Arsip Bulanan: Januari 2026

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika krisis global. Di tengah tekanan geopolitik, fluktuasi harga pangan dunia, serta ketidakpastian ekonomi internasional, negara memandang pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial dan produktivitas nasional. MBG tidak hanya dirancang sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen jangka panjang untuk memastikan generasi penerus tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang menilai bahwa kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kecukupan gizi sejak usia dini. Menurutnya, MBG merupakan investasi strategis yang manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga membentuk kualitas tenaga kerja di masa depan. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi yang merata akan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam pandangannya, negara yang memiliki generasi sehat dan cerdas akan lebih siap bersaing serta lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal.

Pemerintah memandang bahwa pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari isu ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya bermakna kekuatan militer atau stabilitas politik, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, MBG berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan sosial dan strategi keamanan nasional. Dengan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang memadai, pemerintah memperkuat fondasi sosial yang menopang stabilitas nasional.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa investasi di sektor gizi merupakan bagian dari strategi pencegahan kesehatan jangka panjang. Ia menilai bahwa penguatan gizi masyarakat akan menurunkan beban penyakit tidak menular, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mengurangi tekanan terhadap sistem kesehatan nasional. Menurutnya, MBG menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan kesehatan nasional yang adaptif terhadap krisis global, baik krisis kesehatan, pangan, maupun ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah pusat, daerah, dan tenaga kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, MBG dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penyediaan makanan bergizi, pengawasan keamanan pangan, hingga edukasi gizi kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya menargetkan distribusi makanan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat. Dengan demikian, MBG tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, melainkan membangun budaya gizi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipandang sebagai bagian dari transformasi sosial yang mendukung visi pembangunan jangka panjang nasional.

Krisis global yang ditandai dengan gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, dan perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan pangan di banyak negara. Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai bahwa ketahanan pangan dan gizi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional. MBG diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap makanan bergizi. Dengan strategi ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang dapat mengganggu kesejahteraan rakyat.

Lebih jauh, MBG juga dipandang sebagai katalis penguatan ekonomi lokal. Program ini mendorong keterlibatan petani, pelaku usaha pangan, serta UMKM dalam rantai pasok pangan nasional. Dengan memperluas pasar bagi produk lokal, MBG berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Pemerintah menilai bahwa integrasi antara kebijakan gizi dan kebijakan ekonomi ini akan menciptakan efek berantai yang memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, MBG menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa generasi muda tumbuh dengan kualitas fisik dan kognitif yang optimal. Pemerintah menyadari bahwa bonus demografi hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila didukung oleh kualitas gizi yang memadai. Oleh karena itu, MBG diposisikan sebagai investasi strategis untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang sehat, produktif, dan kompetitif di tingkat global. Langkah ini sekaligus mencerminkan orientasi jangka panjang kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika dunia yang semakin kompleks.

Pemerintah juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola dalam pelaksanaan MBG. Setiap tahapan program dirancang untuk dapat diawasi, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah berharap program ini tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan publik dipandang sebagai modal penting untuk memastikan keberlanjutan program strategis nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Pada akhirnya, MBG mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun bangsa yang kuat dari fondasi paling dasar, yaitu kesehatan dan gizi masyarakat. Di tengah krisis global yang penuh ketidakpastian, pemerintah memilih untuk memperkuat ketahanan nasional melalui investasi pada manusia. Dengan SDM yang unggul, sehat, dan berdaya saing, Indonesia diyakini akan mampu menghadapi berbagai tantangan global dengan lebih percaya diri dan tangguh.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Program revitalisasi sekolah kini menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Fokus utama diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kritis.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan di bidang pendidikan dengan menambah jumlah sekolah yang mendapatkan jatah renovasi sebanyak 60ribu sekolah di 2026. Angka itu melonjak tajam dari rencana awal dalam APBN yang semula hanya 11.700 sekolah. Dengan tambahan ini, total target pemerintah mencapai 71.700 sekolah.

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyatakan dukungannya atas instruksi Presiden Prabowo terebut. Ia menilai, kebijakan itu menjawab kebutuhan nyata kondisi pendidikan di lapangan.

“Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak gedung sekolah yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegas Habib Syarief.

Ia mengungkapkan, sarana prasarana adalah fondasi utama pendidikan. Mustahil untuk mencetak generasi unggul jika proses belajar mengajar dilakukan di bawah atap yang bocor atau lantai yang retak.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan pemerataan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah 3T yang sering kali luput dari perhatian pusat. “Komisi X akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” imbuhnya.

Pada 19 Januari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah meresmikan delapan sekolah hasil program revitalisasi satuan Pendidikan di wilayah 3T yakni Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Peresmian ini sekaligus membuktikan komitmen pemerintah bahwa program ini dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menerangkan, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Salah satu komponen penting adalah tersedianya sarana pendidikan yang memadai, yang memenuhi syarat-syarat terciptanya sekolah yang aman, nyaman serta mendukung pembelajaran yang efektif,” kata Atip.

Jakarta – Pemerintah memperluas Program Revitalisasi Sekolah pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. Program ini dijalankan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan transformasi ekonomi nasional.

Perluasan program revitalisasi sekolah pada 2026 mencakup puluhan ribu satuan pendidikan di berbagai daerah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Fokus revitalisasi tidak hanya pada perbaikan fisik bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga pada peningkatan standar keselamatan, kelayakan ruang belajar, serta dukungan fasilitas pendukung pembelajaran yang lebih modern dan adaptif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan mandat langsung Presiden yang harus dijalankan secara cepat, tepat, dan merata. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi sekolah yang berada dalam kondisi membahayakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

“Revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Ini adalah arahan langsung Presiden agar negara hadir secara nyata di ruang-ruang pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pola pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola dan pelibatan masyarakat lokal. Langkah ini dinilai mampu mempercepat proses pembangunan, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah penerima program.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik perluasan program tersebut dan menilai revitalisasi sekolah sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertinggal dan perdesaan yang selama ini belum tersentuh perbaikan menyeluruh.

“Perluasan revitalisasi sekolah sangat penting agar anak-anak di daerah memiliki akses pendidikan yang setara. Infrastruktur yang layak adalah syarat dasar untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan berkeadilan,” kata Hetifah.

Program revitalisasi sekolah 2026 juga diarahkan untuk mendukung transformasi pembelajaran, termasuk kesiapan sekolah dalam menghadapi digitalisasi pendidikan. Pemerintah secara bertahap akan melengkapi sekolah dengan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

Dengan perluasan cakupan dan penguatan kebijakan tersebut, pemerintah berharap Program Revitalisasi Sekolah 2026 mampu menjadi pengungkit utama peningkatan mutu pendidikan nasional, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh: Juana Syahril)*

Upaya membangun kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari kondisi dasar satuan pendidikan yang menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pemerintah menyadari bahwa sekolah bukan hanya ruang fisik, tetapi juga fondasi pembentukan karakter, kompetensi, dan masa depan generasi bangsa. Karena itu, program revitalisasi sekolah menjadi salah satu agenda strategis dalam memperkuat sistem pendidikan dari akar, terutama melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperluas cakupan program revitalisasi satuan pendidikan. Mendikdasmen mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk merevitalisasi sekitar 11 ribu sekolah. Namun, melalui kebijakan Presiden, jumlah tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan penambahan 60 ribu sekolah. Dengan demikian, target revitalisasi pada tahun 2026 mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Mendikdasmen menegaskan langkah ini menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap lingkungan belajar yang layak dan bermutu. Revitalisasi sekolah tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Sekolah yang aman, nyaman, dan sehat menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Dalam konteks jangka menengah, kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan target besar pada tahun 2029, yakni tidak adanya lagi sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak atau tidak layak. Pemerintah berupaya menghapus persoalan klasik seperti atap bocor, ruang kelas yang rapuh, serta fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Dengan revitalisasi yang masif dan terencana, diharapkan kualitas lingkungan belajar di seluruh pelosok Tanah Air dapat merata dan setara.

Program revitalisasi satuan pendidikan juga menjadi bagian dari visi besar Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Melalui pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas, didukung oleh guru-guru yang berdedikasi, kompeten, dan berintegritas, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus kuat secara karakter. Revitalisasi sekolah diposisikan sebagai gerakan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat.

Selain berfokus pada aspek fisik, revitalisasi sekolah juga berkaitan erat dengan penguatan ekosistem pendidikan. Fasilitas yang memadai akan mendukung inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta kegiatan penguatan karakter peserta didik. Dengan ruang belajar yang layak, guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif, sementara siswa dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman.

Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada wilayah perkotaan atau daerah yang sudah berkembang. Program revitalisasi juga menyasar sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi tantangan infrastruktur yang lebih berat. Salah satu contohnya adalah delapan sekolah di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sekolah-sekolah di wilayah perbatasan ini mendapatkan program revitalisasi sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan pendidikan.

Kehadiran negara di wilayah perbatasan melalui perbaikan sekolah memiliki makna strategis. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, revitalisasi sekolah di daerah 3T juga memperkuat rasa kebangsaan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sekolah menjadi pusat pembelajaran sekaligus simbol bahwa negara hadir hingga ke wilayah paling ujung, memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Selain itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengatakan bahwa program revitalisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, upaya revitalisasi harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan.

Salah satu komponen penting dalam revitalisasi adalah penyediaan sarana pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran efektif. Ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi yang bersih, serta lingkungan sekolah yang sehat akan memberikan dampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan konsentrasi belajar peserta didik. Dengan demikian, kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh lingkungan fisik tempat belajar.

Di sisi lain, keberhasilan program revitalisasi juga sangat bergantung pada peran aktif seluruh warga sekolah. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas pendidikan yang telah dibangun. Pemeliharaan yang baik akan memastikan sarana dan prasarana dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi berikutnya. Kesadaran kolektif untuk merawat sekolah menjadi bagian dari pendidikan karakter dan tanggung jawab bersama.

Secara keseluruhan, program revitalisasi sekolah mencerminkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan. Dengan membangun pendidikan dari akar melalui perbaikan satuan pendidikan, pemerintah menyiapkan fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan langkah strategis untuk memastikan masa depan pendidikan Indonesia semakin kokoh dan inklusif.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Salahudin Duta Wiryawan )*

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi reformasi pendidikan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan sekolah, tetapi juga menyentuh aspek mendasar dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkeadilan. Dampak nyata revitalisasi telah dirasakan oleh berbagai satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga kejuruan, baik negeri maupun swasta, termasuk Sekolah Luar Biasa. Kehadiran fasilitas yang lebih layak seperti ruang praktik kejuruan, ruang kelas yang aman, sanitasi yang memadai, hingga fasilitas Unit Kesehatan Siswa mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan proses belajar mengajar berlangsung optimal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak setiap warga negara atas layanan pendidikan bermutu. Menurutnya, ilmu pengetahuan memiliki peran mendasar dalam kemajuan bangsa dan kualitas kehidupan manusia, sehingga kebijakan pendidikan harus memastikan proses belajar benar-benar terjadi dan memberikan manfaat konkret bagi peserta didik. Penegasan ini menunjukkan bahwa revitalisasi sekolah tidak dapat dipandang sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan bagian integral dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dalam konteks reformasi pendidikan, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem belajar yang sehat. Ruang kelas yang layak, fasilitas pendukung pembelajaran yang lengkap, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan mendorong interaksi pembelajaran yang lebih efektif. Guru dapat menjalankan perannya secara profesional, sementara peserta didik memiliki ruang untuk mengembangkan potensi akademik, karakter, dan keterampilan sosialnya secara seimbang. Dengan demikian, revitalisasi sekolah menjadi fondasi awal bagi peningkatan kualitas proses pendidikan secara menyeluruh.

Sementara itu, dari perspektif pemerintah daerah, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah memandang revitalisasi sarana dan prasarana sekolah sebagai langkah strategis untuk menyiapkan generasi penerus yang sukses di masa depan. Ia menilai bahwa perbaikan fasilitas pendidikan tidak hanya memperbaiki bangunan secara fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pandangan ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan belajar yang dihadirkan bagi peserta didik.

Dimyati juga menekankan bahwa program revitalisasi sekolah perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan karena kontribusinya yang langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Fasilitas yang memadai memungkinkan guru mengajar dengan lebih profesional, bijaksana, dan penuh perhatian. Pada saat yang sama, peserta didik dapat belajar dalam suasana yang kondusif, yang tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter spiritual dan perilaku positif. Dalam jangka panjang, upaya ini diarahkan untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, yang menegaskan bahwa perbaikan sarana pendidikan bukan sekadar proyek fisik, melainkan ikhtiar menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak, khususnya di Jawa Timur. Ia menempatkan pemerataan mutu pendidikan sebagai komitmen utama, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas. Anak-anak di kawasan Tapal Kuda, misalnya, diharapkan dapat memperoleh kualitas layanan pendidikan yang setara dengan daerah lain melalui penyediaan sarana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran.

Aries menilai bahwa pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sebab sekolah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai ruang tumbuh bagi karakter, nilai, dan potensi peserta didik. Ketika ruang kelas menjadi lebih layak, sanitasi terpenuhi, dan fasilitas pendukung tersedia, maka proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Kondisi tersebut akan turut berdampak langsung pada meningkatnya semangat belajar siswa dan kinerja guru, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap capaian pendidikan yang lebih baik.

Lebih jauh, keterlibatan sekolah swasta dan Sekolah Luar Biasa dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan. Pendidikan yang bermutu tidak boleh dibatasi oleh status sekolah atau kondisi peserta didik. Dengan merangkul berbagai jenis satuan pendidikan, program ini memperkuat pesan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermartabat, tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Program Revitalisasi Sekolah merupakan langkah progresif yang layak diapresiasi sebagai fondasi reformasi pendidikan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, disertai komitmen para pemangku kepentingan, terutama di sektor pendidikan, menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada masa depan generasi muda. Dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, program ini tidak hanya akan memperbaiki wajah sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, revitalisasi sekolah diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi terwujudnya pendidikan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat pendidikan nasional

Oleh: Indah Prameswari)*

Pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan progres positif melalui kerja terpadu pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Berbagai langkah rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat.

Pendiri 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mengungkapkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah optimal menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia mendukung pemerintah mampu menyampaikan informasi ke publik terkait Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan bencana sejauh ini.

Penyampaian informasi yang akurat terkait penanganan bencana di Sumatra dinilai penting di tengah berkembangnya beragam disinformasi. Haris yakin pemerintah sudah mengerahkan sumber daya maksimal dalam penanganan bencana.

Ia menambahkan, berbagai stakeholder seperti BNPB, TNI-Polri, Pemda, dan Kementerian/Lembaga lainnya, serta relawan dari berbagai komunitas sosial sudah bekerja sungguh-sungguh di lapangan dan tidak menjadikan bencana sebagai objek narasi provokatif di media sosial.

Haris mengapresiasi pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya mampu menjawab disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan dengan mengalihkannya pada sumber daya secara maksimal guna mendukung tahap rehabilitasi hingga rekonstruksi di lapangan.

Di tengah proses pemulihan tersebut, persatuan nasional menjadi fondasi penting yang harus terus dijaga bersama. Berbagai latar belakang tokoh publik mendorong seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan narasi sejuk, memperkuat kebhinekaan, dan mencegah munculnya kembali benih perpecahan.

Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menegaskan, pemerintah bersama seluruh elemen bangsa telah bekerja maksimal dan bergotong-royong dalam menangani pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Dalam situasi kemanusiaan seperti ini, fokus utama semua pihak seharusnya memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, tanpa terganggu oleh berbagai narasi di ruang publik yang berpotensi memecah belah dan mengaburkan kerja nyata di lapangan.

Sahroni menilai, kondisi di lapangan sangat menantang dan tidak mudah untuk diatasi. Kondisi geografis mempersulit sejumlah wilayah untuk dijangkau sehingga membutuhkan proses waktu penanganan lebih lama. Dalam konteks tersebut, Sahroni berharap pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dalam upaya pemulihan pascabencana secara optimal.

Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung, yang menyerukan pentingnya empati dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi terkait penanganan bencana di Sumatera. Zuhelmi menyatakan bahwa momentum bencana seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan dan kerja sama semua pihak dalam upaya pemulihan.

Saat seluruh elemen bangsa bergotong royong menangani bencana, Ia mengingatkan perlunya menjaga komunikasi yang membangun, mendorong solidaritas, dan menghindari narasi yang dapat menimbulkan keresahan lebih buruk.

Ia menekankan bahwa pemerintah bersama TNI-Polri, relawan, tenaga medis, dan berbagai elemen masyarakat telah bekerja sejak dini untuk melakukan evakuasi, mendirikan posko, dan menyalurkan bantuan logistik serta layanan kesehatan dengan tepat sasaran.

Zuhelmi mengingatkan kembali bahwa penyebaran informasi, khususnya mengenai isu-isu sensitif, harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, memerhatikan akurasi, dan dampaknya terhadap psikologis korban serta masyarakat.

Seruan dari berbagai tokoh publik tersebut menguatkan bahwa pemulihan bencana akan berlangsung lebih cepat apabila seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan soliditas, saling menguatkan sebagai satu bangsa, serta berdiri bersatu bersama, sehingga apabila soliditas dan persatuan mampu dijaga, maka ia yakin Sumatra akan pulih lebih cepat.

Dengan demikian, pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memulihkan harapan, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika pemerintah hadir secara konsisten di tengah kesulitan rakyat, maka stabilitas sosial dan keutuhan bangsa akan tumbuh seiring dengan bangkitnya wilayah terdampak.

Dalam situasi kemanusiaan, ruang publik seharusnya menjadi wadah solidaritas, bukan arena adu narasi yang memperkeruh keadaan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh publik, dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional, menjaga etika komunikasi, serta mendukung kerja nyata pemerintah yang sedang berlangsung di lapangan.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ketika kebersamaan dijaga dan kepercayaan diperkuat, maka setiap tantangan geografis maupun teknis dapat dihadapi secara kolektif demi pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Momentum pemulihan Aceh dan wilayah Sumatra lainnya harus dijadikan pijakan untuk memperkokoh persatuan nasional di tengah keberagaman. Dengan semangat gotong royong, narasi yang menyejukkan, serta dukungan penuh terhadap langkah pemerintah, bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa solidaritas adalah kunci utama bangkit lebih kuat dari setiap bencana.

)* Pemerhati Isu Keamanan

Oleh : Safira Sofya)*

Pemulihan wilayah pascabencana di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera terus berjalan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Banjir dan longsor yang melanda berbagai kabupaten tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menguji ketahanan sosial masyarakat. Dalam situasi tersebut, peran tokoh masyarakat dinilai sangat krusial untuk terus mengimbau pentingnya menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta menumbuhkan optimisme agar percepatan pemulihan dapat terwujud secara berkelanjutan.

Momentum keagamaan menjadi salah satu sarana efektif untuk menyampaikan pesan persatuan dan kebersamaan. Hal ini tercermin dalam peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Aceh Tenggara. Wakil Bupati Aceh Tenggara, dr. Heri Al Hilal, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj hendaknya dimaknai sebagai pintu datangnya keberkahan dan penguatan nilai spiritual bagi masyarakat Bumi Sepakat Segenep.

Ia menegaskan bahwa peningkatan keimanan dan ketakwaan harus berjalan seiring dengan kepedulian sosial dan semangat kebersamaan, terutama dalam menghadapi berbagai ujian yang tengah dihadapi daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa persatuan dan ukhuwah Islamiyah menjadi fondasi penting dalam menjaga ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Melalui doa, kebersamaan, serta saling peduli, masyarakat diharapkan mampu menghadapi tantangan pemulihan pascabencana dengan hati yang lebih kuat dan optimisme yang terjaga. Wakil Bupati juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar terus menjaga persatuan demi terwujudnya Aceh Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera.

Di sisi lain, upaya percepatan pemulihan juga terlihat nyata pada sektor pendidikan. Akselerasi pemanfaatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu sekolah terdampak banjir, SMA Negeri 3 Manyak Payed di Kabupaten Aceh Tamiang, telah menuntaskan rehabilitasi sarana pembelajaran berupa mobiler meja dan kursi siswa.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan bahwa rehabilitasi tersebut telah rampung seluruhnya. Ia menambahkan untuk SMA Negeri 3 Manyak Payed, rehabilitasi mobiler sudah selesai seluruhnya. Sebanyak 90 set meja dan kursi siswa kini kembali layak digunakan. Ia menjelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan melalui skema perbaikan dan perakitan ulang dengan pendekatan efisiensi material, sehingga anggaran tetap terkendali dan sesuai ketentuan teknis Dana BOSP.

Menurut Murthalamuddin, pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas Pemerintah Aceh agar kegiatan belajar mengajar tidak terus terganggu. Anak-anak, kata dia, harus segera kembali belajar dalam kondisi yang aman dan layak meskipun berada dalam situasi pascabencana. Ia juga mendorong sekolah-sekolah lain yang terdampak banjir agar segera menuntaskan proses rehabilitasi sarana pendidikan dengan pengawasan yang akuntabel.

Pemulihan wilayah pascabencana di Aceh dan Sumatera tidak dapat hanya mengandalkan kerja teknis pemerintah, juga dibutuhkan persatuan, kepedulian sosial, serta peran aktif tokoh masyarakat untuk menjaga kohesi sosial. Saat ini, pemerintah daerah tengah memasuki masa transisi dari penanganan darurat menuju tahap pemulihan dengan target ambisius agar ribuan warga tidak lagi tinggal di pengungsian sebelum Idulfitri.

Upaya tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui percepatan pemulihan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum terus memasang Jembatan Darurat Bailey di berbagai wilayah Aceh sebagai akses vital mobilitas dan distribusi logistik. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan tonase dan tidak melintasi jembatan dengan muatan berlebih demi keselamatan bersama.

Dari perspektif akademik, Sosiolog Universitas Syiah Kuala, Ahmad Humam Hamid, menilai percepatan pemulihan Aceh sangat bergantung pada sinergi tokoh nasional, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Menurutnya, persatuan, kepatuhan terhadap aturan, serta kepercayaan publik merupakan fondasi utama agar pemulihan Aceh dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan semangat kebersamaan dan persatuan yang terus digaungkan para tokoh masyarakat, percepatan pemulihan Aceh diharapkan tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

)* Pengamat Sosial

Continue Reading

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa agenda pemulihan Aceh pascabencana harus menjadi perhatian utama seluruh pihak. Di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan, munculnya narasi provokatif dinilai kontraproduktif karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari upaya nyata pemulihan yang sedang dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang terarah, faktual, dan bertanggung jawab agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai progres pemulihan Aceh. Untuk itu, ia menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) untuk secara rutin melaporkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui posko terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Untuk komunikasi publik di Aceh, posko harus menampilkan kegiatan yang benar-benar terjadi di lapangan, dengan progres harian yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ujar Tito Karnavian.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan langkah strategis untuk mencegah munculnya opini yang tidak berdasar serta menjaga suasana tetap kondusif.

Mendagri Tito Karnavian juga menekankan perlunya figur yang memahami kondisi Aceh secara komprehensif dalam mendukung komunikasi publik. Ia menunjuk Safrizal Zakaria Ali, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus mantan Penjabat Gubernur Aceh periode 2024–2025, sebagai kontak person utama.

“Pak Safrizal memiliki pemahaman lapangan dan kedekatan dengan Aceh, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan akurat,” katanya.

Keberadaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga instrumen penting dalam memantau pelaksanaan program pemulihan. Posko tersebut dirancang untuk menyajikan data yang rinci, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat terdampak.

“Jika masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan berkesinambungan, maka isu-isu yang tidak produktif tidak akan berkembang dan justru dapat mengganggu proses pemulihan,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko sebagai pusat data, koordinasi, dan komunikasi publik.

“Kami siap memperkuat fungsi posko agar menjadi rujukan informasi resmi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Safrizal.

Ia menegaskan komitmen Ditjen Bina Adwil untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait, percepatan pemulihan diharapkan dapat berjalan optimal sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat Aceh dapat segera pulih secara berkelanjutan.

Jakarta – Provokasi yang kembali mengemuka terkait pemisahan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini. Berbagai pihak menilai bahwa fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemulihan ekonomi rakyat, serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Tito Karnavian mengatakan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga daerah terdampak bencana, khususnya Aceh.

Untuk wilayah Aceh, Tito mengatakan penanganan pascabencana memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.

Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.

Khusus terkait komunikasi publik, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.

“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh,” ujar Mendagri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.

“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safrizal.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal.

Dengan adanya komitmen pemerintah tersebut, provokasi pemisahan dari NKRI tidak sejalan dengan semangat pemulihan dan pembangunan Aceh pascabencana. Fokus pada rehabilitasi, rekonstruksi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah yang jauh lebih relevan dan konstruktif. Persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata menjadi kunci agar Aceh dapat bangkit lebih kuat dan berdaya setelah menghadapi berbagai ujian bencana alam.

Oleh : Reza Anwar Santoso )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris menegaskan arah baru diplomasi Indonesia yang semakin aktif, percaya diri, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, langkah Presiden Prabowo melakukan diplomasi langsung ke pusat-pusat pengambilan keputusan dunia mencerminkan kesadaran bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Diplomasi kini tidak cukup dijalankan secara rutin dan administratif, melainkan harus bersifat strategis, substantif, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, perjalanan Presiden Prabowo bukan sekadar agenda luar negeri, tetapi bagian dari strategi besar menempatkan Indonesia sebagai aktor global yang diperhitungkan. Arah diplomasi ini menunjukkan kesinambungan sekaligus penajaman kepemimpinan Indonesia di panggung internasional.

London menjadi salah satu titik penting dalam kunjungan tersebut karena Inggris masih memegang pengaruh besar dalam percaturan politik dan ekonomi global. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas berbagai kerja sama strategis antara kedua negara. Pertemuan ini diproyeksikan mencakup isu perdagangan, investasi, pendidikan, pertahanan, hingga inovasi teknologi yang relevan dengan agenda transformasi ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan yang setara dan saling menguntungkan, Indonesia berupaya keluar dari pola relasi lama yang cenderung transaksional. Diplomasi bilateral ini menjadi instrumen penting untuk memperluas ruang gerak ekonomi nasional di pasar global.

Selain bertemu dengan kepala pemerintahan Inggris, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Pertemuan tersebut secara khusus membahas isu pelestarian alam dan lingkungan hidup bersama sejumlah tokoh filantropi dunia. Agenda ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak semata berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada isu keberlanjutan global. Keterlibatan langsung kepala negara dalam isu lingkungan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan komitmen serius terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks perubahan iklim dan krisis ekologis global, langkah ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari solusi.

Menariknya, sebelum menjalankan misi diplomasi global tersebut, Presiden Prabowo terlebih dahulu melakukan koordinasi intensif dengan unsur legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Presiden menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, khususnya terkait isu-isu krusial di dalam negeri. Koordinasi ini mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan bertanggung jawab, di mana agenda luar negeri tidak dilepaskan dari kondisi domestik. Presiden memastikan stabilitas politik dan komunikasi nasional tetap terjaga sebelum fokus pada agenda internasional yang padat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa diplomasi global dijalankan tanpa mengabaikan kepentingan rakyat di dalam negeri.

Sinergi antara Presiden dan DPR juga mengirimkan pesan kuat kepada dunia internasional mengenai stabilitas politik Indonesia. Dalam diplomasi modern, legitimasi dan dukungan domestik merupakan modal penting bagi kepala negara dalam melakukan negosiasi global. Dengan adanya koordinasi yang solid, posisi tawar Indonesia menjadi lebih kuat dan kredibel di mata mitra internasional. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berjalan sendiri tanpa fondasi politik nasional yang kokoh. Justru sebaliknya, diplomasi Presiden Prabowo berdiri di atas konsensus nasional yang terbangun secara institusional.

Dari sisi substansi, kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris diarahkan pada agenda-agenda yang konkret dan berorientasi hasil. Sumber pemerintah dari Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa pembahasan difokuskan pada peningkatan perdagangan bilateral, kerja sama industri hijau, serta penguatan konektivitas maritim. Isu-isu ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia yang menekankan hilirisasi, transisi energi, dan penguatan ekonomi maritim. Dengan Inggris sebagai mitra potensial di kawasan Eropa, Indonesia membuka peluang diversifikasi pasar dan investasi berkualitas. Diplomasi ini menjadi instrumen penting untuk mempercepat agenda pembangunan nasional.

Lebih jauh, kerja sama industri hijau yang dibahas dalam kunjungan tersebut memiliki makna strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia. Di tengah tuntutan global terhadap praktik ekonomi berkelanjutan, Indonesia perlu memastikan bahwa transformasi industrinya didukung oleh teknologi dan pembiayaan yang memadai. Inggris, dengan pengalaman dan kapasitasnya di bidang energi bersih dan inovasi hijau, dapat menjadi mitra strategis yang relevan. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dan agenda pembangunan nasional berjalan seiring dan saling menguatkan.

Kunjungan ini juga mempertegas visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebuah konsep yang terus diperjuangkan dalam berbagai forum internasional. Penguatan konektivitas maritim dengan Inggris dan mitra Eropa lainnya membuka peluang besar bagi pengembangan logistik, pelabuhan, dan jalur perdagangan global. Diplomasi maritim menjadi salah satu instrumen untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi laut dunia. Dalam konteks Indo-Pasifik yang semakin strategis, langkah ini memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Diplomasi Presiden Prabowo menunjukkan pemahaman yang tajam terhadap dinamika kawasan dan kepentingan nasional.

Yang tidak kalah penting, kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak bersifat seremonial. Setiap pertemuan dirancang untuk menghasilkan kerja sama konkret dan memperluas pengaruh Indonesia secara strategis. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang tegas, terukur, dan berorientasi hasil. Indonesia tidak lagi sekadar hadir dalam forum global, tetapi aktif membentuk agenda dan narasi. Inilah bentuk diplomasi modern yang relevan dengan tantangan global saat ini.

*) Penulis merupakan Analis Kebijakan Luar Negeri.