Arsip Bulanan: Februari 2026

Oleh: Yudhistira Wijaya

Pemerintah bersama DPR RI telah memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Pencatatan dalam fungsi pendidikan lebih merupakan pendekatan klasifikasi anggaran, mengingat program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas peserta didik melalui pemenuhan gizi. Dengan demikian, MBG justru diposisikan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan yang holistik. Dalam struktur anggaran terbaru, alokasi pendidikan tetap utuh dan bahkan diperkuat melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Artinya, komitmen terhadap amanat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20 persen APBN bagi pendidikan tetap terjaga. Di saat yang sama, negara juga memperluas intervensi pada aspek kesehatan dan gizi sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa anggapan MBG mengurangi anggaran pendidikan tidak benar. Seluruh program prioritas pendidikan yang menjadi mandat Presiden tetap berjalan dan bahkan diperluas. Setelah adanya MBG, anggaran Kemendikdasmen justru meningkat karena Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan alokasi melalui ABT. Dengan demikian, tidak ada pengurangan pada program inti pendidikan, baik yang menyasar peningkatan mutu pembelajaran maupun pemerataan akses.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa dalam berbagai rapat kerja antara Komisi X dan kementerian terkait, telah ditegaskan bahwa anggaran MBG dikelola secara terpisah dari anggaran pendidikan. Ia memaparkan bahwa meskipun dalam postur APBN MBG tercatat dalam fungsi pendidikan, secara kebijakan tidak ada pengurangan alokasi untuk program-program pendidikan yang sudah berjalan.

Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp181 triliun untuk Kemendikdasmen. Tambahan tersebut difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, serta kenaikan kesejahteraan guru. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga postur anggaran pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas belanja pendidikan agar lebih berdampak.

Komitmen terhadap kesejahteraan guru menjadi poin penting dalam pembahasan tersebut. DPR menilai bahwa peningkatan taraf hidup guru harus menjadi prioritas nasional, dan tambahan anggaran menjadi instrumen konkret untuk mewujudkannya. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal menunjukkan konsistensi bahwa sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama.

Penegasan serupa disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar yang menyampaikan bahwa dana pendidikan memiliki alokasi tersendiri dalam struktur APBN dan tidak terdampak oleh pelaksanaan MBG. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai beasiswa tetap berjalan sesuai ketentuan. Ia menilai MBG merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam dokumen APBN 2026, anggaran MBG tercatat mencapai Rp335 triliun. Sebagian alokasi tersebut dimasukkan dalam fungsi pendidikan karena menyasar peserta didik sebagai penerima manfaat. Namun, penting dipahami bahwa pengelompokan dalam fungsi anggaran tidak identik dengan pengurangan dana pada sektor yang bersangkutan. Sistem penganggaran berbasis fungsi memungkinkan satu program dikategorikan dalam fungsi tertentu karena dampaknya terhadap sektor tersebut, tanpa mengurangi anggaran inti yang telah direncanakan.

Perdebatan mengenai klasifikasi ini menunjukkan pentingnya literasi anggaran di ruang publik. Ketentuan konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan tetap dipenuhi. Pemerintah bahkan menempuh mekanisme ABT untuk memastikan ruang fiskal pendidikan tidak tergerus oleh program lain. Dengan demikian, dari sisi regulasi maupun implementasi, tidak terdapat kebijakan yang memangkas hak sektor pendidikan.

Secara substantif, MBG justru memiliki irisan yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional. Gizi yang memadai berkontribusi pada peningkatan konsentrasi, daya tahan tubuh, serta kesiapan belajar siswa. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup cenderung memiliki tingkat kehadiran lebih baik dan performa akademik yang lebih optimal. Dalam konteks ini, MBG dapat dipandang sebagai intervensi hulu yang memperkuat efektivitas belanja pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan tiga pilar yang saling berkaitan. Pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda dipersiapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik. Pendekatan integratif ini mencerminkan paradigma kebijakan yang lebih komprehensif.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi MBG berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, tanpa mengurangi fokus pada reformasi pendidikan. Pemerintah perlu terus membuka ruang komunikasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai struktur anggaran. Sinergi antara kementerian, DPR, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan demikian, narasi bahwa MBG menyentuh atau menggerus dana pendidikan tidak sejalan dengan fakta kebijakan dan dinamika penganggaran yang telah dipaparkan secara resmi. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama, dengan postur anggaran yang terjaga dan bahkan diperkuat. MBG hadir sebagai penguat fondasi generasi bangsa, menempatkan gizi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Jakarta – DPR RI menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dituduhkan dalam gugatan terhadap APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi X DPR memastikan hingga kini tidak menemukan adanya alokasi dana pendidikan yang dialihkan untuk membiayai program tersebut.

Gugatan diajukan guru honorer asal Karawang, Jawa Barat, Reza Sudrajat, terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, pemohon mendalilkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN tersedot untuk program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan tudingan itu tidak terbukti.

“MBG yang sudah berjalan hari ini ternyata tidak menggunakan anggaran pendidikan. Nah penjelasannya lebih lanjut nanti silakan komunikasi dengan BGN,” kata Lalu.

Ia menambahkan, hingga saat ini Komisi X DPR belum menemukan adanya penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut.

“Kami di Komisi X belum menemukan anggaran pendidikan digunakan untuk MBG,” imbuh politisi PKB tersebut.

Lalu menegaskan pihaknya sejak awal mewanti-wanti agar anggaran pendidikan tidak dialokasikan untuk program lain, kecuali guna meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, menurut dia, anggapan dana pendidikan dipakai untuk MBG tidak memiliki dasar.

Ia juga memastikan DPR mendukung pemerintah melanjutkan program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“MBG ini tidak satu-dua hari dipikirkan, ternyata sudah lama dan itu menjadi salah satu program prioritas beliau (Prabowo). Dan kami meyakini tidak akan mengganggu anggaran pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti menegaskan anggaran pendidikan tidak berkurang akibat MBG. Bahkan, pagu anggaran kementeriannya disebut justru diperkuat melalui tambahan anggaran belanja tambahan (ABT).

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya, Kemendikdasmen mengajukan ABT,” kata Mu’ti.

Pemerintah mencatat alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 meningkat menjadi Rp769,1 triliun dari sebelumnya Rp757,8 triliun. Dengan demikian, DPR dan pemerintah menegaskan program MBG berjalan tanpa memangkas anggaran pendidikan, sekaligus memastikan komitmen peningkatan kualitas pendidikan tetap terjaga. #

Jakarta – Isu mengenai dugaan penggunaan dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak terbukti. Setelah melalui penelusuran dan klarifikasi dari berbagai pihak terkait, tidak ditemukan bukti adanya pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan tetap sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengalami pengurangan akibat implementasi MBG.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggerus anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh program strategis tetap berjalan dan bahkan terus diperkuat.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Lalu Hadrian Irfani mengatakan bahwa dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara tidak dipakai untuk operasional proyek makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan untuk merespons gugatan terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN yang diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang guru honorer bersama tiga mahasiswa dan Yayasan Taman Belajar Nusantara.

Menurut Lalu, Komisi X DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Pendidikan belum menemukan bukti bahwa anggaran pendidikan dialokasikan untuk pelaksanaan MBG.

“Kami tahu bahwa anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG,” kata Lalu.

Lalu menepis anggapan ketidaksejahteraan guru disebabkan karena anggaran pendidikan dialihkan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini alokasi 20 persen dari APBN masih utuh untuk sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan pendidik. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah menggunakan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

“Karena kami sudah tahu tidak benar (anggaran pendidikan untuk MBG) maka anggaran yang besar ini diselipkan untuk kesejahteraan guru. Itu yang sedang kita dorong,” ujar Lalu.

Lalu menjelaskan MBG yang telah direncanakan sejak lama oleh Prabowo, pasti telah memiliki skenario anggaran yang terencana. Kendati sasaran utama MBG adalah siswa sekolah, program itu tidak merampas alokasi untuk pendidikan.

“Sampai hari ini belum terbukti MBG mengambil satu rupiah pun dari anggaran pendidikan,” tutur Lalu.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan anggaran negara. Klarifikasi resmi dan data yang dapat diverifikasi sebaiknya dijadikan rujukan utama sebelum menarik kesimpulan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa isu penggunaan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak terbukti. Anggaran pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sementara MBG dilaksanakan melalui skema pembiayaan tersendiri. Ke depan, komunikasi publik yang lebih intensif diharapkan mampu mencegah munculnya kesalahpahaman serupa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan dan anggaran negara. (*)

Jakarta – Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD) diproyeksikan menjadi motor peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah terus mendorong pembangunan rantai industri baterai secara menyeluruh, mulai dari pertambangan nikel, smelter, fasilitas high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.

Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt (GW) telah beroperasi sejak 2023 dan akan diperluas dengan tambahan 20 GW.

“Kita ingin proyek ini memberikan nilai tambah maksimal bagi bangsa. Hilirisasi harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat industri strategis di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, rantai industri baterai memberikan dampak besar terhadap ekonomi, bukan hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan daerah dan memperkuat ketahanan energi.

Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Pemerintah menargetkan kepemilikan mayoritas tetap di atas 50 persen, bahkan 60–70 persen.

“Ini implementasi Pasal 33. Kekayaan alam harus dikelola negara dan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan Indonesia bertekad menjadi pemain kunci dalam transisi energi global melalui pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan.

“Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tapi juga key player dalam perjalanan transisi energi global,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya hilirisasi mineral kritis untuk kemandirian industri semikonduktor. Dalam AI Impact Summit 2026 di India, ia menjajaki kerja sama dengan pelaku industri global.

“Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan hilirisasi mineral kritis. Pasir silika yang tersedia melimpah harus kita transformasikan menjadi produk bernilai tambah tinggi,” tegas Nezar.

Melalui sinergi hilirisasi mineral, penguatan ekosistem baterai, dan pengembangan semikonduktor, Indonesia menargetkan posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok global industri hijau dan digital.

Jakarta — Pemerintah mengintensifkan langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan harga pangan selama Ramadan melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah peningkatan permintaan masyarakat menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah diperkuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan mampu meredam gejolak harga sejak dini.

Ramadan secara historis mendorong kenaikan konsumsi, terutama pada komoditas strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam ras, telur, bawang, dan cabai. Untuk mengantisipasi lonjakan harga, operasi pasar digelar lebih awal dan diperluas cakupannya di pasar tradisional maupun pasar rakyat.

Perum Bulog bersama BUMN pangan lainnya memperkuat pasokan melalui penyaluran cadangan beras pemerintah dan komoditas penting sesuai kebutuhan daerah.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto menjelaskan beberapa komoditas pangan cenderung stabil karena belum melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Alhamdulillah, selama beberapa hari awal Ramadan ini harga masih sesuai harapan dan belum melampaui HET. Jadi masih tergolong stabil untuk saat ini,” kata Budi.

Selain operasi pasar fisik, sistem pemantauan harga berbasis digital dimanfaatkan untuk memantau perkembangan harga secara real time. Data tersebut menjadi dasar penentuan lokasi prioritas intervensi jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara intensif untuk memastikan pasokan dan distribusi tetap lancar.

Penekanan terhadap stabilitas harga pangan juga menjadi bagian dari arahan nasional menjelang Ramadan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman menegaskan stabilitas harga pangan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto menjelang Ramadan.

“Pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat, bahkan meminta aparat Polri turut mengawasi praktik perdagangan pangan agar tidak ada pelanggaran harga.” ujar Amran.

Pengawasan distribusi dan praktik perdagangan diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga. Kelancaran logistik antardaerah juga terus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga di wilayah tertentu.

Melalui operasi pasar intensif, penguatan pasokan, serta pengawasan distribusi yang ketat, pemerintah optimistis tekanan harga selama Ramadan dapat dikendalikan. Stabilitas ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan suasana Ramadan yang tenang dan kondusif tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)Tekanan Harga Ramadan Diantisipasi Lewat Operasi Pasar Intensif

Jakarta – Pemerintah daerah di berbagai wilayah terus menggencarkan operasi pasar selama bulan Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi agar daya beli tetap terjaga, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.

Di Jawa Tengah, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara masif di seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan stok pangan dan harga tetap terkendali selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

“Untuk memastikan stok dan stabilisasi harga bahan pokok penting tetap terjaga selama Ramadan, serta menjamin keterjangkauan harga bahan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar 308 kali Gerakan Pangan Murah. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan sampai Maret 2026 di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggelar operasi pasar murah sebagai bentuk intervensi harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama bulan suci Ramadan. Sejak pagi hari, antusiasme warga terlihat tinggi, dengan lokasi operasi pasar dipadati masyarakat yang mayoritas merupakan kaum ibu rumah tangga.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan subsidi langsung pada paket sembako agar dapat dijangkau masyarakat luas.

“Paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir memiliki harga pasar sekitar Rp120.000. Melalui subsidi dari Pemprov Kalbar, harga tersebut kami turunkan menjadi Rp90.000,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah daerah juga terus memantau distribusi agar pasokan tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai operasi pasar selama Ramadan merupakan langkah yang cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia pun mendorong agar jumlah titik lokasi diperbanyak dan frekuensi pelaksanaannya ditingkatkan.

“Operasi pasar selama Ramadan cukup baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, lokasi titiknya perlu diperbanyak dan idealnya dilakukan setiap hari selama Ramadan. Jadi, yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah bawah,” kata Eliza.

Ia menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. (*)

*) Oleh: Andika Hidayatullah

Ramadan selalu menghadirkan dua wajah dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, ia menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorongperputaran ekonomi, memperkuat sektor perdagangan, dan menggerakkan pelakuusaha kecil. Namun di sisi lain, lonjakan permintaan kebutuhan pokok kerapmenimbulkan tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah operasi pasar Ramadan tidak sekadar menjadi agenda rutintahunan, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial danekonomi. Pemerintah di berbagai daerah menunjukkan keseriusan menjadikanoperasi pasar sebagai benteng utama perlindungan daya beli rakyat.

Langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menjadi contoh konkret bagaimanafungsi pengawasan politik dan kebijakan publik berjalan beriringan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung memimpin pengawasan hargakebutuhan pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam operasi pasarRamadan di sejumlah pasar tradisional. Kehadiran pimpinan legislatif di lapanganmenegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas harga bukan sekadar formalitasadministratif, melainkan komitmen nyata terhadap perlindungan masyarakat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan legislasi, tetapi juga memastikankebijakan pengendalian inflasi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya. Inimenunjukkan bahwa stabilitas harga adalah agenda bersama antara eksekutif danlegislatif.

Pengawasan langsung tersebut penting dalam mencegah distorsi pasar yang kerapmuncul menjelang Ramadan. Potensi lonjakan harga akibat spekulasi, penimbunan, atau distribusi yang tersendat dapat ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga Perum Bulogmemperkuat sistem distribusi sehingga pasokan bahan pokok tetap aman dan terjaga. Ketika negara hadir secara aktif di pasar, pelaku usaha cenderung menjagakepatuhan karena ada sinyal tegas bahwa praktik yang merugikan masyarakat tidakakan ditoleransi. Dengan demikian, operasi pasar berfungsi sebagai mekanismestabilisasi sekaligus pencegahan moral hazard.

Komitmen serupa terlihat di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi melalui BUMD pangan, PT Riau Pangan Bertuah, menegaskan kehadiran negara dalampengendalian harga selama bulan suci. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mendorong penyediaan sembako dengan harga relatif lebih murahserta pengoperasian mobil sembako keliling agar akses masyarakat terhadap bahanpokok semakin mudah. Operasi pasar Ramadan dilaksanakan di 12 kabupaten dankota, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini memperluasjangkauan intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayahdengan akses distribusi terbatas.

Pendekatan Riau memperlihatkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya denganpengawasan, tetapi juga perlu intervensi suplai yang efektif. Dengan memperbanyaktitik distribusi dan menurunkan biaya logistik melalui mobil sembako keliling, tekananharga akibat tingginya permintaan dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokanyang memadai. Keberadaan BUMD pangan menjadi instrumen penting dalammemperpendek rantai distribusi dan meminimalkan biaya perantara. Di tengahdinamika pasar yang sering kali fluktuatif, kebijakan semacam ini memperlihatkanorientasi keberpihakan kepada konsumen tanpa mematikan mekanisme pasar. Pemerintah bertindak sebagai stabilisator, bukan kompetitor.

Hal yang sama juga terlihat di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi menggelar operasipasar murah di Kabupaten Jember sebagai langkah antisipatif menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempatkanpenetrasi pasar sebagai strategi utama menekan laju inflasi sekaligus membantumasyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kenaikan kebutuhanrumah tangga menjelang Ramadan hingga Idul Fitri kerap menciptakanketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan operasi pasar murah, pemerintah daerah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut sebelumberkembang menjadi lonjakan harga yang signifikan.

Penetrasi pasar yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan pemahaman bahwa inflasipangan bersifat ekspektatif. Jika masyarakat melihat adanya potensi kenaikan hargatanpa intervensi, ekspektasi tersebut dapat mempercepat perilaku pembelianberlebihan yang justru memperburuk kelangkaan. Operasi pasar yang terencana danmasif menjadi sinyal kebijakan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas. Sinyal inipenting untuk menenangkan psikologi pasar dan mencegah panic buying. Dalamkonteks makro, stabilitas harga pangan berkontribusi besar terhadap pengendalianinflasi inti dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, operasi pasar Ramadan mencerminkan konsistensi kebijakanpemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari tekanan harga. Daya belimasyarakat merupakan fondasi stabilitas sosial, terutama di bulan suci ketikakebutuhan konsumsi meningkat. Jika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicuketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi pasar bukanlah bentuk distorsi, melainkan langkah korektif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan danpasokan. Negara hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidakmenimbulkan ketimpangan.

Keberhasilan operasi pasar tentu memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintahpusat, pemerintah daerah, BUMD pangan, Bulog, hingga aparat penegak hukumharus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu. Transparansi data stok, pemantauan distribusi, serta evaluasi berkala menjadi elemen penting agar kebijakantidak berhenti pada seremonial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untukmemantau harga secara real time juga dapat memperkuat efektivitas intervensi. Semakin presisi kebijakan yang diambil, semakin besar dampaknya terhadapperlindungan daya beli masyarakat.

*) Aktivis Dialog Lintas Iman.

Oleh : Ricky Rinaldi*

Bulan suci menghadirkan momentum peningkatan aktivitas ekonomi nasional, terutamamelalui naiknya konsumsi masyarakat pada komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur. Dinamika permintaan ini menjadi indikator perputaranekonomi yang positif dan perlu dikelola secara presisi agar stabilitas harga tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, strategi operasi pasar menjadi instrumen strategis negara untukmemastikan ketersediaan pasokan, menjaga keseimbangan harga, serta melindungi daya belimasyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terkendali dan berkelanjutan.

Pemerintah memandang stabilitas harga pangan bukan semata isu ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah. Negara memastikan bahwa momentum spiritual tidak terganggu oleh gejolak harga yang tidak terkendali. Operasi pasar menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Lonjakan permintaan di bulan suci harus diantisipasi melalui langkah-langkah terukur, terkoordinasi, dan berbasis data. Pemerintah memastikan bahwa cadangan pangan nasional dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dirancang dengan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Strategi operasi pasar dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Intervensi dilakukan dengan menyalurkan komoditas pangan dengan harga terjangkau di titik-titik strategis yang mengalami kenaikan harga signifikan. Langkah ini bertujuan menahan spekulasi, mencegah penimbunan, serta menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Negara bertindak cepat untuk memastikan harga tetap dalam rentang yang wajar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan distribusi dan stok barang diperketat selama periode bulan suci. Pemerintah melakukan pemantauan intensif terhadap rantai pasok untuk memastikan tidak ada hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan. Selain itu, koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor diperkuat guna menjaga kelancaran arus barang dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional maupun modern.

Operasi pasar juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi nasional. Pemerintah tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem informasi harga dan distribusi berbasis digital untuk mendeteksi potensi lonjakan lebih dini. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat dirumuskan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga dampak gejolak harga dapat diminimalkan.

Keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada sinergi pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga serta menentukan lokasi intervensi yang paling membutuhkan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan kebijakan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing wilayah.

Selain intervensi harga, pemerintah juga mendorong partisipasi Badan Usaha Milik Negara dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan bahwa stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Negara bertindak sebagai pengarah dan koordinator agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga daya beli masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, operasi pasar di bulan suci mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pangan yang tangguh. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan produksi, tetapi juga dari kemampuan distribusi dan stabilisasi harga di saat permintaan meningkat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara belajar dari pengalaman sebelumnya dan terus menyempurnakan mekanisme pengendalian pasar.

Langkah pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi juga diperketat. Aparat terkait melakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sepihak. Ketegasan ini menjadi pesan bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat luas.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar intervensi pasar tidak mengganggu mekanisme usaha secara berlebihan. Operasi pasar dilakukan secara proporsional dan terukur, sehingga tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dapat dicapai melalui keseimbangan antara regulasi dan dinamika pasar.

Mengelola lonjakan permintaan di bulan suci membutuhkan kesiapan data, koordinasi cepat, serta kepemimpinan yang responsif. Pemerintah menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas demi memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibebani kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Operasi pasar menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.

Melalui strategi yang terstruktur, terukur, dan kolaboratif, pemerintah menegaskan komitmenkuat dalam menjaga daya beli rakyat serta memastikan stabilitas harga tetap terkendali. Bulan suci diposisikan sebagai momentum kebersamaan, ketenangan, dan penguatan solidaritassosial. Dengan pelaksanaan operasi pasar yang efektif dan tepat sasaran, negara hadir secaranyata untuk menjamin ketersediaan pasokan, menstabilkan harga, dan menempatkankesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Arif Taufik )*

Pemerintah terus mempercepat hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utamanya. Strategi inidirancang untuk memastikan transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu padaeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan nilai tambah danpembangunan industri berkelanjutan.

Langkah konkret terlihat dari pelaksanaan groundbreaking enam proyek hilirisasi olehBadan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di 13 lokasi dengan total investasimencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besartransformasi ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, proyek fase pertama ini diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk energi, pangan, mineral, dan logam, guna memperkuat struktur industrinasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategispemerintah yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Ia menilai tahap awalproyek diharapkan memberikan dampak nyata melalui penciptaan nilai tambah danperluasan kesempatan kerja, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhanekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global.

Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalampengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama Pertaminameresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kilo liter per hari. Proyek ini dirancang untuk mendukung ketahanan energi sekaligusmemperkuat rantai nilai industri nasional berbasis bahan bakar nabati.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, berpandangan bahwa proyekbioetanol akan menghadirkan manfaat multipihak. Selain meningkatkan ketahananenergi dan menekan ketergantungan impor, proyek tersebut dinilai mampu mengurangiemisi karbon serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakatsekitar.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bukan hanya agenda industri, tetapi juga strategi pembangunan wilayah. Diversifikasi produk berbasis komoditasdomestik memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat hulu, termasuk petani danpelaku usaha lokal.

Di sisi lain, dukungan terhadap transisi energi juga menguat dari kalangan masyarakatsipil. Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dankemandirian energi. Rekomendasi ini disusun bersama sejumlah organisasi danlembaga riset untuk mendukung target energi terbarukan nasional.

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 GW dalam satu dekaderealistis apabila dilaksanakan dengan program yang terstruktur dan konsisten. Iamelihat energi surya bukan hanya sebagai sumber listrik bersih, melainkan jugasebagai basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantaipasok, dan pengembangan sumber daya manusia.

Potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt membuka ruang besarbagi penguatan industri domestik. Dengan kapasitas terpasang yang masih terbatas, percepatan pembangunan PLTS dinilai akan memperluas investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan produktivitas daerah, termasukwilayah terpencil.

Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakanhilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta insentif fiskal menjadiinstrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industrimanufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Integrasi antara pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkitsurya memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau. Hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi diperluas hinggapembentukan rantai nilai lengkap yang menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi. Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapijuga membangun basis industri masa depan yang tangguh dan adaptif terhadapperubahan global.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, investasi BUMN, dan dukungan pemangkukepentingan menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bergerak dalam kerangka yang terintegrasi. Industrialisasi tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik, melainkansebagai ekosistem yang menyatukan pengolahan sumber daya, inovasi teknologi, sertakeberlanjutan lingkungan.

Melalui konsistensi kebijakan dan implementasi yang disiplin, penguatan hilirisasi energibersih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi danpembangunan berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras denganagenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ini jugamemperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi energi bersih di kawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dirasakan secara luasdan berkeadilan di seluruh wilayah Tanah Air.

*) Analis Ekonomi Politik Energi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan percepatan pembangunan industri nasional. Kehadiran Danantara menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan investasi yang terarah, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Danantara dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya tata kelola dan efisiensi pengelolaan modal sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pada Februari lalu, kami membentuk sovereign wealth fund kami, Danantara Indonesia,” katanya.

Presiden menjelaskan, Danantara akan menjadi motor baru penggerak ekonomi nasional dengan pengelolaan aset yang diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar AS. Melalui skema sovereign wealth fund, investasi difokuskan pada sektor strategis guna mendorong pertumbuhan yang produktif dan berkelanjutan.

Optimisme serupa disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyebut Danantara sebagai dana abadi yang membiayai sektor strategis melalui imbal hasil investasi. Simulasi Indef menunjukkan reformasi ini berpotensi mendorong PDB hampir tiga persen di awal dan stabil sekitar dua persen dalam jangka panjang, ditopang peningkatan produktivitas dan akumulasi modal.

“Manfaat Danantara sangat bergantung pada kualitas tata kelola, seleksi proyek, dan disiplin fiskal,” ujar Esther.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pelengkap untuk menjaga dampak distribusional, termasuk program sosial terarah.

“Program sosial seperti MBG berpotensi meredam dampak jangka pendek dan memperkuat legitimasi reform,” katanya.

Di sisi implementasi, Danantara telah memulai enam proyek hilirisasi di 13 lokasi dengan total nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, pangan, mineral, dan logam, serta diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan hilirisasi menjadi fokus utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja. Ke depan, proyek-proyek hilirisasi ini diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” ujar Rosan.

Salah satu proyek strategis dijalankan oleh MIND ID melalui pembangunan fasilitas pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Kalimantan Barat guna memperkuat rantai nilai dan mengurangi impor, sejalan dengan peran Danantara sebagai jembatan investasi untuk memperkokoh industri nasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.