Monthly Archives: Januari 2026

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa waktu terakhir telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari menyebabkan sungai meluap, permukiman terendam, serta berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk sarana layanan kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, hingga pos pelayanan kesehatan di tingkat desa sempat lumpuh akibat genangan air, rusaknya peralatan medis, serta keterbatasan akses transportasi. Namun seiring dengan surutnya banjir dan membaiknya kondisi lapangan, layanan kesehatan pascabencana kini mulai kembali beroperasi secara bertahap.

Upaya pemulihan layanan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana, tetapi juga penguatan layanan promotif dan preventif. Di banyak daerah terdampak banjir, tenaga kesehatan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan keliling, imunisasi lanjutan bagi balita, serta edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya kejadian luar biasa (KLB) penyakit pascabencana, terutama di lingkungan pengungsian yang padat dan memiliki keterbatasan sanitasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah kembali beroperasi 100 persen.

Tito mengatakan pencapaian tersebut adalah hasil percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda).

Berdasarkan data Satgas, dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, sebelumnya terdapat 9 RSUD yang sempat berhenti beroperasi, terdiri atas 8 RSUD di Aceh dan 1 RSUD di Sumatra Utara. Saat ini, seluruh RSUD tersebut telah kembali beroperasi normal.

Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebelumnya 152 puskesmas tidak beroperasi. Saat ini, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal, sedangkan 2 puskesmas masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Koordinator Krisis Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, mengatakan bahwa prioritas utama saat bencana adalah memastikan rumah sakit kembali berfungsi.

Pemulihan layanan kesehatan dilakukan secara bertahap dan terencana. Rumah sakit menjadi prioritas utama, diikuti oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan dasar lainnya. Dari 87 rumah sakit yang terdampak bencana, sembilan sempat berhenti beroperasi, namun dalam dua pekan pertama, semuanya berhasil diaktifkan kembali. Layanan krusial seperti hemodialisis menjadi perhatian khusus karena menyangkut pasien dengan ketergantungan tinggi pada alat dan jadwal terapi yang ketat.

Tahap kedua pemulihan menyasar layanan kesehatan primer. Sebanyak 867 puskesmas terdampak bencana, dengan 152 di antaranya sempat lumpuh total. Per 1 Januari 2026, hampir seluruh puskesmas telah kembali beroperasi. Dua puskesmas di Aceh Timur dan Aceh Tenggara yang mengalami kerusakan berat akan dibangun ulang menggunakan konsep bangunan modular yang dirancang untuk digunakan hingga lima tahun sambil menunggu pembangunan permanen.

Tahap ketiga melibatkan pemulihan fasilitas pendukung, termasuk perbaikan sarana dan prasarana penunjang layanan seperti komputer, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi dasar pelayanan kesehatan agar masyarakat kembali mendapatkan layanan yang lengkap dan aman. Emergency Medical Team (EMT) yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan diterjunkan sejak hari pertama bencana untuk memastikan layanan tetap berjalan di wilayah terdampak.

Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta tenaga medis di wilayah terdampak. Distribusi logistik kesehatan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis dan tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu, dilakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. Kesiapsiagaan tenaga kesehatan juga ditingkatkan melalui sistem piket dan penugasan khusus di daerah rawan bencana.

Peran masyarakat dan relawan turut menjadi bagian penting dalam pemulihan layanan kesehatan. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, melaporkan kondisi kesehatan anggota keluarga, serta mengikuti anjuran tenaga medis sangat membantu mempercepat proses pemulihan. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat menjadi kunci agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal pascabencana.

Pengalaman banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan terhadap bencana. Penguatan fasilitas kesehatan yang tahan bencana, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta perencanaan kontinjensi yang matang menjadi kebutuhan mendesak. Dengan langkah-langkah tersebut, layanan kesehatan diharapkan tidak hanya mampu pulih dengan cepat pascabencana, tetapi juga tetap berfungsi secara berkelanjutan di tengah ancaman bencana yang berulang.

Kembalinya operasional layanan kesehatan pascabencana memberikan harapan bagi masyarakat terdampak untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan secara lebih baik. Dengan dukungan semua pihak, pemulihan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak banjir diharapkan dapat berjalan menyeluruh, berkelanjutan, dan menjadi fondasi penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Firman Wicaksono *)

Pemulihan pascabencana sejatinya tidak hanya berbicara tentang membangun kembali bangunan yang rusak atau memulihkan fungsi infrastruktur dasar. Lebih dari itu, pemulihan menyangkut upaya memastikan masyarakat dapat kembali hidup sehat, aman, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintah untuk menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan manusia sekaligus keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 telah memberikan tekanan besar terhadap sistem pelayanan kesehatan. Ratusan fasilitas kesehatan terdampak, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, yang sebelumnya menjadi tumpuan utama layanan masyarakat. Kondisi ini berpotensi memicu krisis lanjutan apabila tidak segera ditangani, mengingat pascabencana biasanya diikuti oleh meningkatnya risiko penyakit, gangguan kesehatan mental, serta keterbatasan akses layanan medis. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Amran, menjelaskan bahwa dari total 280 fasilitas kesehatan yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hampir seluruhnya telah kembali beroperasi secara fungsional. Meski terdapat dua puskesmas di Aceh yang masih memberikan pelayanan di luar gedung akibat kerusakan berat, layanan kesehatan tetap berjalan dan masyarakat tidak dibiarkan tanpa akses medis. Fakta ini menunjukkan bahwa pemulihan kesehatan tidak menunggu kesempurnaan infrastruktur, melainkan mengutamakan kesinambungan pelayanan bagi warga terdampak.

Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit di Sumatra yang sempat tidak beroperasi pascabencana kini telah kembali melayani masyarakat secara bertahap. Ia menekankan bahwa fungsi-fungsi kritis seperti instalasi gawat darurat dan ruang operasi menjadi prioritas awal, sebelum layanan lainnya dipulihkan secara penuh. Pendekatan bertahap tersebut mencerminkan kebijakan yang adaptif, realistis, dan berbasis pada kebutuhan mendesak masyarakat, sekaligus memastikan keselamatan pasien tetap terjaga.

Menjadikan kesehatan publik sebagai prioritas utama memiliki implikasi strategis bagi keseluruhan proses pemulihan. Masyarakat yang sehat adalah prasyarat bagi berjalannya pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Tanpa layanan kesehatan yang memadai, upaya rehabilitasi lainnya akan berjalan timpang dan berisiko memperpanjang dampak bencana. Oleh karena itu, keberhasilan mengaktifkan kembali ratusan fasilitas kesehatan dalam waktu relatif singkat dapat dipandang sebagai fondasi penting bagi percepatan pemulihan di wilayah terdampak.

Komitmen pemerintah dalam pemulihan kesehatan publik juga tercermin dari keterlibatan aktif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak Aceh Timur dan Aceh Tenggara ditargetkan rampung sebelum Ramadhan 2026. Kehadiran fasilitas kesehatan sementara ini bukan sekadar solusi darurat, melainkan bentuk keberpihakan negara agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fisik bangunan permanen.

Selain pembangunan puskesmas darurat, pemerintah juga melakukan pembersihan lumpur dan pemulihan fungsi berbagai fasilitas publik, termasuk fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar. Upaya ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga aspek kebersihan dan sanitasi tetap terjaga. Lingkungan yang bersih dan aman merupakan bagian penting dari upaya pencegahan penyakit pascabencana, sekaligus mendukung kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemulihan kesehatan publik juga diperkuat melalui penyediaan hunian sementara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Data yang disampaikan Satgas menunjukkan bahwa pembangunan hunian sementara di Aceh telah rampung sepenuhnya, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat terus dikejar progresnya. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, risiko gangguan kesehatan akibat kondisi hunian yang tidak memenuhi standar dapat ditekan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami keterkaitan erat antara kondisi sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, pemulihan sistem penyediaan air minum yang terdampak bencana turut menjadi bagian dari agenda besar pemulihan kesehatan. Menteri PUPR mencatat bahwa sebagian besar sistem air bersih yang terdampak telah kembali difungsikan, dengan target seluruhnya dapat beroperasi dalam waktu dekat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan elemen fundamental kesehatan publik, terutama di wilayah yang baru saja mengalami bencana.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke salah satu rumah sakit terdampak di Sumatra menjadi simbol kuat bahwa pemulihan kesehatan bukan hanya agenda teknokratis, melainkan komitmen politik yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Kehadiran tersebut memberikan dorongan moral bagi tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan yang sedang berjalan.

Menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama pemulihan pascabencana adalah pilihan kebijakan yang tepat dan berorientasi ke depan. Melalui langkah cepat, koordinasi lintas sektor, serta fokus pada kesinambungan layanan, pemerintah menunjukkan bahwa pemulihan tidak sekadar mengejar pemulihan fisik, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar agenda ini benar-benar menghasilkan pemulihan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi wilayah terdampak bencana.

*) Pemerhati Pembangunan Sosial dan Kesehatan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan bantuan sosial agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat penerima manfaat. Melalui integrasi bansos dengan program pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), negara menargetkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Untuk itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat khususnya KPM dari program bansos pemerintah agar masuk dalam ekosistem Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, kerja sama tersebut merupakan instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

“Melalui MoU ini kami ingin memperkuat kolaborasi agar keluarga penerima manfaat yang bantuannya disalurkan melalui Kemensos dapat secara bertahap menjadi anggota KDMP, tentu setelah seluruh sistem dan sarana siap,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, para penerima manfaat nantinya tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga menjadi anggota sekaligus pemilik koperasi. KPM akan diarahkan untuk memasarkan produk usaha melalui KDMP serta memenuhi kebutuhan pokok dari koperasi tersebut.

“Selain sebagai konsumen, mereka juga menjadi pemilik KDMP. Di akhir tahun, anggota koperasi berhak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU),” jelasnya.

Kebijakan ini merupakan transformasi skema bansos dari pola konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi yang mulai diarahkan pemerintah melalui penguatan KDMP. Skema ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi KPM sekaligus menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, melalui kerja sama tersebut, KPM dari berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai, hingga keluarga siswa Sekolah Rakyat (SR), dapat bergabung sebagai anggota KDMP.

Keanggotaan dalam koperasi akan memberikan posisi baru bagi KPM. Masyarakat tidak lagi sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem usaha kolektif yang produktif dan berkelanjutan.

“Kerja sama kolaborasi ini diharapkan bisa membantu program Presiden untuk mengangkat (kesejahteraan) masyarakat penerima manfaat agar menjadi anggota Kopdes,” pungkas Ferry.

Jakarta – Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Percepatan ini dilakukan agar bantuan dapat diterima lebih cepat dan membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM) di tengah dinamika kondisi ekonomi.

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan penyaluran bansos reguler tersebut.

“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya akan mulai disalurkan pada Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah telah mematangkan koordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan sosial dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima masih terus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami menargetkan penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan sembako dapat dimulai serentak pada bulan Februari. Proses verifikasi data terus kami lakukan untuk memastikan ketepatan sasaran,” jelasnya.

Terkait mekanisme penyaluran, Gus Ipul menerangkan bahwa hingga saat ini bansos masih disalurkan melalui dua jalur utama, yakni bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Sementara itu, pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Henra Saragih, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema penyaluran bansos melalui koperasi agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan tepat sasaran.

“PKH yang berada di bawah Kementerian Sosial ke depan direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi. Saat ini skemanya sedang kami diskusikan agar dapat dipastikan penerimanya benar-benar sesuai dengan kriteria,” ujar Henra.

Percepatan penyaluran bansos PKH dan BPNT ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama pada awal tahun ketika tekanan kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Oleh Ardiana Wiranti )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan bantuan sosial sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat, kebijakan penyaluran bantuan sosial reguler menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan kelompok rentan tetap terlindungi. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menyiapkan penyaluran tahap pertama bantuan sosial reguler yang dijadwalkan mulai Februari, mencakup Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Program ini menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, sebuah angka yang mencerminkan besarnya tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tahap pertama tersebut dirancang agar tepat waktu dan tepat sasaran, terlebih karena bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada periode ini, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, sehingga keberadaan bantuan sosial diharapkan mampu menopang konsumsi rumah tangga dan mencegah penurunan kesejahteraan kelompok rentan. Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat dan disalurkan per triwulan, sehingga dalam satu tahap penerima memperoleh Rp600.000 untuk periode Januari hingga Maret. Sementara itu, bantuan PKH diberikan secara variatif sesuai kategori penerima, mulai dari anak usia sekolah, ibu hamil, anak usia dini, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas, dengan besaran yang disesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki efek ganda bagi ekonomi lokal. Dana bantuan yang diterima masyarakat umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari di warung, pasar tradisional, dan pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar. Dengan demikian, bansos berperan sebagai stimulus langsung yang menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput. Perputaran uang di desa dan kelurahan menjadi lebih hidup, sekaligus membantu pelaku usaha mikro bertahan dan berkembang.

Dalam aspek mekanisme penyaluran, pemerintah masih mengandalkan dua jalur utama, yakni perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara serta PT Pos Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa wacana penyaluran melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap kehati-hatian ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan baru benar-benar siap secara sistem dan regulasi sebelum diterapkan, agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Lebih jauh, pemerintah juga melakukan terobosan penting melalui transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditempuh untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini mengemuka, seperti ketidaktepatan data, potensi tumpang tindih penerima, hingga keluhan masyarakat terkait transparansi. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan sistem pemeringkatan penerima bansos berbasis data digital. Sistem ini memungkinkan proses seleksi dilakukan secara lebih objektif dengan memanfaatkan berbagai indikator sosial ekonomi.

Melalui mekanisme baru tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Namun, pengajuan tersebut akan diverifikasisecara administratif dan digital. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk membaca kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan faktual. Andy Kurniawan menekankan bahwa pemeringkatan menjadi keharusan mengingat keterbatasan anggaran negara dibandingkan dengan besarnya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, prioritas diberikan kepada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Transparansi ini diharapkan mampu mengurangi kecurigaan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sistem tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menghitung angka kemiskinan secara statistik, melainkan sebagai alat pemfilteran guna menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.Penyusunan variabel pemeringkatan dilakukan oleh Tim Pensasaran yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, akademisi, serta pakar kemiskinan. Seluruh proses berbasis kajian akademis dan diuji secara metodologis agar dapat dipertanggungjawabkan. Basis data utama yang digunakan berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang terus diperbarui sesuai kondisi terkini masyarakat.

Transformasi digital ini juga mendapat dukungan dari Kementerian PANRB. Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital, Adi Nugroho, yang menilai bahwa sistem baru penyaluran bansos merupakan bagian penting dari percepatan transformasi digital layanan publik. Melalui pendekatan ini, hambatan administratif yang selama ini dialami masyarakat miskin dapat dihapus. Pendaftaran bantuan sosial tidak lagi bergantung pada struktur RT, RW, atau kepala desa, melainkan dapat dilakukan secara terbuka melalui loket digital hingga tingkat Dasa Wisma, dengan bantuan kader dan agen sosial di masyarakat.

Dengan berbagai langkah tersebut, optimalisasi bantuan sosial tidak hanya menjadi kebijakan karitatif, tetapi juga strategi pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Bansos yang tepat sasaran, transparan, dan berbasis data digital diyakini mampu memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan daya beli, serta menggerakkan ekonomi lokal. Kehadiran negara melalui kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kebijakan bantuan sosial (Bansos) tahun 2026 kembali menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah menempatkan Bansos sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai penopang stabilitas ekonomi dan fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pemerintah melanjutkan dan memperkuat berbagai program Bansos yang telah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sembako, serta bantuan sosial lainnya yang bersifat tematik dan responsif. Program-program ini menyasar jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan tujuan utama menjaga akses terhadap kebutuhan pokok, terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui skema ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal di tengah proses pembangunan.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama pada Februari 2026. Penyaluran ini mencakup sejumlah program utama seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Bansos reguler tersebut direncanakan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia.

Pencairan bantuan sosial tahap pertama dilakukan berdekatan dengan momentum ibadah puasa Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Saifullah Yusuf mengatakan penyaluran Bansos diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas data penerima agar program bantuan semakin tepat sasaran.

Mensos menjelaskan selama ini penyaluran Bansos dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama adalah melalui himpunan bank milik negara (Himbara), dan kedua melalui PT Pos Indonesia. Dua jalur ini menjadi jalur yang paling banyak dipakai pemerintah untuk memastikan bansos sampai langsung kepada masyarakat. Skema ini dinilai membantu proses penyaluran menjadi lebih tertib, termasuk dalam aspek pendataan penerima manfaat dan proses pencairan dana ataupun distribusi bantuan.

Namun, pemerintah juga membuka ruang evaluasi agar penyaluran bansos ke depan bisa lebih efektif. Evaluasi ini termasuk rencana melibatkan pihak lain sebagai saluran distribusi, salah satunya koperasi desa.

Pada 2026, kebijakan Bansos juga diarahkan untuk merespons tantangan struktural yang dihadapi masyarakat, seperti kenaikan harga pangan, dampak perubahan iklim, serta risiko bencana alam. Bantuan pangan dan sembako menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan inflasi di tingkat rumah tangga. Dengan adanya Bansos, masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kualitas hidup dan ketahanan keluarga dapat terjaga.

Selain memperkuat daya beli, kebijakan Bansos 2026 memiliki dimensi penting dalam menjaga ketahanan sosial. Ketahanan sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga mencakup stabilitas sosial, rasa keadilan, serta kepercayaan publik terhadap negara. Penyaluran Bansos yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk mencegah kecemburuan sosial serta potensi konflik di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pendataan dan mekanisme penyaluran agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Pemutakhiran data penerima Bansos menjadi salah satu fokus utama kebijakan 2026. Pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai basis data sosial untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi tumpang tindih maupun salah sasaran. Dengan data yang lebih valid dan mutakhir, kebijakan Bansos diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial.

Digitalisasi menjadi elemen penting dalam penyaluran Bansos 2026. Pemanfaatan sistem non-tunai melalui perbankan dan platform digital dinilai mampu meningkatkan transparansi, mempercepat penyaluran, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan. Di sisi lain, pemerintah tetap memperhatikan tantangan literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat penerima manfaat. Pendampingan dan edukasi terus dilakukan agar digitalisasi Bansos tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan.

Dari sisi ekonomi makro, keberlanjutan kebijakan Bansos 2026 memberikan efek pengganda yang signifikan. Dengan terjaganya konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi di tingkat lokal tetap bergerak, terutama sektor perdagangan dan usaha kecil. Bansos juga berperan sebagai bantalan ekonomi ketika terjadi perlambatan, sehingga stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan Bansos 2026 mencerminkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, Bansos diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek dan membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi salah satu penentu penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi agenda strategis pembangunan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik, kehadiran sistem keuangan yang stabil, terpercaya, dan inklusif menjadi prasyarat utama agar UMKM dapat tumbuh berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semakin relevan sebagai penjaga kepercayaan publik sekaligus penopang ekosistem usaha rakyat.

LPS menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi umat dan pengembangan UMKM melalui sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip syariah. Komitmen ini sejalan dengan kebutuhan UMKM yang memerlukan kepastian, rasa aman, dan akses ke layanan keuangan yang dapat diandalkan. Tanpa kepercayaan terhadap sistem perbankan, pelaku UMKM akan kesulitan mengelola keuangan, menabung, maupun mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Sekretaris LPS Jimmy Ardianto menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk dalam ekosistem ekonomi Muhammadiyah dan ekonomi umat secara luas. UMKM bukan hanya penopang lapangan kerja, tetapi juga penggerak ekonomi lokal yang berkontribusi langsung terhadap pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, membangun kepercayaan UMKM terhadap perbankan menjadi faktor kunci untuk mendorong penguatan usaha, tata kelola keuangan yang sehat, serta keberlanjutan usaha jangka panjang.

Sebagai lembaga negara, LPS memberikan jaminan simpanan nasabah di bank hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Jaminan ini mencakup simpanan milik pelaku UMKM, baik yang ditempatkan di bank konvensional maupun bank syariah. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Skema ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk menyimpan dana usaha mereka di perbankan tanpa kekhawatiran kehilangan simpanan.

Jimmy menjelaskan bahwa keberadaan LPS juga berfungsi mencegah terjadinya bank run, yaitu penarikan dana besar-besaran akibat kepanikan nasabah. Stabilitas perbankan sangat penting bagi UMKM karena gangguan pada sektor keuangan dapat berdampak langsung pada pembiayaan usaha, kelancaran distribusi, serta daya tahan ekonomi umat. Dengan sistem penjaminan simpanan yang kuat, kepercayaan masyarakat tetap terjaga, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan normal meski di tengah ketidakpastian.

Secara global, konsep penjaminan simpanan telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di Indonesia, peran LPS semakin strategis karena menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini memungkinkan negara mencegah dan menangani potensi krisis ekonomi secara dini, sekaligus memastikan sistem keuangan tetap kokoh menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menjamin simpanan, LPS juga secara aktif menjaga keseimbangan antara perlindungan nasabah dan kesehatan industri perbankan. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). LPS memutuskan untuk mempertahankan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR, serta TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi nasabah sekaligus menjaga agar persaingan suku bunga tetap sehat.

Pelaksana Tugas Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa keputusan penetapan TBP dilakukan secara kredibel dan berbasis pertimbangan menyeluruh. Aspek yang diperhitungkan antara lain tren suku bunga pasar yang relatif menurun, pertumbuhan positif jumlah simpanan di perbankan, kondisi likuiditas yang memadai, serta tingkat cakupan penjaminan simpanan yang jauh di atas mandat undang-undang. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi serta risiko makroekonomi global dan nasional juga menjadi perhatian utama.

Ferdinan menegaskan pentingnya transparansi perbankan dalam menyampaikan informasi terkait TBP kepada nasabah. Bank diimbau untuk terbuka dan aktif menginformasikan besaran TBP yang berlaku melalui berbagai saluran komunikasi, baik di kantor cabang, media informasi, maupun kanal digital. Langkah ini penting agar nasabah, termasuk pelaku UMKM, memahami hak dan perlindungan yang mereka miliki atas simpanan dananya.

Dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta menjaga kepercayaan deposan, LPS juga mendorong bank untuk secara konsisten mengedukasi masyarakat mengenai peran penjaminan simpanan. Edukasi ini menjadi bagian penting dari literasi keuangan nasional, sehingga pelaku UMKM tidak hanya menjadi pengguna layanan perbankan, tetapi juga mitra yang cerdas dan berdaya.

Dengan perlindungan simpanan yang semakin kuat, stabilitas perbankan yang terjaga, serta kebijakan yang berpihak pada kepercayaan publik, UMKM memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk naik kelas. LPS, bersama seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan, terus memastikan bahwa sistem perbankan Indonesia menjadi rumah yang aman bagi dana usaha rakyat, sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai penutup, penguatan perlindungan simpanan oleh LPS menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha rakyat. Ketika pelaku UMKM merasa aman menyimpan dan mengelola dananya di perbankan, maka ruang untuk ekspansi usaha, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja semakin terbuka.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh : Astrid Widia )*

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan utama pemerintah sebagai strategi menjaga fondasi ekonomi kerakyatan di tengah tantangan global. UMKM dipandang tidak hanya sebagai penyangga ekonomi nasional, tetapi juga sebagai motor pemerataan kesejahteraan karena perannya yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan terpadu, pemerintah berupaya memastikan UMKM mampu bertahan, tumbuh, dan naik kelas agar kontribusinya terhadap perekonomian semakin kuat dan berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut saat menyampaikan keynote speech dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Dalam forum internasional itu, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan pendekatan yang berdampak ganda. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesehatan dan kecerdasan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian rakyat melalui keterlibatan luas UMKM dan koperasi. Lebih dari 61 ribu pelaku UMKM dan koperasi kini tercatat menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.

Keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis, menurut Prabowo Subianto, telah menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah seiring meningkatnya partisipasi vendor dan pemasok pendukung. Pemerintah bahkan optimistis mampu mencapai hingga 1,5 juta lapangan kerja langsung pada fase puncak implementasi. Optimisme tersebut didasari keyakinan bahwa kebijakan sosial harus dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata, bukan sekadar bersifat konsumtif.

Di dalam negeri, komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam Pesta Retail 2026 Sampoerna Retail Community di Kabupaten Bogor, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pelaku UMKM merupakan pahlawan ekonomi nasional. Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global tidak terlepas dari peran UMKM yang menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi hingga ke tingkat lokal.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto mengapresiasi PT HM Sampoerna Tbk. atas konsistensinya membangun ekosistem pemberdayaan UMKM melalui SRC selama 18 tahun. Dengan sekitar 250 ribu toko mitra, ekosistem ini dinilai menjadi contoh pemerataan ekonomi yang konkret karena kepemilikan usaha sepenuhnya berada di tangan pelaku UMKM. Dukungan platform yang disediakan mendorong toko rakyat bertransformasi menjadi ritel modern tanpa kehilangan kemandirian usahanya.

Kekuatan ekosistem SRC juga tercermin dari kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital. Hampir seluruh mitra SRC telah memanfaatkan platform digital, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pola transaksi. Pemerintah menilai digitalisasi sebagai kunci peningkatan efisiensi, perluasan pasar, serta penguatan daya saing usaha kecil di era ekonomi digital.

Secara nasional, pemerintah mencatat sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Pertumbuhan transaksi QRIS pada Kuartal IV-2025 mencapai hampir 140 persen secara tahunan dan didominasi oleh pelaku UMKM. Digitalisasi tersebut didukung dengan pengembangan startup digital di 15 daerah melalui fasilitasi ruang kerja dan sarana perkantoran. Selain itu, akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat yang pada 2026 diarahkan semakin fleksibel dengan target plafon hingga Rp295 triliun dan suku bunga 6 persen per tahun, serta peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi.

Dorongan agar UMKM naik kelas juga ditegaskan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman. Ia menyebut UMKM menyumbang sekitar 55 hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap hingga 95 persen tenaga kerja nasional. Namun, dominasi sektor informal masih menjadi tantangan utama. Menurut Maman Abdurrahman, transformasi menuju sektor formal penting agar pelaku UMKM memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang lebih berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM tengah membangun sistem data terpadu berbasis digital bernama Sapa UMKM yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember mendatang. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan data UMKM antarinstansi sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Upaya ini juga dibarengi dengan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat perizinan dan sertifikasi usaha sebagai kunci peningkatan daya saing.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menambahkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah mencatat capaian strategis yang menjadi landasan kuat bagi penguatan UMKM. Lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil beralih ke sektor formal, 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal, dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikat SNI. Dari sisi pembiayaan, realisasi KUR mencapai Rp257,9 triliun dengan porsi sektor produksi sebesar 60,8 persen yang berpotensi menciptakan hingga 11,6 juta lapangan kerja.

Ke depan, penguatan kapasitas UMKM akan terus menjadi agenda utama pemerintah melalui digitalisasi, pembiayaan produktif, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok. Dengan dukungan semua pihak, UMKM diharapkan semakin berdaya saing dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Ajakan untuk terus mendukung produk dan usaha UMKM menjadi langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa dana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disimpan di perbankan berada dalam kondisi aman dan terlindungi. Kepastian ini disampaikan sebagai upaya menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan nasional sekaligus memastikan stabilitas sektor perbankan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa negara melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan terus memastikan perlindungan terhadap dana masyarakat, termasuk dana pelaku UMKM di perbankan. Ia menekankan bahwa kepercayaan terhadap sistem perbankan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Pemerintah memastikan sistem keuangan berjalan stabil dan dana masyarakat, termasuk UMKM, terlindungi dengan baik,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat pengawasan perbankan untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko secara konsisten. Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kesehatan perbankan dan melindungi kepentingan nasabah, termasuk pelaku UMKM.

“OJK memastikan perbankan tetap sehat, sehingga dana masyarakat dapat dikelola secara aman dan terpercaya,” ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa perlindungan dana UMKM di perbankan merupakan bagian penting dari strategi memperkuat ekosistem pembiayaan nasional. Dengan rasa aman dalam menyimpan dana, pelaku UMKM diharapkan semakin percaya diri mengembangkan usaha, memperluas akses pembiayaan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kementerian, otoritas keuangan, dan lembaga penjaminan simpanan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam melindungi pelaku usaha sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional secara berkelanjutan.

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui penguatan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan terjamin. Upaya ini dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan perbankan nasional serta lembaga penjamin simpanan guna memastikan akses pembiayaan, keamanan dana, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM di seluruh daerah.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian UMKM. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pembiayaan inklusif, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem keuangan yang mendorong UMKM agar lebih produktif dan berdaya saing. Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menyampaikan bahwa penguatan UMKM merupakan mandat penting perseroan sebagai agen pembangunan.

“UMKM merupakan pilar utama dalam menopang ekonomi kerakyatan. Untuk itu, Bank Mandiri mengintegrasikan pembiayaan inklusif, pendampingan usaha, dan penguatan ekosistem sebagai satu kesatuan pendekatan untuk memperluas kapasitas usaha para pelaku UMKM,” ujar Riduan.

Untuk memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan hingga tingkat desa, Bank Mandiri aktif berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), BUMDESMA, serta koperasi desa melalui berbagai program strategis nasional. Hingga kini, Bank Mandiri telah membuka ribuan rekening BUMDES, BUMDESMA, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, serta menyalurkan kredit kepada mitra Program Makan Bergizi Gratis guna mendukung tata kelola keuangan dan kelancaran transaksi di tingkat lokal.

Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan UMKM juga ditopang oleh optimalisasi layanan keuangan digital. Penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat mencapai Rp74,9 triliun, didukung strategi jemput bola melalui Mandiri Agen yang telah melayani jutaan nasabah di berbagai wilayah. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Livin’ Merchant sebagai layanan POS terintegrasi turut membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan.

Penguatan UMKM juga diperkuat oleh jaminan keamanan dana melalui sistem penjaminan simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas perbankan agar UMKM dapat menjalankan usaha dengan rasa aman. Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto menekankan bahwa kepercayaan terhadap perbankan merupakan kunci keberlanjutan UMKM.

“Keamanan simpanan di bank adalah fondasi utama bagi pelaku UMKM. LPS hadir untuk memastikan dana usaha masyarakat, termasuk UMKM, aman dan terlindungi,” kata Jimmy.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, baik di bank konvensional maupun syariah. Hingga November 2025, lebih dari 99,9 persen rekening nasabah tercatat dijamin penuh oleh LPS, sehingga mayoritas rekening UMKM berada dalam batas aman. Menurut Jimmy, stabilitas perbankan sangat penting karena gangguan sektor keuangan dapat berdampak langsung pada pembiayaan dan daya tahan usaha UMKM.

Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan LPS, penguatan UMKM diharapkan berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Sistem perbankan yang sehat dan terjamin tidak hanya memperluas akses ekonomi inklusif, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi UMKM untuk tumbuh, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.