Arsip Bulanan: Mei 2026

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mampu menjadi penggerak utama penyerapan hasil pertanian nasional sekaligus memperkuat ekonomi desa. Program tersebut kini menjadi pasar bagi hasil produksi petani sehingga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat di daerah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa MBG telah menjadi offtaker hasil produksi sekitar 165 juta petani di seluruh Indonesia. Menurutnya, program tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pertanian nasional yang menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.

“MBG menjadi offtaker hasil pertanian sekitar 165 juta petani Indonesia. Program ini memberikan kepastian pasar sehingga hasil produksi petani dapat terserap optimal,” ujar Andi Amran.

Ia menjelaskan, program MBG turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di desa karena proses produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan berjalan secara terintegrasi. Dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut, hasil panen petani maupun produk peternakan memiliki pasar yang lebih jelas dan berkelanjutan.

“Ekonomi desa ikut bergerak karena pasar menjadi hidup dan hasil pertanian terserap langsung oleh program pemerintah,” katanya.

Menurutnya, keberadaan program MBG juga membantu menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepastian penyerapan hasil produksi membuat petani tidak lagi khawatir terhadap potensi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas pertanian.

Selain itu, meningkatnya permintaan bahan pangan dari program MBG dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan nasional. Aktivitas ekonomi yang terus bergerak membuka peluang usaha bagi masyarakat desa, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku distribusi pangan lokal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kesejahteraan petani menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan sektor pangan nasional.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Pemerintah ingin memastikan hasil panen petani memberikan keuntungan dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa,” ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah optimistis program MBG akan terus memperkuat ekonomi desa karena penyerapan hasil pertanian berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai daerah.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menuturkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Hida dalam kegiatan kuliah pakar yang diselenggarakan Universitas Pertahanan (Unhan) secara daring pada Jumat (8/5) dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Inovasi Teknologi, Kebijakan Gizi dan Keamanan Pangan dalam Mendukung Keamanan Nasional.

Program MBG dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia mengatakan Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan triple burden of malnutrition, yakni stunting, kekurangan gizi, dan kelebihan gizi yang terjadi secara bersamaan.

“Gizi yang baik menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas masyarakat. Karena itu, Program MBG hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Selain memperbaiki status gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui pelibatan berbagai sektor usaha dan penyedia pangan.

Oleh : Silvia Ambarita )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap sektor pertanian dan perekonomian desa. Kehadiran program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah membuka ruang baru bagi penguatan rantai pasok pangan nasional, sekaligus menciptakan kepastian pasar bagi jutaan petani dan pelaku usaha pangan lokal di berbagai daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, MBG tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai program bantuan konsumsi, melainkan sebagai bagian dari strategi besar membangun ketahanan pangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menciptakan siklus ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pernyataan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yang menyebut MBG menjadi offtaker bagi sekitar 165 juta petani Indonesia menunjukkan besarnya daya ungkit program tersebut terhadap sektor pertanian nasional. Kepastian penyerapan hasil produksi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pendapatan petani. Selama ini, salah satu persoalan mendasar dalam sektor pertanian adalah fluktuasi harga akibat ketidakpastian pasar dan kelebihan pasokan pada musim panen. Dengan adanya kebutuhan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan dari program MBG, hasil pertanian memiliki saluran distribusi yang lebih jelas sehingga risiko kerugian di tingkat petani dapat ditekan.

Dampak positif tersebut juga terlihat pada meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan. Ketika permintaan bahan pangan meningkat secara konsisten, maka roda ekonomi desa ikut bergerak lebih cepat. Petani memperoleh kepastian pembeli, pedagang pasar tradisional mengalami peningkatan transaksi, sementara sektor distribusi dan logistik lokal turut berkembang. Kondisi ini menciptakan efek berantai yang mampu memperkuat daya beli masyarakat desa sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Program MBG pada dasarnya menghadirkan hubungan yang saling menguntungkan antara sektor pertanian dan pembangunan kualitas manusia. Di satu sisi, petani mendapatkan pasar yang lebih stabil untuk hasil produksi mereka. Di sisi lain, anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan jangka panjang. Sinergi tersebut menjadikan MBG sebagai program yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif karena menciptakan dampak ekonomi sekaligus manfaat sosial secara bersamaan.

Selain itu, peningkatan permintaan pangan akibat MBG turut mendorong penguatan subsektor peternakan, perikanan, dan hortikultura. Kebutuhan protein hewani, sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan segar lainnya menciptakan peluang besar bagi petani lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mendorong modernisasi pertanian karena petani akan terdorong meningkatkan kualitas dan kontinuitas hasil panen agar mampu memenuhi standar kebutuhan program pemerintah. Dengan demikian, MBG memiliki potensi menjadi katalis transformasi pertanian nasional menuju sistem produksi yang lebih terintegrasi dan berorientasi pasar.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai MBG memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi arus bawah. Penilaian tersebut relevan mengingat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang hampir mencapai target nasional telah membuka peluang penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kehadiran ribuan dapur MBG di berbagai daerah bukan hanya menjadi pusat distribusi makanan bergizi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru yang melibatkan tenaga kerja lokal, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga pedagang tradisional.

Dari perspektif fiskal, MBG juga dapat menjadi bentuk akselerasi ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Perputaran anggaran negara melalui pembelian bahan pangan lokal akan menghasilkan multiplier effect yang lebih luas dibandingkan program yang bergantung pada impor atau distribusi terpusat. Ketika bahan pangan dipasok oleh petani dan pelaku usaha daerah, maka uang yang beredar akan tetap berada di lingkungan ekonomi lokal sehingga memperkuat pertumbuhan daerah secara lebih merata.

Meski demikian, keberhasilan program MBG tetap membutuhkan tata kelola yang adaptif dan akuntabel. Pengawasan kualitas pangan, distribusi anggaran, serta transparansi pengelolaan dapur MBG harus menjadi perhatian utama agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rantai pelaksanaan berjalan sesuai standar, mulai dari proses pengadaan bahan pangan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat. Langkah pengawasan yang kuat akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

Ke depan, MBG berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih mandiri dan berdaya tahan. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini tidak hanya memperkuat kualitas generasi muda Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa, kebangkitan pasar tradisional, dan peningkatan kesejahteraan petani. MBG pada akhirnya membuktikan bahwa kebijakan pangan yang terintegrasi mampu menghadirkan manfaat luas, mulai dari sawah dan ladang hingga meja makan masyarakat Indonesia.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi penggerak baru bagi ekosistem pertanian nasional. Kehadiran program ini mendorong peningkatan permintaan hasil pertanian, memperluas pasar bagi petani, mempercepat modernisasi sektor pangan, sekaligus membuka ruang keterlibatan generasi muda dalam dunia pertanian berbasis teknologi. MBG menjadi salah satu instrumen strategis yang menghubungkan ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, dan pembangunan sumber daya manusia unggul secara terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang biasa dipanggil Zulhas mengatakan bahwa program MBG telah menciptakan pasar yang jelas bagi petani sehingga mendorong meningkatnya minat generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian. Dunia pertanian kini tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional yang identik dengan pekerjaan berat dan penghasilan rendah. Kehadiran pasar yang stabil melalui MBG membuat aktivitas pertanian menjadi lebih menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi.

Ia menjelaskan bahwa generasi muda mulai melihat pertanian sebagai sektor masa depan karena adanya kepastian penyerapan hasil panen. Dengan adanya kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk mendukung MBG, petani memperoleh jaminan pasar yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menciptakan optimisme baru di kalangan petani muda yang selama ini ragu untuk menekuni sektor pertanian.

Zulhas juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi pertanian modern menjadi faktor penting yang membuat generasi muda semakin tertarik pada sektor ini. Anak-anak muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi sehingga mampu memanfaatkan berbagai perangkat modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Saat ini berbagai teknologi seperti sensor tanah, sistem penyiraman otomatis, hingga pemantauan lahan berbasis aplikasi telepon genggam mulai digunakan dalam praktik pertanian sehari-hari. Teknologi tersebut membuat proses produksi menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan lebih mudah dikendalikan.

Lebih lanjut, peluang ekonomi di sektor pertanian semakin besar seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung hilirisasi dan energi terbarukan. Salah satu program yang dinilai akan membuka peluang besar bagi petani adalah rencana implementasi Etanol 20 atau E20 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku pertanian seperti singkong, jagung, dan tebu.

Transformasi pertanian modern tersebut juga tercermin dari berkembangnya startup pertanian berbasis teknologi di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Habibi Garden di Bandung yang mengembangkan sistem pertanian presisi berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI). Teknologi tersebut membantu petani menghemat penggunaan pupuk, mengoptimalkan penyiraman, serta meningkatkan kualitas hasil panen.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa MBG telah menjadi offtaker bagi sekitar 165 juta petani Indonesia. Program tersebut bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan bagian dari ekosistem besar yang menghubungkan produksi pertanian dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara langsung. Dengan adanya MBG, hasil produksi pertanian memiliki jalur penyerapan yang lebih terjamin sehingga memberikan rasa aman bagi petani dalam meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi data makroekonomi, dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga mulai terlihat secara nyata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan dan ditopang oleh sejumlah sektor yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Amalia menjelaskan bahwa sektor pertanian tumbuh sebesar 4,97 persen secara tahunan, didorong oleh peningkatan produksi dan permintaan domestik. Sub sektor tanaman pangan mengalami pertumbuhan signifikan karena panen raya padi, sementara sub sektor peternakan tumbuh kuat akibat meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur untuk mendukung program MBG.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan pangan dari MBG memberikan stimulus langsung terhadap produksi pertanian dan peternakan nasional. Hal ini membuktikan bahwa program pangan pemerintah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sektoral sekaligus memperkuat ketahanan pangan domestik. Selain sektor pertanian, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan karena meningkatnya pembangunan fasilitas pendukung MBG, termasuk penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Koperasi Desa Merah Putih.

Industri pengolahan makanan dan minuman juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi seiring meningkatnya permintaan domestik. Menurut Amalia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki efek ekonomi yang luas dan menyentuh banyak rantai produksi nasional. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh signifikan karena perluasan cakupan MBG dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Sementara sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami peningkatan akibat tingginya mobilitas distribusi pangan dan bahan baku.

MBG telah berkembang menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi dari desa hingga perkotaan. Kedepan, penguatan tata kelola distribusi pangan, peningkatan kapasitas petani, pemanfaatan teknologi pertanian, serta keterlibatan generasi muda akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan MBG sebagai penggerak ekosistem pertanian nasional.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah terus mengawal kepatuhan platform digital terhadap implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) hingga Juni 2026. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), seluruh platform yang beroperasi di Indonesia diwajibkan mengikuti proses penilaian mandiri atau self-assessment paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan anak di ruang digital.

“Jadi sekali lagi sampai Juni, platform punya waktu untuk melakukan self-assessment. Nanti kemudian Komdigi akan juga melihat apakah self-assessment yang dilakukan adalah betul atau tidak,” kata Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

Ia menjelaskan, Kemenkomdigi akan memberikan tenggat waktu hingga 6 Juni 2026 bagi seluruh platform untuk melakukan _self-assessment._ Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian risiko yang diajukan masing-masing platform.

Selain memperkuat perlindungan anak di ruang digital, pemerintah juga berharap PP TUNAS dapat mendorong peningkatan kualitas edukasi digital di Indonesia. Meutya menilai implementasi aturan tersebut akan semakin efektif apabila didukung kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus menyosialisasikan Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga atau Satu Jam-Ku sebagai upaya mengurangi kecanduan gawai pada anak.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan PP TUNAS mengatur sisi penyedia layanan digital, sementara penguatan ketahanan keluarga menjadi bagian penting dalam membangun budaya digital yang sehat.

“PP TUNAS berada di sisi penyedia, yaitu pihak yang menyediakan situs web dan berbagai platform digital. Namun setelah sisi penyedia diatur, bagaimana dengan masyarakatnya, keluarga dan anak-anaknya, ini juga harus kita garap, salah satu caranya melalui Gerakan Satu Jam-Ku,” ujarnya.

Implementasi PP TUNAS dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara platform digital, sekolah, serta keluarga dinilai menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut agar anak-anak tidak hanya terlindungi dari risiko di ruang digital, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif demi mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi biru sebagai strategi besar pembangunan nasional yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan. Melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah mendorong lahirnya kawasan pesisir yang modern, produktif, dan mandiri sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional berbasis kelautan.

Dalam sejumlah kesempatan terbaru, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan harus dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat. Presiden menyebut kebutuhan protein hewani dunia terus meningkat sehingga sektor kelautan Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi kekuatan ekonomi baru nasional.

“Indonesia siap melakukan investasi besar-besaran pada ekonomi biru. Kita memiliki laut yang sangat kaya dan ini harus menjadi sumber kemakmuran rakyat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menekankan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bagian dari strategi besar menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir. Menurutnya, modernisasi kampung nelayan akan meningkatkan produktivitas hasil tangkap, memperkuat rantai distribusi perikanan, hingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.

“Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi model kemandirian pesisir. Kita ingin nelayan Indonesia hidup lebih sejahtera, memiliki fasilitas yang baik, akses produksi yang modern, dan lingkungan yang tertata,” kata Presiden.

Komitmen pemerintah tersebut mulai menunjukkan hasil nyata. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama telah rampung 100 persen pada akhir April 2026 dan siap memasuki tahap operasional. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis maritim sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga daerah pesisir.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, mengatakan penyelesaian pembangunan tahap pertama menjadi langkah penting dalam menghadirkan ekosistem ekonomi pesisir yang lebih modern dan terintegrasi.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP Tahap 1 pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ungkap Trian.

Ia menjelaskan pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP guna memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dapat berjalan optimal dan benar-benar dimanfaatkan masyarakat nelayan. Menurutnya, pengoperasian kampung nelayan akan difokuskan pada penguatan produktivitas, efisiensi distribusi hasil laut, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

“Tugas satgas adalah mengawal kesiapan operasional seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pesisir,” lanjutnya.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga terus memperkuat agenda hilirisasi dan investasi sektor kelautan. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Penguatan ekonomi biru juga diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor hasil perikanan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.***

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai bagian dari strategi ekonomi biru nasional. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan laut, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan KNMP menjadi langkah konkret pemerintah dalam menata kawasan pesisir agar lebih produktif, modern, dan terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional. Program ini mencakup pembangunan dan revitalisasi fasilitas penunjang aktivitas nelayan, mulai dari dermaga tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, hingga akses distribusi hasil laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pada program Kampung Nelayan Merah Putih, pihaknya tidak hanya membangun dan memberikan fasilitas, namun juga memberikan pendampingan dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat nelayan.

“Tidak hanya memberi fasilitas, berbagai dukungan ini penting agar nelayan mampu mengoperasionalisasikan dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” kata Menteri Trenggono.

Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga nelayan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo.

Kepala Negara menyebut potensi laut Indonesia sebagai karunia besar yang harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian nasional dan memperkuat peran nelayan sebagai pelaku utama ekonomi maritim.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada banyak sekali kita. Kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar dan para nelayan yang punya jasa besar, dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita,” imbuhnya.

Oleh: Segara Budi Wijaya)*

Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, namun ironi yang kerap muncul adalah masyarakat pesisir dan nelayan belum sepenuhnya menikmati manfaat besar dari kekayaan laut nasional. Karena itu, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor kelautan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) layak dipandang sebagai upaya strategis membangun fondasi ekonomi laut berkelanjutan berbasis kesejahteraan rakyat.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo, pada 9 Mei 2026 menjadi simbol kuat bahwa pembangunan pesisir kini ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa konsep ekonomi biru atau blue ocean economy akan menjadi arah besar pembangunan sektor kelautan Indonesia.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui pendekatan ekonomi biru. Dalam pandangannya, sektor kelautan harus menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.

Komitmen pemerintah semakin terlihat melalui rencana pembangunan 1.582 kapal ikan yang nantinya dikelola melalui koperasi nelayan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya transformasi pendekatan negara terhadap sektor perikanan. Selama ini, banyak nelayan Indonesia menghadapi keterbatasan armada, akses pembiayaan, hingga lemahnya rantai distribusi hasil tangkapan.

Akibatnya, nilai ekonomi laut nasional justru lebih banyak dinikmati pihak luar atau pemain besar yang memiliki modal kuat. Melalui koperasi nelayan, pemerintah sedang membangun model ekonomi kolektif agar nelayan kecil memiliki akses terhadap alat produksi, penguatan posisi tawar, serta jaminan keberlanjutan usaha.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa para nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan didominasi pihak asing. Dalam konteks tersebut, penguatan kampung nelayan menjadi bagian penting dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek infrastruktur pesisir. Program tersebut merupakan desain besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pantai. Fasilitas seperti pabrik es, cold storage, docking kapal, shelter pendaratan ikan, hingga kios perbekalan menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun ekosistem industri perikanan dari hulu hingga hilir.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama KNMP di 65 lokasi telah selesai 100 persen pada akhir April 2026. Menurutnya, pemerintah kini fokus memastikan seluruh fasilitas dapat segera beroperasi optimal agar benar-benar mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Ia juga menegaskan bahwa Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP dibentuk untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan program tersebut.

Keberadaan fasilitas penyimpanan modern memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap berkualitas tinggi sehingga memiliki nilai jual lebih baik. Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak atau menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan. Langkah ini juga sejalan dengan visi peningkatan ekspor produk perikanan nasional yang selama ini masih menghadapi tantangan standar mutu dan efisiensi distribusi.

Apa yang dilakukan pemerintah juga relevan dengan situasi global saat ini. Dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi internasional. Dalam kondisi tersebut, sektor kelautan menjadi salah satu sumber ketahanan ekonomi yang sangat potensial bagi Indonesia.

Negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini memiliki sumber daya ikan melimpah, jalur perdagangan strategis, serta jutaan tenaga kerja di sektor pesisir. Karena itu, penguatan kampung nelayan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sebanyak 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama telah selesai dibangun hingga April 2026. Ini merupakan langkah awal yang signifikan untuk membangun pusat ekonomi baru berbasis kelautan di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga melakukan pendampingan keterampilan, penyuluhan, hingga dukungan pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP. Pendekatan ini penting agar masyarakat nelayan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi pelaku utama ekonomi pesisir yang mandiri dan profesional.

Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memiliki dampak sosial yang besar. Kawasan pesisir selama ini identik dengan kemiskinan struktural, akses pendidikan terbatas, serta kerentanan ekonomi akibat cuaca dan fluktuasi hasil tangkapan. Dengan modernisasi kawasan nelayan, pemerintah sedang membangun harapan baru bahwa generasi muda pesisir dapat melihat sektor perikanan sebagai profesi yang menjanjikan dan bermartabat.

Pada akhirnya, membangun kampung nelayan berarti membangun masa depan Indonesia sebagai negara maritim sejati. Laut bukan hanya ruang geografis, melainkan sumber kehidupan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Ketika nelayan semakin sejahtera, maka fondasi ekonomi laut berkelanjutan Indonesia akan semakin kokoh.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Maritim

*) Oleh : Pandu Pratama

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang dan kekayaan laut yang melimpah. Namun di balik potensi besar tersebut, kehidupan sebagian masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, hingga perubahan iklim yang memengaruhi hasil tangkapan ikan. Kampung nelayan menjadi wajah nyata kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini menopang kebutuhan pangan laut nasional. Di banyak daerah, kampung nelayan bukan hanya tempat tinggal para pencari ikan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi rakyat yang berhubungan langsung dengan laut. Karena itu, pembangunan kampung nelayan tidak lagi cukup hanya berfokus pada bantuan sesaat, melainkan perlu diarahkan menjadi bagian penting dari strategi ekonomi biru Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsep Blue Ocean Economy atau ekonomi laut biru. Salah satu langkah utamanya adalah percepatan pembangunan kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan yang dinilai memiliki peran strategis dalam penyediaan sumber protein bagi masyarakat Indonesia maupun kebutuhan global.

Konsep ekonomi biru pada dasarnya menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Dalam pendekatan ini, laut tidak dipandang semata-mata sebagai sumber eksploitasi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Kampung nelayan memiliki posisi strategis dalam konsep tersebut karena masyarakat pesisir adalah pihak yang paling dekat dengan sumber daya laut. Ketika nelayan diberikan akses terhadap teknologi, pendidikan, fasilitas usaha, dan pengelolaan lingkungan yang baik, maka manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Inilah arah baru pembangunan pesisir yang kini mulai banyak dibicarakan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan selama bertahun-tahun, banyak kampung nelayan identik dengan kawasan kumuh, sanitasi yang kurang baik, serta keterbatasan akses air bersih dan listrik. Kondisi ini membuat produktivitas masyarakat pesisir sering kali tidak berkembang optimal. Padahal, nelayan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, pembangunan kampung nelayan modern menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Pembangunan tersebut tidak hanya berupa rumah yang layak, tetapi juga meliputi pelabuhan ikan yang memadai, tempat pelelangan yang tertata, fasilitas pendingin hasil tangkap, hingga akses digital untuk mendukung pemasaran produk laut. Dengan fasilitas yang lebih baik, nelayan dapat memperoleh nilai jual hasil tangkapan yang lebih tinggi dan tidak lagi bergantung pada tengkulak.

Arah baru ekonomi biru Indonesia juga menempatkan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak daerah pesisir sebenarnya memiliki potensi wisata bahari yang besar, seperti pantai, budaya maritim, kuliner laut, hingga aktivitas tradisional masyarakat nelayan. Jika dikelola dengan baik, kampung nelayan dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukatif dan ekonomi kreatif berbasis pesisir. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan laut, tetapi juga belajar mengenai kehidupan nelayan, pengolahan hasil laut, dan pentingnya menjaga ekosistem pantai. Kehadiran wisata berbasis masyarakat seperti ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar, termasuk bagi perempuan dan generasi muda di kawasan pesisir.

Selain wisata, penguatan industri pengolahan hasil laut juga menjadi bagian penting dalam transformasi kampung nelayan. Selama ini banyak hasil tangkapan dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang rendah. Padahal, produk laut memiliki nilai tambah tinggi jika diolah menjadi makanan beku, abon ikan, kerupuk, hingga produk ekspor. Dengan adanya pelatihan dan dukungan permodalan, masyarakat pesisir dapat mengembangkan usaha kecil berbasis hasil laut yang lebih bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus membantu menciptakan ekonomi lokal yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada musim penangkapan ikan. Di sisi lain, pengolahan hasil laut yang baik juga mampu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya laut.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda menjelaskan generasi muda pesisir juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan kampung nelayan. Saat ini banyak anak muda di wilayah pesisir memilih meninggalkan kampung halaman karena menganggap pekerjaan nelayan tidak menjanjikan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka sektor kelautan Indonesia akan kehilangan sumber daya manusia yang memahami budaya maritim. Karena itu, transformasi kampung nelayan harus mampu menghadirkan harapan baru bagi generasi muda melalui pendidikan, pelatihan teknologi perikanan, akses usaha digital, hingga peluang ekonomi kreatif berbasis laut. Anak muda pesisir perlu melihat bahwa sektor kelautan bukan lagi identik dengan kemiskinan, melainkan sektor masa depan yang memiliki peluang besar jika dikelola secara modern dan berkelanjutan.

Ekonomi biru memberikan arah baru bahwa pembangunan laut tidak boleh lagi hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Laut harus dijaga sebagai warisan bersama yang menopang kehidupan generasi mendatang. Dari kampung-kampung nelayan yang lebih maju, bersih, dan produktif, Indonesia dapat membangun identitasnya sebagai negara maritim yang kuat sekaligus berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan Publik

*) Oleh: Nadira Larasati

Transformasi digital telah membuka ruang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan ancaman serius bagi anak-anak, mulai dari paparan konten negatif, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, hingga infiltrasi ideologi radikal. Karena itu, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Regulasi ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan fondasi penting untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada kepatuhan platform digital sebagai ruang utama aktivitas masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui regulasi tanpa dukungan nyata perusahaan teknologi. Karena itu, langkah Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membangun komitmen bersama platform digital patut diapresiasi sebagai bentuk kepemimpinan negara menghadapi tantangan era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa sejumlah platform global mulai menunjukkan kepatuhan terhadap PP TUNAS setelah melalui pembahasan intensif bersama pemerintah. Salah satu platform yang menjadi perhatian ialah Roblox, yang memiliki karakteristik berbeda dibanding media sosial konvensional. Pemerintah memahami bahwa platform gim memiliki kompleksitas tersendiri, sehingga pendekatan regulasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis tanpa mengurangi substansi perlindungan anak. Komitmen Roblox menunjukkan bahwa inovasi digital tetap dapat berkembang sejalan dengan prinsip keamanan pengguna.

Perkembangan positif juga terlihat dari langkah Google melalui YouTube. Meutya Hafid menyampaikan bahwa Google telah mengirimkan surat kepatuhan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi PP TUNAS. Selain itu, YouTube mulai menyiapkan penonaktifan akun anak secara bertahap serta penghentian iklan yang menyasar anak dan remaja. Kebijakan ini penting karena anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap eksploitasi algoritma dan paparan konten yang tidak sesuai usia. Dengan adanya penyesuaian dari platform sebesar YouTube, perlindungan anak mulai menjadi bagian nyata dalam tata kelola platform digital global.

Meta yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads juga melakukan penyesuaian kebijakan komunitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Indonesia. Penetapan batas usia minimum 16 tahun menjadi langkah penting untuk membatasi risiko interaksi digital yang tidak sehat bagi anak. Kebijakan ini relevan mengingat media sosial sering menjadi pintu masuk penyebaran konten berbahaya, tekanan sosial, hingga gangguan kesehatan mental remaja. Melalui PP TUNAS, pemerintah berhasil mendorong platform agar tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna, tetapi juga memperhatikan keamanan ekosistem digital.

Sementara itu, langkah paling konkret terlihat dari TikTok yang telah menonaktifkan sekitar 1,7 juta akun anak di bawah usia 16 tahun. Meutya Hafid menilai langkah tersebut sebagai implementasi nyata kepatuhan platform terhadap PP TUNAS. Penonaktifan jutaan akun tersebut menunjukkan bahwa platform digital sebenarnya memiliki kapasitas teknologi untuk melakukan pengawasan usia pengguna apabila terdapat komitmen serius. Selama ini, banyak perusahaan teknologi berdalih bahwa verifikasi usia sulit dilakukan secara efektif, namun langkah TikTok membuktikan pengawasan tetap dapat diterapkan demi perlindungan anak.

Di tengah penguatan regulasi tersebut, literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Orang tua, guru, dan lingkungan pendidikan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko ruang digital agar mampu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara sehat. Pengawasan keluarga dan pendidikan karakter digital harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah sehingga perlindungan anak tidak hanya bergantung pada platform, tetapi juga diperkuat melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu, implementasi PP TUNAS dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam tata kelola ruang digital di tingkat global. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap perlindungan anak di internet, Indonesia hadir dengan pendekatan yang menempatkan keamanan generasi muda sebagai prioritas utama. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengabaikan nilai kemanusiaan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Dukungan terhadap PP TUNAS juga datang dari Perwakilan YouTube Indonesia dan South Asia, Danny Ardianto. Ia menilai perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma di kalangan perusahaan digital yang kini semakin menyadari pentingnya tata kelola platform yang berorientasi pada keamanan pengguna.

Selain berkaitan dengan perlindungan sosial dan psikologis, implementasi PP TUNAS juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga keamanan nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menegakkan regulasi tersebut. Menurutnya, ruang digital kini menjadi medium utama penyebaran propaganda radikalisme dan terorisme yang menyasar generasi muda. Anak-anak dan remaja yang belum memiliki kematangan berpikir sering menjadi target infiltrasi ideologi ekstrem melalui media sosial maupun konten digital lainnya. Karena itu, PP TUNAS tidak hanya menjadi kebijakan perlindungan anak, tetapi juga benteng strategis untuk menjaga ketahanan ideologi bangsa.

Pada akhirnya, kepatuhan platform digital menjadi fondasi utama keberhasilan PP TUNAS dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda Indonesia. Dengan pengawasan yang konsisten serta komitmen platform yang terus diperkuat, Indonesia memiliki peluang besar menghadirkan transformasi digital yang tetap mengutamakan keselamatan generasi penerus bangsa.

*) Konsultan Edukasi Literasi Siber Anak.

Pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini telah menjangkau berbagai kelompok usia di seluruh Indonesia. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 sebanyak 100 juta penduduk Indonesia telah mengikuti program CKG.

“Total sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 program tersebut telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Sementara pada awal 2026 hingga Mei, jumlah penerima manfaat bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses dan merata.

Program CKG saat ini dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintah menilai perluasan jangkauan layanan menjadi langkah penting mengingat jumlah penerima manfaat saat ini masih sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia yang mendekati 290 juta jiwa.

Karena itu, pemerintah berkomitmen melanjutkan dan memperluas pelaksanaan program agar layanan pemeriksaan kesehatan dasar dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil.

Dalam sektor pendidikan, CKG juga diterapkan di sekolah-sekolah guna memastikan setiap anak memperoleh akses pemeriksaan kesehatan dasar secara merata. Pendekatan ini dinilai penting untuk mendukung kualitas pembelajaran sekaligus menjaga tumbuh kembang anak sejak dini.

“Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan,” jelas Qodari.

Dari hasil pelaksanaan sebelumnya, pemerintah menemukan sejumlah persoalan kesehatan anak yang selama ini sering tidak terdeteksi sejak dini, seperti rendahnya kebugaran fisik, gangguan kesehatan gigi, hingga anemia. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses belajar dan perkembangan anak apabila tidak segera ditangani.

Program CKG juga diarahkan untuk menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan dasar. Pemerintah menilai pemerataan akses kesehatan menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembangunan nasional.

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” tegas Qodari.

Dengan perluasan layanan yang terus dilakukan, Program CKG menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini sekaligus memperkuat langkah Indonesia dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia maju.