Monthly Archives: Februari 2026

Oleh : Irfan Aditya )*

Mendukung strategi negara dalam merealisasikan swasembada energi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan sejarah bagi Indonesia sebagai bangsa besar yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah. Energi adalah nadi pembangunan nasional. Dari sektor industri, transportasi, pertanian, hingga kebutuhan rumah tangga, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial bertumpu pada ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya negara untuk mencapai swasembada energi patut dipandang sebagai langkah strategis yang visioner, progresif, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat.

Swasembada energi pada dasarnya mencerminkan kedaulatan bangsa dalam mengelola sumber dayanya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pasokan luar negeri. Ketergantungan impor energi, khususnya bahan bakar fosil, selama ini telah menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap gejolak harga global dan tekanan geopolitik. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa. Dengan memperkuat produksi energi nasional, negara berupaya melindungi stabilitas ekonomi domestik sekaligus menjaga daya beli rakyat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan swasembada energi merupakan instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global. Ketika pasokan energi dalam negeri terjamin, Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal. Lebih jauh, kebijakan penghentian impor BBM bukan dimaknai sebagai langkah proteksionis semata, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem energi yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi negara menuju swasembada energi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi energi nasional secara menyeluruh. Indonesia memiliki cadangan energi fosil yang masih signifikan, namun juga menyimpan potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, mulai dari panas bumi, tenaga air, surya, angin, hingga bioenergi. Diversifikasi sumber energi menjadi kunci agar ketahanan energi nasional tidak bergantung pada satu komoditas saja. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa swasembada energi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan produksi, tetapi juga transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kemudian dalam konteks pembangunan nasional, strategi swasembada energi memberikan efek berganda yang luas. Peningkatan kapasitas produksi dan infrastruktur energi mendorong tumbuhnya investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat industri dalam negeri. Hilirisasi sektor energi, misalnya, tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan tenaga kerja lokal, pelaku usaha nasional, dan daerah penghasil energi.

Dukungan terhadap strategi negara ini juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan nasional mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa kekayaan alam tidak hanya dieksploitasi, tetapi dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang. Dalam kerangka ini, penguatan peran BUMN energi dan sinergi dengan sektor swasta nasional menjadi pilar penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada.

Sementara itu, Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ary Bachtiar Krishna Putra mengatakan pihaknya mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari strategi swasembada energi nasional. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki keunggulan teknis signifikan dibandingkan sumber energi konvensional, terutama dari sisi kapasitas dan keberlanjutan pasokan. PLTN termasuk energi bersih karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. Hal tersebut membuat energi nuklir sejalan dengan target penurunan emisi nasional dan agenda transisi energi.

Tidak kalah penting, strategi swasembada energi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang kuat. Transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Dengan mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi, negara tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses energi yang andal dan bersih di daerah terpencil, misalnya, dapat mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi lokal.

Mendukung strategi negara berarti pula melibatkan seluruh elemen bangsa dalam semangat gotong royong. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menyukseskan agenda besar ini. Edukasi publik mengenai pentingnya efisiensi energi, penggunaan produk energi dalam negeri, serta inovasi teknologi lokal menjadi bagian integral dari upaya mencapai swasembada. Kesadaran kolektif bahwa energi adalah aset strategis bangsa akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan energi nasional.

Pada akhirnya, swasembada energi bukan hanya tentang angka produksi atau kapasitas pembangkit, tetapi tentang martabat dan kemandirian bangsa. Dukungan terhadap strategi negara dalam merealisasikan swasembada energi adalah bentuk nyata cinta tanah air dan kepercayaan pada kemampuan bangsa sendiri. Dengan visi yang jelas, kebijakan yang konsisten, serta dukungan masyarakat luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk mewujudkan kedaulatan energi. Keberhasilan agenda ini akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Langkah Indonesia menuju swasembada energi kini semakin nyata dan terukur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu fondasi utama transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan tidak lagi sekadar menjaga pasokan, tetapi membangun kekuatan domestik agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Strategi ini dipandang sebagai lompatan besar untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk secara bertahap menghentikan impor BBM hingga Indonesia benar-benar mencapai swasembada energi. Instruksi tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru kebijakan energi nasional yang lebih berani, mandiri, dan berorientasi jangka panjang. Energi tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas, tetapi sebagai instrumen strategis penentu kemakmuran bangsa.

Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan Presiden menegaskan sektor energi sebagai fokus utama pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan energi ke depan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global agar tidak bergantung pada pihak luar. Dalam kerangka ini, DEN memegang peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan energi jangka panjang yang terintegrasi lintas sektor.

Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan kebijakan energi nasional yang kini memasuki tahap implementasi. Peta jalan tersebut mencakup penguatan produksi dalam negeri, modernisasi infrastruktur energi, kerja sama strategis dengan sejumlah negara, serta penataan kelembagaan pendukung sektor energi. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai payung hukum percepatan swasembada energi. Dengan kerangka regulasi yang kuat, pelaksanaan program diharapkan lebih konsisten dan terukur.

Optimisme menuju swasembada energi juga diperkuat oleh berbagai proyek strategis di sektor pengolahan migas. Salah satu yang paling menonjol adalah pengembangan kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini menjadi simbol kebangkitan kapasitas pengolahan energi nasional, sekaligus bukti keseriusan pemerintah membangun fondasi industri energi dari hulu hingga hilir.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai peningkatan kapasitas kilang dan efisiensi pengolahan bahan bakar dari proyek RDMP Balikpapan akan berdampak langsung pada penurunan ketergantungan impor BBM. Selama ini, impor energi menjadi salah satu faktor yang membebani neraca perdagangan dan fiskal negara. Dengan kapasitas pengolahan dalam negeri yang semakin besar, tekanan tersebut dapat dikurangi secara bertahap.

Menurut Hendry, peningkatan kapasitas kilang Balikpapan yang kini mampu mengolah lebih dari 300 ribu barel per hari menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Produksi BBM dalam negeri yang meningkat akan membuat pasokan lebih terjamin, distribusi lebih stabil, dan harga lebih terkendali. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor energi, tetapi juga merambat ke stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Lebih jauh, keberhasilan proyek RDMP Balikpapan juga memberikan efek psikologis positif bagi iklim investasi. Proyek energi berskala besar yang berjalan dan menunjukkan hasil akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kapasitas Indonesia dalam mengeksekusi proyek strategis. Ini memperkuat pesan bahwa Indonesia bukan hanya pasar energi, tetapi juga pusat produksi dan pengolahan energi yang kompetitif.

Penguatan kapasitas kilang domestik juga membuat perekonomian nasional lebih tahan terhadap gejolak harga energi global. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi tajam, negara dengan ketergantungan impor tinggi akan lebih rentan. Sebaliknya, dengan kapasitas produksi dan pengolahan sendiri, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Arah kebijakan swasembada energi juga berjalan seiring dengan agenda transisi energi dan keberlanjutan. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih beragam, termasuk gas alam dan energi baru terbarukan, untuk memperkuat bauran energi nasional. Diversifikasi ini penting agar swasembada tidak hanya dicapai dari sisi volume, tetapi juga dari sisi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Langkah menghentikan impor BBM secara bertahap bukan sekadar target teknis, melainkan simbol kemandirian bangsa. Selama puluhan tahun, ketergantungan pada energi impor menjadi titik lemah yang membatasi ruang gerak ekonomi. Kini, dengan strategi terpadu, penguatan kilang, regulasi pendukung, serta koordinasi lintas lembaga, fondasi menuju kemandirian energi dibangun semakin kokoh.

Kepercayaan diri nasional pun meningkat. Publik melihat adanya arah yang jelas, program yang konkret, dan eksekusi yang berjalan. Swasembada energi tidak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi agenda kerja dengan tahapan yang terukur. Sinergi antara pemerintah, BUMN energi, lembaga kebijakan, dan kalangan akademisi memperkuat keyakinan bahwa target tersebut realistis untuk dicapai.

Dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas, perencanaan strategis, dan proyek-proyek penguatan kapasitas dalam negeri, Indonesia berada di jalur yang semakin mantap menuju swasembada energi. Kemandirian ini diharapkan menjadi pengungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia pun makin percaya diri menatap masa depan sebagai bangsa yang berdaulat di bidang energi.

)* Pemerhati masalah Energi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara besar kerap menerapkan standar ganda dengan melanggar prinsip demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, dan perlindungan lingkungan yang selama ini mereka ajarkan kepada negara lain.

Menurutnya berangkat dari pengalaman sejarah Panjang, intervensi dan penjajahan, Indonesia didorong untuk bersikap waspada, memahami realitas dunia apa adanya, serta menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dengan kepemimpinan yang sadar sejarah dan berorientasi pada keadilan global.

Pada kesempatan yang sama, Presiden mengkritik negara-negara besar yang melanggar praktik-pratik yang mereka ajarkan, dari demokrasi hingga lingkungan hidup. Kritikan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Awalnya, Presiden Prabowo mengungkapkan, selama ratusan tahun, bangsa Indonesia diintervensi, diganggu, dan dijajah.

“Ini harus kita mengerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu,” ujar Prabowo.

“Kenapa saya katakan itu? Saudara-saudara, karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar, yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, menjaga lingkungan hidup, mereka melanggar apa yang mereka ajarkan,” lanjutnya.

Prabowo bilang, puluhan ribu wanita dan anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam.

“Di mana hak asasi manusia, di mana demokrasi yang mereka ajarkan, karena itu saudara-saudara kita sebagai pemimpin, kita harus waspada kita harus mengerti,” pungkasnya.

Continue Reading

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelestarian bangunan dan situs bersejarah sebagai fondasi jati diri bangsa di tengah percepatan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan cagar budaya yang menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia punya masa lalu yang pahit saat dijajah oleh kekuatan imperialis. Kala itu, rakyat pribumi diperlakukan sangat tidak manusiawi. Namun, bukti-bukti sejarah yang harusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda kini mulai hilang satu per satu,” kata Prabowo, saat taklimat Rakornas kepala daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Presiden Prabowo, bangunan bersejarah memiliki nilai strategis karena merekam perjalanan sejarah, pengorbanan, dan semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Oleh sebab itu, upaya pembangunan nasional harus berjalan seimbang dengan perlindungan warisan sejarah.

“Pembangunan nasional tidak boleh menghilangkan bangunan bersejarah demi gedung atau pabrik. Pelestarian sejarah adalah bentuk penghormatan kepada para pejuang dan bagian dari menjaga karakter bangsa,” tegas Prabowo.

Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan investasi, tetapi turut bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi warisan budaya dan sejarah di wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo menyoroti pembongkaran eks stasiun radio Bung Tomo di Jalan Mawar, Surabaya, padahal bangunan bersejarah tempat pidato 10 November 1945 tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Surabaya sejak 1998.

“Ke mana itu tempat-tempat bersejarah kita? Jangan sampai situs peninggalan sejarah hilang,” ujar Prabowo.

Pelestarian cagar budaya, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sejarah dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Dengan menjaga situs bersejarah, bangsa Indonesia dapat memastikan nilai perjuangan tetap hidup dan relevan di masa depan.

Presiden Prabowo menilai, pembangunan yang berkelanjutan harus berpijak pada kekuatan ekonomi, infrastruktur, serta pelestarian budaya dan sejarah. Sinergi tersebut diyakini akan memperkuat identitas nasional sekaligus memastikan pembangunan tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. [-RWA]

Bogor — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat arah besar pembangunan nasional dengan menekankan strategi transformasi bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat. Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02), Presiden menegaskan bahwa tujuan utama memastikan rakyat hidup layak dan sejahtera.

“Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya, makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dia punya penghasilan yang cukup,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, strategi transformasi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Dari keseluruhan agenda itu, swasembada pangan dan swasembada energi ditempatkan sebagai pilar utama kemandirian nasional.

“Kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan, tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” imbuhnya.

Selain pangan, Presiden menekankan pentingnya kemandirian energi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, terus mendorong optimalisasi sumber daya dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan luar.

“Swasembada energi, harus! Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa! Kita sudah hitung, tapi kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo, swasembada pangan dan energi juga menjadi kunci untuk membalik arus ekonomi agar manfaatnya lebih banyak dirasakan rakyat, terutama di daerah.

“Swasembada energi, swasembada pangan, baru kita harus mengubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan dan membalikkan antara lain dengan Makan Bergizi Gratis. Anak-anak kita harus makan cukup,” lanjutnya.

Dalam arahannya tersebut, Presiden juga menyinggung potensi besar Indonesia di sektor bioenergi, khususnya kelapa sawit. Ia menilai sawit tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai bahan baku energi strategis.

“Biodiesel bebas dari ketergantungan luar. Kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng,” ujarnya menambahkan.

Presiden bahkan menyoroti peluang pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai bahan baku energi hingga avtur.

“Jelantah bisa jadi bahan avtur,” katanya, sembari menegaskan prinsip utama kebijakan energi nasional.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional.

“Kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegasnya.

Melalui taklimat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah fondasi kemerdekaan ekonomi dan syarat utama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah dinamika global.

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri non-blok sekaligus memperkuat kemandirian nasional sebagai langkah strategis melindungi rakyat dari meningkatnya ancaman global. Sikap tersebut dinilai krusial di tengah ketidakpastian geopolitik, termasuk potensi konflik berskala besar.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan pecahnya Perang Dunia III yang bahkan telah disimulasikan dengan skenario penggunaan senjata nuklir.

“Kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari tidak hanya satu atau dua tahun saja. Para ahli mengatakan bisa winternya puluhan tahun,” ungkap Prabowo Senin, (2/2).

Sebagai penerus mandat para pendiri bangsa, Prabowo menegaskan Indonesia memilih tidak berpihak pada kekuatan mana pun dalam percaturan global.

“Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah seribu lawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, apalagi satu musuh kita garis kita. Kita sungguh-sungguh tidak mau terlibat dalam pakta. Kita sungguh-sungguh bersahabat dengan semua,” terang Prabowo.

Ia mengakui konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah Indonesia harus siap menghadapi ancaman tanpa bergantung pada negara lain. Karena itu, semangat berdikari menjadi fondasi menjaga kedaulatan.

“Hal yang berlaku di dunia ini adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita. Jadi sebagai presiden sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah harus jaga rakyat ini,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kebijakan realistis dalam menjaga keamanan nasional. “Untuk melindungi rakyat Indonesia, kita tidak bisa emosional. kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. Karena kita tidak mau berperang, kita harus siap berperang. Kita tidak niat mengancam siapa-siapa tetapi mereka selalu mau ganggu kita,” jelasnya.

Sementara itu, diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama ini diyakini mampu menegaskan posisi Indonesia di panggung internasional. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut diplomasi aktif tersebut membuat Indonesia semakin disegani serta membuka kerja sama strategis di berbagai sektor penting. ****

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan dimulainya perang terhadap sampah sebagai bagian integral dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendorong ekonomi hijau.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Senin (2/2/2026), Prabowo menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar urusan estetika, tetapi tantangan strategis yang harus diatasi bersama seluruh elemen bangsa.

“Sampah ini jadi masalah, diproyeksi hampir titik sampah akan over capacity di 2028 bahkan lebih cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau program Waste to Energy. Proyek ini rencananya akan dibangun di 34 titik pada kabupaten/kota, yang akan mulai groundbreaking dalam beberapa bulan ke depan dan ditargetkan beroperasi penuh dalam dua tahun.

“Penyelesaian masalah sampah kita butuh kerja sama pemerintah pusat pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat pemerintah pusat yang akan memimpin saudara-saudara sekalian,” ungkapnya.

Disamping itu, Presiden juga akan meluncurkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik Indah (ASRI) untuk penanganan sampah nasional serta menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Kepala Negara menuturkan, wujud gerakan itu adalah kegiatan kerja bakti atau gotong royong (korve). Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah, melainkan di lingkungan kantor dan instansi pemerintahan.

“Wujudnya tadi semua instansi pemerintahan harus memimpin korve, kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk sampah,” jelas Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan sampah tidak boleh menunggu karena menyangkut langsung kepentingan rakyat dan kelangsungan ekonomi berbasis pariwisata.

Menurut Prabowo, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja dan paling efisien dari sisi biaya pembangunan, namun akan runtuh bila lingkungan tidak terjaga.

Respons pemerintah terhadap tantangan sampah didukung oleh sejumlah pejabat. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung menyebut bahwa proyek PLTSa banyak dilirik oleh sejumlah investor dari sejumlah negara.

Menurut dia, pihaknya bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saat ini tengah melakukan identifikasi mitra teknologi untuk memastikan proyek tersebut berjalan efisien. Setidaknya ada tiga negara yang tertarik untuk terlibat dalam proyek PLTSa ini.

“Pemilihan mitra akan mempertimbangkan teknologi yang mampu menghasilkan energi paling efisien. Selain itu, memiliki mekanisme kerja sama yang memungkinkan listrik dari PLTSa diserap oleh PLN sebagai offtaker,” pungkasnya.

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi petani dan nelayan melalui pembentukan koperasi desa yang benar-benar operasional. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan sedikitnya 28.000 koperasi desa dapat berfungsi penuh dalam beberapa bulan ke depan, lengkap dengan infrastruktur distribusi dan penyimpanan hasil produksi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Presiden menekankan, koperasi yang dibangun bukan sekadar lembaga administratif, melainkan entitas ekonomi yang memiliki fasilitas nyata untuk menopang aktivitas produksi desa.

“Nanti beberapa bulan lagi akan kita wujudkan minimal 28.000 koperasi. Di tiap desa, koperasi yang operasional, punya gudang, punya cold storage, dan akan punya dua truk masing-masing koperasi,” ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjelaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih dirancang untuk memutus mata rantai ketergantungan petani dan nelayan terhadap tengkulak maupun perantara. Selama ini, keterbatasan sarana distribusi dan penyimpanan membuat hasil panen rakyat kerap dijual murah atau bahkan terbuang.

“Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Kalau belum bisa dijual, disimpan dalam gudang. Koperasi bisa kirim sendiri hasil panennya,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, sistem koperasi yang terintegrasi dengan gudang dan armada angkut akan memberi kepastian pasar bagi rakyat. Petani dan nelayan tidak lagi harus menunggu pembeli datang ke desa atau bergantung pada tengkulak yang menentukan harga. Dengan koperasi, hasil produksi bisa dikelola, disimpan, dan dikirim langsung sesuai kebutuhan pasar.

“Dulu menunggu siapa yang mau ambil. Tengkulaklah, perantara lah, sekarang tidak,” kata Prabowo.

Selain sektor pertanian, Prabowo juga menyoroti pengembangan desa-desa nelayan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional. Ia menilai, ikan segar merupakan sumber protein yang terjangkau dan sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita akan bikin desa-desa nelayan sehingga rakyat kita akan dapat ikan segar penuh protein, yang harganya mungkin setengah dari daging,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, pemenuhan asupan protein bagi seluruh keluarga Indonesia merupakan cita-cita besar pemerintah. Melalui penguatan koperasi desa dan desa nelayan, ia ingin memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi setiap hari.

“Tiap keluarga Indonesia harus makan lauk protein tiap hari. Itu cita-cita Pemerintah Republik Indonesia. Itu cita-cita saya,” pungkas Prabowo. *

Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai bangsa majemuk sangat bergantung pada hadirnya kepemimpinan yang adil, jujur, dan tulus melayani rakyat. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Presiden Prabowo menekankan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap para pemimpin di semua tingkatan. Menurutnya, rakyat Indonesia mendambakan sosok pemimpin yang mengedepankan keadilan, kejujuran, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk rakyat semuanya. Ini adalah harapan semua rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar tidak terjebak pada sikap egois dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menyukai pemimpin yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara mengabaikan kesejahteraan rakyat.

“Mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini adalah harapan semua rakyat kita,” ucapnya menegaskan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan strategis yang harus dijaga dan dirawat bersama. Keberagaman tersebut, menurutnya, justru menjadi fondasi pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila dipimpin dengan adil dan penuh tanggung jawab.

Selain integritas, Presiden Prabowo juga meminta para kepala daerah untuk memiliki ketajaman dan kewaspadaan dalam memimpin. Ia mengingatkan agar pemimpin daerah tidak bersikap lugu dan selalu memahami dinamika politik serta sosial di wilayah masing-masing demi menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemahaman peran aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pelayan dan pemimpin rakyat. Menurut Presiden Prabowo, pada dasarnya rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang tenang, aman, dan harmonis.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dinilai menjadi momentum strategis karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan dalam satu forum koordinasi nasional. “Ini adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Presiden Prabowo.

Rakornas 2026 dihadiri oleh jajaran kepala daerah beserta wakilnya, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh penjuru Tanah Air. Melalui forum ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah menyatukan visi, menjaga harmoni, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat demi menjamin masa depan Indonesia yang aman, stabil, dan berhasil. (*)

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dan berhasil menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja di berbagai daerah.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

“MBG kita sudah sampai 60 juta (penerima) hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026, paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja hari ini MBG telah, ada dapur SPPG yang sudah operasional 22.275 dapur operasional, dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22 ribu saja sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. 22 kali 5 orang yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” kata Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Presiden menjelaskan, ribuan dapur SPPG yang telah beroperasi menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di lapangan. Keberadaan dapur-dapur tersebut menyerap tenaga kerja langsung, mulai dari juru masak hingga petugas distribusi, yang digaji setiap hari.

Selain menciptakan lapangan kerja langsung, MBG juga mendorong tumbuhnya rantai pasok pangan berbasis desa. Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan seperti sayur, telur, ikan, ayam, dan daging dari lingkungan sekitar.

Presiden menyebut, di setiap dapur dapat melibatkan sekitar 10 hingga 20 orang pemasok lokal, termasuk petani, peternak, dan nelayan.

Dengan perluasan cakupan program hingga 82 juta penerima manfaat, Prabowo optimistis dampak ekonomi MBG akan semakin besar.

Ia memperkirakan, jumlah lapangan kerja yang tercipta dapat meningkat berkali-kali lipat seiring bertambahnya dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta (penerima MBG) kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja saudara-saudara,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa kebutuhan utama rakyat adalah pekerjaan yang nyata dan berkelanjutan. Menurutnya, lapangan kerja hanya bisa tercipta melalui kebijakan konkret dan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar retorika.

“Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG,” tuturnya.

Melalui MBG, pemerintah menempatkan pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja sebagai satu kesatuan strategi pembangunan. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi desa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. #