Arsip Bulanan: Mei 2026

Jawa Timur- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus diperkuat pemerintah sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kehadiran KDKMP tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi semata, melainkan juga sebagai pusat layanan sosial dan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara langsung di tingkat desa. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap rantai distribusi yang panjang dan merugikan petani maupun pelaku usaha kecil.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi desa berbasis koperasi. Prabowo menyatakan bahwa koperasi desa akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang dilengkapi berbagai fasilitas penting. “Akan ada gerai lembaga keuangan di Kopdes ini. Dengan Kopdes ini saya kira pertumbuhan kita akan nyata dan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi, punya kekuatan sendiri,” ujar Prabowo saat peresmian operasional koperasi tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibangun untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kepada masyarakat desa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut koperasi harus menjadi pusat layanan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“KDKMP disiapkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, mulai dari penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, kredit murah, layanan logistik bersama Pos Indonesia, penyerapan gabah petani, penyaluran bantuan pemerintah, hingga layanan apotek dan kebutuhan dasar masyarakat desa,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya.

Menurut Zulhas, keberadaan koperasi juga menjadi solusi konkret dalam memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, rentenir, maupun akses pasar yang tidak adil. Ia menilai selama ini petani, nelayan, dan pelaku UMKM kerap menghadapi persoalan distribusi dan pembiayaan yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka. Karena itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan KDKMP di berbagai daerah.

Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan sosial masyarakat desa. Upaya tersebut dinilai akan memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pemerataan pembangunan

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan terpadu masyarakat desa. Langkah strategis tersebut ditandai dengan peresmian operasional 1.061 KDKMP oleh Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam agenda pembangunan ekonomi nasional berbasis desa. Sebanyak 530 koperasi mulai beroperasi di Jawa Timur dan 531 koperasi di Jawa Tengah yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kehadiran koperasi ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau langsung kesiapan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, mulai dari sistem distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, pergudangan, hingga dukungan sarana logistik dan kendaraan operasional.

Pemerintah menargetkan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang mampu menghubungkan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa.

“Hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi seribu lebih koperasi secara fisik, gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada, ada truk, ada pickup, ada kendaraan tiga roda, saya kira hari ini cukup penting,” ujar Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa secara fisik lebih dari 9.000 gedung, gudang, dan sistem koperasi telah siap dikembangkan di berbagai daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah memperkuat ekonomi desa sebagai tulang punggung pertumbuhan nasional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan instrumen keadilan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

“Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa program kini memasuki tahap operasional setelah proses pembentukan badan hukum, pembangunan gerai, dan pergudangan selesai dilakukan.

Menurut Ferry, penguatan koperasi berbasis desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan kebutuhan pokok, pembiayaan usaha, hingga distribusi hasil pertanian dalam satu ekosistem terpadu.

Dengan penguatan Koperasi Merah Putih, pemerintah menunjukkan komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Koperasi kini diposisikan bukan sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan pusat layanan terpadu desa yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Mandiri, kuat, dan berkeadilan, tiga kata inilah yang menjadi ruh dari lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah taktis yang digagas Presiden Prabowo ini menjadi angin segar bagi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia. Bukan lagi sekadar tempat simpan-pinjam, KDKMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi terpadu yang siap pasang badan untuk mendongkrak kesejahteraan petani, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal.

Di tengah tantangan global dan kebutuhan memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah memandang desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu, pembentukan KDKMP tidak sekadar program administratif, melainkan bagian dari transformasi besar ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat akar rumput. Pemerintah menilai bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berangkat dari penguatan kapasitas desa sebagai pusat produksi sekaligus distribusi ekonomi rakyat.

Program KDKMP dibangun berdasarkan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025 mengenai pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beserta sarana pendukungnya. Landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa koperasi kembali ditempatkan sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.

KDKMP juga menjadi bagian penting dalam mendukung agenda besar Asta Cita Presiden RI, khususnya pada sektor swasembada pangan nasional dan pemerataan ekonomi desa. Pemerintah menilai bahwa penguatan ekonomi desa merupakan kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional yang lebih kokoh. Ketika desa menjadi kuat secara ekonomi, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan kekuatan bersama masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi nasional harus dibangun di atas semangat gotong royong dan kekeluargaan, bukan semata-mata persaingan bebas yang melemahkan rakyat kecil. KDKMP menjadi simbol nyata bagaimana negara hadir untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.

Pemerintah memproyeksikan KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi desa terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa melalui sistem ekonomi yang lebih efisien dan terintegrasi. Selama ini, banyak masyarakat desa menghadapi persoalan panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok mahal, sementara harga hasil produksi masyarakat tetap rendah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai KDKMP akan membawa perubahan besar bagi ekonomi rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan masyarakat bawah sebagai fondasi utama pembangunan. Ia menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri.

KDKMP juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat karena melibatkan tenaga kerja lokal dalam operasionalnya. Pemerintah bahkan merekrut sekitar 30 ribu manajer KDKMP secara nasional untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan secara modern, profesional, dan transparan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi yang tidak hanya berbasis semangat gotong royong, tetapi juga didukung sistem manajemen yang kuat.

Dalam pelaksanaannya, Presiden turut meninjau langsung kesiapan sistem pelayanan terpadu di berbagai koperasi. Pemerintah menegaskan bahwa KDKMP bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan pusat layanan ekonomi terintegrasi yang melayani penyaluran pupuk subsidi, LPG, sembako murah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan fasilitas logistik dan pergudangan yang memadai, koperasi akan menjadi penyerap utama hasil pertanian lokal guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Peran tersebut sangat penting dalam menciptakan kepastian usaha bagi petani dan nelayan. Selama ini, fluktuasi harga sering menjadi ancaman bagi pendapatan masyarakat desa. Dengan koperasi sebagai penyerap hasil produksi, masyarakat memiliki jaminan pasar yang lebih stabil dan menguntungkan.

Arahan Presiden dalam program KDKMP berfokus pada pembangunan sistem ekonomi desa yang berkeadilan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Koperasi mengubah paradigma lama dengan menjadikan desa tidak hanya sebagai lokasi produksi bahan mentah, tetapi juga pusat distribusi yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi. Sinergi antara tata kelola modern dan semangat gotong royong diyakini menjadi benteng utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui operasionalisasi ribuan KDKMP, pemerintah mulai meletakkan fondasi kokoh bagi kedaulatan ekonomi bangsa dari bawah. Keberhasilan tahap awal ini akan menjadi model penting untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan meningkatnya produktivitas desa melalui koperasi yang sehat dan profesional, cita-cita Indonesia menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat yang merata semakin berada di jalur yang tepat.

Kehadiran KDKMP membuktikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga tumbuh dari desa-desa yang kuat, mandiri, dan produktif. Dengan semangat gotong royong dan dukungan kebijakan yang terarah, koperasi kini kembali menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus perisai bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

*) Pemerhati ekonomi

Oleh: Putu Mahendra)*

Transformasi layanan ekonomi desa terus menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat pembangunan berbasis kerakyatan. Salah satu langkah strategis yang kini berkembang adalah penguatan digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Kehadiran lebih dari 83 ribu koperasi desa dinilai tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pelayanan ekonomi desa yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, mulai dari pengelolaan usaha, pemasaran produk, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di tengah perkembangan teknologi digital, koperasi kini tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam atau perdagangan tradisional, tetapi juga sebagai pusat transformasi ekonomi desa berbasis teknologi informasi.

Pemerintah menilai transformasi layanan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan pemerataan infrastruktur digital nasional. Ketersediaan jaringan internet yang semakin luas dinilai menjadi peluang besar bagi koperasi untuk menghadirkan layanan ekonomi yang lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga diyakini mampu memperkuat daya saing koperasi desa dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan transformasi digital menjadi strategi penting dalam memperkuat peran koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan koperasi menghadirkan sistem pelayanan yang lebih efektif sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat hingga ke berbagai wilayah.

Transformasi tersebut dinilai penting karena tantangan koperasi saat ini bukan lagi sekadar soal akses internet, melainkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan layanan ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi tersebut. Saat ini jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia, sementara jaringan 5G mulai tersedia di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan. Kehadiran infrastruktur digital tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung modernisasi layanan koperasi di tingkat desa.

Dengan konektivitas internet yang semakin merata, desa dinilai memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Digitalisasi memungkinkan koperasi memperluas pemasaran produk lokal, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, serta menghadirkan pelayanan ekonomi yang lebih mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi desa sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Transformasi layanan ekonomi desa juga terlihat melalui perubahan tata kelola koperasi yang semakin modern. Penggunaan teknologi informasi kini mulai diterapkan dalam pengelolaan administrasi, transaksi keuangan, hingga pelayanan anggota koperasi. Sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Modernisasi koperasi diperkuat melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan Koperasi Merah Putih agar lebih profesional, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Kehadiran Simkopdes dinilai mampu memperkuat kualitas layanan ekonomi desa sekaligus meningkatkan efisiensi operasional koperasi.

Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, mengatakan seluruh KDKMP mulai menggunakan Simkopdes sejak diluncurkan pada Juli 2025. Penerapan sistem tersebut menjadi langkah penting dalam membangun fondasi layanan koperasi modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa di era digital.

Melalui Simkopdes, koperasi dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat dan transparan bagi anggotanya. Pengelolaan data, transaksi usaha, hingga laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Sistem ini juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan koperasi sehingga aktivitas ekonomi desa menjadi lebih dinamis dan produktif.

Transformasi layanan ekonomi desa berbasis koperasi juga mulai berkembang di berbagai daerah. Pemerintah daerah memandang digitalisasi sebagai kebutuhan utama agar koperasi mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi di tingkat desa.

Sementara itu, Dinas Koperasi Provinsi Bali mencatat dari 716 Koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk, sebanyak 169 desa telah aktif beroperasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi koperasi berbasis digital mulai berjalan secara nyata di daerah dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Kepala Dinas Koperasi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, mengatakan digitalisasi kini menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan koperasi desa. Penggunaan teknologi informasi dinilai telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan, operasional usaha, hingga pemasaran produk lokal. Dengan sistem digital, koperasi dapat menghadirkan layanan ekonomi yang lebih efektif dan mampu memperluas jangkauan pasar masyarakat desa.

Koperasi Merah Putih kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai pusat transformasi layanan ekonomi desa yang lebih modern dan inklusif. Kehadiran teknologi digital memungkinkan koperasi memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Transformasi tersebut sekaligus membuka peluang baru bagi desa untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Melalui kolaborasi pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha, transformasi layanan ekonomi desa diharapkan terus berkembang secara berkelanjutan. Digitalisasi Koperasi Merah Putih dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan dukungan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi masyarakat, koperasi desa memiliki potensi besar menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan merata.

)* Penulis adalah Mahasiswa di Jakarta

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis menjadi langkah diplomasi strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional dan menjaga kepentingan nasional di tengah situasi global yang terus berkembang. Lawatan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedua kepala negara.

Agenda kunjungan Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada hubungan bilateral semata, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas yang menjadi kepentingan strategis Indonesia dalam jangka panjang.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Paris merupakan bagian dari agenda resmi kenegaraan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurutnya, undangan dari Presiden Macron sebenarnya telah dijadwalkan sejak April 2026, namun tertunda karena penyesuaian waktu pertemuan kedua pemimpin negara.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda,” ujar Sugiono.

Penjelasan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi negatif yang berkembang terkait waktu pelaksanaan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang bertepatan dengan momentum Iduladha.

Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Macron kembali mengundang Presiden Prabowo saat pertemuan kedua kepala negara sebelumnya berlangsung di Paris. Karena itu, pemerintah memandang kunjungan tersebut sebagai bentuk penghormatan diplomatik sekaligus upaya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Prancis.

“Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau, Pak Presiden memenuhi undangan ini,” tegas Sugiono.

Di tengah agenda diplomasi yang padat, Presiden Prabowo tetap menunjukkan kedekatan dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Pada Hari Raya Iduladha, Presiden melaksanakan salat Id bersama lebih dari 500 warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di halaman Wisma Indonesia, Paris.

Setelah pelaksanaan salat Id, Presiden Prabowo menyempatkan diri bersalaman dan berbincang dengan para jemaah yang datang dari berbagai kota di Prancis. Kehadiran Presiden di tengah diaspora Indonesia dinilai menjadi simbol perhatian negara terhadap warga Indonesia di manapun berada.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Paris memiliki arti penting bagi penguatan posisi Indonesia di kawasan Eropa. Hubungan Indonesia dan Prancis disebut terus berkembang melalui kerja sama di bidang pertahanan, energi, pendidikan, komunikasi digital, hingga investasi strategis.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” kata Teddy Indra Wijaya.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Prancis juga memiliki nilai strategis dalam konteks geopolitik global karena kedua negara sama-sama memegang peran penting di kawasan masing-masing.

“Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia, khususnya Asia Tenggara, menuju kawasan Eropa,” pungkas Teddy Indra Wijaya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Paris pun dipandang sebagai langkah diplomasi yang memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan global yang saling menguntungkan. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik internasional, penguatan hubungan dengan negara mitra strategis seperti Prancis dinilai akan membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan teknologi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Jakarta – Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, menjadi bagian dari langkah diplomasi untuk membahas posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi dan geopolitik global. Agenda ini telah direncanakan sebelumnya guna memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di sejumlah sektor penting.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan kunjungan Presiden Prabowo bukan perjalanan pribadi, melainkan tugas negara yang telah melalui proses diplomasi panjang antarnegara.

“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Idul Adha,” kata Bahtra.

Bahtra menjelaskan, Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam sektor pertahanan, investasi, teknologi, energi, hingga industri strategis. Di tengah ketidakpastian global, kata dia, Presiden Prabowo justru tengah memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan dengan negara-negara besar dunia.

“Publik harus melihat manfaat konkret kunjungan Prabowo untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolik yang bernuansa politis,” ujar Bahtra.

Menurut dia, kunjungan Presiden ke luar negeri pada momentum hari raya justru menunjukkan komitmen kepala negara dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

“Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Paris merupakan respons atas undangan langsung Presiden Macron yang telah disampaikan sebanyak dua kali.

“Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” kata Sugiono.

Ia mengatakan setelah penyesuaian jadwal, Presiden Prabowo akhirnya memenuhi undangan kedua dari Presiden Macron pada pekan ini.

“Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini,” ujar Sugiono.

Di sela kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Adha 1447 H bersama WNI dan diaspora di Wisma Indonesia, Paris. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Presiden untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Indonesia yang berada di Prancis.

Oleh : Aditya Permana )*

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis pada pekan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan internasional, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun diplomasi aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Kehadiran Presiden Prabowo di Paris bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi besar memperluas kerja sama strategis Indonesia dengan negara-negara mitra utama dunia. Pemerintah memahami bahwa hubungan bilateral yang kuat akan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pertahanan, hingga membuka akses transfer teknologi modern bagi Indonesia.

Langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron juga mencerminkan penghormatan terhadap hubungan diplomatik antarnegara yang telah terjalin erat. Undangan tersebut sejatinya telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu dan menjadi bagian dari kesinambungan komunikasi bilateral kedua kepala negara. Dalam konteks diplomasi internasional, konsistensi menjaga hubungan baik dengan negara mitra strategis merupakan langkah penting yang menunjukkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Menurutnya, Presiden Prabowo hadir di Paris sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan bilateral kedua negara sekaligus balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi yang dijalankan pemerintah berlangsung secara terukur, berkesinambungan, dan memiliki tujuan strategis yang jelas.

Hubungan Indonesia dan Prancis memang terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga mencakup pertahanan, pendidikan, energi, teknologi, hingga industri strategis. Pemerintah Indonesia memandang Prancis sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa yang memiliki kapasitas besar dalam mendukung modernisasi nasional.

Dalam pertemuan sebelumnya di Paris pada April 2026, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai peluang penguatan kerja sama bilateral, termasuk sektor pertahanan. Indonesia selama ini menjalin kerja sama pengadaan alat utama sistem senjata dengan Prancis, dan pemerintah ingin memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada aspek pembelian semata, melainkan juga mencakup transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia nasional.

Kerja sama di bidang pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan kolaborasi dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dinilai penting untuk mempercepat penguasaan teknologi modern di Indonesia. Langkah tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo yang ingin mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia unggul dan mandiri secara teknologi.

Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan diplomasi aktif Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga hadir sebagai tamu kehormatan dalam peringatan Bastille Day 2025 di Prancis. Kehormatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam percaturan global. Tidak semua kepala negara mendapatkan posisi terhormat dalam agenda kenegaraan strategis seperti itu.

Di tengah munculnya polemik terkait waktu kunjungan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, publik sejatinya perlu melihat persoalan ini secara lebih proporsional dan kenegaraan. Agenda diplomasi internasional tidak dapat dipandang secara sempit karena melibatkan komunikasi panjang antarnegara, penyesuaian jadwal pemimpin dunia, serta kepentingan strategis yang lebih besar bagi bangsa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di sela-sela tugas negara yang diembannya.

Bahkan, pemerintah memastikan bahwa perhatian Presiden terhadap masyarakat tetap berjalan. Di tengah agenda luar negeri, Presiden Prabowo tetap menyalurkan bantuan sapi kurban ke seluruh daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap menjadi prioritas di tengah aktivitas diplomasi internasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia juga menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama super strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin memastikan diplomasi luar negeri memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo juga datang dari parlemen. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis negara yang tidak sepatutnya dipersempit menjadi polemik simbolik. Menurutnya, pemerintah sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, dan transfer teknologi dengan negara-negara besar dunia.

Kunjungan kerja ke Prancis menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dunia. Melalui hubungan bilateral yang semakin erat dengan Prancis, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, memperkuat pertahanan negara, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang di tingkat global.

)* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Fajar Nugroho )*

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis kembali menunjukkan arah diplomasi Indonesia yang semakin aktif, strategis, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, langkah Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus memperkuat posisi tawarnya di panggung internasional.

Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Kerja sama kedua negara tidak lagi sekadar hubungan diplomatik biasa, tetapi telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang mencakup sektor pertahanan, investasi, energi, pendidikan, teknologi, hingga pengembangan industri modern. Pemerintah Indonesia melihat Prancis sebagai salah satu mitra utama di Eropa yang dapat mendukung percepatan transformasi nasional.

Kehadiran Presiden Prabowo di Paris juga memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kesinambungan komunikasi antarnegara. Diplomasi internasional membutuhkan komitmen, ketepatan, dan penghormatan terhadap agenda kenegaraan yang telah disusun bersama. Karena itu, keputusan Presiden memenuhi undangan Presiden Macron merupakan langkah tepat demi menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara besar yang memiliki komitmen kuat dalam hubungan internasional.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut atas undangan Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Ia menyampaikan bahwa kunjungan tersebut sekaligus menjadi balasan atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia beberapa waktu lalu. Penjelasan itu memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara berjalan dalam semangat saling menghormati dan memperkuat kemitraan strategis.

Di era globalisasi saat ini, diplomasi ekonomi dan teknologi menjadi sangat penting. Negara yang mampu membangun jejaring internasional yang kuat akan lebih siap menghadapi persaingan dunia. Karena itu, langkah Presiden Prabowo memperkuat hubungan dengan Prancis patut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Salah satu fokus utama kerja sama Indonesia dan Prancis adalah sektor pertahanan. Pemerintah berupaya memastikan modernisasi alat utama sistem senjata nasional berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri. Indonesia tidak hanya ingin membeli peralatan pertahanan modern, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional agar semakin mandiri.

Selain pertahanan, kerja sama pendidikan dan pengembangan teknologi juga menjadi prioritas penting. Pemerintah memahami bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, penguatan kerja sama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia di masa depan.

Presiden Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi luar negeri harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Hubungan bilateral tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni semata, tetapi harus menghasilkan peluang investasi, peningkatan kualitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan transfer teknologi. Pendekatan seperti inilah yang membuat diplomasi Indonesia semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Kunjungan Presiden ke Prancis yang bertepatan dengan momentum Idul Adha juga menunjukkan tingginya tanggung jawab seorang kepala negara. Agenda internasional yang telah disusun melalui proses diplomasi panjang tentu tidak mudah diubah, terlebih ketika menyangkut hubungan strategis antarnegara. Dalam konteks tersebut, keputusan Presiden tetap menjalankan tugas negara menunjukkan bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas utama.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berada di Prancis untuk menjalankan agenda kenegaraan dan pelaksanaan salat Idul Adha akan menyesuaikan situasi selama berada di Paris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap menjalankan kewajiban keagamaan di tengah kesibukan menjalankan tugas diplomasi negara.

Di sisi lain, perhatian Presiden terhadap masyarakat Indonesia juga tetap berjalan. Pemerintah memastikan bantuan sapi kurban disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia dalam rangka menyambut Idul Adha. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen sosial pemerintah tetap hadir meskipun Presiden sedang menjalankan agenda internasional di luar negeri.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melaksanakan salat Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris. Ia menilai kunjungan tersebut sangat penting untuk memperkuat kerja sama strategis Indonesia dan Prancis yang saat ini terus berkembang di berbagai bidang. Menurutnya, hubungan kedua negara memiliki peran saling melengkapi dalam menghadapi tantangan global.

Dukungan terhadap langkah diplomasi Presiden juga datang dari berbagai kalangan politik nasional. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menilai bahwa kunjungan Presiden ke Prancis merupakan bagian dari diplomasi strategis yang bertujuan memperkuat kepentingan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ia memandang hubungan Indonesia dan Prancis memiliki nilai penting dalam memperkuat investasi, ekonomi, teknologi, hingga industri strategis nasional.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa dipisahkan dari agenda besar pembangunan Indonesia. Pemerintah ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar global, tetapi juga mampu menjadi pemain utama yang memiliki kapasitas industri, teknologi, dan pertahanan yang semakin kuat.

Keaktifan Presiden Prabowo dalam forum internasional juga menjadi tanda bahwa Indonesia semakin dihormati dunia. Kehadiran Indonesia dalam berbagai agenda strategis global menunjukkan bahwa posisi bangsa ini semakin diperhitungkan dalam menentukan arah kerja sama internasional. Hal tersebut tentu menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih luas.

)* Penulis merupakan Pemerhati Hubungan Internasional

Oleh: Nur Utunissa*

Penguatan tata kelola komoditas nasional kembali menjadi fokus penting dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, pemerintah mulai mendorong sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah penguatan peran Danantara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional, penguatan devisa, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata niaga komoditas. Sebagai salah satu eksportir utama batu bara, minyak sawit, dan mineral strategis lainnya, Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global.

Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap penerimaan negara maupun penguatan ekonomi domestik. Pemerintah melihat masih adanya celah dalam pengawasan transaksi perdagangan, termasuk persoalan ketidaksesuaian pencatatan nilai ekspor, lemahnya kontrol devisa hasil ekspor, hingga praktik transfer pricing yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam kerangka memperkuat pengawasan tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia guna memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional sekaligus mencegah praktik perdagangan ilegal. Kehadiran perusahaan baru ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kontrol negara terhadap arus perdagangan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Pemerintah juga menunjuk mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Penunjukan figur yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri sumber daya alam tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola komoditas yang profesional dan mampu menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Struktur lengkap kepengurusan perusahaan baru ini akan diumumkan setelah penguatan tim internal selesai dilakukan.

Langkah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi bagian dari desain besar pemerintah dalam membangun sistem perdagangan nasional yang lebih tertata dan terintegrasi. Jika sebelumnya negara cenderung hanya menjadi regulator, kini pemerintah mulai mengambil peran lebih aktif dalam memastikan alur perdagangan strategis berjalan sesuai kepentingan nasional. Pendekatan tersebut dianggap penting mengingat komoditas strategis tidak hanya berkaitan dengan perdagangan biasa, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, ketahanan energi, kekuatan industri nasional, dan posisi tawar Indonesia di tingkat global.

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pembentukan badan usaha ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan kegiatan ekspor sumber daya alam. Pengawasan intensif ini ditujukan untuk menghentikan kerugian negara akibat praktik kurang bayar, pemindahan harga, hingga pelarian devisa ke luar negeri.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, langkah penguatan tata kelola ini juga dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah mendorong agar devisa hasil ekspor dapat lebih banyak tersimpan di dalam negeri sehingga memberi dampak langsung terhadap stabilitas nilai tukar dan likuiditas nasional. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, pemerintah berharap manfaat ekspor dapat lebih terasa bagi pembangunan nasional dan penguatan kapasitas fiskal negara.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengatakan bahwa posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia berada langsung di bawah kendali induk Danantara yang memiliki kapasitas modal besar. Posisi strategis tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan ini tidak hanya dibentuk sebagai entitas administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dalam konsolidasi kekuatan ekonomi nasional yang lebih besar.

Pembentukan mekanisme perdagangan yang lebih terpusat melalui Danantara juga menunjukkan upaya negara dalam membangun posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama berbagai komoditas penting dunia.

Komoditas strategis yang masuk dalam ruang lingkup pengelolaan korporasi ini meliputi minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan devisa nasional sekaligus memainkan peran penting dalam rantai pasok industri global. Dengan masuknya komoditas utama tersebut ke dalam sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap tata niaga ekspor dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan menguntungkan kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Langkah tersebut sekaligus mencerminkan semangat hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mampu mengendalikan rantai distribusi dan perdagangan sumber daya alam secara lebih mandiri. Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi nasional yang tidak lagi bergantung pada pola lama yang cenderung menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dunia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan penting mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. Dengan penguatan sistem pengawasan melalui Danantara, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan strategis dapat tercatat secara lebih akurat dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu langkah penting tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diperkenalkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Kehadiran Danantara menjadi simbol baru komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund atau dana kedaulatan negara yang memiliki tugas utama mengonsolidasikan serta mengoptimalkan aset-aset strategis nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola secara lebih efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Pembentukan Danantara menunjukkan arah baru pengelolaan ekonomi nasional yang lebih modern dan terintegrasi. Selama ini, berbagai aset strategis negara tersebar di banyak sektor dan lembaga sehingga potensi optimalisasinya belum sepenuhnya maksimal. Dengan adanya Danantara, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pengelolaan investasi yang lebih terpusat, profesional, dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Presiden menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah kekayaan negara merupakan milik rakyat yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Karena itu, Danantara diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran sekaligus memastikan setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan aset negara yang lebih optimal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan nasional dapat menjadi modal utama dalam membangun masa depan ekonomi bangsa yang lebih kuat dan berdaulat.

Selain memperkuat ketahanan ekonomi, keberadaan Danantara juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pengelolaan investasi yang profesional diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Dengan demikian, peluang masuknya investasi baru akan semakin terbuka, yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme terhadap pembentukan Danantara juga datang dari kalangan ekonom. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai Danantara akan memiliki otoritas yang lebih kuat dalam mengelola dividen, menjalankan restrukturisasi, serta memastikan investasi negara dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang efisien dan akuntabel.

Menurut Aviliani, pengelolaan aset negara yang lebih terkoordinasi akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas modal dan kemampuan ekspansi investasi pemerintah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperkuat sinergi antar perusahaan milik negara sehingga mampu mencapai target ekonomi jangka panjang secara lebih efektif.

Ia menilai bahwa langkah pemerintah membentuk Danantara merupakan kelanjutan dari transformasi besar yang selama ini telah dilakukan di lingkungan BUMN. Berbagai kebijakan seperti klasterisasi bisnis, merger, hingga pembentukan holding perusahaan terbukti berhasil meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing perusahaan negara. Kebijakan tersebut juga dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN Indonesia.

Aviliani menyoroti keberhasilan sejumlah BUMN nasional yang kini mampu tampil sebagai perusahaan kelas dunia. Di sektor perbankan misalnya, nama-nama besar seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI dinilai telah menunjukkan daya saing global yang semakin kuat. Ketiga bank tersebut mampu menjaga kinerja dan stabilitasnya bahkan di tengah tekanan ekonomi global dan situasi krisis.

Menurutnya, kekuatan modal dan resiliensi perbankan BUMN menjadi bukti bahwa perusahaan negara Indonesia memiliki kapasitas besar untuk menjalankan berbagai penugasan strategis dari pemerintah. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa pengelolaan aset negara melalui Danantara memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pembentukan Danantara juga mencerminkan paradigma baru pembangunan nasional yang menempatkan aset negara sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan anggaran jangka pendek, tetapi mulai membangun sistem investasi jangka panjang yang mampu memberikan manfaat lintas generasi.

Dengan pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi nasional di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, energi, pangan, industri hilirisasi, hingga teknologi. Investasi yang tepat sasaran akan memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

Keberadaan Danantara menjadi bukti bahwa pemerintah serius membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi. Melalui optimalisasi aset negara, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat global. Dengan dukungan tata kelola yang transparan, sinergi antar BUMN, serta pengawasan yang kuat, Danantara diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

*) Pemerhati ekonomi