Monthly Archives: Februari 2026

Oleh: Eza Darnawan )*

Pemerintah semakin menegaskan peran koperasi desa sebagai pilar utama kebijakan ekonomi kerakyatan. Melalui penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, negara menempatkan koperasi bukan sekadar sebagai unit usaha, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Kebijakan ini mencerminkan arah baru pembangunan ekonomi yang berpijak pada kekuatan komunitas. Pemerintah memandang koperasi desa sebagai wadah paling relevan untuk menghimpun potensi masyarakat secara kolektif, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga desa dan kelurahan.

Salah satu langkah konkret ditunjukkan melalui kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial yang mendorong keluarga penerima manfaat bantuan sosial agar secara bertahap menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Pendekatan ini dirancang sebagai strategi transisi dari pola perlindungan sosial menuju kemandirian ekonomi berbasis usaha produktif.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung agenda Presiden dalam mengangkat masyarakat penerima manfaat dari ketergantungan bantuan. Dengan menjadi anggota koperasi, keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dilibatkan dalam aktivitas usaha dan berpeluang memperoleh tambahan pendapatan dari sisa hasil usaha koperasi.

Pemerintah memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim bersama yang bertugas mengimplementasikan program di desa dan kelurahan yang telah siap membangun Kopdes Merah Putih. Kesiapan tersebut mencakup aspek kelembagaan, usaha, hingga sumber daya manusia pengelola koperasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden tentang pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemberdayaan masyarakat melalui koperasi. Pemerintah menilai koperasi sebagai sarana paling efektif untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, keluarga penerima manfaat yang telah memiliki usaha akan difasilitasi untuk memasarkan produknya melalui koperasi. Di sisi lain, koperasi juga menjadi tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Skema ini memungkinkan penerima manfaat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pemilik usaha koperasi yang memperoleh manfaat ganda dari sisi konsumsi dan pembagian hasil usaha.

Pemerintah juga memastikan bahwa pemilihan koperasi yang dilibatkan dalam program ini dilakukan secara selektif. Koperasi yang telah siap secara fisik, manajerial, dan kelembagaan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa atau kelurahan, sehingga implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Penguatan koperasi desa juga mendapat dukungan lintas sektor. PT PLN (Persero) menyatakan komitmennya mendukung penuh program prioritas Presiden untuk membangun 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan listrik andal serta inovasi layanan yang dirancang khusus untuk memperkuat keberlanjutan koperasi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLN telah mengembangkan platform pembayaran dan pembelian token listrik yang dapat dioperasikan oleh agen koperasi melalui aplikasi WhatsApp. Melalui skema ini, koperasi dapat melayani pembayaran listrik langsung ke rumah-rumah warga dengan sistem yang sederhana dan efisien.

Pemerintah menilai inovasi tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan listrik, tetapi juga membuka sumber pendapatan berulang bagi koperasi. Setiap transaksi memberikan kontribusi biaya operasional yang dapat memperkuat fondasi keuangan koperasi, terutama di wilayah dengan jumlah pelanggan yang besar.

Dengan cakupan ribuan rumah di satu wilayah Kopdes/Kel Merah Putih, skema ini diproyeksikan menciptakan pendapatan rutin yang menopang keberlanjutan usaha koperasi. Platform tersebut dirancang khusus untuk koperasi desa dan tidak diperuntukkan bagi pihak lain, sehingga manfaat ekonominya tetap berada di tingkat lokal.

Selain sektor kelistrikan, pemerintah juga membuka peluang kemitraan koperasi desa dalam pengembangan energi biomassa. PLN berencana melibatkan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari rantai pasok biomassa untuk program co-firing pembangkit listrik, dengan memanfaatkan limbah sawit dan kayu sebagai bahan baku.

Di sektor pangan, peran koperasi desa juga semakin diperkuat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan harapan agar semakin banyak KopdesMerah Putih terlibat sebagai penyuplai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis pada 2026. Pemerintah melihat koperasi sebagai mitra strategis untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Data pemerintah menunjukkan bahwa puluhan ribu pemasok telah terlibat dalam program tersebut, dengan koperasi menjadi salah satu kontributor penting. Jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai puluhan juta orang menuntut penguatan rantai pasok pangan yang stabil dan terorganisasi, di mana koperasi desa memiliki posisi strategis.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada awal 2026, khususnya untuk menjangkau pondok pesantren dan sekolah keagamaan. Dalam konteks ini, Kopdes Merah Putih dipandang mampu berperan sebagai penyedia bahan baku sekaligus penggerak ekonomi lokal di sekitar satuan pelayanan gizi.

Secara keseluruhan, penguatan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menempatkan koperasi sebagai pilar kebijakan ekonomi kerakyatan. Melalui sinergi lintas kementerian, BUMN, dan lembaga negara, koperasi diarahkan menjadi instrumen utama pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dan mulai beroperasi pada April 2026.

Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama penguatan ekonomi pedesaan sekaligus menopang berbagai agenda strategis nasional. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Zulkifli menegaskan koperasi desa disiapkan sebagai wadah utama untuk menampung dan mengelola hasil usaha masyarakat agar memiliki nilai ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

“Koperasi desa ini yang akan menjadi support untuk MBG dan menampung hasil usaha-usaha rakyat. Mudah-mudahan Maret atau April ini bisa terbangun sebanyak 20 sampai 30.000 unit,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendukung distribusi dan pengelolaan hasil produksi rakyat di tingkat desa.

Untuk menjaga kualitas pengelolaan, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan sumber daya manusia sesuai Instruksi Presiden, dengan menugaskan minimal tiga personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di setiap KDMP.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menekankan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dipahami sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai simpul konsolidasi potensi desa, mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, logistik, hingga layanan keuangan mikro.

“Koperasi menjadi penghubung antara produksi desa dengan pasar, serta antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Farida, jika koperasi mampu menghubungkan sumber daya desa dengan kebutuhan pasar, maka akan tercipta ekosistem ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan antarwilayah.

“Ini bisa menjadi ruang ekosistem ekonomi baru yang juga menghubungkan antar desa di seluruh Indonesia,” katanya.

Dukungan juga datang dari PT PLN (Persero). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan perusahaan mendukung program prioritas Presiden melalui penyediaan listrik andal dan inovasi layanan bagi Kopdes Merah Putih.

“Agen koperasi bisa melakukan transaksi pembayaran listrik langsung ke rumah-rumah warga hanya menggunakan WhatsApp,” ujarnya.

Menurut Darmawan, setiap transaksi akan memberikan kontribusi pendapatan rutin bagi koperasi dan memperkuat keberlanjutan usaha desa.

Selain itu, PLN juga membuka peluang kerja sama pengembangan energi biomassa dengan melibatkan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari rantai pasok. ***

Pemerintah menegaskan komitmennya membangun kemandirian ekonomi desa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan sebanyak 30.000 KDMP di seluruh Indonesia sudah siap diluncurkan dan beroperasi pada April 2026.

Zulkifli menyampaikan bahwa pada Maret hingga April 2026, pemerintah menargetkan sekitar 20.000 hingga 30.000 KDMP telah beroperasi dengan fasilitas yang lengkap.

“Pada Maret–April 2026 kami harapkan 20.000 sampai 30.000 Koperasi Desa Merah Putih sudah siap beroperasi,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menegaskan, KDMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi simpul distribusi hasil pertanian serta produk usaha rakyat.

Melalui koperasi ini, pelaku UMKM desa difasilitasi untuk menyalurkan produknya agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan produk usaha rakyat, sekaligus mendekatkan kebutuhan pokok kepada masyarakat,” jelasnya.

KDMP juga akan terintegrasi dengan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran kebutuhan pokok dan penguatan rantai pasok pangan, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa mulai 2026 kebijakan bantuan sosial akan diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah mendorong KPM terlibat langsung dalam kegiatan usaha produktif melalui Kopdeskel Merah Putih.

“Lewat kerja sama ini kami ingin mendorong seluruh keluarga penerima manfaat bansos agar bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Jadi tidak hanya menerima bantuan, tapi juga terlibat dalam kegiatan usaha,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, KPM akan diarahkan untuk memasarkan produk melalui koperasi sekaligus memenuhi kebutuhan pokok di Kopdeskel Merah Putih.

Dengan demikian, penerima bansos tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik usaha koperasi.

“Selain sebagai konsumen, mereka juga ikut memiliki toko-toko KDMP dan berhak mendapatkan sisa hasil usaha di akhir tahun,” ujarnya.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai kebijakan ini membuka peluang baru bagi penerima bansos untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Mereka yang sebelumnya menjadi penerima manfaat, kini bisa terlibat langsung dalam kegiatan usaha dan mendapatkan bagian dari pendapatan koperasi,” kata Ferry. ***

Oleh : Zaki Walad )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan sektor hulu energi sebagai fondasi utama dalam upaya memperkokoh ketahanan energi domestik. Kebijakan tersebut tidak lahir sebagai respons jangka pendek, melainkan sebagai strategi struktural untuk menjawab tantangan ketergantungan impor, fluktuasi geopolitik global, serta kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Dalam konteks tersebut, sektor hulu minyak dan gas bumi kembali diposisikan sebagai penopang krusial bagi keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah proses transisi menuju energi bersih.

Fokus pada sektor hulu mencerminkan pandangan pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapat dibangun hanya dari sisi hilir dan konsumsi. Produksi domestik yang kuat menjadi syarat utama bagi kemandirian energi.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas secara agresif hingga mencapai satu juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMSCFD gas bumi pada rentang 2029–2030. Target tersebut sekaligus menegaskan keseriusan negara mengembalikan peran hulu migas sebagai tulang punggung sistem energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadaliamenegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo kepada Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 berfokus pada empat pilar utama, yaitu kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, serta swasembada energi.

Pelantikan Dewan Energi Nasional menandai babak baru konsolidasi kebijakan energi, di mana perumusan peta jalan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi terintegrasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Dalam kerangka tersebut, penguatan sektor hulu menjadi instrumen negara untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang selama bertahun-tahun membebani neraca perdagangan.

Ketahanan energi nasional yang sebelumnya hanya bertumpu pada cadangan sekitar tiga pekan diproyeksikan meningkat hingga tiga bulan. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur penyimpanan energi dan optimalisasi produksi domestik sebagai langkah konkret memperkecil risiko gangguan pasokan. Upaya tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dari kebijakan reaktif menjadi kebijakan preventif dan berjangka panjang.

Penguatan sektor hulu juga didorong melalui reformasi regulasi. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dinilai membuka ruang baru bagi percepatan investasi hulu migas.

Aturan tersebut mendorong desentralisasi pengelolaan, menyederhanakan perizinan, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi daerah penghasil. Dengan iklim investasi yang lebih adaptif, eksplorasi cadangan baru diharapkan bergerak lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi seismik mutakhir.

Dalam perspektif ketahanan energi, kinerja hulu migas yang solid berperan menjaga stabilitas pasokan di tengah peningkatan permintaan domestik. Pemerintah menempatkan pengurangan impor minyak, LPG, dan bensin sebagai sasaran strategis, sehingga swasembada energi tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Industri hulu migas diproyeksikan menjadi jangkar utama dalam agenda tersebut, sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri penunjang.

Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan bahwa kemandirian energi merupakan prasyarat bagi kemerdekaan sejati sebuah bangsa. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan pentingnya membangun kepercayaan diri nasional dan mengelola sumber daya energi secara amanah, bersih, serta transparan.

Komitmen membersihkan tata kelola energi dari praktik korupsi dan manipulasi impor memperkuat pesan bahwa penguatan sektor hulu tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada integritas pengelolaan sumber daya.

Penguatan hulu energi juga berjalan seiring dengan agenda transisi menuju net zero emission. Gas bumi diposisikan sebagai energi transisi yang realistis, menjembatani kebutuhan energi domestik dengan target penurunan emisi.

Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan fondasi jangka panjang melalui penyusunan peta jalan energi nuklir dan pembentukan Nuclear Energy Program ImplementationOrganization yang hampir rampung secara kelembagaan.

Apresiasi terhadap peran industri hulu migas juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kunjungan kerja ke fasilitas operasi PT Saka Energi Indonesia, Zulkifli Hasan menilai capaian produksi yang melampaui target sebagai bukti konkret kontribusi sektor hulu dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi aset eksisting, penerapan teknologi yang tepat, serta disiplin operasional yang konsisten mampu menghasilkan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan.

Lebih jauh, keberhasilan ini mempertegas bahwa penguatan sektor hulu tidak hanya berdampak pada keamanan energi, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, hingga penguatan kepercayaan investor terhadap iklim investasi energi nasional.

Ke depan, keberlanjutan produksi hulu migas menjadi agenda strategis yang tidak terpisahkan dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menempatkan sektor tersebut bukan sekadar sebagai sumber pasokan energi, melainkan sebagai instrumen pembangunan nasional yang mampu menggerakkan investasi, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah ekonomi di wilayah operasi.

Penguatan sektor hulu energi bergerak sebagai langkah nyata untuk memastikan energi domestik tetap terjaga, mengurangi ketergantungan luar negeri, serta menopang kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan arah kebijakan yang tegas, reformasi tata kelola yang berkelanjutan, dan konsistensi implementasi di lapangan, sektor hulu energi berpotensi menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan lintas generasi. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Prita Lestari )*

Pemerintah menegaskan ulang arah besar pembangunan energi nasional dengan menempatkan kedaulatan dan ketahanan energi sebagai agenda utama periode 2026–2030. Penegasan tersebut tidak hadir sebagai jargon politik semata, melainkan sebagai respons strategis atas tekanan global, ketergantungan impor energi, serta tuntutan pembangunan jangka panjang yang menuntut kepastian pasokan energi nasional.

Pelantikan keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Januari 2026 lalumenjadi titik penting dalam konsolidasi kebijakan energi nasional. Melalui struktur DEN yang diperkuat lintas sektor, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memastikan kebijakan energi tidak lagi berjalan parsial, tetapi terintegrasi dengan kebijakan fiskal, industri, pangan, transportasi, riset, dan perlindungan lingkungan.

Presiden Prabowo secara konsisten mendorong visi swasembada energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, terlebih di tengah ketidakpastian geopolitik global. Karena itu, agenda penghentian impor BBM menjadi salah satu sasaran utama, disertai upaya optimalisasi produksi dalam negeri dan penguatan infrastruktur pengolahan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, memandang pelantikan tersebut sebagai awal babak baru kebijakan energi nasional.

Ia menekankan bahwa Presiden memberikan mandat jelas kepada DEN untuk menyusun arah kebijakan dan peta jalan energi yang berorientasi pada kedaulatan, ketahanan, kemandirian, dan swasembada energi. Menurutnya, selama ini Indonesia masih mengimpor puluhan juta kiloliter BBM setiap tahun, kondisi yang tidak sejalan dengan potensi sumber daya energi nasional yang besar.

Dalam konteks ketahanan energi, pemerintah menetapkan target peningkatan cadangan energi nasional hingga mampu menopang kebutuhan selama tiga bulan. Standar tersebut melonjak signifikan dari kondisi eksisting yang masih berada di kisaran 21 hari.

Bahlil menilai peningkatan cadangan tersebut mensyaratkan pembangunan infrastruktur penyimpanan energi dalam skala besar serta penguatan kapasitas kilang domestik, yang telah masuk dalam perencanaan anggaran negara 2026.

Agenda kedaulatan energi tidak berhenti pada sektor minyak dan gas. Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioenergi berbasis pertanian, seperti pemanfaatan kelapa sawit dan etanol, guna menggantikan sebagian konsumsi bahan bakar fosil. Pendekatan tersebut dinilai strategis karena tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian dan industri hilir nasional.

Pada saat yang sama, transisi menuju energi bersih tetap menjadi bagian dari agenda nasional, meski ditempuh secara realistis dan bertahap. Pemerintah menargetkan porsi energi baru dan terbarukan mencapai sekitar 27–30 persen pada 2030.

Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026–2030 yang lebih hijau menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi peningkatan pembangkit berbasis energi terbarukan tanpa mengorbankan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Dari sisi regulasi, dukungan politik juga menguat. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan percepatan pengesahan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai agenda prioritas 2026. Langkah tersebut dipandang krusial untuk mengatasi hambatan investasi, memberikan kepastian hukum, serta mempercepat pengembangan energi bersih di dalam negeri.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan prasyarat kemerdekaan sejati sebuah bangsa. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri nasional dan mengakhiri ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar.

Ia juga menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi tata kelola sektor energi, termasuk membersihkan praktik korupsi, manipulasi impor, dan pengelolaan sumber daya yang tidak amanah, khususnya di tubuh BUMN energi.

Peresmian proyek strategis seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi simbol konkret arah tersebut. Proyek tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi regional. Presiden memandang transformasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga harga diri bangsa melalui kemandirian energi.

Dukungan terhadap agenda kedaulatan energi juga datang dari kalangan pemuda dan pemangku kepentingan. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Jerry Sambuaga menilai kehadiran DEN sebagai bukti nyata negara hadir mengawal komitmen kedaulatan energi. Ia memandang sektor energi sebagai sektor strategis yang memang layak mendapat prioritas tinggi dari pemerintah.

Jerry juga menilai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN mencerminkan kepercayaan Presiden terhadap kinerja dan kapasitas kepemimpinan Menteri ESDM tersebut. Pengalaman dan rekam jejak Bahlil dinilai menjadi modal penting dalam mengorkestrasi kebijakan energi lintas sektor yang kompleks dan sarat kepentingan.

Dengan fondasi kebijakan yang semakin terarah, agenda energi Indonesia 2026–2030 bergerak menuju satu titik temu: energi sebagai instrumen kedaulatan, ketahanan, dan keberlanjutan nasional.

Orientasi tersebut menempatkan energi bukan semata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai penopang utama stabilitas negara, daya saing industri, dan martabat bangsa di tengah perubahan lanskap geopolitik global.

Tantangan implementasi tentu tidak ringan, mulai dari kebutuhan pembiayaan besar, konsistensi regulasi lintas sektor, hingga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun, arah kebijakan yang tegas serta kepemimpinan politik yang kuat membuka ruang konsolidasi nasional yang lebih solid, sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri di sektor energi dan menentukan masa depannya secara berdaulat. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan ketahanan energi nasional dengan menargetkan peningkatan cadangan BBM hingga tiga bulan sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor dan menghadapi ketidakpastian global.

Arahan tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas pembangunan nasional, seiring penilaian bahwa cadangan BBM saat ini yang berada di kisaran 21 hari belum memadai untuk menjamin keamanan pasokan jangka menengah dan panjang.

“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi,” kata Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia.

“Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan peningkatan cadangan BBM dari sekitar 21 hari menjadi tiga bulan akan ditempuh melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi secara masif.

“Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga menekan impor BBM yang saat ini masih mencapai sekitar 30 juta kiloliter per tahun.

“Hari ini kita masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta Kiloliter. Ini akan kita lakukan secara bertahap, dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada,” tegas Bahlil.

Dari sisi teknis dan regulasi, Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menilai penguatan cadangan energi menjadi fondasi utama ketahanan energi nasional.

“Fondasi ketahanan ini bertumpu pada penguatan tiga jenis cadangan energi yang krusial, sesuai mandat Dewan Energi Nasional (DEN),” kata Hangga.

Ia menambahkan bahwa stok BBM dan LPG saat ini hanya mampu bertahan sekitar 18–21 hari sehingga perlu segera diperbaiki.

Hangga menjelaskan fokus peningkatan cadangan diarahkan pada BBM dan LPG, termasuk melalui pembangunan fasilitas penyimpanan baru seperti rencana storage di Pulau Nipa, Kepulauan Riau.

“Tidak cukup apabila kita mengandalkan satu kementerian,” tegasnya, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral di bawah naungan DEN.

Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mampu menopang pertumbuhan ekonomi, menjaga keterjangkauan harga energi, serta memperkuat kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kedaulatan energi sebagai prioritas nasional untuk memperkuat kemandirian dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah menargetkan penghentian impor BBM tertentu mulai 2026 melalui optimalisasi produksi domestik, penguatan infrastruktur, peningkatan cadangan energi, serta percepatan transisi energi bersih, yang diperkuat dengan proyek strategis dan dukungan anggaran besar.

Arahan tersebut, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menandai babak baru kebijakan energi nasional yang berorientasi pada kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan.

“Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, ketahanan energi nasional yang saat ini sekitar 21 hari akan ditingkatkan menjadi tiga bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan strategis.

“Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” ujarnya.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization hampir rampung sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional.

“Roadmap-nya sudah selesai dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga,” ungkapnya.

Dari sisi transisi energi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa posisi ketahanan energi Indonesia saat ini berada pada kategori tahan dengan skor 6,64 dari skala 8.

“Saat ini Bapak-Ibu sekalian untuk kita memahami transisi energi ini kita harus tahu positioning kita di mana, posisi kita itu saat ini progres Indonesia untuk ketahanan energi masih di sisi tahan,” ujar Eniya.

Pemerintah terus mendorong penurunan emisi melalui percepatan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, dengan potensi nasional mencapai 3.687 gigawatt.

Arah kebijakan tersebut menegaskan visi Presiden Prabowo dalam membangun sektor energi yang berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia. (*)

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh para lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja, Program Magang Nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia menjadi langkah konkret yang bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dan kebutuhan dunia industri. Dalam rangka menanggulangi tingginya angka pengangguran terdidik, pemerintah menyiapkan kuota besar bagi lulusan baru untuk bergabung dalam program magang pada 2026 mendatang. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, telah mengumumkan bahwa pemerintah akan menyediakan setidaknya 100 ribu kuota untuk para peserta magang yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2026.

Melalui program ini, pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi para fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata, tetapi juga memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh peserta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh para lulusan yang sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman di dunia kerja.

Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari Program Magang Nasional adalah untuk menanggulangi kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan dunia kerja. Banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan teoretis yang baik, namun seringkali tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan program magang ini, para peserta akan dilatih langsung di perusahaan atau instansi pemerintah, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan dibimbing oleh mentor berpengalaman.

Penting untuk dicatat bahwa peserta magang juga menerima uang saku sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan. Hal ini memberikan dukungan ekonomi bagi para lulusan baru untuk bertahan selama masa magang. Lebih dari itu, peserta magang juga dilindungi oleh jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), yang memberikan rasa aman selama menjalani program.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa program magang ini menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Melalui pengalaman yang diperoleh selama magang, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan di lapangan, tetapi juga pemahaman lebih dalam tentang budaya kerja di dunia usaha. Dalam jangka panjang, hal ini akan mempersiapkan para lulusan untuk lebih siap menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja global yang semakin kompetitif.

Selain itu, Yassierli menambahkan bahwa jumlah mitra penyelenggara magang, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah, akan terus ditingkatkan. Seiring bertambahnya mitra, peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program magang juga akan semakin luas. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para lulusan baru yang ingin mengasah keterampilan mereka sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menilai bahwa Program Magang Nasional memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, perusahaan dan instansi pemerintah yang menjadi mitra penyelenggara program magang mendapatkan tenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka. Di sisi lain, lulusan baru memperoleh pengalaman kerja yang sangat relevan dan terstruktur, yang dapat menjadi modal berharga dalam mencari pekerjaan tetap setelah menyelesaikan masa magang.

Cris juga menyampaikan bahwa program magang ini bukan sekadar kegiatan administratif belaka. Pemerintah memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Bahkan, di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, seperti di Kawasan Pulau Nusakambangan, para peserta magang ditempatkan dalam lingkungan kerja dengan disiplin tinggi, yang memberikan pengalaman bekerja sesuai dengan standar dunia industri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Cris Kuntadi, banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan menembus dunia kerja hanya karena mereka tidak memiliki pengalaman kerja. Program Magang Nasional memberikan solusi konkret bagi masalah ini dengan memberikan kesempatan kepada lulusan baru untuk memperoleh pengalaman di berbagai bidang, mulai dari sektor pemerintahan hingga sektor swasta. Pemerintah tidak hanya memberikan pengalaman praktis kepada para peserta, tetapi juga memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kualitas dan relevansi pengalaman yang diterima oleh para peserta.

Selain itu, dengan melibatkan berbagai sektor, baik publik maupun swasta, program ini membuka peluang bagi peserta untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan tetap setelah selesai magang. Pemerintah berharap bahwa perusahaan dapat melihat kualitas peserta magang dan mempertimbangkan mereka sebagai calon pegawai tetap. Ini akan menjadi win-win solution bagi semua pihak—perusahaan mendapatkan tenaga kerja terlatih, sementara peserta magang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Dengan kuota yang disiapkan mencapai 100 ribu peserta pada tahun 2026, Program Magang Nasional memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program ini, lulusan perguruan tinggi tidak hanya diberi kesempatan untuk belajar, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkembang, beradaptasi, dan berinovasi di dunia kerja yang semakin dinamis.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Transisi dari bangku pendidikan ke dunia kerja kerap menjadi fase paling menentukan bagi lulusan perguruan tinggi. Tanpa pengalaman kerja yang memadai, banyak lulusan menghadapi kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan nyata industri.

Situasi tersebut mendorong negara untuk hadir lebih aktif dalam mengawal masa peralihan generasi muda menuju dunia profesional. Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat adalah melalui Program Magang Nasional sebagai jembatan awal memasuki dunia kerja.

Program Magang Nasional kembali ditegaskan sebagai instrumen penting negara dalam mengawal transisi lulusan pendidikan menuju dunia profesional. Komitmen itu tercermin dari kunjungan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ke lokasi pelaksanaan program magang, sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah terhadap kesiapan tenaga kerja muda.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan negara memastikan lulusan perguruan tinggi tidak berhenti pada ijazah semata, tetapi memiliki pengalaman kerja yang relevan. Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Ditegaskan oleh Teddy bahwa peserta Magang Nasional 2025 akan mendapatkan banyak manfaat dari program tersebut. Salah satunya, adalah pengalaman dan keterampilan kerja, sekaligus pembimbingan serta pelatihan langsung dari mentor di perusahaan mitra.

Dalam program tersebut, pemerintah juga memastikan bahwa keringat yang dikeluarkan peserta magang terbayar secara layak. Peserta memperoleh uang saku atau gaji yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten di lokasi magang, sekaligus kesempatan membangun rekam jejak profesional di perusahaan nasional.

Teddy mengutarakan bahwa program magang dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Selain itu, Teddy juga menyampaikan, pengalaman magang di perusahaan nasional akan menjadi bekal saat peserta lulus kuliah dan terjun langsung sebagai pekerja profesional. Contohnya di Paragon, ada lebih dari 175 peserta Magang Nasional dari Kemenaker yang sudah bekerja selama dua bulan.

Testimoni dari pimpinan Paragon sendiri cukup memuaskan, para peserta magang dinilai sangat cepat beradaptasi, memiliki inovasi kreaktif sesuai perkembangan zaman dan berperan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus permintaan pelanggan.

Dengan adanya program ini, para lulusan baru atau freshgraduate dapat berlomba meraih pekerjaan awal. Perusahaan-perusahaan juga memperoleh manfaat dengan mendapat pegawai magang yang dibiayai oleh pemerintah.

Program magang ini menjadi ruang belajar nyata bagi peserta untuk mengenal budaya kerja profesional sejak dini. Mereka tidak hanya berlatih secara teknis, tetapi juga dibiasakan dengan etika kerja, disiplin waktu, dan pola komunikasi di lingkungan industri.

Kehadiran mentor dari perusahaan mitra turut memperkuat kualitas pembelajaran peserta. Pendampingan langsung tersebut membuat proses magang tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi proses pembentukan kompetensi.

Pemerintah memandang pentingnya pengalaman kerja awal sebagai bekal utama lulusan perguruan tinggi. Dengan pengalaman tersebut, peserta magang memiliki keunggulan saat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha pun menjadi kunci keberhasilan program ini. Dunia industri mendapatkan tenaga muda yang adaptif, sementara negara memastikan proses penyiapan SDM berjalan lebih terarah.

Program Magang Nasional 2025 diikuti oleh 100.000 peserta. Kemudian di 2026 ini, pemerintah kembali membuka kesempatan magang untuk jumlah peserta yang sama dan akan dibuka pada pertengahan tahun. Hal itu ditegaskan oleh Menaker Yassierli di kesempatan yang sama dengan Seskab Teddy.

Yassierli mengatakan, program pemagangan menjadi instrument penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk jangka panjang. Lebih lanjut ia berharap agar kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program magang semakin luas seiring dengan bertambahnya mitra penyelenggara.

Keberlanjutan Program Magang Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan generasi kerja masa depan. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak bisa ditunda.

Melalui pendekatan kolaboratif, program magang menjadi jembatan antara ruang akademik dan kebutuhan dunia profesional. Lulusan tidak lagi dilepas tanpa arah, tetapi dikawal sejak masa transisi.

Langkah ini juga memperlihatkan peran aktif negara dalam menekan pengangguran terdidik. Dengan pengalaman kerja yang relevan, lulusan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di pasar tenaga kerja.

Ke depan, Program Magang Nasional diharapkan terus diperluas dan diperkuat. Dengan demikian, transisi lulusan ke dunia profesional tidak lagi menjadi tantangan, melainkan peluang untuk membangun tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing. Selain itu, program magang diharapkan menjadi pintu masuk lahirnya generasi tenaga kerja Indonesia yang terampil, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Magang Nasional sebagai salah satu kebijakan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan cakupan program dengan kuota mencapai 100 ribu lulusan baru, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

Program Magang Nasional menjadi solusi konkret dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Melalui pengalaman kerja langsung, peserta tidak hanya memperoleh peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, tetapi juga pemahaman budaya kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga memastikan peserta memperoleh perlindungan sosial serta uang saku yang layak sebagai bentuk keberpihakan terhadap generasi muda pencari kerja.

Penguatan tata kelola menjadi fokus utama pemerintah agar program ini berjalan lebih terukur, transparan, dan berdampak jangka panjang. Perbaikan sistem seleksi, perluasan kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, serta kementerian dan lembaga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem pemagangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah memandang Program Magang Nasional sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia Indonesia. Menurutnya, peningkatan kuota dan kualitas pelaksanaan menjadi langkah penting agar lebih banyak lulusan baru mendapatkan kesempatan memasuki dunia kerja dengan bekal pengalaman yang memadai.

“Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru perguruan tinggi pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100 ribu peserta pemagangan,” ujar Teddy.

Ia juga menegaskan bahwa program ini dirancang tidak sekadar sebagai ajang belajar kerja, tetapi sebagai sarana membangun koneksi antara talenta muda dengan dunia industri.

“Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan lulusan baru memiliki pengalaman kerja yang relevan, sehingga lebih siap bersaing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa keberlanjutan Program Pemagangan Nasional mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif. Ia menilai program ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi ketenagakerjaan nasional di tengah dinamika global.

“Program pemagangan nasional ini merupakan instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif untuk jangka panjang,” kata Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan industri agar peserta magang memperoleh pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan riil pasar kerja.

“Kami ingin pemagangan ini benar-benar memberikan nilai tambah, baik bagi peserta maupun bagi perusahaan dan instansi yang terlibat,” ujarnya.

Selain perluasan kuota, pemerintah juga membuka pendaftaran Program Magang Nasional 2026 secara bertahap melalui platform resmi, sehingga memberikan akses yang adil bagi lulusan baru dari berbagai daerah dan latar belakang pendidikan. Antusiasme dunia usaha dan industri yang terus meningkat menjadi indikator positif bahwa program ini mendapat dukungan luas dari para pemangku kepentingan.

Di tengah tantangan ketenagakerjaan dan transformasi ekonomi nasional, penguatan Program Magang Nasional 2026 menunjukkan kehadiran negara dalam menyiapkan generasi muda yang siap kerja, produktif, dan berdaya saing. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat, berorientasi pada masa depan, serta mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.***