Magang Nasional 2026 Diperluas, Ribuan Lulusan Disiapkan Masuk Dunia Kerja

Jakarta – Program Magang Nasional 2026 resmi diperluas sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja muda dan meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Dengan kuota peserta yang terus diperluas, Magang Nasional diproyeksikan menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata industri.

Pemerintah memastikan program Magang Nasional kembali dibuka pada tahun 2026 dengan kuota minimal sebanyak 100 ribu peserta. Program ini ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat kesiapan kerja generasi muda.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota 100 ribu peserta untuk program Magang Nasional 2026 yang rencananya dibuka pada pertengahan tahun.

“Pemerintah akan kembali membuka kesempatan bagi para lulusan baru perguruan tinggi pada pertengahan tahun 2026 dengan kapasitas minimal 100 ribu peserta magang,” ujar Teddy.

Menurut Seskab Teddy, program Magang Nasional kembali dibuka karena sukses memberi manfaat langsung bagi peserta untuk memperoleh pengalaman kerja awal. Program ini dirancang untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat keterkaitan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

“Yang terpenting, peserta pemagangan benar-benar belajar langsung di perusahaan/instansi pemerintah, didampingi mentor, memperoleh pengalaman kerja nyata, dan menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota setempat,” jelas Teddy.

Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli mengatakan pada semester pertama 2026 akan ada tambahan minimal 100.000 peserta pemagangan. Yassierli berharap, seiring bertambahnya mitra penyelenggara, kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program ini makin luas.

“Hal ini semakin meyakinkan bahwa program pemagangan menjadi instrumen penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk jangka panjang,” kata Yassierli.

Sementara itu, program Magang Nasional dirancang pemerintah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Dengan magang terstruktur dan terstandar, peserta diharapkan memperoleh pengalaman kerja nyata, etos kerja profesional, serta pemahaman langsung mengenai budaya industri. ****

Trauma Healing Jadi Pilar Penting Pemulihan Pascabencana Sumatra

Oleh: Bara Winatha*)

Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh menjadi momentum penguatan kepedulian nasional terhadap perlindungan dan pemulihan anak-anak. Dalam setiap situasi darurat, anak-anak mendapatkan perhatian khusus sebagai generasi penerusbangsa yang harus terus tumbuh dengan semangat, rasa aman, dan optimisme. Upaya pemulihan kesehatan mental melalui program trauma healing hadir sebagai langkah strategisuntuk membantu anak-anak kembali beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi secara positif. Pendekatan ini memastikan mereka tetap berkembang secara psikologis dengan dukunganyang tepat dan berkelanjutan. Komitmen tersebut semakin nyata melalui sinergi kuat antaralembaga negara, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan yang secara aktifmenghadirkan layanan psikososial berkualitas di wilayah terdampak bencana di Sumatra, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjaga masa depan anak-anak Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, mengatakan penanganan anak korban bencana harus menempatkan pemulihan trauma sebagai prioritas utama. Menurutnya, anak-anak mencapai sekitar 36 persen dari total pengungsi pascabencana, sehingga kebutuhan mereka tidak boleh dipinggirkan. Ia menilai bahwa luka fisik mungkin dapat terlihat dan ditangani dengan cepat, tetapi luka psikis memerlukan waktu yang lebih panjang dan pendekatan yang berkelanjutan. Jika trauma tidak tertangani secara memadai, dampaknya dapat menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak di masa depan.

Jasra Putra mengatakan KPAI mendorong penerapan tiga pilar utama dalam pemulihan trauma anak di wilayah terdampak bencana. Pilar pertama adalah trauma healing berbasis resiliensi ekologis atau eco-healing. Pendekatan ini memadukan kegiatan pemulihan psikologis dengan edukasi perubahan iklim dan kesadaran lingkungan. Anak-anak tidak hanya diajak bermain untuk mengalihkan trauma sesaat, tetapi juga dilibatkan dalam aktivitas yang membangun pemahaman bahwa mereka memiliki peran dalam menjaga lingkungan.

Melalui konsep circular recovery, anak-anak diajak memanfaatkan material sisa bencana seperti kayu, batu, dan pasir untuk dijadikan karya seni atau fasilitas sederhana bagi sekolah dan ruang bermain. Pendekatan ini bertujuan membangun narasi pemulihan yang menempatkan anak sebagai subjek aktif dan pahlawan lingkungan, bukan semata-mata sebagai korban. Dengan cara tersebut, anak diharapkan tidak tumbuh dengan rasa takut atau kebencian terhadap alam, melainkan dengan kesadaran bahwa menjaga ekologi merupakan bagian dari perlindungan masa depan mereka sendiri.

Pilar kedua adalah penciptaan rasa aman atau sense of security. Ketakutan anak terhadap hujan, sungai yang meluap, atau suara-suara tertentu sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan fisik bangunan yang ada. Oleh karena itu, mitigasi bencana perlu dihadirkan di sekolah, tenda darurat, maupun sekolah sementara agar anak merasa terlindungi. Edukasi kebencanaan yang sederhana dan berulang dapat membantu anak memahami situasi secara rasional dan mengurangi kecemasan berlebih.

Pilar ketiga adalah darurat perlindungan anak melalui pengaktifan kembali sistem rujukan terpadu. Pengungsian yang berkepanjangan meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menghidupkan kembali peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, puskesmas, serta posyandu sebagai garda terdepan layanan rujukan. Penguatan keamanan berbasis komunitas juga diperlukan dengan melibatkan kepolisian, TNI, serta lembaga masyarakat yang berpengalaman dalam perlindungan anak.

Selain perlindungan sosial, aspek kesehatan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pemulihan pascabencana. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan para relawan kesehatan juga memberikan layanan pemulihan psikologis atau trauma healing bagi warga terdampak bencana, terutama anak-anak. Kementerian Kesehatan secara rutin mengirimkan tenaga profesional kesehatan jiwa, termasuk psikiater klinis, untuk membantu menghibur anak-anak dan mendampingi mereka melalui aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan. Hingga saat ini, sekitar 6.100 tenaga kesehatan telah dikirimkan ke wilayah terdampak, dengan sistem rotasi setiap dua minggu agar layanan tetap berjalan berkelanjutan.

Upaya trauma healing juga dilakukan oleh berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga sosial di tingkat akar rumput. Koordinator AQL Laznas Peduli Posko Aceh Tamiang, Novita Mariana, mengatakan kegiatan trauma healing anak menjadi bagian utama dalam pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Bersama organisasi masyarakat dan swasta, pihaknya memfokuskan kegiatan pada layanan psikososial anak dan pengobatan gratis bagi warga terdampak.

Novita Mariana mengatakan trauma healing dilakukan melalui aktivitas menggambar, bernyanyi, serta program Indonesia Menulis Quran. Aktivitas tersebut dirancang untuk membantu pemulihan mental anak sekaligus menumbuhkan semangat belajar agama menjelang Ramadhan. Kegiatan dipusatkan di masjid yang berada di kawasan terdampak banjir, dengan melibatkan sekitar 100 anak yang sebagian besar masih menjalani aktivitas sekolah di lokasi yang sama.

Sinergi antara negara dan masyarakat ini menunjukkan bahwa trauma healing telah menjadi kesadaran kolektif dalam pemulihan pascabencana di Sumatra. Pendekatan yang dilakukan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan konteks lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, serta komunitas lokal memperkuat efektivitas program karena masyarakat merasa memiliki dan percaya terhadap proses pemulihan.

Dengan menempatkan trauma healing sebagai pilar penting, pemulihan pascabencana di Sumatra diharapkan tidak hanya menghasilkan bangunan yang berdiri kembali, tetapi juga generasi anak yang pulih secara mental dan siap melangkah ke masa depan. Anak-anak yang mendapatkan pendampingan psikososial yang memadai akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh tangguh, adaptif, dan optimistis.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Trauma Healing, Upaya Strategis Negara Pulihkan Generasi Pascabencana Sumatra

Oleh : Nancy Dora

Bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Aceh kembali menegaskanbahwa dampak kebencanaan tidak berhenti pada kerusakan fisik dan kerugian material. Di balikrumah yang runtuh, jalan yang terputus, dan fasilitas umum yang rusak, terdapat luka psikis yang jauh lebih dalam, terutama pada anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Dalam konteks ini, trauma healing bukan sekadar program pelengkap pascabencana, melainkan menjadi upayastrategis negara untuk memulihkan dan melindungi masa depan generasi terdampak.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa anak-anak mencakup sekitar sepertiga dari total pengungsi pascabencana di Sumatra dan Aceh. Kondisi tersebut menempatkan mereka padasituasi krisis berlapis, mulai dari kehilangan rasa aman, keterputusan akses pendidikan, hinggatekanan psikologis akibat pengalaman traumatis. Wakil Ketua Komisi Perlindungan AnakIndonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa pemulihan mental dan sosial anak harusditempatkan sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana, karena trauma yang tidaktertangani berpotensi menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak dalam jangkapanjang.

Pendekatan trauma healing yang didorong KPAI menempatkan anak bukan hanya sebagaikorban, tetapi sebagai subjek pemulihan yang aktif. Melalui konsep eco-healing, anak-anakdiajak berinteraksi kembali dengan lingkungan secara positif. Pendekatan ini menggabungkanpemulihan psikologis dengan edukasi ekologi, sehingga anak tidak tumbuh dengan rasa takutterhadap alam, melainkan dengan kesadaran untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dalampraktiknya, material sisa bencana dimanfaatkan sebagai sarana ekspresi kreatif, seperti karya seniatau fasilitas belajar sederhana, yang membantu anak memaknai ulang pengalaman traumatissecara konstruktif.

Lebih jauh, eco-healing juga diarahkan untuk membangun resiliensi jangka panjang denganmengintegrasikan kearifan lokal. Pelibatan tokoh adat seperti Ninik Mamak di Sumatra Barat dan Tuha Peuet di Aceh memperkuat pemulihan berbasis komunitas. Pola ini menegaskan bahwapemulihan pascabencana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial dan budaya setempat, yang selama ini terbukti menjadi penopang utama ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis.

Selain pemulihan trauma, penciptaan rasa aman menjadi pilar penting dalam perlindungan anakpascabencana. Ketakutan anak terhadap hujan deras, suara alam, atau peningkatan debit air sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan fisik yang ada, tetapi berakar padapengalaman traumatis yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, edukasi mitigasi bencana perludihadirkan secara konsisten di sekolah darurat, hunian sementara, dan ruang-ruang pengungsian. Langkah ini menjadi krusial mengingat potensi cuaca ekstrem yang masih diprediksi berulang di wilayah Sumatra.

Aspek perlindungan anak juga tidak boleh diabaikan dalam situasi pengungsian berkepanjangan. KPAI menyoroti meningkatnya risiko kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, akibat lemahnya pengawasan dan terbatasnya sistem perlindungan di lokasi pengungsian. Dalamhal ini, pengaktifan kembali sistem rujukan terpadu melalui UPTD Perlindungan Perempuan danAnak, puskesmas, serta posyandu menjadi kebutuhan mendesak. Sinergi dengan aparatkeamanan dan lembaga masyarakat yang berpengalaman dalam perlindungan anak juga menjadilangkah penting untuk memastikan pengungsian tetap menjadi ruang aman.

Upaya negara dalam pemulihan trauma pascabencana juga diperkuat oleh keterlibatan institusipendidikan tinggi. Universitas Gadjah Mada (UGM), melalui berbagai unit dan jejaringrelawannya, mengirimkan tim trauma healing ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, danSumatra Barat. Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi, menyampaikan bahwa keterlibatanperguruan tinggi merupakan bagian dari komitmen pengabdian kepada masyarakat, dengan fokuspada pendampingan psikososial bagi korban bencana. Tim yang diberangkatkan terdiri daritenaga medis, psikolog, serta relawan terlatih yang bekerja sama dengan pemerintah daerahdalam penanganan darurat dan proses pemulihan.

UGM juga memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang keluarganya terdampakbencana. Melalui koordinasi lintas unit, dilakukan asesmen menyeluruh untuk memastikankebutuhan riil mahasiswa terpenuhi, baik dalam bentuk dukungan psikologis, logistik, maupunbantuan finansial sementara. Koordinator Disaster Response Unit UGM, Ardian Andi Pradana, menekankan bahwa stabilitas psikologis mahasiswa menjadi prasyarat penting agar mereka tetapdapat melanjutkan aktivitas akademik di tengah situasi krisis keluarga.

Sinergi antara negara, lembaga perlindungan anak, perguruan tinggi, dan masyarakat sipilmenunjukkan bahwa trauma healing telah menjadi bagian integral dari strategi pemulihanpascabencana. Namun, keberlanjutan program ini tetap menjadi tantangan utama. KPAI mendorong agar layanan psikososial tidak bersifat temporer, melainkan hadir secara konsisten di setiap hunian sementara sebagai indikator keberhasilan pemulihan pascabencana. Penegakanhukum terhadap kejahatan ekologi dan kekerasan terhadap anak juga dipandang sebagaiprasyarat penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, trauma healing bukan hanya tentang menyembuhkan luka batin korban bencana, tetapi juga tentang memastikan keberlanjutan pembangunan manusia. Negara tidak cukup hanyamembangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan generasipascabencana tumbuh dengan mental yang sehat, tangguh, dan berdaya. Dengan pendekatanyang holistik, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, trauma healing menjadi fondasistrategis dalam menjaga masa depan anak-anak Sumatra dan Aceh, sekaligus memperkuatketahanan bangsa menghadapi bencana di masa mendatang.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Pemerintah Perluas Layanan Trauma Healing Pascabencana Sumatra

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra dengan memperluas layanan trauma healing bagi masyarakat terdampak.

Melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memberikan layanan kontrasepsi KB dan memulihkan trauma korban banjir Sumatera, termasuk yang masih berada di pengungsian.

Fokus utama penanganan diarahkan pada perlindungan keluarga, khususnya kelompok rentan agar tetap aman dan terlindungi di tengah situasi krisis. Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengemukakan, pihaknya mengerahkan para penyuluh KB hingga Generasi berencana (Genre) untuk memberikan bantuan trauma healing.

“Dalam pelaksanaannya, kami mengerahkan para penyuluh KB, remaja Genre, serta bekerja sama dengan para psikolog,” ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta

Pelaksanaan trauma healing dilakukan di posko pengungsian melalui sesi edukasi, pendampingan, dan penguatan mental. Melalui Genre, hingga saat ini layanan trauma healing telah menjangkau 1.686 remaja, meliputi Aceh 500 orang, Sumatera Utara 722 orang, dan Sumatera Barat 464 orang.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur, tetapi juga kesehatan mental dan psikososial korban bencana.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menyampaikan bahwa rehabilitasi mental anak harus menjadi prioritas utama agar dampak traumatis bencana tidak menghambat perkembangan kognitif dan emosional mereka di masa depan.

“Luka fisik bisa terlihat, tetapi luka psikis membutuhkan waktu penyembuhan yang jauh lebih panjang. Kita tidak ingin hanya membangun kembali gedung yang runtuh, tetapi juga membangun kembali jiwa anak-anak agar tumbuh tangguh,” kata Jasra.

Selain itu, KPAI mendorong penguatan keamanan berbasis komunitas dengan melibatkan kepolisian, TNI, dan lembaga masyarakat yang berpengalaman dalam perlindungan anak untuk melakukan pengawasan di lokasi pengungsian.

“Ketegasan hukum sangat penting. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Tokoh agama dan adat perlu dilibatkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak anak,” tegas Jasra.

KPAI juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, serta pemerintah daerah memastikan pos layanan psikososial tetap aktif di setiap hunian sementara. Keberadaan layanan ini dinilai sebagai indikator penting keberhasilan pemulihan pascabencana ekologis di Aceh dan Sumatera.

“Penegakan hukum atas kejahatan ekologi di Sumatera dan Aceh adalah kunci agar orang tua merasa tenang dan masa depan anak-anak terlindungi,” pungkasnya.***

Pemerintah Intensifkan Trauma Healing di Pengungsian Pascabencana Sumatra

Aceh – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan terus mengintensifkan upaya pemulihan psikososial bagi anak-anak di pengungsian pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh. Penanganan ini dipandang krusial mengingat anak-anak mencapai sekitar 36 persen dari total pengungsi, sehingga pemulihan tidak boleh berhenti pada pemenuhan bantuan logistik semata.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa rehabilitasi mental dan sosial anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menilai trauma yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak dalam jangka panjang.

“Luka fisik bisa terlihat, tetapi luka psikis membutuhkan waktu penyembuhan yang jauh lebih panjang. Kita tidak ingin hanya membangun kembali gedung yang runtuh, tetapi juga membangun kembali jiwa anak-anak agar tumbuh tangguh,” kata Jasra.

KPAI mendorong penerapan tiga pilar utama pemulihan trauma anak di wilayah terdampak. Pilar pertama adalah trauma healing berbasis resiliensi ekologis atau eco-healing. Pendekatan ini mengintegrasikan aktivitas bermain dengan edukasi perubahan iklim dan kesadaran lingkungan melalui konsep circular recovery. Anak-anak diajak memanfaatkan material sisa bencana menjadi karya seni atau fasilitas sekolah, sekaligus membangun narasi bahwa mereka adalah

“pahlawan lingkungan”, bukan sekadar korban. “Kita ingin anak memahami bahwa menjaga hutan dan ekologi adalah bagian dari perlindungan masa depan mereka sendiri,” ujarnya.

Pendekatan ini juga melibatkan kearifan lokal dengan peran tokoh adat seperti Ninik Mamak di Sumatra Barat dan Tuha Peuet di Aceh.

Pilar kedua adalah penciptaan rasa aman atau sense of security. KPAI menilai ketakutan anak terhadap hujan dan potensi banjir ulang harus direspons dengan edukasi mitigasi bencana di sekolah, tenda darurat, dan hunian sementara.

“BMKG masih memprediksi potensi pengulangan kondisi cuaca ekstrem. Jika trauma tidak tertangani dengan baik, dampaknya bisa permanen terhadap perkembangan anak,” ucapnya.

Pilar ketiga adalah darurat perlindungan anak melalui pengaktifan kembali sistem rujukan terpadu. Pengungsian berkepanjangan meningkatkan risiko kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Karena itu, KPAI mendesak penguatan peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), puskesmas, posyandu, serta pengawasan berbasis komunitas dengan melibatkan kepolisian, TNI, dan lembaga masyarakat.

“Ketegasan hukum sangat penting. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan,” tegas Jasra.

Di lapangan, upaya trauma healing juga dilakukan oleh lembaga kemanusiaan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Ar Rahman Qur’anic Learning (AQL) Laznas Peduli bersinergi dengan Forum Umat Islam Bekasi (FUIB) dan Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) menggelar layanan psikososial anak dan pengobatan gratis. Koordinator AQL Laznas Peduli Posko Aceh Tamiang, Novita Mariana, menyebut kegiatan difokuskan di Kampung Kota Lintang.

“Hari ini kita mengadakan pengobatan gratis dan psikososial untuk anak. Jadi kita mulai tadi jam 9 sampai sekarang sudah menjelang siang,” kata Novita.

Trauma healing dilakukan melalui aktivitas menggambar, bernyanyi, serta program Indonesia Menulis Quran menjelang Ramadhan 2026, dengan melibatkan sekitar 100 anak.

“Jadi kita berusaha di sini membersamai anak-anak agar tetap mereka merasa enggak sendiri,” ujarnya.

Selain itu, pengobatan gratis menjangkau sekitar 50 pasien dewasa, disertai distribusi logistik, air bersih, pembangunan mushola, tradisi Meugang, hingga layanan kesehatan alternatif dan pembagian perlengkapan ibadah serta lampu tenaga surya.

KPAI meminta BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah memastikan pos layanan psikososial tetap aktif di setiap hunian sementara sebagai indikator keberhasilan pemulihan pascabencana. “Penegakan hukum atas kejahatan ekologi di Sumatera dan Aceh adalah kunci agar orang tua merasa tenang dan masa depan anak-anak terlindungi,” pungkasnya.

Pemerintah Terima Kritik dan Unggahan Menu MBG Jadi Bentuk Partisipasi Publik

Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut terbuka kritik dan unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial. Hal ini berlaku untuk menu yang dinilai baik maupun menu yang bermasalah, termasuk jika dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10.000 per porsi.

“Kami tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” ujar Nanik.

Ia juga mendorong agar setiap unggahan dilengkapi dengan keterangan mendetail, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan.

Menurut Nanik, keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian penting dari transparansi program dan perluasan pengawasan, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan jumlah unit pelaksana SPPG yang sangat banyak.

“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” tambah Nanik.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan tersebut. Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat saja.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting” katanya.

Sebagai program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, MBG terus diperkuat dari sisi kebijakan dan pengawasan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden juga telah meminta penguatan standardisasi dan kepatuhan pelaksanaan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi.

Setiap laporan masyarakat akan dijadikan bahan verifikasi lapangan dan perbaikan teknis, baik terkait kualitas menu, distribusi, maupun kepatuhan penyedia terhadap standar anggaran dan gizi. Langkah ini diharapkan mempercepat respons korektif serta mencegah terulangnya temuan serupa di kemudian hari.

Dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berjalan luas secara kuantitas, tetapi juga terjaga dari sisi mutu dan akuntabilitas. Keterlibatan publik diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

Pengawasan MBG Libatkan Publik, Pemerintah Dorong Transparansi

Bondowoso – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Program MBG sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut. BGN menilai partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang dikonsumsi anak-anak ke media sosial, baik menu yang dinilai sesuai maupun yang dianggap bermasalah. Menurutnya, tidak ada larangan bagi orang tua siswa, guru, atau masyarakat untuk menyampaikan penilaian terhadap pelaksanaan program.

“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik.

Nanik menganjurkan agar setiap unggahan disertai keterangan yang jelas, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan makanan. Informasi tersebut dinilai krusial untuk memudahkan penelusuran apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga pelaksana MBG, Nanik menegaskan bahwa keterbukaan data tersebut bukan untuk kepentingan intimidasi. Sebaliknya, transparansi justru diperlukan agar pemerintah dapat segera melakukan klarifikasi, perbaikan, dan pencegahan terhadap potensi masalah.

“Keterangan yang detail itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan Lembaga dan Kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Nanik menyebut, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan pemerintah. Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 anggota tim pemantauan SPPG yang bertugas mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” kata Nanik.

Dukungan terhadap pelibatan publik juga disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher. Ia menilai keterbukaan pengawasan menjadi keniscayaan mengingat skala program MBG yang menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, maka pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” tegasnya.

Netty menekankan bahwa setiap masukan publik harus ditindaklanjuti secara adil dan proporsional, serta berorientasi pada perlindungan anak sebagai penerima manfaat utama program. #

Sekolah Rakyat Wujud Nyata Ikhtiar Negara Memutus Kemiskinan

Oleh : Antonius Googie)*

Pemerintah Indonesia kian mempertegas komitmennya dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui percepatan pengembangan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak lagi terjebak dalam siklus keterbatasan ekonomi yang diwariskan lintas generasi. Melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi baru mobilitas sosial masyarakat pra-sejahtera.

Keseriusan pemerintah terlihat dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Sekretariat Kabinet pada Rabu malam, 28 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan percepatan proyek strategis Sekolah Rakyat sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran pendekatan sosial yang tidak lagi sekadar bersifat karitatif, melainkan transformatif dengan pendidikan sebagai pintu utama perubahan.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul memaparkan rencana pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah lokasi baru di berbagai wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan akan diperkuat melalui integrasi dengan universitas negeri serta sekolah kedinasan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai pusat transfer ilmu dan nilai, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki standar kompetensi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Sekolah Rakyat sendiri digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan sebagai sebuah ekosistem penyelamat bagi keluarga pra-sejahtera. Program ini secara khusus menyasar anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional akibat keterbatasan ekonomi dan sosial. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir secara utuh untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penghalang utama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

Kebijakan Sekolah Rakyat dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, aksesibilitas yang menjamin pendidikan layak bagi warga tidak mampu. Kedua, peningkatan kualitas hidup melalui transformasi kesejahteraan berbasis penguatan intelektual. Ketiga, ketahanan fisik siswa melalui penyediaan asupan nutrisi dan makanan bergizi yang memadai. Pendekatan komprehensif ini diyakini mampu menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menekankan bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan kemiskinan diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Ia menilai bahwa perbaikan kualitas hidup masyarakat harus dilakukan secara bertahap namun konsisten, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah memastikan bahwa pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi alat utama bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi dan sosial secara permanen.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga tahun 2025, tercatat telah berdiri 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi terbanyak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sekolah-sekolah tersebut umumnya memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, seperti Sentra dan BP3KS, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Namun, sesuai arahan Presiden, pada tahun 2026 pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten dengan site plan terstandarisasi, di mana lahan disediakan pemerintah daerah dan pembangunan sarana dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Hidayat Nur Wahid menilai bahwa karena pembangunan Sekolah Rakyat permanen dilakukan secara bertahap, maka penentuan wilayah prioritas harus berbasis tingkat kemiskinan. Ia merujuk data Susenas BPS 2025 yang menunjukkan Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Aceh sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat di wilayah tersebut perlu didahulukan dan diperbanyak agar tujuan memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dapat segera terwujud. Ia juga menekankan bahwa pengurangan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat berpotensi memperkuat integrasi bangsa dan ketahanan NKRI, terutama di tengah menguatnya kembali isu separatisme.

Di tingkat daerah, komitmen terhadap Sekolah Rakyat juga ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara langsung mengawal realisasi program tersebut dengan menemui Menteri Sosial di Jakarta. Ia menilai Sekolah Rakyat sangat relevan dengan kondisi Ciamis yang masih memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dan membutuhkan terobosan strategis di sektor pendidikan.

Herdiat menegaskan bahwa Pemkab Ciamis siap mendukung penuh realisasi Sekolah Rakyat, termasuk dengan menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan. Salah satu lokasi yang diajukan berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare yang dinilai strategis dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu, karena seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari sekolah, seragam, asrama, hingga konsumsi harian, disiapkan oleh negara sehingga hak pendidikan dapat dinikmati secara setara.

Pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah memiliki peluang besar untuk segera direalisasikan. Proses pembangunan dapat dimulai sesuai tahapan perencanaan tahun ini. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memutus warisan kemiskinan dan menyiapkan masa depan yang lebih adil bagi generasi penerus bangsa.

)* Pengamat Pendidikan

Swasembada Energi, Agenda Strategis Kedaulatan Bangsa

Oleh: Alexander Royce*)

Isu swasembada energi kembali mengemuka sebagai salah satu agenda strategis nasional di tengah dinamika geopolitik global, fluktuasi harga energi dunia, serta meningkatnya kebutuhan domestik. Bagi Indonesia, energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa, keberlanjutan pembangunan, dan stabilitas sosial. Pemerintahan saat ini menempatkan swasembada energi sebagai prioritas kebijakan, sejalan dengan visi besar memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan energi nasional menunjukkan penegasan yang semakin kuat. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara tentang pengamanan pasokan jangka pendek, tetapi mendorong transformasi struktural sektor energi, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi penting mengingat impor energi selama ini menjadi salah satu faktor utama tekanan terhadap neraca perdagangan dan fiskal negara. Ketika ketergantungan impor dapat ditekan, maka ruang fiskal akan lebih sehat dan kemandirian ekonomi semakin kokoh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa swasembada energi merupakan mandat strategis yang harus dijalankan secara konsisten. Ia menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia secara bertahap menghentikan impor BBM dan memaksimalkan potensi energi domestik. Dalam pandangan Bahlil, Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya yang memadai, baik dari minyak dan gas bumi, batu bara, maupun energi baru dan terbarukan. Tantangan utamanya terletak pada keberanian mengambil keputusan strategis, pembenahan tata kelola, serta memastikan investasi energi berpihak pada kepentingan nasional.

Bahlil juga melihat swasembada energi sebagai instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global. Ketika pasokan energi dalam negeri terjamin, Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal. Lebih jauh, kebijakan penghentian impor BBM bukan dimaknai sebagai langkah proteksionis semata, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem energi yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, peran Dewan Energi Nasional menjadi krusial untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan daerah.

Sejalan dengan itu, dukungan dari Badan Usaha Milik Negara dan entitas strategis nasional menjadi faktor penentu keberhasilan agenda swasembada energi. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa Danantara mendukung penuh program prioritas pemerintah, termasuk dalam penguatan ketahanan energi. Menurutnya, ketahanan energi memiliki irisan yang kuat dengan ketahanan pangan dan industri, karena seluruh aktivitas produksi bergantung pada ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau.

Dony memandang swasembada energi sebagai peluang untuk mempercepat industrialisasi nasional. Dengan energi yang lebih mandiri, biaya produksi dapat ditekan, sehingga daya saing industri dalam negeri meningkat. Ia juga menekankan pentingnya peran investasi strategis yang diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi, seperti pengolahan energi di dalam negeri dan pengembangan infrastruktur pendukung. Dalam kerangka tersebut, Danantara menempatkan diri sebagai mitra pemerintah untuk memastikan pembiayaan dan eksekusi proyek berjalan sejalan dengan kepentingan jangka panjang bangsa.

Dari sisi operator energi nasional, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, melihat kebijakan kedaulatan energi sebagai langkah konkret untuk menekan ketergantungan impor. Pertamina, sebagai tulang punggung sektor energi nasional, terus didorong untuk meningkatkan produksi migas, memperkuat kilang dalam negeri, serta mengembangkan energi baru dan terbarukan. Simon menilai bahwa transformasi Pertamina tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan korporasi, tetapi juga menjalankan mandat strategis negara dalam menjamin pasokan energi bagi seluruh rakyat.

Ia juga menyoroti bahwa penguatan kapasitas kilang dan optimalisasi rantai pasok domestik akan memberikan dampak berlapis bagi perekonomian nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan nilai tambah. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan BUMN bergerak seirama untuk melindungi kepentingan nasional. Upaya menekan impor bukan berarti menutup diri, tetapi justru memperkuat fondasi agar Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara lain.

Informasi terkini menunjukkan bahwa pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi swasembada. Proyek-proyek pembangkit energi surya, panas bumi, hingga bioenergi terus didorong, seiring dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Pendekatan ini menegaskan bahwa swasembada energi tidak bertentangan dengan agenda transisi energi, melainkan saling melengkapi. Kemandirian energi hari ini menjadi jembatan menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan.

Secara keseluruhan, swasembada energi adalah agenda besar yang membutuhkan kepemimpinan kuat, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah menunjukkan arah yang jelas dengan menempatkan kedaulatan energi sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan regulasi yang tegas, peran aktif BUMN, serta partisipasi dunia usaha, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian energi. Pada akhirnya, swasembada energi bukan hanya soal angka produksi, melainkan simbol keberanian bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri, demi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Siapkan Kolaborasi Perguruan Tinggi

Jakarta – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Di tahun 2026, pemerintah menyiapkan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran, tata kelola program, serta keberlanjutan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.

Perluasan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, tetapi juga untuk memastikan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam berbagai arahan kebijakan sepanjang Januari 2026 menegaskan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian bangsa. Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan.

“Negara tidak boleh membiarkan anak-anak Indonesia tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi dan kondisi sosial. Sekolah Rakyat adalah langkah konkret pemerintah untuk memastikan keadilan dan pemerataan pendidikan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program, pemerintah mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi. Kolaborasi ini mencakup pengembangan kurikulum kontekstual, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pendampingan berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga diharapkan berperan dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan di Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Menurutnya, dukungan perguruan tinggi akan memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas dampak sosial program.

“Sekolah Rakyat bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga tentang pemberdayaan sosial. Dengan kolaborasi perguruan tinggi, kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang,” kata Saifullah Yusuf.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mendukung perluasan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah didorong untuk mengusulkan pengembangan Sekolah Rakyat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing, dengan tetap mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal.

Melalui perluasan program dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Pemerintah berharap program ini mampu mencetak generasi muda yang berdaya saing, berkarakter, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.**