Arsip Bulanan: Februari 2026

Jakarta – Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan berada di jalur kuat menuju swasembada pangan nasional, menandai kemajuan signifikan dalam memperkuat produksi pertanian dan menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan global.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor dalam memperkuat produksi pertanian nasional serta menjaga stabilitas pangan di tengah tekanan global.

“Kita buktikan bahwa sekarang kita sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan. Produksi beras kita tahun 2025 mencapai hampir 34,7 juta ton, naik 13 persen dibandingkan 2024. Cadangan beras di Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita, dan hingga sekarang cadangan tersebut masih tinggi,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional, serta membuktikan kemampuan Indonesia menghadapi ketidakpastian global.

Capaian ini juga mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra, Endang S. Tohari, menilai keberhasilan swasembada beras dalam waktu satu tahun merupakan prestasi luar biasa yang melampaui target awal pemerintah, yang sebelumnya diproyeksikan membutuhkan hingga empat tahun.

Menurut Endang, keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang konsisten mendorong produksi padi nasional melalui optimalisasi lahan, percepatan tanam, dan pemanfaatan teknologi pertanian, termasuk program pompanisasi.

“Keberhasilan swasembada beras dalam waktu singkat ini menunjukkan sektor pertanian dikelola dengan perencanaan yang tepat, eksekusi cepat, dan pengawasan kuat,” kata Endang

DPR RI menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan capaian ini melalui penguatan program produksi, dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, perlindungan petani, serta menarik minat petani milenial untuk memastikan regenerasi dan modernisasi pertanian.

“Kami terus mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian nasional. Regenerasi petani dan modernisasi pertanian menjadi kunci menghadapi tantangan pangan ke depan,” ujarnya.

Dengan dukungan kebijakan nasional dan kerja sama lintas sektor, pemerintah optimistis ketahanan pangan akan terus diperkuat, memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah strategis menjaga momentum swasembada pangan dengan menargetkan serapan gabah dan beras nasional tahun 2026 mencapai 4 juta ton. Target tersebut didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun guna memastikan penyerapan optimal hasil panen petani di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan target tersebut merupakan hasil sinergi lintas lembaga dan diyakini realistis seiring tren produksi yang terus meningkat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran

Menurut Amran, optimisme tersebut ditopang peningkatan luas tanam padi periode Oktober–Desember 2025 yang tercatat lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Dengan asumsi tidak terjadi gangguan signifikan seperti bencana alam, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,34 juta ton. Peningkatan produksi ini memperkuat fondasi cadangan beras pemerintah.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 tercatat 3,25 juta ton setelah sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juli 2025—angka tertinggi sejak penugasan Perum Bulog pada 1969. Secara historis, stok akhir tahun CBP periode 2020–2024 berturut-turut berada di angka 1,6 juta ton, turun menjadi 0,8 juta ton, kembali turun ke 0,3 juta ton, lalu naik ke 1,6 juta ton dan 1,8 juta ton.

Sementara itu, serapan gabah/beras tahunan Perum Bulog pada 2020–2025 tercatat masing-masing 1,2 juta ton; 1,2 juta ton; 0,99 juta ton; 1 juta ton; 1,2 juta ton; dan melonjak menjadi 3,2 juta ton setara beras pada akhir 2025. Capaian ini menjadi rekor tertinggi sepanjang 57 tahun berdirinya Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti arahan Presiden untuk mendukung target swasembada pangan empat tahun ke depan, dengan pembagian tugas terstruktur mulai dari penyerapan, pengolahan, hingga distribusi.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Dengan penguatan anggaran, peningkatan produksi, serta rekor serapan tertinggi, pemerintah optimistis target 4 juta ton pada 2026 dapat tercapai sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan deregulasi berhasil mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran di Jakarta.

Amran menjelaskan strategi swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional dalam Indonesia Economic Outlook 2026. Menurutnya, ada dua langkah utama untuk percepatan swasembada pangan: deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” katanya.

Dalam setahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang menghambat program. Deregulasi ini mempercepat distribusi sarana produksi sekaligus menurunkan biaya produksi petani.

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Distribusi kini dipangkas langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani, menurunkan biaya hingga 20 persen dan meningkatkan volume 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.

Nilai Tukar Petani mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, didukung Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi Rp132 triliun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton, naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cadangan Bulog 4,2 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan cukup, adil, dan harga lebih terjangkau sejak awal masa pemerintahannya.

“Saya sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan dengan cukup dan dengan harga yang kita turunkan,” jelas Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa sejak 31 Desember 2025, Indonesia telah mencapai swasembada beras dan optimistis segera swasembada jagung.

“Insya Allah dalam 3 tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya,” ujarnya.

Program optimalisasi lahan rawa menjadi strategi ekspansi produksi jangka panjang, dengan revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan menggunakan sistem irigasi modern. Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan harga pangan melalui distribusi yang lebih efisien, memastikan ketersediaan pangan terjangkau bagi seluruh rakyat.

Oleh : Antonius Utomo
Dalam beberapa bulan terakhir, isu ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia menjadi sorotan utama dalam wacana publik dan kebijakan negara. Setelah sekian lama menjadi tantangan struktural yang kompleks, pemerintah kini sedang memanen hasil dari berbagai upaya dan strategi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Indonesia telah mencapai swasembada beras, sebuah capaian yang menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian di negeri ini setelah sekian waktu bergantung pada impor komoditas pokok tersebut.
Keberhasilan ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi juga buah dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari petani di lapangan, lembaga pemerintah, hingga sektor swasta. Produksi beras nasional mencapai lebih dari kebutuhan domestik dan cadangan beras nasional kini berada di level tertinggi, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri tetapi juga mulai membangun ketahanan dari guncangan eksternal yang selama ini mengancam stabilitas pangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan Keberhasilan swasembada beras dalam waktu singkat ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dikelola dengan perencanaan yang tepat, eksekusi yang cepat, dan pengawasan yang kuat.
Namun pencapaian beras ini hanyalah satu bagian dari keseluruhan gambaran ketahanan pangan nasional. Pemerintah kini tengah memfokuskan upaya untuk menggenjot swasembada komoditas lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti gula, telur, dan daging ayam, yang memiliki tantangan tersendiri karena rantai pasoknya yang lebih kompleks dan biaya produksi yang relatif tinggi. Program-program khusus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas serta kelembagaan peternak dan produsen, termasuk pembangunan fasilitas produksi di luar Jawa serta kolaborasi dengan perusahaan negara dan koperasi lokal.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah meningkatkan anggaran ketahanan pangan secara signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang dialokasikan tidak hanya untuk subsidi pupuk dan benih, tetapi juga untuk memperluas akses produksi, memperkuat infrastruktur penyimpanan, serta memperbaiki distribusi pangan di seluruh wilayah nusantara. Anggaran yang kini mencapai lebih dari Rp210 triliun ini menjadi bukti komitmen negara untuk memastikan bahwa upaya swasembada tidak hanya berupa slogan, tetapi juga nyata dalam peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani.
Dalam tataran kebijakan, Presiden Prabowo Subiyanto menegaskan pentingnya kebijakan yang terfokus pada peningkatan kapasitas produksi pertanian, termasuk akses pupuk yang lebih baik dan distribusi yang efisien, agar para petani bisa bekerja tanpa hambatan administratif dan biaya tinggi yang seringkali menjadi beban utama. Peningkatan akses pupuk ini disebut Presiden sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam mempercepat laju produksi pangan nasional. Penguatan akses tersebut harus selaras dengan dukungan teknologi pertanian modern dan riset komoditas berdasarkan potensi lokal agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja.
Satu hal yang tidak kalah penting ialah pendekatan pendidikan dan pemberdayaan komunitas desa dalam mendukung ketahanan pangan. Kementerian Pertanian melibatkan kelompok masyarakat, seperti Pramuka dan organisasi lokal, untuk menyebarkan pengetahuan tentang teknik pertanian berkelanjutan, pengelolaan lahan, dan diversifikasi tanaman pangan lokal yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di berbagai daerah. Keterlibatan tersebut penting supaya konsep ketahanan pangan dapat terinternalisasi oleh masyarakat luas sebagai bagian dari budaya dan gaya hidup, bukan semata program pemerintah yang bersifat teknokratik.
Proses menuju ketahanan pangan yang utuh masih penuh tantangan. Salah satu di antaranya adalah memastikan stabilitas harga pangan agar tidak terjadi inflasi yang memberatkan masyarakat terutama golongan berpendapatan rendah. Di tengah capaian produksi yang meningkat, masih terdapat kritik dari masyarakat karena harga beberapa komoditas pokok di pasar tetap terasa tinggi, meskipun pasokan tersedia. Hal ini menandakan bahwa produksi saja tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan; distribusi, penurunan biaya logistik, serta pemasaran pangan harus menjadi concern bersama antara pemerintah, swasta, dan para pelaku usaha kecil.
Di sisi lain, pencapaian swasembada beras yang kini menjadi kenyataan juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mempertimbangkan ekspor komoditas tertentu di masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Ketahanan pangan yang kuat tidak hanya memperkuat posisi domestik tetapi juga membuka kemungkinan untuk memainkan peran lebih besar dalam rantai suplai regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu lumbung pangan global. Namun peluang ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, kualitas produk, serta strategi pemasaran yang matang.
Secara keseluruhan, perjalanan Indonesia menuju ketahanan dan swasembada pangan adalah kisah tentang konsistensi kebijakan, sinergi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, dan adaptasi terhadap tantangan global. Capaian swasembada beras pada akhir 2025 adalah bukti bahwa jika strategi digerakkan dengan determinasi dan kerja keras di semua lini, maka sebuah bangsa dapat berdiri tegak dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Meski masih ada tantangan besar di depan mata, momentum ini harus dijaga dan dikembangkan untuk memastikan masa depan pangan Indonesia tetap aman, berkelanjutan, dan siap menghadapi dinamika global di tahun-tahun mendatang.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Ganish Jain Malaika *)

Dalam studi ketahanan pangan global, terdapat satu indikator kunci yang membedakan negara rentan dari negara berdaulat: kemampuan menjaga pasokan dan harga di tengah tekanan eksternal. Indonesia, dalam dua tahun terakhir, menunjukkan kemajuan signifikan menuju swasembada pangan multi komoditas—bukan sekadar pada level produksi, tetapi juga pada stabilitas sistem.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis nasional sebagai hasil peningkatan produksi dan dukungan kebijakan pemerintah. Ia menyebut produksi tinggi dan stok melimpah menjadi indikator konkret capaian tersebut, sementara komoditas yang belum sepenuhnya swasembada pun memiliki cadangan yang kuat.

Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sembilan komoditas yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Keberhasilan multi komoditas ini penting karena mengurangi ketergantungan pada satu sektor tunggal dan memperkecil risiko sistemik.

Empat komoditas lain—bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau, dan gula industri—masih dalam tahap penguatan produksi. Namun pendekatan kebijakan yang ditempuh menunjukkan keseriusan pemerintah membangun kedaulatan pangan secara menyeluruh. Yang menarik, surplus produksi tidak hanya berhenti pada angka statistik. Amran menegaskan bahwa stok yang melimpah menjadi bantalan kuat menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Ia menyampaikan bahwa tidak ada alasan harga beras naik karena stok nasional merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Data menunjukkan stok beras nasional mencapai sekitar 3,4 juta ton pada Februari 2026—dua kali lipat kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.

Dalam manajemen risiko pangan, cadangan pemerintah berfungsi sebagai buffer stock untuk menekan volatilitas harga. Instrumen ini efektif jika dikombinasikan dengan pengawasan distribusi. Amran menegaskan bahwa pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar seperti pabrik dan distributor utama, bukan pedagang kecil. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa distorsi harga kerap terjadi di level hulu rantai pasok.

Namun swasembada multi komoditas tidak hanya berbicara tanaman pangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Indonesia mencapai swasembada garam pada 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan pemerintah menempuh strategi ekstensifikasi dan intensifikasi tambak garam, termasuk pengembangan sentra industri di Rote Ndao seluas lebih dari 13.000 hektare.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional mencapai 4,9–5,2 juta ton per tahun, dengan sebagian besar untuk industri. Tantangan utama bukan sekadar kuantitas, melainkan kualitas garam industri berstandar tinggi seperti Chlor Alkali Plant (CAP). Karena itu, penggunaan teknologi evaporasi dan pembangunan pabrik melalui PT Garam menjadi langkah strategis meningkatkan daya saing.

Pendekatan serupa diterapkan pada sektor protein hewani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan swasembada protein tahun ini guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menjangkau lebih dari 90 juta penerima manfaat. Ia juga melakukan safari ke berbagai daerah untuk memastikan stok Bulog dan produksi berjalan sesuai rencana.

Investasi besar turut menguatkan fondasi ini. Badan Pengelola Investasi Danantara mengalirkan Rp20 triliun untuk mengembangkan ekosistem peternakan ayam terintegrasi. Juru Bicara Kementerian Pertanian, Agung, menyebut hilirisasi ayam terintegrasi sebagai inisiatif strategis untuk memastikan swasembada protein berkelanjutan dan berpihak pada peternak rakyat.

Data pemerintah menunjukkan MBG membutuhkan tambahan 1,1 juta ton daging ayam dan 774.000 ton telur per tahun. Proyek Danantara diproyeksikan menambah produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun—cukup untuk menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat.

CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menyatakan pihaknya mendukung enam proyek hilirisasi strategis senilai sekitar 7 miliar dolar AS sebagai bentuk komitmen membangun fondasi industri peternakan yang kuat dan mandiri. Di sisi pembiayaan rakyat, Kementerian Pertanian membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp50 triliun bagi peternak dan koperasi agar terintegrasi dalam rantai pasok modern. PT Indonesia Food (ID Food) berperan sebagai offtaker untuk menjamin kepastian pasar.

Dalam kerangka pembangunan agribisnis, integrasi hulu–hilir merupakan prasyarat stabilitas pasokan dan harga. Tanpa kepastian offtake dan pembiayaan, produksi sering berfluktuasi dan menimbulkan siklus harga ekstrem. Swasembada pangan multi komoditas Indonesia kini tidak lagi semata berbasis produksi primer, tetapi telah bergerak ke arah penguatan ekosistem: regulasi, investasi, teknologi, pembiayaan, dan pengawasan distribusi. Ini adalah pendekatan sistemik.

Arah kebijakan menunjukkan konsistensi antara visi kedaulatan pangan dan instrumen implementasi. Keberhasilan sejati bukan hanya pada surplus hari ini, tetapi pada kemampuan menjaga keberlanjutan lima hingga sepuluh tahun mendatang. Dengan fondasi yang kini dibangun, Indonesia berada pada jalur yang semakin kokoh menuju kedaulatan pangan yang utuh dan berdaya saing global.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Sri Utami

Di tengah krisis pangan global yang masih melanda banyak negara, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian penting dalam memperkuat ketahanan pangan, berhasil mendekati swasembada melalui kebijakan dan strategi yang terfokus pada sektor pertanian. Kini, Indonesia mulai menikmati hasil nyata dari upaya panjang tersebut, yang menegaskan peran strategis pertanian dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Pencapaian tersebut tidak datang dalam semalam tetapi melalui proses panjang reformasi dan akselerasi produksi pertanian serta koordinasi antar lembaga pemerintah. Pada awal 2026, Presiden Prabowo secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada terutama di komoditas dasar seperti beras, setelah pemerintah tidak perlu lagi mengimpor beras pada sepanjang tahun 2025. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa arah kebijakan pangan yang digariskan sejak beberapa tahun terakhir membuahkan hasil nyata.

Tidak hanya beras, kondisi ketahanan pangan kini semakin kokoh dengan keberhasilan pemerintah memproyeksikan surplus pada sembilan komoditas pangan pokok strategis di awal 2026. Menurut data proyeksi Neraca Pangan Nasional, total ketersediaan beras diperkirakan mencapai 27,55 juta ton, jauh melampaui kebutuhan nasional yang berada di angka sekitar 10,30 juta ton menghasilkan surplus lebih dari 17 juta ton.

Keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa pencapaian surplus pada sembilan komoditas pokok ini bukan sekadar target angka, tetapi menjadi momentum strategis yang patut disyukuri sekaligus dijaga melalui pengelolaan distribusi dan harga yang efisien. Dengan posisi stok yang kuat menjelang bulan suci Ramadan, kondisi surplus harus tercermin pada stabilitas harga di tingkat konsumen. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan sepihak.

Surplus komoditas pangan tersebut membuka ruang yang lebih luas tidak hanya untuk memperkuat kebutuhan domestik, tetapi juga untuk memperluas peluang ekspor. Sepanjang 2025, ekspor bawang merah tercatat mencapai lebih dari 1,5 ribu ton, sementara ekspor jagung mencapai hampir 7,5 ribu ton, memperlihatkan bahwa produksi dalam negeri tidak hanya cukup untuk dikonsumsi masyarakat tetapi juga kompetitif di pasar internasional.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa Bulog siap menjalankan mandat pemerintah untuk mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan. Menurutnya, mulai tahun 2026 dan seterusnya, Bulog akan terus memperkuat perannya dalam menyerap hasil petani, menjaga cadangan pangan, serta menyalurkan beras secara optimal ke seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kinerja sektor pertanian semata tetapi juga menjadi cerminan betapa kebijakan pemerintah yang tegas dan berorientasi pada hasil mampu mengubah struktur ketahanan pangan secara fundamental. Pemerintah pun tidak berpuas diri. Untuk komoditas yang belum sepenuhnya mencapai swasembada, seperti kedelai, bawang putih, dan sapi, upaya peningkatan produksi terus digencarkan melalui berbagai program bantuan, peningkatan teknologi pertanian, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan petani lokal.

Salah satu tantangan besar pemerintah dalam fase penguatan ketahanan pangan adalah menjaga stabilitas harga di pasar. Meskipun stok pangan melimpah dan surplus tercetak, fluktuasi harga di tingkat konsumen tetap menjadi perhatian serius. Hal ini penting agar surplus produksi tidak menjadi sia-sia akibat disparitas harga yang merugikan konsumen.

Langkah strategis lain juga terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan. Sebagai contoh, dalam APBN 2026, anggaran untuk ketahanan pangan ditingkatkan secara signifikan untuk memperkuat distribusi pangan, pembangunan fasilitas produksi, penyediaan pupuk, dan program stabilisasi harga pula. Investasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir serta memastikan bahwa para petani mendapatkan dukungan yang memadai dalam jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa, sekaligus penopang stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, capaian swasembada beras menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berdiri kuat menghadapi ketidakpastian global.

Perjalanan menuju swasembada dan ketahanan pangan Indonesia ini juga mempertimbangkan tantangan global yang tidak sederhana. Perubahan iklim dunia yang semakin sering menghasilkan fenomena cuaca ekstrem, seperti kekeringan atau banjir, serta tekanan geopolitik pada rantai pasok global menjadi ancaman yang harus diantisipasi secara berkelanjutan. Ketahanan pangan bukan sekadar mencetak surplus hari ini, tetapi menjaga konsistensi produksi dan keberlanjutan sistem pangan nasional di masa depan.

Keberhasilan Indonesia mencapai surplus pada sembilan komoditas pokok strategis memberikan rasa optimisme dan harapan baru bagi bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, investasi yang tepat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, negara agraris seperti Indonesia mampu berdiri tegak dalam memenuhi kebutuhan pangan sendiri bahkan di tengah krisis global. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah regional dan global, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara terpenuhi kebutuhan pangannya secara layak, stabil, dan berkelanjutan.

Dengan langkah yang konsisten, ketahanan pangan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar ambisi jangka panjang, melainkan realitas yang semakin kokoh berdiri sebagai fondasi penting dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa di era modern ini

)* Pengamat Ketahanan Pangan Daerah

Oleh: Antonio Janur Parikesit *)

Swasembada pangan bukan sekadar slogan politik atau target jangka pendek untuk menenangkan gejolak harga. Dalam perspektif akademik dan kebijakan publik, swasembada merupakan pilar kedaulatan ekonomi yang menentukan stabilitas sosial, daya saing industri, hingga posisi tawar suatu negara dalam percaturan global. Dalam konteks Indonesia, agenda swasembada pangan multi komoditas sepanjang 2025–2026 menunjukkan arah kebijakan yang semakin matang dan terstruktur.

Gelombang apresiasi terhadap langkah pemerintah bukan tanpa alasan. Reformasi kebijakan yang ditempuh tidak berhenti pada peningkatan produksi semata, melainkan menyentuh akar persoalan tata kelola: regulasi yang tumpang tindih, birokrasi berlapis, dan lemahnya koordinasi pusat-daerah. Dalam ilmu kebijakan pangan, persoalan ini dikenal sebagai regulatory fragmentation, kondisi yang kerap membuat program baik gagal di tahap implementasi.

Langkah penerbitan paket 25 regulasi strategis menjadi titik balik penting. Wasekjen IV Rumpun Kajian Strategis DPP HA IPB sekaligus Wasekjen DPN HKTI Bidang Gizi dan Kabid Usaha & Bisnis Pertanian PISPI, Muhammad Sirod, menyampaikan bahwa pemerintah menerbitkan paket 25 regulasi sepanjang 2025–2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat agenda swasembada pangan sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Regulasi tersebut mencakup satu Peraturan Pemerintah, tiga Peraturan Presiden, dua Keputusan Presiden, tujuh Instruksi Presiden, serta sejumlah Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian.
Dalam kajian tata kelola, keberanian mencabut 547 regulasi internal justru lebih signifikan daripada menerbitkan aturan baru. Sirod menilai pencabutan ratusan regulasi internal penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan turunan. Sebelumnya, satu program pangan kerap memiliki banyak pedoman dan surat edaran berjalan bersamaan, sehingga meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan.

Dari sudut pandang ekonomi institusional, penyederhanaan regulasi ini menurunkan transaction cost dalam sistem produksi pangan nasional. Petani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah tidak lagi dibebani prosedur administratif yang berulang. Paket deregulasi tersebut diarahkan memperkuat struktur rantai pasok pangan modern dari hulu hingga hilir, mencakup penyederhanaan aturan internal, percepatan perizinan produksi, reorganisasi kelembagaan teknis, penataan tata niaga impor, serta penguatan koordinasi pusat-daerah melalui Instruksi Presiden.

Salah satu contoh konkret terlihat pada reformasi distribusi pupuk subsidi. Sebelumnya, aturan tersebar dalam 145 regulasi dan membutuhkan persetujuan lintas kementerian. Kini proses distribusi cukup melalui persetujuan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dalam teori supply chain management, ketepatan waktu input produksi adalah determinan utama produktivitas. Dengan pupuk tiba tepat waktu saat musim tanam, lonjakan produksi menjadi konsekuensi logis, bukan sekadar harapan normatif.

Keberhasilan deregulasi juga tercermin dalam kinerja perdagangan pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa ekspor pertanian Indonesia sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,76 triliun. Ia menyatakan bahwa berkat deregulasi yang dikeluarkan Presiden, ekspor pertanian naik Rp158 triliun sementara impor turun Rp34 triliun.

Data tersebut menunjukkan kenaikan ekspor sebesar Rp158,38 triliun atau 33,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, impor pangan tercatat Rp321,14 triliun, turun Rp34,08 triliun atau 9,49 persen dibanding periode yang sama 2024. Dalam perspektif neraca perdagangan, kombinasi peningkatan ekspor dan penurunan impor mencerminkan perbaikan struktur produksi domestik sekaligus peningkatan daya saing komoditas pertanian Indonesia.

Indikator kesejahteraan petani pun menguat. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125—angka yang menunjukkan bahwa pendapatan petani secara agregat berada di atas indeks pengeluaran. Ini penting, karena swasembada yang tidak meningkatkan kesejahteraan produsen hanya akan melahirkan paradoks produksi tinggi namun petani tetap miskin.

Stok beras nasional yang berada pada level tertinggi sepanjang sejarah memperkuat fondasi stabilitas harga. Dari perspektif manajemen risiko pangan, cadangan yang kuat berfungsi sebagai shock absorber terhadap volatilitas global, baik akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, maupun gangguan logistik internasional.

Namun, lebih dari sekadar angka, yang patut diapresiasi adalah perubahan arsitektur kebijakan. Swasembada pangan kini tidak diposisikan sebagai program sektoral Kementerian Pertanian semata, melainkan agenda lintas kementerian dengan dukungan regulasi setingkat Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden. Artinya, koordinasi vertikal dan horizontal diperkuat secara formal dan operasional. Jika menelisik jauh transformasi sistem pangan di negara berkembang ini, satu temuan utama adalah bahwa keberhasilan swasembada selalu bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan reformasi. Deregulasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan sistem yang adaptif terhadap dinamika rantai pasok modern.

Tantangan tentu masih ada, khususnya pada komoditas yang belum sepenuhnya swasembada dan pada aspek hilirisasi yang membutuhkan investasi teknologi dan infrastruktur. Namun fondasi yang dibangun melalui paket 25 regulasi dan pencabutan ratusan aturan internal menunjukkan arah yang tepat: negara hadir bukan untuk menambah kerumitan, melainkan menyederhanakan dan mempercepat.

Swasembada pangan multi komoditas bukan sekadar capaian statistik. Ia adalah refleksi dari keberanian melakukan reformasi struktural. Jika konsistensi ini dijaga, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan agrikultur yang kompetitif di tingkat global.

*) Pemerhati Pangan

Jakarta – Pemerintah kembali memperkuat stimulus di sektor transportasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 guna menjaga daya beli sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional. Kebijakan ini dinilai efektif menciptakan ruang ekonomi baru, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang selama ini tidak sepenuhnya tersentuh bantuan sosial.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan pengalaman stimulus transportasi pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, paket kebijakan yang difokuskan pada transportasi serta pariwisata ekonomi kreatif mampu menggerakkan sektor lain yang saling terhubung.

“Kalau kita lihat di kuartal kedua kemarin, sektor yang berkaitan dengan transportasi meningkat cukup baik. Sektor akomodasi makanan dan minuman misalnya naik sekitar 8 persen, sementara sektor jasa bahkan tumbuh di atas 10 hingga 11 persen,” ujar Fithra.

Ia menjelaskan, meski nilai stimulus transportasi relatif kecil dibandingkan anggaran bansos, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai signifikan karena menciptakan aktivitas ekonomi baru. Fithra menilai kebijakan ini juga menjadi solusi bagi kelompok kelas menengah yang tidak menerima bansos namun membutuhkan dorongan daya beli.

“Cara membantu middle class itu bukan dengan bansos, tetapi dengan menciptakan ruang ekonomi. Sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif terbukti membuka peluang kerja yang lebih inklusif,” katanya.

Pemerintah juga memastikan stimulus transportasi saat mudik bertujuan menjaga keseimbangan distribusi ekonomi. Dengan adanya subsidi transportasi, masyarakat memiliki ruang pengeluaran lebih luas.

“Pengeluaran transportasi yang lebih ringan akan meningkatkan disposable income. Uang yang tadinya habis untuk perjalanan bisa dibelanjakan di daerah, sehingga terjadi perputaran ekonomi,” jelasnya.

Fithra menambahkan, perputaran uang selama mudik di Pulau Jawa saja diperkirakan mencapai Rp300 hingga Rp350 triliun. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan logistik dan momentum panen raya agar pasokan tetap terjaga selama Ramadan.

Kebijakan tersebut juga mendapat apresiasi dari pendengar Radio Elshinta. Fauzi, warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menilai stimulus transportasi dan pengendalian harga pangan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan stimulus transportasi dan menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan dan Idulfitri. Diskon tiket, tarif tol, serta komitmen menjaga bansos membuat masyarakat lebih tenang menghadapi kebutuhan Lebaran,” kata Fauzi.

Dengan kombinasi stimulus transportasi, stabilitas harga, dan dukungan sektor ekonomi kreatif, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dapat mendekati target 6 persen sekaligus menjaga momentum konsumsi masyarakat selama Ramadan.

JAKARTA – Pemerintah memperkuat layanan transportasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi terpadu untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa kebijakan stimulus di sektor transportasi telah terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan. “Pada beberapa kuartal di 2025, ketika pemerintah memberikan stimulus di sektor transportasi, hasilnya sangat baik. Saat Lebaran tahun lalu, paket kebijakan yang fokus pada transportasi serta pariwisata dan ekonomi kreatif berhasil mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait,” ujarnya.

Data kuartal kedua 2025 menunjukkan sektor yang berkaitan dengan transportasi mengalami kenaikan yang kuat. Sektor akomodasi dan penyediaan makan minum tumbuh sekitar 8 persen, sementara sektor jasa bahkan menembus 10 hingga 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luas terhadap penciptaan ruang-ruang ekonomi baru.

Meski nilai stimulus transportasi relatif lebih kecil dibandingkan belanja bantuan sosial, dampaknya terhadap pertumbuhan dinilai strategis. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan penciptaan peluang ekonomi, termasuk bagi kelompok kelas menengah yang tidak menerima bansos namun terdampak tekanan ekonomi.

Menurut Fithra, kebijakan subsidi transportasi saat mudik berdampak langsung pada disposable income masyarakat. “Ketika biaya transportasi lebih ringan, sisa pendapatan dapat dibelanjakan di daerah. Ini menciptakan surplus konsumen dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya. Perputaran uang selama periode mudik di Pulau Jawa saja diperkirakan mencapai Rp300–Rp350 triliun.

Di sisi lain, stabilitas harga sembako juga menjadi prioritas. Ramadan tahun ini bertepatan dengan masa panen raya sehingga pasokan relatif terjaga. Pemerintah tetap memperhatikan aspek distribusi dan logistik agar keseimbangan harga tercapai. “Kita tidak ingin harga ditekan berlebihan sehingga petani dan pedagang tidak menikmati hasil yang baik. Yang penting daya beli masyarakat meningkat, sehingga konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan,” tegas Fithra.

Kinerja ekonomi nasional turut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah. Pada kuartal keempat 2025, ekonomi tumbuh 5,39 persen secara tahunan, melampaui ekspektasi. Tren ini diproyeksikan berlanjut dengan target pertumbuhan mendekati 6 persen pada 2026.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan jangka pendek seperti stimulus akan terus diselaraskan dengan agenda jangka menengah dan panjang, termasuk penguatan industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja formal. Dengan pendekatan pembangunan inklusif, pemerintah berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi selama Ramadan tidak hanya meningkatkan aktivitas konsumsi, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Langkah pemerintah dalam menggulirkan berbagai paket stimulus ekonomi dinilai terbukti efektif menjaga perputaran ekonomi nasional, khususnya melalui sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Strategi ini tidak hanya membantu mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Tenaga Pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan bahwa stimulus pemerintah yang difokuskan pada sektor transportasi telah menunjukkan hasil yang positif, terutama saat momentum arus mudik dan libur nasional.

“Pemerintah memberikan stimulus, terutama di sektor transportasi hasilnya cukup baik. Sebagaimana contohnya adalah lebaran tahun lalu pemerintah mulai mengaktifkan paket-paket kebijakan stimulus yang fokusnya ke sektor transportasi dan juga pariwisata ekonomi kreatif,” ujarnya.

Menurut Fithra, desain stimulus tersebut bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi diarahkan untuk memperkuat aspek distribusi ekonomi. Dengan adanya subsidi dan fasilitas transportasi, masyarakat dapat menghemat biaya perjalanan dan mengalihkan pengeluaran ke sektor lain yang lebih produktif di daerah tujuan.

“Stimulus ini tujuannya adalah lebih ke aspek distribusi. Jadi pertama ketika mudik diberikan fasilitas, ada subsidi di sektor transportasi sehingga pengeluaran untuk transport tidak akan terlalu besar. Dia akan mengalihkan apa yang disebut dalam ekonomi itu terminologi disposable income, jadi uang yang harus di sektor transportasi, bisa dibelanjakan ke tempat-tempat lain. Ada pengalokasian anggaran ya, jadi surplus konsumen kemudian buat belanja di daerah,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa efek stimulus memiliki daya cengkeram berlapis, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Dalam jangka pendek, stimulus menggerakkan konsumsi. Dalam jangka menengah, memperkuat sektor usaha. Sementara dalam jangka panjang, membuka fondasi penciptaan kerja formal melalui proyek-proyek siap jalan.

“Faktor stimulus itu memiliki daya cengkram di jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagaimanapun yang namanya stimulus tentunya Ad-hoc sifatnya, bisa diberikan terus-menerus. Maka apa yang bisa diberikan Pemerintah, khususnya bagi kelompok kelas menengah, salah satunya stimulus. Kedua memberbesar porsi industri, seperti di tahun ini ada beberapa shuffle ready project yang tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kerja di sektor formal,” paparnya.

Lebih jauh, Fithra menegaskan arah kebijakan pemerintah tidak berhenti pada proyek fisik, melainkan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara nyata dan inklusif.

“Pemerintah itu punya visi jangka pendek, menengah, dan panjang. Tetapi tujuan pemerintah adalah supaya masyarakat sejahtera. Pemerintah ingin terus menjaga supaya pembangunan yang terjadi adalah Pembangunan Indonesia, bukan cuma pembangunan di Indonesia. Kalau pembangunan di Indonesia, kita cuma bangun gedung tinggi bertingkat, tetapi rakyatnya tidak bisa masuk,” tegasnya.