Arsip Bulanan: Februari 2026

Oleh: Ganesh Lepen Wengi *)

Angka 79,9 persen bukan sekadar statistik, ia adalah cermin relasi antara pemimpin dan masyarakat tentang bagaimana legitimasi dibangun, dirawat, dan dinegosiasikan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen menunjukkan bahwa kepercayaan sosial terhadap arah kepemimpinan nasional sedang berada pada titik yang relatif kuat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa hasil survei nasional mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, yang menandakan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan nasional. Ia menjelaskan bahwa tingginya kepuasan tersebut dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap ketegasan Presiden dalam pemberantasan korupsi, program-program bantuan kepada rakyat, serta kebijakan yang dinilai memiliki bukti konkret di lapangan. Burhanuddin juga menekankan bahwa generasi muda menjadi basis penting dukungan karena melihat kepemimpinan Prabowo mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan sembari membangun fondasi jangka panjang.

Sebagaimana kekuasaan, legitimasi tidak hanya lahir dari prosedur elektoral, melainkan dari pengalaman sehari-hari warga. Ketika bantuan sosial terasa nyata, ketika stabilitas keamanan terjaga, dan ketika narasi pembangunan memiliki arah, maka kepercayaan tumbuh sebagai hasil interaksi sosial yang berulang. Angka kepuasan tinggi menjadi indikasi bahwa sebagian besar warga merasa negara hadir dalam horizon kehidupan mereka.

Namun kepemimpinan bukan hanya soal hasil kebijakan, melainkan juga soal gaya. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo bukan sosok yang anti-kritik. Ia menyampaikan bahwa Prabowo memahami bagaimana menangani kritik, termasuk dengan berdialog dan merangkul berbagai pihak. Hendri bahkan menanggapi pernyataan Presiden dalam rapat nasional yang menyebut “kalau tidak suka dengan kebijakan saya, tarung di 2029” sebagai ekspresi manusiawi, bukan sikap anti-kritik. Dalam tafsirnya, pernyataan tersebut menunjukkan respons emosional yang wajar, bukan penutupan ruang dialog.

Dari perspektif budaya politik Indonesia, respons terhadap kritik sering kali menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Seorang pemimpin yang bersedia mendengar, meski tidak selalu menyetujui, sedang memainkan peran sebagai broker of meaning—penghubung berbagai aspirasi yang berbeda. Kemampuan merangkul ini bukan sekadar retorika, melainkan seni menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman pandangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penekanan yang menarik. Ia menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi diposisikan sebagai refleksi kepercayaan masyarakat, bukan tujuan utama pemerintahan. Menurut Prasetyo, fokus Presiden tetap pada percepatan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan kesadaran bahwa legitimasi harus terus diperbarui melalui kerja nyata, bukan sekadar dirayakan sebagai capaian.

Dalam kerangka analisis kebijakan, ini adalah bentuk ritual accountability—bahwa pemerintah menyadari dirinya berada dalam relasi timbal balik dengan warga. Kepuasan hari ini tidak menjamin kepuasan esok hari. Ia harus dijaga melalui konsistensi tindakan.

Sikap serupa disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik tidak membuat pemerintah mengabaikan suara minoritas yang menyatakan ketidakpuasan. Menurut Dasco, sekitar dua persen publik yang tidak puas justru dipandang sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan ke depan. Dalam tradisi demokrasi deliberatif, suara kecil bukan ancaman, melainkan koreksi moral.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menambahkan bahwa isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, ketegasan Presiden dalam menangani praktik korupsi telah ikut memperkokoh legitimasi sosial pemerintahan saat ini. Dalam masyarakat yang telah lama terpapar narasi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kewenangan, kehadiran simbol ketegasan hukum menjadi elemen penting dalam membangun rasa keadilan kolektif. Hal ini menciptakan persepsi bahwa negara benar-benar hadir untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Kepercayaan publik yang tercermin dalam angka 79,9 persen dapat dipahami sebagai bentuk social contract yang sedang bekerja antara pemerintah dan masyarakat. Publik memberikan dukungan karena melihat arah kebijakan yang jelas, ketegasan dalam penegakan hukum, serta komitmen terhadap keterbukaan. Namun, kontrak sosial ini bersifat dinamis dan tidak dapat dianggap selesai. Ia membutuhkan kesinambungan kerja, ruang dialog yang terjaga, serta kemampuan pemerintah untuk terus merespons kritik dengan sikap terbuka dan solutif.

Dalam konteks ini, kepemimpinan matang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan. Keberanian Presiden Prabowo untuk mendengar dan merangkul berbagai pandangan layak terus dirawat, proses pemerintahan pastinya akan berjalan makin sehat dan adaptif. Kritik yang dikelola dengan baik ini dapat menjadi kompas moral dan intelektual yang membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan ke depannya.

Jika seni merangkul perbedaan terus dipertahankan, dan kerja nyata tetap menjadi poros utama, maka legitimasi yang hari ini tercermin dalam angka 79,9 persen berpotensi berkembang menjadi modal sosial jangka panjang. Modal ini penting untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika politik nasional, sekaligus menjadi landasan kuat bagi transformasi bangsa menuju pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Tingkat kepuasan publik yang menembus 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator kuat bahwa arah kepemimpinan nasional saat ini berada di jalur yang dipercaya masyarakat. Stabilitas angka tersebut yang relatif tidak bergeser dibandingkan tahun sebelumnya mengirimkan pesan politik penting: publik melihat adanya konsistensi kerja pemerintah sekaligus harapan terhadap masa depan yang lebih terkelola.

Survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia memperlihatkan mayoritas responden merasa puas. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan porsi terbesar berada pada kategori cukup puas, sementara sebagian lainnya menyatakan sangat puas. Jika digabungkan, tingkat persetujuan itu masuk kategori sangat tinggi untuk ukuran seorang presiden yang masih berada dalam fase awal pemerintahan.

Peneliti Indikator itu menilai tingginya approval rating ini tidak berdiri di ruang kosong. Selain bertumpu pada basis elektoral Prabowo sendiri, terdapat efek kesinambungan dari dukungan politik sebelumnya yang ikut memperkuat legitimasi. Oleh sebab itu, proporsi publik yang benar-benar merasa sangat puas diharapkan dapat terus diperluas agar fondasi dukungan menjadi semakin kokoh. Dalam bahasa politik, angka besar memang penting, tetapi intensitas loyalitas jauh lebih menentukan dalam menjaga stabilitas jangka panjang.

Menariknya, pemberantasan korupsi muncul sebagai alasan paling dominan di balik kepuasan publik. Ini menandakan adanya pergeseran persepsi. Jika sebelumnya citra ketegasan menjadi faktor utama yang melekat pada Presiden Prabowo, kini publik mulai melihat dimensi konkret berupa agenda perbaikan tata kelola. Persepsi semacam ini biasanya tidak terbentuk secara instan; ia lahir dari kombinasi kebijakan, komunikasi politik, dan ekspektasi masyarakat yang merasa aspirasinya terjawab.

Selain itu, faktor bantuan sosial, program kerja yang dinilai berjalan baik, hingga kepemimpinan yang dianggap tegas dan berani turut memperkuat sentimen positif. Program makan bergizi gratis, perhatian terhadap kelompok rentan, serta persepsi meningkatnya keamanan juga menjadi elemen yang mempertebal rasa percaya. Dalam konteks politik modern, kepuasan publik hampir selalu berkorelasi dengan kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat yang terasa langsung.

Meski demikian, survei ini juga mengingatkan bahwa kepuasan publik tidak pernah bersifat absolut. Kritik tetap muncul, terutama terkait bantuan yang dianggap belum merata. Ada pula kelompok masyarakat yang menilai bukti kinerja belum sepenuhnya terlihat atau program belum berjalan optimal. Sorotan terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja menunjukkan bahwa isu kesejahteraan tetap menjadi barometer utama dalam menilai pemerintah mana pun.

Justru di sinilah letak pentingnya angka 79,9 persen tersebut. Kepuasan tinggi bukan berarti tanpa tantangan, melainkan menunjukkan adanya ruang kepercayaan yang cukup bagi pemerintah untuk terus bekerja. Dalam teori legitimasi politik, kepercayaan publik adalah modal strategis yang memungkinkan sebuah pemerintahan mengambil keputusan besar tanpa dibayangi resistensi berlebihan.

Dari sisi demografi, dukungan kuat generasi muda menjadi sinyal menarik. Kelompok Gen Z yang sebelumnya menjadi basis pemilih ternyata masih menunjukkan kecenderungan positif. Fenomena ini penting karena generasi muda biasanya lebih cair secara politik dan tidak segan mengubah preferensi jika ekspektasi tidak terpenuhi. Ketika kelompok ini tetap memberikan penilaian baik, hal itu menandakan adanya resonansi antara agenda pemerintah dan aspirasi masa depan mereka.

Variasi tingkat kepuasan antarwilayah dan kelompok etnis juga wajar dalam negara sebesar Indonesia. Bahkan di wilayah dengan tingkat kepuasan paling rendah sekalipun, mayoritas responden masih menyatakan puas. Ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pemerintah bersifat luas dan tentunya ini merupakan sebuah kondisi yang lazim dalam demokrasi besar.

Metodologi survei yang melibatkan lebih dari seribu responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar tiga persen turut memperkuat kredibilitas temuan. Dengan distribusi sampel yang proporsional dan pengawasan kualitas data, hasil ini dapat dibaca sebagai potret rasional opini publik, bukan sekadar euforia sesaat.

Menariknya, respons pemerintah terhadap survei tersebut justru menunjukkan sikap yang relatif tenang. Istana menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah mengejar angka popularitas, melainkan mempercepat program yang diyakini mampu mengurangi beban masyarakat. Pemerintah memandang agenda besar seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan sebagai “musuh bersama” yang harus ditaklukkan melalui kerja keras.

Pendekatan ini mencerminkan orientasi kinerja ketimbang pencitraan. Dalam praktik pemerintahan, survei seharusnya memang berfungsi sebagai kompas, bukan tujuan akhir. Ketika hasil positif datang sebagai konsekuensi dari kerja nyata, legitimasi politik akan terbentuk secara lebih organik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kepuasan publik yang tinggi dan stabil merupakan cerminan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Kepercayaan tidak lahir dari retorika, tetapi dari persepsi bahwa negara hadir dan bekerja. Selama konsistensi ini terjaga, angka survei bukan hanya statistik, melainkan fondasi bagi stabilitas politik dan percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi patut diberikan atas capaian ini. Tingginya kepercayaan publik menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo berhasil menghadirkan rasa optimisme di tengah berbagai tantangan. Modal sosial-politik tersebut menjadi peluang besar untuk melangkah lebih jau serta memastikan bahwa kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat benar-benar dijawab dengan hasil nyata bagi kemajuan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia menjadi sinyal penting tentang bagaimana masyarakat memandang arah pemerintahan saat ini. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi, tetapi juga merefleksikan persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan serta mempercepat program-program prioritas yang menyasar persoalan mendasar masyarakat.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Ia menilai tingkat approval rating tersebut tergolong tinggi untuk ukuran seorang presiden pada fase awal pemerintahan. Bahkan, menurutnya, capaian ini relatif lebih tinggi dibandingkan periode awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 maupun Presiden Joko Widodo pada 2014. Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa persentase responden yang menyatakan sangat puas masih berada di angka 13 persen, sehingga pemerintah tetap perlu memperkuat basis kepuasan yang lebih solid melalui bukti kerja nyata.

Temuan survei juga memperlihatkan bahwa kepuasan publik tidak lahir dari faktor tunggal. Upaya pemberantasan korupsi menjadi alasan paling dominan yang disebutkan responden. Selain itu, publik menilai berbagai program kerja pemerintah berjalan baik, disertai persepsi bahwa Presiden Prabowo memiliki karakter tegas, berwibawa, dan berani. Narasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar menilai simbol kepemimpinan, tetapi juga memperhatikan implementasi kebijakan yang dirasakan langsung.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, melihat tingginya kepercayaan publik pada isu pemberantasan korupsi sebagai indikator bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada konsistensi penegakan hukum. Ia menilai keberhasilan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi memperkuat persepsi bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas tata kelola. Menurutnya, fokus pada pengembalian aset negara menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada vonis, tetapi juga menghasilkan manfaat konkret bagi publik.

Sikap pemerintah terhadap hasil survei tersebut juga mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kinerja. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak menjadikan survei sebagai target utama. Ia menilai tingginya kepuasan publik justru menjadi pengingat agar pemerintah terus mempercepat implementasi program prioritas. Fokus pemerintah saat ini, menurut Prasetyo, adalah mengurangi beban masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui rencana renovasi 300.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Prasetyo Hadi juga menekankan bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian yang ada. Ia menyampaikan bahwa masih banyak program yang harus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga momentum kepercayaan publik dengan menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia turut memotret catatan kritis dari kelompok responden yang kurang puas. Sebagian responden menilai bantuan pemerintah belum merata atau belum tepat sasaran, sementara lainnya menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan program kerja serta kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Kritik ini menjadi refleksi penting bahwa tingkat kepuasan yang tinggi tidak berarti tanpa tantangan. Justru, ruang evaluasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi demografi, Burhanuddin Muhtadi menyebut basis utama kepuasan publik berasal dari generasi muda, khususnya Generasi Z. Kelompok ini sebelumnya menjadi basis dukungan kuat bagi Prabowo dalam Pemilu 2024 dan kini kembali muncul sebagai penopang utama tingkat kepuasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dinilai relevan dengan aspirasi generasi muda, terutama terkait peluang kerja, pendidikan, dan stabilitas nasional. Selain itu, tingkat kepuasan juga relatif kuat di kalangan perempuan serta sejumlah kelompok etnik, meski wilayah Jakarta mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain.

Melihat keseluruhan temuan tersebut, tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen dapat dibaca sebagai refleksi awal dari arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik tampaknya menilai adanya komitmen kuat dalam pelaksanaan program prioritas, mulai dari pemberantasan korupsi hingga reformasi kebijakan sosial. Namun, dukungan yang tinggi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kerja, mempercepat realisasi program, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata.

Lebih jauh, keberhasilan menjaga tingkat kepuasan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi politik, tetapi pada kesinambungan hasil kebijakan yang dapat diukur. Ketika pemerintah mampu menunjukkan progres nyata—baik melalui perbaikan kualitas pendidikan, penguatan penegakan hukum, maupun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran—maka legitimasi publik akan semakin kokoh. Dalam konteks ini, survei bukanlah garis akhir, melainkan cermin awal yang menegaskan bahwa masyarakat melihat komitmen pemerintah untuk terus bergerak cepat dalam menjalankan agenda prioritas nasional.

Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Oleh : Aulia Rachma*

Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Indonesia sudah bergerak cepat memastikan ketersediaan dan pengelolaan pangan nasional berjalan optimal. Antisipasi ini menjadi sangat penting karena Ramadan bukan hanya momen spiritual tetapi juga fase di mana permintaan kebutuhan pokok meningkat signifikan di masyarakat. Pemerintah bersama berbagai pemangku kebijakan padu dalam menyusun strategi agar stok pangan aman, harga terjangkau, dan kualitas pangan terjaga sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dan tradisi halal bihalal dengan tenang.

Dari data proyeksi neraca pangan nasional yang dirilis pemerintah, terlihat bahwa ketersediaan berbagai komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur, bawang merah dan putih, minyak goreng, gula konsumsi, serta cabai berada dalam kondisi aman hingga menjelang akhir Maret 2026. Bahkan sebagian komoditas menunjukkan surplus yang cukup besar dibanding kebutuhan konsumsi selama periode Ramadan dan Idulfitri. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada jumlah stok, tetapi juga distribusi yang merata dan pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir.

Kesiapan stok pangan ini juga ditegaskan oleh pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menegaskan bahwa harga dan pasokan bahan pokok umumnya stabil menjelang Ramadan. Dalam kunjungannya ke pasar tradisional di Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menyampaikan bahwa harga gula, ayam, telur, hingga minyak goreng berada di bawah atau sesuai batas harga acuan, dengan pasokan yang memadai bagi konsumen yang mulai menyiapkan kebutuhan Ramadan. Namun meskipun kondisinya mayoritas stabil, beberapa komoditas seperti beras medium dan cabai merah masih memerlukan perhatian dalam hal harga agar tetap terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Dalam konteks yang sama, langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan tidak hanya datang dari pemerintah pusat. Holding BUMN pangan seperti ID FOOD juga memainkan peran kunci dengan menyiapkan persediaan sejumlah komoditas strategis yang tersebar dari Aceh hingga Papua. ID FOOD telah menyiapkan ribuan ton gula, minyak goreng, daging ayam, serta stok daging ruminansia dan telur ayam sebagai buffer stock guna menjaga agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun permintaan meningkat selama Ramadan dan Idulfitri. Pendekatan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara korporasi pangan milik negara dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian ketersediaan pasokan pangan secara nasional.

Tak kalah pentingnya adalah peran aparat keamanan dalam mendukung pengelolaan pangan yang baik. Satgas Pangan Polres Tanjungperak memastikan bahwa stok bahan pokok aman menjelang Ramadan, sambil memantau dan mencegah potensi tindakan spekulatif atau penimbunan yang bisa berdampak pada kenaikan harga mendadak di pasar lokal. Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjungperak, Iptu Suroto mengatakan praktik pengawasan seperti ini membantu menjaga stabilitas pasar tradisional yang menjadi pusat transaksi pangan sehari-hari bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

Berbagai daerah di Indonesia memberikan kabar positif terkait stok pangan. Di Sumatera Utara, misalnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif memastikan bahwa stok berbagai bahan pokok telah surplus menjelang Ramadan dan Idulfitri, menciptakan rasa aman bagi warga setempat atas kebutuhan dasar mereka selama bulan suci. Sementara itu, di Jawa Tengah, pemerintah provinsi menyatakan bahwa stok pangan tetap aman meskipun sempat terdampak banjir dan longsor di beberapa wilayah, menunjukkan ketangguhan sistem distribusi dan manajemen stok di tengah tantangan alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun untuk mendukung kebutuhan masyarakat jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Hal ini guna memperluas daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan, pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan.

Berita lainnya memperkuat narasi bahwa pemerintah pusat juga terus memantau pasokan pangan secara nasional melalui berbagai kajian dan evaluasi lapangan yang intensif. Kepastian ini menjadi landasan bagi rakyat Indonesia untuk mempersiapkan diri tanpa kekhawatiran akan kekurangan atau lonjakan drastis harga pangan pokok dalam bulan Ramadan, sehingga umat dapat fokus pada pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan yang khas selama bulan suci.

Namun kenyataan di pasar juga mengingatkan bahwa stabilnya stok dan harga bukan berarti tanpa tantangan. Kenaikan harga di beberapa pasar tradisional menjadi sinyal bahwa koordinasi antara produksi, distribusi, dan pengawasan pasar harus tetap dijaga. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai pola belanja cerdas serta peran aktif pelaku usaha kecil dan menengah juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan. Semua elemen ini berkontribusi terhadap terciptanya suasana Ramadan yang khusyuk tanpa terganggu oleh kekhawatiran kebutuhan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa dukungan terhadap pengelolaan pangan yang baik bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dari produsen, distributor, aparat keamanan, hingga konsumen itu sendiri. Kolaborasi yang kuat dan kebijakan yang responsif menjadi kunci agar Ramadan tahun ini dijalankan dalam suasana penuh ketenangan, keimanan, dan kebersamaan. Ketika pangan dikelola dengan baik, masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa, berbuka bersama keluarga dan tetangga, serta menyambut hari kemenangan tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.

)*Pengamat Publik

Oleh : Ravisya Darasya )*

Menjelang bulan suci Ramadan, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok kembali menjadi perhatian utama pemerintah. Setiap tahun, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) kerap diikuti lonjakan permintaan yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi gejolak pangan, pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dan pengawasan dari pusat hingga daerah.

Stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjadi atensi khusus Polri menjelang Ramadan. Setiap mendekati bulan Ramadan selalu ada kecenderungan potensi kenaikan harga sehingga hal tersebut menjadi pembahasan serius di internal Polri, dan Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi.

Polri sudah menggerakan Satgas Pangan Polri untuk segera melakukan intervensi guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Selama bulan Ramadan, seoptimal mungkin harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, harus dijaga agar tetap stabil dan terjangkau.

Pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengawal kebijakan tersebut. Satgas Pangan Polri diminta meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memetakan jalur distribusi serta mengidentifikasi titik-titik rawan kelangkaan. Stabilitas pangan, menurutnya, tidak hanya berdampak pada ketenangan sosial, tetapi juga pada stabilitas ekonomi makro dan daya beli masyarakat. Penanganan bapokting ini pun menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026 yang dikawal penuh oleh jajaran Bhayangkara.

Sinyal kuat penguatan ekosistem pangan nasional juga terlihat dari kehadiran sejumlah menteri dalam Rapim Polri 2026, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sinergi ini menunjukkan bahwa pengendalian harga dan stok pangan bukan hanya isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional. Langkah konkret juga dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga daging sapi, salah satu komoditas yang permintaannya meningkat tajam menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Kementerian Pertanian (Mentan) menegaskan bahwa seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026. Kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah memperketat pengawasan setelah adanya indikasi penjualan sapi hidup di atas harga acuan maksimal yang ditetapkan di tingkat RPH.

Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan yang terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Polri, serta dinas perdagangan daerah telah melakukan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung. Dari hasil penelusuran, terindikasi adanya over faktur harga penjualan sapi hidup di tingkat RPH sebesar Rp56.500 per kilogram bobot hidup.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada malam yang sama langsung melakukan penelusuran dan memastikan bahwa tiga feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya sebenarnya telah menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp55.000 per kilogram berat hidup, bahkan ada yang Rp55.500. Ia menegaskan bahwa harga Rp56.500 tersebut bukan berasal dari feedloter, melainkan terjadi pada transaksi lanjutan di tingkat distributor.

Harga di RPH tetap harus mengacu pada kesepakatan Rp56.000 per kilogram bobot hidup. Disiplin ini penting untuk menjaga harga daging sapi di pasar tetap berada di bawah atau paling tidak di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, di mana harga daging sapi paha depan maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000.

Sementara itu, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), berkomitmen mengikuti surat Dirjen terkait harga tersebut. Seluruh anggota Gapuspindo akan mengomunikasikan kepada semua pelanggan bahwa harga di RPH adalah Rp56.000, dan jika distributor melanjutkan ke pihak lain, harga tetap harus mengacu pada angka tersebut. Perwakilan Satgas Pangan Polri juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna menjamin stabilisasi harga pokok pangan, termasuk daging sapi.

Dengan pengawasan aktif, respons cepat terhadap indikasi pelanggaran, serta komitmen pelaku usaha dan aparat, stabilitas harga dan ketersediaan pangan diharapkan tetap terjaga. Ramadan pun dapat dijalani dengan lebih tenang, tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Yogyakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan tetap terjaga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah terpadu lintas lembaga dilakukan melalui pemantauan harga, penguatan stok, hingga operasi pasar untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menyampaikan bahwa hasil pemantauan terhadap 14 komoditas pangan utama menunjukkan kondisi yang stabil dan masih berada dalam rentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Acuan Penjualan (HAP). Pemerintah secara rutin melakukan monitoring untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

“Alhamdulillah dari pantauan terhadap 14 komoditas, secara keseluruhan masih sesuai dengan HET dan HAP,” ujar Nita.

Sebagai langkah penguatan, pemerintah juga akan menggencarkan program Gerakan Pangan Murah menjelang hingga selama bulan Ramadan. Program ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pasokan di pasar sekaligus memberikan alternatif belanja pangan dengan harga lebih rendah bagi masyarakat.

“Masyarakat Provinsi DIY tidak usah khawatir karena ada gerakan pangan murah yang dilakukan jelang dan sampai dengan bulan Ramadan. Ada sekitar tujuh kali yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan juga oleh Bulog bersama pemerintah,” ujarnya.

Upaya menjaga stabilitas tidak hanya difokuskan pada pasokan, tetapi juga pada pengawasan distribusi dan praktik perdagangan. Ketua Pelaksana Satgas Saber DIY, Komisaris Besar Kayuswan Tri Panungko, menegaskan pihaknya memperkuat pengawasan serta edukasi kepada pelaku usaha agar tidak melakukan praktik curang seperti penimbunan dan permainan harga.

“Kami memberikan peringatan pada para spekulan, produsen, maupun distributor agar tidak memainkan harga maupun melakukan penimbunan terhadap komoditas-komoditas pangan prioritas,” ujar Kayuswan.

Dari sisi cadangan, Perum Bulog memastikan stok beras di wilayah DIY dalam kondisi sangat aman. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Yogyakarta, Dedi Aprilyadi, menyebut penguasaan stok saat ini mencapai puluhan ribu ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga periode Lebaran.

“Untuk beras, kondisinya sangat aman. Stok yang kami kuasai saat ini mencapai 39.000 ton sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ucap Dedi. ***

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa setiap praktik kecurangan pangan menjelang dan selama Ramadan akan dikenakan sanksi pidana, seiring upaya menjaga ketersediaan, keamanan, dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Penegasan ini disertai langkah pengawasan lapangan yang lebih intensif, koordinasi pusat dan daerah yang solid, serta keterlibatan seluruh pelaku rantai pasok.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan pihaknya akan pengecekan harga kebutuhan pokok pada pekan depan di sejumlah pasar. Selain peninjauan lapangan, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan peran Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di lima wilayah sebagai mata dan telinga pemerintah di daerah.

“Kami mulai bergerak mengecek pasar-pasar, memanfaatkan perwakilan kami di daerah melalui BPTN untuk terus memantau perkembangan harga dan pasokan,” ujar Budi.

Pemantauan juga diperkuat melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi lonjakan harga. Jika ditemukan kenaikan tidak wajar, kementerian akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, distributor, dan pemasok guna mengambil langkah korektif.

“Sejauh ini kondisi harga relatif terjaga, dan kami optimistis stabilitas ini dapat bertahan hingga Ramadan dan Idul Fitri” katanya.

Komitmen serupa muncul dalam koordinasi nasional bersama seluruh dinas perdagangan daerah dan distributor pangan. Para pemangku kepentingan menyatakan kesiapannya menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga sepanjang Ramadan hingga Lebaran.

“Semua dinas dan distributor berjanji menjaga pasokan serta kestabilan harga bagi masyarakat,” kata Budi.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku penimbunan, kartel, atau manipulasi harga akan dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum. Di sisi lain, pendekatan preventif juga diperkuat melalui edukasi kepada pedagang, pendampingan kepatuhan regulasi, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SP2KP agar setiap temuan lapangan dapat ditangani cepat, transparan, dan akuntabel.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah mengaktifkan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Satgas ini berperan mencegah penimbunan, permainan harga, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar.

Ketua Pelaksana Satgas Saber, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa Satgas dibentuk guna memastikan kepatuhan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) di seluruh tingkat distribusi.

“Pengawasan dilakukan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, mencakup produsen, distributor, pedagang eceran, hingga ritel modern, demi menjamin keamanan dan mutu pangan sesuai aturan,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengawasan berbasis teknologi, kehadiran lapangan, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah optimistis Ramadan tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Oleh: Saipul Bahri *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanda nyata bagaimana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Diluncurkan awal 2025 dan dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari mandat pemenuhan gizi nasional, MBG dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jaminan asupan gizi yang tepat, terutama bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kebijakan ini memposisikan gizi sebagai pondasi strategis pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan, aspirasi yang tampak selaras dengan target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perhatian terhadap keberlanjutan MBG selama bulan suci Ramadan menjadi cermin kedalaman komitmen tersebut. Kebijakan adaptif yang disusun pemerintah bukan sekadar respons terhadap perubahan pola konsumsi di bulan puasa, tetapi bentuk keberpihakan pada hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh gizi seimbang sepanjang tahun, tanpa diskriminasi.

Pemerintah memastikan MBG tetap aktif selama Ramadan 1447 Hijriah, melalui perubahan mekanisme layanan yang mempertimbangkan ibadah puasa mayoritas umat Islam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tujuan utama penyesuaian ini adalah memastikan layanan tidak terganggu dan tetap tepat sasaran bagi penerima manfaat yang berpuasa. Dalam konteks ini, negara menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang pragmatis, tidak menghentikan layanan, tetapi menyesuaikan pola distribusi agar kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi sosial sekaligus tanggung jawab negara terhadap kesehatan publik.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, secara konsisten memberi arah teknis yang jelas untuk penerapan kebijakan ini. Penyesuaian menu MBG dengan menghadirkan makanan yang tahan lama dan mudah dibawa pulang, seperti kurma, telur rebus, buah, susu, serta penganan lokal tradisional, menunjukkan bahwa perancangan program tidak kehilangan fokus pada kualitas gizi. Strategi seperti ini relevan terutama untuk kelompok anak sekolah mayoritas Muslim, karena memberi mereka asupan bernutrisi tepat waktu tanpa menginterupsi ibadah atau kegiatan belajar. Ini juga mencerminkan kreativitas birokrasi dalam mengorganisasi layanan publik yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya.

Penyesuaian ini sekaligus memberi ruang agar MBG tidak diartikan sebagai mekanisme “memberi sesuatu saja” tetapi sebagai proses layanan yang adaptif dan berpihak. Pemerintah dengan jelas memisahkan mekanisme layanan antara wilayah mayoritas berpuasa dan wilayah yang tidak mayoritas berpuasa, sehingga kelangsungan asupan gizi untuk semua kelompok tetap terjaga. Pembagian MBG di sekolah non-puasa berjalan seperti biasa, dan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita juga menerima layanan tanpa perubahan jadwal.

Jika diukur dari dampaknya dalam jangka panjang, keberlanjutan MBG sepanjang Ramadan dapat dipandang sekaligus sebagai mekanisme mitigasi risiko gizi buruk yang rentan meningkat saat pola makan berubah drastis. Dalam perspektif ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, asupan yang teratur dan terpola berperan penting dalam menjaga stabilitas energi, fungsi kognitif, dan kekebalan tubuh, terutama bagi anak sekolah yang tetap terlibat dalam aktivitas akademik meskipun berpuasa. Keberlanjutan gizi anak penting untuk mencegah hipoglikemia, menurunkan produktivitas belajar, dan menjaga kesehatan secara umum di bulan puasa.

Pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG adalah dimensi lain yang membuat program ini bukan sekadar bantuan konsumtif. Dengan memberi ruang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasokan makanan MBG, kebijakan ini turut memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini sejalan dengan niat pemerintah agar distribusi pangan bergizi tidak mengabaikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Keterlibatan UMKM juga berimplikasi pada penguatan ketahanan pangan lokal, menghubungkan aspek produksi dan konsumsi secara berkelanjutan.

Keberlanjutan MBG selama bulan puasa merefleksikan perhatian pemerintah terhadap isu strategis yang lebih besar, yaitu mengatasi ketimpangan kesehatan dan menghapus gap gizi yang lahir dari kesenjangan sosial ekonomi. Hasil awal implementasi menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di banyak provinsi. Ini bukan hanya soal jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi tentang jaminan hak asasi pangan kepada seluruh anak bangsa.

Kritik terhadap rincian teknis menu atau mekanisme layanan adalah bagian wajar dari dinamika kebijakan publik. Namun secara prinsip, penyesuaian MBG untuk Ramadan yang dirancang pemerintah harus dilihat sebagai respons cerdas terhadap realitas sosial yang kompleks. Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan gizi harian, tetapi juga menghormati ritme budaya dan agama yang menjadi bagian dari identitas kolektif bangsa.

Apa yang ditampilkan melalui keberlanjutan MBG di bulan puasa adalah keberanian pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan publik terkait gizi tidak berhenti pada tanggal kalender tertentu, tetapi mengalir sepanjang kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, Indonesia menegaskan kembali komitmen dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan kompetitif di masa depan.

*) Ahli Gizi/Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Nur Utunissa

Bulan Ramadan merupakan periode penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Di tengah perubahan pola aktivitas harian akibat ibadah puasa, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak menjadi isu yang tidak boleh terabaikan. Anak-anak, terutama usia sekolah, berada pada fase pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk menunjang perkembangan fisik, kognitif, dan daya tahan tubuh.

Dalam konteks inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam menjaga kualitas gizi anak selama Ramadan, sekaligus memastikan bahwa perubahan waktu makan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan proses belajar mereka. Puasa Ramadan membawa perubahan signifikan terhadap pola makan keluarga. Waktu konsumsi makanan yang sebelumnya tersebar sepanjang hari menjadi lebih terbatas pada waktu sahur dan berbuka.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas dan kuantitas asupan gizi anak apabila tidak dikelola dengan baik. Pada sebagian keluarga, sahur sering kali dilakukan secara sederhana dengan menu terbatas, sementara berbuka cenderung didominasi makanan tinggi gula dan lemak. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan anak kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, kalsium, serta vitamin dan mineral lainnya yang sangat dibutuhkan selama masa pertumbuhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan dengan pendekatan yang adaptif. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap dibagikan selama bulan Ramadan dengan empat skema pembagian. Skema tersebut disesuaikan dengan kondisi peserta didik di sekolah hingga lingkungan pesantren agar program tetap berjalan optimal.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pertama diterapkan di sekolah pada daerah dengan mayoritas siswa berpuasa. Dalam skema ini, makanan tetap dikirim ke sekolah, namun dalam bentuk menu yang lebih tahan lama dan dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka. Pendekatan ini dirancang agar anak tetap memperoleh asupan gizi yang memadai tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, sekaligus meminimalkan potensi pemborosan makanan.

Mekanisme kedua diterapkan di sekolah pada daerah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa. Pada kondisi ini, layanan MBG tetap berjalan normal tanpa perubahan skema distribusi. Sementara itu, mekanisme ketiga memastikan bahwa program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa selama bulan Ramadan. Kelompok ini tetap menjadi prioritas karena kebutuhan gizinya bersifat khusus dan berkelanjutan. Adapun mekanisme keempat diterapkan secara khusus di lingkungan pesantren dengan menyesuaikan sistem pendidikan serta pola konsumsi santri.

Dari sisi komposisi, MBG selama Ramadan tetap diarahkan pada prinsip gizi seimbang. Protein berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, sementara karbohidrat kompleks menjadi sumber energi yang lebih stabil selama berpuasa. Lemak sehat berfungsi sebagai cadangan energi, sedangkan vitamin dan mineral berperan menjaga daya tahan tubuh di tengah perubahan pola tidur dan aktivitas selama bulan puasa.

Dokter medis sekaligus edukator kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Muhammad Fajri Adda’i menegaskan bahwa MBG selama Ramadan tidak semata soal pembagian makanan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi nutrisi bagi anak. Ia menilai bahwa pemenuhan gizi tetap krusial untuk menjaga kondisi fisik dan mental anak selama menjalani ibadah puasa.

Manfaat MBG selama Ramadan tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesiapan belajar anak. Anak dengan asupan gizi yang baik cenderung memiliki konsentrasi lebih stabil, tidak mudah lelah, dan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan optimal meskipun sedang berpuasa. Hal ini menjadi relevan mengingat kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian waktu.

Selain itu, MBG juga berperan dalam menjaga pemerataan sosial. Ramadan sering kali memperlihatkan perbedaan kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi. Melalui MBG, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, tetap memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Prinsip ini sejalan dengan nilai kepedulian dan solidaritas sosial yang menjadi esensi bulan Ramadan.

Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan MBG selama Ramadan juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di bulan Ramadan dan distribusinya akan disesuaikan dengan situasi serta kondisi di lapangan. Ia juga menjelaskan bahwa MBG yang dibagikan kepada siswa beragama Islam disediakan dalam bentuk menu makanan kering yang dapat dibawa pulang.

Selain itu, koordinasi antara sekolah, penyedia makanan, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan kebijakan yang adaptif dan pelaksanaan yang terukur seperti MBG, bulan suci ini justru dapat menjadi momentum penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tumbuh kembang anak. Program Makan Bergizi Gratis di bulan Ramadan menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat berjalan seiring dengan nilai keagamaan demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Jakarta – Selama bulan suci Ramadan, mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami sejumlah penyesuaian guna memastikan manfaatnya tetap tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Adaptasi ini dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan asupan gizi kelompok penerima manfaat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, MBG tetap berjalan dengan penyesuaian mekanisme penyaluran pada Ramadan nanti. Penyesuaian disiapkan agar layanan tetap menjangkau seluruh penerima manfaat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

“Untuk Ramadan, MBG akan tetap berlanjut. Jadi, ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan. Penyesuaian penyaluran MBG selama Ramadan difokuskan pada waktu, jenis, serta pola distribusi makanan,” ujarnya

Jika pada hari biasa makanan dikonsumsi pada pagi atau siang hari, selama bulan puasa penyaluran dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Makanan dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa atau sahur, sehingga tetap memberikan nilai gizi optimal bagi penerima manfaat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan selama bulan puasa, menu MBG disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Komposisi makanan dirancang agar memiliki daya simpan yang baik, bergizi seimbang, dan praktis dikonsumsi di luar jam sekolah.

“Menu MBG disesuaikan dengan kebutuhan selama berpuasa. Kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral tetap menjadi perhatian utama, sehingga manfaat program tidak berkurang meskipun waktu konsumsinya berubah,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa bulan puasa tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti MBG. Ramadan justru menjadi momentum untuk menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dan efektivitas program.

Selain itu, koordinasi dengan pihak sekolah, tenaga pendidik, serta mitra penyedia makanan diperkuat selama Ramadan. Hal ini penting untuk memastikan distribusi berjalan tertib, higienis, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Sosialisasi kepada orang tua dan siswa juga dilakukan agar mekanisme penyaluran yang telah disesuaikan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, diharapkan program MBG tetap mampu mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan kelompok rentan selama Ramadan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan MBG berjalan berkelanjutan, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.