Arsip Bulanan: Januari 2026

Oleh : Salsa Nadya Sintya

Hilirisasi industri kini menjadi salah satu strategi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomiIndonesia sekaligus membuka lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Program initidak sekadar menambah nilai pada produk domestik, tetapi juga memastikan rantai nilai industriberjalan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Komitmen ini terlihat jelas dari arahanPresiden Prabowo Subianto yang menempatkan hilirisasi sebagai agenda prioritas nasional, termasuk melalui 18 proyek strategis yang dikelola oleh badan pengelola investasi strategis, Danantara.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai langkah ini sebagai fondasi pentingpembangunan industri nasional. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankanbahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung proyek-proyek hilirisasi menjadi faktorkrusial untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kreatif, dan inovatif. Dengandemikian, proyek hilirisasi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung industri masa depan. MenurutMa’ruf, keberhasilan proyek hilirisasi akan menciptakan siklus pertumbuhan yang salingmenguatkan; ketika investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan lapangan kerja tercipta, ekosistemindustri nasional pun semakin berdaya saing.

Selain itu, industri padat karya seperti tekstil dan garmen memegang peran strategis dalampenciptaan lapangan kerja. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengapresiasiperhatian pemerintah terhadap sektor ini, karena industri tekstil dan garmen merupakanpenopang utama ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial di berbagai daerah. KetuaUmum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menegaskan bahwa penguatan hilirisasi sektor ini akanmeningkatkan nilai tambah produk domestik sekaligus memperluas kesempatan kerja formal. Hal ini sangat penting mengingat sektor tekstil menyerap ribuan tenaga kerja dan menjadi salah satu pilar industri yang padat karya di Indonesia.

Penguatan rantai pasok menjadi faktor kunci agar hilirisasi memberikan manfaat maksimal. Struktur rantai pasok industri yang panjang membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, mulai darihulu hingga hilir, agar industri nasional mampu meningkatkan daya saing dan mengurangiketergantungan pada produk impor. Meskipun impor bahan baku masih diperlukan untukmenjaga kelancaran produksi, AGTI menekankan bahwa proses ini harus efisien dan patuhaturan agar daya saing industri tetap terjaga. Selain itu, penguasaan teknologi dan pengembanganindustri permesinan domestik juga menjadi langkah penting untuk mendorong penerapan Industri4.0, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan kualitas tenaga kerja.

Kawasan industri berperan sebagai simpul eksekusi yang memastikan proyek hilirisasi berjalanefektif. Kesiapan lahan, utilitas memadai, kepastian layanan, dan ekosistem industri yang terintegrasi menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi investasi. Ma’ruf menjelaskanbahwa sinergi antara Danantara dan kawasan industri bersifat saling melengkapi; Danantaramemperkuat sisi pembiayaan dan portofolio proyek strategis, sementara kawasan industrimemastikan kesiapan lokasi dan ekosistem usaha. Dengan demikian, investor memperolehkepastian yang lebih tinggi, dan dampak ekonomi bagi masyarakat dapat dirasakan secara nyata.

Hilirisasi juga mendorong integrasi antara industri dan pendidikan tinggi. HKI telahmenandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sehingga kawasan industri dapatmenjadi laboratorium nyata bagi riset terapan dan pengembangan talenta. Langkah ini diyakinimampu menjembatani kebutuhan industri dengan penyediaan tenaga kerja terampil, sekaligusmemberikan pengalaman praktis bagi lulusan perguruan tinggi agar siap memasuki dunia kerjadengan kompetensi yang relevan.

Keberhasilan hilirisasi akan memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan investasistrategis, dan membuka lapangan kerja formal yang berkualitas. Industri padat karya sepertitekstil dan garmen menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pemerataan pembangunan. Dengan dukungan kebijakan terintegrasi dari pemerintahpusat dan daerah, fasilitasi perizinan, ketersediaan energi, serta pembiayaan yang tepat sasaran, agenda hilirisasi akan menjadi pendorong utama menuju Indonesia Maju.

Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga jawaban terhadap tantangan lapangan kerjadi era modern. Dengan investasi yang tumbuh, teknologi yang diadopsi, dan sumber dayamanusia yang terampil, Indonesia siap menghadapi persaingan global sekaligus memberikanmanfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, badan pengelola proyek, dunia usaha, dan pendidikan tinggi menjadi kunci utama agar Indonesia mampu menciptakan lapangan kerjaberkualitas, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menjadikan hilirisasi sebagai solusijangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan fokus yang konsisten, hilirisasi akan membawa Indonesia dari posisi sebagai produsenbahan mentah menjadi pemain global dengan produk bernilai tinggi, menyerap tenaga kerjasecara luas, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Program ini membuktikan bahwa pembangunanindustri yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan ketenagakerjaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hilirisasi menjadi strategi yang tepat untuk menghadirkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

*Penulis adalah Peneliti Lembaga Institute Indonesia Sentris

Oleh : Andika Pratama

Hilirisasi pertanian telah menjadi tonggak strategis dalam penguatan ekonomi nasional di tengah tantangan multidimensional yang dihadapi bangsa. Program-program yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025 menunjukkan bukti nyata bahwa transformasi sektor pertanian bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret yang mampu menciptakan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu indikator penting keberhasilan program ini adalah terciptanya peluang kerja baru yang signifikan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Ia menekankan bahwa hilirisasi produk pertanian yang diusung Kementan telah terbukti mampu membuka hingga delapan juta lapangan kerja baru. Angka ini menjadi jawaban nyata terhadap ancaman pengangguran yang tengah membayangi Indonesia, terutama mengingat pada Februari 2025 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang. Hilirisasi bukan sekadar mengolah produk pertanian menjadi barang setengah jadi atau produk siap jual, tetapi juga menstimulasi industri pendukung, manufaktur, dan UMKM, yang semuanya bergerak dari akar rumput untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Selain tantangan pengangguran, tahun 2025 juga menjadi periode penuh ujian bagi bangsa, terutama akibat bencana di beberapa wilayah Sumatera yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Tekanan terhadap sektor UMKM dan manufaktur pun meningkat akibat gempuran produk impor ilegal. Dalam konteks ini, langkah hilirisasi yang mendorong nilai tambah di tingkat lokal menjadi strategi tepat untuk memulihkan daya saing domestik. Bamsoet menegaskan bahwa sinergi antar-kementerian dan dukungan penuh pemerintah pusat sangat penting untuk melindungi pasar domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas.

Program hilirisasi ini dijalankan dengan investasi besar senilai Rp 371 triliun untuk 14 komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, kelapa untuk VCO dan santan, tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, dan gambir. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah produk hingga ratusan kali lipat, tetapi juga menyerap tenaga kerja sekitar 8,6 juta orang. Dengan hadirnya pabrik pengolahan dekat sentra produksi, petani lokal dapat merasakan langsung manfaat ekonomi dari kerja keras mereka, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945.

Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci kemandirian petani dan bangsa. Kekayaan alam tidak lagi dibiarkan keluar dalam bentuk mentah, melainkan diolah untuk memberikan nilai tambah yang maksimal. Dengan demikian, kesejahteraan petani meningkat, perekonomian daerah tumbuh, dan Indonesia mampu memproduksi barang siap ekspor yang kompetitif di pasar global. Visi besar ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan prinsip ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat. Semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dinikmati pihak asing.

Apresiasi terhadap program hilirisasi juga datang dari kepala daerah yang merasakan dampak nyata dari kebijakan ini. Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyoroti keberhasilan hilirisasi kakao yang A+ sehingga mampu menarik minat konsumen internasional dari Malaysia hingga Eropa. Dukungan Kementan berupa pembangunan pabrik pengolahan dan penyediaan bahan baku menjadi faktor penting untuk memaksimalkan nilai tambah produk. Begitu pula Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah memperkuat ekosistem pertanian serta membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura. Kedua kepala daerah ini menilai bahwa komitmen Mentan Amran menghadirkan solusi jangka panjang yang nyata bagi pengembangan komoditas unggulan daerah mereka.

Hilirisasi pertanian juga mendorong sektor industri pendukung, termasuk pengadaan alsintan, pompa irigasi, dan penyediaan benih unggul, yang memperkuat kapasitas produksi lokal. Upaya ini memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM, lapangan kerja informal, serta penguatan ekonomi desa. Dengan membangun pabrik pengolahan di dekat sentra produksi, hilirisasi memastikan setiap nilai tambah tetap berada di tangan petani dan pekerja lokal. Hal ini sekaligus menjawab tantangan penyelundupan dan gempuran produk impor yang menggerus daya saing industri domestik.

Dalam perspektif jangka panjang, hilirisasi pertanian menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan membuka jutaan peluang kerja, mendorong ekspor, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal, Indonesia bukan hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan berbasis hilirisasi mampu menjadi solusi strategis untuk masalah pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan daya saing global sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh negeri.

Melihat keberhasilan dan dampak nyata dari hilirisasi, tidak berlebihan jika program ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga kepala daerah. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, keberanian untuk berinovasi, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat dan petani lokal. Hilirisasi pertanian membuktikan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bukan sekadar slogan, tetapi strategi yang mampu membuka pintu masa depan lebih cerah bagi bangsa.

Dengan momentum ini, ke depan diharapkan pemerintah dapat memperluas cakupan hilirisasi ke komoditas lain, terus meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan memperkuat konektivitas antara pusat produksi, pabrik pengolahan, dan pasar domestik maupun internasional. Hilirisasi pertanian tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga wujud nyata komitmen bangsa untuk memastikan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran seluruh rakyat.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Naufal Putra Bratajaya )*

Masyarakat Indonesia menunjukkan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai terobosan negara dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif. Program tersebut dinilai mampu menjawab persoalan klasik akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi dan sosial. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga merajut kembali peluang masa depan anak-anak yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal.

Apresiasi luas tersebut muncul karena Sekolah Rakyat dirancang tidak sekadar sebagai sekolah gratis. Pemerintah menghadirkan konsep pendidikan berasrama yang memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa terpenuhi selama 24 jam.

Negara menanggung kebutuhan makan bergizi, pakaian, layanan kesehatan, hingga perlengkapan belajar. Pendekatan menyeluruh tersebut membuat pendidikan tidak lagi menjadi beban bagi keluarga prasejahtera, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi anak-anak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai Sekolah Rakyat telah membawa perubahan nyata dalam waktu relatif singkat. Melalui pendampingan intensif selama enam bulan, kementerian mencatat peningkatan signifikan pada kondisi kesehatan siswa.

Berat badan dan tinggi badan anak-anak bertambah, tingkat kebugaran meningkat, serta angka anemia menurun. Perubahan fisik tersebut bahkan terlihat dari seragam sekolah yang tidak lagi muat hanya dalam beberapa bulan pertama.

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa perbaikan kesehatan itu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Siswa menjadi lebih fokus di kelas, tidak mudah mengantuk, serta menunjukkan sikap yang lebih disiplin dan mandiri.

Lingkungan yang aman dan penuh perhatian turut membentuk mental serta perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Pendampingan berkelanjutan mendorong sebagian siswa menorehkan prestasi, meskipun sebelumnya menghadapi keterbatasan mendasar.

Perubahan juga tampak pada kemampuan akademik paling dasar. Kementerian Sosial menemukan banyak siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya terkendala kemampuan membaca dan menulis mulai menunjukkan kemajuan berarti.

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ketika anak-anak mendapatkan rasa aman dan perhatian yang memadai, potensi mereka berkembang secara alami. Pendidikan yang manusiawi terbukti mampu mengangkat kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.

Kisah Muhammad Nazril Kurniawan menjadi gambaran konkret dampak program tersebut. Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Kota Bekasi itu sempat mengalami kesulitan membaca meski telah berada di jenjang pendidikan menengah.

Melalui ketekunan serta bimbingan guru, Nazril kini membaca lebih lancar, menunjukkan prestasi akademik, dan memandang masa depan dengan optimisme. Perkembangan tersebut mencerminkan keberhasilan pendekatan pendampingan intensif yang diterapkan Sekolah Rakyat.

Nazril merupakan satu dari ribuan siswa yang tidak hanya terkendala faktor ekonomi, tetapi juga kemampuan dasar literasi. Sekolah Rakyat memberikan ruang bagi anak-anak seperti Nazril untuk mengejar ketertinggalan tanpa stigma.

Program tersebut menyasar keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak luas.

Sebagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Pendidikan dipadukan dengan berbagai program unggulan pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, jaminan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan terintegrasi tersebut memperkuat keyakinan publik bahwa pendidikan menjadi pintu masuk utama untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Apresiasi serupa datang dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menilai Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret untuk menekan angka anak putus sekolah, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu. Kehadiran program nasional tersebut memberikan jawaban nyata atas persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi banyak daerah.

Hasnuryadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian besar terhadap masyarakat miskin yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Sekolah Rakyat dipandang sebagai pemutus mata rantai kasus putus sekolah sekaligus langkah strategis membangun sumber daya manusia berkualitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peluncuran sebanyak ratusan Sekolah Rakyat di berbagai provinsi di Tanah Air telah secara sangat nyata memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen dari negara untuk terus berupaya menghadirkan pendidikan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua generasi penerus bangsa.

Program tersebut telah berhasil membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk dapat terus belajar dan semakin berkembang, terlepas dari apapun serta bagaimanapun latar belakang sosial ekonomi yang mereka miliki. Dukungan masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah memperkuat posisi Sekolah Rakyat sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan mewujudkan secara nyata konsep pendidikan secara holistik dan adanya keberpihakan pada seluruh kelompok tanpa membedakan, bahkan hingga pada mereka yang paling rentan sekalipun, Sekolah Rakyat dinilai merupakan program pemerintah yang sangat efektif untuk merajut kembali peluang dari seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Program tersebut tidak hanya dapat menghidupkan kembali mimpi mereka yang sempat padam, tetapi juga sekaligus semakin menegaskan bahwa pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap anak bangsa sehingga hal itu hendaknya memang bisa dirasakan oleh semua elemen secara inklusif, bukan hanya menjadi privilese bagi segelintir pihak saja. (*)

)* Penulis adalah Lembaga Inti Media

Oleh : Barra Dwi Rajendra )*

Program Sekolah Rakyat tampil sebagai wajah baru pendidikan Indonesia yang menghidupkan kembali harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program tersebut dinilai masyarakat sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif, setara, dan bebas diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga memulihkan mimpi anak-anak yang sebelumnya terhenti oleh kemiskinan, keterbatasan lingkungan, dan minimnya dukungan keluarga.

Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 34 provinsi pada Januari 2026 sebagai penanda keseriusan negara memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program tersebut dirancang dengan konsep sekolah berasrama gratis yang menjamin seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, asupan gizi, hingga layanan kesehatan. Pendekatan menyeluruh tersebut menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan ekosistem pembinaan anak yang utuh.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangga dan haru saat menyaksikan langsung perkembangan siswa Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Kepala Negara menilai capaian para siswa mencerminkan potensi besar anak-anak dari latar belakang sederhana ketika negara hadir memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak. Dalam waktu relatif singkat, siswa Sekolah Rakyat mampu menunjukkan kepercayaan diri, prestasi akademik, hingga penguasaan bahasa asing yang melampaui ekspektasi awal.

Presiden mengamati langsung siswa yang telah menorehkan prestasi setingkat olimpiade meskipun baru menempuh pendidikan selama enam bulan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi tidak pernah menjadi ukuran kecerdasan maupun kapasitas anak bangsa.

Keberanian pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama dinilai menjadi kunci lahirnya capaian tersebut karena anak-anak dapat belajar tanpa dihantui persoalan makan, kesehatan, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Lebih jauh, Presiden menegaskan pentingnya negara memberi penghargaan cepat dan nyata atas setiap prestasi yang diraih peserta didik. Pemerintah membuka peluang beasiswa lanjutan, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri bagi siswa berprestasi. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai jalur mobilitas sosial yang nyata bagi anak-anak kurang mampu.

Dukungan politik terhadap program tersebut juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional Danik Eka Rahmaningtyas menilai Sekolah Rakyat menyasar akar persoalan ketimpangan pendidikan.

Program tersebut tidak hanya menghapus biaya sekolah, tetapi juga mengatasi persoalan gizi, lingkungan belajar, dan minimnya dukungan keluarga yang selama ini membatasi anak-anak miskin.

Danik memandang Sekolah Rakyat sebagai tangga mobilitas vertikal yang memungkinkan anak-anak keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan komprehensif tersebut dinilai mampu mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar membuka pintu formal pendidikan. Negara, melalui Sekolah Rakyat, menghadirkan keadilan substantif dengan memastikan kesempatan yang setara juga menghasilkan hasil yang adil.

Sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Sekolah Rakyat menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan memuliakan keluarga kurang mampu sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang berdaya saing. Target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mempertegas visi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut juga ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Wapres menilai Sekolah Rakyat berperan penting dalam membuka akses pendidikan setara, membangun karakter, dan menumbuhkan kepercayaan diri generasi muda di wilayah dengan tantangan geografis dan ekonomi. Penguatan kualitas pembelajaran, pemenuhan tenaga pendidik, serta perbaikan sarana prasarana menjadi perhatian utama agar tidak ada anak tertinggal.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala Sekolah SRMA 41 Biak Samuel Franklyn Yawan menilai Sekolah Rakyat sebagai harapan besar bagi keluarga kurang mampu di wilayah tersebut.

Program tersebut juga sudah membuka akses pendidikan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh anak-anak dari berbagai distrik yang tengah mengalami kesulitan secara ekonomi.

Meski pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap dan kini masih menghadapi kekurangan guru, namun dari segi operasional sekolah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan dengan juga disertai adanya dukungan pada sarana belajar bagi generasi penerus bangsa yang semakin memadai.

Secara nasional, Sekolah Rakyat telah mampu menjangkau hingga sebanyak ribuan siswa dari berbagai kalangan, khususnya kepada mereka keluarga rentan dengan menghadirkan fasilitas asrama, ruang kelas, dan juga dukungan penuh bagi semua proses pembelajaran yang jauh lebih layak untuk mereka.

Kehadiran program tersebut sekali lagi juga semakin menegaskan bagaimana pentingnya peran secara langsung dari negara dalam memastikan supaya pendidikan memang benar-benar menjadi hak yang mampu diakses secara universal oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan tanpa membedakan latar belakang mereka dalam bentuk apapun.

Salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat ini dinilai oleh berbagai pihak memang telah berhasil menghidupkan kembali harapan dari seluruh anak bangsa yang tengah dalam kondisi kurang mampu sekaligus juga membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif akan mampu mengubah bagaimana masa depan mereka secara nyata dan menjadi jauh lebih bermartabat nantinya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Survei publik terbaru menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap program Sekolah Rakyat sebagai terobosan pendidikan inklusif di Indonesia. Data Litbang Kompas mencatat 94,4 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat, dengan 28,2 persen di antaranya menyatakan sangat setuju.

Angka tersebut menegaskan adanya mandat sosial yang besar bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program pendidikan yang menyasar kelompok paling rentan tersebut.

Dukungan publik tersebut tidak muncul tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi persoalan laten. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas hambatan itu dengan pendekatan yang lebih membumi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai ruang pemulihan kesempatan belajar yang sempat terputus.

Peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati menilai tingginya angka dukungan publik mencerminkan optimisme yang nyata. Dukungan tersebut tidak berhenti pada persetujuan normatif, melainkan disertai keyakinan bahwa Sekolah Rakyat mampu memberi peluang pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Litbang Kompas juga mencatat bahwa optimisme tersebut muncul lintas kelas sosial, tidak hanya dari kelompok bawah sebagai sasaran utama program, tetapi juga dari kelompok menengah dan atas.

Meski demikian, Litbang Kompas mengidentifikasi tantangan pada aspek pemahaman publik. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat rinci Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat strategi sosialisasi agar pesan kebijakan tersampaikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.

Dari perspektif media, Direktur Pemberitaan Kompas TV Yogie Arief Nugroho melihat penerimaan publik terhadap Sekolah Rakyat sebagai sinyal positif. Program tersebut dinilai mudah dipahami masyarakat karena menjawab kebutuhan nyata dan menyentuh persoalan dasar. Model Sekolah Rakyat tidak memposisikan pendidikan sebagai kemewahan, melainkan sebagai hak yang harus dijangkau oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis pemutusan rantai kemiskinan. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar anak-anak dari keluarga pada desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dengan dukungan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar, laboratorium, olahraga, hingga pengembangan keterampilan hidup. Pendekatan tersebut memungkinkan pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian secara lebih menyeluruh.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan asas kesetaraan dan pengembangan potensi. Sistem multi-entry dan multi-exit memberi ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai kemampuan dan ritme perkembangan masing-masing. Pendekatan tersebut menolak standar tunggal keberhasilan akademik dan mengakui keragaman kecerdasan sebagai modal utama pendidikan inklusif.

Gus Ipul juga menyampaikan optimisme terhadap target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 100 sekolah permanen setiap tahun melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Kementerian Sosial memastikan proses seleksi siswa berjalan ketat, transparan, dan bebas dari praktik titipan atau penyimpangan, sehingga program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Hingga awal 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi di 34 provinsi dengan hampir 16 ribu siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan. Pembangunan sekolah permanen juga telah dimulai di lebih dari 100 titik. Data tersebut memperlihatkan bahwa program tidak berhenti pada wacana, melainkan telah bergerak dalam skala nasional.

Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan Tes Talent DNA berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan potensi siswa. Gus Ipul menilai pendekatan tersebut krusial karena Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik.

Pemetaan berbasis teknologi memungkinkan pendidik memahami bakat siswa secara objektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Hasil awal menunjukkan keragaman potensi yang kaya, mulai dari bidang sains dan teknologi, sosial, hingga bahasa.

Perubahan yang sangat positif juga tampak pada berbagai hal lain, seperti pada aspek kesehatan dan karakter siswa. Pemerintah mencatat bahwa telah terjadi peningkatan kebugaran fisik mereka, kemudian adanya penurunan anemia, serta perkembangan sikap disiplin dan kemandirian yang secara nyata dapat dirasakan dan dilihat. Intervensi tidak hanya menyentuh anak, tetapi juga keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial.

Dengan sangat derasnya dukungan dari seluruh publik hingga mencapai sebesar 94,4 persen, maka kini Sekolah Rakyat telah berdiri megah sebagai simbol harapan baru untuk mewujudkan keterjangkauan sektor pendidikan secara jauh lebih inklusif bagi semua pihak tanpa membedakan dan tidak ada diskriminasi sama sekali.

Tantangan implementasi tentu masih ada, namun legitimasi sosial yang sangat kuat dari seluruh masyarakat tersebut telah memberi fondasi penting bagi keberlanjutan program pemerintah itu. Pasalnya, memang Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar menghadirkan ruang belajar semata, tetapi juga sekaligus membuka kembali masa depan bagi ribuan anak yang selama ini masih berada di pinggir sistem pendidikan nasional agar seluruhnya terjangkau dan mampu mengenyam pendidikan secara layak. (*)

)* Kontributor Lembaga Sadawira Utama

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Apresiasi publik terus mengalir deras terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan yang dinilai paling inklusif dan berpihak kepada kelompok masyarakat paling rentan.

Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026, Sekolah Rakyat langsung memantik harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan yang selama bertahun-tahun tertutup aksesnya terhadap pendidikan layak. Program tersebut dipandang sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan tanpa diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak sekadar hadir sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial jangka panjang. Pemerintah merancang program tersebut untuk merangkul anak-anak dari keluarga prasejahtera pada desil satu dan dua, termasuk anak jalanan serta kelompok rentan lain yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Pendekatan tersebut menempatkan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penerimaan siswa, bukan prestasi akademik masa lalu, sehingga peluang belajar terbuka luas bagi mereka yang paling membutuhkan.

Apresiasi datang dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas. Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan penghargaan kepada jajaran kementerian dan pemerintah daerah atas kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan Sekolah Rakyat berdiri dan beroperasi di banyak wilayah. Dukungan tersebut menegaskan bahwa program tersebut bukan proyek sektoral semata, melainkan agenda nasional yang membutuhkan sinergi berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian mendalam Presiden terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan. Menurutnya, negara tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menyediakan akomodasi, lingkungan belajar yang berkualitas, serta program pemberdayaan bagi orang tua.

Pendekatan terpadu tersebut dirancang agar pendidikan anak berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas keluarga, sehingga dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi juga mengangkat kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh. Ia menilai program tersebut sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang istimewa sekaligus warisan kebijakan sosial yang berorientasi jangka panjang.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada konsep holistik yang diterapkan selama dua puluh empat jam. Sekolah tersebut menggunakan sistem berasrama dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung negara, mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan bergizi tiga kali sehari, hingga layanan kesehatan. Pendekatan tersebut memastikan anak-anak dapat belajar tanpa dibebani persoalan dasar yang selama ini kerap menghambat proses pendidikan, seperti kekurangan gizi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Meski menyasar kelompok miskin, Sekolah Rakyat tidak menurunkan standar kualitas. Pemerintah justru membekali sekolah tersebut dengan kurikulum modern berbasis digital serta metode pengembangan bakat yang adaptif.

Penggunaan pendekatan pemetaan potensi, termasuk metode Talent DNA, memungkinkan pendidik mengenali keunikan setiap siswa dan mengarahkan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Konsep tersebut menegaskan bahwa anak dari keluarga miskin memiliki potensi yang sama besarnya untuk berkembang dan berdaya saing.

Dari sisi implementasi, data Kementerian Sosial menunjukkan hingga akhir 2025 telah beroperasi 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa. Program tersebut didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan.

Evaluasi awal memperlihatkan dampak positif yang signifikan, terutama pada kesehatan dan perkembangan akademik siswa. Sistem asrama dengan pemenuhan gizi terukur mendorong peningkatan kebugaran fisik, konsentrasi belajar, serta kedisiplinan.

Apresiasi yang paling kuat justru datang dari lapangan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai perwujudan nyata keadilan sosial.

Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara adil bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ia mengamati perubahan karakter siswa yang sangat nyata melalui pembinaan intensif di lingkungan asrama, mulai dari kedisiplinan, kepercayaan diri, hingga semangat belajar.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat miskin, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada tahap perintisan. Pemerintah telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di lebih dari seratus lokasi baru. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia memastikan proses pembangunan berjalan cepat dan berkualitas sebagai bagian dari komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia sekolah.

Melihat respons publik dan capaian awal tersebut, Sekolah Rakyat semakin dipersepsikan sebagai program yang benar-benar merangkul semua lapisan. Program tersebut tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga membuka kembali masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

Apresiasi yang terus mengalir dari segenap elemen publik tersebut jelas menjadi suatu penanda yang sangat nyata bahwa memang masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar pada terwujudnya pendidikan yang jauh lebih adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua kalangan.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat berdiri sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil sekaligus fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih setara dan berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 197 titik lokasi yang akan digunakan untuk relokasi sekaligus pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut.

Maruarar menyampaikan, percepatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami bergerak cepat dan telah mengusulkan sejumlah titik lokasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk pembangunan hunian tetap,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, khusus di Aceh, total lahan relokasi yang diusulkan seluas 473,09 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 titik lahan telah melalui proses verifikasi lapangan dan dinyatakan layak untuk segera dibangun.

“Khusus untuk Aceh, kami mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 473,09 hektare dan daya tampung mencapai lebih dari 28 ribu unit rumah. Dari jumlah itu, sebagian telah diverifikasi dan dinyatakan layak,” jelasnya.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus aman dari potensi bencana.

“Lokasinya harus aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan sumber kehidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan pendataan kerusakan rumah menjadi fondasi utama percepatan pemulihan pascabencana.

“Kunci percepatan bantuan ada pada data yang jelas, mana rumah rusak ringan, sedang, dan berat di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Mendagri.

Lanjut Tito, Presiden memberikan perhatian besar agar layanan dasar masyarakat segera pulih, khususnya bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa kompensasi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

“Bantuan ini diharapkan bisa segera dimanfaatkan agar warga mulai beres-beres dan kembali beraktivitas,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah memprioritaskan relokasi permanen melalui pembangunan hunian tetap huntap. Selama proses tersebut, masyarakat difasilitasi hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 197 titik pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hunian tetap tersebut akan dibangun di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya bagi korban banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap telah dipersiapkan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga tahapan lelang dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.

Ia merinci, dari total 197 titik yang disiapkan, sebanyak 153 titik berada di Aceh, 16 titik di Sumatra Utara, dan 28 titik di Sumatra Barat. Seluruh lokasi tersebut diproyeksikan menjadi kawasan hunian tetap yang bersifat permanen, bukan sekadar hunian sementara.

Menteri PKP menegaskan pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi hunian harus dekat dengan pusat aktivitas dan ekosistem kehidupan masyarakat.

“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Maruarar mendorong percepatan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap di berbagai titik tersebut dapat mulai dilaksanakan pada Februari 2026.

Selain aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dalam penanganan pascabencana. Menurut Maruarar, keseragaman data menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hunian tetap berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, jumlah rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Kondisi tersebut menjadi dasar percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan mendukung keberlanjutan kehidupan sosial serta ekonomi. #

Oleh : Teuku Rasya )*

Aceh, provinsi yang kaya budaya dan sejarah, kembali menjadi sorotan dalam upaya menghadapi tantangan alam dan sosial. Awal 2026, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat adalah operasi modifikasi cuaca sebagai strategi pengendalian curah hujan ekstrem. Upaya ini bertujuan menekan intensitas hujan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus melindungi keselamatan warga. Melalui ratusan sortie penyemaian awan menggunakan bahan seperti Natrium Klorida dan kapur tohor, pemerintah berupaya mengatur kondisi cuaca di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh dan kawasan sekitarnya.

Masyarakat Aceh menyambut positif langkah modifikasi cuaca yang dipimpin oleh BNPB, bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait lainnya. Bagi warga yang masih dalam proses memulihkan kehidupan pascabencana banjir dan longsor akhir tahun lalu, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat dan penuh tanggung jawab dari pemerintah. Dampak langsung dari modifikasi cuaca adalah berkurangnya potensi gangguan hujan ekstrem yang dapat menghambat proses distribusi bantuan, evakuasi, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga saat ini, sebanyak 4.280 unit huntara telah memasuki tahap pengerjaan fisik. Di Provinsi Aceh, dukungan berbagai pihak telah menghasilkan serah terima 200 unit hunian kepada warga terdampak di sejumlah lokasi prioritas, BNPB juga mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan potensi cuaca ekstrem yang dapat menghambat proses pemulihan.

Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan huntara terus meningkat, sementara intensifikasi operasi modifikasi cuaca (OMC) telah mencapai lebih dari seribu sortie yang tersebar di wilayah Sumatera termasuk Aceh. Hal ini mencerminkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam upaya memastikan pemulihan pascabanjir berjalan secara komprehensif.

Dalam suasana masyarakat yang bersemangat membangun kembali wilayahnya, kekinian muncul pula komitmen kuat warga Aceh untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Seiring dengan semangat pemulihan itu, warga secara tegas menolak segala bentuk eksistensi kelompok separatis yang mencoba mengusik ketentraman dan proses rehabilitasi. Pernyataan ini muncul di tengah momentum pemulihan, di mana masyarakat mengedepankan semangat persatuan dan menolak simbol atau kelompok separatis yang pernah menjadi bagian dari konflik masa lalu. Komunitas masyarakat menyadari bahwa upaya menjaga persatuan bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari proses membangun kembali kehidupan yang lebih baik di Aceh.

Aceh pernah mengalami konflik panjang dengan kelompok separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka hingga tercapainya Perjanjian Damai Helsinki pada 2005. Sejak itu, dinamika politik Aceh bergerak ke arah yang lebih konstruktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski sesekali simbol dan narasi separatis masih muncul di ruang publik, pemerintah dan masyarakat menanggapinya dengan sikap waspada dan penolakan tegas. Bagi warga Aceh, menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan dinilai jauh lebih penting daripada menghidupkan kembali ideologi lama yang berpotensi memecah belah persatuan.

Dukungan warga Aceh terhadap kebijakan modifikasi cuaca serta penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis berangkat dari kesadaran bersama akan pentingnya stabilitas dan kemajuan. Masyarakat menilai fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pemberdayaan komunitas. Pemerintah daerah pun aktif melibatkan warga dalam kegiatan relawan, pembangunan, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Operasi modifikasi cuaca yang dinilai efektif mendapat dukungan luas karena dipahami sebagai bagian penting dari mitigasi bencana di wilayah rawan hujan ekstrem seperti Aceh. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong. Warga berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat mampu mendorong Aceh bangkit lebih kuat dengan ketahanan sosial dan ekonomi yang semakin solid.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengatakan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar Aceh tetap aman, damai, serta fokus pada agenda pemulihan dan pembangunan ke depan. Fokus utama kita saat ini adalah pemulihan dan membantu korban agar dapat bangkit kembali. Persatuan adalah kekuatan Aceh

Lebih jauh lagi, sikap warga Aceh yang menolak eksistensi kelompok separatis di tengah pemulihan bencana menandakan kedewasaan politik dan sosial masyarakat setempat. Alih-alih terpecah oleh isu-isu yang tidak relevan dengan kesejahteraan mereka, masyarakat memilih fokus pada aspek-aspek yang membawa kemajuan dan keamanan. Hal ini menggarisbawahi bahwa Aceh saat ini tidak hanya bangkit secara fisik pascabencana, tetapi juga semakin kuat dari segi persatuan dan integritas nasional.

Seiring berjalannya waktu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di Aceh diyakini akan terus berkembang. Kebijakan modifikasi cuaca yang didukung penuh oleh warga, serta penolakan terhadap upaya separatis yang merugikan, menjadi gambaran nyata bagaimana semangat kebangsaan dan kerja sama bisa menjadi fondasi kuat dalam menghadapi masa depan. Aceh tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga tumbuh sebagai simbol ketahanan masyarakat yang bersatu, resilien, dan penuh harapan.

)* Pengamat kebijakan Publik

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Penanganan banjir di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan perkembangan yang semakin positif, seiring dengan mulai teratasinya sejumlah titik rawan yang sebelumnya kerap terdampak parah. Upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.

Perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana menjadi indikator arah kebijakan yang semakin tepat sasaran. Meski tantangan masih ada, tren penanganan ini memberi harapan bahwa risiko banjir di Sumatra dapat ditekan secara berkelanjutan jika konsistensi tetap dijaga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan sejumlah Menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut intstruksi Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Dari pertemuan tersebut, telah terpetakan situasi terkini setelah masa tanggap darurat. Tito mengatakan, ada daerah yang sudah selesai dipulihkan, namun ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat hingga sekitar 10 hari ke depan.

Tito menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, Sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemulihan ditandai dengan Kembali berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, beroperasinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Kendati demikian, ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian khusus. Mantan Kapolri itu menjabarkan, di Provinsi Aceh sebanyak 11 daerah dari 18 kabupaten/kota sudah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih butuh penanganan lanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi di Sumut dan Sumbar.

Tito mengungkapkan, meski mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, beberapa daerah tetap memerlukan penanganan khusus sesuai tingkat dampak bencana. Ia juga menekankan terkait dengan percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu pendataan keseluruhan rampung ke pemerintah pusat.

Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir kembali pulih dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, tahap pemulihan berangsur dilakukan sejak minggu pertama Januari 2026.

Saat ini sektor kesehatan sudah memasuki tahap ketiga, yakni fase pemulihan. Budi berharap pada akhir Maret 2026 semua fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat pulih Kembali.

Ia mengatakan, tahapan pemulihan ini merupakan yang paling berat karena langkah akhir memastikan fasilitas kesehatan terdampak kembali beroperasi, seperti alat-alat kesehatan harus dipastikan benar-benar bisa dipakai, alat rumah sakit yang tidak murah, dan alat pendukung operasional kesehatan lainnya yang harus juga diganti.

Pemulihan rumah sakit menjadi salah satu prioritas pemerintah karena merupakan layanan yang paling vital untuk dapat menyelamatkan korban terdampak. Sejak bencana terjadi banyak fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi.

Sejak 1 Desember 2025, Kemenkes membentuk Pusat Krisis Kesehatan di tiga provinsi terdampak untuk mendata aset rumah sakit dan Puskesmas. saat ini seluruh 87 RSUD di daerah terdampak bencana mulai dapat beroperasi kembali.

Kemudian pada minggu kedua Desember 2025, proses pemulihan telah dilakukan 867. Dari angka tersebut, 152 di antaranya terdampak parah. Sekarang tinggal tiga lagi yang belum bisa beroperasi, yaitu di Aceh Tengah, Rusip Antara; di Aceh Tenggara, Jambur Laklak; dan di Aceh Timur, Lokop,

Budi menjelaskan, Kemenkes hingga kini telah mengirimkan 4.000 relawan yang ditempatkan di 1.000 pengungsian tersedia. Relawan kesehatan memang diprioritaskan untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir.

Secara keseluruhan, perkembangan penanganan banjir di Sumatra memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mulai berjalan lebih solid dan terarah. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan terpadu mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Meski demikian, perhatian terhadap daerah yang masih berada dalam fase penanganan lanjutan tidak boleh berkurang. Ketepatan data, kecepatan respons, dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan pemulihan antarwilayah.

Pemulihan sektor kesehatan dan perumahan harus terus dikawal karena keduanya menyangkut langsung keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Keberhasilan pada dua sektor ini akan menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Ke depan, penanganan banjir di Sumatra perlu diarahkan tidak hanya pada respons darurat dan rehabilitasi, tetapi juga pada upaya mitigasi jangka panjang. Dengan komitmen yang konsisten dan pengawasan yang kuat, arah positif yang telah terlihat saat ini dapat menjadi fondasi pengelolaan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi