Arsip Bulanan: Februari 2026

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi sebagai pilar utama transformasi bangsa menuju kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Agenda tersebut diposisikan sejajar dengan swasembada pangan sebagai syarat mutlak kemerdekaan ekonomi, dengan penguatan produksi energi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

“Swasembada pangan dan energi adalah fondasi utama dari strategi transformasi bangsa yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” kata Kepala Negara.

“Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan dan energi sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita,” ujar Presiden.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam strategi konkret melalui optimalisasi sumber daya nasional, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan biodiesel B40 dan menyiapkan kewajiban bioetanol 10 persen pada 2028 sebagai instrumen pengurangan impor bahan bakar fosil dan penguatan ketahanan energi.

Ketua Harian Dewan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan energi nasional kini berpijak pada empat pilar utama.

“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi,” ujarnya.

“Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ucap Bahlil.

Ia menjelaskan pemerintah mendorong transisi energi melalui biofuel, tenaga surya, serta penguatan infrastruktur penyimpanan energi nasional.

Dari sisi tata kelola, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai peran Dewan Energi Nasional krusial dalam mempercepat koordinasi lintas sektor.

“Harapannya dengan kehadiran Dewan Energi Nasional, semakin bisa mempercepat proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas menuju swasembada energi,” kata Prasetyo.

Sejumlah ekonom dan pelaku usaha menilai swasembada energi mampu memberi efek berganda bagi perekonomian nasional,

Beberapa efek berganda tersebut, yakni mulai dari memperkuat ketahanan terhadap gejolak global, membuka lapangan kerja, hingga mendorong hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan dukungan lintas pemangku kepentingan, pemerintah optimistis agenda tersebut menjadi fondasi transformasi bangsa ke depan. (*)

Oleh: Budi Rian Sitorus

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan perayaan Idulfitri 2026, isu ketersediaan energi kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah berupaya menenangkan kekhawatiran masyarakat dengan memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak dan LPG berada dalam kondisi aman dan terkendali. Di tengah potensi lonjakan konsumsi akibat aktivitas ibadah, mobilitas mudik, serta peningkatan kegiatan ekonomi, jaminan ini menjadi pesan penting yang ingin ditegaskan negara agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan tenang.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa cadangan BBM nasional saat ini masih berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan. Dalam penjelasannya, Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional secara umum berada pada level aman, dengan cadangan sekitar 21 hari, melampaui ambang batas minimum ketahanan nasional yang ditetapkan selama 18 hari.

Pernyataan ini hadir pada momen krusial, mengingat Ramadan dan Idulfitri hampir selalu diiringi lonjakan kebutuhan energi, khususnya di sektor transportasi darat dan kawasan perkotaan. Arus mudik, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta aktivitas logistik membuat kebutuhan BBM dan LPG meningkat secara signifikan dibanding hari normal. Oleh karena itu, kecukupan stok bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga kesiapan sistem distribusi di lapangan.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa untuk solar dengan kualitas tertentu seperti C48, produksi dalam negeri masih mencukupi. Namun, untuk solar berkualitas tinggi seperti C51, Indonesia masih harus bergantung pada pasokan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penguatan kapasitas kilang nasional, ketahanan energi Indonesia belum sepenuhnya lepas dari dinamika global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan potensi gangguan rantai pasok internasional.

Untuk produk bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, pemerintah menyebutkan bahwa stok nasional berada di kisaran 18 hari. Angka ini berada tepat di batas minimum ketahanan stok yang ditetapkan. Situasi tersebut memunculkan diskusi di ruang publik mengenai margin keamanan energi nasional. Dengan cadangan yang relatif tipis, muncul pertanyaan tentang kesiapan negara dalam menghadapi skenario tak terduga, seperti lonjakan konsumsi di luar proyeksi atau gangguan distribusi akibat faktor cuaca dan infrastruktur.

Dalam konteks ini, Ramadan 2026 menjadi semacam ujian nyata bagi sistem energi nasional. Pemerintah telah mendorong peningkatan kapasitas kilang dan proyek hilirisasi migas dalam beberapa tahun terakhir, namun realisasi pembangunan tersebut berjalan secara bertahap. Hasilnya mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketergantungan impor untuk produk tertentu. Oleh sebab itu, manajemen stok dan distribusi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasokan.

Selain pemerintah pusat, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi juga turut memastikan bahwa kondisi stok BBM nasional menjelang Ramadan berada dalam situasi aman. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, coverage days BBM nasional berada di atas batas minimum yang telah disepakati. Untuk bensin, stok tercatat berada di atas 25 hari, sementara untuk solar berada di atas 15 hari. Angka tersebut dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

Wahyudi Anas menjelaskan bahwa selain bensin dan solar, ketersediaan avtur dan minyak tanah juga berada pada level yang aman. Avtur tercatat memiliki coverage days hampir 30 hari, sementara minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Kondisi ini memberikan keyakinan bahwa kebutuhan energi, baik untuk transportasi udara maupun rumah tangga tertentu, dapat terpenuhi dengan baik selama periode puncak konsumsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada kesiapan menghadapi Ramadan, tetapi juga pada kelancaran distribusi BBM subsidi di wilayah yang terdampak bencana. Wahyudi menekankan bahwa stok BBM subsidi dan kompensasi negara untuk kendaraan berat di wilayah Sumatera telah disiapkan secara memadai, termasuk untuk mendukung operasional alat berat dan kebutuhan energi di hunian sementara masyarakat terdampak.

Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di masa pemulihan pascabencana. Wahyudi menegaskan komitmen bersama PT Pertamina Patra Niaga dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dukungan energi dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa turut menyampaikan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan sektor energi di Sumatera mendapatkan apresiasi dari Komisi XII DPR RI. Menurutnya, penanganan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan progres yang positif dan menjadi contoh sinergi antarlembaga dalam menghadapi situasi darurat. Baskara juga menambahkan bahwa agenda tersebut sekaligus memastikan kesiapan energi nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting di sektor energi. Mulai dari penguatan sistem distribusi BBM di daerah terpencil, hingga koordinasi lintas lembaga yang semakin solid dalam menghadapi situasi darurat. Upaya menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tantangan global dan domestik menjadi salah satu keberhasilan yang patut dicatat, sekaligus menjadi fondasi dalam menyongsong periode konsumsi tinggi seperti Ramadan.

Pada akhirnya, jaminan keamanan BBM dan LPG menjelang Ramadan bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui pengawasan ketat dan respons cepat di lapangan. Dengan stok yang relatif aman dan sinergi antarlembaga yang terus diperkuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan nyaman. Ke depan, penguatan ketahanan energi nasional perlu terus dilanjutkan agar ketergantungan impor semakin berkurang dan margin keamanan semakin besar demi kepentingan bersama.

Konsultan Energi Terbarukan – Energi Lestari Indonesia

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Lonjakan mobilitas masyarakat menjelang bulan Ramadan hingga Lebaran kembali menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga pasokan energi nasional. Kali ini, pemerintah menegaskan tidak ingin hanya bersikap reaktif, melainkan mengambil langkah antisipasi lebih awal melalui penguatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, terutama saat konsumsi meningkat tajam pada momen libur panjang dan musim mudik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sudah menghitung potensi peningkatan konsumsi BBM selama masa puasa hingga Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, pasokan energi tidak boleh terganggu karena menyangkut aktivitas ekonomi, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Ia memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman serta berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa batas minimum stok BBM nasional ditetapkan selama 18 hari. Saat ini, cadangan BBM nasional berada di angka sekitar 21 hari. Dengan posisi tersebut, ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan atau gangguan pasokan selama periode puncak konsumsi. Penegasan ini menjadi penting karena Lebaran selalu identik dengan peningkatan aktivitas mudik, perjalanan wisata, dan konsumsi bahan bakar di berbagai wilayah.

Selain memastikan stok nasional aman, Bahlil Lahadalia juga menyoroti peran kilang minyak dalam negeri yang menjadi tulang punggung pasokan energi. Ia menyampaikan bahwa kilang di Balikpapan telah beroperasi optimal untuk memasok berbagai jenis bahan bakar. Pemerintah menilai peningkatan kapasitas produksi domestik menjadi langkah penting untuk menekan ketergantungan impor. Namun demikian, ia mengakui masih ada jenis BBM dengan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi melalui impor, terutama solar kualitas tinggi seperti C51 dan beberapa kebutuhan lainnya. Kilang Balikpapan dinilai mampu menopang kebutuhan C48, tetapi untuk kategori tertentu masih membutuhkan pasokan dari luar negeri.

Sikap terbuka tersebut dinilai penting karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membangun narasi optimisme, tetapi juga menyampaikan kondisi riil energi nasional. Dalam konteks ini, impor bukan semata tanda krisis, melainkan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan sesuai standar kualitas bahan bakar. Pemerintah menekankan bahwa impor dilakukan secara terukur dan tidak mengganggu ketahanan energi nasional.

Tidak hanya BBM subsidi yang menjadi fokus, pemerintah juga memastikan stok bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98 dalam kondisi aman. Bahlil Lahadalia menyebut bahwa stok bensin nonsubsidi tersebut berada di kisaran 18 hari sehingga tidak ada indikasi kelangkaan. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga pasokan untuk kelompok pengguna BBM subsidi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan energi bagi segmen industri serta kendaraan dengan spesifikasi tinggi.

Perhatian pemerintah semakin diperkuat karena jarak antara Natal 2025 dan Lebaran 2026 dinilai sangat berdekatan. Kondisi ini membuat lonjakan konsumsi energi berpotensi terjadi dalam rentang waktu yang sempit. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menegaskan bahwa Kementerian ESDM benar-benar menjaga ketat stok BBM dan LPG untuk menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah mewaspadai momen Natal hingga Lebaran karena jaraknya dekat dan berisiko menimbulkan peningkatan kebutuhan beruntun.

Laode Sulaeman juga menuturkan bahwa perhatian terhadap stok BBM tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menjadi perhatian langsung Menteri ESDM. Ia mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia secara rutin mengecek ketersediaan stok agar tetap berada di atas 20 hari. Menurutnya, pola pengawasan ini menunjukkan keseriusan pemerintah karena lonjakan konsumsi biasanya mulai terlihat ketika memasuki bulan Desember, terutama menjelang Natal dan liburan akhir tahun. Ia menilai peningkatan konsumsi pada masa tersebut tidak dapat dianggap sepele karena biasanya naik signifikan, khususnya di jalur wisata dan transportasi utama.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga sebagai operator distribusi juga melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga pasokan energi tetap stabil. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa Pertamina meningkatkan stok dengan menambah produksi melalui kilang serta melakukan impor tambahan.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi tetap lancar dan tidak menunggu kondisi kritis. Laode Sulaeman memastikan bahwa impor tambahan itu tidak melebihi kuota impor yang telah ditetapkan pemerintah. Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa stok BBM nasional saat ini berada di angka 20,2 hari dan akan terus ditingkatkan. Ia menargetkan ketahanan stok dapat meningkat di atas 21 hari, bahkan dijaga pada kisaran 22 hingga 23 hari.

Selain Pertalite, Pertamina juga mempersiapkan stok untuk BBM tertentu seperti Pertamax Turbo. Mars Ega Legowo Putra menjelaskan bahwa selain tambahan impor, terdapat pula tambahan produksi dari Kilang Cilacap dan Kilang Balongan. Dengan strategi tersebut, peningkatan pasokan tidak hanya bergantung pada impor, melainkan juga diperkuat melalui optimalisasi kilang dalam negeri.

Pada akhirnya, kesiapan pasokan BBM dan LPG menjelang Lebaran bukan hanya soal angka cadangan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga berupaya memastikan distribusi energi tidak menjadi titik lemah di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang, menggunakan BBM secara bijak, dan tidak terpancing isu kelangkaan, karena stabilitas energi akan lebih mudah dijaga apabila semua pihak ikut berperan menjaga ketertiban konsumsi.

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang bulan suci Ramadhan 2026 hingga perayaan Idul Fitri. Kepastian tersebut disampaikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan hasil pemantauan stok dan distribusi energi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah terdampak bencana.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan bahwa secara nasional stok BBM berada di atas batas minimum coverage days (CD) yang telah ditetapkan bersama. Untuk jenis bensin atau gasoline, stok tercatat berada di atas 25 hari, sementara untuk solar atau gasoil berada di atas 15 hari.

“Kondisi ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026,” ujar Wahyudi.

Ia menjelaskan, selain bensin dan solar, ketersediaan avtur dan kerosin juga berada dalam posisi aman.

“Alhamdulillah, cukup bagus posisinya. Avtur memiliki coverage days sekitar 29,9 hari dan kerosin 20,1 hari. Artinya, stok ini aman untuk menyongsong Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,” kata Wahyudi.

Menurut Wahyudi, kunjungan kerja tersebut turut membahas ketersediaan BBM nasional serta kelancaran distribusi BBM subsidi di wilayah yang terdampak bencana, khususnya di Pulau Sumatera. Ia menegaskan bahwa stok BBM subsidi dan kompensasi untuk kebutuhan kendaraan berat, operasional posko, hingga penyediaan energi di hunian sementara telah tersedia secara memadai.

“BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus bersinergi menjaga kelancaran distribusi agar pemulihan masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Maluku Utara juga memastikan pasokan BBM dan elpiji aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Utara, Nasri Abubakar, mengatakan koordinasi intensif telah dilakukan bersama Pertamina, pengusaha SPBU, agen, dan pangkalan elpiji.

“Secara umum stok BBM dan elpiji dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, maupun sektor usaha,” kata Nasri.

Nasri menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan konsumsi, termasuk penambahan pasokan fakultatif dan penguatan pengawasan distribusi. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan.

“Kami mengajak masyarakat tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan. Jika ada kendala, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti,” tuturnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan optimistis kebutuhan energi nasional selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi secara aman, lancar, dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dalam kondisi aman dan terkendali menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Kepastian ini disampaikan guna menenangkan masyarakat di tengah potensi peningkatan konsumsi energi pada periode hari besar keagamaan serta libur panjang nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa stok energi nasional saat ini berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ketiga, terkait kesiapan pasokan energi untuk menghadapi bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, saya tegaskan seluruhnya dalam kondisi terkendali dan stok nasional berada di atas batas minimum,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, pemerintah menetapkan batas minimum stok BBM nasional selama 18 hari. Sementara itu, kondisi aktual menunjukkan cadangan BBM nasional berada di kisaran 21 hari.

“Batas minimum stok BBM kita ditetapkan 18 hari dan saat ini kondisinya tidak ada kendala. Cadangan BBM nasional berada di kisaran 21 hari, sehingga masih berada di atas ambang minimum dan dipastikan aman,” katanya.

Dari sisi produksi, operasional kilang minyak dalam negeri dinilai mampu menopang kebutuhan energi selama periode lonjakan konsumsi. Kilang Balikpapan disebut telah beroperasi secara optimal untuk memenuhi pasokan BBM dengan spesifikasi tertentu.

“Saat ini industri sudah kembali beroperasi dan pasokan dari kilang Balikpapan dinilai mencukupi, khususnya untuk jenis C48. Namun, untuk solar berkualitas tinggi seperti C51 serta beberapa spesifikasi lainnya, kita masih harus melakukan impor,” terang Bahlil.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan bensin nonsubsidi, seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, dalam kondisi aman.

“Untuk bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, stoknya juga berada di kisaran 18 hari. Dengan demikian, tidak ada kendala pasokan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengatakan pengawasan dilakukan secara ketat untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Karena jarak antara perayaan Natal hingga Lebaran sangat berdekatan, maka stok BBM benar-benar kami jaga agar tetap aman dan mencukupi,” ujarnya.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga turut melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk peningkatan produksi kilang dan penambahan impor sesuai kuota. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyebutkan bahwa stok nasional saat ini berada di angka 20,2 hari dan terus ditingkatkan.

“Per hari ini, stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kami tingkatkan,” katanya, seraya menambahkan bahwa ketahanan stok ditargetkan mencapai 22 hingga 23 hari.

Continue Reading

Jakarta – Sudah tibanya bulan suci Ramadan, ajakan untuk menjaga kondusivitas sosial kembali mengemuka. Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), Wawan Gunawan, mengingatkan pentingnya menjadikan Ramadan bukan hanya sebagai momentum ibadah, tetapi juga sebagai ruang memperkuat toleransi, keguyuban, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Wawan mengakui, praktik intoleransi masih terjadi di sejumlah daerah.

“Kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah atau pelarangan acara Natal. Kita tidak boleh menutup mata, itu memang terjadi di Indonesia. Tapi di sisi lain, ada juga banyak praktik baik yang hidup di tengah masyarakat,” ujar Wawan Gunawan saat dialog secara daring di Jakarta selasa 17/02/2026.

Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah terdapat masjid dan gereja yang hanya dipisahkan satu tembok, namun warganya saling bekerja sama membersihkan lingkungan. Di desa-desa, tradisi bersih desa saat Ramadan juga melibatkan seluruh pemeluk agama.

“Kepeduliannya sederhana, desa kami harus bersih. Bahkan saat Lebaran, mudik sekarang bukan hanya milik umat Islam. Saudara-saudara non-Muslim juga ikut menikmati libur Lebaran. Begitu pula saat Natal dan Tahun Baru, semua merasakan suasana liburan. Artinya, toleransi itu hidup di Indonesia, meski memang masih ada riak-riak,” jelasnya.

Menurut Wawan, bangsa Indonesia sejatinya mencintai harmoni. Perbedaan bukan hal baru, tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah panjang kebangsaan. Tantangannya saat ini adalah berkurangnya ruang perjumpaan sosial akibat perubahan gaya hidup dan dominasi gadget.

“Dulu orang tua kita akrab dengan tetangga, anak-anak main bersama tanpa melihat perbedaan agama. Sekarang interaksi itu berkurang. Karena itu, momen-momen seperti ronda, arisan, makan bersama atau ngaliwet bareng perlu dihidupkan kembali. Itu bagian dari daya tahan sosial kita agar tidak mudah terprovokasi isu SARA,” tegasnya.

Dalam konteks Ramadan, Wawan mengajak umat Islam kembali pada makna hakiki puasa, yakni menahan diri dan memperhalus jiwa.

“Puasa itu menahan amarah dan hawa nafsu. Jangan sampai atas nama agama lalu melakukan persekusi, misalnya memaksa warung tutup. Kita harus ingat, ada orang yang memang diperbolehkan tidak berpuasa, seperti orang sakit, musafir, ibu hamil, atau lansia,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar Ramadan tidak justru meningkatkan produksi sampah dan pemborosan makanan. Wawan mengajak masyarakat menggalakkan “Green Ramadan”, yakni Ramadan yang ramah lingkungan.

“Belanja untuk buka dan sahur seperlunya. Jangan sampai puasa hanya memindahkan waktu makan, tapi porsinya malah berlipat dan sampah bertambah,” ujarnya.

Lebih jauh, Wawan memandang Indonesia sebagai hasil dari “puasa politik” para pendiri bangsa yang menahan diri demi persatuan dan memilih dasar negara Pancasila. Ia berharap semangat menahan diri itu kembali dihidupkan.

“Puasa harus membawa damai, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi alam. Jangan sampai kita berpuasa tapi marah-marah, atau menebar kebencian di media sosial,” katanya.

Ia juga mengajak generasi muda membangun narasi damai di ruang digital.

“Bangun percakapan yang membuat hidup lebih indah. Karena bahasa mencerminkan cara berpikir. Mari kita isi media sosial dengan pesan perdamaian dan spiritualitas yang jernih,” tambahnya.

Mengutip ajaran Nabi Muhammad, Wawan menegaskan bahwa Islam adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Karena itu, segala perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan kekerasan.

“Ramadan harus menjadi berkah bagi semua, bukan hanya umat Islam. Mari kita sama-sama menjaga Indonesia, menjaga tensi sosial tetap sejuk, sekaligus menjaga bumi agar tetap lestari,” pungkasnya.

Jakarta – Menyambut bulan suci Ramadan, berbagai elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, memperkuat persatuan, dan menciptakan suasana yang aman, damai, serta penuh toleransi.

Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), Wawan Gunawan mengatakan realitas toleransi di Indonesia menunjukkan dinamika yang perlu disikapi secara objektif. Di satu sisi, masih terdapat sejumlah peristiwa yang mencerminkan tantangan dalam menjaga kerukunan.

“Ya, tentu ada sisi baik, sisi buruknya ya, kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan acara Natal, kita tidak boleh menutup mata. Itu terjadi di Indonesia ini. Tetapi juga ada banyak praktek baik yang ada di Indonesia. Tapi saya juga banyak menyaksikan, di mana ada masjid dan gereja satu tembok, mereka bekerja sama membersihkan halaman,” ujar Wawan.

Tradisi gotong royong seperti kegiatan bersih desa menjelang bulan Ramadan juga melibatkan seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai kolektivitas dan kepedulian sosial yang menjadi perekat kehidupan bermasyarakat.

“Atau dalam konteks bulan puasa ya, di desa-desa itu ada praktek bersih-bersih desa. Dimana yang terlibat dalam bersih-bersih desa itu, semua agama terlibat. Karena concern-nya adalah desa kami harus bersih,” lanjutnya.

Lanjut Wawan, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan alami untuk mencintai harmoni. Perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan realitas yang telah hadir sejak lama dalam perjalanan bangsa.

“Bahwa pada dasarnya orang Indonesia itu mencintai harmoni. Jadi, kan perbedaan di Indonesia itu bukan barang baru, sesuatu yang sudah lama ada,” ujarnya.

Dalam konteks kondusivitas saat ramadan, penting untuk kembali menghidupkan memori kolektif akan kearifan lokal yang menekankan nilai keguyuban dan kebersamaan. Ramadan dapat menjadi momentum yang relevan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut.

“Nah, Ramadan ini, bulan puasa ini mudah-mudahan menjadikan masyarakat kembali guyub. Karena nanti ada taraweh bersama, ada ngabuburit bersama, ada saling mengunjungi. Jadi, bulan puasa ini menjadi momentum keagamaan bagi muslim, tapi juga menjadi momentum kultural bagi semua penduduk Indonesia,” ujar Wawan.

Melalui semangat gotong royong dan toleransi, Ramadan diharapkan menjadi momentum memperkuat harmoni nasional. Dengan kebersamaan seluruh elemen bangsa, suasana yang damai dan penuh keberkahan dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk sekaligus mempererat persaudaraan dalam bingkai persatuan Indonesia.

Jakarta – Direktur Eksekutif JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama), Wawan Gunawan, mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi dan menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan. Ia menegaskan bahwa semangat keberagaman harus terus diperkuat, terutama di tengah dinamika sosial yang masih menyisakan sejumlah persoalan intoleransi di berbagai daerah.

Momentum Ramadan, menurutnya, bukan hanya ritual keagamaan tahunan, melainkan juga ruang strategis untuk memperkuat etika publik dan solidaritas kebangsaan. Dalam konteks itu, peran anak muda menjadi sangat krusial karena mereka berada di garis depan arus informasi dan percakapan digital.

Wawan tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia.

“Kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan acara keagamaan, dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu,” ujarnya.

Ia menilai, sikap abai terhadap persoalan tersebut justru berpotensi memperlebar ruang polarisasi dan memperlemah kohesi sosial. Karena itu, ia mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak terjebak dalam narasi provokatif yang menyangkut isu SARA dan berpotensi merusak harmoni.

Menurut Wawan, karakter generasi muda yang lekat dengan teknologi digital harus dipandang sebagai kekuatan, bukan ancaman. Ia menyebut generasi saat ini sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama gawai serta media sosial, sehingga memiliki kapasitas besar dalam membentuk opini publik.

“Kalau generasi saya kan pendatang di media sosial itu. Kalau anak-anak generasi muda itu begitu lahir sudah punya gadget, gitu. Nah, bangun percakapan-percakapan yang membuat hidup lebih indah. Bangun percakapan-percakapan di media sosial yang membuat hidup kita semakin damai. Jadi, jangan membangun narasi kata-kata bahasa yang tidak baik,” tegas Kang Wawan.

Ia menekankan pentingnya literasi digital, etika komunikasi, dan tanggung jawab moral dalam setiap unggahan maupun interaksi daring.

Lebih jauh, Wawan berharap Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Ia menilai esensi puasa tidak berhenti pada menahan lapar dan dahaga, melainkan juga pengendalian diri dari sikap agresif, diskriminatif, dan reaktif.

“Menurut saya, teman-teman yang berpuasa harus kembali pada makna hakiki puasa, yaitu menahan diri dari nafsu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kesabaran dan kelembutan jiwa harus tercermin dalam perilaku sosial sehari-hari, termasuk dalam merespons perbedaan.

“Kita harus bertambah sabar, kita bertambah halus jiwanya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memprovokasi kita, atau ada hal yang tidak disukai, kita tidak boleh melakukan kekerasan, tidak langsung menghakimi, tidak boleh diskriminatif, dan harus diselesaikan secara musyawarah, gitu,” tutupnya.

Sikap ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga stabilitas nasional. Dengan sinergitas antar umat beragama, Ramadan diharapkan menjadi momentum konsolidasi nilai-nilai toleransi serta penguatan persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Jakarta – Direktur Eksekutif JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama), Wawan Gunawan, mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap maraknya disinformasi bernuansa agama yang berpotensi meningkat selama bulan Ramadan.

Ia menegaskan bahwa ruang digital kerap menjadi medium penyebaran narasi provokatif yang dapat memicu ketegangan sosial, terutama ketika sentimen keagamaan dimainkan secara emosional.

Ramadan, menurutnya, harus dijaga sebagai momentum pemurnian diri dan penguatan solidaritas kebangsaan, bukan justru dijadikan ajang memperuncing perbedaan. Dalam konteks itu, kesadaran kolektif untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya menjadi keharusan moral.

Wawan mengakui bahwa dinamika intoleransi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

“Kita melihat ada banyak peristiwa tentang intoleransi di beberapa tempat seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan acara keagamaan, dan kita tidak boleh menutup mata akan hal itu,” ujarnya.

Ia menilai, pengabaian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut hanya akan memperbesar ruang tumbuhnya prasangka dan ketidakpercayaan antarkelompok. Oleh sebab itu, masyarakat diminta lebih cermat membaca konteks serta tidak mudah terseret arus informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Menurutnya, pola penyebaran disinformasi saat ini semakin kompleks karena memanfaatkan algoritma media sosial yang mempercepat viralitas konten. Kelompok muda yang menjadi pengguna aktif platform digital memiliki posisi strategis untuk memutus rantai penyebaran hoaks.

“Kalau generasi saya kan pendatang di media sosial itu. Kalau anak-anak generasi muda itu begitu lahir sudah punya gadget, gitu. Nah, bangun percakapan-percakapan yang membuat hidup lebih indah. Bangun percakapan-percakapan di media sosial yang membuat hidup kita semakin damai. Jadi, jangan membangun narasi kata-kata bahasa yang tidak baik,” tegas Kang Wawan.

Ia menekankan bahwa etika komunikasi digital harus menjadi bagian dari praktik keberagamaan yang substansial.

Wawan juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat literasi digital, moderasi beragama, serta penegakan hukum terhadap penyebar ujaran kebencian.

Kebijakan tersebut dinilainya sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya pada momen-momen sensitif seperti Ramadan.

Namun ia menggarisbawahi bahwa regulasi tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif warga dalam membangun budaya dialog dan musyawarah. Tanggung jawab menjaga kerukunan, kata dia, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada negara.

Lebih jauh, ia berharap Ramadan menjadi ruang pembelajaran sosial yang melampaui dimensi ritual.

“Menurut saya, teman-teman yang berpuasa harus kembali pada makna hakiki puasa, yaitu menahan diri dari nafsu. Gitu ya,” katanya.

Pengendalian diri tersebut, lanjutnya, harus tercermin dalam sikap menahan amarah, tidak reaktif terhadap provokasi, dan mengedepankan penyelesaian secara damai.

“Kita harus bertambah sabar, kita bertambah halus jiwanya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memprovokasi kita, atau ada hal yang tidak disukai, kita tidak boleh melakukan kekerasan, tidak langsung menghakimi, tidak boleh diskriminatif, dan harus diselesaikan secara musyawarah, gitu,” tutupnya.

Dengan komitmen tersebut, Ramadan diyakini dapat menjadi fondasi penguatan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Oleh: Andika Hidayatullah )*

Bulan Ramadan selalu hadir sebagai ruang kontemplasi sekaligus momentum penguatan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah keragaman Indonesia yang majemuk, Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai praktik ibadah personal, melainkan juga sebagai arena sosial untuk memperteguh komitmen kebangsaan. Tantangannya, dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik kerap diwarnai dinamika intoleransi dan polarisasi yang berpotensi mengganggu kondusivitas. Karena itu, menjaga ketertiban dan harmoni selama Ramadan bukan sekadar tugas aparatur negara, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Direktur Eksekutif JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama), Wawan Gunawan, mengingatkan bahwa realitas intoleransi di Indonesia masih belum sepenuhnya tuntas. Ia menyoroti masih adanya peristiwa seperti penutupan rumah ibadah dan pelarangan kegiatan keagamaan di sejumlah daerah. Fakta-fakta tersebut, menurutnya, tidak boleh diabaikan karena berpotensi menggerus fondasi kebhinekaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa. Kesadaran untuk mengakui persoalan secara jujur merupakan langkah awal dalam membangun solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks Ramadan, kerentanan terhadap provokasi berbasis isu SARA cenderung meningkat seiring menguatnya sentimen keagamaan di ruang publik. Narasi-narasi yang memelintir ajaran agama untuk kepentingan sempit dapat dengan cepat menyebar, terutama melalui media sosial. Wawan menilai masyarakat harus lebih waspada terhadap pola komunikasi yang bersifat provokatif dan destruktif. Ia menekankan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial di era informasi yang serba cepat.

Generasi muda memegang peran strategis dalam lanskap ini. Sebagai kelompok yang lahir dan tumbuh bersama teknologi digital, mereka memiliki kapasitas besar dalam membentuk opini dan arah percakapan publik. Wawan berpandangan bahwa anak muda seharusnya menjadi penggerak percakapan yang meneduhkan, bukan justru memperkeruh suasana dengan ujaran kebencian atau informasi yang belum terverifikasi. Membangun ruang digital yang sehat adalah bagian dari tanggung jawab moral generasi yang akrab dengan gawai dan platform media sosial. Dengan demikian, Ramadan dapat menjadi momentum untuk membuktikan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai sarana memperkuat toleransi.

Esensi puasa sendiri sejatinya terletak pada pengendalian diri. Wawan menggarisbawahi bahwa menahan lapar dan dahaga hanyalah dimensi lahiriah, sementara dimensi batiniah menuntut kemampuan menahan amarah, prasangka, dan dorongan untuk menghakimi. Dalam kehidupan sosial, pengendalian diri tercermin pada sikap tidak reaktif terhadap provokasi serta komitmen menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Jika nilai-nilai ini dilakukan secara konsisten, maka Ramadan akan menjadi ruang etika publik yang memperhalus karakter bangsa.

Upaya menjaga kondusivitas selama Ramadan juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat moderasi beragama dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum. Langkah-langkah strategis tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi. Kebijakan literasi digital, pengawasan terhadap penyebaran hoaks, hingga penguatan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memastikan bulan suci berjalan aman dan damai. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini merupakan wujud partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas nasional.

Di sisi lain, dinamika sosial-ekonomi yang menyertai Ramadan juga memerlukan pengelolaan yang bijak agar tidak memicu gesekan horizontal. Lonjakan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, hingga meningkatnya interaksi di ruang publik berpotensi menimbulkan salah paham apabila tidak disertai sikap saling menghormati. Dalam situasi seperti ini, kedewasaan kolektif diuji, terutama dalam menyikapi perbedaan praktik keagamaan maupun preferensi sosial. Menjaga ketertiban, menghormati waktu ibadah, serta menghindari tindakan yang berlebihan menjadi bagian dari etika sosial yang sejalan dengan semangat Ramadan.

Namun, regulasi semata tidak akan efektif tanpa kesadaran sipil yang matang. Masyarakat perlu membangun budaya saling menghormati dan empati, terutama terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Ramadan seharusnya tidak dipahami secara eksklusif, melainkan sebagai momentum memperluas solidaritas sosial. Ketika umat Islam menjalankan ibadah dengan khusyuk, pada saat yang sama mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan lingkungan sosial tetap inklusif dan ramah bagi semua.

Lebih jauh, penguatan peran tokoh agama, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam merawat kondusivitas. Sinergi antara inisiatif masyarakat dan kebijakan pemerintah akan menciptakan daya tahan sosial yang lebih kokoh terhadap provokasi dan disinformasi. Edukasi publik mengenai pentingnya verifikasi informasi, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta penguatan nilai kebangsaan perlu terus digalakkan secara sistematis.

Kondusivitas selama Ramadan pada akhirnya adalah cerminan kedewasaan demokrasi Indonesia. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan secara beradab. Tantangan intoleransi dan disinformasi harus dijawab dengan pendidikan, dialog, dan keteladanan. Generasi muda, tokoh agama, masyarakat sipil, dan pemerintah perlu berjalan beriringan dalam membangun ekosistem sosial yang sehat.

Ramadan menghadirkan peluang untuk memperkuat kohesi sosial melalui praktik kesabaran, empati, dan musyawarah. Jika setiap individu mampu menahan diri dari tindakan diskriminatif dan kekerasan, serta memilih jalan dialog dalam menyikapi perbedaan, maka harmoni sosial bukanlah utopia. Momentum ini semestinya dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dirawat bersama. Dengan komitmen kolektif tersebut, Ramadan dapat menjadi tonggak penguatan persatuan dan stabilitas Indonesia di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

*) Aktivis Dialog Lintas Iman