Prabowo Tegaskan Pelestarian Bangunan Bersejarah sebagai Fondasi Jati Diri Bangsa

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelestarian bangunan dan situs bersejarah sebagai fondasi jati diri bangsa di tengah percepatan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan cagar budaya yang menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia.

“Bangsa Indonesia punya masa lalu yang pahit saat dijajah oleh kekuatan imperialis. Kala itu, rakyat pribumi diperlakukan sangat tidak manusiawi. Namun, bukti-bukti sejarah yang harusnya menjadi pelajaran bagi generasi muda kini mulai hilang satu per satu,” kata Prabowo, saat taklimat Rakornas kepala daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Presiden Prabowo, bangunan bersejarah memiliki nilai strategis karena merekam perjalanan sejarah, pengorbanan, dan semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Oleh sebab itu, upaya pembangunan nasional harus berjalan seimbang dengan perlindungan warisan sejarah.

“Pembangunan nasional tidak boleh menghilangkan bangunan bersejarah demi gedung atau pabrik. Pelestarian sejarah adalah bentuk penghormatan kepada para pejuang dan bagian dari menjaga karakter bangsa,” tegas Prabowo.

Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan investasi, tetapi turut bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi warisan budaya dan sejarah di wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo menyoroti pembongkaran eks stasiun radio Bung Tomo di Jalan Mawar, Surabaya, padahal bangunan bersejarah tempat pidato 10 November 1945 tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkot Surabaya sejak 1998.

“Ke mana itu tempat-tempat bersejarah kita? Jangan sampai situs peninggalan sejarah hilang,” ujar Prabowo.

Pelestarian cagar budaya, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sejarah dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Dengan menjaga situs bersejarah, bangsa Indonesia dapat memastikan nilai perjuangan tetap hidup dan relevan di masa depan.

Presiden Prabowo menilai, pembangunan yang berkelanjutan harus berpijak pada kekuatan ekonomi, infrastruktur, serta pelestarian budaya dan sejarah. Sinergi tersebut diyakini akan memperkuat identitas nasional sekaligus memastikan pembangunan tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. [-RWA]

Sampaikan Taklimat: Presiden Prabowo Subianto Dorong Swasembada Pangan dan Energi

Bogor — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat arah besar pembangunan nasional dengan menekankan strategi transformasi bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat. Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (02/02), Presiden menegaskan bahwa tujuan utama memastikan rakyat hidup layak dan sejahtera.

“Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya, makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dia punya penghasilan yang cukup,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, strategi transformasi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Dari keseluruhan agenda itu, swasembada pangan dan swasembada energi ditempatkan sebagai pilar utama kemandirian nasional.

“Kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan, tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” imbuhnya.

Selain pangan, Presiden menekankan pentingnya kemandirian energi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, terus mendorong optimalisasi sumber daya dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan luar.

“Swasembada energi, harus! Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa! Kita sudah hitung, tapi kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” tegas Presiden.

Menurut Prabowo, swasembada pangan dan energi juga menjadi kunci untuk membalik arus ekonomi agar manfaatnya lebih banyak dirasakan rakyat, terutama di daerah.

“Swasembada energi, swasembada pangan, baru kita harus mengubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan dan membalikkan antara lain dengan Makan Bergizi Gratis. Anak-anak kita harus makan cukup,” lanjutnya.

Dalam arahannya tersebut, Presiden juga menyinggung potensi besar Indonesia di sektor bioenergi, khususnya kelapa sawit. Ia menilai sawit tidak hanya berfungsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai bahan baku energi strategis.

“Biodiesel bebas dari ketergantungan luar. Kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng,” ujarnya menambahkan.

Presiden bahkan menyoroti peluang pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai bahan baku energi hingga avtur.

“Jelantah bisa jadi bahan avtur,” katanya, sembari menegaskan prinsip utama kebijakan energi nasional.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya dalam negeri harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional.

“Kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegasnya.

Melalui taklimat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah fondasi kemerdekaan ekonomi dan syarat utama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di tengah dinamika global.

Presiden Prabowo Tegaskan Politik Non-Blok Demi Lindungi Rakyat dari Ancaman Global

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri non-blok sekaligus memperkuat kemandirian nasional sebagai langkah strategis melindungi rakyat dari meningkatnya ancaman global. Sikap tersebut dinilai krusial di tengah ketidakpastian geopolitik, termasuk potensi konflik berskala besar.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan pecahnya Perang Dunia III yang bahkan telah disimulasikan dengan skenario penggunaan senjata nuklir.

“Kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari tidak hanya satu atau dua tahun saja. Para ahli mengatakan bisa winternya puluhan tahun,” ungkap Prabowo Senin, (2/2).

Sebagai penerus mandat para pendiri bangsa, Prabowo menegaskan Indonesia memilih tidak berpihak pada kekuatan mana pun dalam percaturan global.

“Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah seribu lawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, apalagi satu musuh kita garis kita. Kita sungguh-sungguh tidak mau terlibat dalam pakta. Kita sungguh-sungguh bersahabat dengan semua,” terang Prabowo.

Ia mengakui konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah Indonesia harus siap menghadapi ancaman tanpa bergantung pada negara lain. Karena itu, semangat berdikari menjadi fondasi menjaga kedaulatan.

“Hal yang berlaku di dunia ini adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, yang lemah akan menderita. Jadi sebagai presiden sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah harus jaga rakyat ini,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kebijakan realistis dalam menjaga keamanan nasional. “Untuk melindungi rakyat Indonesia, kita tidak bisa emosional. kita tidak bisa terlalu idealis karena yang berlaku adalah dunia nyata. Karena kita tidak mau berperang, kita harus siap berperang. Kita tidak niat mengancam siapa-siapa tetapi mereka selalu mau ganggu kita,” jelasnya.

Sementara itu, diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama ini diyakini mampu menegaskan posisi Indonesia di panggung internasional. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut diplomasi aktif tersebut membuat Indonesia semakin disegani serta membuka kerja sama strategis di berbagai sektor penting. ****

Hadapi Krisis Sampah, Prabowo Luncurkan Gerakan ASRI dan Proyek Waste to Energy

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan dimulainya perang terhadap sampah sebagai bagian integral dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendorong ekonomi hijau.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Senin (2/2/2026), Prabowo menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar urusan estetika, tetapi tantangan strategis yang harus diatasi bersama seluruh elemen bangsa.

“Sampah ini jadi masalah, diproyeksi hampir titik sampah akan over capacity di 2028 bahkan lebih cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau program Waste to Energy. Proyek ini rencananya akan dibangun di 34 titik pada kabupaten/kota, yang akan mulai groundbreaking dalam beberapa bulan ke depan dan ditargetkan beroperasi penuh dalam dua tahun.

“Penyelesaian masalah sampah kita butuh kerja sama pemerintah pusat pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat pemerintah pusat yang akan memimpin saudara-saudara sekalian,” ungkapnya.

Disamping itu, Presiden juga akan meluncurkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik Indah (ASRI) untuk penanganan sampah nasional serta menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Kepala Negara menuturkan, wujud gerakan itu adalah kegiatan kerja bakti atau gotong royong (korve). Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah, melainkan di lingkungan kantor dan instansi pemerintahan.

“Wujudnya tadi semua instansi pemerintahan harus memimpin korve, kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk sampah,” jelas Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan sampah tidak boleh menunggu karena menyangkut langsung kepentingan rakyat dan kelangsungan ekonomi berbasis pariwisata.

Menurut Prabowo, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja dan paling efisien dari sisi biaya pembangunan, namun akan runtuh bila lingkungan tidak terjaga.

Respons pemerintah terhadap tantangan sampah didukung oleh sejumlah pejabat. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung menyebut bahwa proyek PLTSa banyak dilirik oleh sejumlah investor dari sejumlah negara.

Menurut dia, pihaknya bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saat ini tengah melakukan identifikasi mitra teknologi untuk memastikan proyek tersebut berjalan efisien. Setidaknya ada tiga negara yang tertarik untuk terlibat dalam proyek PLTSa ini.

“Pemilihan mitra akan mempertimbangkan teknologi yang mampu menghasilkan energi paling efisien. Selain itu, memiliki mekanisme kerja sama yang memungkinkan listrik dari PLTSa diserap oleh PLN sebagai offtaker,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Jamin Koperasi Desa Serap Hasil Panen, Putus Ketergantungan Tengkulak

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi petani dan nelayan melalui pembentukan koperasi desa yang benar-benar operasional. Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah menargetkan sedikitnya 28.000 koperasi desa dapat berfungsi penuh dalam beberapa bulan ke depan, lengkap dengan infrastruktur distribusi dan penyimpanan hasil produksi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Presiden menekankan, koperasi yang dibangun bukan sekadar lembaga administratif, melainkan entitas ekonomi yang memiliki fasilitas nyata untuk menopang aktivitas produksi desa.

“Nanti beberapa bulan lagi akan kita wujudkan minimal 28.000 koperasi. Di tiap desa, koperasi yang operasional, punya gudang, punya cold storage, dan akan punya dua truk masing-masing koperasi,” ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjelaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih dirancang untuk memutus mata rantai ketergantungan petani dan nelayan terhadap tengkulak maupun perantara. Selama ini, keterbatasan sarana distribusi dan penyimpanan membuat hasil panen rakyat kerap dijual murah atau bahkan terbuang.

“Tidak akan ada panen yang tidak terjual. Kalau belum bisa dijual, disimpan dalam gudang. Koperasi bisa kirim sendiri hasil panennya,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, sistem koperasi yang terintegrasi dengan gudang dan armada angkut akan memberi kepastian pasar bagi rakyat. Petani dan nelayan tidak lagi harus menunggu pembeli datang ke desa atau bergantung pada tengkulak yang menentukan harga. Dengan koperasi, hasil produksi bisa dikelola, disimpan, dan dikirim langsung sesuai kebutuhan pasar.

“Dulu menunggu siapa yang mau ambil. Tengkulaklah, perantara lah, sekarang tidak,” kata Prabowo.

Selain sektor pertanian, Prabowo juga menyoroti pengembangan desa-desa nelayan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional. Ia menilai, ikan segar merupakan sumber protein yang terjangkau dan sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kita akan bikin desa-desa nelayan sehingga rakyat kita akan dapat ikan segar penuh protein, yang harganya mungkin setengah dari daging,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, pemenuhan asupan protein bagi seluruh keluarga Indonesia merupakan cita-cita besar pemerintah. Melalui penguatan koperasi desa dan desa nelayan, ia ingin memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi setiap hari.

“Tiap keluarga Indonesia harus makan lauk protein tiap hari. Itu cita-cita Pemerintah Republik Indonesia. Itu cita-cita saya,” pungkas Prabowo. *

Di Rakornas 2026, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Pemimpin Adil dan Jujur

Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai bangsa majemuk sangat bergantung pada hadirnya kepemimpinan yang adil, jujur, dan tulus melayani rakyat. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Presiden Prabowo menekankan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap para pemimpin di semua tingkatan. Menurutnya, rakyat Indonesia mendambakan sosok pemimpin yang mengedepankan keadilan, kejujuran, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk rakyat semuanya. Ini adalah harapan semua rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar tidak terjebak pada sikap egois dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menyukai pemimpin yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara mengabaikan kesejahteraan rakyat.

“Mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini adalah harapan semua rakyat kita,” ucapnya menegaskan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan strategis yang harus dijaga dan dirawat bersama. Keberagaman tersebut, menurutnya, justru menjadi fondasi pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila dipimpin dengan adil dan penuh tanggung jawab.

Selain integritas, Presiden Prabowo juga meminta para kepala daerah untuk memiliki ketajaman dan kewaspadaan dalam memimpin. Ia mengingatkan agar pemimpin daerah tidak bersikap lugu dan selalu memahami dinamika politik serta sosial di wilayah masing-masing demi menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemahaman peran aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai pelayan dan pemimpin rakyat. Menurut Presiden Prabowo, pada dasarnya rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang tenang, aman, dan harmonis.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dinilai menjadi momentum strategis karena mempertemukan hampir seluruh unsur pemerintahan dalam satu forum koordinasi nasional. “Ini adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Presiden Prabowo.

Rakornas 2026 dihadiri oleh jajaran kepala daerah beserta wakilnya, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh penjuru Tanah Air. Melalui forum ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah menyatukan visi, menjaga harmoni, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat demi menjamin masa depan Indonesia yang aman, stabil, dan berhasil. (*)

MBG Capai 60 Juta Penerima, Prabowo: 1 Juta Lapangan Kerja Telah Tercipta

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dan berhasil menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja di berbagai daerah.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

“MBG kita sudah sampai 60 juta (penerima) hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026, paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja hari ini MBG telah, ada dapur SPPG yang sudah operasional 22.275 dapur operasional, dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22 ribu saja sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. 22 kali 5 orang yang digaji tiap hari. Sudah kita ciptakan lapangan kerja 1 juta,” kata Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Presiden menjelaskan, ribuan dapur SPPG yang telah beroperasi menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di lapangan. Keberadaan dapur-dapur tersebut menyerap tenaga kerja langsung, mulai dari juru masak hingga petugas distribusi, yang digaji setiap hari.

Selain menciptakan lapangan kerja langsung, MBG juga mendorong tumbuhnya rantai pasok pangan berbasis desa. Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan seperti sayur, telur, ikan, ayam, dan daging dari lingkungan sekitar.

Presiden menyebut, di setiap dapur dapat melibatkan sekitar 10 hingga 20 orang pemasok lokal, termasuk petani, peternak, dan nelayan.

Dengan perluasan cakupan program hingga 82 juta penerima manfaat, Prabowo optimistis dampak ekonomi MBG akan semakin besar.

Ia memperkirakan, jumlah lapangan kerja yang tercipta dapat meningkat berkali-kali lipat seiring bertambahnya dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Itu nanti di ujungnya kalau kita sampai 82 juta (penerima MBG) kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja saudara-saudara,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa kebutuhan utama rakyat adalah pekerjaan yang nyata dan berkelanjutan. Menurutnya, lapangan kerja hanya bisa tercipta melalui kebijakan konkret dan kerja nyata di lapangan, bukan sekadar retorika.

“Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG,” tuturnya.

Melalui MBG, pemerintah menempatkan pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja sebagai satu kesatuan strategi pembangunan. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi desa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. #

Pemerintah Optimis Mampu Ciptakan 270.000 Lapangan Kerja Melalui Proyek Hilirisasi

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas baru.

Presiden menyampaikan keberadaan BP Danantara memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola aset negara. Dengan kecukupan yang dimiliki pemerintah tidak perlu meminta investasi dari luar negeri.

“Kita punya kemampuan sekarang. Jadi tadi saya sampaikan pokok-pokok yang harus kita mulai dan laksanakan adalah hilirisasi. Delapan belas proyek ini akan ciptakan 276.000 pekerjaan berkualitas dengan investasi Rp618 triliun,” kata di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam penyampaiannya Presiden Prabowo menegaskan proyek-proyek tersebut antara lain terkait dengan industri smelter aluminium berbasis bauksit, stainless steel slab dari nikel, oleoresin, industri filet ikan tilapia, modul surya terintegrasi, serta gasifikasi batu bara untuk Dimethyl Ether (DME).

Selain itu, terdapat pengembangan industri copper rod, wire and tube, oleofood berbasis kelapa sawit, pengolahan rumput laut, hingga bioavtur dari minyak jelantah. Di sektor mineral dan energi, pemerintah juga mendorong pembangunan industri aspal Buton, besi baja berbasis pasir besi, mangan sulfat, chemical grade alumina, serta chlor alkali plant. Prabowo menambahkan pemerintah juga akan membangun kilang minyak dan fasilitas oil storage tanks di dalam negeri.

Presiden juga menekankan selain sektor tambang dan energi. Proyek hilirisasi juga menyasar industri berbasis sumber daya lokal lainnya, seperti nata de coco, medium chain triglycerides (MCT), dan tepung kelapa dari kelapa, industri fillet ikan, serta carrageenan dari rumput laut. Keseluruhan proyek hilirisasi tersebut diproyeksikan untuk menciptakan sekitar 276 ribu lapangan pekerjaan.

Sebelumnya di 4 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah hal tentang hilirisasi telah dibahas, setidaknya sudah terdapat 5 proyek hilirisasi. Pertama, perkembangan lima titik proyek hilirisasi oleh Danantara Indonesia yang akan melakukan groundbreaking di awal bulan depan. Program tersebut akan dilakukan di beberapa provinsi Indonesia dengan total investasi sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 100 triliun.

Kedua, perkembangan proyek Waste to Energy (mengubah sampah menjadi energi seperti listrik, panas, atau bahan bakar, melalui berbagai teknologi semisal pembakaran, gasifikasi, digesti anaerobik). Sehingga volume sampah terbuka tidak hanya berkurang namun akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi.

Presiden Prabowo Dorong Kepemimpinan Pro-Rakyat dan Tata Kelola Bersih di Daerah

Bogor — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kepemimpinan nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat serta menempatkan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai fondasi utama. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan seluruh kepala daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Forum nasional ini diposisikan sebagai ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh pemimpin daerah memiliki orientasi yang sama, yakni menghadirkan pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit. Di hadapan para kepala daerah, Presiden menekankan bahwa ekspektasi publik terhadap pemimpin saat ini semakin tinggi, terutama dalam hal integritas dan keadilan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepekaan kuat terhadap sikap dan perilaku pemimpinnya. “Mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” tegas Presiden Prabowo.

Penekanan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh keberpihakan nyata pada kebutuhan rakyat. Presiden menyampaikan bahwa figur pemimpin yang diharapkan masyarakat adalah sosok yang bekerja dengan nurani, menjunjung kejujuran, serta mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah kehidupan publik.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa harapan rakyat terhadap pemimpin bersifat universal dan tidak berubah oleh waktu.

“Mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja dengan rakyat semuanya,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam konteks dinamika nasional dan global yang terus bergerak cepat, Presiden mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kecakapan membaca situasi. Kepala daerah diminta tidak memimpin secara naif, melainkan memahami tantangan riil yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kepemimpinan menuntut ketajaman sikap dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. “Kita juga harus menjadi pemimpin yang tidak lugu, harus waspada, mengerti, dan tahu situasi,” pungkas Presiden Prabowo.

Rakornas 2026 sendiri dihadiri oleh seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota beserta wakilnya, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kehadiran lintas unsur tersebut dinilai strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan ini dirancang sebagai ajang penyelarasan langkah pemerintahan.

“Diharapkan dengan berkumpulnya seluruh unsur, langkah, visi, dan persepsi dapat disatukan,” ujar Prasetyo.

Selain penguatan sinergi, Rakornas juga menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program nasional, termasuk komitmen terhadap prinsip good governance dan pemerintahan bebas korupsi yang terus ditekankan Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa agenda integritas menjadi perhatian utama Presiden.

“Komitmen untuk good governance dan menjalankan pemerintahan tanpa korupsi selalu menjadi konsen Bapak Presiden,” tutup Prasetyo.

Prabowo Perkuat Kewaspadaan Global dan Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Non-Blok

Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam berbagai forum strategis, Presiden mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dunia bukanlah fenomena baru, melainkan telah mengiringi perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Karena itu, Indonesia dituntut untuk bersikap cermat, waspada, dan tetap konsisten pada jati diri politik luar negerinya.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa sejak masa Presiden pertama Republik Indonesia, dunia telah berada dalam pusaran konflik ideologis besar yang membelah kekuatan global ke dalam blok-blok yang saling berhadapan. Kondisi tersebut, menurutnya, selalu membawa implikasi terhadap negara-negara di luar pusat konflik, termasuk Indonesia.
“Dari mulai presiden pertama, kita, Indonesia, tapi seluruh dunia, berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok, ada blok komunis dan blok antikomunis, bisa dikatakan blok demokrasi, blok kapitalis,” ujar Presiden.

Dalam konteks kekinian, Presiden Prabowo juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap potensi konflik global berskala besar. Ia mengungkapkan bahwa berbagai simulasi internasional menunjukkan dampak perang dunia ketiga, khususnya jika melibatkan senjata nuklir, akan dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali.
“Saudara-saudara, ada simulasi kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa konflik militer langsung, melainkan juga dampak lingkungan dan kemanusiaan jangka panjang. Salah satu risiko serius yang dibicarakan para ahli dunia adalah terjadinya nuclear winter, kondisi di mana debu dan partikel radioaktif menutupi matahari dalam jangka waktu lama.
“Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter karena debunya akan menutup matahari dan menutup mataharinya tidak satu tahun, tidak dua tahun, tidak tiga tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia,” ujar Prabowo.

Menghadapi situasi tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memilih jalan yang konsisten dengan amanat sejarah dan konstitusi. Ia menyatakan dirinya menjalankan mandat untuk meneruskan garis politik luar negeri yang telah dirintis para pendiri bangsa, yakni politik luar negeri bebas aktif dan non-blok. Indonesia, tegas Prabowo, tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun dan tidak memosisikan diri sebagai bagian dari blok kekuatan tertentu.

“Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-blok,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sikap non-blok bukan berarti pasif. Sebaliknya, Indonesia akan terus aktif membangun persahabatan, kerja sama, dan dialog dengan seluruh bangsa demi perdamaian dunia. Dengan kewaspadaan yang kuat dan prinsip politik luar negeri yang konsisten, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen menjaga kedaulatan nasional sekaligus berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian global.