Arsip Bulanan: Februari 2026

Oleh: Juana Syahril)*

Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui jalur pendidikan. Program ini tidak sekadar membuka akses belajar, tetapi dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh aspek karakter, kedisiplinan, hingga pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan terintegrasi, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya negara memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada aspek penguatan kedisiplinan siswa. Dukungan di lapangan bersama TNI dinilai memberikan dampak positif terhadap proses pembentukan karakter peserta didik. Sinergi lintas sektor ini memperkuat fondasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan tanggung jawab.

Penguatan kedisiplinan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa disiplin merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk membentuk karakter dan kemandirian. Dalam enam bulan pelaksanaan program, perubahan signifikan mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya belum terbiasa dengan jadwal terstruktur dan aktivitas belajar yang padat, kini mampu beradaptasi dan mengikuti kegiatan dengan lebih tertib dan nyaman. Transformasi ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang terarah mampu membentuk kebiasaan positif yang berdampak jangka panjang.

Kualitas hidup tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengelola waktu, tanggung jawab, serta membangun cita-cita. Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Dengan sistem pembelajaran yang terjadwal dan pembinaan yang konsisten, siswa dibiasakan hidup teratur, fokus pada tujuan, dan memiliki semangat untuk berkembang. Perubahan perilaku ini menjadi modal sosial yang penting dalam meningkatkan taraf hidup di masa depan.

Program Sekolah Rakyat menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kelompok ini selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan layanan sosial. Presiden menyebut mereka sebagai The Invisible People, yaitu warga yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Melalui Sekolah Rakyat, negara berupaya memastikan bahwa anak-anak dari kelompok tersebut memperoleh pendidikan yang layak sebagai pintu masuk peningkatan kesejahteraan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat hampir empat juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup generasi mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pendidikan dipandang sebagai solusi fundamental untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mobilitas sosial.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada integrasi program pendidikan dengan pemberdayaan keluarga. Anak memperoleh pendidikan gratis hingga lulus, sementara keluarganya mendapatkan akses pada berbagai program pendukung seperti bantuan sosial, perbaikan rumah, kepesertaan PBI-JK, serta keanggotaan Kopdes Merah-Putih. Pendekatan ini dirancang agar peningkatan kualitas hidup tidak hanya dirasakan individu siswa, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

Dengan skema tersebut, Sekolah Rakyat mendorong keluarga penerima manfaat untuk naik kelas secara sosial dan ekonomi. Pendidikan anak menjadi titik awal perubahan, sementara intervensi sosial memastikan keberlanjutan dampak. Strategi ini mencerminkan paradigma pembangunan yang menyeluruh, di mana pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berjalan secara simultan.

Dalam rangka mempersiapkan masa depan siswa, Sekolah Rakyat juga mengembangkan hilirisasi lulusan melalui tes DNA talent berbasis kecerdasan artifisial. Pemetaan minat dan bakat dilakukan untuk membantu siswa menentukan jalur pendidikan lanjutan atau pilihan karier yang sesuai. Langkah ini memperkuat kualitas hidup jangka panjang dengan memastikan setiap lulusan memiliki arah pengembangan diri yang jelas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kesiapan untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung kebijakan pemerintah tahun 2026, termasuk program Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen negara.

Keterlibatan Polri hingga tingkat akar rumput melalui jejaring Bhabinkamtibmas memperkuat identifikasi dan pendampingan keluarga sasaran. Dengan sinergi yang solid, pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup membutuhkan kerja bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata upaya meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang inklusif dan terintegrasi. Program ini tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga membangun karakter, memperkuat kedisiplinan, serta memberdayakan keluarga secara menyeluruh. Dengan dukungan lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas, sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dari arus pembangunan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh Indra Kusnandar )*

Pembangunan kualitas hidup masyarakat merupakan agenda fundamental dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu instrumen paling strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan yang inklusif, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebabnya percepatan Sekolah Rakyat menjadi relevan dan mendesak. Program ini tidak sekadar menjawab kebutuhan pendidikan dasar, tetapi juga dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat kurang mampu.

Sekolah Rakyat diposisikan sebagai manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan layak akibat faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan fungsi pendidikan, hunian, dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup peserta didik dan keluarganya secara berkelanjutan.

Komitmen kuat pemerintah pusat terhadap percepatan Sekolah Rakyat tercermin dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap mendukung percepatan program ini di daerah dan menempatkannya sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan program simbolik, melainkan agenda strategis nasional yang memerlukan kerja bersama lintas sektor dan lintas wilayah. Gus Ipul juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam merespons agar percepatan pembangunan dapat berjalan seiring antara pusat dan daerah.

Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan bahwa percepatan harus dibarengi dengan kehati-hatian. Kepastian status lahan menjadi prasyarat utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang digunakan harus benar-benar bersih dari persoalan hukum, aman dari potensi konflik, serta tidak berada di wilayah rawan bencana. Penekanan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan bebas dari risiko yang dapat merugikan negara maupun masyarakat di kemudian hari.

Peran Kementerian Pekerjaan Umum juga menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat secara nyata. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur pendidikan yang memadai dipandang sebagai fondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan berkualitas agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 menjadi contoh konkret dari sinergi tersebut. Proyek ini dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya. Penyebaran lokasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Jawa Timur dipilih sebagai salah satu wilayah percontohan karena memiliki keragaman tantangan pendidikan yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, lapangan olahraga, lapangan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga instalasi pengolahan air limbah. Kelengkapan fasilitas ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan pendidikan yang memperhatikan aspek akademik, sosial, spiritual, dan kesehatan lingkungan.

Dukungan terhadap percepatan Sekolah Rakyat juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Ia menilai kebutuhan akan Sekolah Rakyat di NTB sangat mendesak mengingat masih banyak masyarakat yang menantikan akses pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Mori menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi agar proses administrasi dapat segera dipenuhi dan pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dimulai tanpa hambatan.

Pandangan Mori Hanafi mencerminkan suara masyarakat daerah yang berharap besar pada kehadiran Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas kesenjangan pendidikan. Di wilayah seperti NTB, Sekolah Rakyat bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga simbol harapan baru bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan anak-anak mereka. Kehadiran sekolah ini diyakini dapat menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pada akhirnya, percepatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Program ini menggabungkan visi pembangunan manusia, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan dalam satu kebijakan strategis. Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan yang inklusif dan bermutu bukan hanya mencerdaskan individu, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mAenegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan dan akan diperluas jangkauannya hingga menjangkau 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026.

Program tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” kata Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden juga menekankan perluasan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang luas di daerah. Program ini dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan membentuk ekosistem usaha lokal.

Saat ini, MBG telah mengoperasikan 22.275 unit dapur SPPG, di luar 13.829 unit yang masih dalam proses pengajuan dan penilaian. Dengan jumlah tersebut, program MBG dinilai berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” ujar Presiden.

Menanggapi keraguan publik terkait risiko pelaksanaan MBG dalam skala nasional, Presiden menegaskan bahwa data menunjukkan tingkat keberhasilan program yang sangat tinggi.

“Statistiknya 0,008… Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa MBG telah memproduksi sekitar 3,7 miliar porsi makanan sejak diluncurkan dan terus diawasi secara ketat. Presiden juga menyebut bahwa program ini mendapat perhatian internasional.

“White House mempelajari MBG kita,” ucapnya.

Ke depan, pemerintah memastikan perluasan jangkauan MBG akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap mengedepankan standar keamanan pangan serta keberlanjutan program.

MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. #

Grobogan – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI resmi memulai perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi nasional yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan ditetapkan sebagai daerah percontohan kick off karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah yang kuat, serta potensi kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan rantai pangan lokal.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Presiden menilai MBG telah membentuk ekosistem usaha baru yang melibatkan petani, peternak, koperasi, hingga BUMDes sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi terbesar bangsa adalah pada manusia, bukan hanya pada sumber daya alam. Menurutnya, jika Indonesia hanya bergantung pada kekayaan alam, suatu saat sumber daya tersebut akan menipis. Oleh karena itu, pilihan paling strategis adalah membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden juga menegaskan bahwa MBG dirancang secara inklusif untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Melalui BGN, Presiden ingin negara hadir secara nyata dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi kelompok prioritas. Ini bukan janji, tetapi kerja terukur untuk generasi masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menyambut positif penunjukan daerahnya sebagai lokasi kick off. Menurutnya, MBG akan memperkuat ekonomi desa karena bahan baku pangan banyak diserap dari petani lokal dan BUMDes.

“Implementasi program BGN mutlak kami dukung. Pemerintah daerah terus mengingatkan pengelola dapur SPPG agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama kepala SPPG dan ahli gizi, demi menjamin keamanan dan kualitas layanan,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi tonggak penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMDes.

“MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan wilayah, dan penguatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” jelasnya.

Gunalan menambahkan bahwa banyak negara telah berhasil menerapkan program serupa. Program ini harus berjalan sekarang demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

Melalui sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan BUMDes, MBG diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga menghidupkan rantai pangan nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

*) Oleh: Zulfikar Alamsyah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikan program ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusan tersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuan penerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secara otomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor.

Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untuk balita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukan dan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik.

Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakin menegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantai pasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikan MBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi nasional.

Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalam pelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampu memadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput.

Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistem MBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelola program pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanah dan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangka panjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanya diperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasi gizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa ekosistem MBG kian berkembang dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Program ini terbukti membuka lapangan kerja dalam skala besar, bahkan mencapai sekitar 1 juta tenaga kerja hanya dari satu program prioritas. Hingga saat ini, tercatat 22.275 SPPG telah beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Angka tersebut mencerminkan bahwa MBG bukan sekadar belanja sosial, melainkan motor ekonomi baru yang menyentuh sektor riil. Ekosistem MBG menjadi ruang pertemuan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi.

Presiden juga menargetkan perluasan penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta orang paling lambat Desember 2026. Target ambisius ini diiringi dengan peningkatan kapasitas layanan melalui pendirian SPPG di berbagai daerah. Saat ini, terdapat lebih dari 13 ribu pengajuan pendirian SPPG yang masih dalam proses penilaian, di luar ribuan dapur MBG yang sudah beroperasi. Artinya, potensi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal masih sangat besar. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi salah satu program sosial paling berdampak dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.

Keberhasilan MBG pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, dan dukungan publik. Ekosistem yang sehat tidak hanya dibangun dari regulasi dan anggaran, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial. Transparansi, pengawasan, serta komitmen terhadap mutu gizi harus terus dijaga agar kepercayaan publik tidak luntur. MBG adalah investasi jangka panjang, sehingga manfaatnya mungkin tidak selalu instan, tetapi dampaknya akan terasa dalam kualitas generasi mendatang. Di sinilah kedewasaan publik diuji untuk melihat MBG sebagai agenda bersama.

*) Analis Gizi Program MBG.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga atas gizi yang layak. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan akses pangan, dan kualitas sumber daya manusia, MBG menjadi fondasi penting pembangunan jangka panjang bangsa.

Pemenuhan gizi yang merata adalah investasi sosial yang dampaknya melampaui sektor kesehatan, menyentuh pendidikan, produktivitas, hingga daya saing nasional. Karena itu, MBG patut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pemerataan dalam penerimaan manfaat program MBG dibuktikan dengan masifnya jumlah penerima. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, mengungkapkan capaian besar program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat per Februari 2026.

Presiden Prabowo juga menargetkan penerima manfaat akan meningkat signifikan menjadi 82 juta penerima pada Desember 2026. Dengan jumlah tersebut ia optimistis kualitas gizi anak bangsa semakin membaik.

Selain berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, MBG memberikan efek berganda terhadap perekonomian, khususnya di tingkat desa. Prabowo menambahkan, dari program MBG sudah dibuka sebanyak 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika setiap SPPG mempekerjakan 50 orang, maka telah terbuka lebih dari 1 juta lapangan kerjaan baru di Indonesia.

Apabila target 82 juta penerima tercapai di akhir tahun, program ini berpotensi menciptakan tiga hingga lima juta lapangan kerja. Presiden Prabowo menegaskan, kebutuhan rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Besarnya skala program MBG justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan gizi secara sistemik dan menyeluruh. Dengan perencanaan bertahap serta penguatan tata kelola yang terus dievaluasi, pemerintah menegaskan komitmennya agar program ini berjalan efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai kebijakan strategis nasional, MBG juga mencerminkan keberanian pemerintah mengambil langkah besar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.

Pamor MBG tak hanya moncer di tingkat nasional. Negeri Paman Sam pun diklaim Presiden Prabowo mempelajari program tersebut melalui Rockefeller Institute. Ia mengatakan, Rockefeller Institute menilai MBG sebagai investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara.

Presiden Prabowo juga terkejut ketika Menteri Kesehatan Amerika Serikat (AS) Robert F. Kennedy Jr ingin bertemu dengannya untuk berdiskusi tentang keberhasilan MBG. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi berlipat ganda.

Tak hanya fokus menambah jumlah penerima, pemerintah juga melakukan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi agar kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran tetap terjaga di seluruh wilayah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tetap mengutamakan kualitas dan keamanan, meskipun target capaian terus dikejar.

Untuk meningkatkan mutu layanan, BGN akan segera membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memiliki standar kualifikasi yang baik dan aman.

BGN juga akan melakukan sistem gradasi terhadap SPPG berdasarkan kualitas layanan, mulai dari kategori unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. Selain itu, terdapat kemungkinan sejumlah SPPG perlu melakukan perbaikan serius agar dapat terus melanjutkan kegiatannya.

BGN menargetkan sepanjang tahun 2026 fokus utama program gizi nasional adalah peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, serta penguatan literasi gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain peningkatan kualitas layanan, program MBG ke depan juga akan diperkuat dengan edukasi gizi kepada penerima manfaat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat, sehingga intervensi tidak hanya bersifat pemenuhan gizi jangka pendek.
Keberhasilan MBG sejauh ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha lokal. Tanpa kolaborasi yang solid, potensi besar program ini sulit dimaksimalkan secara merata di seluruh wilayah.
Lebih dari sekadar program bantuan, MBG perlu diposisikan sebagai strategi pembangunan manusia yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan pendekatan tersebut, negara tidak hanya memberi makan, tetapi juga membangun kesadaran gizi yang berjangka panjang.
Tantangan implementasi tentu tidak ringan, mulai dari distribusi, pengawasan mutu, hingga adaptasi di wilayah terpencil. Namun, tantangan itu justru menjadi ujian komitmen negara dalam menjamin hak dasar rakyatnya secara adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, MBG adalah cerminan tanggung jawab negara dalam menyiapkan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berdaya saing. Ketika gizi ditempatkan sebagai prioritas nasional, maka investasi terbesar sesungguhnya sedang diarahkan pada kualitas manusia Indonesia itu sendiri.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target program bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk 2026, dari 250 ribu rumah tangga menjadi 500 ribu rumah tangga.

“Itu pemasangan baru listriknya, sekarang 250 ribu untuk 2026 dinaikkan menjadi 500 ribu,” kata Bahlil.

Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada akhir 2029, seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik, dan hal itu mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Bahlil mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas program-program Kementerian ESDM.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih,” ucap Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, program Listrik Desa telah mencatatkan progres signifikan sepanjang tahun 2025. Sebanyak 77.616 pelanggan yang tersebar di 1.516 titik lokasi kini telah menikmati aliran listrik resmi dari negara. Adapun hingga 31 Desember 2025 program bantuan pasang baru listrik (BPBL) telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa inisiatif ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah telah memetakan rencana perluasan infrastruktur energi untuk tahun anggaran 2026.

“Program ini akan berlanjut di 2026 dan ditargetkan menjangkau 22.187 rumah tangga di 372 lokasi. Sementara BPBL diharapkan bisa terus bertambah di tahun ini adalah 250 ribu rumah tangga,” ujar Tri Winarno.

Program BPBL secara khusus dirancang untuk membantu warga kurang mampu dalam menanggung biaya instalasi awal. Seringkali, kendala utama masyarakat di pelosok bukan ketersediaan jaringan, melainkan biaya pemasangan instalasi rumah dan sertifikasi laik operasi yang dianggap membebani.

Dengan target 250 ribu rumah tangga penerima manfaat pada tahun 2026, pemerintah optimis rasio elektrifikasi di Indonesia akan semakin mendekati angka sempurna. Langkah ini menjadi bukti komitmen negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Dengan listrik yang merata, desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional dari tingkat paling dasar.

Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi di wilayah Papua menjadi prioritas utama pemerintah dalam strategi transisi energi berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Presiden.

Pemerintah mengakselerasi berbagai kebijakan strategis yang termuat dalam RAPBN 2026 dan program-program sektoral yang mendukung pemerataan energi, percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur energi di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) termasuk Papua.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk ketahanan energi yang mencakup insentif fiskal, dukungan investasi EBT, serta program listrik desa yang menjembatani ketimpangan akses energi antarwilayah.

Mendukung arah kebijakan ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa langkah pemerintah menetapkan Papua sebagai prioritas pengembangan energi berkelanjutan merupakan hal strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan listrik di wilayah tersebut.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Rivqy menambahkan bahwa transisi energi harus berjalan bersama pemerataan listrik dari kota besar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

“Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tambah Rivqy.

Selain itu, penguatan ketahanan energi Papua tidak hanya terpaku pada produksi dan bauran energi, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak pengelolaan energi di tahap hilir.

Hal ini disorot oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatra (KOMPASS), Arnoldus Sedik, yang menekankan pentingnya investasi kepada manusia Papua sebagai fondasi pembangunan energi yang berkelanjutan.

“SDM Papua adalah kekuatan utama masa depan Papua. Jika kita ingin Papua maju dan bermartabat, maka investasi terbesar harus dimulai dari manusia Papua itu sendiri baik pendidikan, karakter, dan kepemimpinan,” tegas Arnoldus.

Upaya pemerataan akses dan pengembangan energi di Papua juga mendapat dorongan dari inisiatif pelaku usaha dan BUMN. PT PLN misalnya terus mempercepat pembangunan pembangkit EBT seperti PLTS, PLTMH, PLTM, dan PLTBm di berbagai bagian Tanah Papua untuk memperkuat listrik berkeadilan dengan memanfaatkan potensi energi lokal. Selain itu, adopsi komoditas lokal untuk bahan bakar nabati, termasuk bioetanol dari tebu dan bahan baku lainnya yang potensial di Papua, mencerminkan sinergi antara kebijakan energi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ketahanan energi yang semakin kuat di Papua dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah dan stakeholder nasional, Papua diharapkan bukan hanya menjadi pusat energi baru terbarukan, tetapi juga contoh kesuksesan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat Indonesia dari ujung barat hingga timur.*

Oleh: Yusuf Rinaldi Munir

Indonesia saat ini tengah berada di tengah transformasi besar-besaran menuju kemandirian energi, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, mempercepat elektrifikasi desa-desa terpencil, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada energi, yang tak hanya memberikan jaminan keberlanjutan energi nasional, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa.

Langkah penting dalam mencapai tujuan ini dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris, untuk mempercepat elektrifikasi desa. Proyek percontohan ini fokus pada penyediaan solusi energi bagi desa-desa terpencil dan kepulauan yang memiliki tantangan geografis yang sangat besar. Salah satunya adalah pengembangan sistem energi terdesentralisasi seperti off-grid dan mini-grid yang dinilai sangat tepat untuk daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Indonesia memiliki 75.266 desa, masing-masing dengan karakteristik dan tantangannya sendiri. Oleh karena itu, kata Yandri, pembangunan desa harus melibatkan kolaborasi luas, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemendes PDT turut menyoroti pentingnya integrasi energi terbarukan dalam membangun ketahanan energi di desa.

Kerja sama internasional yang diprakarsai oleh Kemendes PDT bersama delegasi perusahaan-perusahaan Inggris berfokus pada solusi konkret yang bisa diterapkan di lapangan. Dengan melibatkan BUMDes dan koperasi desa, mereka berharap dapat mendorong terciptanya ekonomi desa berbasis energi terbarukan yang dapat menggerakkan sektor lain, seperti pengolahan pangan dan layanan kesehatan desa.

Selain itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga berperan sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk mempercepat transisi menuju energi bersih. PLN yang baru-baru ini dianugerahi ESG Award oleh CNBC Indonesia, terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan dan memastikan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

PLN telah merealisasikan berbagai proyek ketenagalistrikan yang mencakup pembangkit, transmisi, dan gardu induk di seluruh negeri. Pada tahun 2024, PLN berhasil menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 3,2 gigawatt (GW), dengan lebih dari 80% di antaranya berbasis energi bersih, seperti tenaga surya, air, dan geotermal. Upaya ini mengarah pada pencapaian target Net Zero Emission 2060 yang digagas pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan PLN adalah dengan mengembangkan proyek hybrid solar-wind yang mulai beroperasi di beberapa daerah, serta integrasi teknologi smart grid nasional yang mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan energi secara real-time.

Namun, pencapaian terbesar PLN tidak hanya terletak pada kapasitas pembangkit atau inovasi teknologi. Program listrik untuk desa juga menjadi bagian dari upaya besar PLN untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Hingga akhir 2024, PLN berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik menjadi 93,05%, dan berkomitmen untuk melistriki 1.085 desa baru, dengan prioritas utama pada desa-desa terpencil dan sulit dijangkau. Program Bantuan Pasang Baru Listrik yang menjangkau 155.429 rumah tangga juga turut mendukung pemerataan listrik di seluruh Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah terus memacu langkah-langkah untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, termasuk rencana penghentian impor BBM jenis solar pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor yang selama ini membebani neraca perdagangan dan mendorong optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Salah satu pencapaian penting pemerintah dalam memperkuat sektor energi adalah pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit, yang saat ini sudah mencapai B40 (40% minyak sawit dan 60% solar). Pemerintah berencana meningkatkan komposisi ini menjadi B50, yang akan berdampak besar pada pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar, sekaligus mendorong sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit sebagai sektor ekonomi rakyat. Selain itu, hilirisasi produk kelapa sawit menjadi energi terbarukan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian daerah.

Mengusung konsep swasembada energi yang lebih modern, Indonesia juga berfokus pada diversifikasi sumber energi. Pakar Energi Universitas Hasanuddin, Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan bahwa swasembada energi tidak lagi semata-mata mengandalkan minyak sebagai pilar utama, melainkan melibatkan bauran energi yang lebih beragam, termasuk energi terbarukan seperti biomassa, tenaga angin, dan hidrogen hijau. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas energi tunggal yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pemerintah juga semakin gencar membangun infrastruktur energi hijau, termasuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang dapat mendukung perekonomian nasional dan daerah. Keberhasilan ini tak hanya akan mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar energi global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Papua memiliki potensi energi yang besar dan strategis, mulai dari migas hingga energi baru terbarukan yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Pengelolaan yang terarah dapat menjadikan sektor energi sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi kawasan timur Indonesia.

Ketahanan energi di Papua tidak hanya berkaitan dengan pasokan listrik dan bahan bakar, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kebijakan yang tepat, penguatan sektor energi mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperkuat daya saing daerah.

Di tengah dinamika ekonomi global, Papua berpeluang menjadi fondasi baru bagi ketahanan energi nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar potensi energi Papua benar-benar memberi manfaat jangka panjang.

Terkait hal itu, pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa sumber energi yang sangat baik di Papua akan dikelola oleh Kementerian ESDM dan dirancang untuk bisa dinikmati, baik secara ekonomi maupun hasil produknya, oleh daerah-daerah Papua.

Ia menekankan Pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi berkelanjutan terutama bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Komitmen Presiden Prabowo telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sekaligus menarik investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Ia mengatakan, penerimaan negara maupun daerah diperoleh melalui skema bagi hasil migas.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia Alfian Telaumbanua menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. Koordinasi itu merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya.

Langkah Presiden Prabowo menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas Pembangunan energi berkelanjutan nasional didukung oleh Komisi VI DPR RI. Salah satu anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim menilai kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.

Rivqy menyoroti potensi energi yang dimiliki Papua bernilai besar dan strategis. Ia menjelaskan, mulai dari energi air, surya, hingga sumber energi baru dan terbarukan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia pun berharap pemerintah tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memastikan implementasi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.

Penguatan ketahanan energi di Papua menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari wilayah timur Indonesia. Melalui kebijakan yang terarah, negara berupaya memastikan bahwa potensi energi Papua benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

Langkah pemerintah yang mengintegrasikan pengembangan migas dan energi terbarukan dinilai sebagai strategi seimbang untuk menjawab tantangan masa depan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas pasokan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi kemandirian energi nasional. Dengan koordinasi yang kuat, pembangunan sektor energi di Papua diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Dukungan legislatif dan keterlibatan masyarakat menjadi penguat arah kebijakan energi yang berpihak pada kepentingan daerah. Pemerintah terus mendorong implementasi program secara terukur agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara luas dan merata.

Ke depan, Papua berpotensi menjadi simbol keberhasilan transformasi energi nasional yang berbasis pemerataan pembangunan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor energi diyakini mampu menjadikan Papua sebagai fondasi baru kemandirian ekonomi Indonesia.

)* Pengamat Energi Nasional