Arsip Bulanan: Maret 2026

Oleh: Yasir Gema Wirawan)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar program bantuan pangan. Program ini merupakan intervensi kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Dengan prevalensi gizi kronis anak yang masih berada di kisaran 19 persen, angka yang menurut standar WHO masih tergolong menengah-tinggi, program ini menjadi jawaban atas tantangan struktural bangsa dalam membangun generasi sehat dan produktif.

Dinamika pelaksanaan MBG pada awal Ramadan 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan standar pelaksanaan. Dalam konteks inilah langkah evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, secara tegas menyampaikan bahwa evaluasi MBG Ramadan mencakup aspek kemasan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Evaluasi tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi daring bersama seluruh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 24 Februari 2026.

Langkah cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya, pemerintah merespons dinamika dengan penguatan standar dengan memastikan pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Pernyataan ini penting untuk meredam kesalahpahaman yang sempat berkembang di ruang publik.

Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kemasan. Dalam distribusi awal, masih ditemukan penggunaan kantong plastik sederhana. Secara teknis mungkin dianggap cukup, tetapi dalam perspektif keamanan pangan dan martabat penerima manfaat, kemasan adalah bagian dari standar mutu. Makanan yang bergizi akan kehilangan nilai bila dikemas secara tidak higienis atau tidak mampu menjaga kualitas hingga diterima.

Karena itu, arahan agar kemasan tidak lagi menggunakan plastik sederhana, melainkan wadah yang lebih representatif dan higienis, adalah langkah tepat. Bahkan, dorongan penggunaan vacuum sealer di setiap SPPG mencerminkan pendekatan yang semakin profesional. Dalam sistem pangan modern, pengemasan bukan sekadar pembungkus, melainkan bagian dari rantai keamanan pangan (food safety chain). Apalagi pada bulan Ramadan, ketika pola konsumsi berubah dan makanan sering dikonsumsi beberapa jam setelah distribusi.

Penyesuaian menu juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika harga bahan pangan menjelang Idul Fitri. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa lonjakan harga telur, kacang-kacangan, gula merah, hingga susu kerap disalahartikan sebagai penyimpangan anggaran. Padahal, program ini memiliki pagu harga yang ketat: Rp8.000 per porsi untuk balita hingga siswa SD kelas 3, dan Rp10.000 untuk kelompok lainnya, dengan penyesuaian berdasarkan indeks kemahalan daerah.

Di sinilah pentingnya transparansi perhitungan AKG dan komponen biaya. Setiap SPPG diminta menyusun penjelasan rinci terkait nilai gizi dan harga bahan. Ini merupakan praktik tata kelola yang baik (good governance). Ketika publik memahami struktur biaya dan komposisi gizi, ruang spekulasi dapat ditekan.

Keputusan mengganti kacang dengan telur sebagai sumber protein adalah contoh kebijakan berbasis rasionalitas gizi dan ekonomi. Telur memiliki kualitas protein tinggi dengan asam amino esensial lengkap, mudah diterima masyarakat, serta relatif lebih efisien dalam struktur biaya. Kebijakan ini bukan penurunan mutu, melainkan optimalisasi dalam kerangka pagu anggaran.

Dukungan terhadap kualitas bahan baku juga terlihat dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ke sentra produksi telur di Malang. Dengan meninjau langsung pasokan di tingkat peternak, pemerintah memastikan bahwa MBG tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Program ini membuka pasar stabil bagi peternak, mengurangi ketidakpastian harga, dan menciptakan efek pengganda ekonomi.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa MBG adalah agenda mulia yang patut didukung. Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola semakin baik, termasuk usulan daftar hitam bagi pengelola dapur yang tidak patuh standar. Sikap ini menunjukkan adanya checks and balances yang sehat dalam sistem demokrasi.

Usulan pembatasan cakupan penerima per SPPG agar lebih terkendali juga relevan dari sisi manajemen operasional. Dengan beban distribusi yang lebih realistis, kualitas higienitas dan ketepatan waktu dapat lebih terjaga. Pelibatan pemerintah daerah sebagai pengawas tambahan pun akan memperkuat akuntabilitas di lapangan.

Semua dinamika ini justru memperlihatkan satu hal: MBG sedang bergerak menuju sistem yang lebih matang. Program berskala nasional memang tidak bisa sempurna sejak hari pertama. Hal yang lebih penting adalah komitmen untuk memperbaiki dan menaikkan standar secara konsisten.

Dalam konteks pembangunan gizi nasional, standar tinggi bukan pilihan, melainkan keharusan. Standar itu mencakup kualitas bahan, komposisi gizi, transparansi anggaran, tata kelola dapur, hingga kemasan. Kemasan mungkin terlihat sepele, tetapi ia merepresentasikan keseriusan negara dalam menghargai penerima manfaat, yakni anak-anak Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan

Oleh: Aliansyah Yusuf )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah memasuki fase penting selama Ramadan. Pada momentum ini, tantangan pelayanan tidak hanya terletak pada kesinambungan distribusi dan kecukupan gizi, tetapi juga pada aspek higienitas yang semakin menentukan tingkat kepercayaan publik. Ramadan menghadirkan perubahan pola konsumsi, penyesuaian jam layanan, serta kebutuhan menu yang berbeda. Dalam konteks tersebut, kemasan makanan yang layak dan higienis menjadi titik awal yang tidak bisa ditawar dalam menjaga mutu MBG tetap prima.

Penegasan itu sejalan dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di Kabupaten Gowa. Ia menilai Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan, melainkan fase uji kesiapan sistem secara menyeluruh. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengendalian mutu harus dimulai dari hulu hingga hilir, sejak bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan diterima siswa. Dalam kerangka itu, kemasan memegang peran strategis sebagai lapisan terakhir yang memastikan makanan tetap aman, bersih, dan layak konsumsi sampai ke tangan penerima manfaat.

Kemasan yang layak bukan sekadar pembungkus fisik. Ia adalah representasi standar operasional yang disiplin. Dalam situasi distribusi massal, terutama pada bulan puasa ketika sebagian menu disesuaikan menjadi paket kering atau makanan yang dapat dikonsumsi saat berbuka, kualitas kemasan menentukan daya tahan makanan. Ketahanan terhadap kontaminasi udara, debu, dan sentuhan langsung harus diperhitungkan. Material kemasan yang food grade, tertutup rapat, dan tidak mudah bocor menjadi prasyarat mendasar untuk mencegah risiko gangguan kesehatan.

Evaluasi yang dilakukan Satgas MBG di Kabupaten Kudus menjadi pengingat bahwa aspek higienitas tidak boleh dipandang remeh. Ketua Satgas MBG Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menekankan pentingnya peningkatan standar kebersihan dapur serta ketepatan waktu distribusi. Ia menggarisbawahi bahwa waktu memasak harus terkoordinasi dengan jadwal pengantaran agar makanan tidak melewati batas layak konsumsi. Penekanan serupa disampaikan Ketua DPRD Kudus, Masan, yang mengingatkan bahwa makanan idealnya dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa higienitas bukan hanya soal kebersihan dapur, melainkan juga soal manajemen waktu dan sistem pengantaran yang presisi.

Di sinilah kemasan kembali menjadi variabel penting. Dalam rentang waktu antara proses masak dan konsumsi, kemasan berfungsi sebagai pelindung utama kualitas pangan. Apabila kemasan tidak memenuhi standar, potensi kontaminasi silang akan meningkat, terlebih dalam skema distribusi ke banyak sekolah dengan jarak berbeda. Oleh karena itu, pengawasan terhadap spesifikasi kemasan harus menjadi bagian dari checklist mutu SPPG, setara dengan pengawasan bahan baku dan proses memasak.

Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menegaskan bahwa pemerintah daerah berperan memastikan sistem berjalan konsisten, bukan sekadar menjamin distribusi. Ia menyatakan koordinasi lintas perangkat dilakukan agar kualitas, kebersihan, dan nilai gizi tetap terkontrol berkelanjutan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola MBG menuntut integrasi antara standar gizi dan standar higienitas. Kemasan yang layak menjadi simpul penghubung antara dua standar tersebut karena ia menjaga kandungan nutrisi tetap utuh sekaligus mencegah paparan eksternal.

Langkah penguatan pengawasan melalui pemasangan CCTV di dapur SPPG serta kewajiban dokumentasi menu harian sebagaimana didorong Satgas MBG Kudus merupakan bentuk transparansi yang patut diapresiasi. Namun, pengawasan visual saja tidak cukup apabila tidak disertai standar teknis kemasan yang seragam. Sosialisasi menu perlu diiringi dengan standardisasi jenis dan kualitas wadah makanan. Tanpa itu, disparitas mutu antarwilayah berpotensi terjadi dan memengaruhi persepsi publik terhadap konsistensi program nasional ini.

Ramadan seharusnya menjadi momentum pembuktian bahwa sistem MBG adaptif tanpa mengorbankan mutu. Penguatan komunikasi sebagaimana ditegaskan Zulkifli Hasan harus mencakup koordinasi detail mengenai jadwal produksi, distribusi, hingga spesifikasi kemasan. Ketika menu disesuaikan untuk kebutuhan sahur atau berbuka, desain kemasan pun perlu menyesuaikan karakteristik makanan, termasuk daya tahan suhu dan kelembapan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa higienitas bukan konsep abstrak, melainkan serangkaian keputusan teknis yang terukur.

Kepercayaan publik terhadap MBG sangat ditentukan oleh konsistensi kualitas. Kasus gangguan kesehatan di beberapa daerah menjadi pelajaran bahwa satu celah kecil dalam rantai distribusi dapat berdampak luas. Oleh sebab itu, memastikan kemasan yang layak dan higienis bukan sekadar urusan teknis logistik, tetapi investasi reputasi program. MBG adalah wajah komitmen negara dalam membangun generasi sehat. Ketika kemasan dirancang dan diawasi dengan standar tinggi, pesan yang tersampaikan kepada masyarakat adalah keseriusan pemerintah dalam menjaga setiap detail pelayanan.

Dengan demikian, higienitas MBG Ramadan harus dimulai dari kemasan yang layak sebagai garda terdepan perlindungan mutu. Integrasi antara pengawasan bahan, proses masak, manajemen waktu, dan kualitas kemasan akan menentukan keberhasilan layanan di bulan suci. Ramadan bukan alasan turunnya standar, melainkan momentum memperkuat sistem agar semakin tangguh, transparan, dan terpercaya.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun berhasil menciptakan perubahan positif signifikan dalam kebiasaan makan anak-anak Indonesia.

Hasil kajian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan bahwa setelah mengikuti program ini, banyak anak menjadi lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan tidak lagi pilih-pilih dalam memilih makanan.

Direktur RISED, M. Fajar Rachmadi, menyampaikan bahwa temuan dari survei mendalam itu menggambarkan keterlibatan orang tua dalam perubahan pola makan anak.

“Salah satu temuan dari pertanyaan mendalam kami kepada para orang tua siswa penerima MBG adalah, mereka tahu bahwa orang tualah yang bertanggung jawab memenuhi gizi dan kebutuhan anak mereka. Kehadiran MBG ini justru memberikan rasa tenang kepada keluarga ketika anak-anak mereka di sekolah dan survei kami menunjukkan, 55% orang tua setuju bahwa kebiasaan anaknya berubah menjadi tidak pilih-pilih makanan, setelah adanya program MBG,” ujar Fajar.

Hasil survei yang melibatkan sekitar 1.800 orang tua turut menunjukkan dukungan kuat dari keluarga prasejahtera terhadap keberlanjutan program ini, dengan 81 persen responden menyatakan setuju agar MBG terus dilaksanakan.

“Menariknya lagi, ketika anak-anaknya bisa mendapatkan makanan di sekolah, orang tua juga merasa aman,” tambah Fajar.

Dukungan terhadap MBG tidak hanya datang dari kalangan orang tua. Dokter Spesial Penyakit Dalam, dr. Andi Khomeini Takdir, Sp.PD-KPsi, menyebut MBG sebagai gagasan yang sangat baik dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.

“Jadi MBG menurut saya adalah program dengan niat yang bagus. Saya bisa memahami niat dari Presiden Prabowo dalam menginisiasi MBG ini karena saya pikir ini idenya sangat bagus,” ujar dr. Andi, menegaskan bahwa menu harian yang beragam membantu anak-anak menerima variasi makanan yang lebih sehat.

Secara langsung, MBG juga berdampak pada semangat belajar siswa di sekolah. Evaluasi dari Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia (LabSosio UI) mencatat bahwa 66,4 persen murid merasa lebih bersemangat mengikuti pelajaran setelah menerima makanan bergizi dari program ini, menunjukkan keterkaitan antara asupan gizi dengan energi dan konsentrasi belajar.

Manfaat program ini kian dirasakan oleh sekolah-sekolah di berbagai daerah.

“Anak-anak lebih aktif bertanya dan lebih ceria sepanjang hari,” ucap Kepala SD Negeri 24 Rufei di Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi.

Dengan berbagai dampak positif tersebut, MBG kini dinilai bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi sebuah upaya strategis membentuk kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup generasi masa depan Indonesia.

Jakarta — Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyatakan dukungan penuh terhadap penempatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam fungsi pendidikan.

Menurutnya, penempatan program MBG dalam ranah pendidikan sudah sesuai, karena berkontribusi pada peningkatan kesiapan belajar siswa serta menjadi bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

“Anak-anak yang sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya akan memiliki kesiapan belajar yang jauh lebih baik di sekolah,” jelasnya.

Trubus menilai bahwa penerima manfaat utama MBG adalah peserta didik yang menjadi subjek sentral dalam sistem pendidikan nasional.

“Dalam pendekatan pembangunan sumber daya manusia, intervensi gizi terhadap peserta didik adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan itu sendiri,” ungkap Trubus, yang juga Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Dirinya menyebut bahwa kesehatan dan nutrisi yang baik secara langsung berkorelasi dengan kemampuan kognitif dan konsentrasi belajar siswa. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki fondasi fisik yang kuat untuk menyerap ilmu pengetahuan secara optimal.

“Dengan gizi yang tercukupi, diharapkan angka putus sekolah dapat berkurang dan prestasi akademik siswa meningkat,” sebutnya.

Penempatan program ini dalam lingkup fungsi pendidikan dinilai sebagai pendekatan menyeluruh dan terintegrasi guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional secara lebih komprehensif, efektif, serta berkelanjutan dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

“Investasi pada gizi anak sekolah bukan hanya tentang makanan, melainkan juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,” kata Trubus.

Dengan menempatkan program ini dalam fungsi pendidikan, implementasi dan pengawasannya dinilai akan lebih terarah, terukur, serta terintegrasi dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. Program yang menyasar pemenuhan gizi siswa ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan anak, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa program MBG tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan sebagaimana yang sempat menjadi perdebatan di publik. Menurutnya, pemerintah justru tetap menjaga bahkan memperkuat komitmen terhadap pembiayaan sektor pendidikan.

“Program MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Justru dengan adanya MBG, tujuan pendidikan nasional kita akan semakin kuat,” ujar Hadrian.

Ia menjelaskan bahwa berbagai rapat koordinasi antara Komisi X DPR RI dengan kementerian terkait menunjukkan bahwa program MBG memiliki mekanisme pendanaan tersendiri. Dengan demikian, program tersebut tidak memotong anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hadrian menambahkan bahwa pemerintah bahkan menambah alokasi anggaran pendidikan melalui skema tambahan anggaran yang difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mutu pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Langkah ini menunjukkan bahwa program MBG berjalan seiring dengan agenda besar peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program MBG dipandang sebagai kebijakan yang memiliki efek ganda. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah, program ini juga berpotensi meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan menekan angka putus sekolah. Asupan makanan bergizi secara rutin dinilai mampu mendukung perkembangan fisik dan kognitif peserta didik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap proses belajar di sekolah.

Lebih jauh, Hadrian menilai bahwa keberadaan MBG merupakan bagian dari investasi negara dalam pembangunan generasi masa depan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga oleh kondisi kesehatan dan gizi peserta didik. Anak yang sehat dan mendapatkan nutrisi yang cukup cenderung memiliki daya serap belajar yang lebih baik.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik, MBG dapat menjadi investasi strategis yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional,” kata Hadrian.

Program MBG pada akhirnya tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pangan bagi siswa, melainkan sebagai kebijakan strategis yang memperkuat fondasi pendidikan nasional. Melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, pemerintah berupaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Program MBG menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui pendekatan yang lebih komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pembelajaran dalam satu kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Dukungan berbagai pihak, termasuk parlemen, diharapkan dapat memastikan program ini berjalan optimal demi mewujudkan pendidikan nasional yang semakin berkualitas.

Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mendukung langkah evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) selama Ramadan 2026.

Evaluasi ini meliputi pembenahan kemasan makanan, penyesuaian komposisi gizi, peningkatan sistem distribusi, serta penguatan transparansi anggaran. Ini penting guna memastikan program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan sesuai standar kesehatan dan prinsip perlindungan konsumen.

Ketua BPKN, Mufti Mubarok, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“Evaluasi ini adalah langkah korektif yang penting agar Program MBG benar-benar menjamin pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi penerima manfaat,” ujar Mufti di Jakarta.

Pelaksanaan MBG selama Ramadan, BGN menyesuaikan pola distribusi dengan menyediakan paket makanan yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga asupan gizi tetap terpenuhi meski pola konsumsi masyarakat berubah.

“Kualitas kemasan juga diperkuat guna memastikan keamanan pangan selama proses pengiriman dan penyimpanan. Komposisi menu dievaluasi juga agar tetap memenuhi standar gizi nasional,” katanya.

BPKN mengungkapkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan tata kelola anggarannya.

“Program MBG harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan produk, serta kualitas makanan harus dijaga,” imbuh Mufti.

BPKN juga mendorong BGN untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga pengawas, dalam proses evaluasi dan perbaikan program.

“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif dan, tapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, jadi diperlukan lembaga pengawas BGN atau semacam dewan pengawas,” ucap Mufti.

Menurutnya, komitmen terhadap standar gizi, keamanan pangan, dan transparansi anggaran akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional.

“Pengawasan yang konsisten, sangat penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program,” pungkasnya.

Evaluasi yang dilakukan BGN mencakup aspek kemasan makanan, komposisi gizi, hingga transparansi penggunaan anggaran, guna memastikan Program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan tepat sasaran.

Dengan evaluasi MBG Ramadan 2026 ini, pemerintah dinilai menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan mutu layanan publik sekaligus memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor pangan. [*]

JAKARTA – Penjelasan mengenai pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipertegas dalam pernyataan resmi antara DPR dan pemerintah. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengamini keterangan Sekretaris Kabinet bahwa program MBG tidak mengurangi maupun menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dipahami sebagian pihak.

“Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said Abdullah.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran dilakukan secara transparan dan kolektif melalui mekanisme konstitusional. MBG ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia tanpa mengurangi porsi pendidikan yang telah ditetapkan sesuai amanat undang-undang.

“Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” tegas Said Abdullah.

Ia menambahkan bahwa dukungan DPR terhadap MBG sejalan dengan komitmen memperkuat kualitas generasi muda melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.

“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN,” tambah Said Abdullah.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada angka 20 persen dari APBN sesuai ketentuan konstitusi dan tidak mengalami pengurangan akibat program MBG.

“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” ujar Teddy Indra Wijaya.

Ia memastikan bahwa seluruh komponen belanja telah dibahas dan disepakati bersama DPR, termasuk dalam forum Badan Anggaran.

“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR,” tegas Teddy Indra Wijaya.

Lebih lanjut, MBG disebut sebagai program pendukung yang memperkuat fondasi pendidikan melalui peningkatan status gizi peserta didik.

“Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” tutup Teddy Indra Wijaya.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah dan DPR memastikan bahwa MBG berjalan tanpa mengurangi anggaran pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. (*)

Medan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menunjukkan dampak positif nyata karena telah dinikmati oleh puluhan juta peserta didik di berbagai daerah. Dukungan terhadap program ini kembali ditegaskan oleh Muhammadiyah dalam peresmian Tahap 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampus IV Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga merupakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa dukungan terhadap MBG bukan sekadar pernyataan, melainkan telah diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan BGN pada momentum Tanwir Muhammadiyah di Kupang.

Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Muhammadiyah dalam menyiapkan generasi yang kuat secara intelektual dan fisik.

“Program makan bergizi adalah ikhtiar menyiapkan kualitas manusia sejak dini, sehingga anak-anak dan masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi,” tegasnya.

Prof. Abdul Mu’ti mengaitkan arah MBG dengan konsep Islam bastatan fil ‘ilmi wal jism, yakni keunggulan ilmu dan ketangguhan raga yang berjalan beriringan.

Ia merujuk kisah Thalut yang dinilai layak memimpin bukan karena faktor material, melainkan kekuatan fisik dan kebijaksanaan intelektual.

“Tafsir-tafsir modern menyebut bahwa amanah besar menuntut daya lahir dan batin yang dipandu iman, ilmu, serta upaya pendidikan yang sistematis. Kontekstualisasi hari ini menempatkan ilmu sebagai seluruh pengetahuan yang bermanfaat, dan jism sebagai kesehatan, kebugaran, ketahanan mental, serta kecakapan hidup,” jelas Mu’ti.

Menurutnya, kerangka tersebut menempatkan MBG tidak semata sebagai program pemenuhan gizi, melainkan sebagai pintu masuk pembentukan karakter dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Generasi kuat membutuhkan tubuh yang sehat agar ilmu dapat berkembang dan diwujudkan dalam kerja nyata.

Prof. Abdul Mu’ti juga menyerahkan buku berjudul Makan Bergizi Gratis Perspektif Islam dan Pendidikan kepada para tokoh yang hadir, sebagai bagian dari penguatan rujukan gagasan dan narasi publik mengenai pentingnya gizi serta pendidikan karakter dalam menyiapkan generasi Indonesia yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan Mensos Gus Ipul setelah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor BGN Jakarta.

“Hari ini saya berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof Dadan untuk mematangkan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Saya bersyukur karena konsepnya makin matang dan sudah ketemu kira-kira bagaimana bentuk kerjasamanya,” ujar Gus Ipul

Menurutnya, program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas ini melanjutkan dari program “Permakanan” yang selama ini telah dijalankan Kemensos. Sebelumnya, bantuan makanan siap santap bagi lansia dan penyandang disabilitas telah disalurkan melalui para pendamping sosial dan kelompok masyarakat (Pokmas) di daerah.

“Kini, skema MBG nasional akan dipadukan agar cakupannya lebih luas dan standar gizinya lebih terukur,” tuturnya.

Gus Ipul menjelaskan, penyediaan makanan akan memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik BGN yang tersebar di daerah. Sementara penjangkauan kepada penerima manfaat tetap dilakukan melalui mekanisme layanan sosial Kemensos yang sudah berjalan.

“Nanti yang melayani tetap SPPG, sementara yang mengantar nanti dari Pokmas atau dari caregiver,” pungkasnya.

Sasaran program ini adalah lansia dan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1-5. Diprioritaskan bagi lansia rentan serta penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga memerlukan dukungan pemenuhan gizi secara langsung, jelasnya.

Terima kasih Prof Dadan, selama ini telah membimbing kami untuk menyusun satu konsep, sehingga ini sudah terintegrasi dengan MBG secara menyeluruh,” tambah Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai sinergi tersebut akan mempermudah jangkauan layanan bagi kelompok rentan, terutama karena jaringan SPPG sudah tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.

“Saya kira apa yang sebenarnya jadi tugas Mensos selama ini dengan hadirnya SPPG di setiap wilayah itu akan dipermudah, karena SPPG ada di setiap wilayah di Indonesia di radius rata-rata 4 Km,” kata Dadan.

Ia menambahkan, pembagian peran antara BGN dan Kemensos membuat proses penyediaan hingga distribusi makanan dapat berjalan lebih efektif.

“Penyediaan makanan bisa diambil dari SPPG, kemudian yang mengantarkan tetap petugas dari Kementerian Sosial yaitu Pokmas atau caregiver. Jadi ini sinergi yang bagus mengoptimalkan fasilitasnya,” tutupnya.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda nasional memerlukan tata kelola data yang kuat, mulai dari ketepatan sasaran hingga efisiensi logistik serta akuntabilitas.

Saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang mengembangkan model pemetaan zona tangkap udang, ikan, rumput laut berbasis AI untuk mendukung optimalisasi MBG. Pemetaan potensi laut berbasis artifisial dengan tingkat akurasi 94% untuk memastikan ketahanan protein.

Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi, BRIN Esa Prakasa mengatakan, integrasi data geospasial dan tata kelola satu data membuka peluang kolaborasi pemanfaatan data pemerintahan digital guna mendukung MBG melalui inisiatif Satu Peta Nasional MBG.

“Kami ulas kebutuhan dan tantangan integrasi data produksi, stok, distribusi, harga, serta data lokasi yang relevan dengan operasional MBG,” ujar Esa.

pelaksanaan MBG membutuhkan data akurat dan terpadu, termasuk data spasial lokasi dapur dan penyedia layanan. Tanpa tata kelola data dan mekanisme verifikasi yang kuat, penentuan lokasi berbasis geolocation berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan.

“Dengan BGN kami ingin memperoleh terkait kebutuhan data, proses validasi, serta peran pemerintah daerah sebagai produsen data,” ujarnya.

“Dengan kolaborasi ini kami berharap menghasilkan rekomendasi konkret penguatan pemerintahan digital dalam kerangka Satu Peta Nasional MBG hingga mendorong tindak lanjut riset terapan untuk mendukung keberhasilan program MBG secara transparan, akuntabel, dan berbasis bukti,”

Sedang Peneliti BRIN pencetus ide peta protein ikan untuk MBG, Rezza Eko Caraka menyampaikan riset bertujuan memetakan potensi laut Indonesia sebagai alternatif sumber gizi dalam disversifikasi pangan MBG.

Hasil riset ini berpotensi diintegrasikan ke dalam dasbord nasional guna mendukung pengambilan keputusan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Integrasi dan spasial dan AI diharapkan menjadi fondasi ilmiah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi protein laut Indonesia untuk menunjang program MBG.