Monthly Archives: Februari 2026

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas baru.

Presiden menyampaikan keberadaan BP Danantara memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola aset negara. Dengan kecukupan yang dimiliki pemerintah tidak perlu meminta investasi dari luar negeri.

“Kita punya kemampuan sekarang. Jadi tadi saya sampaikan pokok-pokok yang harus kita mulai dan laksanakan adalah hilirisasi. Delapan belas proyek ini akan ciptakan 276.000 pekerjaan berkualitas dengan investasi Rp618 triliun,” kata di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam penyampaiannya Presiden Prabowo menegaskan proyek-proyek tersebut antara lain terkait dengan industri smelter aluminium berbasis bauksit, stainless steel slab dari nikel, oleoresin, industri filet ikan tilapia, modul surya terintegrasi, serta gasifikasi batu bara untuk Dimethyl Ether (DME).

Selain itu, terdapat pengembangan industri copper rod, wire and tube, oleofood berbasis kelapa sawit, pengolahan rumput laut, hingga bioavtur dari minyak jelantah. Di sektor mineral dan energi, pemerintah juga mendorong pembangunan industri aspal Buton, besi baja berbasis pasir besi, mangan sulfat, chemical grade alumina, serta chlor alkali plant. Prabowo menambahkan pemerintah juga akan membangun kilang minyak dan fasilitas oil storage tanks di dalam negeri.

Presiden juga menekankan selain sektor tambang dan energi. Proyek hilirisasi juga menyasar industri berbasis sumber daya lokal lainnya, seperti nata de coco, medium chain triglycerides (MCT), dan tepung kelapa dari kelapa, industri fillet ikan, serta carrageenan dari rumput laut. Keseluruhan proyek hilirisasi tersebut diproyeksikan untuk menciptakan sekitar 276 ribu lapangan pekerjaan.

Sebelumnya di 4 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah hal tentang hilirisasi telah dibahas, setidaknya sudah terdapat 5 proyek hilirisasi. Pertama, perkembangan lima titik proyek hilirisasi oleh Danantara Indonesia yang akan melakukan groundbreaking di awal bulan depan. Program tersebut akan dilakukan di beberapa provinsi Indonesia dengan total investasi sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 100 triliun.

Kedua, perkembangan proyek Waste to Energy (mengubah sampah menjadi energi seperti listrik, panas, atau bahan bakar, melalui berbagai teknologi semisal pembakaran, gasifikasi, digesti anaerobik). Sehingga volume sampah terbuka tidak hanya berkurang namun akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi.

Bogor — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kepemimpinan nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat serta menempatkan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai fondasi utama. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Forum nasional ini diposisikan sebagai ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh pemimpin daerah memiliki orientasi yang sama, yakni menghadirkan pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit. Di hadapan para kepala daerah, Presiden menekankan bahwa ekspektasi publik terhadap pemimpin saat ini semakin tinggi, terutama dalam hal integritas dan keadilan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepekaan kuat terhadap sikap dan perilaku pemimpinnya. “Mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” tegas Presiden Prabowo.

Penekanan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh keberpihakan nyata pada kebutuhan rakyat. Presiden menyampaikan bahwa figur pemimpin yang diharapkan masyarakat adalah sosok yang bekerja dengan nurani, menjunjung kejujuran, serta mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah kehidupan publik.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa harapan rakyat terhadap pemimpin bersifat universal dan tidak berubah oleh waktu.

“Mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja dengan rakyat semuanya,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam konteks dinamika nasional dan global yang terus bergerak cepat, Presiden mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kecakapan membaca situasi. Kepala daerah diminta tidak memimpin secara naif, melainkan memahami tantangan riil yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kepemimpinan menuntut ketajaman sikap dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. “Kita juga harus menjadi pemimpin yang tidak lugu, harus waspada, mengerti, dan tahu situasi,” pungkas Presiden Prabowo.

Rakornas 2026 sendiri dihadiri oleh seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota beserta wakilnya, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kehadiran lintas unsur tersebut dinilai strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan ini dirancang sebagai ajang penyelarasan langkah pemerintahan.

“Diharapkan dengan berkumpulnya seluruh unsur, langkah, visi, dan persepsi dapat disatukan,” ujar Prasetyo.

Selain penguatan sinergi, Rakornas juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program nasional, termasuk komitmen terhadap prinsip good governance dan pemerintahan bebas korupsi yang terus ditekankan Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa agenda integritas menjadi perhatian utama Presiden.

“Komitmen untuk good governance dan menjalankan pemerintahan tanpa korupsi selalu menjadi konsen Bapak Presiden,” tutup Prasetyo.

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam berbagai forum strategis, Presiden mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dunia bukanlah fenomena baru, melainkan telah mengiringi perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Karena itu, Indonesia dituntut untuk bersikap cermat, waspada, dan tetap konsisten pada jati diri politik luar negerinya.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa sejak masa Presiden pertama Republik Indonesia, dunia telah berada dalam pusaran konflik ideologis besar yang membelah kekuatan global ke dalam blok-blok yang saling berhadapan. Kondisi tersebut, menurutnya, selalu membawa implikasi terhadap negara-negara di luar pusat konflik, termasuk Indonesia.
“Dari mulai presiden pertama, kita, Indonesia, tapi seluruh dunia, berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok, ada blok komunis dan blok antikomunis, bisa dikatakan blok demokrasi, blok kapitalis,” ujar Presiden.

Dalam konteks kekinian, Presiden Prabowo juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap potensi konflik global berskala besar. Ia mengungkapkan bahwa berbagai simulasi internasional menunjukkan dampak perang dunia ketiga, khususnya jika melibatkan senjata nuklir, akan dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali.
“Saudara-saudara, ada simulasi kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa konflik militer langsung, melainkan juga dampak lingkungan dan kemanusiaan jangka panjang. Salah satu risiko serius yang dibicarakan para ahli dunia adalah terjadinya nuclear winter, kondisi di mana debu dan partikel radioaktif menutupi matahari dalam jangka waktu lama.
“Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari dan menutup mataharinya tidak satu tahun, tidak dua tahun, tidak tiga tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia,” ujar Prabowo.

Menghadapi situasi tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memilih jalan yang konsisten dengan amanat sejarah dan konstitusi. Ia menyatakan dirinya menjalankan mandat untuk meneruskan garis politik luar negeri yang telah dirintis para pendiri bangsa, yakni politik luar negeri bebas aktif dan non-blok. Indonesia, tegas Prabowo, tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun dan tidak memosisikan diri sebagai bagian dari blok kekuatan tertentu.

“Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-blok,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sikap non-blok bukan berarti pasif. Sebaliknya, Indonesia akan terus aktif membangun persahabatan, kerja sama, dan dialog dengan seluruh bangsa demi perdamaian dunia. Dengan kewaspadaan yang kuat dan prinsip politik luar negeri yang konsisten, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian global.

Oleh: Dewi Anggina Lestari*

Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul menjadi penegasan penting mengenai jati diri Indonesia sebagai bangsa besar yang lahir, tumbuh, dan bertahan di atas kemajemukan. Di hadapan hampir seluruh unsur pemerintahan pusat dan daerah, Presiden tidak sekadar menyampaikan arahan teknokratis, tetapi menghadirkan refleksi strategis tentang posisi Indonesia di mata dunia serta tanggung jawab moral para pemimpin dalam menjaga persatuan nasional. Pandangan bahwa Indonesia kerap disebut sebagai “bangsa yang mustahil” oleh pihak luar justru dijadikan Presiden sebagai cermin untuk memperkuat rasa percaya diri nasional dan mempertegas bahwa persatuan Indonesia bukan kebetulan sejarah, melainkan hasil kesadaran kolektif yang terus dirawat.

Penilaian dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang sulit dibayangkan keberlangsungannya sesungguhnya berangkat dari logika konvensional tentang negara-bangsa. Dengan ratusan kelompok etnis, ragam ras, agama besar, serta bahasa daerah yang sangat banyak, Indonesia sering dipersepsikan rawan terfragmentasi. Namun, Presiden menekankan bahwa realitas tersebut tidak melemahkan Indonesia. Sebaliknya, keberagaman itulah yang menjadi fondasi kekuatan nasional ketika dikelola dengan kepemimpinan yang adil dan visi kebangsaan yang jelas. Dalam konteks ini, taklimat Presiden dapat dibaca sebagai peneguhan bahwa kebinekaan bukan sekadar slogan, melainkan modal strategis pembangunan nasional.

Pesan Presiden menjadi relevan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis ekonomi, hingga disrupsi sosial akibat perubahan teknologi dan iklim. Di tengah tekanan tersebut, Indonesia tetap berdiri sebagai negara kesatuan yang relatif stabil. Presiden memandang stabilitas ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis, melainkan hasil kerja keras dan tanggung jawab berkelanjutan dari seluruh penyelenggara negara, khususnya para kepala daerah yang berada di garis terdepan pelayanan publik. Oleh karena itu, Rakornas 2026 ditempatkan sebagai momentum menyatukan visi dan persepsi agar seluruh jajaran pemerintahan bergerak dalam irama yang sama.

Dalam arahannya, Presiden menaruh perhatian besar pada karakter kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang tenang, harmonis, dan adil. Harapan tersebut hanya dapat dipenuhi apabila pemimpin menjalankan amanah dengan kejujuran dan keberpihakan pada kepentingan umum. Presiden menegaskan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok sempit tidak memiliki tempat dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Pesan ini menjadi koreksi sekaligus penguatan etika politik bagi para kepala daerah agar tidak terjebak pada praktik kekuasaan yang menjauh dari rakyat.

Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menekankan bahwa Rakornas 2026 dihadiri secara lengkap oleh seluruh kepala daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kehadiran yang hampir menyeluruh ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun koordinasi nasional yang solid. Prasetyo menyampaikan bahwa pertemuan ini diharapkan mampu menyatukan langkah, visi, dan persepsi antara pusat dan daerah, sekaligus menjadi ruang evaluasi terhadap program-program yang belum optimal pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam kerangka itu, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi ditegaskan sebagai agenda utama.

Taklimat Presiden juga mengandung pesan kewaspadaan. Para pemimpin daerah diingatkan agar tidak bersikap lugu dalam menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berubah. Kewaspadaan ini bukan berarti kecurigaan berlebihan, melainkan kemampuan membaca situasi, memahami kepentingan strategis, dan mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan rakyat. Dalam pandangan Presiden, pemimpin yang memahami realitas lapangan dan konteks global akan lebih mampu menjaga stabilitas daerahnya sekaligus berkontribusi pada kekuatan nasional.

Apresiasi Presiden kepada Menteri Dalam Negeri atas penyelenggaraan Rakornas turut memperlihatkan dimensi emosional kepemimpinan. Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa semangat yang lahir dari ketulusan para penyelenggara pemerintahan merupakan jaminan bagi masa depan bangsa. Pernyataan ini mengandung pesan optimisme yang kuat, bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh kebijakan dan anggaran, tetapi juga oleh integritas dan niat baik para pelaksananya. Optimisme tersebut penting untuk membangun kepercayaan diri birokrasi di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Secara keseluruhan, taklimat Presiden Prabowo dalam Rakornas 2026 dapat dibaca sebagai seruan moral dan politik untuk memperkuat persatuan, memperbaiki kualitas kepemimpinan, dan meneguhkan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Dengan menjadikan persepsi dunia internasional tentang Indonesia sebagai “bangsa yang mustahil” sebagai pemantik refleksi, Presiden justru mengajak seluruh elemen pemerintahan membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu melampaui keraguan tersebut. Persatuan dalam keberagaman, kepemimpinan yang adil dan jujur, serta tata kelola yang bersih menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga melangkah maju sebagai negara besar yang disegani.

*Penulis merupakan Akademisi Ilmu Pemerintahan

Oleh: Aini Puteri Lestari*

Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul menjadi penanda penting bagaimana negara memandang dinamika global yang kian tidak pasti. Di tengah eskalasi konflik geopolitik, rivalitas kekuatan besar, serta meningkatnya ancaman penggunaan senjata pemusnah massal, Presiden secara terbuka mengingatkan bahwa dunia sedang berada pada fase rawan yang tidak bisa dipandang enteng. Kekhawatiran akan potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga, termasuk skenario penggunaan senjata nuklir, bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai ajakan agar seluruh elemen bangsa memahami realitas global secara jujur dan rasional.

Dalam pandangan Presiden, perang nuklir tidak akan mengenal batas negara. Bahkan negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik akan tetap menanggung dampak ekologis dan kemanusiaan yang luar biasa. Kontaminasi radioaktif, terganggunya rantai pangan laut, hingga kemungkinan terjadinya nuclear winter yang menutup sinar matahari dalam jangka panjang merupakan konsekuensi yang telah dibahas secara serius di tingkat internasional. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional tidak menutup mata terhadap kajian ilmiah dan diskursus global, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan rakyat harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap ancaman nyata, bukan sekadar asumsi idealistik.

Kesadaran akan ancaman global tersebut kemudian diletakkan Presiden dalam kerangka besar politik luar negeri Indonesia. Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia pada prinsip bebas aktif yang dijalankan secara konsisten sejak era pendiri bangsa. Dalam konteks dunia yang semakin terpolarisasi, pilihan untuk tidak memihak pada blok kekuatan mana pun bukanlah sikap pasif, melainkan strategi aktif untuk menjaga kedaulatan, fleksibilitas diplomasi, dan kepentingan nasional jangka panjang. Presiden memandang bahwa keterlibatan dalam pakta militer atau aliansi eksklusif justru berpotensi menyeret Indonesia ke konflik yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Namun, sikap non-blok juga mengandung konsekuensi strategis. Presiden secara jujur mengakui bahwa dengan posisi tersebut, Indonesia tidak dapat bergantung pada bantuan pihak lain apabila menghadapi ancaman langsung. Karena itu, gagasan berdikari kembali ditegaskan sebagai fondasi utama. Prinsip berdiri di atas kaki sendiri, sebagaimana diwariskan oleh Bung Karno, diterjemahkan dalam konteks kekinian sebagai keharusan memperkuat pertahanan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi secara simultan. Kemandirian bukanlah pilihan ideologis semata, melainkan kebutuhan praktis di tengah dunia yang semakin keras dan transaksional.

Taklimat tersebut juga memuat kritik tajam terhadap praktik standar ganda negara-negara besar. Presiden menyoroti ironi ketika nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan lingkungan hidup yang kerap dikhotbahkan justru dilanggar oleh para pengajarnya sendiri. Dalam berbagai konflik global, pelanggaran kemanusiaan terjadi secara terbuka, sementara sebagian besar kekuatan dunia memilih diam atau bersikap selektif. Bagi Presiden, realitas ini harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak naif dalam membaca peta kekuasaan global.

Pernyataan Presiden tentang sejarah panjang intervensi dan penjajahan juga menjadi pengingat bahwa kedaulatan tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Bangsa yang melupakan sejarah berisiko mengulangi kesalahan yang sama, terjebak dalam ketergantungan, dan kehilangan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, kewaspadaan strategis harus menjadi sikap kolektif para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman terhadap dinamika global tidak boleh berhenti di Jakarta, tetapi harus menjadi kesadaran bersama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, Presiden menegaskan bahwa sikap rasional dan realistis adalah kunci. Keinginan untuk hidup damai harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Bukan karena Indonesia berniat mengancam pihak mana pun, melainkan karena sejarah dan realitas menunjukkan bahwa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang besar dan posisi geopolitik strategis selalu menjadi sasaran gangguan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi ekonomi, energi, dan pangan yang melimpah harus mampu melindungi dirinya agar kekayaan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Taklimat Presiden Prabowo pada akhirnya memperlihatkan arah kepemimpinan yang mengedepankan kewaspadaan tanpa paranoia, kemandirian tanpa isolasi, serta idealisme yang dibumikan dalam realitas geopolitik. Pesan ini relevan tidak hanya bagi aparat pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat luas agar memahami bahwa stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara membaca dan merespons dinamika global. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, pilihan untuk bersikap waspada, mandiri, dan konsisten pada jati diri bangsa menjadi fondasi utama dalam menjaga masa depan Indonesia.

Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 pada hakikatnya merupakan penegasan arah kepemimpinan nasional yang tegas, jujur, dan berpijak pada realitas geopolitik global. Presiden tidak menutup mata terhadap ancaman yang berkembang di dunia, mulai dari konflik bersenjata hingga potensi perang nuklir, namun juga tidak terjebak pada narasi ketakutan. Sikap ini mencerminkan kepemimpinan yang mengedepankan kewaspadaan strategis, keberanian mengambil sikap, serta kemampuan membaca situasi global secara rasional demi melindungi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan Pengamat Hubungan Internasional

Oleh: Ayu Safira Lestari

Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menandai penegasan arah kepemimpinan nasional yang menuntut keselarasan, keberanian, dan disiplin eksekusi.

Forum yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, tersebut tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang konsolidasi strategis untuk memastikan seluruh lapisan pemerintahan bergerak dalam satu tarikan napas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Presiden membuka Rakornas dengan pesan kuat mengenai pentingnya sinergi pusat dan daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Presiden, kebijakan nasional tidak akan bermakna tanpa dukungan implementasi yang solid di daerah.

Pemerintah pusat memerlukan daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan, sementara pemerintah daerah membutuhkan kejelasan arah dan konsistensi kebijakan dari pusat. Relasi tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan target besar, termasuk ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Taklimat Presiden juga menegaskan bahwa kepemimpinan publik tidak berhenti pada kemampuan teknokratis, melainkan harus berakar pada integritas. Presiden menilai rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.

Harapan tersebut berlaku di setiap jenjang pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keteladanan, keberanian menolak konflik kepentingan, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan.

Dalam konteks pembangunan manusia, Presiden menyoroti program Makan Bergizi Gratis sebagai contoh konkret kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas hidup rakyat. Program tersebut tidak hanya menjawab persoalan gizi dan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan.

Perhatian komunitas internasional terhadap program tersebut, termasuk dari kalangan ahli kebijakan publik Amerika Serikat, memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan rakyat mampu menjadi rujukan global apabila dijalankan secara serius dan terukur.

Presiden memanfaatkan Rakornas sebagai ruang evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan. Evaluasi tersebut diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta kesesuaian kebijakan pusat dengan kebutuhan riil daerah.

Presiden menekankan bahwa setiap rupiah anggaran publik harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi indikator administratif. Efisiensi anggaran ditempatkan sebagai instrumen untuk memperluas dampak pembangunan, bukan alasan untuk memangkas kualitas pelayanan publik.

Dimensi global turut mendapat perhatian serius dalam taklimat Presiden. Kepala Negara mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dunia bergerak semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Ketegangan antarnegara, konflik bersenjata, hingga risiko krisis global berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Dalam situasi tersebut, Presiden menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif dan prinsip non-blok. Sikap tersebut menuntut kewaspadaan, kemandirian, serta kemampuan berdiri di atas kekuatan sendiri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memandang Rakornas 2026 sebagai tindak lanjut langsung arahan Presiden untuk memastikan kesamaan langkah pusat dan daerah pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029.

Tito menilai capaian tahun pertama pemerintahan perlu dioptimalkan melalui koordinasi yang lebih kuat. Kesamaan gerak tersebut menjadi kunci agar program prioritas Presiden tidak terfragmentasi oleh perbedaan kepentingan sektoral maupun wilayah.

Tito juga menegaskan kesiapan seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk mendukung agenda besar Presiden. Dukungan tersebut tidak berhenti pada komitmen politik, melainkan diwujudkan melalui kerja konkret di lapangan.

Rakornas diposisikan sebagai forum penyamaan persepsi agar setiap kepala daerah memahami peran strategisnya dalam mendorong lompatan pembangunan, bukan sekadar menjaga rutinitas birokrasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menekankan bahwa Rakornas dirancang untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045 melalui penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Benni memandang kepala daerah sebagai aktor kunci yang menentukan keberhasilan agenda nasional, terutama dalam mendorong kedaulatan pangan dan energi, memperluas pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Peran tersebut menuntut kepemimpinan daerah yang adaptif, mampu membaca kebutuhan lokal, sekaligus selaras dengan strategi nasional. Pemerintah pusat pun mengharapkan daerah tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional menjadi aksi konkret, terukur, dan berkelanjutan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, taklimat Presiden Prabowo di Rakornas 2026 memperlihatkan kepemimpinan yang berupaya menyatukan visi, mempertegas prioritas, dan menuntut akuntabilitas di seluruh jenjang pemerintahan.

Sinergi pusat dan daerah tidak lagi diposisikan sebagai jargon administratif, melainkan sebagai prasyarat mutlak untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun geopolitik.

Melalui penekanan pada integritas kepemimpinan, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberpihakan pada program strategis seperti penguatan ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan kemandirian energi, Presiden menegaskan bahwa arah pembangunan harus terasa dampaknya hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Dengan kepemimpinan yang berintegritas, koordinasi yang solid, dan orientasi kebijakan yang konsisten pada kesejahteraan rakyat, Rakornas tersebut layak dibaca sebagai momentum konsolidasi nasional yang menentukan langkah Indonesia dalam menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh: Citra Indriani Putri

Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dengan pesan kepemimpinan yang lugas, tegas, dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa.

Forum yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, tersebut bukan sekadar agenda tahunan birokrasi, melainkan ruang konsolidasi arah kepemimpinan nasional di tengah situasi global yang kian bergejolak dan tantangan domestik yang menuntut ketegasan sikap negara.

Taklimat Presiden menempatkan sinergi pusat dan daerah sebagai fondasi utama pemerintahan. Penyelarasan kebijakan tidak dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai kebutuhan nyata agar program prioritas nasional benar-benar bekerja di lapangan.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lahir dari kebijakan yang terfragmentasi, melainkan dari kesamaan gerak, disiplin eksekusi, dan komitmen politik yang utuh hingga ke tingkat daerah.

Arah kepemimpinan tersebut semakin jelas ketika Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk memahami dinamika geopolitik global. Dunia, menurut pandangan Presiden, tidak sedang bergerak menuju situasi ideal, melainkan berada dalam pusaran ketegangan yang berpotensi melahirkan konflik besar.

Presiden menekankan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, bangsa ini selalu hidup di tengah rivalitas global, mulai dari perang ideologi hingga konflik terbuka yang dampaknya terasa hingga ke negara-negara yang tidak terlibat langsung.

Dalam konteks tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif dan prinsip non-blok. Indonesia memilih bersahabat dengan semua negara tanpa mengikatkan diri pada pakta militer mana pun.

Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi strategis: Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri. Presiden menggarisbawahi bahwa dalam skenario terburuk, tidak ada negara lain yang akan datang menyelamatkan Indonesia. Kesadaran tersebut menjadi dasar mengapa ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, maupun pertahanan, harus dibangun secara serius dan berkelanjutan.

Taklimat Presiden tidak berhenti pada isu geopolitik. Fokus kepemimpinan nasional juga diarahkan pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti jika tidak diiringi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Penghapusan kemiskinan, peningkatan gizi, serta penciptaan lapangan kerja menjadi ukuran nyata keberhasilan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Program Makan Bergizi Gratis mendapat penekanan khusus sebagai contoh kebijakan yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi. Program tersebut mendorong perputaran ekonomi desa, menghidupkan rantai pasok pangan lokal, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

Presiden menilai keberhasilan program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara yang berpihak pada rakyat mampu menjawab kritik dengan hasil konkret, bahkan menarik perhatian dunia internasional.

Selain MBG, Presiden juga menyoroti agenda kemandirian energi dan lingkungan hidup. Hilirisasi sawit, larangan ekspor minyak jelantah, serta pemanfaatan limbah menjadi energi menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan sumber daya nasional untuk kepentingan rakyat terlebih dahulu.

Pada saat yang sama, Presiden tidak segan menegur daerah yang abai terhadap kualitas lingkungan, terutama ketika persoalan sampah mulai menggerus citra pariwisata nasional. Instruksi percepatan pengolahan sampah menjadi energi menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan slogan, melainkan keharusan.

Dimensi kepemimpinan Presiden juga tercermin dalam penekanan pada integritas dan etika kekuasaan. Presiden mengimbau seluruh kepala daerah dan elit pemerintahan untuk menjauh dari kepentingan pribadi.

Kekuasaan, dalam pandangan tersebut, harus dipahami sebagai amanah untuk melayani, bukan sarana memperkaya diri. Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memandang Rakornas 2026 sebagai sarana percepatan pembangunan pada tahun kedua RPJMN 2025–2029, dengan menekankan pentingnya keselarasan langkah pemerintah pusat dan daerah agar capaian awal pemerintahan dapat diakselerasi menjadi lompatan pembangunan.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Rakornas sebagai ruang evaluasi kinerja pemerintahan, di mana Presiden memberi penekanan pada penguatan program yang telah berhasil, perbaikan agenda yang belum tercapai, serta peneguhan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Secara keseluruhan, taklimat Presiden Prabowo di Rakornas 2026 memperlihatkan arah kepemimpinan nasional yang berdaulat, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata. Kepemimpinan tersebut tidak bertumpu pada retorika optimisme semu, melainkan pada pembacaan situasi global yang keras serta kebutuhan domestik yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Sinergi pusat dan daerah ditempatkan sebagai prasyarat mutlak agar kebijakan nasional tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjelma menjadi tindakan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kewaspadaan global dijadikan landasan strategi agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik kepentingan kekuatan besar dunia, sekaligus tetap menjaga ruang manuver politik dan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, kesejahteraan rakyat ditegaskan sebagai tujuan akhir seluruh agenda pembangunan, baik melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas lingkungan, maupun perbaikan kualitas hidup masyarakat lapisan bawah.

Dalam konteks tersebut, Rakornas tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai titik konsolidasi kepemimpinan nasional yang menyatukan visi, disiplin eksekusi, dan tanggung jawab moral pemerintahan dalam mengarahkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (*)

Konsultan Strategi Politik – Asosiasi Politika Nasional

Sentul, Bogor – Pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Senin (02/02), Presiden Prabowo Subianto memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah. Salah satunya adalah proyek ‘gentengisasi’.

Presiden Prabowo menginginkan rumah di seluruh wilayah menggunakan atap genteng berbahan tanah liat. Ini menjadi bagian dari Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang akan menggerakan banyak stakeholder untuk melakukan pembersihan sampah.

“Saya ingin semua atap (rumah) di Indonesia pakai genteng ya. Gerakannya adalah gerakan proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Prabowo, ongkos untuk membuat pabrik genteng itu tidak mahal, begitu juga dengan ongkos produksinya. Bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat.

“Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah batu bara dicampur dengan tanah bahan genteng,” ujar Presiden.

Ditambahkan Presiden Prabowo bahwa nanti pemerintah pusat akan membantu dari sisi sebelum hingga sesuai mulainya proyek ‘gentengisasi’.

“Bupati, wali kota yang tidak mau kotanya indah terserah. Yang mau, ayo bersama kita bikin kotamu indah, bikin kecamatanmu indah, bikin desamu indah,” lanjut Presiden.

Dalam paparannya, Presiden juga menunjukkan proyek gentengisasi yang dimaksud. Dia ditentukan palet warna yang dinamakan Nusantara Horizon, yang terdiri dari biru langit, navy blue, hijau, abu-abu, dan terakota.

Presiden Prabowo juga bercerita bahwa pada zaman dahulu atap rumah di Indonesia menggunakan rumbia atau ijuk. Hal itu membuat suasana di dalam rumah juga semakin sejuk.

Dia juga mengeluhkan salah satu di desa di Minahasa, Sulawesi Utara, yang kini banyak menggunakan seng sebagai atap rumah mereka, dan tidak lagi menggunakan rumbia.

“Kalau seng itu berkarat yang melambangkan degenerasi. Kita berharap Indonesia tidak terlihat berkarat bukan lambang kebangkitan Indonesia,” tutup Presiden.

Gagasan proyek gentengisasi nasional ini akan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai ujung tombak produksi. Nantinya, koperasi akan dilengkapi dengan pabrik genteng skala lokal, di mana peralatannya relatif terjangkau. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga mudah diperoleh, karena berasal dari tanah yang dapat dicampur dengan bahan lain agar lebih ringan dan kuat. [*]

Oleh: Elisabeth Kogoya*

Aksi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan bahwa kelompok ini sebagai pelaku teror yang mencederai nilai kemanusiaan, merusak ketertiban umum, dan menghambat masa depan Papua. Serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan menunjukkan bahwa aksi OPM tidak berangkat dari kepentingan rakyat, melainkan dari praktik intimidasi bersenjata yang menargetkan aparat negara dan warga sipil. Dalam negara hukum, segala bentuk kekerasan semacam ini tidak memiliki legitimasi apa pun dan patut dikutuk secara tegas oleh seluruh elemen bangsa.

Penangkapan JN, anggota OPM yang terlibat langsung dalam pembunuhan Danramil 1703-04/Aradide Lettu Inf (Anm) Oktovianus Sogalrey, menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum. Wakapolres Nabire Kompol Piter Kendek menjelaskan bahwa JN merupakan narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan masuk dalam daftar pencarian orang karena keterlibatannya dalam pembunuhan aparat TNI. Proses penangkapan yang berlangsung di wilayah Aradide dilakukan secara tegas dan terukur karena yang bersangkutan kembali melakukan perlawanan. Langkah ini mencerminkan komitmen aparat kepolisian untuk memastikan pelaku kejahatan berat tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum serta mencegah terulangnya aksi kekerasan serupa.

Keterkaitan jaringan OPM dengan kejahatan jalanan yang melibatkan pelaku lain menunjukkan bahwa kelompok ini tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga menciptakan ekosistem kriminal yang merugikan masyarakat Papua sendiri. Fakta ini semakin menegaskan bahwa kekerasan OPM justru menjadi beban bagi warga, karena menimbulkan rasa takut, mengganggu aktivitas sosial, dan menghambat perekonomian lokal. Narasi perjuangan yang sering diklaim OPM runtuh di hadapan kenyataan bahwa yang menjadi korban utama adalah masyarakat Papua.

Aksi penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo memperkuat gambaran kekejaman tersebut. Warga sipil yang sedang bekerja menjadi sasaran tembakan di jalur umum, sebuah tindakan biadab yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Insiden ini memperlihatkan bahwa OPM tidak segan menjadikan ruang publik sebagai medan teror. Aparat keamanan merespons cepat dengan mengamankan lokasi kejadian, mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan, serta melakukan penyisiran dan pengumpulan barang bukti. Respons ini menunjukkan kesiapsiagaan negara dalam melindungi warganya dan memastikan aktivitas masyarakat dapat segera kembali berjalan normal.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengamanan di Papua. Di bawah koordinasi operasi ini, personel gabungan TNI dan Polri meningkatkan patroli, memperkuat pengamanan wilayah rawan, serta memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang layak. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan publik.

Upaya tegas aparat juga tercermin dalam keberhasilan Satgas Koops TNI Habema merebut markas OPM Kodap XVI Yahukimo. Panglima Koops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa patroli keamanan dilaksanakan untuk menindaklanjuti ancaman bersenjata yang selama ini mengganggu stabilitas, termasuk penembakan, perusakan fasilitas umum, dan intimidasi terhadap warga. Penguasaan wilayah strategis seperti Jalan Gunung dilakukan untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM, sekaligus menjamin keamanan masyarakat. Temuan senjata, amunisi, alat komunikasi, dan dokumen organisasi di markas tersebut memperlihatkan skala ancaman yang berhasil dinetralisasi oleh aparat negara.

Keberhasilan operasi tersebut menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit TNI di medan tugas. Lebih dari itu, langkah ini mengirimkan pesan tegas bahwa negara tidak akan mentolerir kelompok bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keselamatan warga. Tindakan tegas yang dilakukan aparat justru menjadi fondasi penting bagi terciptanya ruang damai yang dibutuhkan untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

Dalam konteks menjaga stabilitas keamanan, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Adarma Sinaga menekankan pentingnya ketenangan dan kewaspadaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aparat telah memperbanyak patroli dan penjagaan di lokasi-lokasi rawan guna memastikan keamanan warga serta menjaga agar kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan normal. Ia juga menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan sangat dihargai, karena sinergi antara aparat dan warga merupakan kunci utama pencegahan kekerasan di masa depan.

Mengutuk kekejaman OPM berarti menegaskan pilihan bangsa pada jalan damai, hukum, dan kemanusiaan. Tidak ada ruang bagi teror bersenjata yang merenggut nyawa, melukai warga sipil, dan menghambat pembangunan. Dukungan publik terhadap langkah tegas TNI dan Polri adalah dukungan terhadap keselamatan masyarakat Papua dan persatuan nasional. Dengan kehadiran negara yang konsisten, aparat yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat, Papua dapat melangkah menuju masa depan yang aman, damai, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Aktivis perempuan Papua dan penggerak komunitas sosial

Oleh: Yohan Yikwa *)

Eskalasi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua telah mencapai tahapan yang melampaui batas kemanusiaan dan mencederai kedaulatan bangsa. Rentetan aksi teror yang menyasar warga sipil tidak bersenjata di Kabupaten Yahukimo dalam beberapa hari terakhir merupakan manifestasi nyata dari degradasi moral kelompok yang mengklaim diri sebagai pejuang, namun pada kenyataannya hanyalah pelaku kriminalitas luar biasa. Dalam menghadapi ancaman sistematis ini, penguatan dukungan terhadap kebijakan tegas pemerintah dan langkah taktis aparat keamanan merupakan urgensi nasional guna memastikan Papua tetap menjadi bagian integral dari kemajuan Indonesia yang stabil dan aman.

Tragedi penembakan yang menimpa Jany Trio Mayaut pada akhir Januari 2026 menjadi bukti tak terbantahkan mengenai perilaku pengecut kelompok separatis ini. Saat sedang menjalankan tugas profesinya sebagai pengemudi truk boks demi menggerakkan ekonomi lokal di Distrik Dekai, yang bersangkutan justru dijadikan target sasaran peluru tajam. Meskipun mengalami luka serius di lengan akibat tembakan dari arah hutan, korban menunjukkan kegigihan untuk meloloskan diri dari upaya pembunuhan tersebut. Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan setiap warga negara adalah hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar. Respons cepat aparat dalam memberikan pertolongan medis dan mengamankan lokasi menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang sejengkal pun bagi premanisme bersenjata untuk mendominasi ruang publik.

Ketidakmanusiawian OPM kembali terkonfirmasi dalam hitungan hari melalui pemberondongan kendaraan pikap di jalur KM 7 menuju Pelabuhan Logpon pada awal Februari 2026. Tiga warga sipil, yakni Abdul Kadir, Peres Kusa, dan Luktar Pasomba, nyaris menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Aksi ini secara jelas menunjukkan bahwa OPM sengaja menargetkan masyarakat kelas pekerja untuk menciptakan zona ketakutan dan melumpuhkan jalur logistik masyarakat. Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyatakan bahwa pengerahan personel gabungan dilakukan secara masif untuk melakukan sterilisasi wilayah dan menjamin aktivitas warga kembali normal. Langkah tegas ini merupakan jawaban telak bahwa negara memiliki kapasitas penuh untuk menghancurkan setiap gangguan yang mencoba merongrong stabilitas nasional di wilayah Papua.

Eksistensi OPM yang terus menebar ancaman ini pada dasarnya merupakan penghambat utama bagi upaya pemerataan kesejahteraan yang sedang diakselerasi oleh pemerintah pusat. Setiap serangan terhadap pengemudi logistik bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan upaya sabotase ekonomi untuk mengisolasi Papua dari kemajuan infrastruktur nasional yang tengah dibangun. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menempatkan aparat keamanan sebagai garda terdepan penegakan hukum dan penjaga kedaulatan adalah langkah strategis yang sangat rasional guna melindungi hak-hak ekonomi warga Papua yang ingin hidup sejahtera tanpa bayang-bayang pemerasan dan ancaman nyawa dari kelompok separatis.

Legitimasi moral terhadap tindakan tegas negara juga datang dari tokoh-tokoh kunci di Papua yang selama ini menyaksikan langsung kerusakan yang diakibatkan oleh kelompok separatis. Sekretaris Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Yonas Wenda, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam melakukan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kelompok kriminal bersenjata. Menurut pandangan Pendeta Yonas Wenda, tindakan OPM harus ditolak secara total karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Guna menjamin keamanan warga, aparat telah memperbanyak patroli dan penjagaan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan gangguan. Langkah ini diambil agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan kehidupan sosial tetap berjalan normal. Aparat keamanan juga sangat menghargai peran serta masyarakat dalam memberikan informasi mengenai hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Kerja sama dari masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan serupa di masa mendatang, karena sinergi yang erat menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.

Konsistensi dalam penegakan hukum ini sekaligus mengirimkan pesan diplomatik yang tegas kepada dunia internasional bahwa dinamika di Papua merupakan persoalan penanggulangan terorisme domestik dan perlindungan terhadap keselamatan warga sipil. Hal ini secara langsung mematahkan narasi politik keliru yang kerap dipropagandakan oleh simpatisan kelompok separatis di luar negeri. Pemerintah melalui komitmen ini menegaskan bahwa tidak ada ruang sekecil apa pun bagi pemberlakuan hukum rimba oleh kelompok bersenjata di wilayah kedaulatan Indonesia.

Secara substantif, agenda besar pembangunan Papua yang dicanangkan pemerintah pusat tidak boleh tersandera oleh tindakan kriminal segelintir kelompok separatis. Setiap peluru yang dilepaskan oleh OPM adalah serangan terhadap masa depan anak-anak Papua. Oleh karena itu, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam melakukan normalisasi keamanan di wilayah pegunungan adalah bentuk nasionalisme sejati. Semua pihak harus sepakat bahwa kedamaian di Papua hanya bisa dicapai dengan tindakan tegas terhadap mereka yang mengangkat senjata melawan negara dan rakyatnya sendiri.

*) Pengamat Sosial/Analis Isu Strategis