Monthly Archives: Januari 2026

Oleh: Sherly Aneta Lubis *)

Pemerintah mengubah arah kebijakan pengupahan nasional dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai standar utama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah tersebut menandai fase baru reformasi pengupahan yang lebih berpihak pada realitas hidup pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja.

Peralihan tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 yang menegaskan pentingnya keadilan dalam sistem pengupahan.

Pemerintah tidak lagi menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya rujukan, tetapi memasukkan KHL sebagai indikator kunci agar upah minimum benar-benar mencerminkan biaya hidup riil di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, UMP diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika harga pangan, transportasi, dan hunian yang terus bergerak.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa seluruh survei KHL di tingkat provinsi telah diselesaikan dan menjadi fondasi utama dalam perhitungan UMP 2026. Pendekatan berbasis KHL tersebut membuat kenaikan upah tidak lagi seragam antardaerah.

Setiap provinsi, bahkan kabupaten dan kota, memiliki ruang penyesuaian yang berbeda sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masing-masing wilayah. Pemerintah memandang diferensiasi tersebut sebagai jalan menuju keadilan, bukan ketimpangan, karena karakteristik biaya hidup di Indonesia sangat beragam.

Yassierli juga menilai bahwa rata-rata UMP nasional masih berada di bawah angka KHL, sehingga pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Data perbandingan UMP dan KHL di 38 provinsi menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar di sejumlah daerah.

DKI Jakarta, meski mencatat UMP tertinggi secara nasional, masih berada di bawah estimasi KHL. Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat dan beberapa provinsi lain, dengan selisih mencapai jutaan rupiah. Namun, terdapat pula daerah seperti Aceh yang telah berhasil menetapkan UMP melampaui KHL, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat dicapai dengan pendekatan yang tepat.

Pemerintah menyadari bahwa ketimpangan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun kebijakan. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan peta jalan pengupahan jangka menengah dan panjang untuk mempersempit jarak antara UMP dan KHL secara bertahap.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan menjadi dasar hukum penting dalam menyesuaikan kebijakan upah agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup dan faktor makroekonomi. Regulasi tersebut juga membuka ruang bagi penetapan upah minimum sektoral untuk melindungi pekerja di sektor dengan produktivitas dan risiko kerja yang lebih tinggi.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat kualitas data KHL. Selama ini, perhitungan KHL masih berbasis estimasi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik dan baru tersedia di level provinsi.

Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen mengembangkan metode penghitungan hingga tingkat kabupaten dan kota untuk mengurangi bias perbandingan serta menjawab isu disparitas intra-provinsi. Langkah tersebut dipandang krusial agar kebijakan pengupahan benar-benar relevan dengan kondisi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa penetapan UMP 2026 juga mengintegrasikan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025. Integrasi indikator ekonomi makro dengan survei KHL membuat kebijakan upah lebih objektif dan terukur.

Pemerintah berharap formulasi tersebut mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Iklim usaha yang sehat tetap menjadi prasyarat agar kenaikan upah dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Praktik baik juga mulai terlihat di tingkat daerah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya menetapkan UMP 2026, tetapi juga melengkapinya dengan paket kebijakan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan hubungan industrial.

Dukungan berupa subsidi transportasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan dinilai mampu memperkuat daya beli pekerja secara nyata tanpa sepenuhnya membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan tersebut juga memberikan kepastian bagi pengusaha karena pemerintah daerah turut hadir menanggung sebagian beban sosial melalui instrumen fiskal dan layanan publik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan upah dapat diperluas melalui instrumen non-upah yang saling melengkapi, sekaligus membuka ruang inovasi kebijakan di daerah untuk menjawab tantangan kesejahteraan pekerja secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi dan penguatan dialog sosial di seluruh tingkatan pemerintahan dan dunia usaha. Pemerintah menempatkan musyawarah antara pekerja, pengusaha, dan negara sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan industrial agar setiap kebijakan pengupahan tidak memicu gejolak sosial maupun tekanan berlebihan terhadap keberlangsungan usaha.

Pendekatan dialogis tersebut dipandang penting untuk memastikan kebijakan upah dijalankan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan menjadikan KHL sebagai standar baru UMP, arah kebijakan pengupahan nasional tidak lagi berhenti pada perdebatan angka semata, melainkan bergerak menuju tujuan yang lebih substantif, yakni memperkuat keadilan sosial, menjaga martabat pekerja, meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. (*)

*) pemerhati isu buruh

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama dalam merumuskan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan.

“Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL,” kata Menaker.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah menyesuaikan kenaikan upah berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan jarak upah minimum terhadap KHL, tanpa lagi menerapkan kebijakan yang seragam.

“Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL,” ujar dia.

Kemenaker telah merilis metode perhitungan KHL terbaru di 38 provinsi sebagai dasar penetapan UMP 2026, sementara pengembangan KHL hingga tingkat kabupaten/kota masih berlangsung karena keterbatasan data.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat peran Dewan Pengupahan Daerah dan LKS Tripartit agar rekomendasi upah semakin berbasis kondisi riil.

“Pemerintah juga akan terus mengembangkan perhitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ruang dialog menjadi kunci dalam menyikapi dinamika penetapan UMP.

“Pemerintah selalu membuka komunikasi dengan pekerja dan serikat buruh agar kebijakan UMP benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan formula UMP telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi agar daya beli pekerja tetap terjaga.

“Formula ini menjadi patokan agar upah yang diterima pekerja tetap relevan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat,” kata Airlangga.

Di tingkat daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kajian dan dialog sosial dalam penetapan upah.

“Kami menetapkan UMP sesuai aturan yang berlaku dan kondisi ekonomi Jakarta, serta mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan suasana kondusif demi kepentingan pekerja,” tegasnya.

Pemerintah optimistis perluasan standar KHL hingga kabupaten/kota akan menjadi fondasi pengupahan yang lebih adil dan inklusif bagi buruh di seluruh Indonesia.

JAKARTA — Pemerintah mendorong penyesuaian Upah Minimum 2026 agar semakin mendekati Kebutuhan Hidup Layak sebagai upaya menjaga daya beli pekerja dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama agar pengupahan lebih berkeadilan dan sesuai biaya hidup riil di tiap daerah.

“Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL,” kata Yassierli.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah tidak lagi menyeragamkan kenaikan upah di seluruh daerah.

Besaran penyesuaian ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi wilayah serta jarak antara upah minimum dan KHL.

“Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL,” ujar dia.

Menaker juga memaparkan bahwa perbandingan UMP 2026 dengan estimasi KHL masih menunjukkan disparitas antarprovinsi.

Untuk memperkuat akurasi rekomendasi pengupahan, pemerintah terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama Tripartit agar pembahasan berbasis kajian serta kondisi riil.

Penyusunan KHL dilakukan melalui kajian pakar dengan menggunakan data resmi, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Pemerintah juga akan terus mengembangkan perhitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” katanya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.

Ia mengapresiasi perubahan formula penghitungan upah minimum serta penetapan yang lebih awal.

“Perubahan rentang alfa ini tentu menjadi harapan dan kabar yang lebih menggembirakan bagi para pekerja. Apalagi penetapan upah minimum dilakukan lebih awal, sehingga di awal 2026 sudah bisa langsung diimplementasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan UMP 2026 di Jakarta dilakukan melalui kajian komprehensif dan dialog dengan buruh serta pengusaha.

“Kami menetapkan UMP sesuai aturan yang berlaku dan kondisi ekonomi Jakarta, serta mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan suasana kondusif demi kepentingan pekerja,” tegasnya.

Pemerintah optimistis kebijakan pengupahan berbasis KHL mampu menjadi instrumen strategis peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan. (*)

[edRW]

Oleh : Putroe Siron )*

Pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra mulai menunjukkan titik terang. Seiring diresmikannya hunian sementara (huntara) di sejumlah daerah, warga yang sebelumnya bertahan di tenda-tenda darurat kini perlahan dapat menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Pemerintah pusat bersama DPR RI, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat hidup lebih layak dan bermartabat.

Di Kota Padang, Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung Huntara Mandiri sekaligus menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekraf). Acara ini dihadiri Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Ketua Umum Gekraf Kawendra Lukistian, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, artis sekaligus anggota DPR RI Melly Goeslaw, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, hingga Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suaryono.

Pada kegiatan ini, juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di kawasan Huntara Pauh serta pembagian 200 paket sembako senilai Rp500 ribu per paket kepada warga terdampak. Kunjungan ini menjadi simbol kuat bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat.

Andre menegaskan bahwa bertambahnya usia Gekraf merupakan penambahan energi perjuangan bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Ia menyebut perayaan HUT ke-7 Gekraf yang digelar di kawasan huntara sebagai bentuk bakti nyata pejuang ekonomi kreatif kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pemulihan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga tentang menghidupkan kembali harapan dan peluang ekonomi masyarakat.

Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Ekonomi kreatif dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat terdampak bencana untuk kembali produktif dan mandiri. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha menjadi kunci agar warga bisa bangkit dan tidak bergantung pada bantuan semata.

Upaya serupa juga dilakukan di Aceh Tamiang. Pemerintah meresmikan hunian sementara bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara Sumatra. Peresmian Huntara di Aceh Tamiang dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Huntara tersebut merupakan bagian dari total pembangunan 1.217 unit hunian sementara yang disiapkan untuk warga terdampak.

AHY menyampaikan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terutama setelah bencana merenggut rasa aman dan tempat tinggal warga. Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam para warga, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut

Penanganan pascabencana dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pekerjaan Umum berada di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pada tahap awal, pemerintah meresmikan 84 unit huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri atas tujuh blok, masing-masing dapat dihuni oleh 12 keluarga. Huntara ini bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan sebelum warga menempati hunian tetap. Huntara ini dibangun dengan prinsip build back better, tidak hanya cepat, tetapi juga mengutamakan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan.

Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, huntara juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti kamar mandi, dapur bersama, serta ruang terbuka untuk interaksi warga. Pemerintah juga memastikan pembangunan hunian dilakukan seiring penyediaan infrastruktur dasar, mulai dari air bersih, sanitasi, listrik, hingga akses layanan pendidikan, kesehatan, dan sumber penghidupan.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap wilayahnya. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami. Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dengan total sekitar 305 jiwa dari wilayah terdampak banjir.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera juga mengapresiasi pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Utara. Wilayah tersebut sebagai salah satu daerah dengan dampak bencana paling berat. Sebanyak 4.000 huntara di Aceh Utara, diharapkan bisa membantu warga yang masih tinggal di tenda agar bisa masuk ke hunian sementara. Setelah masa huntara, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan dapat segera disalurkan dan tepat sasaran.

Masuknya warga ke hunian sementara menjadi babak baru pemulihan pascabencana di Sumatra. Dengan hunian yang lebih layak, dukungan infrastruktur, serta dorongan pemulihan ekonomi, masyarakat kini mulai menata kembali kehidupan mereka dengan harapan baru akan masa depan yang lebih baik.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Bara Winatha*)

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional menempatkan peran kepala daerah sebagai aktor kunci di lapangan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi instrumen terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat yang telah dirancang pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai miniatur kebijakan sosial yang menyatukan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena itu, pelaksanaannya menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pendataan, asesmen lapangan, hingga pengawasan berkelanjutan. Di titik inilah dukungan kepala daerah menjadi penentu utama, karena merekalah yang memiliki kewenangan administratif sekaligus pemahaman paling dekat terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayahnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa bupati, wali kota, dan gubernur memegang peran strategis dalam menentukan siapa saja anak yang berhak mengikuti Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak berada di tangan kementerian, melainkan sepenuhnya berada pada kepala daerah sebagai pemangku kebijakan di tingkat lokal. Menurutnya, pendekatan ini sengaja dirancang untuk memastikan program benar-benar menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan menghindari bias administratif dari pusat.

Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka seperti sekolah formal pada umumnya. Pemerintah justru secara aktif menjangkau anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan, dinas sosial daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik. Setelah asesmenlapangan dilakukan, hasilnya disampaikan kepada kepala daerah untuk diverifikasi dan disetujui.

Lebih lanjut, Sekolah Rakyat menjadi representasi nyata dari pendekatan pembangunan manusia yang holistik. Selain pendidikan gratis, para siswa mendapatkan layanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis serta pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga didorong untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi dan terlibat dalam Koperasi Desa Merah Putih agar kesejahteraan keluarga meningkat secara simultan.

Dalam konteks tersebut, Mensos mengingatkan pentingnya integritas kepala daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh kejujuran dan profesionalisme dalam menetapkan penerima manfaat. Praktik titipan, intervensi kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan tidak hanya merusak program, tetapi juga mencederai tujuan besar pengentasan kemiskinan yang menjadi mandat Presiden.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua MPR RI,Arcandra Muhammad Akbar yang melihat Sekolah Rakyat sebagai bukti konkret penerjemahan visi Presiden Prabowo Subianto ke dalam kebijakan operasional. Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi utama keberhasilan program sosial berskala nasional.Fokus pemerintah pada pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan langkah krusial yang menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan keadilan sosial.

Sekolah Rakyat bukan program populis jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, para kepala daerah diharapkan tidak hanya melihat program ini sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kesempatan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda di daerah masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan program akan berdampak langsung pada penguatan daya saing daerah dan nasional.

Dukungan konkret dari daerah juga ditunjukkan oleh Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi. Ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten yang dipimpinnya siap bersinergi penuh dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat dan pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta regulasi lokal menjadi faktor penentu agar program berjalan berkelanjutan.

Delis memandang Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sejak usia dini. Pendidikan berkualitas harus didukung oleh kebijakan sosial terpadu akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin hanya menjadi pelaksana pasif, melainkan aktor aktif yang ikut memastikan keberhasilan kebijakan nasional.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor di daerah menjadi kunci implementasi. Pemerintah kabupaten harus mampu mengoordinasikan dinas sosial, dinas pendidikan, dan perangkat desa agar proses penjangkauan dan pendampingan keluarga penerima manfaat berjalan efektif. Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai sekolah, tetapi sebagai pusat intervensi sosial yang terintegrasi.

Dukungan kepala daerah terbukti menjadi elemen krusial dalam menentukan keberhasilan Sekolah Rakyat. Dari proses pendataan, penetapan siswa, hingga pengawasan pelaksanaan, peran kepala daerah tidak dapat digantikan oleh pemerintah pusat. Komitmen, integritas, dan kesiapan daerah menjadi penentu apakah program ini mampu mencapai tujuannya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi baru yang lebih berdaya, sehat, dan berpendidikan. Dukungan kepala daerah bukan hanya memperlancar implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi cerminan keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sekolah Rakyat tidak sekadar program pendidikan, melainkan simbol keseriusan negara dalam membangun masa depan Indonesia dari fondasi paling dasar.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Reza Anwar Santoso )*

Pendidikan selalu menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar strategis pembangunan nasional, sejajar dengan ketahanan pangan dan pertahanan negara. Penegasan ini kembali disampaikan Presiden dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Inggris. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang diplomasi simbolik, melainkan ruang strategis untuk menyampaikan arah besar kebijakan pendidikan Indonesia. Dalam konteks inilah, gagasan Sekolah Rakyat dan diplomasi pendidikan menjadi dua instrumen utama yang saling menguatkan.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Rakyat mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat paling rentan. Konsep sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dirancang sebagai solusi struktural untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Model pendidikan ini tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang kondusif, terkontrol, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Negara hadir secara penuh, bukan setengah hati, dalam menjamin masa depan anak-anak bangsa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan bukan lagi jargon, melainkan agenda konkret.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat juga menegaskan perubahan paradigma kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah tidak lagi terpaku pada pendekatan konvensional yang sering kali gagal menjangkau kelompok marjinal. Dengan sistem berasrama, negara mampu memastikan kecukupan gizi, kedisiplinan, serta kesinambungan proses belajar. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik di berbagai negara maju yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial. Presiden Prabowo memahami bahwa investasi terbesar bangsa ini adalah kualitas sumber daya manusianya.

Di saat yang sama, perluasan pengajaran digital jarak jauh menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa teknologi pendidikan adalah alat lompatan kemajuan, bukan sekadar pelengkap. Digitalisasi pembelajaran memungkinkan transfer pengetahuan secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah menunjukkan kesadaran bahwa kesenjangan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik sekolah. Integrasi teknologi menjadi kunci untuk memastikan keadilan akses belajar di seluruh pelosok negeri.

Diplomasi pendidikan yang dilakukan Presiden Prabowo ke Inggris memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, secara terbuka menyatakan bahwa Presiden memiliki standar yang sangat tinggi dalam menjalin kerja sama internasional. Prabowo tidak ingin Indonesia sekadar menjadi mitra pasif bagi institusi asing yang kualitasnya biasa-biasa saja. Target utama kerja sama diarahkan kepada Russell Group University, simbol keunggulan riset dan akademik kelas dunia. Pendekatan ini menandai pergeseran dari diplomasi seremonial menuju diplomasi berbasis kualitas.

Langkah menggandeng Russell Group merupakan strategi benchmarking yang agresif namun terukur. Pemerintah ingin membawa pulang standar akademik terbaik dunia untuk diadaptasi sesuai konteks nasional. Kolaborasi dengan universitas seperti Oxford, Cambridge, dan Imperial College London membuka peluang transfer pengetahuan yang substansial. Hal ini mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kualitas dosen, hingga pengembangan ekosistem riset. Diplomasi pendidikan semacam ini menjadi investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa.

Peran Wamendiktisaintek dalam mempersiapkan pertemuan strategis tersebut juga patut diapresiasi. Keterlibatan langsung pejabat teknis menunjukkan bahwa kunjungan Presiden dirancang secara serius dan berbasis substansi. Pemerintah memastikan bahwa setiap pertemuan menghasilkan manfaat konkret, bukan sekadar foto bersama. Standar tinggi yang ditetapkan Presiden mencerminkan visi besar untuk menempatkan pendidikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam kompetisi global.

Dari sisi hubungan internasional, lawatan Presiden Prabowo juga menghasilkan capaian nyata. Pakar kebijakan luar negeri Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa kunjungan tersebut melahirkan hasil konkret melalui penandatanganan Economic Growth Partnership antara Indonesia dan Inggris. Kemitraan ini memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan. Diplomasi yang dilakukan tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi menghasilkan kesepakatan yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari kerja sama ekonomi.

Economic Growth Partnership menunjukkan bahwa pendidikan kini diakui sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sumber daya manusia dipahami sebagai fondasi bagi inovasi dan produktivitas jangka panjang. Kerja sama pendidikan dalam kerangka kemitraan ekonomi memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar pasar. Hal ini sekaligus menegaskan kecakapan diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengaitkan pendidikan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Diplomasi pendidikan menjadi instrumen soft power yang efektif.

Sinergi antara Sekolah Rakyat di dalam negeri dan diplomasi pendidikan di luar negeri mencerminkan kebijakan yang konsisten dan saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara simultan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan belajar yang layak, sementara sistem pendidikan nasional diperkuat melalui kolaborasi global. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dan keunggulan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam satu kerangka kebijakan nasional.

Keberanian Presiden Prabowo dalam menetapkan standar tinggi patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan tegas.

)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Luar Negeri.

JAKARTA – Pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Sekolah Rakyat dengan mendorong peran aktif kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Program prioritas nasional ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh keterlibatan langsung bupati, wali kota, dan gubernur dalam menjangkau serta menetapkan peserta didik. Menurutnya, kepala daerah memiliki pemahaman paling utuh terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga berperan penting memastikan program tepat sasaran.

“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Inilah bentuk kehadiran negara yang bekerja secara kolaboratif dari pusat hingga daerah,” ujar Saifullah Yusuf.

Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan jemput bola tanpa mekanisme pendaftaran terbuka. Pemerintah secara aktif mendata dan menjangkau anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Proses ini melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga pendamping sosial, sebagai wujud tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada keadilan sosial.

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa seluruh calon siswa menjalani asesmen lapangan secara menyeluruh sebelum ditetapkan. Hasil asesmen tersebut kemudian dikonsolidasikan bersama kepala daerah dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Sosial. “Dengan mekanisme berlapis ini, kami memastikan setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat benar-benar mereka yang membutuhkan dan berhak,” katanya.

Lebih dari sekadar pendidikan gratis, Sekolah Rakyat menjadi model terpadu pengentasan kemiskinan. Para siswa memperoleh layanan kesehatan rutin, Makan Bergizi Gratis, asrama tanpa biaya, serta pembinaan karakter dan keterampilan. Orang tua siswa pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi sehingga dampak program terasa secara berkelanjutan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat sejalan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana amanat konstitusi dan konvensi internasional. “Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang aman dan ramah anak. Pendidikan di sini tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.

Dukungan kuat juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen penuh dalam memastikan pengelolaan Sekolah Rakyat berjalan optimal. “Anak-anak Sekolah Rakyat adalah aset bangsa. Dengan sinergi antara kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami yakin Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi unggul dan mandiri,” kata Khofifah.

Dengan ratusan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dan pembangunan sekolah permanen yang terus berjalan, pemerintah optimistis program ini menjadi fondasi kuat dalam memutus mata rantai kemiskinan dan memperkuat masa depan Indonesia melalui pendidikan yang berkeadilan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbicara dalam forum UK-Indonesia Education.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu.

“Saya yakin pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang sukses, kita harus memiliki pendidikan terbaik yang dapat dicapai. Itulah keyakinan saya,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat.

“Mungkin mereka bukan yang berprestasi akademis terbaik, tetapi mereka tidak berasal dari keluarga yang sangat miskin. Jadi, inilah program yang saya rencanakan,” kata Presiden.

Selain pembangunan sekolah, pemerintah tengah memperluas penerapan pengajaran digital jarak jauh ke seluruh sekolah di Indonesia. Menurut Presiden, pemanfaatan teknologi pendidikan tersebut menjadi langkah strategis untuk melakukan lompatan kemajuan di sektor pendidikan.

“Jadi semua sekolah di daerah terpencil akan memiliki akses ke guru-guru terbaik di semua mata pelajaran. Ini adalah cara bagi kita untuk melompat maju,” ujar Presiden.

Kemudian di sisi lain, peran kepala daerah menjadi pihak penentu dalam menjangkau dan menetapkan anak-anak yang berhak mengenyam pendidikan gratis melalui program tersebut.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bupati, wali kota, hingga gubernur memegang peran kunci dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” kata Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan program ini secara jujur dan profesional. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses penentuan siswa.

“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh bupati dan kepala daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti pelaksanaan program tersebut secara serius di lapangan.

Aceh — Hunian sementara atau huntara pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra kini mulai dihuni oleh warga terdampak. Kehadiran huntara ini menandai masuknya fase pemulihan pascabencana setelah wilayah tersebut dilanda banjir bandang, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Huntara disiapkan sebagai solusi transisi agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dasar secara lebih layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Dalam proses pembangunan, keterlibatan BUMN menjadi faktor penting percepatan realisasi huntara. PT Nindya Karya (Persero) memastikan pembangunan Rumah Hunian Sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat, dengan penekanan pada peningkatan kualitas dan kenyamanan bangunan.

Perusahaan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan spesifikasi huntara, khususnya pada aspek kenyamanan bagi penghuni.

“Kami memastikan seluruh instruksi Presiden terkait peningkatan kualitas huntara diterapkan di lapangan. Huntara ini bukan hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga menghadirkan ruang tinggal yang nyaman dan layak bagi warga selama masa pemulihan,” ujar Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah.

Pembangunan huntara dirancang dengan pendekatan kemanusiaan yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan ketahanan bangunan. Struktur huntara menggunakan material yang lebih kuat dibandingkan tenda darurat, dengan tata letak kawasan yang tertib untuk mendukung mobilitas dan interaksi sosial warga. Penempatan huntara juga mempertimbangkan kedekatan dengan lokasi asal warga guna memudahkan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.

Capaian serupa juga terlihat di wilayah lain. Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa progres pembangunan huntara hingga awal tahun ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas pihak, terutama peran aktif BUMN di lapangan.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat dalam kondisi yang tidak mudah untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” ujar Rosan.

Huntara dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari akses air bersih, sanitasi layak, penerangan kawasan, hingga pos layanan kesehatan. Ruang belajar sementara juga disiapkan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak, serta ruang komunal untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.

Dengan mulai dihuni dan difungsikannya huntara yang dilengkapi fasilitas memadai, diharapkan stabilitas kehidupan masyarakat pascabencana di Sumatra dapat segera pulih. Huntara menjadi jembatan penting menuju hunian tetap yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan kebijakan sosial yang dirancang untuk menjawab dua persoalan mendasar bangsa Indonesia sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ketika program ini diimplementasikan dengan pendekatan berbasis petani dan produsen pangan lokal, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar anak dan kelompok rentan atas pangan bergizi, tetapi juga bertransformasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Pendekatan berbasis petani lokal dalam MBG menempatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha mikro pangan sebagai bagian inti dari rantai pasok. Bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, buah, telur, ikan, daging, hingga olahan pangan lokal dipasok langsung dari kelompok tani dan UMKM setempat. Skema ini menciptakan kepastian pasar bagi petani karena hasil produksi mereka diserap secara rutin dan terencana oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyelenggara MBG.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang besar bagi dunia usaha dari hulu hingga hilir.

Anindya mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Hingga kini, sudah terdapat lebih dari 20.000 SPPG telah dibangun dan beroperasi.

Dalam pelaksanaannya, Kadin turut berpartisipasi dengan membangun sekitar 1.000 SPPG. Total investasi yang dihimpun dari anggota Kadin untuk mendukung program tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,5-2 triliun.

Menurut Anindya, keberadaan program MBG menciptakan kepastian permintaan pangan dalam skala besar. Ini menjadi fondasi penting bagi penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian. Setiap daerah memiliki potensi protein unggulan yang berbeda. Karena itu, program MBG mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.

Senada, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda mengatakan MBG bukan sekedar dapur namun lebih dari itu ada multiplier effect yang diciptakan yakni dampak ekonomi berantai yang meluas dari program ini.

Dadang menjelaskan, investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal, dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja (petani, peternak, UMKM katering/logistik), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sistem pangan lokal, jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri.

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp 335 triliun pada tahun 2026. Anggaran ini ditargetkan menyasar ke 82 juta warga di seluruh Indonesia. Pemerintah menjamin pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan aliran anggaran MBG diperkirakan mencapai hampir Rp 80 triliun per kuartal. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal kuartal pertama tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 37 triliun.

Airlangga menjelaskan pelaksanaan program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan. Program ini juga menggerakkan rantai pasok yang luas. Rantai pasok tersebut mencakup petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga sektor logistik dan distribusi di daerah.

MBG berbasis petani lokal berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi di desa. Dana program yang dibelanjakan untuk pengadaan bahan pangan akan beredar di wilayah setempat, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect). Kenaikan pendapatan ini berpotensi mendorong daya beli masyarakat desa, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Skema ini juga dapat mendorong modernisasi dan peningkatan kapasitas petani lokal. Dengan adanya permintaan yang stabil dan standar kualitas tertentu, petani terdorong untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata kelola usaha tani, serta mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dapat mengintegrasikan program MBG dengan pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan seperti koperasi dan BUMDes agar petani tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis berbasis petani lokal dapat menjadi fondasi bagi sistem pangan nasional yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Ketergantungan pada impor pangan dapat ditekan, sementara produksi dalam negeri memperoleh dukungan nyata melalui pasar yang pasti. Program ini juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia, karena gizi yang baik merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, UMKM, dan masyarakat, MBG dapat berkembang menjadi lebih dari sekadar program bantuan sosial. Ia menjelma sebagai strategi pembangunan terpadu yang menyatukan kepentingan kesehatan, ekonomi, dan kedaulatan pangan. Gizi yang tercukupi tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi rakyat, memperkuat desa, dan pada akhirnya memperkokoh fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia