Monthly Archives: Januari 2026

Oleh : Rio Hardi Pratama )*

Program padat karya pascabencana menjadi salah satu instrumen kebijakan yang paling relevan dalam menjaga keberlanjutan hidup petani sekaligus memulihkan lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Ketika bencana datang, dampak yang dirasakan petani tidak hanya berhenti pada rusaknya rumah dan infrastruktur desa, tetapi juga pada terhentinya siklus produksi pertanian. Sawah tertimbun lumpur, saluran irigasi tersumbat, dan peralatan pertanian rusak, sehingga sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan ikut lumpuh. Dalam konteks inilah, pendekatan padat karya tidak sekadar menjadi program sementara, melainkan bagian penting dari strategi pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memandang bahwa penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada bantuan darurat. Pemerintah perlu menghadirkan langkah lanjutan yang langsung terhubung dengan upaya pemulihan mata pencaharian warga. Melalui program padat karya, masyarakat terdampak, termasuk petani, didorong untuk kembali produktif dengan terlibat langsung dalam kegiatan pemulihan lingkungan mereka sendiri. Fokus utama program ini adalah membantu warga yang kehilangan mata pencaharian agar kembali berpenghasilan, sembari mempercepat perbaikan sarana dan prasarana di wilayah terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa padat karya dirancang sebagai program recovery, bukan sekadar respons jangka pendek.

Bagi petani, program padat karya memiliki makna ganda. Di satu sisi, upah harian yang diterima membantu menjaga daya beli keluarga di tengah terhentinya aktivitas bertani. Di sisi lain, pekerjaan yang dilakukan, seperti membersihkan lumpur dari sawah, memperbaiki pematang, dan membuka kembali saluran irigasi, secara langsung berkontribusi pada percepatan pemulihan lahan pertanian. Dengan demikian, padat karya tidak hanya menyelamatkan ekonomi rumah tangga petani, tetapi juga mempercepat kembalinya fungsi sawah sebagai sumber pangan dan pendapatan jangka panjang.

Pendekatan terpadu juga terlihat dari langkah Kemnaker Peduli yang mengombinasikan padat karya dengan program pendampingan lainnya. Selain kegiatan pemulihan ekonomi, pemerintah menghadirkan layanan trauma healing, instalasi listrik, serta dukungan teknis lain yang dibutuhkan masyarakat pascabanjir. Di berbagai daerah terdampak seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, posko yang didukung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menjadi pusat koordinasi pemulihan. Model ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana memerlukan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan teknis agar masyarakat benar-benar dapat bangkit.

Peran padat karya sebagai penopang ekonomi pascabencana juga ditegaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hingga pertengahan Januari 2026, puluhan ribu tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan pemulihan berbasis masyarakat di wilayah terdampak bencana. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup untuk memulihkan kehidupan warga. Pemulihan harus menyentuh ekonomi masyarakat agar roda perekonomian dapat kembali berputar. Pernyataan ini relevan dengan kondisi petani yang membutuhkan penghasilan segera sembari menunggu sawah kembali siap tanam.

Di lapangan, program padat karya dijalankan dengan mengoptimalkan tenaga kerja manual, terutama di lokasi yang sulit dijangkau alat berat. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan pembersihan dan perbaikan menjangkau area permukiman, fasilitas publik, hingga lahan pertanian. Di Aceh Tamiang, misalnya, warga terlibat langsung membersihkan lumpur di sekolah, drainase, dan lingkungan sekitar. Keterlibatan masyarakat lokal bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap proses pemulihan.

Pengalaman warga yang terlibat dalam padat karya menunjukkan dampak nyata program ini. Sejumlah pekerja mengakui bahwa upah yang diterima membantu memenuhi kebutuhan keluarga setelah bencana menghentikan usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Dalam konteks petani, pendapatan sementara dari padat karya menjadi jembatan penting hingga musim tanam berikutnya dapat dimulai. Tanpa jembatan tersebut, risiko kemiskinan dan kerawanan pangan pascabencana akan semakin besar.

Lebih jauh, padat karya pascabencana juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pemulihan sawah secara cepat berarti menjaga kesinambungan produksi beras dan komoditas pangan lainnya. Ketika sawah dapat kembali ditanami, petani tidak hanya memulihkan pendapatannya, tetapi juga memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Dengan demikian, program ini memiliki dampak berlapis, mulai dari tingkat rumah tangga hingga skala nasional.

Ke depan, tantangan yang perlu dijawab adalah memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program padat karya. Integrasi antara pemulihan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi harus terus diperkuat agar petani tidak terjebak dalam ketergantungan pada bantuan sementara. Program padat karya perlu dihubungkan dengan dukungan lanjutan, seperti penyediaan benih, perbaikan irigasi permanen, dan akses pembiayaan pertanian. Dengan langkah tersebut, padat karya pascabencana benar-benar menjadi fondasi bagi kebangkitan petani dan pemulihan sawah yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, padat karya pascabencana bukan sekadar program penyediaan lapangan kerja sementara. Ia adalah wujud kehadiran negara dalam menjaga martabat dan penghidupan petani di masa sulit. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam memulihkan sawah dan lingkungan mereka, program ini membuktikan bahwa pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial pascabencana.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di WEF 2026 dengan menegaskan komitmen memperkuat diplomasi ekonomi global dan daya saing nasional.

Kehadiran tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis menarik investasi berkualitas, tercermin dari keterlibatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, serta Kadin Indonesia dalam promosi investasi nasional yang terstruktur.

“WEF ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana-rencana ke depan Indonesia kepada masyarakat global, termasuk kebijakan dan regulasi baru yang sudah dikeluarkan, sebagai pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju,” ucap Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Indonesia memanfaatkan WEF 2026 bertema A Spirit of Dialogue untuk menegaskan peran sebagai mitra dialog yang konstruktif melalui pendekatan Indonesia Incorporated.

Sinergi pemerintah, pengelola aset negara, dan dunia usaha diperkuat lewat Indonesia Pavilion Indonesia Endless Horizons serta agenda Indonesia Night, yang dinilai membuka peluang besar perluasan kerja sama ekonomi global.

“Secara biopolitik, ini (WEF Davos 2026) sangat fragmented, sangat dinamis, tidak seperti biasa-biasanya. Saya rasa kalau misalnya dua hal yang sangat dipikirkan dalam Davos nanti, ialah bagaimana memang promosikan investasi dan perdagangan,” tutur Anindya.

“Jadi di situ akan terlihat bagaimana Indonesia bisa memainkan perannya, dan memposisikan di antara kekuatan-kekuatan ekonomi itu. Nah ini kita ingin memainkan perannya, tapi ujungnya untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan membuat investasi dan pendahkan,” tegas Anindya.

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Badan Pengelola Investasi Danantara, menandai kembalinya Indonesia ke panggung ekonomi global setelah hampir satu dekade.

Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo menilai momentum tersebut krusial untuk memulihkan kepercayaan investor.

“Tampilnya kembali Indonesia di forum ini memberikan angin segar bagi kemajuan ekonomi nasional. WEF adalah forum yang tepat, karena di sana hadir tokoh-tokoh dan orang-orang kuat dalam jaringan keuangan, investasi, bisnis, dan inovasi dunia,” ujar Dradjad.

Ia menekankan peran Danantara dalam menjelaskan tata kelola modal negara.

“Kita ingin membangun dan memperkuat kepercayaan para investor global untuk masuk ke Indonesia. Danantara harus mampu menjelaskan bagaimana modal negara dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang,” kata Dradjad.

Menurutnya, tindak lanjut pasca-WEF menjadi kunci agar minat investor global berujung pada investasi nyata yang berdampak bagi perekonomian nasional. (*)

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan menegaskan peran sebagai pemain penting ekonomi global.

Keikutsertaan aktif pada forum bertema A Spirit of Dialogue mencerminkan konsistensi Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas kemitraan strategis, dan menarik investasi berkualitas di tengah ketidakpastian global.

Kolaborasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, dan Kadin Indonesia melalui pendekatan Indonesia Incorporated menegaskan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mengokohkan daya saing nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menekankan partisipasi di WEF Davos sebagai strategi berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial.

“WEF ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana-rencana ke depan Indonesia kepada masyarakat global, termasuk kebijakan dan regulasi baru yang sudah dikeluarkan, sebagai pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju,” jelas Rosan dalam keterangan tertulis.

Melalui Indonesia Pavilion bertema Indonesia Endless Horizons, Indonesia mempromosikan sektor prioritas seperti transisi energi, hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, dan ekonomi digital.

Pemerintah juga menegaskan transformasi pengelolaan aset negara melalui Danantara Indonesia sebagai motor investasi yang profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tetap solid di kisaran 4,9–5,4 persen pada 2026 turut memperkuat narasi stabilitas ekonomi nasional.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyebut kehadiran Indonesia di WEF sebagai bagian dari strategi membangun persepsi positif global.

“Kehadiran Indonesia di WEF merupakan bagian dari strategi awal promosi investasi yang berfokus pada pembentukan citra positif Indonesia di mata dunia,” ungkap Nurul.

Ia menambahkan, sinergi bersama Danantara dan Kadin mencerminkan keseriusan Indonesia menjadi mitra dialog yang kredibel dan kompetitif.

Dari sisi dunia usaha, keterlibatan Kadin memperkuat pesan kesiapan sektor swasta nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega menilai kehadiran Indonesia di forum tersebut krusial.

“Jadi di sini penting bagi Indonesia, hadir dalam acara ini untuk bersama, kolaborasi, berbincang, dan untuk melihat bagaimana tren yang dilihat dunia,” ujarnya.

Rangkaian partisipasi di WEF 2026 menandai penguatan peran Indonesia sebagai mitra global yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan posisi strategis dalam rantai pasok dan ekonomi hijau dunia. (*)

Oleh: Ivana Marvelia *)

World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menempatkan Indonesia di panggung utama diplomasi negara yang sarat makna strategis. Forum global tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk memamerkan arah baru pembangunan yang menekankan hilirisasi berkelanjutan, transisi energi, serta penguatan kemitraan internasional di tengah lanskap ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Kehadiran Indonesia tidak sekadar menambah daftar partisipan, tetapi menegaskan peran aktif sebagai aktor yang menawarkan visi dan solusi.

Partisipasi Indonesia pada forum bertema A Spirit of Dialogue memperlihatkan pergeseran pendekatan diplomasi ekonomi yang semakin matang. Negara tidak lagi tampil semata sebagai pencari pembiayaan, melainkan sebagai mitra dialog yang membawa gagasan pembangunan jangka panjang. Delegasi besar yang terdiri dari pemerintah dan pelaku usaha memperkuat pesan bahwa arah baru pembangunan dirancang secara terpadu dan konsisten.

Salah satu penanda penting arah tersebut terlihat dari diperkenalkannya Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund di panggung internasional. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk memperkuat industri manufaktur hijau dan berbasis nilai tambah.

Kehadiran entitas itu mengirimkan sinyal bahwa pengelolaan aset negara bergerak menuju standar global yang profesional dan transparan, sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis berorientasi keberlanjutan.

Delegasi Indonesia menegaskan komitmen menarik investasi global pada energi terbarukan dan pengelolaan mineral berkelanjutan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, industri rendah karbon, serta mendorong peralihan dari ekspor bahan mentah menuju industri bernilai tambah tinggi.

Kadin Indonesia menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin Selatan-Selatan (global south) yang percaya diri menawarkan kemitraan setara. Pendekatan tersebut memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam satu narasi nasional.

Indonesia memosisikan diri sebagai negara yang terbuka bagi kolaborasi saling menguntungkan, bukan sekadar pasar tujuan, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Indonesia menegaskan arah baru pembangunan melalui reformasi struktural dengan menonjolkan stabilitas makro, kepastian kebijakan, serta investasi pada sumber daya manusia dan teknologi guna memperkuat kepercayaan investor terhadap transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di WEF 2026 memperkuat bobot diplomasi negara pada forum tersebut. Di hadapan pemimpin dunia, pengusaha global, dan pemikir ekonomi, Indonesia menyampaikan visi pembangunan yang lebih terbuka dan strategis.

Forum itu dimanfaatkan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia merespons disrupsi teknologi, tensi geopolitik, dan tantangan ekonomi global melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Paviliun Indonesia bertema Indonesia: Cakrawala Tanpa Batas menjadi episentrum diplomasi ekonomi sepanjang gelaran WEF. Melalui paviliun tersebut, pemerintah mempromosikan peluang investasi di sektor hilirisasi mineral, energi terbarukan, serta pengembangan tenaga kerja vokasi. Kehadiran paviliun itu mempertegas kesiapan Indonesia menyambut investasi dengan ekosistem yang semakin matang.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memainkan peran penting dalam membangun citra Indonesia di mata dunia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menilai WEF 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan wajah Indonesia melalui visi presiden, para menteri, dan pelaku usaha.

Menurutnya, tema dialog yang diusung forum tersebut relevan untuk mendengar dan menyampaikan pandangan para pemimpin negara sebagai dasar pengambilan keputusan global.

Kehadiran ribuan partisipan dari perusahaan multinasional dan puluhan kepala negara memperkuat posisi WEF sebagai ajang promosi investasi yang bersifat tidak langsung namun berdampak luas.

Ruang diplomasi informal melalui Indonesia Night melengkapi pendekatan formal yang dijalankan sepanjang forum. Melalui seni, budaya, dan jejaring personal, Indonesia memperlihatkan identitas sebagai negara dengan kekayaan budaya yang kuat dan mitra global yang terbuka bagi kolaborasi berkelanjutan. Pendekatan tersebut memperkaya diplomasi ekonomi dengan sentuhan soft power yang kerap menentukan kualitas hubungan jangka panjang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan partisipasi Indonesia di WEF Davos sebagai bagian dari strategi konsisten memperkuat daya saing nasional. Keterlibatan BKPM, Danantara Indonesia, dan Kadin Indonesia mencerminkan pendekatan Indonesia Incorporated yang menyatukan pemerintah, pengelola aset negara, dan dunia usaha dalam satu visi. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan arah kebijakan, kesiapan regulasi, serta pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju menghadapi tantangan global.

Dari perspektif kebijakan, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti melihat sektor energi, pangan, dan manufaktur sebagai magnet utama investasi yang relevan dengan agenda pembangunan nasional dan kebutuhan global.

Ia menilai transisi energi dan pengembangan industri hijau membutuhkan dukungan investasi besar, sejalan dengan proyek pengembangan kapasitas listrik nasional. Sektor pangan dipandang strategis untuk ketahanan dan penciptaan lapangan kerja, sementara manufaktur bernilai tambah tinggi, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan revitalisasi industri tekstil, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Esther juga menekankan pentingnya insentif yang fleksibel, peta jalan yang jelas, dan rencana bisnis terukur agar minat investor berujung pada realisasi.

WEF 2026 pada akhirnya menegaskan diplomasi negara sebagai instrumen utama memamerkan arah baru pembangunan Indonesia. Melalui forum tersebut, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi mitra global yang stabil, progresif, dan berorientasi jangka panjang. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi menindaklanjuti narasi besar itu menjadi capaian nyata yang memperkuat transformasi ekonomi nasional.

*) Pengamat Ekonomi

Oleh: Rivka Mayangsari *)

World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menandai fase penting diplomasi ekonomi Indonesia di tengah pergeseran arah investasi global. Forum bergengsi tersebut menjadi panggung strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan industri masa depan di kawasan Asia Tenggara.

Partisipasi aktif delegasi Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, memperlihatkan keseriusan negara memanfaatkan momentum global guna mengamankan investasi berkualitas dan berkelanjutan.

Pendekatan yang dibawa Indonesia di WEF 2026 menempatkan keterbukaan dan kolaborasi sebagai fondasi utama. Pemerintah menampilkan narasi bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada eksploitasi sumber daya mentah, melainkan pada transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi, rendah karbon, dan berdaya saing global. WEF Davos menjadi ruang efektif untuk memperkenalkan arah baru tersebut kepada investor, lembaga keuangan, hingga filantropi internasional.

Salah satu sorotan utama adalah debut Danantara Indonesia sebagai pengelola investasi negara. Kehadiran Danantara di panggung global memperlihatkan transformasi strategis pengelolaan aset negara yang lebih profesional, transparan, dan selaras dengan praktik internasional.

Melalui entitas tersebut, Indonesia menawarkan ruang kolaborasi konkret dengan sovereign wealth funds dan investor global untuk membiayai proyek-proyek berskala besar, terutama di sektor hijau dan industri masa depan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat persepsi bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga siap mengelolanya secara akuntabel.

Fokus promosi investasi Indonesia di WEF 2026 bertumpu pada tiga pilar utama: transisi energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi mineral berkelanjutan. Pemerintah memanfaatkan forum tersebut untuk memasarkan agenda energi terbarukan, penguatan industri berbasis sumber daya domestik, serta pengembangan ekosistem manufaktur hijau.

Target komitmen investasi yang dipasang pun tidak main-main, mencapai Rp2.600 triliun sepanjang tahun berjalan. Angka tersebut mencerminkan ambisi besar untuk menjadikan investasi hijau sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang WEF Davos 2026 sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk menarik investasi hijau dan memperluas kerja sama global di sektor berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai forum tersebut memberi ruang luas bagi pemerintah memasarkan agenda transisi energi dan pembangunan hijau kepada investor global. Menurutnya, forum ini juga membuka peluang dialog dengan lembaga filantropi internasional yang selama ini belum banyak tersentuh dalam pembiayaan sektor transisi energi, perlindungan hutan, dan layanan kesehatan. Kejelasan arah kebijakan dan peta jalan hilirisasi dinilai krusial untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap komitmen Indonesia membangun ekonomi hijau.

Bhima juga menekankan pentingnya memanfaatkan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Davos tidak hanya melalui pidato utama, tetapi juga lewat pertemuan bilateral dengan pemimpin negara dan pelaku usaha dunia.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia dinilai perlu tampil menawarkan solusi dan stabilitas melalui penguatan kerja sama internasional. Peluang investasi di sektor energi terbarukan, termasuk ekosistem baterai dan panel surya terapung, disebut sebagai magnet utama yang harus segera ditindaklanjuti agar komitmen tidak berhenti di atas kertas.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Ia melihat sektor energi, pangan, dan manufaktur sebagai sektor prioritas yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor global.

Esther menyoroti kebutuhan mendesak Indonesia terhadap investasi transisi energi dan energi terbarukan, seiring komitmen pemerintah mengembangkan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt.

Selain itu, sektor pangan dipandang strategis untuk menjamin ketahanan nasional sekaligus mendorong industri padat karya. Pada sektor manufaktur, pengembangan industri bernilai tambah tinggi, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan revitalisasi industri tekstil, dinilai relevan dengan kebutuhan pasar global.

Esther menegaskan pentingnya pendekatan insentif yang fleksibel dan bersifat personal bagi investor. Menurutnya, forum sebesar WEF Davos perlu dilengkapi dengan penawaran kebijakan yang terukur, peta jalan yang jelas, serta rencana bisnis yang meyakinkan agar minat investasi benar-benar berujung pada realisasi. Tanpa kesiapan tersebut, peluang besar berisiko tereduksi menjadi sekadar wacana.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Danantara Indonesia dan Kadin Indonesia mengusung pendekatan Indonesia Incorporated melalui Indonesia Pavilion dan agenda Indonesia Night.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menekankan bahwa dialog terbuka dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan inklusif.

Tema A Spirit of Dialogue dipandang relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kehadiran Indonesia di WEF Davos diposisikan sebagai strategi awal membangun citra positif sebagai negara yang stabil, kompetitif, dan siap menjadi mitra global jangka panjang.

Pada akhirnya, WEF 2026 memperlihatkan upaya Indonesia keluar dari jebakan ketergantungan lama menuju ekonomi hijau dan industri masa depan. Forum tersebut bukan sekadar etalase diplomasi, melainkan ajang uji konsistensi antara visi, kebijakan, dan eksekusi.

Tantangan terbesar justru terletak setelah lampu Davos padam dimana perlunya memastikan setiap komitmen investasi bertransformasi menjadi proyek nyata yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Jika konsistensi itu terjaga, WEF 2026 layak dikenang sebagai titik balik penting arah pembangunan ekonomi Indonesia.

*) pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok usaha perhutanan sosial.

Kementerian Kehutanan mencatat, sebanyak 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial telah dipetakan pada tahap awal untuk pengembangan hilirisasi perkebunan. Lahan tersebut akan dioptimalkan bagi pengolahan komoditas unggulan yang dikelola langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Untuk tahap pertama, kami sudah menyandingkan data dan terdapat sekitar 390 ribu hektare yang nantinya akan dikembangkan untuk hilirisasi perkebunan,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

Menurut Rohmat, hilirisasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan nilai tambah dari perhutanan sosial. Melalui pengolahan hasil perkebunan, masyarakat tidak lagi hanya menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

“Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perhutanan sosial, Kementerian Kehutanan terus mendorong hilirisasi komoditas kehutanan berbasis masyarakat,” katanya.

Sejumlah komoditas yang saat ini telah dikembangkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial meliputi kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa. Pemerintah juga memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pertanian guna mendorong hilirisasi enam komoditas utama, yakni kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete.

Rohmat menegaskan, optimalisasi lahan perhutanan sosial dilakukan tanpa mengubah status kawasan hutan.

“Optimalisasi ini bukan merupakan perubahan peruntukan atau pelepasan kawasan hutan, melainkan pemanfaatan lahan perhutanan sosial secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, pemerintah telah memberikan persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga di berbagai daerah. Program perhutanan sosial diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian turut memperkuat hilirisasi perkebunan melalui pendekatan approach by thematic (ABT) dan program refocusing. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan petani.

“Dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani,” ujar Roni.

Secara nasional, program hilirisasi perkebunan telah mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan dengan sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah, sebagai wilayah prioritas, disertai dukungan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani, serta sarana produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi pertanian dan perkebunan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta memiliki potensi besar mendorong ekspor dan memperkuat devisa negara melalui komoditas unggulan.

“Oleh karena itu, strategi hilirisasi perkebunan akan terus diperkuat hingga 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi perkebunan rakyat sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk, memperbaiki kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui optimalisasi kawasan perhutanan sosial untuk mendukung pengolahan komoditas perkebunan berbasis masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial yang akan dikembangkan untuk mendukung hilirisasi perkebunan. Tahap awal pengembangan dilakukan dengan menyandingkan data kawasan yang dinilai siap dimanfaatkan untuk kegiatan hilirisasi tanpa mengubah fungsi kawasan hutan.

“Untuk tahap pertama, kami sudah menyandingkan data, ada 390 ribu hektare yang nantinya akan dikembangkan untuk hilirisasi perkebunan,” kata Rohmat dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah perhutanan sosial dengan mendorong kelompok usaha masyarakat mengolah hasil komoditas secara mandiri. Melalui hilirisasi, rantai pasok diharapkan menjadi lebih efisien, pendapatan petani meningkat, dan ekonomi lokal tumbuh lebih kuat.

“Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perhutanan sosial, Kementerian Kehutanan terus mendorong hilirisasi komoditas kehutanan berbasis masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, sejumlah komoditas perkebunan telah dikembangkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial, antara lain kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa. Rohmat menegaskan, optimalisasi lahan perhutanan sosial tidak berarti mengubah peruntukan kawasan hutan.

“Itu kita sepakat untuk mengoptimalkan lahan perhutanan sosial. Jadi bukan perubahan peruntukan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan,” imbuhnya.

Selama sembilan tahun terakhir, pemerintah telah memberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Program ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berorientasi pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan sinergi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat, menyatakan hilirisasi menjadi kunci agar produk perkebunan tidak lagi dijual dalam bentuk mentah.

“Dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual mentah tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa hilirisasi perkebunan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. Menurutnya, komoditas seperti kelapa, kopi, kakao, pala, dan jambu mete memiliki potensi ekspor tinggi dan dapat menopang devisa negara.

“Pembangunan hilirisasi tidak hanya fokus pada pangan pokok, tetapi juga komoditas perkebunan yang bernilai strategis,” tutur Amran.

Dengan penguatan hilirisasi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis nilai tambah produk perkebunan rakyat akan meningkat, daya saing petani semakin kuat, dan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional terus tumbuh.

Oleh: Alexander Royce*)

Hilirisasi perkebunan kian mengemuka sebagai strategi kunci pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas dan tekanan rantai pasok internasional, kebijakan hilirisasi menawarkan jalan keluar yang lebih berdaulat: mengolah hasil perkebunan di dalam negeri agar bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang menempatkan sektor pertanian dan kehutanan sebagai pilar ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah membaca realitas bahwa selama bertahun-tahun petani berada di posisi paling rentan dalam rantai nilai, karena mayoritas produk dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi mengubah pola tersebut dengan mendorong pengolahan pascapanen, industrialisasi berbasis desa, dan kemitraan yang adil. Dalam konteks inilah sinergi lintas kementerian menjadi krusial, terutama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, guna memastikan akses lahan, kepastian usaha, serta dukungan teknologi bagi petani dan pekebun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berulang kali menegaskan bahwa hilirisasi perkebunan bukan sekadar jargon, melainkan agenda konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia memandang pemberian akses kelola lahan melalui skema perhutanan sosial sebagai langkah strategis agar petani tidak hanya menanam, tetapi juga mengolah dan memasarkan hasilnya. Dengan tersedianya ratusan ribu hektare perhutanan sosial yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi perkebunan, pemerintah ingin memastikan petani memiliki kepastian usaha jangka panjang sekaligus kesempatan masuk ke industri pengolahan. Dalam pandangannya, ketika petani terlibat langsung dalam proses hilir, nilai ekonomi yang dinikmati akan berlipat ganda dan ketergantungan pada tengkulak dapat ditekan secara signifikan.

Lebih jauh, Mentan melihat hilirisasi sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Industri pengolahan yang tumbuh di dekat sentra produksi akan menciptakan ekosistem ekonomi baru di perdesaan, dari lapangan kerja hingga berkembangnya UMKM penunjang. Ia juga mengaitkan kebijakan ini dengan ketahanan pangan dan energi, mengingat komoditas perkebunan seperti kelapa, tebu, dan sawit memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, hilirisasi perkebunan menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada petani sebagai pelaku utama ekonomi rakyat.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengembangan hilirisasi perkebunan. Menurutnya, kebijakan perhutanan sosial yang dialokasikan untuk mendukung hilirisasi merupakan wujud keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab, dengan praktik budidaya yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, petani tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi penjaga hutan dan ekosistem di sekitarnya.

Rohmat melihat kolaborasi antara sektor kehutanan dan pertanian sebagai terobosan penting. Ia menilai bahwa selama ini terdapat sekat administratif yang kerap menghambat optimalisasi lahan. Kini, melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerintah membuka ruang bagi petani untuk mengelola kawasan perhutanan sosial secara produktif tanpa mengabaikan fungsi ekologisnya. Hilirisasi perkebunan dalam kerangka ini diharapkan mampu menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan seiring dengan upaya pelestarian hutan.

Dari sisi teknis dan implementasi, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat menyoroti kesiapan pemerintah dalam mendampingi petani agar mampu masuk ke rantai hilir. Ia berpandangan bahwa hilirisasi tidak akan berhasil tanpa penguatan kapasitas petani, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun akses pembiayaan. Karena itu, Kementerian Pertanian terus mendorong program pendampingan, penyediaan benih unggul, serta fasilitasi kemitraan dengan pelaku industri. Menurutnya, ketika petani memiliki kepastian pasar dan dukungan sarana produksi, hilirisasi akan menjadi proses yang inklusif dan berkeadilan.

Abdul Roni juga mengaitkan kebijakan ini dengan tren terkini, di mana pemerintah secara konsisten mendorong peningkatan nilai tambah komoditas nasional sebagai respons atas dinamika ekonomi global. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, strategi hilirisasi dinilai mampu menjaga stabilitas pendapatan petani sekaligus memperkuat devisa negara. Ia optimistis bahwa dengan dukungan regulasi yang kondusif dan komitmen lintas sektor, hilirisasi perkebunan akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

Berbagai perkembangan terkini menunjukkan bahwa arah kebijakan ini mendapat sambutan positif. Sejumlah daerah mulai mengembangkan sentra pengolahan komoditas perkebunan berbasis perhutanan sosial, sementara minat investasi di sektor agroindustri juga terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa hilirisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi telah diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan. Sinergi antara pemerintah, petani, dan dunia usaha menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas.

Pada akhirnya, hilirisasi perkebunan mencerminkan keberanian pemerintah untuk melakukan transformasi struktural demi kesejahteraan petani. Dengan membuka akses lahan, memperkuat industri pengolahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat membangun ekonomi yang adil dan berdaulat. Langkah ini layak diapresiasi sebagai strategi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani hari ini, tetapi juga meletakkan fondasi kokoh bagi kemakmuran bangsa di masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dan produsen komoditas perkebunan terbesar di dunia. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, hingga kelapa telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, selama puluhan tahun kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi negara maupun kesejahteraan petani. Salah satu penyebab utamanya adalah pola pembangunan perkebunan yang masih bertumpu pada ekspor bahan mentah. Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi kunci sekaligus penentu masa depan perkebunan Indonesia.

Hilirisasi perkebunan pada dasarnya merupakan upaya mengolah hasil perkebunan dari bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang bernilai tambah lebih tinggi. Strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Negara-negara maju telah lama membuktikan bahwa penguasaan rantai nilai hilir merupakan faktor utama dalam membangun daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda hilirisasi, termasuk di sektor perkebunan. Kementerian Kehutanan menyiapkan 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki mengatakan pemerintah telah memulai tahap awal pengembangan melalui penyandingan data lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut akan dioptimalkan untuk kegiatan hilirisasi komoditas perkebunan.

Marzuki mengatakan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah perhutanan sosial. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga terlibat dalam proses pengolahan. Saat ini, kelompok usaha perhutanan sosial telah mengembangkan berbagai komoditas perkebunan. Komoditas tersebut meliputi kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian menyepakati sinergi hilirisasi enam komoditas utama. Keenam komoditas itu adalah kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete.

Kemenhut juga menargetkan pengembangan perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare hingga 2029 mendatang. Hal itu bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Program ini akan dijalankan melalui pemanfaatan kawasan hutan berbasis agroforestri dan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Saat ini, perhutanan sosial telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029 melalui program ketahanan pangan berbasis masyarakat. Target pengembangan 1,1 juta hektare tersebut tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 desa.

Selama sembilan tahun terakhir Kemenhut telah memberikan persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial. Program ini telah menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Marzuki mengatakan, melalui perhutanan sosial, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan dengan berbagai pola ramah lingkungan, seperti agroforestri, silvopastura, dan agro-silvofishery. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat hilirisasi perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk demi kesejahteraan petani dalam negeri lewat pendekatan approach by thematic (ABT) hingga program refocusing. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat mengatakan dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual mentah tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan menjalankan pendekatan approach by thematic (ABT), kegiatan reguler, serta program refocusing, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Roni, program ABT menjadi terobosan penting untuk memperkuat rantai nilai perkebunan dari hulu hingga hilir. Untuk Jawa Tengah, hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas strategis yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Dari jumlah tersebut, komoditas prioritas yang dikembangkan mencakup tebu, kelapa, kopi, dan jambu mete.

Secara nasional, program hilirisasi perkebunan telah mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan, dan Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi prioritas. Selain hilirisasi, Kementan juga menyiapkan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, serta sarana dan prasarana produksi.

Roni mengatakan pihaknya berharap dengan dukungan ini, petani di Jawa Tengah semakin produktif, mandiri, dan mampu bersaing, sehingga kontribusi perkebunan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

Masa depan perkebunan Indonesia tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar volume produksi bahan mentah, melainkan oleh sejauh mana Indonesia mampu menguasai rantai nilai dari hulu hingga hilir. Hilirisasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan perkebunan tetap relevan, berdaya saing, dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Dengan komitmen kebijakan yang konsisten, dukungan dunia usaha, serta partisipasi aktif petani dan masyarakat, hilirisasi perkebunan dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia. Di sinilah masa depan perkebunan Indonesia berada, bukan hanya sebagai penghasil bahan mentah, tetapi sebagai kekuatan industri berbasis sumber daya alam yang modern, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta — Pemberlakuan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana menandai babak baru dalam sistem penegakan hukum nasional. Dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, negara secara resmi menghadirkan kerangka hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Reformasi ini tidak hanya memperbarui norma hukum yang telah berlaku puluhan tahun, tetapi juga merespons dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat akan proses hukum yang transparan dan berimbang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukum, HAM, dan Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemberlakuan kedua undang-undang ini menjadi babak baru penegakan hukum nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa Indonesia.

Ia menegaskan bahwa perubahan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang tidak lagi berorientasi semata pada warisan kolonial, melainkan pada kebutuhan dan karakter bangsa sendiri.

“Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru hari ini merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan,” kata Yusril.

KUHP dan KUHAP yang baru dirancang untuk menutup berbagai celah hukum yang selama ini menimbulkan ketimpangan perlindungan, baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana. Dalam praktik sebelumnya, proses hukum kerap dinilai lebih menekankan aspek penindakan, sementara perlindungan terhadap hak-hak dasar para pihak belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, reformasi hukum ini membawa perhatian serius terhadap posisi korban tindak pidana. Dalam sistem hukum sebelumnya, korban sering kali dipandang sebatas saksi dengan ruang partisipasi yang terbatas. KUHAP baru memperluas peran korban dengan memberikan hak atas informasi, perlindungan, serta pemulihan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan KUHAP yang baru telah memenuhi standar partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak publik dalam proses legislasi.

“Hampir seluruh fakultas hukum di Indonesia dilibatkan untuk memberikan masukan akademis, sementara organisasi masyarakat sipil turut diundang untuk menyampaikan kritik, saran, dan rekomendasi terhadap pasal-pasal yang dirumuskan.” ungkap Supratman

Secara keseluruhan, reformasi hukum pidana ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang modern, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.