Paviliun Indonesia bertema Indonesia Endless Horizons. Presiden memperkenalkan Danantarasebagai badan pengelola investasi yang dirancang untuk menarik minat investor global secara terstruktur. Kehadiran Danantara memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun instrumen kelembagaan yang mampu menjembatani modal global dengan agenda pembangunan nasional.

Perdana Menteri Keir Starmer menyambut kerja sama maritim dengan Indonesia sebagai kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Starmer menilai program tersebut penting bagi Inggris karena membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia.

Bagi Indonesia, kemitraan itu membuka ruang revitalisasi industri galangan kapal, penguatan pertahanan maritim, dan pemberdayaan komunitas nelayan. Apresiasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia hadir di panggung global sebagai mitra setara, bukan sekadar pasar.

Rangkaian capaian dari Inggris hingga Davos memperlihatkan satu pola yang konsisten. Presiden Prabowo menggabungkan diplomasi ekonomi, supremasi hukum, pembangunan manusia, dan kepemimpinan lingkungan dalam satu narasi besar yang saling terhubung.

Pendekatan tersebut menempatkan kebijakan luar negeri bukan sekadar alat hubungan internasional, tetapi sebagai perpanjangan langsung dari agenda pembangunan nasional. Melalui pola tersebut, Indonesia tampil sebagai negara yang tidak terjebak pada retorika global, melainkan hadir dengan strategi utuh yang menjawab tantangan investasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan secara bersamaan.

Lawatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif berbicara di forum dunia, tetapi juga mampu membawa pulang hasil yang terukur dan berdampak langsung bagi kepentingan nasional.

Dari komitmen investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan posisi tawar di hadapan investor global, seluruh agenda disusun untuk menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar pencitraan diplomatik.

Inggris–Davos menjadi etalase yang menampilkan kekuatan baru Indonesia, sebuah negara yang semakin matang dalam membaca peluang global, konsisten menautkan diplomasi dengan agenda domestik, serta berani menegaskan kepentingannya sendiri dengan percaya diri dan perhitungan strategis. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Astrid Widia )*

Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan panggung World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bertahan di tengah turbulensi global, tetapi mampu melangkah dengan percaya diri sebagai ekonomi yang stabil dan kredibel.

Kehadiran langsung Kepala Negara di forum elite dunia tersebut menjadi penanda kembalinya Indonesia ke pusat percakapan global setelah lebih dari satu dekade absen, sekaligus momentum strategis untuk menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah perang, ketegangan geopolitik, dan rapuhnya kepercayaan antarnegara.

Dalam pidato kunci pada 22 Januari 2026, Prabowo menyampaikan gambaran menyeluruh tentang ketahanan ekonomi Indonesia melalui konsep yang disebutnya sebagai Prabowonomics.

Presiden menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia terjaga dengan inflasi di kisaran dua persen dan defisit anggaran konsisten berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto.

Kondisi tersebut memperlihatkan disiplin fiskal yang tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil dari pilihan kebijakan jangka panjang yang menempatkan stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan.

Prabowo juga mengaitkan capaian tersebut dengan pengakuan lembaga internasional. Dana Moneter Internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi global di tengah pengetatan finansial dan ketidakpastian eksternal.

Presiden menegaskan bahwa kepercayaan tersebut dibangun dari rekam jejak panjang Indonesia yang tidak pernah gagal memenuhi kewajiban utangnya. Konsistensi antarrezim dalam menghormati komitmen finansial internasional dinilai menjadi modal utama dalam menjaga kredibilitas ekonomi nasional.

Di hadapan para pemimpin negara dan eksekutif perusahaan global, Prabowo memaparkan peta jalan transformasi ekonomi yang berangkat dari pembangunan manusia. Presiden memandang kemakmuran jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia. Keyakinan tersebut tercermin dalam kebijakan investasi besar pada pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat sebagai basis produktivitas nasional.

Salah satu instrumen penting dalam strategi tersebut adalah kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Prabowo menjelaskan bahwa sovereignwealth fund tersebut dirancang sebagai alat untuk mengubah posisi Indonesia dari penerima modal pasif menjadi mitra investasi yang setara.

Dengan Danantara, Indonesia membuka ruang pembiayaan bersama, mendorong industrialisasi, serta melakukan pembenahan badan usaha milik negara agar dikelola dengan standar internasional dan tata kelola yang kuat.

Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang tegas. Reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan pemberantasan praktik ekonomi serakah menjadi pesan yang disampaikan secara terbuka.

Prabowo menilai tidak ada investor serius yang bersedia menanamkan modal di negara dengan kepastian hukum yang rapuh. Oleh karena itu, pemerintahannya memilih untuk menghentikan program tidak efisien dan mengalihkan anggaran pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan publik.

Dalam konteks ketahanan pangan, Prabowo memaparkan capaian strategis berupa percepatan swasembada beras yang berhasil dicapai jauh lebih cepat dari target awal. Presiden optimistis swasembada komoditas pangan lain dapat diraih dalam beberapa tahun mendatang. Keyakinan tersebut menjadi bagian dari narasi bahwa ketahanan ekonomi nasional juga bertumpu pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Pidato Prabowo di Davos tidak berhenti pada urusan domestik. Presiden menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas global merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Prabowo menandatangani Board ofPeace Charter sebagai wujud peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian Gaza dan solusi dua negara. Langkah tersebut menempatkan Indonesia sebagai aktor yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab moral di tingkat global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kehadiran Presiden di WEF 2026 diarahkan untuk memaparkan gagasan ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan secara konsisten.

Konsep Prabowonomics disebut sebagai refleksi dari kebijakan yang berbasis hasil, bukan sekadar wacana. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan bukti konkret capaian pemerintahan dalam waktu relatif singkat.

Dari perspektif investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai partisipasi Indonesia di WEF 2026 bertujuan memperkuat citra dan daya saing nasional, terutama di sektor padat karya, industri hijau, dan pangan. Kehadiran Presiden sebagai tokoh kunci dinilai mampu menyampaikan pesan Indonesia secara solid dan terkoordinasi kepada komunitas global.

Di tengah gejolak dunia, Prabowo menggunakan Davossebagai panggung untuk menegaskan bahwa Indonesia memilih stabilitas, kolaborasi, dan keterbukaan sebagai fondasi kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional.

Pendekatan tersebut memperlihatkan sikap Indonesia yang tidak reaktif terhadap krisis global, tetapi proaktif dalam membaca arah perubahan dan menempatkan kepentingan nasional secara rasional di tengah kompetisi internasional.

Pesan tersebut menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai negara yang mampu bertahan dari tekanan eksternal, tetapi sebagai mitra yang siap tumbuh bersama, menawarkan kepastian, peluang, dan keandalan bagi komunitas global.

WEF 2026 pun menjadi etalase bahwa ketahanan ekonomi nasional bukan retorika, melainkan hasil dari disiplin fiskal, reformasi tata kelola, serta visi jangka panjang yang dijalankan secara konsisten dan terukur. (*)

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja global dengan membawa hasil konkret yang langsung menyentuh kepentingan nasional. Lawatan ke Inggris hingga ke panggung World Economic Forum (WEF) Davos tidak berhenti pada simbol diplomasi tingkat tinggi, melainkan menjelma menjadi paket lengkap antara investasi besar, peran aktif dalam perdamaian dunia, serta penegasan arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

Di London, Prabowo menutup agenda kenegaraan pada 21 Januari 2026 dengan mengamankan komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling atau setara Rp90 triliun. Angka tersebut bukan sekadar headline ekonomi, melainkan fondasi baru bagi penguatan sektor maritim nasional. Investasi itu diarahkan pada pembangunan 1.582 kapal nelayan yang seluruh proses produksi dan perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pendekatan tersebut menunjukkan keberpihakan pada industri nasional, sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi tidak bocor ke luar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghasilkan tiga kesepakatan utama. Selain komitmen investasi, kedua negara memperkuat kemitraan maritim dan menyepakati pembangunan kapal nelayan sebagai proyek unggulan.

Teddy memaparkan bahwa proyek tersebut berpotensi menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja, mulai dari awak kapal, pekerja galangan, hingga efek berganda di sektor pendukung. Skema tersebut memperlihatkan bahwa investasi asing diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja luas, bukan sekadar menambah angka statistik.

Lawatan ke Inggris juga memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari universitas-universitas terkemuka Inggris seperti Oxford, Imperial College London, dan King’s College London.

Teddy menuturkan bahwa Presiden mendorong pendirian sepuluh kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran dan STEM. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran dosen, peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris, serta rencana pendirian kampus universitas Inggris di Tanah Air. Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa investasi fisik berjalan seiring dengan investasi manusia.

Di tengah padatnya agenda luar negeri, Prabowo tetap menjalankan kendali atas agenda strategis nasional. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden memimpin rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui konferensi video, lalu mengambil keputusan tegas mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar. Sikap tersebut mengirimkan pesan bahwa diplomasi ekonomi berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan tata kelola yang bersih.

Dari London, Prabowo melanjutkan langkah ke Davos, Swiss, untuk menghadiri WEF 2026. Di forum tersebut, Presiden memaparkan peta besar transformasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Prabowo menempatkan Indonesia sebagai calm investmentbet, negara yang stabil secara politik, disiplin fiskal, dan konsisten menegakkan supremasi hukum. Pesan tersebut ditujukan untuk meyakinkan pelaku ekonomi global bahwa Indonesia layak menjadi mitra jangka panjang.

Dalam pidato kunci di Davos, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Presiden menempatkan stabilitas dan persatuan sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi.

Rekam jejak Indonesia yang tidak pernah gagal bayar utang serta konsistensi menghormati komitmen internasional menjadi modal kredibilitas ekonomi. Pengakuan lembaga internasional seperti IMF yang menyebut Indonesia sebagai global brightspot memperkuat narasi tersebut.

Prabowo juga memperkenalkan Danantara sebagai instrumen baru pengelolaan investasi negara. Melalui badan tersebut, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai penerima modal pasif, melainkan sebagai mitra setara yang siap berinvestasi bersama.

Danantara dirancang untuk merombak tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, serta menegakkan standar internasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi diarahkan pada perbaikan struktural, bukan solusi jangka pendek.

Di luar agenda ekonomi, Prabowo menegaskan peran moral Indonesia di panggung global. Pada 23 Januari 2026, Presiden menandatangani Piagam Board of Peace di Davos. Keikutsertaan tersebut menandai komitmen Indonesia dalam mengawal proses transisi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Prabowo memosisikan Indonesia sebagai penjaga agar proses tersebut tetap mengarah pada solusi dua negara dan menghormati hak rakyat Palestina. Diplomasi tersebut melanjutkan peran aktif Indonesia dalam upaya perdamaian Timur Tengah yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.

Keseluruhan rangkaian kunker global tersebut membentuk satu benang merah yang jelas. Prabowo memadukan diplomasi ekonomi, penegakan hukum, pembangunan manusia, dan peran kemanusiaan dalam satu strategi besar. Inggris dan Davos menjadi etalase yang memperlihatkan wajah baru Indonesia: negara yang percaya diri, stabil, dan berani menegaskan kepentingannya di tengah dinamika global.

Hasil yang dibawa pulang dari kunker global tersebut menegaskan bahwa diplomasi tidak berhenti pada seremoni. Investasi Rp90 triliun, ratusan ribu lapangan kerja, komitmen perdamaian, serta peta transformasi ekonomi menjadi bukti bahwa Indonesia bergerak dengan arah yang terukur.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, panggung global dimanfaatkan bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk memastikan masa depan ekonomi dan peran Indonesia di dunia berjalan seiring.

Setiap pertemuan diarahkan pada hasil yang terukur, setiap forum dimanfaatkan untuk menegaskan posisi tawar, dan setiap kesepakatan dirancang agar berdampak langsung bagi kepentingan nasional.

Pendekatan tersebut menandai pergeseran diplomasi Indonesia dari sekadar partisipasi simbolik menuju kepemimpinan yang aktif, pragmatis, dan berorientasi hasil, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai aktor yang semakin diperhitungkan dalam percaturan global. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Navigasi pos

Oleh: Edgar Pallavi *)

Indonesia menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui swasembada pangan yang dicapai lebih cepat dari proyeksi. Di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, dan ketidakpastian rantai pasok global, kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tampil sebagai ukuran konkret kedaulatan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan kemandirian pangan bukan sekadar target sektoral, melainkan fondasi strategis bagi stabilitas nasional.

Deklarasi swasembada pangan nasional yang diumumkan pada Panen Raya di Karawang pada awal Januari 2026 menandai tonggak penting tersebut. Pemerintah memastikan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi, dengan produksi nasional mencapai 34,71 juta ton dan mencatatkan surplus signifikan.

Cadangan beras pemerintah pun melampaui tiga juta ton pada awal 2026, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola pangan nasional yang selama bertahun-tahun dibayangi ketergantungan impor.

Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai inti kedaulatan bangsa. Ia memandang kemampuan menyediakan pangan sebagai prasyarat mutlak kemerdekaan, sebab negara tidak dapat berdiri tegak jika kebutuhan dasarnya bergantung pada pihak lain.

Dalam konteks global yang sarat konflik dan tekanan iklim, ketergantungan pangan berpotensi menjadi titik lemah strategis. Karena itu, capaian swasembada 2025 diposisikan sebagai kemenangan non-militer yang memperkuat pertahanan nasional dari sisi ekonomi dan sosial.

Keberhasilan tersebut lahir dari strategi terukur yang dijalankan secara agresif. Pemerintah menggabungkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian melalui modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi irigasi, penggunaan benih unggul, serta percepatan cetak sawah baru di luar Pulau Jawa, termasuk Merauke.

Langkah tersebut didukung alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun dalam APBN 2025, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas dan perlindungan petani sebagai aktor utama sistem pangan.

Selain memperkuat produksi, negara juga membenahi tata niaga. Perum Bulog diperkuat sebagai offtaker utama hasil panen dengan mandat menyerap gabah petani secara masif. Kebijakan harga yang lebih berpihak pada produsen meningkatkan kepastian usaha di tingkat hulu, sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Pendekatan tersebut menempatkan swasembada pangan sebagai pilar ekonomi inklusif yang tidak hanya mengejar angka produksi, tetapi juga kesejahteraan petani.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai panen raya di Karawang sebagai simbol keberhasilan kolektif bangsa. Ia menegaskan bahwa Indonesia kini berada pada fase baru, di mana impor beras tidak lagi menjadi pilihan kebijakan, sementara cadangan nasional justru berada pada posisi paling aman sepanjang sejarah. Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga melalui konsistensi kebijakan agar swasembada tidak bersifat temporer.

Dampak swasembada pangan juga tercermin pada stabilitas makroekonomi. Ketahanan pasokan menekan tekanan inflasi pangan yang kerap menjadi pemicu gejolak harga. Di sisi lain, peningkatan Nilai Tukar Petani sepanjang 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan produksi sejalan dengan perbaikan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian. Sektor tersebut bahkan mencatat pertumbuhan PDB dua digit pada awal 2025, menegaskan perannya sebagai motor ekonomi rakyat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memandang swasembada pangan sebagai hasil kerja kolektif lintas sektor, dari pemerintah pusat hingga daerah, serta petani di tingkat tapak. Ia menekankan bahwa keberhasilan menghentikan impor beras membawa dampak global.

Berkurangnya permintaan dari Indonesia sebagai salah satu importir terbesar dunia ikut menekan harga beras internasional secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pangan nasional mampu memberi pengaruh nyata pada dinamika pasar global.

Lebih jauh, capaian tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam peta ketahanan pangan dunia. Negara tidak hanya melindungi kepentingan domestik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan melalui pasokan yang lebih seimbang.

Pemerintah pun mendorong perluasan swasembada ke komoditas strategis lain seperti jagung, singkong, serta sumber protein, guna membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan terdiversifikasi.

Di era ketidakpastian global, swasembada pangan menjelma sebagai pilar baru kedaulatan nasional. Kebijakan tersebut melindungi rakyat dari gejolak eksternal, memperkuat ekonomi domestik, dan menjaga martabat bangsa di hadapan dunia.

Ketika konflik geopolitik, perubahan iklim, dan disrupsi rantai pasok global kian sering terjadi, kemampuan negara mengendalikan kebutuhan pangan pokok menjadi instrumen strategis yang menentukan stabilitas sosial dan arah pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, kemandirian pangan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan negara untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan posisi tawar Indonesia dalam tatanan global yang semakin kompetitif.

Tantangan ke depan terletak pada menjaga keberlanjutan, memperkuat inovasi, dan memastikan regenerasi petani agar sektor pertanian tetap relevan bagi generasi muda di tengah arus urbanisasi dan transformasi ekonomi.

Konsistensi kebijakan, kepastian insentif, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi kunci agar capaian swasembada tidak bersifat sementara, melainkan berakar kuat dalam sistem nasional.

Namun fondasi telah diletakkan secara kokoh. Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau diplomasi, tetapi juga dari kemampuan memberi makan rakyatnya secara mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai penopang utama stabilitas bangsa. (*)

*) pemerhati kebijakan publik