Arsip Bulanan: Januari 2026

Oleh: Ardiansyah Gunawan
Indonesia mencatat babak penting dalam sejarah diplomasi hak asasi manusia nasional setelah resmi dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Presiden untuk tahun 2026.

Penetapan yang berlangsung dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026 tersebut bukan sekadar pencapaian simbolik, melainkan tonggak strategis yang menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam tata kelola HAM global. Dunia internasional menaruh perhatian besar pada arah kepemimpinan Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks dan sarat kepentingan.

Kepercayaan tersebut memiliki makna historis karena untuk pertama kalinya Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Penunjukan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, memperlihatkan kesinambungan antara pengalaman diplomasi Indonesia dan mandat kepemimpinan multilateral.

Momentum tahun 2026 yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB semakin memperkuat signifikansi peran Indonesia dalam mendorong refleksi dan pembaruan tata kelola HAM internasional.

Tema A Presidency for All yang diusung Indonesia mencerminkan visi kepemimpinan yang menempatkan inklusivitas dan dialog sebagai fondasi utama. Pendekatan tersebut menegaskan tekad Indonesia untuk berperan sebagai bridge builder, menjembatani perbedaan pandangan antarnegara tanpa terjebak dalam kepentingan blok kekuatan tertentu.

Posisi nonblok yang konsisten dijalankan Indonesia selama ini menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan, sekaligus memperkuat kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai forum yang berorientasi pada solusi, bukan arena politisasi.

Dukungan penuh dari negara-negara Asia-Pasifik melalui mekanisme aklamasi menunjukkan tingkat kepercayaan kawasan terhadap kepemimpinan Indonesia. Proses tersebut tidak lahir secara instan, melainkan melalui diplomasi intensif dan terukur.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, memandang keberhasilan tersebut sebagai hasil kampanye diplomasi yang bersahabat dan substantif, dengan mengedepankan dialog bilateral, konsolidasi kepercayaan, serta pendekatan personal antar-diplomat senior.

Upaya negosiasi yang berlangsung dinamis, termasuk dengan Thailand sebagai kandidat lain, akhirnya mengantarkan Indonesia sebagai nominee kawasan yang dinilai paling mampu mengemban mandat kolektif Asia-Pasifik.

Pigai menilai kemenangan Indonesia bukan sekadar persoalan perolehan suara, melainkan refleksi kepercayaan kawasan terhadap peran Indonesia sebagai penyeimbang. Kepercayaan tersebut menempatkan Indonesia pada fase lanjutan dalam diplomasi HAM global, sekaligus membawa ekspektasi agar presidensi Dewan HAM PBB dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Indonesia dipandang sebagai peluang untuk memperkuat suara negara berkembang, terutama terkait isu hak atas pembangunan, keadilan sosial, dan dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Koordinasi lintas perwakilan RI di luar negeri, pendekatan aktif dengan negara sahabat di Jakarta, serta peran sentral Perutusan Tetap RI di Jenewa menunjukkan diplomasi HAM Indonesia dijalankan secara sistematis. Pendekatan tersebut mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kredibilitas di forum multilateral, sekaligus memperkuat posisi nasional dalam percaturan global.

Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa presidensi Dewan HAM PBB akan dijalankan secara imparsial, objektif, dan transparan. Pembangunan kepercayaan dan penguatan dialog lintas kawasan diposisikan sebagai prioritas utama, sejalan dengan rekam jejak Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional.

Konsistensi tersebut menjadi basis legitimasi moral yang penting agar kepemimpinan Indonesia dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk negara-negara dengan pandangan yang saling berseberangan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, melihat presidensi tersebut sebagai puncak dari perjalanan panjang diplomasi HAM Indonesia. Enam kali keanggotaan di Dewan HAM PBB, pengalaman sebagai Wakil Presiden, serta peran sebelumnya di Komisi HAM PBB menjadi fondasi institusional yang memperkuat kapasitas Indonesia dalam memimpin.

Di bawah kepemimpinan Sidharto Reza Suryodipuro, Indonesia bukan hanya akan memimpin sidang saja, namun termasuk juga memfasilitasi dialog, dan mengawal agenda HAM global sepanjang 2026 dengan pendekatan profesional dan berimbang.

Lebih jauh, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB jelas berpotensi untuk dapat memberikan dampak balik bagi terwujudnya penguatan diplomasi HAM secara nasional. Standar internasional yang dihadapi secara langsung tersebut akan mampu mendorong adanya konsistensi kebijakan di dalam negeri, sekaligus juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang terus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Tonggak tersebut bukan hanya merupakan pencapaian secara prestisius saja, tetapi juga sekaligus menjadi ujian akan seperti apa kepemimpinan yang menuntut adanya keteladanan, integritas, dan keberanian dalam mengambil peran di tengah dunia yang sedang terpolarisasi seperti sekarang ini.

Dengan adanya mandat untuk menjadi presidensi Dewan HAM PBB 2026, maka saat ini Indonesia tengah berdiri di persimpangan yang sangat penting antara bagaimana mengakomodir terwujudnya kepentingan nasional dan juga di sisi lain tetap bertanggung jawab secara global.

Keberhasilan dalam memimpin secara inklusif akan semakin menegaskan keberlangsungan diplomasi HAM Indonesia sebagai sebuah kekuatan moral yang relevan, konstruktif, dan berorientasi pada terwujudnya perdamaian serta keadilan global. (*)
Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Oleh: Reni Kartikasari

Gema diplomasi Indonesia kembali menggetarkan panggung global saat Merah Putih secara resmi didaulat memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Pencapaian bersejarah tersebut terkunci secara aklamasi dalam pertemuan di Jenewa pada 8 Januari 2026, setelah Indonesia mendapatkan dukungan solid dari kelompok kawasan Asia-Pasifik. Kepercayaan internasional itu menempatkan Indonesia pada posisi sentral di tengah pusaran dinamika kemanusiaan dunia yang semakin kompleks dan sarat akan kepentingan politik.

Dunia kini menaruh harapan besar pada pundak Indonesia untuk menghadirkan kepemimpinan inklusif yang mampu menjembatani perbedaan tajam antarblok kekuatan. Sebagai negara yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun, Indonesia memegang peran strategis sebagai bridge builder atau pembangun jembatan dialog.

Peran tersebut menjadi krusial mengingat Dewan HAM PBB akan memasuki usia ke-20 pada tahun 2026, sebuah momentum yang menuntut keseimbangan antara konsistensi penegakan hak asasi dan stabilitas politik global.

Jabatan prestisius sebagai Presiden Dewan HAM PBB tersebut merupakan kali pertama bagi Indonesia sejak badan tersebut berdiri pada 2006. Sosok yang mengemban tanggung jawab besar itu adalah Sidharto Reza Suryodipuro, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.

Penetapan tersebut bukan sekadar keberuntungan diplomatik, melainkan hasil nyata dari kerja keras yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah komando Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Melalui visi bertajuk “A Presidency for All”, Indonesia mengusung tema kepemimpinan yang merangkul semua pihak tanpa terkecuali. Fokus utamanya adalah memperkuat dialog lintas kawasan, membangun konsensus global, serta memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara konstruktif.

Indonesia bertekad memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, berimbang, dan transparan, sesuai dengan agenda kerja tahunan yang telah ditetapkan.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Kepemimpinan Indonesia akan memprioritaskan pembangunan kepercayaan antarnegara serta penguatan dialog lintas kawasan yang selama ini sering terhambat oleh polarisasi. Menurut Sugiono, kepercayaan dunia internasional tersebut berakar pada rekam jejak konsisten Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kancah internasional.

Selaras dengan hal itu, Duta Besar Febrian A. Ruddyard menekankan bahwa amanah besar ini akan difokuskan pada tiga pilar utama. Pilar tersebut mencakup penguatan dialog konstruktif antarnegara, perlindungan bagi kelompok rentan, serta respons cepat terhadap krisis kemanusiaan global yang mendesak.

Febrian berkomitmen memastikan Dewan HAM PBB menjadi forum yang inklusif dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sempit, sehingga benar-benar mampu memberikan solusi nyata bagi korban pelanggaran HAM di seluruh penjuru dunia.

Tugas Indonesia sebagai pemimpin badan kemanusiaan tertinggi dunia tersebut dipastikan menghadapi tantangan berat. Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menyebutkan bahwa mandat tersebut datang bersamaan dengan situasi geopolitik yang sangat berwarna dan penuh dinamika tinggi.

Indah berharap agar kepercayaan dunia ini memang benar-benar dapat mencerminkan adanya pengakuan terhadap upaya panjang yang dilakukan oleh Indonesia dalam membawa perbaikan HAM, baik di level domestik, kawasan, maupun internasional.

Menghadapi isu-isu sensitif seperti bagaimana situasi di Venezuela atau konflik yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini, Indonesia lebih memilih untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Dewan HAM.

Indah menjelaskan bahwa fokus utama dari dewan tetap pada terwujudnya pemajuan dan perlindungan HAM secara sistemik, bukan hanya sekadar merespons adanya gejolak politik praktis yang berada di luar yurisdiksi teknis lembaga tersebut. Jika seandainya memang muncul situasi yang darurat, maka mekanisme seperti urgent debate atau sesi khusus tetap tersedia sebagai instrumen solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Dunia kini sedang menanti bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan adanya tekanan global yang tengah terjadi belakangan ini dengan integritas kemanusiaan. Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, juga sekaligus menjadi pertanda tercapainya puncak dari keanggotaan strategis 2024–2026.

Hal tersebut membawa angin segar bagi perspektif Global South (Global Selatan). Bukan tanpa alasan, pasalnya bagi dunia, kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu untuk semakin dan terus membawa pendekatan yang jauh lebih bisa membumi, adil, dan tidak bias terhadap kepentingan negara-negara maju semata.

Sebagai nakhoda, tentu saja Indonesia akan memfasilitasi Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau seperti apa catatan HAM dari negara-negara anggota serta mengoordinasikan bagaimana respons terhadap situasi darurat.

Dengan terus berfokus pada mewujudkan kerja sama teknis yang konkret menjadi harapan bagi banyak negara agar penegakan HAM tidak lagi menjadi sekadar alat tekan politik saja, melainkan justru menjelma menjadi sebuah upaya yang dilangsungkan secara kolektif demi martabat manusia di seluruh dunia.

Indonesia kini berdiri tegak di garis depan, bukan lagi hanya sebagai pengamat belaka, melainkan sebagai salah satu penggerak utama dari terwujudnya perubahan tata kelola HAM global yang bisa menjadi jauh lebih inklusif dan dialogis. (*)

Pengamat Politik Internasional – Global Politik Institute

JAKARTA — Indonesia mencetak tonggak penting dalam diplomasi multilateral setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis, 8 Januari 2026, sekaligus menandai kali pertama Indonesia memegang posisi tertinggi sejak lembaga tersebut berdiri pada 2006.

Kepercayaan internasional itu menempatkan Indonesia sebagai calon tunggal yang diajukan oleh Kelompok Asia Pasifik.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam kapasitas tersebut, Indonesia memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026, termasuk tiga sesi utama serta pengawasan mekanisme Universal Periodic Review (UPR).

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pencapaian bersejarah tersebut lahir dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan resmi Kemenlu.

Pendekatan diplomatik dilakukan secara terpadu melalui komunikasi yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan.

Presidensi tersebut mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” jelas Kemenlu.

Dalam pernyataannya di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan perlindungan HAM universal.

“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya bertindak secara konstruktif serta menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.

Ia juga menekankan tema kepemimpinan “Presidency for All” dengan fokus inklusivitas dan partisipasi luas.

“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” tuturnya.

Direktur HAM dan Migrasi Kemenlu RI, Indah Nuria Savitri, menilai mandat tersebut membawa tanggung jawab besar di tengah dinamika geopolitik global.

“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” ujarnya.

Kepercayaan tersebut mencerminkan rekam jejak Indonesia sebagai aktor penyeimbang dan pembangun jembatan dialog dalam isu HAM global. (*)

JAKARTA — Indonesia mengukuhkan peran strategisnya di panggung global setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026, sekaligus menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga tersebut sejak dibentuk pada 2006.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Pemerintah menegaskan, kepercayaan internasional tersebut merefleksikan rekam jejak konsisten Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan serta peran aktif dalam sistem multilateral.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan proses terpilihnya Indonesia merupakan hasil diplomasi panjang yang terkoordinasi lintas perwakilan.

“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan resmi Kemenlu.

Upaya tersebut dijalankan melalui pendekatan diplomatik yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan menjalankan presidensi secara imparsial, objektif, dan transparan.

Presidensi tersebut mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” jelas Kemenlu.

Direktur HAM dan Migrasi Kemenlu RI, Indah Nuria Savitri, menekankan pendekatan inklusif menjadi fondasi utama kepemimpinan Indonesia.

“Tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM maupun untuk isu ini,” terang Indah.

“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu. Tentu saja Presidensi ini bukan sesuatu yang given, tapi memang sesuatu yang perlu diperjuangkan,” tambahnya.

Dari parlemen, Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai presidensi tersebut sebagai amanah global yang strategis.

“Menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujarnya.

Mafirion menegaskan kepemimpinan tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong pendekatan HAM yang inklusif, berimbang, dan berorientasi solusi, sejalan dengan semangat kepemimpinan untuk semua pihak. (*)

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan langkah sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat agar implementasinya berjalan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) Nico Afinta mengatakan, komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam mensosialisasikan KUHP dan KUHAP baru.

“Kemenkum merupakan wajah pemerintah dalam melaksanakan Asta Cita Presiden di bidang hukum, sehingga komunikasi menjadi kunci penting agar seluruh program, termasuk sosialisasi KUHP dan KUHAP baru, dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat,” tegas Nico.

Ia mengingatkan tentang misinformasi yang beredar di media sosial yang seringkali menyesatkan. Hal itu menjadi tantangan yang perlu diatasi secara strategis agar KUHP dan KUHAP baru dapat diterima baik oleh masyarakat.

Advokat Trunojoyo Law Firm, Lukman Hakim, menilai KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan mendasar dalam wajah hukum pidana di Indonesia. Ia menyebut regulasi ini mengakhiri penggunaan KUHP warisan kolonial Belanda yang selama puluhan tahun menjadi dasar hukum pidana nasional.

“KUHP nasional ini merupakan produk hukum Indonesia yang lebih sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat saat ini,” ujarnya.

Ia pun menyoroti perubahan filosofi pemidanaan yang kini lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan pemulihan, bukan hanya sanksi pemenjaraan.

“Pidana tidak harus penjara. Ada sanksi sosial dan Ganti rugi, karena penjara terbukti tidak selalu memberi efek jera dan justru menimbulkan overkapasitas lapas,” pungkas Lukman. ***

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan pembaruan sistem hukum nasional melalui pembahasan dan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu terobosan penting dalam KUHAP baru tersebut adalah penerapan prinsip _single prosecution_ yang menempatkan penanganan perkara pidana dalam satu garis kendali yang terintegrasi. Prinsip ini dinilai mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam penegakan hukum, khususnya terkait proses penanganan perkara yang selama ini kerap berlarut-larut dan tidak efisien.

Dalam konteks dinamika penegakan hukum nasional, pemerintah menilai pembaruan KUHAP menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, praktik bolak-balik berkas perkara antara aparat penegak hukum kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang masa penanganan perkara, serta berdampak pada rasa keadilan masyarakat. KUHAP baru dirancang untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa KUHAP baru merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan sistem peradilan pidana yang progresif dan efisien.

“KUHAP baru kita desain untuk menjawab tantangan penegakan hukum ke depan, dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengurangi ketegasan negara dalam menegakkan hukum,” ujar Supratman.

Ia menambahkan bahwa integrasi proses penanganan perkara akan mempercepat penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menyoroti pentingnya _integrated criminal justice system_ yang menjadi roh dalam KUHAP baru. Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut akan mengakhiri praktik bolak-balik berkas perkara yang selama ini menjadi salah satu sumber inefisiensi.

“Dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, setiap tahapan penanganan perkara menjadi lebih jelas dan terkoordinasi, sehingga tidak ada lagi tarik-menarik kewenangan yang justru merugikan pencari keadilan,” kata Edward.

Ia menekankan bahwa prinsip _single prosecution_ akan memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam satu kerangka kerja yang sama.

Dari kalangan akademisi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti menilai arah pembaruan KUHAP ini sejalan dengan kebutuhan reformasi hukum nasional. Akademisi FH Usakti, Azmi Syahputra, menyatakan bahwa penegasan posisi jaksa sebagai pengendali penanganan perkara merupakan langkah strategis.

“KUHAP baru menempatkan jaksa sebagai kepala dan pengendali penanganan perkara, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih terarah, efektif, dan tidak tumpang tindih,” ucap Azmi.

Menurutnya, desain tersebut penting untuk memastikan akuntabilitas dan konsistensi penanganan perkara sejak tahap awal hingga persidangan.

Sejalan dengan berbagai agenda reformasi hukum yang tengah digulirkan pemerintah, pembaruan KUHAP juga dinilai relevan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. ***

Oleh: Muhammad Rizki Darwis
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang mulai efektif pada awal 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial, Indonesia kini resmi beralih ke sistem hukum pidana nasional dengan paradigma modern yang dirancang sesuai nilai, kebutuhan, dan jati diri bangsa. Pemerintah menilai momentum ini sebagai tonggak pembaruan hukum yang menegaskan kedaulatan hukum nasional sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemberlakuan KUHP nasional merupakan momen bersejarah karena Indonesia secara resmi meninggalkan paradigma hukum pidana kolonial. Menurutnya, sistem hukum pidana yang baru tidak lagi memandang hukum semata sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan martabat manusia. Perubahan paradigma tersebut dinilai sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai prinsip utama.

Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP nasional terletak pada pendekatan pemidanaan. Jika sebelumnya pidana penjara menjadi instrumen utama, maka dalam KUHP nasional pemidanaan tidak lagi bertumpu pada pemenjaraan. Sistem baru diarahkan untuk memberikan ruang pemulihan bagi korban sekaligus mendorong pelaku agar dapat bertobat dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran ke arah keadilan restoratif yang lebih relevan dengan kebutuhan penegakan hukum modern.

Dalam kerangka tersebut, KUHP nasional memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi melalui penerapan double track system. Pemerintah menjelaskan bahwa hakim kini memiliki fleksibilitas untuk menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan, menjatuhkan pidana tanpa tindakan, atau sebaliknya menjatuhkan tindakan tanpa pidana. Mekanisme ini memungkinkan putusan hukum disesuaikan dengan karakter pelaku, dampak perbuatan, serta kepentingan korban dan masyarakat.

Selain itu, sejumlah pembaruan substansial juga dimuat dalam KUHP nasional. Pemerintah mengungkapkan bahwa kategori lama berupa pemisahan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” ditiadakan agar sistem hukum lebih sederhana dan adaptif. KUHP nasional juga mengakui keberadaan living law atau hukum yang hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pembaruan lain mencakup penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pengelompokan ancaman pidana denda secara lebih proporsional, serta pengaturan pidana mati dengan masa percobaan sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam menjatuhkan sanksi tertinggi.

Di tengah proses transisi tersebut, pemerintah juga menanggapi sejumlah isu krusial yang berkembang di masyarakat. Salah satunya terkait ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Menteri Hukum menegaskan bahwa pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Untuk menjamin ruang demokrasi tetap terbuka, ketentuan tersebut dibatasi sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses melalui laporan tertulis dari Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara yang bersangkutan.

Isu lain yang turut menjadi perhatian publik adalah pengaturan mengenai demonstrasi. Pemerintah menjelaskan bahwa KUHP nasional tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selama unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka peserta aksi tidak dapat dipidana, meskipun dalam pelaksanaannya terjadi gangguan kepentingan umum atau situasi keonaran. Ketentuan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP nasional dan KUHAP baru pada awal 2026 telah memenuhi seluruh persyaratan formil dan materiil pembentukan undang-undang. Ia menyampaikan bahwa proses pembahasan kedua regulasi tersebut berlangsung panjang dan melibatkan partisipasi publik secara luas. DPR menilai keterlibatan masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memastikan substansi undang-undang selaras dengan kebutuhan hukum nasional.

Sejumlah pakar hukum menilai bahwa pemberlakuan KUHP nasional merupakan langkah strategis dalam konsolidasi sistem hukum Indonesia. Kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dinilai mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tantangan kejahatan modern. Namun demikian, mereka juga menekankan pentingnya sosialisasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar implementasi KUHP nasional berjalan seragam dan tidak menimbulkan multitafsir.

Pemerintah menyadari bahwa tahap implementasi akan menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum pidana ini. Oleh karena itu, berbagai lembaga penegak hukum terus melakukan sosialisasi dan penyesuaian internal. Pemerintah juga menyiapkan peraturan turunan untuk memastikan transisi dari aturan lama ke KUHP nasional berlangsung tertib dan berkeadilan.

Dengan diberlakukannya KUHP nasional, pemerintah berharap sistem hukum pidana Indonesia menjadi lebih relevan, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan substantif. Reformasi ini diposisikan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi awal dalam membangun sistem hukum nasional yang berdaulat, adaptif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh Yulia Rahmawati )*

Reformasi hukum pidana melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran paradigma dari sistem yang kaku dan retributif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Penguatan keadilan restoratif menjadi salah satu pilar utama yang menunjukkan keseriusan negara menghadirkan hukum sebagai instrumen keadilan substantif, bukan semata alat penghukuman.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan bahwa KUHAP baru secara tegas memperkuat penerapan keadilan restoratif dengan tata kelola yang lebih tertib dan akuntabel. Mekanisme ini tidak lagi dipahami sebagai jalan pintas untuk menghentikan perkara, melainkan sebagai proses hukum yang terukur, transparan, dan tercatat secara resmi. Keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan, namun dengan syarat yang ketat, mulai dari status pelaku sebagai pelaku pertama kali, ancaman pidana yang relatif ringan, hingga persetujuan korban sebagai syarat utama. Tanpa persetujuan korban, proses hukum wajib dilanjutkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa orientasi pemulihan tidak boleh mengorbankan hak korban maupun kepastian hukum.

Lebih jauh, penerapan keadilan restoratif dalam tahap penyidikan dan penuntutan juga tidak berdiri sendiri. KUHAP baru mensyaratkan adanya koordinasi antarpenegak hukum dan pengesahan melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, setiap penyelesaian perkara tercatat secara resmi dan tidak dapat diulang untuk kasus yang sama. Desain ini menjadi pengaman penting agar pendekatan restoratif tidak disalahgunakan sebagai ruang kompromi gelap atau transaksi di luar hukum. Di sinilah terlihat upaya negara menyeimbangkan nilai kemanusiaan dengan prinsip akuntabilitas.

Reformasi KUHAP juga menyentuh aspek kewenangan penuntutan yang selama ini kerap menjadi sorotan. Pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme denda damai, pengakuan bersalah, serta perjanjian penundaan penuntutan pidana terhadap korporasi menunjukkan modernisasi sistem peradilan pidana. Seluruh mekanisme tersebut tetap berada dalam pengawasan pengadilan, sehingga proses peradilan tidak dihapus, melainkan disederhanakan secara bertanggung jawab. Pendekatan ini mencerminkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan peran advokat sebagai pilar fair trial. KUHAP baru menjamin hak setiap orang untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap paling awal, bahkan sejak penyelidikan. Advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping pasif, tetapi juga diberi hak mengajukan keberatan atas tindakan aparat penegak hukum. Keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan hakim. Pengaturan ini membuka ruang transparansi sejak awal proses hukum dan menjadi instrumen pencegah penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi kebijakan pidana secara lebih luas, pemerintah dan DPR juga menegaskan bahwa KUHP Nasional dan KUHAP baru tidak dimaksudkan untuk menjerat warga negara yang beritikad baik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menempatkan pemberlakuan KUHP Nasional sebagai momentum bersejarah untuk meninggalkan hukum pidana kolonial dan memasuki era penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan nilai bangsa. Menurutnya, hukum pidana modern harus melindungi warga yang tidak berbuat jahat dan menjamin proses yang manusiawi serta berkeadilan.

Penegasan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang menekankan keberadaan berbagai “pengaman” dalam KUHP dan KUHAP baru. Pengaman tersebut memastikan hanya perbuatan yang benar-benar jahat dan memenuhi unsur kesalahan yang layak dipidana. Hakim diwajibkan mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum semata serta menilai sikap batin atau niat terdakwa. Dalam konteks kritik terhadap pejabat, misalnya, niat untuk mengingatkan atau mengoreksi tidak dapat disamakan dengan niat merendahkan martabat atau menyerang kehormatan. Bahkan, KUHAP baru memperkenalkan mekanisme pemaafan hakim untuk perbuatan ringan, sebagai wujud konkret pendekatan restoratif dan proporsionalitas pemidanaan.

Perubahan paradigma ini juga tercermin dalam perluasan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi. Negara secara sadar membatasi intervensi berlebihan ke ranah privat dengan menjadikan sejumlah ketentuan sensitif sebagai delik aduan. Pada saat yang sama, KUHAP baru memperkuat perlindungan hak korban dan saksi, serta meningkatkan akuntabilitas aparat melalui pengawasan penyidikan dan penggunaan rekaman visual. Keseluruhan desain ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada korban, masyarakat, dan integritas sistem peradilan itu sendiri.

Dengan demikian, KUHP dan KUHAP baru merepresentasikan arah baru penegakan hukum Indonesia. Pendekatan restoratif yang terukur, kewenangan penuntutan yang diawasi pengadilan, serta peran advokat yang diperluas menjadi fondasi bagi sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berimbang. Tantangan ke depan tentu terletak pada implementasi yang konsisten dan berintegritas. Namun secara normatif, reformasi ini telah meletakkan kerangka yang kuat bagi terwujudnya hukum pidana nasional yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan menegakkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

)* penulis merupakan pengamat hukum pidana

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026. Sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dipastikan siap beroperasi secara serentak mulai 8 Januari 2026, dengan jangkauan layanan mencapai sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kesiapan ini merupakan hasil kerja bertahap dan terukur sepanjang 2025. Tahun tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk membangun fondasi layanan MBG secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sistem operasional di lapangan.

“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujar Dadan dalam keterangannya.

Menurutnya, pencapaian tersebut memungkinkan program MBG memasuki 2026 dengan skala layanan yang besar sejak hari pertama. Hal ini dinilai penting agar manfaat intervensi gizi dapat dirasakan secara luas dan merata, khususnya oleh kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, dan anak-anak.

“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada tahun 2026, MBG tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi,” tegas Dadan.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa pelaksanaan MBG pada 2026 akan berjalan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah, tanpa adanya perubahan kebijakan maupun mekanisme pelaksanaan. Seluruh tahapan program tetap mengedepankan kesiapan teknis serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Tidak ada arahan khusus, Insyaallah akan berjalan seperti biasa,” kata Nanik di Jakarta.

Ia juga memastikan bahwa jadwal pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah tidak mengalami perubahan dan akan dimulai secara serentak pada 8 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

“Belum ada perubahan, masih sesuai jadwal,” ujarnya.

Dengan kesiapan ribuan dapur MBG dan kepastian kebijakan yang konsisten, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Jawa Barat – Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan berpuas diri dan terus mendorong peningkatan kualitas layanan hingga mencapai standar _zero defect_ atau tanpa kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat awal tahun dalam agenda retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1) lalu.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini patut diapresiasi, namun tidak boleh mengendurkan semangat perbaikan.

“Kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99 persen berhasil. Jadi saudara tentunya kita harapkan _zero defect_ itu yang harus kita capai,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo mengakui bahwa dalam program sebesar MBG, potensi kekurangan dan penyimpangan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi berkelanjutan.

“Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan,” ucapnya.

Presiden juga menegaskan bahwa berbagai langkah pengamanan telah dan terus dilakukan untuk menutup celah kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Intervensi ini meliputi penguatan tata kelola distribusi, peningkatan kualitas bahan pangan, hingga pengawasan langsung di lapangan.

“Langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi,” tutur Prabowo.

Saat ini, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat sejak pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025. Presiden Prabowo menyebut angka tersebut sebagai prestasi besar jika dibandingkan dengan program serupa di negara lain. Contohnya Brasil yang baru mampu menjangkau sekitar 40 juta penerima manfaat setelah program berjalan selama 11 tahun.

“Ini menunjukkan bahwa bangsa kita mampu bergerak cepat ketika ada kemauan politik dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa MBG diluncurkan sebagai respons atas persoalan mendasar terkait gizi anak di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, sekitar satu dari lima anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi, dan puluhan juta anak berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

”Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk malanutrisi yang berkontribusi terhadap stunting dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan pesan Presiden pertama RI Soekarno mengenai urgensi mengatasi kelaparan. Bahwa pemimpin yang bertanggung jawab harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita, satu ucapan Bung Karno, _the hungry stomach cannot wait._ Perut yang lapar tidak bisa menunggu,” pungkas Prabowo.