Arsip Bulanan: Mei 2026

Oleh : Garvin Reviano )*

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat ekonomi atau politik, tetapi juga ideologis dan sosial. Ruang digital yang awalnya diharapkan menjadi sarana memperkuat literasi, persatuan, dan kreativitas masyarakat, dalam praktiknya juga menghadirkan ancaman berupa penyebaran paham radikalisme, ujaran kebencian, hoaks, hingga polarisasi sosial yang dapat mengganggu persatuan nasional. Dalam situasi seperti ini, Pancasila kembali menunjukkan relevansinya sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila pada hakikatnya bukan sekadar dasar negara, melainkan juga identitas kolektif bangsa Indonesia yang lahir dari pengalaman sejarah, keberagaman budaya, serta semangat persatuan. Lima sila dalam Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang sangat relevan untuk menjawab berbagai dinamika masyarakat modern. Ketika ruang digital dipenuhi dengan konten yang memecah belah, menghasut, dan mempertentangkan identitas kelompok tertentu, Pancasila hadir sebagai penyeimbang yang menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan penguatan literasi digital, kontra narasi serta peningkatan daya tahan masyarakat menjadi langkah penting dalam menghadapi pola radikalisasi baru yang berkembang cepat melalui media sosial dan platform digital. Kemudian perang melawan radikalisme saat ini tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi berkembang pesat di dunia maya melalui perang narasi digital yang harus dimenangkan oleh negara.

Radikalisme digital saat ini berkembang dengan pola yang lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Penyebaran ideologi ekstrem tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui media sosial, forum daring, video pendek, hingga algoritma digital yang mampu membentuk opini publik secara cepat. Kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan propaganda, membangun narasi kebencian, dan memengaruhi generasi muda yang rentan terhadap informasi yang tidak terverifikasi.

Di sinilah pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai filter dalam bermedia digital. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap warga negara harus menjunjung tinggi nilai moral dan menghormati keyakinan orang lain. Nilai ini menjadi penangkal terhadap narasi intoleransi yang sering menjadi pintu masuk radikalisme. Sementara sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun ujaran kebencian. Dalam konteks media sosial, nilai kemanusiaan dapat diwujudkan melalui etika digital, penggunaan bahasa yang santun, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi kekuatan utama dalam menghadapi polarisasi digital. Bangsa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Karena itu, segala bentuk upaya yang memecah belah masyarakat melalui isu identitas harus dilawan dengan semangat persatuan dan nasionalisme yang inklusif. Masyarakat perlu menyadari bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan sosial, maupun latar belakang budaya tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci. Ruang digital seharusnya menjadi sarana memperkuat kohesi sosial dan memperluas dialog antarwarga negara, bukan justru menciptakan konflik berkepanjangan.

Selain itu, sila keempat dan kelima juga memberikan arah penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan demokratis. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan pentingnya dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap proses demokrasi. Dalam kehidupan digital, masyarakat perlu membangun budaya diskusi yang sehat, berbasis data, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Adapun sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengingatkan bahwa transformasi digital harus memberikan manfaat yang merata, termasuk dalam hal akses pendidikan, literasi digital, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dari paparan konten berbahaya.

Pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat saat ini terus memperkuat upaya membangun literasi digital dan moderasi beragama sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Program edukasi digital, kampanye anti-hoaks, penguatan wawasan kebangsaan, hingga pelibatan generasi muda dalam aktivitas kreatif menjadi langkah strategis untuk mencegah berkembangnya radikalisme. Langkah ini penting karena generasi muda merupakan pengguna internet terbesar sekaligus aset utama bangsa dalam menyongsong masa depan Indonesia.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Titi Eko Rahayu mengatakan perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuat penyebaran paham kekerasan semakin mudah menjangkau generasi muda. Karena itu, penguatan pengawasan serta edukasi di lingkungan keluarga dan sekolah dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah radikalisasi sejak dini.

Tantangan radikalisme dan polarisasi digital tidak dapat dihadapi hanya dengan pendekatan keamanan semata. Dibutuhkan penguatan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi pemersatu, Pancasila terbukti mampu menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai dinamika global dan perubahan zaman. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan nyata maupun ruang digital, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan berdaya saing. Di era digital yang penuh tantangan ini, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan benteng masa depan bangsa.

)* Pemerhati Isu – Isu Sosial

PAPUA – Di tengah proses pembangunan Papua saat ini, kemunculan film dokumenter Pesta Babi memunculkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh adat, agama, dan masyarakat menilai narasi yang disampaikan dalam film tersebut tidak mencerminkan kondisi pembangunan yang sedang berlangsung di Papua Selatan dan berpotensi membangun persepsi negatif terhadap upaya pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pembangunan Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan penghormatan terhadap budaya lokal.

“Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Djamari, Papua kini diposisikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional yang memiliki potensi besar di bidang pangan, perikanan, energi, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memicu pesimisme dan perpecahan.

Sorotan juga datang dari tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Papua. Ia mengaku kecewa karena merasa tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan digunakan sebagai bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu.

“Saya ingin masyarakat Papua hidup lebih baik, anak-anak bisa sekolah, dan masyarakat mendapat pekerjaan,” katanya.

Pernyataan tersebut dinilai memperlihatkan pentingnya etika dalam produksi karya dokumenter, khususnya yang melibatkan masyarakat adat. Banyak pihak menilai masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan pembangunan nyata dibanding narasi yang memicu konflik sosial.

Hal senada disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC. Ia meminta masyarakat tetap berpikir kritis terhadap isi film tersebut.

“Papua tidak boleh hanya dipahami dari sudut pandang konflik, tetapi juga dari semangat persaudaraan dan pembangunan,” ujarnya.

Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Ohee, juga mengingatkan generasi muda Papua agar menjaga persatuan demi mendukung pembangunan yang sedang berjalan. Menurutnya, stabilitas menjadi faktor penting agar Papua dapat berkembang dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari berbagai program pembangunan pemerintah. ***

PAPUA – Kemunculan film dokumenter Pesta Babi memunculkan polemik di masyarakat. Sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda Papua menilai film tersebut tidak menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi Papua saat ini. Film itu dianggap lebih menonjolkan narasi provokatif dibanding semangat pembangunan dan persatuan yang sedang dibangun bersama.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pembangunan Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, dialog, penghormatan budaya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Djamari, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga program ketahanan pangan guna membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Ia menilai Papua memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional.

Polemik film tersebut semakin menguat setelah tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, mengaku dirinya tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu.

“Saya kecewa karena nama dan wajah saya dipakai tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.

Mama Sinta menegaskan bahwa masyarakat Papua sebenarnya lebih membutuhkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik dibanding terus disuguhi narasi konflik.

“Masyarakat Papua ingin hidup damai dan sejahtera,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC. Ia meminta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap isi film tersebut.

“Papua tidak hanya bicara soal konflik, tetapi juga tentang persaudaraan, pembangunan, dan harapan masyarakat untuk maju,” tuturnya.

Tokoh pemuda Papua, Paulinus Ohee, juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, Papua membutuhkan stabilitas, persatuan, dan optimisme agar pembangunan berjalan maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat asli Papua.

Berbagai pihak menilai bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan generasi muda. Papua dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju, aman, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***

Oleh Yonas Gebze*

Papua hari ini sedang berada dalam momentum penting menuju perubahan besar. Pemerintah terus memperkuat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua. Berbagai program strategis nasional yang dijalankan di Tanah Papua pada dasarnya bertujuan mempercepat pemerataan kesejahteraan agar masyarakat Papua dapat menikmati kemajuan yang sama seperti daerah lain di Indonesia. Karena itu, munculnya berbagai narasi yang cenderung memprovokasi masyarakat dan membangun ketidakpercayaan terhadap pembangunan perlu disikapi secara kritis dan bijaksana.

Kontroversi film dokumenter Pesta Babi menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah karya visual dapat memunculkan polemik di tengah masyarakat. Film tersebut menghadirkan narasi yang dianggap tidak mencerminkan kenyataan di lapangan serta menimbulkan kesan negatif terhadap upaya pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah di Papua Selatan. Banyak pihak menilai film itu tidak relevan dengan semangat persatuan dan kemajuan yang sedang dibangun bersama oleh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Papua sendiri.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago telah menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan pendekatan komprehensif yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, penghormatan terhadap budaya lokal, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen serius untuk memastikan Papua berkembang sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia. Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru nasional yang memiliki potensi besar di bidang pangan, perikanan, energi, dan sumber daya manusia.

Di tengah upaya besar tersebut, sangat disayangkan apabila muncul narasi yang justru membangun pesimisme dan ketakutan di masyarakat. Papua membutuhkan optimisme, persatuan, dan kerja sama semua pihak agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. Kritik tentu penting dalam negara demokrasi, tetapi kritik harus dibangun dengan kejujuran, keberimbangan, dan tanggung jawab moral, bukan dengan cara memotong konteks ataupun menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat.

Kekecewaan yang disampaikan tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Papua, menjadi perhatian serius publik. Ia mengaku merasa dimanfaatkan dan tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu. Pengakuan tersebut memperlihatkan pentingnya etika dalam proses produksi karya dokumenter, terutama ketika melibatkan masyarakat adat yang harus dihormati hak dan martabatnya. Mama Yasinta bahkan menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin lagi dibawa ke dalam agenda yang bertentangan dengan harapan masyarakat Papua untuk hidup lebih sejahtera.

Pernyataan Mama Yasinta sesungguhnya menggambarkan suara hati banyak masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan lebih baik melalui pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan ekonomi. Masyarakat Papua membutuhkan akses jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, serta peluang kerja bagi generasi muda. Karena itu, pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah harus dipandang sebagai kesempatan untuk membuka masa depan baru bagi anak-anak Papua agar mampu bersaing dan berkembang di tanahnya sendiri.

Hal senada juga disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC yang menilai masyarakat harus tetap berpikir kritis terhadap isi film tersebut. Sebagai tokoh agama yang hidup bersama masyarakat Papua selama bertahun-tahun, Uskup Mandagi memahami secara langsung dinamika sosial di Papua Selatan. Ia mempertanyakan mengapa pihak gereja dan tokoh yang benar-benar bekerja di lapangan tidak dilibatkan secara proporsional dalam penyusunan narasi film. Kritik tersebut penting karena Papua tidak boleh dipahami hanya dari sudut pandang konflik semata, tetapi juga dari semangat persaudaraan, perdamaian, dan pembangunan yang sedang tumbuh.

Selama beberapa tahun terakhir, Papua mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai infrastruktur jalan dan transportasi mulai membuka keterisolasian wilayah. Program pendidikan dan kesehatan terus diperluas hingga ke daerah pedalaman. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan. Program strategis nasional yang dijalankan di Papua diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga masyarakat asli Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

Tokoh pemuda adat Tabi, Paulinus Ohee, juga mengingatkan bahwa generasi muda Papua jangan mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang dapat menghambat kemajuan Papua. Menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan stabilitas dan persatuan agar pembangunan berjalan maksimal. Pernyataan tersebut sangat relevan karena masa depan Papua tidak bisa dibangun melalui konflik berkepanjangan, melainkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan generasi muda Papua.

Saat ini, yang dibutuhkan Papua bukan provokasi, melainkan kerja nyata dan optimisme. Masyarakat Papua ingin melihat anak-anak mereka sekolah dengan baik, memiliki pekerjaan, hidup sehat, dan menikmati pembangunan yang adil. Negara sudah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua secara inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh masyarakat perlu mendukung upaya tersebut dengan menjaga persatuan, memperkuat dialog, dan menolak segala bentuk propaganda yang dapat menghambat masa depan Papua yang maju, aman, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

*Penulis merupakan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Merauke

Oleh Markus Kogoya*

Papua selama bertahun-tahun sering menjadi panggung berbagai narasi tentang konflik, penderitaan, dan keterbelakangan. Tidak sedikit pihak yang datang ke Papua membawa kamera, membuat dokumentasi, lalu menampilkan Papua seolah hanya berisi kesedihan tanpa harapan. Akibatnya, publik di luar Papua lebih banyak melihat Tanah Papua dari sisi konflik dibanding kemajuan yang sedang tumbuh. Padahal hari ini Papua sedang bergerak maju melalui berbagai pembangunan yang perlahan mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, kemunculan film dokumenter Pesta Babi menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Banyak orang Papua menilai film tersebut tidak menghadirkan gambaran utuh tentang kondisi Papua saat ini. Film itu dianggap lebih menonjolkan sisi provokatif dibanding menghadirkan solusi dan semangat membangun. Narasi yang dibangun justru berpotensi memperkuat stigma bahwa Papua selalu identik dengan ketegangan dan penolakan terhadap pembangunan nasional.

Padahal kenyataannya, banyak masyarakat Papua saat ini justru berharap pembangunan terus berjalan. Mereka ingin anak-anak Papua memperoleh pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang luas di tanahnya sendiri. Harapan masyarakat sederhana, yakni hidup damai, sejahtera, dan dihargai sebagai bagian penting dari Indonesia.

Pemerintah melalui berbagai program strategis nasional sedang berupaya mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga program ketahanan pangan terus didorong untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak mungkin sempurna dalam pelaksanaannya, namun arah besar yang ingin dicapai sangat jelas, yakni menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago juga telah menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, dialog, penghormatan budaya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya, negara tidak hanya hadir melalui pembangunan fisik, tetapi juga berusaha membangun kepercayaan dan masa depan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Dalam konteks itu, narasi yang cenderung memicu kecurigaan terhadap pembangunan justru dapat merusak semangat masyarakat yang sedang berusaha bangkit. Papua membutuhkan energi positif, bukan propaganda yang memperdalam rasa takut dan ketidakpercayaan. Masyarakat Papua sudah terlalu lama hidup dalam stigma konflik. Kini saatnya Papua dikenal karena kemajuan pendidikan, kreativitas anak muda, kekayaan budaya, dan potensi ekonominya.

Polemik film Pesta Babi semakin menguat ketika tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, mengaku dirinya tidak memahami bahwa aktivitas yang diikutinya akan dijadikan bagian dari film dokumenter dengan narasi tertentu. Pengakuan tersebut membuat publik mempertanyakan etika produksi film yang melibatkan masyarakat adat. Ketika seseorang merasa dimanfaatkan tanpa penjelasan yang utuh, maka persoalannya bukan lagi sekadar karya dokumenter, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat Papua itu sendiri.

Mama Sinta bahkan menyampaikan bahwa dirinya kecewa karena namanya dan wajahnya dipakai tanpa persetujuan yang jelas. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Papua sebenarnya membutuhkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat di akar rumput lebih membutuhkan solusi nyata dibanding narasi yang terus menerus membangun kemarahan dan keresahan.

Hal serupa juga disampaikan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC yang mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah isi film tersebut. Sebagai tokoh agama yang memahami kehidupan masyarakat Papua secara langsung, Uskup Mandagi menilai film itu tidak menghadirkan perspektif yang berimbang. Ia mempertanyakan mengapa pihak gereja dan para pastor yang hidup bertahun-tahun bersama masyarakat Papua justru tidak dimintai penjelasan secara langsung.

Kritik dari Uskup Mandagi penting untuk dicermati karena Papua bukan hanya soal isu lingkungan atau konflik sosial semata. Papua juga berbicara tentang persaudaraan, toleransi, pembangunan, dan harapan hidup masyarakat yang ingin maju bersama bangsa Indonesia. Banyak orang Papua yang hari ini mulai menikmati manfaat pembangunan, mulai dari akses transportasi yang lebih baik hingga peluang ekonomi baru yang sebelumnya sulit didapatkan.

Tokoh pemuda Papua, Paulinus Ohee, juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah dipengaruhi narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi sosial Papua untuk membangun opini negatif terhadap Indonesia. Karena itu, generasi muda Papua harus menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan mampu melihat persoalan secara objektif.

Hari ini Papua sedang bergerak menuju perubahan besar. Banyak anak muda Papua mulai berprestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni, dan kewirausahaan. Pemerintah juga terus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Semua itu menunjukkan bahwa Papua memiliki masa depan yang cerah apabila stabilitas dan persatuan tetap dijaga bersama.

Sudah saatnya semua pihak berhenti menjual Papua dengan narasi luka dan konflik berkepanjangan. Dunia perlu melihat Papua sebagai tanah harapan yang sedang bertumbuh, bukan sekadar objek kontroversi. Yang dibutuhkan masyarakat Papua hari ini adalah dukungan, optimisme, dan kerja sama untuk memastikan generasi mendatang hidup lebih baik, lebih damai, dan lebih sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Penggerak Literasi Pemuda di Jayapura

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Arus informasi yang bergerak begitu cepat menghadirkan banyak manfaat, mulai dari kemudahan komunikasi hingga akses pengetahuan tanpa batas. Namun di balik kemajuan tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks, intoleransi, radikalisme, hingga manipulasi informasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dalam situasi inilah, nilai-nilai Pancasila kembali menegaskan relevansinya sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional di era digital.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak lagi hanya berbentuk fisik. Menurutnya, ancaman baru hadir melalui penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta narasi intoleransi yang berkembang di ruang digital. Fenomena tersebut berpotensi memecah belah masyarakat apabila tidak dihadapi dengan penguatan ideologi dan kesadaran kebangsaan yang kuat.

Dave menilai Pancasila harus tetap menjadi kompas bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Nilai-nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi benteng penting untuk menjaga kohesi nasional. Penguatan ideologi Pancasila dinilai sangat penting, terutama dalam membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial kini tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga arena pembentukan opini dan pola pikir masyarakat. Algoritma platform digital dinilai mampu menciptakan ruang gema informasi atau echo chamber, di mana seseorang hanya menerima informasi yang memperkuat pandangannya sendiri. Kondisi ini dapat memperbesar polarisasi sosial apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik.

Karena itu, Dave menekankan pentingnya memperkuat literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menyaring informasi, memahami keberagaman, serta menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Media digital tidak boleh hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan penguatan semangat kebangsaan.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti. Ia menegaskan bahwa media digital harus digunakan untuk memperkuat toleransi dan persatuan bangsa. Menurutnya, ruang digital tidak boleh berubah menjadi sarana penyebaran kebencian yang merusak harmoni sosial.

Akademisi Ahmad Gunawan juga menilai penguatan ideologi Pancasila harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan literasi digital yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi tantangan besar akibat derasnya pengaruh budaya luar dan konten negatif di era globalisasi. Tanpa fondasi ideologi yang kuat, generasi muda berisiko kehilangan arah dan mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan rasa cinta tanah air. Literasi digital juga diperlukan agar masyarakat mampu memahami dampak dari setiap informasi yang dikonsumsi dan dibagikan di ruang digital.

Di tengah perkembangan media sosial yang semakin dinamis, Dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, M. Sauki M.A, menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui media digital merupakan proyek peradaban yang sangat penting. Menurutnya, keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada peran generasi muda sebagai penjaga sekaligus pembaharu bangsa.

Ia menilai generasi muda tidak boleh terjebak dalam nostalgia masa lalu, tetapi juga tidak boleh abai terhadap kekuatan besar yang mereka miliki melalui teknologi digital. Momentum peringatan 1 Juni, menurutnya, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan panggilan bagi anak muda untuk mengisi ruang digital dengan keteladanan, kreativitas, dan semangat kebangsaan.

Sauki menekankan perlunya lahir ribuan kreator konten yang secara sadar menjadikan nilai-nilai
Pancasila sebagai benang merah dalam setiap karya mereka. Hal ini penting karena ideologi transnasional saat ini dikemas secara sangat profesional dan menarik. Paham-paham tersebut tidak lagi hadir melalui ceramah formal, melainkan menyusup melalui konten viral, meme, podcast, hingga tantangan media sosial yang terlihat modern dan rasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan ideologi di era digital tidak lagi terjadi di ruang konvensional, tetapi berlangsung di linimasa media sosial yang dikonsumsi generasi muda setiap hari. Karena itu, penguatan Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal semata, melainkan harus hadir dalam bahasa dan media yang dekat dengan masyarakat digital saat ini.

Pancasila tetap relevan karena nilai-nilainya mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya bangsa. Di tengah ancaman radikalisme digital, intoleransi, dan disinformasi, Pancasila menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan nasional dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Dengan penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta partisipasi aktif generasi muda di ruang digital, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beradab, toleran, dan bersatu.

*) Pemerhati sosial

JAYAPURA – Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat penanaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda Papua. Di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman, pendidikan karakter yang berlandaskan nilai Pancasila dinilai menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berintegritas, dan memiliki kecintaan terhadap bangsa.

Semangat tersebut tercermin dalam kegiatan yang dilakukan Barisan Merah Putih (BMP) Kota Jayapura saat mengunjungi SD Negeri Koya Koso, Distrik Muara Tami. Dalam kegiatan itu, para siswa menerima bantuan alat tulis dan buku yang diharapkan dapat mendukung proses belajar sekaligus memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini.

Sekretaris Barisan Merah Putih Kota Jayapura, Reynold Tjoe, menegaskan bahwa penanaman nilai Pancasila tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang mampu membangun semangat belajar dan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar.

“Adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar harus tetap rajin belajar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Merah Putih menjadi dasar dan panutan yang harus dipegang serta dijunjung tinggi oleh generasi muda sebagai bekal untuk masa depan,” ujar Reynold Tjoe.

Pernyataan tersebut sejalan dengan semangat Hari Lahir Pancasila yang setiap tahun diperingati sebagai pengingat bahwa nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan harus terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Di Papua, nilai-nilai tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat harmoni sosial sekaligus mendorong kemajuan sumber daya manusia.

Melalui bantuan yang diberikan, BMP Kota Jayapura tidak hanya menghadirkan dukungan bagi kebutuhan belajar siswa, tetapi juga memberikan pesan moral bahwa pendidikan merupakan jalan strategis untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dukungan terhadap dunia pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun generasi Papua yang mampu bersaing dan berkontribusi bagi daerah maupun bangsa.

Menurut Reynold Tjoe, alat tulis dan buku yang disalurkan diharapkan menjadi sarana yang dapat membantu para siswa mengembangkan potensi diri sekaligus menjaga semangat belajar di tengah berbagai keterbatasan yang mungkin dihadapi.

“Besar harapan agar anak-anak Papua kelak mampu meraih prestasi yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Buku tulis dan bolpoin yang diberikan mungkin sederhana, tetapi dapat menjadi bekal yang sangat berharga dalam perjalanan pendidikan mereka,” tegas Reynold Tjoe.

Momentum Hari Lahir Pancasila pun menjadi pengingat bahwa investasi terbesar bagi masa depan Papua terletak pada kualitas generasi mudanya. Dengan pendidikan yang kuat dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda Papua diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, serta mampu membawa daerahnya menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Jayapura – Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi penguat semangat seluruh elemen bangsa dalam mendorong pembangunan Papua yang maju, inklusif, dan berkeadilan. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya Papua sebagai kekayaan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan di Tanah Papua harus terus dipercepat dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat adat dan pelestarian kearifan lokal.

Menurut Ribka, Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Papua harus maju dan modern, tetapi tetap menjaga identitas, nilai, dan jati diri masyarakatnya. Pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas,” ujar Ribka.

Semangat pembangunan yang berlandaskan Pancasila juga tercermin dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Pemerintah Provinsi Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa. Pancasila menjadi pedoman agar pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Suzana.

Ia juga mengajak generasi muda Papua untuk mempersiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, serta penguatan integritas moral. Menurutnya, generasi muda Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku utama pembangunan di masa depan.

Dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Sekretaris Barisan Merah Putih Kota Jayapura, Reynold Tjoe, menilai penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini merupakan investasi penting bagi kemajuan Papua.

“Adik-adik harus terus rajin belajar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa Papua semakin maju dan berkontribusi bagi Indonesia,” ujarnya.

Semangat Hari Lahir Pancasila tahun ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua terus bergerak ke arah yang positif. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, Papua diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional yang berdaya saing, sejahtera, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya serta semangat persatuan bangsa.

Jayapura – Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi penguat semangat seluruh elemen bangsa dalam mendorong pembangunan Papua yang maju, inklusif, dan berkeadilan. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya Papua sebagai kekayaan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan di Tanah Papua harus terus dipercepat dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat adat dan pelestarian kearifan lokal.

Menurut Ribka, Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Papua harus maju dan modern, tetapi tetap menjaga identitas, nilai, dan jati diri masyarakatnya. Pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas,” ujar Ribka.

Semangat pembangunan yang berlandaskan Pancasila juga tercermin dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar Pemerintah Provinsi Papua. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa. Pancasila menjadi pedoman agar pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Suzana.

Ia juga mengajak generasi muda Papua untuk mempersiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, serta penguatan integritas moral. Menurutnya, generasi muda Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku utama pembangunan di masa depan.

Dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Sekretaris Barisan Merah Putih Kota Jayapura, Reynold Tjoe, menilai penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini merupakan investasi penting bagi kemajuan Papua.

“Adik-adik harus terus rajin belajar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa Papua semakin maju dan berkontribusi bagi Indonesia,” ujarnya.

Semangat Hari Lahir Pancasila tahun ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua terus bergerak ke arah yang positif. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, Papua diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional yang berdaya saing, sejahtera, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya serta semangat persatuan bangsa.

JAYAPURA – Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme generasi Papua. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus yang berintegritas, cinta tanah air, serta siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Semangat tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Papua untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Salah satunya dilakukan oleh Barisan Merah Putih (BMP) Kota Jayapura yang mengunjungi SD Negeri Koya Koso di Distrik Muara Tami. Dalam kegiatan tersebut, para siswa menerima bantuan alat tulis dan buku sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini.

Sekretaris Barisan Merah Putih Kota Jayapura, Reynold Tjoe, mengatakan bahwa pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, generasi muda Papua perlu dibekali semangat belajar yang tinggi serta pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

“Adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar harus tetap rajin belajar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Merah Putih menjadi dasar dan panutan yang harus dipegang serta dijunjung tinggi oleh generasi muda sebagai bekal untuk masa depan,” ujar Reynold Tjoe.
“Besar harapan agar anak-anak Papua kelak mampu meraih prestasi yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Buku tulis dan bolpoin yang diberikan mungkin sederhana, tetapi dapat menjadi bekal yang sangat berharga dalam perjalanan pendidikan mereka,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan di Papua harus terus didorong secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda sebagai penerus pembangunan.

“Papua harus maju dan modern, tetapi tetap menjaga identitas, nilai, dan jati diri masyarakatnya. Pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas,” ujar Ribka.

Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi pengingat bahwa kemajuan Papua tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Dengan semangat Pancasila yang terus ditanamkan sejak dini, generasi muda Papua diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, serta mampu membawa Papua semakin maju dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.