Arsip Bulanan: Juni 2026

Jakarta – Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika pasar keuangan global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) menegaskan cadangan devisa saat ini masih berada pada level yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung ketahanan sektor eksternal.

Bank Indonesia menjelaskan perkembangan cadangan devisa selama Mei dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.

Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan pembayaran utang luar negeri dan menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan posisi cadangan devisa tetap berada pada level yang kuat meskipun terjadi penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya.

Menurut BI, cadangan devisa pada akhir Mei setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ke depan, BI meyakini ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga berkat cadangan devisa yang memadai serta prospek aliran masuk modal asing yang masih positif.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal.

“Jadi jangan khawatir, jumlah cadangan devisa lebih dari cukup,” kata Perry Warjiyo.

Perry menjelaskan bahwa BI secara rutin mengukur kecukupan cadangan devisa menggunakan indikator reserve adequacy yang diterbitkan oleh International Monetary Fund.

Melalui indikator tersebut, BI menghitung kebutuhan cadangan devisa untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk pelemahan nilai tukar yang lebih dalam.

“Kami ukur-ukur itu, dan sekarang masih lebih dari 115 persen. Jadi masih lebih dari cukup itu. Di samping setara sekitar 6 bulan impor,” ujarnya.

Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar US$144,9 miliar, turun US$1,3 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai prospeknya tetap positif.

Ekonom BTN, Myrdal Gunarto, memperkirakan cadangan devisa masih dapat bertahan di kisaran US$143 miliar hingga akhir tahun, didukung arus modal asing dan surplus neraca perdagangan.

“Ini akan menahan posisi cadangan devisa, terutama dari sisi pasokan valas. Trade surplus juga kelihatannya masih akan terus terjaga,” ujar Myrdal.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat dan sektor riil sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, serta berbagai program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar saja, atau inflasi saja. Tapi juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Itu memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait kesepakatan pemerintah dan DPR saat membahas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui regulasi tersebut, peran Bank Indonesia diperkuat untuk mendukung terciptanya lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan perluasan kesempatan kerja, selain tetap menjaga stabilitas moneter.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut sejalan dengan praktik yang diterapkan sejumlah negara maju. Karena itu, kebijakan ekonomi ke depan tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

“Pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia, dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat implementasi berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerangkan, fokus penguatan diarahkan pada sektor pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi yang dinilai memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah harus terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat,” ungkapnya.

Prasetyo menjelaskan, percepatan sektor riil menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, namun diperlukan langkah yang lebih terintegrasi agar stabilitas dan pertumbuhan dapat berjalan beriringan.

“Terutama program-program di bidang pangan, energi, program-program di bidang perikanan, termasuk industrialisasi dan hilirisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, DPR, dan otoritas fiskal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Dengan sinergi tersebut, pemerintah optimistis ekonomi nasional dapat tetap tumbuh kuat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung.

“Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi,” pungkas Prasetyo.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi kesehatan nasional melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus meningkatkan deteksi dan pengobatan penyakit secara lebih efektif.

Langkah itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win dan berbagai program kesehatan prioritas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Program CKG kini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi penyakit sejak dini, tetapi juga mendukung pengobatan dan pemantauan kesehatan bagi masyarakat yang menderita hipertensi dan diabetes melalui layanan puskesmas.

“Mulai tahun ini, Program CKG tidak hanya berfungsi sebagai sarana deteksi dini, tetapi juga difokuskan pada upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Petugas puskesmas akan memberikan obat sekaligus melakukan pemantauan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang mengalami hipertensi maupun diabetes,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, sepanjang 2025 Program CKG telah menjangkau lebih dari 70 juta penduduk. Sementara pada 2026, jumlah peserta yang mengikuti program tersebut telah melampaui 42,3 juta orang yang tersebar di 38 provinsi.

Pemerintah juga memperkuat pengendalian TBC melalui pelacakan dan deteksi kasus yang lebih intensif. Hingga tahun ini, sekitar 1,08 juta kasus TBC berhasil ditemukan berkat peningkatan kegiatan skrining dan pemeriksaan kesehatan di masyarakat.

“Semakin banyak kasus TBC yang berhasil ditemukan, semakin besar pula peluang untuk memberikan pengobatan secara cepat dan tepat. Tahun ini, penanganan TBC diperkuat melalui integrasi dengan Program CKG serta penerapan layanan one stop service di puskesmas,” kata Teddy.

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan daerah. Pembangunan RSUP Jayapura telah selesai dan siap beroperasi, sedangkan pembangunan RSUP Riau telah mencapai 85 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa pemerintah telah menyalurkan 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten dan kota.

“Peralatan tersebut mencakup cathlab, CT scan, mamografi, MRI, serta Linac yang akan mendukung peningkatan layanan diagnosis dan terapi di berbagai wilayah,” ujar Budi.

Ke depan, pemerintah juga akan merevitalisasi RSUD di 514 kabupaten dan kota serta 10.000 puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat guna memperkuat sistem kesehatan nasional hingga tingkat daerah.

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi transformasi layanan kesehatan nasional dengan memperluas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan memperkuat langkah penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar percepatan transformasi sektor kesehatan terus dilakukan. Salah satu fokus yang mendapat perhatian khusus adalah perluasan Program CKG serta penguatan upaya pencegahan dan pengendalian TBC yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pelaksanaan Program CKG memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan banyak kasus penyakit yang sebelumnya tidak teridentifikasi karena masyarakat belum pernah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Setelah program pemeriksaan kesehatan gratis dijalankan secara luas, terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan tanpa disadari sebelumnya mencapai angka yang sangat besar, bahkan hingga jutaan orang,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Program CKG menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendorong deteksi dini penyakit. Sepanjang tahun 2025, lebih dari 70 juta warga telah memanfaatkan layanan tersebut. Sementara hingga tahun 2026, jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tercatat telah melampaui 42,3 juta orang yang tersebar di 38 provinsi.

Pada sektor penanggulangan TBC, pemerintah melaporkan adanya penurunan estimasi kasus menjadi sekitar 1,08 juta kasus pada tahun ini. Capaian tersebut didorong oleh semakin intensifnya kegiatan skrining dan pelacakan kasus yang dilakukan di berbagai daerah.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menjelaskan bahwa Program CKG merupakan bagian dari upaya transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit dan faktor risiko kesehatan.

“Banyak penyakit seperti TBC, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, anemia pada remaja putri, maupun gangguan pertumbuhan anak yang sering tidak menimbulkan gejala pada fase awal. Karena itu, program ini diharapkan mampu mengubah pola layanan kesehatan dari yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengobatan menjadi lebih fokus pada pencegahan dan deteksi dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif,” kata Raja Ariza.

Oleh: Andini Putri Lestari
Pemerintah terus memperkuat transformasi kesehatan nasional melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus meningkatkan pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit.

Kebijakan tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win kesehatan. Pemerintah menilai program CKG telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pengobatan dan pemantauan penyakit yang ditemukan sejak dini.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah kini memperluas manfaat program CKG dengan memberikan layanan pengobatan dan pemantauan gratis bagi masyarakat yang terdeteksi mengalami hipertensi maupun diabetes. Melalui jaringan puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah, masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga mendapatkan pendampingan medis secara berkelanjutan.

Capaian program tersebut menunjukkan hasil yang signifikan. Sepanjang 2025, lebih dari 70 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui CKG. Sementara pada 2026, jumlah peserta yang telah memanfaatkan layanan tersebut mencapai lebih dari 42,3 juta orang di 38 provinsi. Tingginya angka partisipasi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Program CKG juga berperan penting dalam mendukung percepatan penanggulangan TBC yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan nasional. Pemerintah terus mengintegrasikan layanan deteksi TBC dengan pelaksanaan CKG agar proses penemuan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Menurut Teddy Indra Wijaya, jumlah kasus TBC yang berhasil teridentifikasi pada tahun ini mencapai sekitar 1,08 juta kasus. Angka tersebut menunjukkan semakin efektifnya proses pelacakan dan pemeriksaan yang dilakukan pemerintah di lapangan. Semakin banyak kasus yang ditemukan sejak dini, semakin besar peluang pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan sembuh secara optimal.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menghadirkan inovasi layanan one stop service atau OSS. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh layanan skrining, diagnosis, hingga pengobatan TBC dalam satu fasilitas puskesmas pada hari yang sama. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien sekaligus meningkatkan efektivitas pengobatan.

Selain memperkuat layanan kesehatan masyarakat, pemerintah juga terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan rujukan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Program peningkatan kualitas 66 rumah sakit umum daerah menjadi salah satu agenda prioritas yang tengah dijalankan.

Hingga tahun 2025, sebanyak 20 dari 22 rumah sakit yang direncanakan telah selesai dibangun dan sebagian telah beroperasi melayani masyarakat. Pada 2026, pembangunan 14 dari 20 rumah sakit tahap berikutnya telah dimulai, sedangkan 24 rumah sakit lainnya masih berada dalam tahap perencanaan untuk direalisasikan pada 2027.

Pemerintah juga mencatat kemajuan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan. Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan bagi kawasan timur Indonesia serta wilayah Pasifik dan Oseania. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua dan sekitarnya.

Di sisi lain, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2026. Fasilitas kesehatan ini diharapkan mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat ke luar negeri dengan menyediakan layanan kesehatan modern yang lebih dekat dan mudah diakses.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi rumah sakit umum daerah di 514 kabupaten dan kota. Selain itu, revitalisasi terhadap 10.000 puskesmas, puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan masyarakat akan dilakukan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut melaporkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten dan kota. Peralatan tersebut meliputi cathlab, CT scan, mamografi, MRI, dan linear accelerator (Linac) yang berperan penting dalam meningkatkan kemampuan diagnosis dan pengobatan di daerah.

Distribusi alat kesehatan modern tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan medis melalui pemanfaatan teknologi yang lebih maju. Dengan tersedianya fasilitas dan peralatan yang semakin lengkap, masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus pergi ke kota-kota besar.

Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor kesehatan menunjukkan sejumlah kemajuan penting. Perluasan program Cek Kesehatan Gratis, penguatan deteksi dan penanganan TBC, percepatan pembangunan rumah sakit, distribusi ratusan alat kesehatan modern, serta persiapan revitalisasi fasilitas kesehatan nasional menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan Indonesia.

Ke depan, keberhasilan transformasi kesehatan nasional memerlukan dukungan seluruh pihak. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, termasuk program Cek Kesehatan Gratis dan layanan penanggulangan TBC. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, upaya mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terus diperkuat.

*) Analis Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Oleh: Bima Pradana
Pemerintah terus memperkuat transformasi kesehatan nasional melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mempercepat penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan transformasi layanan kesehatan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih merata, cepat, dan berkualitas.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win bidang kesehatan menunjukkan perkembangan positif. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau puluhan juta masyarakat Indonesia dan menjadi sarana efektif untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih akurat.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, hasil pelaksanaan CKG memperlihatkan masih tingginya angka penyakit yang selama ini belum terdeteksi. Program skrining tersebut menunjukkan bahwa jutaan masyarakat hidup dengan berbagai penyakit tanpa menyadari kondisi kesehatannya. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat pendekatan pencegahan dan deteksi dini sebagai bagian dari strategi pembangunan kesehatan nasional.

Data pemerintah menunjukkan bahwa sepanjang 2025 lebih dari 70 juta penduduk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program CKG. Sementara pada 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta yang tersebar di 38 provinsi. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis yang diberikan pemerintah mendapat respons positif sekaligus membantu memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke berbagai daerah.

Pemerintah juga menjadikan CKG sebagai bagian dari strategi besar penanggulangan TBC. Kementerian Kesehatan mencatat estimasi kasus TBC tahun ini menurun menjadi sekitar 1,08 juta kasus. Penurunan tersebut didukung oleh semakin luasnya upaya deteksi dini yang dilakukan hingga ke tingkat masyarakat.

Untuk mempercepat penemuan kasus TBC, pemerintah mengintegrasikan skrining TBC ke dalam Program CKG. Dengan cara ini, masyarakat yang menjalani pemeriksaan kesehatan dapat langsung menjalani pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan indikasi penyakit tersebut. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat proses identifikasi kasus sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan.

Pemerintah juga menerapkan layanan one-stop service di Puskesmas. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh layanan skrining, diagnosis, hingga pengobatan TBC dalam satu hari dan di fasilitas kesehatan yang sama. Inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi pasien sekaligus mempercepat proses penanganan sehingga risiko penularan dapat ditekan.

Transformasi kesehatan nasional juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas rumah sakit daerah. Pemerintah saat ini tengah meningkatkan kapasitas 66 rumah sakit umum daerah dari kelas D menjadi kelas C, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Upaya ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas.

Pada 2025, sebanyak 20 dari 22 rumah sakit yang menjadi target pembangunan telah berhasil diselesaikan, sementara 10 rumah sakit sudah mulai beroperasi melayani masyarakat. Pada 2026, sebanyak 14 dari 20 proyek pembangunan rumah sakit telah memasuki tahap konstruksi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 24 rumah sakit lainnya yang direncanakan mulai direalisasikan pada 2027.

Peningkatan layanan kesehatan turut diperkuat melalui distribusi alat kesehatan modern ke berbagai daerah. Sebanyak 905 alat kesehatan utama telah disalurkan ke 258 kabupaten dan kota di Indonesia. Peralatan tersebut meliputi cathlab, CT scan, mamografi, MRI, dan linac yang berfungsi meningkatkan kemampuan diagnosis serta penanganan berbagai penyakit di daerah.

Salah satu capaian penting lainnya adalah selesainya pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua. Rumah sakit ini diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan bagi kawasan timur Indonesia sekaligus wilayah Pasifik dan Oseania. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke luar daerah.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari semakin luasnya cakupan CKG, penguatan layanan penanggulangan TBC, pembangunan dan peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, distribusi alat kesehatan modern, serta penyelesaian pembangunan RSUP Jayapura. Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem kesehatan yang lebih kuat dan merata.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menjelaskan bahwa Program CKG merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai penyakit seperti TBC, hipertensi, diabetes, gangguan jantung, anemia pada remaja putri, hingga gangguan tumbuh kembang anak sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga terlambat diketahui.

Raja Ariza menilai bahwa CKG menjadi langkah strategis untuk mengubah pola pelayanan kesehatan yang selama ini lebih berfokus pada pengobatan menjadi pendekatan yang mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih cepat, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penanganan yang tepat sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Perluasan CKG dan penguatan penanggulangan TBC menjadi bukti bahwa transformasi kesehatan nasional terus berjalan. Program ini tidak hanya membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan layanan lanjutan yang diperlukan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan CKG perlu terus didorong agar upaya menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC dapat terwujud secara berkelanjutan.

*) Peneliti Isu Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) memastikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tetap berada pada level yang kuat dan memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Cadangan devisa tercatat sebesar US$144,9 miliar atau setara sekitar Rp2.616,6 triliun dengan asumsi kurs Rp18.058 per dolar AS.

Meskipun mengalami penurunan dibandingkan posisi akhir April 2026 yang mencapai US$146,2 miliar, BI menegaskan jumlah tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“(Cadangan devisa) lebih dari cukup,” ujar Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Perry, BI secara berkala mengukur kecukupan cadangan devisa menggunakan indikator adequacy reserve asset yang diterbitkan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund.

Indikator tersebut digunakan untuk mengantisipasi risiko pelemahan rupiah yang lebih dalam.

“BI itu selalu mengukur berapa jumlah cadangan devisa yang cukup. Ada indikator yang dikeluarkan IMF, yang disebut adequacy reserve asset,” katanya.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan sekitar 5,6 bulan impor dan masih berada di atas standar kecukupan internasional.

“Kami ukur-ukur itu dan sekarang masih lebih dari 115%. Jadi masih lebih dari cukup itu. Di samping itu setara sekitar 6 bulan impor. Jadi jangan khawatir jumlah cadangan devisa lebih dari cukup,” tegas Perry.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI telah menempuh sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Selain itu, BI meningkatkan daya tarik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), menurunkan biaya transaksi lindung nilai sekitar 10 persen, serta mengaktifkan kembali lelang mingguan repurchase agreement (repo) guna menjaga likuiditas pasar uang dan perbankan.

“Kemudian nomor 4 adalah untuk kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan dalam negeri kami aktifkan kembali lelang mingguan repurchase agreement,” jelas Perry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah siap memperkuat cadangan devisa apabila tren penurunan berlanjut.

“Nanti kita cari lagi cadev (cadangan devisa),” ujar Airlangga.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa posisi cadangan devisa saat ini tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Oleh: Feya Annisa )*

Ketahanan ekonomi Indonesia kembali menunjukkan fondasi yang kuat di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah posisi cadangan devisa nasional yang tetap berada pada level memadai meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun tetap berada pada tingkat yang sangat aman untuk menopang kebutuhan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, kemampuan Indonesia mempertahankan cadangan devisa pada level tersebut menunjukkan tingginya resiliensi ekonomi nasional. Tidak semua negara mampu menjaga posisi devisa yang kuat ketika menghadapi tekanan pasar keuangan internasional.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan cadangan devisa pada Mei juga dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan negara dari sektor pajak dan jasa. Faktor-faktor tersebut memberikan dukungan terhadap ketahanan eksternal Indonesia sehingga posisi devisa tetap berada pada level yang mampu menopang berbagai kebutuhan strategis nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa cadangan devisa yang dimiliki Indonesia masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari luar negeri.

Pandangan Ramdan memperlihatkan bahwa kekuatan cadangan devisa tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran internasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan investor. Ketika suatu negara memiliki cadangan devisa yang kuat, pelaku pasar akan melihat adanya kemampuan pemerintah dan otoritas moneter dalam mengelola risiko ekonomi secara efektif.

Bank Indonesia juga meyakini ketahanan eksternal Indonesia akan tetap terjaga pada periode mendatang. Keyakinan tersebut didasarkan pada posisi cadangan devisa yang memadai, prospek masuknya modal asing yang masih positif, serta daya tarik instrumen keuangan domestik yang tetap kompetitif dibandingkan negara lain.

Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia menjadi faktor yang sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus menjalankan berbagai agenda reformasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing nasional. Berbagai kebijakan tersebut turut membentuk persepsi positif investor terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia sehingga mendukung masuknya aliran modal ke dalam negeri.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi cadangan devisa saat ini. Menurutnya, posisi devisa Indonesia masih berada jauh di atas batas kecukupan yang dipersyaratkan secara internasional. Penilaian tersebut didasarkan pada pengukuran menggunakan indikator reserve adequacy yang diterbitkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

Melalui indikator reserve adequacy, Bank Indonesia secara berkala menghitung jumlah cadangan devisa yang diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk kemungkinan pelemahan nilai tukar rupiah yang lebih dalam. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang lebih dari cukup dan mencapai lebih dari 115 persen dari kebutuhan yang dipersyaratkan.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia saat ini setara dengan pembiayaan sekitar 5,6 bulan impor. Angka tersebut jauh melampaui standar kecukupan internasional yang umumnya berada di kisaran tiga bulan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan transaksi internasional serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi apabila terjadi gejolak global.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sinergi yang terjalin antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pasar. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai tantangan ekonomi dapat diantisipasi secara lebih cepat dan efektif.

Meskipun cadangan devisa mengalami penurunan sejak akhir 2025, kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Penurunan yang terjadi bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan stabilisasi yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.

Optimisme terhadap prospek cadangan devisa Indonesia juga disampaikan Ekonom Bank Tabungan Negara, Myrdal Gunarto. Ia menilai posisi cadangan devisa masih dapat bertahan di sekitar 143 miliar dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun. Menurutnya, masuknya arus modal asing dan kuatnya neraca perdagangan akan menjadi faktor utama yang menopang ketahanan devisa Indonesia.

Surplus perdagangan yang terus terjaga memberikan pasokan valuta asing yang stabil bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menjaga keseimbangan eksternal. Ketika ekspor mampu menghasilkan surplus secara berkelanjutan, tekanan terhadap cadangan devisa dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi lebih mudah dipertahankan.

Pada akhirnya, kekuatan cadangan devisa merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan. Cadangan devisa yang memadai memberikan ruang bagi negara untuk menghadapi berbagai risiko eksternal tanpa mengganggu momentum pembangunan yang sedang berlangsung.

Dengan posisi devisa yang tetap kuat, dukungan investor yang terus terjaga, serta koordinasi kebijakan yang semakin solid, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi tantangan global.

*) Pengamat Ekonomi

Oleh: Fauzan Fuadi )*

Posisi cadangan devisa Indonesia yang tetap berada pada level tinggi di tengah berbagai tantangan ekonomi global menunjukkan kuatnya fondasi perekonomian nasional. Di saat banyak negara menghadapi tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan internasional, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasional dari gejolak eksternal.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 berada di angka 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah tersebut tetap berada pada level yang sangat memadai untuk menopang stabilitas ekonomi nasional. Dengan nilai setara lebih dari Rp2.600 triliun, cadangan devisa menjadi instrumen penting yang memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.

Kekuatan cadangan devisa tidak hanya diukur dari besarnya angka yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga ketahanan sektor eksternal. Cadangan devisa berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi gejolak nilai tukar, peningkatan kebutuhan valuta asing, maupun tekanan dari pasar keuangan internasional.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, keberadaan cadangan devisa yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia saat ini masih jauh berada di atas standar kecukupan internasional. Menurutnya, Bank Indonesia secara rutin melakukan pengukuran menggunakan indikator adequacy reserve asset yang diterbitkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang lebih dari cukup untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Kondisi cadangan devisa Indonesia saat ini juga tercatat setara dengan pembiayaan sekitar 5,6 bulan impor. Angka tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada kisaran tiga bulan impor. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi nasional apabila terjadi gangguan pada pasar global.

Meski cadangan devisa mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada Mei 2026, perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak serta jasa turut memberikan kontribusi dalam menjaga posisi cadangan devisa tetap kuat.

Bank Indonesia juga terus mengambil berbagai langkah kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global.

Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Upaya ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan ketersediaan likuiditas dan memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Dengan semakin banyaknya investor yang tertarik menempatkan dananya di Indonesia, stabilitas pasar keuangan dapat terus terjaga.

Kebijakan lain yang juga dilakukan adalah menurunkan biaya transaksi lindung nilai atau hedging sehingga menjadi lebih kompetitif bagi investor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku pasar dalam mengelola risiko nilai tukar sekaligus memperkuat aktivitas investasi di Indonesia.

Di saat yang sama, Bank Indonesia mengaktifkan kembali lelang mingguan repurchase agreement atau repo guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan global. Berbagai instrumen moneter terus dioptimalkan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pendekatan yang terukur dan berkelanjutan menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat posisi cadangan devisa nasional. Pemerintah akan terus mencari berbagai sumber penguatan devisa apabila diperlukan guna memastikan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pandangan optimistis juga disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso. Ia menilai cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai risiko yang berasal dari luar negeri.

Ke depan, tantangan ekonomi global diperkirakan masih akan berlangsung. Ketegangan geopolitik, fluktuasi pasar keuangan internasional, serta perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Namun, Indonesia memiliki fondasi yang relatif kuat untuk menghadapi situasi tersebut. Cadangan devisa yang memadai, kebijakan ekonomi yang responsif, serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting yang menjaga ketahanan ekonomi nasional.

*) Pemerhati Ekonomi Nasional dan Kebijakan Fiskal

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengembangan sektor riil yang produktif sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan program di sektor pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa penguatan sektor riil memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung. Menurutnya, sektor-sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus terus didorong agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Pemerintah mempercepat berbagai program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil, terutama di bidang pangan, energi, perikanan, serta industrialisasi dan hilirisasi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekonomi rakyat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi antarlembaga agar kebijakan moneter dan fiskal dapat berjalan selaras dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Prasetyo Hadi, kerja sama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan ruang yang lebih luas bagi sektor-sektor produktif untuk berkembang.

“Koordinasi yang kuat antarinstansi akan memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif dan mampu mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa berbagai kebijakan yang saling mendukung akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dukungan terhadap sektor pangan, perikanan, energi, serta pengembangan industri dalam negeri diyakini dapat memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menilai berbagai indikator menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh sehingga mampu mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan sektor riil dan menjaga momentum pembangunan ekonomi.

“Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Karena itu, kolaborasi antara kebijakan ekonomi makro dan sektor fiskal terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Komitmen bersama pemerintah dan otoritas ekonomi untuk memperkuat sektor riil diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperluas aktivitas ekonomi produktif, serta menciptakan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah meyakini penguatan sektor riil yang berkelanjutan akan menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.