Evakuasi 18 Pekerja Freeport Menjadi Bukti Nyata Perlindungan Negara dari Aksi Biadab OPM

Oleh : Lua Murib

Keberhasilan evakuasi 18 pekerja PT Freeport Indonesia oleh Satgas TNI Komando Operasi Habema di wilayah pegunungan Papua Tengah menjadi bukti nyata kehadiran dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari ancaman aksi kekerasan bersenjata. Operasi yang berlangsung di medan ekstrem Distrik Tembagapura, Mimika, tersebut tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparat keamanan, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak pernah absen ketika keselamatan warga sipil berada dalam bahaya. Di tengah situasi keamanan yang rawan akibat gangguan kelompok bersenjata OPM, langkah cepat dan terukur TNI menunjukkan komitmen kuat menjaga hak dasar warga negara atas rasa aman.

Evakuasi ini menjadi penting karena para pekerja tersebut terjebak selama tiga hari di kawasan terpencil dengan tingkat ancaman tinggi. Kondisi geografis pegunungan Papua yang sulit dijangkau, berada pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, menambah kompleksitas operasi. Namun demikian, seluruh proses penyelamatan berhasil dilakukan tanpa kontak senjata dan tanpa menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak pekerja maupun personel TNI. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan profesional dan disiplin taktis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pengamanan, terutama yang melibatkan keselamatan warga sipil.

Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa operasi tersebut direncanakan secara matang dengan memperhitungkan seluruh risiko yang ada, mulai dari faktor cuaca, kondisi medan, hingga potensi ancaman keamanan. Ia menilai bahwa keberhasilan penyelamatan ini merupakan wujud nyata tugas konstitusional TNI dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pengamanan terhadap objek vital nasional seperti kawasan pertambangan Freeport juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan strategis negara.

Aksi penyelamatan ini sekaligus membuka kembali fakta bahwa kelompok bersenjata OPM masih kerap menjadikan warga sipil sebagai sasaran intimidasi dan ancaman. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Kekerasan terhadap pekerja yang hanya menjalankan aktivitas ekonomi demi menghidupi keluarga mencerminkan wajah konflik yang semakin menjauh dari klaim perjuangan apa pun. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat sipil tidak menjadi korban kekerasan berkepanjangan.

Seruan keras terhadap penghentian kekerasan juga datang dari kalangan tokoh agama di Papua. Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Pdt. Yones Wenda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi kekerasan yang menyasar warga sipil, khususnya di wilayah rawan seperti Yahukimo. Ia menilai bahwa masyarakat sipil adalah kelompok yang tidak bersenjata dan tidak seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam konflik bersenjata. Kekerasan terhadap rakyat kecil justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak tatanan sosial masyarakat Papua.

Pandangan tokoh agama tersebut memperkuat posisi bahwa tindakan OPM yang menyasar warga sipil merupakan aksi biadab yang tidak memiliki legitimasi moral. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua, kekerasan semacam ini justru meninggalkan trauma, penderitaan, dan ketakutan berkepanjangan di tengah masyarakat. Pdt. Yones Wenda juga mendorong aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan agar hukum tetap ditegakkan dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan aman.

Dalam konteks ini, keberhasilan evakuasi pekerja Freeport menjadi simbol nyata perlindungan negara terhadap seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bekerja di wilayah dengan risiko keamanan tinggi. Negara menunjukkan bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas utama, dan setiap ancaman terhadapnya akan direspons secara serius. Langkah ini sekaligus menepis narasi yang kerap dibangun oleh kelompok tertentu bahwa negara abai terhadap Papua. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, di mana negara hadir dengan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan.

Lebih jauh, operasi penyelamatan tersebut juga memperlihatkan sinergi antara kebijakan pertahanan negara dan pelaksanaan tugas di lapangan. Kebijakan Kementerian Pertahanan yang menempatkan perlindungan warga negara dan pengamanan objek vital nasional sebagai prioritas utama terbukti berjalan efektif. Stabilitas keamanan di Papua bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Ke depan, keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan keamanan yang humanis, tegas, dan terukur di Papua. Perlindungan terhadap warga sipil harus terus menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun. Negara, melalui TNI dan Polri, perlu terus memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan bersenjata ditindak sesuai hukum, sembari tetap membuka ruang dialog dan pembangunan sebagai jalan panjang menuju Papua yang damai dan sejahtera. Evakuasi 18 pekerja Freeport bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan tegas bahwa negara hadir dan tidak akan tunduk pada teror serta kekerasan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Ketegasan Aparat Jaga Keamanan Papua, Tokoh Masyarakat Dukung Penindakan OPM

PAPUA – Upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat Papua terus mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat setempat. Ketegasan aparat keamanan dalam menindak kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan warga Papua dapat menjalani kehidupan secara aman, damai, dan produktif.

Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, menegaskan bahwa kehadiran negara melalui TNI dan Polri merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat sipil. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah aparat yang menjalankan tugasnya secara tegas dan bertanggung jawab.

“Kami sebagai tokoh masyarakat di Papua mendukung tindakan pihak keamanan terhadap mereka yang melakukan perbuatan tidak manusiawi dan meresahkan masyarakat sipil. Ketegasan ini penting agar masyarakat Papua dapat hidup tenang dan damai di tanahnya sendiri,” ujar Martinus.

Menurutnya, konsistensi aparat dalam menjaga keamanan akan berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan dan stabilitas sosial di Papua. Ia juga berharap penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya gangguan keamanan di masa depan.

Komitmen aparat keamanan juga tercermin dalam keberhasilan TNI menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang sempat terjebak di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua Tengah. Operasi tersebut dilaksanakan secara profesional melalui perencanaan matang dan penguasaan medan yang menantang.

Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, menyampaikan bahwa operasi tersebut merupakan wujud kesiapsiagaan TNI dalam melindungi warga dan objek vital nasional. “Pergerakan pasukan dilakukan secara terukur dan senyap demi memastikan seluruh pekerja dapat dievakuasi dengan aman,” jelasnya.

Selain itu, TNI juga berhasil mengamankan wilayah Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dari aktivitas kelompok bersenjata. Komandan Satgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, memastikan situasi di wilayah tersebut berjalan kondusif pasca-operasi.

“Pasca-penindakan, masyarakat tidak mengungsi dan justru menyambut positif kehadiran TNI. Tokoh adat dan kepala kampung mendukung penuh penguatan keamanan demi menjaga stabilitas wilayah,” ujar Iwan.

Langkah tegas aparat keamanan ini dipandang sebagai bagian dari strategi nasional yang komprehensif, yakni menghadirkan rasa aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dengan situasi keamanan yang terjaga, pemerintah optimistis program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat dapat berjalan optimal.

Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, sejalan dengan aspirasi mayoritas masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan tanpa rasa takut.

Tokoh Agama Papua Minta Tindak Tegas OPM, Tegaskan Kekerasan terhadap Warga Sipil Bukan Perjuangan

Jayapura — Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Pdt. Yones Wenda, dengan tegas mengecam aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil, khususnya di Kabupaten Yahukimo, dan meminta aparat keamanan tidak ragu menindak para pelaku.

Menurut Pdt. Yones, masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak bersenjata dan tidak memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata. Karena itu, tindakan kekerasan terhadap warga dinilainya sebagai perbuatan tidak manusiawi yang mencederai nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

“Saya menghimbau dengan tegas kepada TPN-OPM, khususnya yang berada di Kabupaten Yahukimo, agar jangan lagi membunuh atau menyakiti masyarakat sipil. Mereka tidak bersenjata dan hanya mencari makan untuk menghidupi keluarga,” kata Pdt. Yones.

Ia menegaskan bahwa klaim perjuangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan rakyat sendiri. Kekerasan terhadap warga sipil justru memperlihatkan penyimpangan arah perjuangan dan hanya menyisakan penderitaan bagi masyarakat.

“Kalau betul-betul berani berjuang, berjuanglah dengan cara yang benar. Jangan ganggu masyarakat sipil. Mereka bukan lawan. Tindakan menembak warga sipil lalu melarikan diri ke hutan hanya meninggalkan penderitaan bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” ujarnya.

Sebagai tokoh agama, Pdt. Yones secara terbuka meminta agar seluruh tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua segera dihentikan. Ia menilai, aksi-aksi tersebut telah merusak tatanan kehidupan sosial dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Sebagai tokoh agama, saya menyampaikan dengan tegas, mulai hari ini, hentikan semua tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Jangan cari nama dan kepentingan dengan cara menyiksa rakyat Papua sendiri,” ucapnya.

Pdt. Yones juga meminta aparat keamanan TNI-Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok bersenjata yang terus mengganggu keamanan dan keselamatan warga. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas di Papua.

“Saya mohon kepada TNI-Polri agar menindak tegas pelaku-pelaku yang mengganggu keamanan dan menyiksa masyarakat. Itu bukan perjuangan yang benar karena mengganggu aktivitas negara dan kehidupan masyarakat,” ujar dia.

Seruan tersebut sejalan dengan langkah tegas aparat keamanan di lapangan. Satgas TNI Koops Habema sebelumnya berhasil mengevakuasi 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak akibat ancaman kelompok bersenjata OPM di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Operasi penyelamatan dilakukan secara terukur tanpa kontak senjata dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga sipil serta objek vital nasional.

Penindakan tegas terhadap kelompok bersenjata menjadi langkah penting untuk menghentikan siklus kekerasan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat. #

Tokoh Agama Papua Dukung Pemerintah Tindak Tegas OPM

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM terhadap masyarakat sipil di Papua tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga menodai cita-cita damai yang diinginkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asli Papua. Negara tidak boleh ragu dan tidak boleh mundur dalam melindungi warganya. Ketegasan pemerintah dalam memberantas OPM merupakan keniscayaan konstitusional untuk memastikan keselamatan rakyat, keberlanjutan pembangunan, serta masa depan Papua yang aman dan bermartabat.

Selama beberapa tahun terakhir, pendekatan negara di Papua dijalankan secara komprehensif. Di satu sisi, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Di sisi lain, negara menegakkan hukum secara terukur terhadap kelompok bersenjata yang memilih jalan kekerasan. Dua pendekatan ini bukanlah kontradiksi, melainkan satu kesatuan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil dan pemulihan rasa aman.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban utama kekerasan OPM justru masyarakat kecil. Petani, pedagang, tukang ojek, dan warga kampung menjadi sasaran intimidasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan perjuangan, melainkan kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks inilah, langkah tegas pemerintah memperoleh legitimasi moral yang kuat dari suara tokoh-tokoh masyarakat Papua sendiri.

Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam menyuarakan nurani publik. Tokoh agama yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Pandangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah pihak yang tidak bersenjata dan hanya berupaya mempertahankan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak pantas dijadikan target dalam konflik apa pun. Seruan moral ini menunjukkan bahwa kekerasan OPM tidak mendapat pembenaran, bahkan dari komunitas religius yang hidup dan melayani di Papua.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa narasi perjuangan yang kerap diklaim OPM telah kehilangan pijakan etis. Ketika senjata diarahkan kepada rakyat sendiri, maka yang terjadi bukanlah perlawanan, melainkan penindasan. Pemerintah dengan demikian tidak sedang berhadapan dengan aspirasi damai, melainkan dengan ancaman nyata terhadap keselamatan warga negara. Negara wajib hadir secara tegas untuk menghentikan siklus kekerasan ini.

Ketegasan pemerintah juga harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan pada mayoritas rakyat Papua yang menginginkan kedamaian. Pembangunan yang tengah berjalan, mulai dari pembukaan akses transportasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan, membutuhkan situasi keamanan yang stabil. Tanpa penegakan hukum yang kuat, pembangunan akan terus disabotase oleh aksi kekerasan, dan masyarakat kembali menjadi korban.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah dalam memberantas OPM tidak dijalankan secara serampangan. Aparat keamanan bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada perlindungan warga sipil. Pendekatan ini penting untuk menepis tudingan yang kerap memelintir fakta, seolah-olah negara menjadi ancaman bagi rakyat Papua. Justru sebaliknya, negara hadir untuk memastikan warga Papua dapat hidup tanpa rasa takut.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga berarti mendukung ruang dialog yang sehat dan damai. Pemerintah secara konsisten membuka ruang bagi aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan melalui jalur konstitusional. Namun, dialog tidak mungkin tumbuh di bawah bayang-bayang senjata. Oleh karena itu, penindakan terhadap kelompok bersenjata menjadi prasyarat agar ruang damai dapat benar-benar terbuka.

Dalam konteks ini, suara tokoh agama seperti Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th memiliki arti penting sebagai cermin aspirasi akar rumput. Ketika tokoh gereja secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga sipil, pesan yang sampai kepada publik sangat jelas bahwa masyarakat Papua mendambakan keamanan, bukan konflik berkepanjangan.

Ke depan, konsistensi pemerintah menjadi kunci. Ketegasan terhadap OPM harus terus dibarengi dengan percepatan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum yang adil, pembangunan yang merata, serta pelibatan tokoh lokal dalam menjaga harmoni sosial akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Dengan langkah yang terukur dan berkeadilan, Papua dapat keluar dari bayang-bayang kekerasan menuju masa depan yang damai.

Memberantas OPM bukan semata agenda keamanan, melainkan misi kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga Papua dapat bekerja, beribadah, dan membesarkan keluarga tanpa ancaman senjata. Ketika rakyat dilindungi dan suara moral dari tokoh masyarakat terus menguat, maka jalan menuju Papua yang aman, damai, dan sejahtera akan semakin terbuka lebar.

Keberanian pemerintah dalam mengambil langkah tegas terhadap OPM juga mencerminkan komitmen negara untuk tidak membiarkan teror menguasai ruang hidup masyarakat Papua. Kebijakan keamanan yang dijalankan menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada intimidasi, melainkan berdiri di garis depan untuk melindungi warga sipil. Ketegasan ini justru menjadi bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat Papua yang selama ini menjadi korban kekerasan berkepanjangan. Dengan kehadiran negara yang kuat, masyarakat memperoleh kepastian bahwa keselamatan dan hak hidup mereka dijamin oleh konstitusi.

Dukungan moral dari tokoh agama Papua semakin memperkokoh legitimasi kebijakan pemerintah tersebut. Pandangan tokoh agama di Papua memperlihatkan keselarasan antara langkah negara dan suara nurani masyarakat lokal yang menghendaki penghentian kekerasan. Sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat ini menjadi modal sosial penting untuk mempercepat terciptanya Papua yang aman dan damai. Dalam kerangka itu, kebijakan pemerintah memberantas OPM tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara moral karena berpijak pada aspirasi rakyat Papua sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Sinergi Pemerintah dan Sektor Keuangan Jaga Stabilitas Ekonomi 2026

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2026 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Tahun 2026 dinilai sebagai momentum penting bagi perekonomian Indonesia, seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas fiskal. Sinkronisasi ini menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah pada 2026 menunjukkan kesiapan yang lebih matang.

“Untuk pertama kalinya kita melihat koordinasi yang lebih jelas dan kompak antara kebijakan fiskal dan arah pemerintah, sehingga kebijakan ekonomi bisa berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, pemerintah dinilai mengambil peran aktif sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Fakhrul menekankan bahwa kehadiran negara sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan.

“Pemerintah tidak cukup hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi harus hadir secara aktif dan berani mengambil peran agar proses pertumbuhan berjalan seimbang,” katanya.

Target pertumbuhan ekonomi nasional 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen dinilai realistis dan mencerminkan optimisme yang terukur. Menurut Fakhrul, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai target tersebut.

“Angka ini sangat mungkin dicapai selama pemerintah terus berbagi peran dengan sektor swasta dan memastikan beban pertumbuhan tidak ditanggung oleh satu pihak saja,” ujarnya.

Peran sektor keuangan juga menjadi perhatian utama. Skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan dan asuransi kredit, dinilai mampu mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil.

“Likuiditas perbankan pada dasarnya tersedia. Dengan dukungan pemerintah, aliran kredit ke dunia usaha akan semakin lancar dan produktif,” kata Fakhrul.

Selain itu, percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah juga diarahkan untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dalam menghadapi perubahan geopolitik global, pemerintah memilih pendekatan pragmatis dengan menempatkan ketahanan ekonomi domestik sebagai prioritas. Pemulihan ekonomi diproyeksikan semakin menguat di daerah, terutama wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah.

“Ke depan, peluang pertumbuhan justru semakin besar di daerah, seiring dengan pemerataan pembangunan,” ujar Fakhrul.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tenang. “Kondisi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik. Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menguat secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Ekonom Trimegah: 2026 Momentum Emas Ekonomi Indonesia dengan Target Pertumbuhan 5,4-5,6

Jakarta – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum emas bagi perekonomian Indonesia.

“Dengan adanya koordinasi yang lebih solid antara otoritas fiskal dan pemerintah, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Fakhrul percaya bahwa koordinasi yang lebih terukur antara kebijakan fiskal dan ekonomi akan memungkinkan perekonomian Indonesia berkembang dengan lebih sinkron dan stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski dunia usaha masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global, Fakhrul mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya memberi ruang bagi sektor swasta, tetapi juga berperan aktif dalam mengambil risiko ekonomi.

Dengan berbagi tanggung jawab, pemulihan ekonomi diharapkan bisa lebih merata dan tidak hanya mengandalkan sektor swasta semata.

“2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari prediksi optimistis,” tegas Fakhrul.

Fakhrul juga menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026, yang diperkirakan berada di kisaran 5,4–5,6 persen, sangat realistis dan dapat tercapai dengan kebijakan yang tepat.

Namun, ia menekankan pentingnya agar pemerintah terus mendorong sektor swasta untuk berperan lebih aktif, serta bersedia berbagi risiko dengan dunia usaha agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih terjaga.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah arus pembiayaan sektor riil, yang selama ini terkendala oleh kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit.

Untuk mendorong sektor perbankan agar lebih berani menyalurkan dana, Fakhrul menyarankan penggunaan instrumen seperti penjaminan kredit dan asuransi kredit. Hal ini, menurutnya, akan memberikan jaminan bagi perbankan untuk lebih berani memberikan pembiayaan kepada dunia usaha.

Fakhrul juga mengingatkan agar sektor perbankan tidak lagi mengadopsi pendekatan yang terlalu defensif, mengingat bahwa ekonomi Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir dan perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Ia menambahkan bahwa percepatan belanja negara juga harus menjadi perhatian penting pemerintah. Dengan mempercepat belanja negara, pemulihan ekonomi bisa dipercepat, menghindari pola back-loading yang menghambat optimisme pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah juga diimbau untuk mempercepat pembayaran kewajiban kepada pelaku usaha, terutama di sektor konstruksi dan infrastruktur, untuk memperbaiki arus kas dan memperkuat kepercayaan dunia usaha.

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia pada 2026 adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Fakhrul juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi domestik dan lebih fokus pada peluang di luar kota besar.

Dengan kebijakan pemerataan pembangunan, peluang ekonomi kini semakin terbuka di daerah-daerah yang memiliki potensi besar.

Fakhrul juga mengajak pemerintah untuk tetap pragmatis dalam menghadapi dinamika geopolitik global, dengan lebih fokus pada ketahanan ekonomi domestik yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus didorong agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan tata kelola yang lebih transparan dan stabil.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Fakhrul yakin bahwa 2026 bisa menjadi titik balik bagi Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan dan berdaya saing.

Koordinasi Fiskal Dinilai Lebih Terukur, Ekonom Optimistis Prospek Ekonomi 2026 Positif

JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, untuk pertama kalinya terlihat koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan kompak antara otoritas fiskal dan pemerintah, sehingga arah kebijakan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi fiskal dan kebijakan pemerintah mulai terlihat lebih rapi dan terukur. Ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian nasional untuk melangkah ke depan,” ujar Fakhrul saat dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Ia menekankan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah tidak cukup hanya memberikan ruang bagi sektor swasta. Pemerintah, kata dia, harus hadir secara aktif dan berani mengambil risiko ekonomi agar proses pemulihan dan pertumbuhan tidak sepenuhnya dibebankan kepada dunia usaha.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen merupakan angka yang realistis dan dapat dicapai. Namun, hal itu mensyaratkan adanya pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan sektor swasta. “Perlambatan ekonomi tidak bisa ditanggung satu pihak saja. Pemerintah perlu berbagi risiko agar dunia usaha tetap bergerak,” katanya.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, dirinya menyoroti pentingnya skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan, termasuk melalui penjaminan kredit dan asuransi kredit.

Skema tersebut dinilai krusial untuk mendorong keberanian perbankan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil di tengah sikap kehati-hatian yang masih dominan.

Fakhrul juga menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun eksekusi, bukan lagi tahun perencanaan atau sekadar wacana. Keberhasilan kebijakan ekonomi, menurutnya, perlu diukur dari dampak nyata di lapangan dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.

“Belanja negara harus dipercepat sejak awal tahun dan tidak dilakukan secara back-loading, karena keterlambatan belanja akan menurunkan ekspektasi pelaku usaha,” ujarnya.

Ia mengingatkan perbankan bahwa kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Pendekatan yang terlalu defensif dinilai tidak lagi relevan, sehingga pertumbuhan kredit perlu terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Fakhrul, tantangan utama perekonomian 2026 adalah menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.

Ia menilai manfaat perdagangan internasional tidak lagi sebesar sebelumnya, sehingga fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi domestik.

Pemulihan ekonomi, lanjutnya, diperkirakan lebih dulu terjadi di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan yang mendapat dukungan belanja pemerintah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap berhati-hati namun tidak panik, serta mulai melihat peluang usaha di daerah.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus terus berjalan seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berlangsung secara bersih dan berkelanjutan. (*)

Langkah Strategis Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2026 Makin Kuat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai semakin terkoordinasi, terukur, dan berfokus pada eksekusi, sehingga menumbuhkan optimisme dunia usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perekonomian nasional.

Ia melihat koordinasi antara otoritas fiskal dan pemerintah semakin solid, sehingga kebijakan ekonomi memiliki arah yang lebih jelas dan berjalan lebih sinkron dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Fakhrul, dalam dialog bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Di tengah dinamika ekonomi global, Fakhrul menilai kehadiran aktif pemerintah menjadi faktor kunci.

Pemerintah tidak hanya memberikan ruang bagi sektor swasta, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk berbagi risiko ekonomi guna memastikan proses pemulihan dan pertumbuhan berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 di kisaran 5,4–5,6 persen dinilai realistis.

Fakhrul menyebut target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko antara pemerintah dan perbankan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil.

Likuiditas perbankan dinilai memadai, dan dengan dukungan kebijakan pemerintah, penyaluran pembiayaan diharapkan dapat semakin meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, Fakhrul juga menilai percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga perputaran ekonomi. Belanja pemerintah yang tepat waktu diyakini dapat menjaga ekspektasi pelaku usaha, memperbaiki arus kas, serta mendorong aktivitas ekonomi secara lebih merata.

Pemerintah juga dinilai terus berupaya mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran, khususnya kepada pelaku usaha di sektor konstruksi dan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kepercayaan sektor swasta.

Fakhrul menegaskan tahun 2026 merupakan fase penting bagi eksekusi kebijakan ekonomi. Ia menilai pemerintah semakin fokus pada implementasi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Dalam menghadapi perubahan ekonomi global, pemerintah dinilai tepat dalam memprioritaskan penguatan ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan semakin merata, terutama di daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah dan memiliki basis ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, Fakhrul menegaskan upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, seiring dengan dorongan aktivitas ekonomi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Perkuat Kebijakan Ekonomi, Pakar Optimis Target Pertumbuhan 2026 Kisaran 5,6 Persen

Jakarta – Pemerintah mengintensifkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang 2026.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin terkoordinasi, terukur, serta berorientasi pada eksekusi, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai 2026 menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan fiskal dan pemerintah, yang membuat arah kebijakan ekonomi lebih jelas dan selaras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Fakhrul dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.

Fakhrul menilai peran aktif pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar melalui dukungan bagi sektor swasta dan komitmen berbagi risiko guna mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,4–5,6 persen realistis, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berfokus pada penguatan ekonomi domestik.

“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” katanya.

Ia menjelaskan skema berbagi risiko pemerintah dan perbankan menjadi instrumen penting mendorong pembiayaan sektor riil, didukung likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan pemerintah agar penyaluran kredit terus meningkat.

“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.

Selain sektor keuangan, percepatan belanja negara sejak awal tahun dinilai strategis untuk menjaga perputaran ekonomi, memperbaiki arus kas pelaku usaha, dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mempercepat pembayaran, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan swasta.

Fakhrul menegaskan 2026 menjadi fase krusial eksekusi kebijakan ekonomi yang berdampak nyata bagi perekonomian nasional. [-RWA]

Pemerintah Fokuskan Eksekusi Kebijakan Ekonomi 2026 untuk Jaga Pertumbuhan

Jakarta — Tahun 2026 dinilai menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional. Bukan lagi sekadar fase perencanaan atau wacana kebijakan, tahun depan ditegaskan sebagai tahun eksekusi yang menuntut hasil nyata dan terukur di lapangan. Keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup dinilai dari optimisme pernyataan, tetapi harus tercermin pada kondisi riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menegaskan bahwa fokus utama kebijakan ekonomi 2026 harus diarahkan pada implementasi konkret. Menurutnya, publik kini menunggu dampak nyata dari berbagai program pemerintah yang selama ini dirancang. “Tahun 2026 adalah tahun eksekusi. Keberhasilan kebijakan harus diukur dari dampaknya di lapangan, bukan hanya dari narasi optimistis,” ujarnya.

Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut, lanjut Fakhrul, adalah percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun. Ia menilai pola belanja yang menumpuk di akhir tahun atau back-loading berisiko menurunkan ekspektasi pelaku usaha dan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah yang cepat dan merata akan menjadi sinyal kuat bagi sektor swasta untuk ikut bergerak dan berekspansi.

Dari sisi pembiayaan, Fakhrul menjelaskan bahwa likuiditas perbankan sejatinya tersedia. Namun, penyaluran kredit masih tersendat akibat kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan risiko. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah dinilai penting untuk ikut menanggung sebagian risiko agar aliran dana ke masyarakat dan dunia usaha kembali lancar. Langkah ini dinilai strategis untuk menghidupkan kembali roda ekonomi, terutama sektor produktif.

Tantangan utama perekonomian 2026, menurut Fakhrul, adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang semakin tidak menentu. Di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan global, menjaga daya beli masyarakat menjadi agenda utama agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang pertumbuhan nasional.

Ia juga memproyeksikan bahwa pemulihan ekonomi akan lebih dahulu terasa di daerah, khususnya wilayah berbasis komoditas dan daerah yang mendapatkan dukungan belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan yang semakin kuat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di luar kota-kota besar.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik global, Fakhrul menekankan pentingnya sikap pragmatis. Indonesia harus sadar posisi dan mengutamakan ketahanan ekonomi nasional, ketimbang mengejar siklus ekonomi global yang kian sulit diprediksi. Strategi ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan.

Kepada masyarakat, Fakhrul mengimbau agar tetap berhati-hati namun tidak panik dalam menyikapi kondisi ekonomi. Ia mendorong publik mulai melirik peluang usaha di daerah seiring pergeseran arah kebijakan pembangunan. Di saat yang sama, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan, namun tetap diiringi dengan dorongan aktivitas ekonomi agar pertumbuhan berjalan dengan tata kelola yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi eksekusi kebijakan yang konsisten, belanja negara yang cepat, serta keberanian mengambil langkah strategis, ekonomi 2026 diyakini dapat bergerak lebih solid dan inklusif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.