Arsip Bulanan: Maret 2026

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus mendorong pembangunan hilirisasi komoditas prioritas perkebunan sebagai strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan berbasis nilai tambah.

Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi fokus utama pemerintah daerah setelah pihaknya menghadiri rapat koordinasi percepatan pelaksanaan hilirisasi komoditas prioritas perkebunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kegiatan tersebut membahas arah kebijakan dan langkah konkret dalam mempercepat pengolahan komoditas unggulan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI melalui penguatan sektor perkebunan nasional yang nantinya kami lakukan di Papua Pegunungan, khususnya Jayawijaya,” ujar Atenius Murib.

Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar program pengolahan hasil perkebunan, melainkan upaya komprehensif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Dengan pengolahan yang lebih optimal, komoditas perkebunan yang selama ini dijual dalam bentuk mentah diharapkan dapat diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki daya saing lebih tinggi.

“Rapat ini menegaskan pentingnya langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan nasional,” katanya.

Atenius menambahkan bahwa potensi komoditas perkebunan di Jayawijaya sangat besar dan tersebar di 328 kampung pada 40 distrik. Jika dikelola secara maksimal melalui pendekatan hilirisasi, potensi tersebut diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

“Hilirisasi tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi program hilirisasi. Dukungan kebijakan, pendampingan teknis, hingga akses permodalan dan pasar menjadi faktor penting agar petani dan pelaku usaha perkebunan dapat bertransformasi dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pelaku industri berbasis komoditas lokal.

“Dengan adanya dukungan pemerintah pusat melalui program hilirisasi, kami berharap hasil perkebunan masyarakat tidak hanya dijual mentah, tetapi juga dapat diolah untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani,” kata Atenius.

Kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat hilirisasi perkebunan berbasis potensi lokal. Langkah ini bukan hanya memperkokoh struktur ekonomi daerah, tetapi juga memastikan nilai tambah dinikmati di dalam wilayah, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan meningkat secara berkelanjutan.

JAKARTA – Langkah hilirisasi di Papua memasuki fase yang semakin konkret. Berbagai inisiatif strategis digulirkan secara terintegrasi, mulai dari komoditas unggulan melalui sinergitas pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan investor internasional. Pendekatan ini tidak lagi sebatas penguatan produksi, melainkan diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan perluasan akses pasar global.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, bersama Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan 21 investor Eropa dengan perwakilan tiga kabupaten penghasil kakao, yakni Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan. Forum tersebut membahas pengembangan industri kakao dari hulu hingga hilir serta potensi ekspor ke pasar internasional.

“Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan dalam kebijakan otonomi khusus. Untuk Papua Produktif, dibutuhkan langkah nyata. Pertemuan ini mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah secara langsung agar proses masifikasi dan pengembangan kakao bisa berjalan,” ujar Billy Mambrasar.

Dari sisi pemerintah pusat, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Sumule Tumbo, menegaskan komitmen penguatan ekonomi produktif Papua dalam kerangka otonomi khusus.

“Pemerintah pusat melalui Kemendagri berkomitmen mendukung koordinasi dan sinergi lintas pemerintah daerah serta memperkuat peran otonomi khusus Papua melalui sektor ekonomi produktif. Kakao merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi,” tegas Sumule Tumbo.

Optimisme juga disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, yang menilai kakao sebagai komoditas bersejarah sekaligus masa depan ekonomi daerah.

“Kakao sudah ada di Kepulauan Yapen sejak zaman Belanda. Namun sejak 2009 belum ada program pengembangan berkelanjutan. Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali dikembangkan, petani akan memiliki kepastian kesejahteraan,” ungkap Roi Palunga.

Selain kakao, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong hilirisasi sagu sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Jimmy A.Y. Thesia, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Produk mereka pasarnya sudah ada, tetapi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi pasar. Kita harus melihat dari hulu sampai ke hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, sampai ke bisnis proses dan inkubator bisnisnya,” ujar Jimmy A.Y. Thesia.

“Kita tidak perlu menanam lagi. Cukup tebang satu pohon, akan tumbuh sekitar 12 tunas sagu dengan sendirinya. Artinya, kita punya produk dan habitat yang sudah tersedia,” tambah Jimmy A.Y. Thesia.

Rangkaian langkah tersebut menunjukkan hilirisasi Papua bergerak dalam satu arus kebijakan yang terpadu. Dengan penguatan nilai tambah, kepastian pasar, dan dukungan lintas sektor, komoditas unggulan Papua diproyeksikan menjadi pilar ekonomi daerah yang berdaya saing global sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh: Rivka Mayangsari )*

Ketegangan geopolitik global kembali memuncak setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran yang turut melibatkan Israel. Eskalasi konflik di kawasan strategis Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dan rantai distribusi pangan dunia. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di jalur yang terkendali.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi. Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan APBN dalam meredam transmisi dampak konflik, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap gejolak global. Menurut Haryo, berbagai kebijakan yang saat ini dijalankan bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Intervensi ini dirancang untuk menahan tekanan harga bahan pokok yang berpotensi meningkat akibat gangguan distribusi global. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan menjelang momentum Idulfitri guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah lonjakan konsumsi musiman.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Haryo memastikan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 mencapai US$ 154,6 miliar, angka yang dinilai relatif aman sebagai instrumen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketahanan cadangan devisa ini menjadi tameng penting dalam menghadapi potensi tekanan eksternal dan arus modal keluar yang kerap menyertai ketidakpastian global.

Di sisi keamanan nasional, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut menyoroti dampak konflik global terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, karena gejolak geopolitik diyakini memiliki efek rambatan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, Listyo menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diiringi dengan optimisme dan kerja sama seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, menjaga iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan, aktivitas ekonomi akan terganggu dan kepercayaan investor melemah. Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.

Listyo juga mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung program Astacita serta agenda hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hilirisasi dinilai sebagai strategi fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi eksternal. Dengan memperkuat nilai tambah di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan agar pemerintah tidak meremehkan potensi dampak lanjutan dari konflik tersebut. Menurutnya, eskalasi di sekitar Selat Hormuz dapat berkembang menjadi gelombang geoekonomi yang menghantam perekonomian nasional melalui lonjakan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, ia mendorong langkah luar biasa yang cepat dan terarah.

Langkah pertama yang disarankan adalah realokasi anggaran. Pemerintah diminta menyisir proyek-proyek yang dinilai kurang strategis untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Langsung Tunai energi serta subsidi pangan. Kebijakan ini dipandang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat bawah ketika tekanan harga mulai terasa. Dengan penguatan perlindungan sosial, dampak langsung terhadap kelompok rentan dapat diminimalkan.

Langkah kedua menyangkut diplomasi energi. Pemerintah didorong untuk mencari sumber pasokan minyak dari wilayah yang tidak terdampak konflik guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang berisiko terganggu. Diversifikasi pasokan energi menjadi strategi penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan energi dalam negeri tetap terjaga.

Langkah ketiga berkaitan dengan kebijakan moneter. Amin meminta Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dari potensi arus keluar modal tanpa menaikkan suku bunga secara agresif. Kebijakan suku bunga yang terlalu ketat dikhawatirkan dapat menekan pertumbuhan kredit, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyadari besarnya tantangan global yang sedang dihadapi. Namun di balik tantangan, terdapat peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Koordinasi fiskal dan moneter, penguatan perlindungan sosial, stabilitas keamanan, serta percepatan transformasi ekonomi menjadi pilar utama dalam menghadapi gejolak global.

Indonesia bukanlah negara yang pasif terhadap dinamika global. Dengan cadangan devisa yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta dukungan seluruh elemen bangsa, ekonomi nasional diyakini mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah tekanan eksternal. Di tengah bayang-bayang konflik, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Asep Faturahman )*

Konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memunculkan dinamika baru dalam perekonomian global. Ketegangan geopolitik tersebut diproyeksikan memberi tekanan terhadap sejumlah indikator makroekonomi Indonesia, mulai dari inflasi, nilai tukar rupiah, sektor fiskal, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Pemerintah merespons situasi ini dengan memperkuat strategi fiskal guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, mengatakan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah bukan sekadar isu regional, melainkan guncangan eksternal yang berdampak langsung terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Dalam situasi meningkatnya risiko global, perilaku investor cenderung berubah ke arah penghindaran risiko atau risk-off. Dana portofolio global biasanya beralih dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman.

Perubahan arus modal tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, premi risiko negara juga bisa meningkat seiring memburuknya persepsi pasar terhadap stabilitas global. Namun demikian, tekanan yang muncul lebih banyak dipicu oleh sentimen dan persepsi risiko global ketimbang perubahan fundamental domestik Indonesia yang mendadak.

Dari sisi fiskal, dampak konflik tercermin pada sektor energi. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia menghadapi potensi pelebaran defisit neraca migas apabila harga minyak dunia meningkat. Kenaikan harga energi global juga berdampak pada kebutuhan devisa yang lebih besar untuk membiayai impor. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri demi mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Konsekuensinya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus memainkan peran sebagai penyangga utama. Ruang fiskal perlu dikelola secara hati-hati agar tetap mampu meredam gejolak harga tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Prioritas belanja negara pun diarahkan pada stabilisasi harga dan perlindungan masyarakat, alih-alih ekspansi ekonomi yang agresif.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga datang dari dua sisi sekaligus. Pertama, keluarnya modal akibat perpindahan portofolio global menuju dolar AS. Kedua, meningkatnya permintaan valuta asing domestik untuk membiayai impor energi dan bahan baku. Kombinasi faktor eksternal dan domestik ini menuntut koordinasi kebijakan yang solid antara otoritas fiskal dan moneter.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menentukan arah suku bunga. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi menjadi prioritas jangka pendek untuk menjaga kepercayaan pasar. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional menghadapi tekanan global.

Di sektor perdagangan luar negeri, dampaknya berpotensi bersifat asimetris. Kenaikan harga energi hampir pasti meningkatkan nilai impor, sementara peningkatan ekspor belum tentu terjadi apabila pertumbuhan ekonomi global melemah akibat konflik. Risiko penyempitan neraca perdagangan pun perlu diantisipasi, terutama bagi industri manufaktur yang menghadapi kenaikan biaya produksi dan potensi penundaan investasi baru.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memperkuat peran APBN sebagai shock absorber. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal mampu meredam transmisi gejolak global, terutama pada sektor energi dan pangan. Fokus utama kebijakan adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Langkah konkret yang ditempuh antara lain percepatan penyaluran bantuan pangan kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Distribusi beras dan minyak goreng dilakukan untuk memastikan stabilitas konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Selain itu, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 1447 H/2026 M dimanfaatkan untuk memperkuat bantalan ekonomi domestik melalui kebijakan yang mendorong konsumsi.

Koordinasi erat juga dilakukan dengan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia per Januari 2026 yang mencapai US$154,6 miliar dinilai memadai sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar. Ketahanan eksternal yang kuat memberikan ruang bagi otoritas untuk mengelola volatilitas pasar secara terukur.

Di sisi pasokan energi, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman, khususnya selama periode Ramadan dan Idulfitri. Pengalaman sebelumnya menjadi dasar penyusunan skenario alternatif jalur pelayaran guna menjaga kelancaran rantai pasok minyak. Langkah antisipatif ini penting untuk memastikan stabilitas harga energi domestik tetap terjaga di tengah dinamika global.

Secara keseluruhan, strategi fiskal pemerintah diarahkan pada tiga pilar utama: menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan kepercayaan pasar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa respons kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terukur dan terkoordinasi lintas lembaga.

Ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi risiko geopolitik sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental domestik dan efektivitas kebijakan. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penguatan jaring pengaman sosial, serta pengelolaan energi yang hati-hati, Indonesia memiliki landasan yang kokoh untuk meredam dampak eksternal.

Di tengah eskalasi konflik global, strategi fiskal yang adaptif dan responsif menjadi instrumen utama menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi internasional secara cermat dan menyiapkan langkah lanjutan yang diperlukan demi memastikan ekonomi nasional tetap tangguh, stabil, dan berdaya saing.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Garut

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi ekonomi nasional menyusul dinamika geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut mendorong peningkatan volatilitas pasar energi dan keuangan global. Pemerintah merespons dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga serta ketahanan nasional tetap kuat.

Pemantauan jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz dilakukan secara intensif guna mengantisipasi gangguan pasokan global. Penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi yang terukur, serta pengamanan fiskal menjadi bagian dari strategi komprehensif yang ditempuh. Langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kelancaran distribusi, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai respons cepat pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha. “Kebijakan yang responsif dan terkoordinasi sangat penting agar dunia usaha tetap memiliki ruang ekspansi dan keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan perlu terus dijaga melalui sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurutnya, manajemen risiko kurs, penguatan struktur permodalan, dan penjagaan likuiditas perusahaan merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan sektor riil.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia memastikan komitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya sentimen risk-off global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, menegaskan otoritas moneter terus mencermati dinamika pasar dan merespons secara tepat waktu. “Kami memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai fundamentalnya dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” tegasnya.

Instrumen intervensi seperti transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dioptimalkan untuk meredam volatilitas berlebihan serta menjaga kepercayaan pasar.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam menjaga keseimbangan stabilitas jangka pendek dan transformasi jangka panjang. “APBN harus menjadi instrumen perlindungan sekaligus mesin perubahan,” jelasnya.

Dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang solid, pemerintah menunjukkan kesiapan menghadapi dinamika global secara adaptif dan terukur. Respons cepat, koordinatif, dan berbasis fundamental memastikan Indonesia tetap tangguh, stabil, dan kompetitif dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA — Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi perang Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah memastikan berbagai langkah telah disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan APBN dalam meredam dampak konflik, khususnya terhadap sektor energi dan pangan.

“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo.

Ia menegaskan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini bertujuan menjaga konsumsi domestik agar tidak terganggu.

“Langkah ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang kuat untuk menggerakkan roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lanjutan menjelang momentum Idulfitri guna menjaga stabilitas harga dan daya beli.

Dari sisi energi, PT Pertamina memastikan stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri. Berdasarkan pengalaman tahun 2025, Pertamina juga menyiapkan alternatif jalur pelayaran untuk menjaga rantai pasok minyak dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kami akan terus memonitor situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” ujar Haryo.

Di sisi moneter, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Haryo menyebut posisi cadangan devisa per Januari 2026 mencapai 154,6 miliar dollar AS dan dinilai relatif aman sebagai instrumen stabilisasi.

Bank Indonesia juga menegaskan kesiapan merespons tekanan pasar akibat sentimen global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Erwin Gunawan Hutapea, memastikan otoritas moneter akan bertindak sesuai kebutuhan.

“Bank Indonesia akan terus mencermati pergerakan pasar secara seksama dan merespons secara tepat,” ujar Erwin.

BI menyiapkan strategi triple intervention melalui transaksi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta intervensi di pasar luar negeri melalui Non-Deliverable Forward (NDF) guna meredam volatilitas rupiah.

Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu sentimen risk-off di pasar keuangan global dan menekan mata uang sejumlah negara berkembang, termasuk rupiah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkirakan operasi militer terhadap Iran dapat berlangsung hingga empat pekan.

Meski demikian, pemerintah menegaskan fondasi ekonomi nasional tetap kuat dan berbagai instrumen fiskal serta moneter siap digunakan untuk menjaga stabilitas.

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen afirmasi ekonomi berbasis komunitas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa didorong bukan sekadar sebagai lembaga usaha, melainkan sebagai pusat ekosistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan program sosial dan ketahanan pangan nasional.

Langkah konkret itu terlihat dari sinergi lintas kementerian dalam mengakselerasi keterlibatan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial menjadi anggota Kopdes/Kel Merah Putih. Skema ini dirancang agar bantuan sosial tidak berhenti pada pola karitatif, melainkan bertransformasi menjadi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi desa memiliki fungsi sosial yang kuat di samping peran bisnisnya. Ia menyatakan bahwa dengan tambahan penerima manfaat PKH menjadi anggota Kopdes Merah Putih, partisipasi masyarakat akan meningkat sehingga mereka dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan pokok hingga barang bersubsidi pemerintah di dalam ekosistem desa sendiri. Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan lembaga mutlak diperlukan agar penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya pada agenda kolaborasi di Kopdes Merah Putih Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Ferry juga menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara serius dan profesional setelah pembangunan fisik selesai. Ia menyebut Kopdes akan menjadi instrumen pemutar uang di desa, penggerak ekonomi lokal yang secara agregat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara nasional, ribuan Kopdes/Kel Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan aset fisik berupa gerai, gudang, dan sarana pendukung. Di Kabupaten Serang sendiri, delapan unit Kopdes/Kel telah rampung 100 persen. Percepatan ini menandai komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian dalam memajukan desa. Ia menyebut Desa Ranjeng sebagai contoh nyata sinergi lintas sektor yang berhasil mengoperasionalkan Kopdes Merah Putih dengan baik. Menurut Yandri, koperasi desa merupakan alat yang akurat untuk memastikan pemerataan kesejahteraan benar-benar terjadi di desa, sehingga seluruh kebijakan ekonomi harus berpihak kepada desa melalui afirmasi koperasi.

Yandri juga mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan secara mendalam penerbitan izin baru pendirian gerai minimarket setelah Kopdes Merah Putih beroperasi, tanpa mengganggu usaha yang telah lebih dulu berjalan. Ia menegaskan bahwa koperasi ini dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan sekurang-kurangnya 20 persen keuntungan kembali sebagai pendapatan desa.

Dari sisi perlindungan sosial, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan bahwa penerima bantuan tidak hanya menerima perlindungan, tetapi diarahkan menuju pemberdayaan melalui koperasi desa. Ia menegaskan pentingnya penggunaan data akurat sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Transformasi penerima bansos menjadi anggota koperasi disebutnya sebagai pilihan rasional karena setiap akhir tahun anggota berhak memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa program kerakyatan seperti Kopdes Merah Putih, BUMDes, dan Sekolah Rakyat dijalankan secara sistematis dan simultan. Ia menyatakan bahwa selama ini bantuan kepada masyarakat miskin cenderung bersifat charity, sementara melalui BP Taskin dibangun ekosistem agar masyarakat mampu berdaya secara mandiri. Sinergi kelembagaan ini diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi bahkan menyebut Kopdes Merah Putih Ranjeng sebagai percontohan nasional karena memiliki manajemen dan unit bisnis yang lengkap. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh program prioritas berjalan optimal guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Penguatan koperasi desa juga menjadi bagian penting dalam strategi distribusi pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, saat mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih Endang Rejo di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi pusat kegiatan ekonomi desa sekaligus simpul distribusi hasil produksi masyarakat.

Ia menyatakan bahwa koperasi desa harus mampu membeli gabah ketika tidak terserap pasar, mengambil ikan atau telur ketika harga jatuh, lalu menyalurkannya kembali untuk menjaga stabilitas pasokan, termasuk untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, koperasi berfungsi melindungi pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga ketahanan pangan.

Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional dan akuntabel melalui pelatihan kewirausahaan dan penyiapan tenaga pengelola tetap. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI dalam pembangunan fisik koperasi sebagai wujud sinergi nasional membangun desa.

Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa koperasi desa ditempatkan sebagai skema afirmasi ekonomi yang komprehensif. Integrasi antara perlindungan sosial, penguatan produksi, distribusi pangan, hingga digitalisasi jaringan koperasi membentuk satu ekosistem yang memungkinkan desa tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru.

Dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen pemerataan, pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat di kota, melainkan berakar kuat dari desa. Jika dikelola konsisten dan profesional, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi fondasi transformasi struktural ekonomi Indonesia, menghadirkan keadilan sosial sekaligus memperkuat ketahanan nasional dari tingkat paling dasar yaitu desa.

)* Penulis Merupakan Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai pusat ekosistem ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa didorong bukan sekadar lembaga usaha, tetapi instrumen afirmasi yang memastikan perputaran ekonomi terjadi dan manfaatnya kembali ke desa.

Sinergi lintas kementerian menjadi kunci percepatan program ini, termasuk integrasi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi anggota Kopdes Merah Putih. Skema tersebut dirancang agar bantuan sosial bertransformasi menjadi pemberdayaan berkelanjutan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan koperasi desa memiliki fungsi sosial sekaligus bisnis. “Dengan tambahan penerima manfaat PKH menjadi anggota Kopdes Merah Putih, partisipasi masyarakat akan meningkat. Mereka bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga barang bersubsidi di dalam ekosistem desa sendiri,” ujarnya saat agenda kolaborasi di Kopdes Merah Putih Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

Ia menambahkan, pengelolaan koperasi harus profesional agar menjadi instrumen pemutar uang di desa. “Kopdes akan menjadi penggerak ekonomi lokal yang secara agregat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Secara nasional, ribuan Kopdes/Kel Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan aset fisik seperti gerai dan gudang. Di Kabupaten Serang, delapan unit telah rampung 100 persen.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menilai koperasi desa sebagai alat pemerataan kesejahteraan. “Koperasi ini dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan sekurang-kurangnya 20 persen keuntungan kembali sebagai pendapatan desa,” tegasnya.

Dari sisi perlindungan sosial, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan transformasi penerima bansos menjadi anggota koperasi adalah langkah rasional. “Setiap akhir tahun anggota berhak memperoleh Sisa Hasil Usaha. Ini mendorong kemandirian dan kesejahteraan,” ujarnya.

Penguatan koperasi juga menopang distribusi pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan koperasi harus menjadi simpul distribusi hasil produksi warga. “Koperasi harus mampu membeli gabah saat tak terserap pasar dan menjaga stabilitas pasokan pangan,” katanya.

Dengan skema ini, koperasi desa tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi memastikan keuntungan dan nilai tambah benar-benar kembali ke desa sebagai fondasi pemerataan dan ketahanan nasional.

Oleh : Antonius Utomo

Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang semakin kompleks di awal 2026, wacana tentang koperasi desa tidak lagi hanya sebagai konsep ekonomi kerakyatan tradisional, tetapi telah berubah menjadi isu kebijakan publik yang aktual dan strategis. Pemerintah secara konsisten mendorong pembentukan dan penguatan koperasi desa sebagai instrumen utama dalam mendorong pemerataan ekonomi, memotong rantai distribusi, serta menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran.

Fokus terbaru ini terlihat dari berbagai kebijakan dan perdebatan yang muncul di berbagai level pemerintahan hingga komunitas masyarakat sipil, menunjukkan bahwa koperasi desa kini dipandang sebagai salah satu cara paling nyata untuk mendistribusikan keadilan ekonomi di seluruh nusantara.

Gagasan besar ini tercermin dari realisasi pembentukan ribuan unit koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembangunan dan operasional dari puluhan ribu koperasi desa sepanjang tahun 2026. Hingga pertengahan Februari 2026, pemerintah menargetkan sekitar 30.008 koperasi desa Merah Putih dapat selesai dibangun dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi di level desa atau kelurahan.

Target ini bagian dari program nasional yang secara gamblang disebut sebagai mekanisme untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok serta peluang ekonomi lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh pejabat pemerintah, koperasi desa akan menjadi penghubung langsung antara produsen lokal dengan konsumen desa, sekaligus berpotensi menjadi off-taker bagi produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini didukung berbagai institusi pemerintah, termasuk Kementerian Koperasi yang menegaskan koperasi desa bukan sekadar organisasi ekonomi biasa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan koperasi desa dirancang untuk mendukung pedagang kecil dan UMKM melalui perluasan akses pasar serta efisiensi distribusi. Dengan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok di desa, koperasi diharapkan mampu memangkas rantai pasok sehingga harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah juga telah memobilisasi dukungan logistik dan infrastruktur melalui berbagai instansi dan kerja sama dengan badan usaha milik negara maupun TNI untuk memastikan fasilitas fisik seperti gudang dan gerai koperasi dapat tersedia secara merata.

Beberapa tokoh pemerintahan sempat menyuarakan perlunya pengaturan ekspansi minimarket di wilayah desa yang sudah memiliki koperasi aktif. Mereka berargumen bahwa dominasi ritel modern bisa menyedot likuiditas desa dan mengurangi peluang koperasi untuk berkembang, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi ekonomi di tingkat paling dasar.

Dalam pernyataan yang ramai dikutip, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) bahkan mendukung gagasan pembatasan ekspansi minimarket di wilayah desa yang sudah ada koperasi, dengan alasan demi keadilan ekonomi masyarakat setempat. Kritik semacam ini menunjukkan bahwa persoalan koperasi desa kini tidak hanya berbicara soal ekonomi semata, tetapi juga tentang identitas sosial dan cara masyarakat memaknai kemandirian ekonomi.

Namun di sisi lain, ada pula pandangan yang menekankan peluang kolaborasi antara koperasi desa dan pelaku ritel modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa koperasi desa bukan untuk bersaing secara eksklusif dengan minimarket, tetapi justru untuk membuka ruang kerja sama strategis. Kolaborasi ini dinilai dapat memperluas jaringan distribusi barang sekaligus meningkatkan peluang produk lokal untuk mencapai konsumen yang lebih luas.

Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun mengatakan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mewadahi dan mendukung kegiatan usaha dan perekonomian di desa. Hal ini guna membangun sebuah ekosistem yang kita harapkan perputaran uang, perputaran potensi ekonomi itu ada di wilayah desa kita masing-masing dan tidak keluar dari desa

Program koperasi desa juga menunjukkan dampak nyata melalui keberhasilan sejumlah unit dalam meningkatkan pendapatan dan menarik partisipasi warga, termasuk penerima bantuan sosial. Anggota tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik yang berhak atas dividen. Hal ini membuktikan koperasi desa mampu memperluas partisipasi ekonomi sekaligus menjaga perputaran uang tetap di tingkat desa.

Selain sisi ekonomi domestik, pemerintah juga mulai melihat peluang untuk membawa koperasi desa ke pasar global. Ekspor produk hasil olahan oleh koperasi desa ke luar negeri menunjukkan bahwa model koperasi tidak hanya relevan untuk kebutuhan lokal, tetapi dapat bersaing di tingkat internasional. Ini menjadi langkah penting dalam memperluas kapabilitas ekonomi desa serta membuka peluang pendapatan baru bagi para anggota koperasi.

Dengan segala dinamika dan tantangan yang mengiringinya, yang jelas adalah bahwa koperasi desa kini bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi alat nyata dalam upaya mendistribusikan keadilan ekonomi di Indonesia. Dari pusat distribusi kebutuhan pokok hingga kolaborasi dengan sektor lain, dari unit usaha yang memberdayakan UMKM hingga ekspor produk lokal, koperasi desa tampil sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Masa depan koperasi desa akan sangat tergantung pada bagaimana implementasi kebijakan ini dijalankan secara konsisten, adil, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini berada di luar arus utama ekonomi nasional.

)*Pengamat Ekonomi Nasional

Serang – Pemerintah memastikan sebagian keuntungan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dialokasikan untuk memperkuat pendapatan desa. Skema tersebut menjadi bagian dari desain kelembagaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga pada kontribusi langsung terhadap pembangunan desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, saat meninjau Kopdes Merah Putih di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, bersama sejumlah menteri lainnya, yaitu Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dan Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf.

Menurutnya, sedikitnya 20 persen dari seluruh keuntungan koperasi akan kembali menjadi pendapatan desa.

“Mari kita sukseskan Kopdes ini dari, oleh, dan untuk rakyat karena sekurang-kurangnya 20 persen seluruh keuntungannya akan kembali sebagai pendapatan desa,” kata Yandri.

Ia menegaskan, mekanisme tersebut dirancang agar desa memperoleh manfaat fiskal secara langsung dari aktivitas ekonomi yang tumbuh melalui koperasi. Dengan demikian, perputaran usaha yang terjadi di tingkat lokal tidak hanya menguatkan anggota koperasi, tetapi juga mendukung kapasitas keuangan desa.

Menurut Yandri, Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi instrumen pemerataan ekonomi di tingkat desa. Melalui model usaha yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperluas sumber pendapatan desa secara berkelanjutan.

“Kopdes ini menjadi alat yang akurat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi di desa, jadi semua harus berpihak dengan desa dengan memberikan afirmasi melalui bisnis perekonomian melalui Kopdes,” ujarnya.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menambahkan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar potensi keuntungan dapat optimal dan berdampak pada desa. Ia menyebut, setelah pembangunan fisik rampung dan dinyatakan layak beroperasi, pengurus perlu memastikan tata kelola berjalan baik sehingga koperasi mampu menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang signifikan.

Sementara itu, Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, menyatakan bahwa keterlibatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai anggota koperasi akan memperkuat basis usaha sekaligus membuka peluang memperoleh SHU di akhir tahun.

“Kalau para penerima manfaat PKH ini masuk menjadi anggota Kopdes setiap akhir tahun akan dapat SHU (Sisa Hasil Usaha). Ini dimaksudkan agar bapak ibu lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera,” ujar Gus Ipul.

Dengan alokasi minimal 20 persen keuntungan untuk pendapatan desa, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal yang sekaligus memperkuat struktur fiskal desa secara berkelanjutan. #