Arsip Bulanan: Juni 2026

FAKFAK – Penguatan ketahanan pangan di Papua terus menjadi perhatian penting pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut, TNI mengambil peran strategis melalui berbagai program teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan warga di daerah penugasan.

Komitmen itu kembali ditegaskan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 808/Mbaham Matta. Dalam kunjungan tersebut, Menhan meninjau kesiapan operasional satuan, kondisi personel, hingga pelaksanaan program pembinaan masyarakat yang dijalankan prajurit di Papua Barat.

Di tengah tantangan geografis dan akses wilayah yang cukup kompleks, program ketahanan pangan dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Melalui sektor pertanian dan peternakan, TNI hadir tidak hanya menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga membantu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Menurut Sjafrie Sjamsoeddin, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari pembangunan Papua yang berkelanjutan dan inklusif.
“TNI harus menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pembangunan Papua melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Program yang dijalankan prajurit Yon TP 808/Mbaham Matta selama ini mencakup pengembangan pertanian, peternakan, hingga pembinaan masyarakat di berbagai sektor sosial. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat dinilai membantu memperkuat stabilitas sosial sekaligus meningkatkan produktivitas warga.

Selain fokus pada ketahanan pangan, satuan tersebut juga aktif melaksanakan pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan humanis yang dilakukan prajurit dinilai mampu mempererat hubungan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan wilayah.

Menhan menilai keberhasilan program teritorial di Papua tidak hanya diukur dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesiapan prajurit tetap menjadi perhatian utama agar seluruh program dapat berjalan optimal.

“Prajurit harus profesional, disiplin, dan mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan di Papua,” tegas Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik dan jaringan telekomunikasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di wilayah strategis Papua Barat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mempercepat distribusi hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan di Papua.

“Ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama agar Papua semakin maju dan mandiri,” tambah Sjafrie Sjamsoeddin.

Penguatan peran TNI melalui pendekatan pembangunan dan ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata di Papua. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Papua diharapkan mampu berkembang menjadi wilayah yang semakin produktif, stabil, dan sejahtera. (*)

Papua – Sebagai bentuk kontribusi aktif dalam pemerataan pendidikan nasional, TNI melakukan pembenahan infrastruktur sekolah di berbagai pelosok Papua. Langkah ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung Program Papua Pintar guna melahirkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing.

Prajurit TNI melakukan renovasi sekolah di sejumlah wilayah mulai Distrik Homeyo, Merauke, hingga Jayapura. Kegiatan renovasi meliputi pengecatan ulang dinding sekolah, meja, dan kursi belajar yang telah usang agar tampak lebih bersih dan rapi.

Program tersebut berada di bawah koordinasi Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga dan dipimpin Dansatgaster Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan sebagai bagian dari dukungan TNI terhadap sektor pendidikan di Papua. Selain Satgas Teritorial Koops TNI Habema, kegiatan serupa juga dilaksanakan Satgas Swasembada dari Yonif 751/VJS di Oksibil dan Yonif 403/WP di Boven Digoel.

Dansatgaster Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan menegaskan pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam program teritorial TNI di Papua.

“Sekolah adalah tempat lahirnya harapan dan cita-cita anak bangsa. Melalui renovasi ini, kami ingin menghadirkan semangat baru bagi anak-anak Papua agar lebih nyaman belajar dan terus mengejar masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan investasi besar untuk masa depan Papua sehingga fasilitas belajar anak-anak harus mendapat perhatian serius.

“Bagi kami, pendidikan adalah investasi terbesar untuk Papua,” katanya.

Selain pembenahan fasilitas sekolah, TNI juga terus mendukung proses pendidikan di wilayah pedalaman melalui Program Papua Pintar. Personel Satgas Teritorial, Satgas Swasembada, dan Satgas Habema hadir langsung di sekolah-sekolah untuk membantu kegiatan belajar mengajar serta memberikan motivasi kepada para siswa.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa keterlibatan prajurit dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membangun sumber daya manusia unggul di Papua.

“Melalui Program Papua Pintar, TNI ingin memastikan bahwa kehadiran prajurit di Papua tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membawa harapan bagi masa depan generasi muda. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat,” pungkasnya.

Melalui pembenahan fasilitas pendidikan dan pendampingan belajar, TNI berharap semangat belajar anak-anak Papua semakin tumbuh guna mendukung terwujudnya Papua Pintar dan Indonesia Maju.

JAKARTA — Keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan pemerintah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dan distribusi program prioritas nasional tersebut. Pemerintah menilai dukungan lintas institusi diperlukan agar target pemenuhan gizi bagi jutaan masyarakat dapat tercapai secara cepat, merata, dan tepat sasaran hingga ke wilayah terpencil.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn.) Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa pelibatan TNI bukan berarti prajurit menjalankan tugas operasional dapur MBG, melainkan merupakan penugasan institusional untuk mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ekosistem program.

Menurut Sony, pelaksanaan operasional dapur tetap dilakukan oleh yayasan dan relawan yang telah ditunjuk. Keterlibatan TNI difokuskan pada percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dukungan logistik, serta penguatan tata kelola agar program dapat menjangkau masyarakat lebih luas dalam waktu singkat.

“Secara institusional diberikan tugas kepada TNI. Jadi jangan kemudian disambungkan bahwa tentara sekarang mengurus dapur. Yang menjalankan operasional tetap yayasan dan relawan,” ujar Sony.

Ia menjelaskan, keputusan melibatkan TNI dilatarbelakangi kebutuhan percepatan pembangunan ribuan SPPG pada tahap awal pelaksanaan MBG. Saat pemerintah menargetkan jutaan penerima manfaat, dibutuhkan institusi yang memiliki jaringan hingga tingkat daerah serta kemampuan mobilisasi yang cepat.

“Waktu itu targetnya 5.000 unit pelayanan. Kita belum memiliki gambaran siapa yang akan mendukung pembangunan seluruh dapur tersebut. Karena kebutuhan percepatan, maka diberikan penugasan kepada TNI,” jelasnya.

Menurut Sony, skema tersebut memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat dibandingkan apabila seluruh proses dilakukan melalui mekanisme pengadaan konvensional yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional lintas sektor yang membutuhkan dukungan berbagai kementerian dan lembaga.

“Program MBG bukan program satu lembaga, melainkan program nasional yang melibatkan banyak kementerian dan institusi agar pelaksanaannya berjalan terkoordinasi dan berdampak luas,” ujar Khairul.

Menurutnya, dukungan TNI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program serta memastikan layanan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

“Dukungan TNI membantu memastikan distribusi MBG berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis,” tambahnya.

Komitmen keterlibatan TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat juga sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai peran tentara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat.

“Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara. Karena tentara, awaknya, anggotanya adalah anak-anak rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas dan ketertiban semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rasa aman pertama yang harus dimiliki setiap keluarga adalah terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi.

Karena itu, pemerintah memandang keterlibatan TNI dalam mendukung percepatan MBG sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pelibatan TNI dalam membantu penanganan maraknya aksi begal dapat dilakukan melalui mekanisme perbantuan kepada Polri. Langkah tersebut dinilai penting apabila kepolisian membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dave menegaskan keterlibatan prajurit harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, koordinasi antarlembaga negara harus tetap menjadi prioritas.

“Yang paling penting bagi masyarakat saat ini adalah kehadiran negara yang nyata,” kata Dave di Jakarta, Kamis (28/5/2026) lalu.

Menurut politikus Golkar itu, rasa aman merupakan hak dasar warga yang wajib dijamin negara. Karena itu, seluruh aparat negara perlu memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dibayangi ancaman kejahatan jalanan.

Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa penanganan tindak pidana tetap menjadi kewenangan utama kepolisian. “Oleh karena itu, penanganan tindak kriminal seperti begal pada dasarnya merupakan kewenangan aparat kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, aparat harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, menindak pelaku kejahatan secara tegas, serta menjaga ruang publik tetap kondusif.

“Kami di Komisi I DPR RI mendukung penguatan koordinasi antarlembaga negara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memastikan seluruh langkah berjalan sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pertahanan militer, Connie Rahakundini Bakrie. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam membantu memburu pelaku begal bukan bentuk pengambilalihan tugas kepolisian, melainkan perbantuan yang telah diatur dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Penanganan kriminalitas seperti begal kan domain utama Polri dan diatur dalam UU Kepolisian. Kehadiran TNI bisa dipahami sebagai bentuk perbantuan institusional, bukan pengambilalihan fungsi kepolisian,” kata Connie.

Menurut dia, pelibatan TNI lebih diarahkan pada patroli dan pengamanan wilayah guna menciptakan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Namun, pelaksanaannya tetap harus disertai batas kewenangan yang jelas, koordinasi formal dengan Polri, serta berada di bawah kontrol otoritas sipil.

Diketahui, TNI AD melalui Kodam Jaya saat ini ikut mendukung patroli gabungan bersama kepolisian untuk merespons meningkatnya aksi begal di Jakarta dan sekitarnya.

Pelibatan tersebut dilakukan melalui mekanisme OMSP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sementara kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan Polri. *

PUNCAK JAYA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat komitmennya dalam membantu masyarakat Papua melalui berbagai program sosial dan pelayanan kemanusiaan. Salah satu langkah nyata dilakukan personel Pos Kotis Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 136/Tuah Sakti dengan membuka layanan kesehatan gratis secara jemput bola di Kampung Ukuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya TNI menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses fasilitas medis. Dalam kegiatan itu, warga memperoleh pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan mata, pemberian obat-obatan, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan.

Komandan Satgas Yonif 136/Tuah Sakti, Letkol Inf Yudi Satria Prabowo, mengatakan bahwa keberadaan Satgas tidak hanya berfokus pada pengamanan wilayah, tetapi juga pengabdian sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin kehadiran Satgas dapat dirasakan masyarakat, tidak hanya dalam pengamanan wilayah, tetapi juga melalui kepedulian dan pengabdian nyata,” ujar Yudi.

Ia menambahkan bahwa pelayanan kesehatan jemput bola menjadi bentuk perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat pedalaman Papua yang masih menghadapi keterbatasan akses kesehatan.

“Kami berharap masyarakat merasa terbantu dan semakin percaya bahwa negara hadir melalui TNI untuk melayani masyarakat hingga ke pelosok Papua,” tambahnya.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga Kampung Ukuneri. Masyarakat merasa terbantu karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

“Bapak TNI datang periksa kesehatan, dengar keluhan kami dan membantu masyarakat. Kami sangat bersyukur,” kata Yopi (48), salah seorang warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa TNI AD selama ini menjalankan banyak program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, meski belum banyak terekspos ke publik.

“TNI hadir membantu masyarakat di wilayah sulit. Banyak program sosial yang selama ini berjalan tidak pernah terekspos,” kata Donny.

Menurut Donny, program sosial TNI mencakup pembangunan fasilitas air bersih, pengiriman tenaga pendidik ke daerah terpencil, pelayanan kesehatan oleh satuan tugas, hingga dukungan logistik bagi masyarakat di wilayah terisolasi. Melalui program tersebut, TNI terus memperkuat kedekatan dengan rakyat sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan di Papua.

Jakarta – Keterlibatan TNI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dinilai semakin menunjukkan orientasi nyata pada kepentingan rakyat. Berbagai program yang dijalankan TNI tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan negara, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti pertanian, peternakan, pengairan, hingga pembinaan sosial kemasyarakatan.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat memiliki dimensi pengabdian yang lebih luas. Dalam kunjungannya ke Yonif Teritorial Pembangunan 808/Mbaham Matta di Papua Barat, Menhan menekankan bahwa prajurit TNI harus mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah, termasuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Kehadiran TNI tidak hanya bertugas menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sjafrie.

Ia juga mengapresiasi program ketahanan pangan yang dilakukan prajurit melalui sektor pertanian dan peternakan, termasuk kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar.

Langkah TNI dalam mendukung ketahanan pangan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menilai keterlibatan TNI merupakan bentuk gotong royong nasional untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan dan memperkuat kemandirian bangsa di sektor strategis.

Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai menyatakan bahwa kolaborasi antara TNI, petani, nelayan, dan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan program pangan nasional.

“Keterlibatan TNI dalam produksi pangan mencerminkan semangat gotong royong nasional untuk mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa petani dan nelayan tetap harus menjadi subjek utama dalam program tersebut agar hasilnya benar-benar berpihak pada rakyat.

PP STN bahkan mendorong agar keterlibatan TNI Angkatan Laut diperkuat dalam mendukung produksi garam nasional bersama nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ahmad Rifai menilai sinergi tersebut dapat mempercepat target penghentian impor garam dan meningkatkan kapasitas produksi nasional secara berkelanjutan.

Kepala Staf TNI AD, Maruli Simanjuntak juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pengabdian TNI kepada masyarakat.

Menurutnya, pembangunan titik-titik pengairan dan keterlibatan prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu petani agar tetap produktif, termasuk saat menghadapi tantangan bencana alam maupun keterbatasan infrastruktur.

Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperkuat kemandirian pangan, dan memastikan bahwa agenda besar swasembada benar-benar membawa manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional dilakukan di atas lahan yang memiliki status hukum jelas dan sah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah tudingan terkait penggunaan lahan sengketa dalam pembangunan beberapa batalion teritorial di daerah.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan bahwa pembangunan batalion teritorial tidak dilakukan dengan cara menyerobot lahan masyarakat. Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan berasal dari aset milik instansi pertahanan, lahan negara, atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tidak benar apabila disebut bahwa kami menyerobot lahan,” kata Muhammad Nas dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa penetapan lokasi pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku serta melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Karena itu, setiap pembangunan markas batalion baru telah mempertimbangkan aspek legalitas dan kepentingan masyarakat setempat.

Nas menambahkan, TNI tetap mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di lapangan.

“Pada prinsipnya, TNI tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta komunikasi yang baik dengan seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.

Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, rencana pembentukan BTP juga mendapat dukungan dari Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, kebijakan memperbanyak BTP, khususnya di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa, merupakan langkah strategis yang telah dirancang secara matang oleh Kementerian Pertahanan.

“Saya kira konsep tersebut sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan saya kira yang sekarang diperkuat atau diperbanyak, terutama di seluruh kabupaten/kota di Jawa, itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan,” kata Ace di Kantor Lemhannas RI, Jakarta.

Ace menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi prioritas karena memiliki jumlah penduduk terbesar sekaligus potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan membuat BTP ini memang harus didahulukan,” ungkapnya.

Selain memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, Ace menilai keberadaan BTP juga akan mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pertahanan sendiri menargetkan pembangunan 750 batalion teritorial baru hingga tahun 2029. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 150 batalion setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.