Arsip Bulanan: Maret 2026

JAKARTA — Pemerintah memastikan penggunaan Dana Desa untuk mendukung implementasi program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mengganggu pembangunan desa yang telah berjalan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pengalihan peruntukan Dana Desa dilakukan tanpa mengurangi total alokasi anggaran yang diterima desa.

“Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi [alokasi Dana Desa], dan lokusnya kan juga di desa,” ujar Mensesneg Prasetyo.

Ia menjelaskan, berbagai program pembangunan lain yang menyasar wilayah pedesaan juga tetap berjalan dan tidak bergantung pada Dana Desa, seperti renovasi sekolah dan pembangunan jembatan.

“Banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya juga di desa, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, kan itu tidak menggunakan Dana Desa. Meskipun sebetulnya Dana Desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, rencana pengalokasian Dana Desa untuk mendukung Kopdes Merah Putih telah dibicarakan dan disosialisasikan sejak awal.

“Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa sekaligus memperkuat ekosistem usaha rakyat.

“Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Ferry.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga mengajak masyarakat mendukung Kopdes sebagai pusat penggerak ekonomi desa.

“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” ujar Misbakhun.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kehadiran Kopdes Merah Putih bukan untuk bersaing dengan ritel modern, melainkan membangun kolaborasi distribusi yang lebih efisien.

“Sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” ungkap Budi.

Dari sisi tata kelola, Anggota DPD RI Muhdi mengingatkan pentingnya pengelolaan Kopdes berbasis potensi dan kearifan lokal agar tidak tumpang tindih dengan usaha yang telah ada di desa.

“Ini agar tidak berlarut-larut. Maka saya betul-betul mendorong agar Pak Kades, Pak RT, RW menyatu memastikan bahwa koperasi kan milik warga itu sendiri, masyarakat itu sendiri ‘disengkuyung’ bareng, dijalankan secara baik, dan secara transparan,” katanya.

Dengan berbagai dukungan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat di desa tanpa mengorbankan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

Semarang, Jawa Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah, Muhdi menilai bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semestinya bisa kreatif sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah.

“Menurut saya, Koperasi Desa Merah Putih (KMP) jangan terlalu terkunci dengan program prioritas pemerintah yang sudah dicanangkan,” kata Muhdi, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini sampaikannya pada acara pasar murah yang diprakarsainya bekerja sama dengan Universitas PGRI Semarang (Upgris) dan diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Leyangan, Kabupaten Semarang. Di pasar murah ini tersedia 250 paket berisi sembako yang harga normalnya Rp105.000 menjadi 50.000 per paket.

“Kami menjual sembako dengan potongan harga separuh lebih, mereka bisa tebus 50.000 dari harga sekitar Rp105.000. Ya, jadi sekitar 40 persen potongannya,” jelasnya.

Senator yang juga mantan Rektor Upgris ini mencontohkan, rencana membuat Koperasi Merah Putih (KMP) menjadi agen elpiji, sementara di wilayah tersebut sudah banyak agen elpiji sehingga kurang pas.

“Ini kurang kreatif dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Harus ada kreativitas sesuai dengan kearifan lokal yang dibutuhkan,” ujarnya.

Muhdi mengingatkan bahwa operasional KMP jangan sampai mengganggu kepentingan pembangunan desa yang sudah direncanakan, meskipun menggunakan dana desa. Muhdi mengapresiasi masyarakat Kecamatan Leyangan yang segera mengoperasikan Koperasi Merah Putih karena gerainya juga sudah jadi.

“Agar tidak menjadi beban yang membuat, seperti tadi seolah-olah kan berhadap-hadapan. Mudah-mudahan dengan gerai yang sudah jadi segera operasional lebih cepat,” tambah Muhdi yang juga Ketua PGRI Jateng.

Muhdi juga menyarankan seluruh jajaran pengurus Koperasi Merah Putih dan perangkat desa segera menyosialisasikan program-program koperasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan banyak kekhawatiran atau kesalahpahaman.

“Sosialisasi ini penting untuk membangun pemahaman dan dukungan, sehingga tidak menimbulkan banyak kekhawatiran atau kesalahpahaman,” ucapnya.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan sekitar tahun 2025, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi berbasis gotong royong dan kekeluargaan.

Program ini didanai dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, dan APBDes, serta pinjaman bank pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mengembalikan sistem ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. [**]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar mampu menembus pasar global. Upaya ini dinilai strategis untuk memperluas basis pelaku ekspor Indonesia sekaligus memastikan manfaat perdagangan internasional dirasakan hingga ke tingkat desa.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi Kopdes Merah Putih agar mampu masuk ke pasar ekspor secara berkelanjutan. Menurutnya, koperasi desa memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam rantai pasok global, khususnya melalui pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah melepas ekspor perdana produk kakao olahan yang dihasilkan Kopdes Merah Putih di Jembrana, Bali. Ekspor perdana ini menjadi penanda komitmen pemerintah dalam membuka jalan bagi koperasi desa agar tidak hanya berorientasi pada pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional.

“Kami ingin yang ekspor itu tidak hanya dari kota, tetapi sampai desa bisa ekspor. Sehingga yang bisa ekspor tidak hanya perusahaan besar, tetapi UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih juga harus bisa ekspor,” ujar Budi Santoso.

Ia menjelaskan, ke depan pemerintah akan memberikan berbagai pelatihan kewirausahaan bagi pegawai dan anggota koperasi. Pelatihan tersebut mencakup peningkatan kapasitas manajerial, pengelolaan usaha, hingga pelatihan khusus untuk memenuhi standar dan persyaratan ekspor yang berlaku di pasar global. Dengan dukungan tersebut, koperasi desa diharapkan mampu menjaga kualitas produk, konsistensi pasokan, serta kepatuhan terhadap regulasi internasional.

Menurut Budi, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai minimarket desa dan penyedia kebutuhan pertanian, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pengembangan produk unggulan desa. Produk-produk tersebut, seperti hasil pertanian olahan, perkebunan, dan kerajinan, dinilai memiliki daya saing tinggi jika dikemas dan dipasarkan dengan baik ke pasar global.

Selain pelatihan, Kemendag juga memastikan dukungan melalui perwakilan dagang Indonesia di luar negeri. Fasilitasi tersebut meliputi promosi dagang dan program business matching agar jaringan pemasaran ekspor koperasi desa semakin luas. “Kami akan memfasilitasi Kopdes Merah Putih melalui dukungan perwakilan dagang Indonesia di luar negeri, termasuk program business matching,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa strategi peningkatan ekspor nasional tidak hanya dilakukan melalui penguatan koperasi desa, tetapi juga lewat perluasan perjanjian dagang internasional. “Kita ingin ekspor kita naik. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan banyak perjanjian dagang yang bisa membuka akses pasar kita di luar negeri,” katanya.

Melalui sinergi antara penguatan koperasi desa, fasilitasi ekspor, dan pembukaan akses pasar global, pemerintah optimistis Kopdes Merah Putih dapat menjadi pilar baru ekspor nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibangun akan menjadi instrumen untuk mengubah dan memperbaiki kesehatan ekonomi kelurahan/desa di Indonesia. Pemerintah optimis akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono saat menghadiri Haul Guru Bangsa Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto ke-92 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI), Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2026) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai keberpihakan yang sangat kuat dengan rakyat melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.

“Ada Menteri Koperasi dan Presidennya sekarang punya keberpihakan dengan koperasi. Ada program Koperasi Desa ini, Insya Allah Bapak Ibu semuanya, dalam waktu satu-dua bulan ini akan terbentuk koperasi-koperasi desa di seluruh desa-desa dan kelurahan Indonesia,” ujar Ferry.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya mendorong penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai mitra distribusi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Pemerintah menilai koperasi desa memiliki potensi besar untuk memperluas akses distribusi barang sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

“Jadi, koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa,” kata

Koperasi Desa memiliki peluang besar untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret maupun distributor, guna memperluas jaringan distribusi produk ke masyarakat desa.

Sementara dari hasil survei Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang profesional dan akuntabel menjadi kunci agar koperasi desa benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat

Survei terbaru CELIOS mengungkap kebutuhan paling mendesak dalam pengembangan koperasi desa adalah peningkatan kapasitas pengelola. Hasil pemetaan di berbagai daerah dari Aceh hingga Papua menunjukkan mayoritas perangkat desa menilai pelatihan dan penguatan manajemen sebagai kunci agar koperasi lebih profesional dan berdaya saing.

Peneliti CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan hasil survei yang dilakukan terhadap perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berdasarkan temuan tersebut, mayoritas responden menilai peningkatan kapasitas pengelola menjadi kebutuhan paling mendesak dalam pengembangan koperasi desa.

Data survei bertajuk Pemetaan Solusi Efektif dalam Pengembangan Koperasi di Desa yang dirilis CELIOS pada 2026 menunjukkan sebanyak 78% responden menilai pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola sebagai solusi utama.

Selain itu, 50% responden menyoroti pentingnya penyuluhan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebanyak 46% mengusulkan kemudahan penambahan modal, dan 43% menilai pengembangan infrastruktur koperasi sebagai prioritas.

Adapun 39% responden menekankan perlunya penyediaan teknologi informasi. Sementara itu, 35% menginginkan akses pasar yang lebih luas, 34% mendorong pengembangan produk unggulan lokal, dan 32% mengusulkan kolaborasi dengan swasta, antardaerah, maupun BUMN.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai simpul distribusi yang menghubungkan produsen, distributor, hingga masyarakat desa. Kehadiran koperasi ini diproyeksikan menjadi fondasi baru dalam membangun rantai pasok desa yang lebih efisien, modern, dan berbasis kemitraan.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak dimaksudkan untuk menyaingi ritel modern maupun toko kelontong yang sudah lebih dulu hadir di masyarakat. Sebaliknya, koperasi ini dirancang sebagai wadah kolaborasi yang memperkuat distribusi barang hingga ke tingkat desa.

Menurut Mendag, konsep KDMP justru membuka peluang sinergi antara koperasi desa dengan jaringan ritel modern, distributor, hingga pelaku usaha lainnya. Dengan pola kemitraan tersebut, rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah pedesaan secara lebih merata.

“Ini sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket dan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” ujar Budi Santoso.

Ia menjelaskan bahwa model kerja sama seperti ini bukanlah hal baru dalam ekosistem perdagangan nasional. Selama ini, banyak toko kelontong yang juga mendapatkan pasokan barang dari jaringan ritel modern maupun distributor besar. Dengan pendekatan yang sama, KDMP dapat berfungsi sebagai simpul distribusi yang memperkuat jaringan perdagangan hingga ke desa.

Melalui skema tersebut, koperasi desa dapat menjadi jembatan antara produsen, distributor, dan konsumen di wilayah pedesaan. Hal ini diharapkan mampu memperpendek jalur distribusi sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan dalam penyaluran barang kebutuhan pokok di daerah.

Selain itu, keberadaan KDMP juga berpotensi memperluas jenis layanan ekonomi di desa. Tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, koperasi desa juga dapat menyediakan produk pertanian seperti pupuk dan obat tanaman, serta berbagai kebutuhan produktif masyarakat desa.

Dalam pengembangannya, KDMP bahkan dapat berfungsi layaknya minimarket desa dengan variasi produk yang lebih beragam, sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan sistem manajemen distribusi yang lebih modern, KDMP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok serta memperkuat daya saing ekonomi desa.

Lebih jauh, Mendag menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memberdayakan ekonomi lokal sekaligus mendekatkan akses barang kepada masyarakat desa. Dengan distribusi yang lebih dekat dan terintegrasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.

“Koperasi desa ini milik desa. Apa pun yang dihasilkan akan kembali untuk kemakmuran masyarakat desa,” kata Budi Santoso.

Pemerintah optimistis bahwa penguatan koperasi desa melalui model kemitraan modern akan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih inklusif. Dengan menjadikan koperasi sebagai hub distribusi, pelaku usaha besar, ritel modern, hingga UMKM dapat berkolaborasi dalam satu rantai pasok yang saling menguntungkan.

Melalui langkah ini, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi barang, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru di tingkat lokal.

JAKARTA – Rencana perakitan mobil niaga untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi domestik. Setelah fase impor kendaraan komersial untuk memenuhi kebutuhan awal program, arah kebijakan kini bergeser pada pembangunan basis produksi di dalam negeri yang berdampak langsung pada industri nasional.

Mahindra, produsen otomotif asal India, dikabarkan tengah mempersiapkan pembangunan fasilitas perakitan di Subang, Jawa Barat. Wilayah tersebut dipilih karena kedekatannya dengan Pelabuhan Patimban yang selama ini berkembang sebagai pusat logistik otomotif. Posisi ini memungkinkan efisiensi distribusi sekaligus membuka peluang integrasi dengan industri komponen lokal.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyampaikan bahwa rencana tersebut telah masuk dalam tahapan konkret. “Mahindra berencana memulai produksi di Indonesia antara tahun 2027 hingga 2028 sesuai dengan kontrak yang telah disepakati,” ujar Joao Angelo De Sousa Mota.

Pernyataan itu menegaskan komitmen investasi jangka menengah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional desa, tetapi juga pada penguatan struktur industri nasional. Sebelumnya, Agrinas mengimpor 70 ribu unit kendaraan komersial dari Tata Motors untuk mendukung percepatan program Kopdes Merah Putih. Kini, perakitan di dalam negeri diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi.

Masuknya investasi perakitan membuka ruang bagi peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Industri pendukung seperti produsen suku cadang, logistik, hingga jasa distribusi berpotensi memperoleh manfaat langsung. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi tidak berhenti pada transaksi jual beli kendaraan, melainkan menyebar ke berbagai sektor.

Mahindra sebelumnya telah memasok 35 ribu unit pikap untuk program tersebut. Pengalaman itu menjadi landasan untuk memperluas kerja sama dalam bentuk pembangunan fasilitas produksi. Model kemitraan ini dinilai lebih konstruktif karena mendorong transfer pengetahuan, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing industri otomotif nasional.

Selain pembangunan pabrik, penguatan ekonomi domestik juga ditopang oleh pengembangan jaringan layanan purnajual. “Ya, komitmen investasi, selain daripada dia membangun pabrik, sekarang ini dia membangun bengkel-bengkel di seluruh Indonesia, dan distributor,” tambah Joao Angelo De Sousa Mota.

Ekspansi bengkel dan distributor akan memastikan kendaraan operasional desa tetap produktif, terutama di wilayah dengan kondisi geografis menantang. Jaringan servis yang tersebar merata juga menciptakan peluang usaha baru di daerah, sekaligus memperluas ekosistem ekonomi lokal.

Dengan strategi ini, program Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sarana transportasi niaga, tetapi juga sebagai penggerak industri nasional. Perakitan mobil niaga di dalam negeri menjadi simbol transformasi dari ketergantungan impor menuju penguatan ekonomi berbasis produksi.

Langkah tersebut menghadirkan optimisme bahwa sektor otomotif dapat berperan lebih besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Integrasi antara investasi industri, pemberdayaan desa, dan penguatan rantai pasok menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta – Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia RAj Mayyasari Timur Gondokusumo mengatakan pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah masih sesuai dengan aturan yang ada dan perintah Preaiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dia sampaikan kepada awak media, menyusul maraknya isu beredar soal Koperasi Merah Putih yang hanya dipakai menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu.

“Keterlibatan TNI dari struktur paling atas sampai bawah (Babinsa) dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari kesiapan dan komitmen TNI dalam mendukung penuh percepatan pembangunan,” tutur Mayyasari di Jakarta.

Mayyasari menilai TNI mempunyai kemampuan daya jangkau pengawasan yang luas melalui personel yang tersebar sampai ke pelosok daerah.

Hal ini membuat proses pembangunan dari mulai pengerjaan infrastruktur hingga proses kerja koperasi dapat dipantau dengan baik.

Dengan proses pemantauan dan pengawasan tersebut, Mayyasari meyakini kinerja koperasi bisa lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat kekuatan perekonomian di pedesaan.

Dia juga menyoroti adanya isu program Koperasi Merah Putih hanya menjadi tunggangan politik Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menuju jabatan tertentu.

Menurutnya, Tandyo hanya menjalankan tugas mengkoordinasikan antara TNI dan instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan Koperasi Merah Putih ini.

Ia menilai peran koordinasi itu diperlukan agar proses pembangunan koperasi di setiap daerah tidak terhambat dan berjalan dengan maksimal.

“Menurut saya, kehadiran Wakil Panglima TNI Jendral Tandyo Budi Revita dalam kegiatan program percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan manuver langkah politik untuk sebuah jabatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia meyakini pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih murni untuk mendukung program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

“Program ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dalam membantu tugas pemerintah didaerah terhadap program pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Jakarta — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diproyeksikan sebagai wadah kolaborasi antara koperasi desa, ritel modern, dan distributor guna memperkuat jaringan usaha mikro dan UMKM di tingkat desa.

“Sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” kata Mendag.

Menurut Budi Santoso, KDMP bukan dibentuk untuk menyaingi ritel modern maupun toko kelontong yang telah lebih dulu hadir di tengah masyarakat. Sebaliknya, koperasi ini dirancang sebagai simpul distribusi yang menjembatani kebutuhan barang pokok dan produk lainnya agar lebih mudah dijangkau masyarakat desa.

“Pada dasarnya KDMP atau biasa disebut Kopdes ini dibentuk untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, melalui pola kemitraan yang terstruktur, KDMP dapat memperpendek rantai pasok, menekan biaya logistik, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM desa. Dengan sistem distribusi yang lebih tertata, produk-produk lokal diharapkan memiliki daya saing lebih kuat.

Melalui KDMP, katanya, rantai pasok menjadi lebih ringkas karena distributor dapat menyalurkan barang secara langsung ke koperasi desa, yang kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terkontrol.

Budi menambahkan, kolaborasi ini juga akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan saling menguatkan, bukan saling mematikan. Ritel modern, distributor, dan koperasi desa dapat berperan sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga di tingkat masyarakat.

“KDMP juga bisa berfungsi sebagai apotek, sebagai klinik, dan juga salah satu sebagai eksportir,” ucap Mendag Budi.

Dengan konsep kolaboratif dan distribusi yang lebih efisien, KDMP diharapkan memperkuat ekosistem perdagangan desa, mendukung UMKM, serta memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat secara stabil, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah optimistis, melalui sinergi tersebut, KDMP akan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. [-RWA]

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan terus diperkuat dari sisi standar gizi dan tata kelola anggaran. Pemerintah memastikan pelaksanaan program unggulan ini tetap memenuhi prinsip kualitas, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan dana negara di tengah meningkatnya jumlah penerima manfaat secara signifikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan mutu MBG selama Ramadan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan polemik di ruang publik.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kemasan makanan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Dadan juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra BGN untuk memperhatikan kualitas kemasan. Menu MBG, kata dia, tidak boleh hanya dikemas plastik sederhana, melainkan harus menggunakan wadah yang higienis dan mampu menjaga mutu makanan hingga diterima penerima manfaat.

Selain itu, BGN menekankan kepatuhan terhadap pagu bahan baku yang telah ditetapkan. Dadan mencontohkan pemilihan bahan pangan harus mempertimbangkan nilai gizi, harga, dan penerimaan masyarakat.

“Kacang relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur memiliki citra protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima masyarakat,” katanya.

Dukungan terhadap penguatan MBG juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mengingatkan masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih makanan dan minuman dengan memperhatikan label kemasan, izin edar, serta tanggal kedaluwarsa. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus mendukung keberhasilan program MBG.

“Program MBG yang dijalankan BGN merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.

Indah juga berharap keberadaan dapur SPPG dapat melibatkan masyarakat setempat sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Ia menegaskan pengawasan program membutuhkan peran bersama dan membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara konstruktif.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan melaporkan hingga 21 Februari 2026, realisasi penggunaan dana MBG telah mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9 persen dari total alokasi Rp335 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut jumlah penerima MBG terus meningkat, dari 53,8 juta orang di akhir 2025 menjadi 60,24 juta penerima per 21 Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah SPPG melonjak menjadi 23.678 unit, menandai perluasan layanan MBG secara nasional. (*)

Jakarta, – Pemerintah memulai proses evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah perbaikan tata kelola sekaligus memastikan tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.

Evaluasi dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah, dengan fokus pada standar gizi, keamanan pangan, distribusi, serta transparansi anggaran.

Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Seiring perluasan cakupan penerima manfaat sepanjang 2025 hingga awal 2026, pemerintah memandang perlu dilakukan penyempurnaan sistem secara berkala agar pelaksanaannya semakin efektif dan akuntabel.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa evaluasi adalah bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik.

“Program sebesar ini pasti menghadapi tantangan di lapangan. Yang terpenting adalah pemerintah tidak menutup mata dan segera melakukan perbaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Presiden

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa berdasarkan data distribusi nasional, jutaan porsi makanan telah tersalurkan dengan tingkat insiden yang relatif rendah dibandingkan skala program.

Namun demikian, Kepala Negara mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengawasan teknis di sejumlah daerah yang perlu segera dibenahi melalui pengetatan standar operasional dan audit berkala.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya telah memperkuat sistem pengawasan dapur mitra dan memperbarui standar keamanan pangan.

“Kami menargetkan zero incident melalui peningkatan kontrol kualitas, pelatihan ulang mitra penyedia, serta pengawasan berlapis di daerah,” kata Dadan Hindayana.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Evaluasi turut mencakup perbaikan mekanisme distribusi dan pelaporan agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat diluruskan berdasarkan data yang valid. Pemerintah menilai dinamika opini publik merupakan bagian dari pengawasan sosial yang penting, namun harus diimbangi dengan komunikasi resmi yang jelas dan berbasis fakta.

Dalam pelaksanaannya, kementerian teknis bersama pemerintah daerah akan melakukan pemantauan berkala serta menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tujuan utama MBG, yakni peningkatan kualitas gizi dan penguatan fondasi generasi masa depan Indonesia, tetap berjalan sesuai sasaran.

Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi bukanlah indikasi kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan optimal. Dengan penyempurnaan sistem yang terus dilakukan, pemerintah optimistis program MBG akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.