Arsip Bulanan: Juni 2026

Jakarta – Pemerintah perkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan manajemen dan pengawasan guna memastikan kualitas layanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dengan kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas.

“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan baru agar mampu meningkatkan tata kelola organisasi dan menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.

Di tengah proses transisi kepemimpinan tersebut, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Seluruh unit kerja di lingkungan BGN diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” lanjut Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya mengapresiasi dan mengharapkan dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap jajaran kepemimpinan BGN, lembaga tersebut dapat terus berbenah dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

“Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini; dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Dasco mengatakan DPR melalui Komisi IX akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam melakukan pembenahan organisasi.

“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” katanya.

Pemerintah optimistis bahwa melalui penguatan manajemen, pengawasan yang berkelanjutan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, Program MBG akan semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta – Pemerintah berkomitmen penuh untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu investasi sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui perombakan total manajemen pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program berjalan dengan tata kelola yang lebih kuat, pengawasan ketat, serta akuntabilitas yang tinggi.

Keputusan perombakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Langkah ini diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah memantau dinamika pelaksanaan program selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan ini berfokus pada peningkatan kedisiplinan dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Hal tersebut sangat krusial mengingat masifnya skala pelayanan program gizi nasional ini.

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” ujar Prasetyo Hadi.

Prasetyo menegaskan bahwa keputusan ini murni diambil untuk memperkokoh instrumen pelaksanaan di lapangan, bukan mengubah arah kebijakan utama.

“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambah Prasetyo Hadi.

Langkah responsif pemerintah ini pun mendapat sambutan positif dan dukungan dari pihak parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai bahwa perombakan struktur pimpinan BGN menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen publik demi menyempurnakan program prioritas nasional tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam mengevaluasi mesin pelaksanaan MBG. Menurutnya, sinergi dan perbaikan sistem di tubuh BGN harus terus ditingkatkan.

“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” kata Dasco.

Dasco mengatakan bahwa koordinasi serta manajemen kerja sama adalah poin penting yang menjadi catatan evaluasi.

“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang dirasa kurang, dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi,” ungkap Dasco.

DPR berharap restrukturisasi organisasi ini dapat menjadi momentum emas bagi pimpinan BGN yang baru untuk melakukan akselerasi pelayanan publik secara optimal, khususnya untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui kepemimpinan baru dan diperkuatnya fungsi pengawasan internal, Program MBG diharapkan mampu berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kendala operasional demi mewujudkan generasi emas Indonesia.

Oleh Astiana Wirayudha )*

Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian telah menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, serta tekanan terhadap sektor industri berorientasi ekspor menjadi faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan dunia usaha. Dalam situasi seperti ini, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi perhatian serius karena menyangkut stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, langkah pemerintah dalam melakukan mitigasi dini terhadap potensi PHK merupakan kebijakan yang patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja sekaligus dukungan terhadap dunia usaha.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memantau berbagai perkembangan ekonomi yang berpotensi berdampak pada kondisi ketenagakerjaan. Pendekatan kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak dipandang sebagai tanggung jawab satu institusi semata, melainkan menjadi agenda bersama yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Langkah koordinatif tersebut sangat penting mengingat penyebab terjadinya PHK tidak selalu berasal dari faktor internal perusahaan. Berbagai tantangan eksternal seperti perubahan kondisi geopolitik global dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasionalnya. Karena itu, upaya mitigasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab akar permasalahan.

Pernyataan Yassierli mengenai pengawasan lintas sektor industri menunjukkan bahwa pemerintah memahami kompleksitas persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini. Maka kebijakan yang diterapkan perlu didasarkan pada pemetaan risiko yang akurat sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah adalah penguatan fungsi Satuan Tugas PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan bahwa satgas tersebut akan berperan sebagai instrumen deteksi dini yang bekerja secara proaktif di berbagai daerah.

Keberadaan Satgas PHK menjadi sangat relevan di tengah kondisi ekonomi yang bergerak cepat. Ketika terdapat indikasi perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau penurunan kinerja usaha, satgas dapat segera melakukan pendampingan, mediasi, dan asistensi. Langkah ini memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk mencari solusi bersama tanpa harus menjadikan PHK sebagai pilihan pertama. Pendekatan semacam ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Afriansyah menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian guna merumuskan berbagai bentuk intervensi yang dapat membantu perusahaan terdampak. Upaya tersebut mencakup kemungkinan pemberian insentif fiskal, relaksasi kebijakan, maupun dukungan operasional yang bertujuan menjaga arus kas perusahaan. Kebijakan semacam ini penting karena banyak perusahaan menghadapi kesulitan bukan karena kehilangan prospek usaha, melainkan karena tekanan likuiditas jangka pendek yang menghambat operasional mereka.

Ini berarti menjaga keberlangsungan usaha juga menjaga lapangan kerja. Setiap perusahaan yang mampu bertahan akan tetap memberikan penghidupan bagi para pekerjanya. Oleh sebab itu, dukungan terhadap dunia usaha harus dipandang sebagai bagian dari strategi perlindungan tenaga kerja yang lebih luas. Hubungan antara keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan.

Selain upaya pencegahan, pemerintah juga memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak. Optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi bukti bahwa pemerintah menyiapkan bantalan perlindungan yang memadai apabila PHK tidak dapat dihindari. Program tersebut tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendukung peningkatan keterampilan melalui program reskilling dan akses terhadap peluang kerja baru. Dengan demikian, pekerja yang terdampak memiliki kesempatan lebih besar untuk kembali memasuki pasar kerja secara cepat dan produktif.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai kalangan. Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa Satgas PHK perlu memastikan perusahaan yang mengalami gangguan arus kas memperoleh dukungan yang memadai agar tetap dapat menjalankan operasionalnya. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian pinjaman berbunga rendah sebagai salah satu instrumen untuk membantu perusahaan mempertahankan aktivitas produksi dan mencegah terjadinya pengurangan tenaga kerja.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan sinergi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan. Ketika pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan para pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi yang sama, risiko terjadinya gelombang PHK dapat diminimalkan. Upaya menjaga lapangan kerja bukan hanya tentang mempertahankan angka statistik ketenagakerjaan, tetapi juga menjaga harapan jutaan keluarga Indonesia pada keberlangsungan pekerjaan.

Komitmen pemerintah dalam melakukan mitigasi PHK merupakan langkah strategis yang perlu mendapat dukungan seluruh elemen bangsa. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kehadiran negara yang sigap, responsif, dan proaktif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Melalui koordinasi lintas kementerian, penguatan Satgas PHK, dukungan terhadap dunia usaha, serta perlindungan bagi pekerja, Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Oleh: Adnan Ramdani )*

Dinamika ekonomi global yang terus berkembang menghadirkan berbagai tantangan bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ketidakpastian pasar internasional, perubahan teknologi, transformasi industri, hingga gejolak geopolitik menjadi faktor yang dapat memengaruhi stabilitas usaha dan keberlangsungan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, upaya mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu prioritas penting yang terus diperkuat oleh pemerintah bersama dunia usaha. Langkah ini bukan hanya bertujuan menjaga keberlangsungan pekerjaan masyarakat, tetapi juga memastikan roda perekonomian nasional tetap bergerak secara produktif dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa tenaga kerja merupakan aset strategis bangsa yang memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja terus didorong dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Upaya mitigasi PHK tidak semata-mata dilakukan ketika perusahaan menghadapi kesulitan, tetapi dimulai sejak dini melalui berbagai instrumen kebijakan yang mampu menjaga kesehatan sektor usaha sekaligus mempertahankan kesempatan kerja. Pendekatan preventif ini menjadi penting agar perusahaan memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian tanpa harus menjadikan PHK sebagai pilihan utama.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, mengatakan ada beberapa langkah yang dilakukan utamanya optimalisasi mitigasi lewat keberadaan Satgas PHK. Saat ini mitigasi Satgas PHK akan berfokus pada beberapa sektor yang paling rentan terhadap melemahnya rupiah, utamanya sektor padat karya. Kemudian Kemnaker juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian, salah satu tujuannya adalah potensi pemberian insentif untuk perusahaan terdampak yang diidentifikasi oleh satgas.

Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tangguh. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menghadirkan kepastian hukum, insentif usaha, serta program perlindungan sosial bagi pekerja. Sementara itu, pelaku usaha berkontribusi melalui inovasi bisnis, peningkatan produktivitas, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Sinergi tersebut menciptakan keseimbangan antara kepentingan keberlanjutan perusahaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perlambatan ekonomi atau perubahan struktur industri.

Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan reskilling. Di tengah percepatan transformasi digital, banyak jenis pekerjaan mengalami perubahan karakteristik sehingga membutuhkan keterampilan baru. Pemerintah bersama dunia usaha semakin aktif menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, pekerja memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Langkah ini tidak hanya mengurangi risiko PHK, tetapi juga membuka peluang karier yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia.

Di sisi lain, dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus diperkuat sebagai mekanisme penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara konstruktif. Komunikasi yang terbuka memungkinkan setiap pihak memahami tantangan yang dihadapi dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Dalam banyak kasus, pendekatan dialog terbukti mampu menghasilkan berbagai alternatif selain PHK, seperti penyesuaian jam kerja, redistribusi tugas, peningkatan efisiensi operasional, hingga pengembangan unit usaha baru. Dengan demikian, kepentingan perusahaan tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan pekerjaan para pekerja.

Pemerintah juga terus memperkuat jaring pengaman sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi tenaga kerja. Program-program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat. Ketika daya beli tetap terjaga, aktivitas ekonomi dapat terus berlangsung dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha. Siklus positif ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengintensifkan koordinasi lintas kementerian guna mengantisipasi potensi gelombang PHK di berbagai sektor usaha. Langkah antisipatif ini diambil menyusul adanya tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini. Pemerintah kini tengah merumuskan sejumlah kebijakan strategis bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meringankan beban industri yang terdampak.

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia juga menjadi modal penting dalam upaya mitigasi PHK. Berbagai indikator menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat, didukung oleh pasar domestik yang besar, investasi yang terus meningkat, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus berekspansi dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta, tantangan ketenagakerjaan dapat dikelola secara lebih efektif.

Mitigasi PHK bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau dunia usaha semata, melainkan merupakan agenda bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Melalui sinergi yang kuat, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan sektor usaha, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kolaborasi yang terus terbangun menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha dapat berjalan beriringan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

)* Pemerhati Masalah Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan pada sejumlah sektor industri. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas (satgas), penguatan perlindungan pekerja, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi potensi PHK akibat gejolak ekonomi global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi dunia. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui satgas yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

“Kami melakukan mitigasi lewat satgas. Pemerintah tentu tidak ingin ada PHK besar-besaran. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dunia usaha tetap berjalan dan pekerja tetap terlindungi,” ujarnya.

Afriansyah menambahkan bahwa pemerintah saat ini berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan tenaga kerja. Ia optimistis kondisi ekonomi nasional masih cukup terkendali dan mampu menghadapi berbagai tekanan global melalui kebijakan yang adaptif.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ketenagakerjaan di berbagai sektor. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menangani PHK, tetapi juga memperkuat pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta membuka peluang kerja baru melalui berbagai program strategis nasional.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait isu badai PHK. Karena itu pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi dan penguatan perlindungan pekerja,” kata Yassierli.

Di daerah, pemerintah juga bergerak cepat menangani dampak PHK. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyebut sekitar 1.600 pekerja di Jawa Tengah terdampak PHK dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah daerah terus melakukan pendampingan, memastikan hak pekerja terpenuhi, serta membuka akses pelatihan dan penempatan kerja baru.

Langkah pembentukan satgas mitigasi PHK, penguatan perlindungan pekerja, dan dukungan terhadap dunia usaha menjadi bukti komitmen pemerintah menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri, optimisme terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.

Jakarta – JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap pekerja melalui pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang dirancang sebagai instrumen deteksi dini untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha.

Kehadiran Satgas ini menjadi langkah strategis negara dalam memastikan stabilitas ketenagakerjaan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pemerintah saat ini tengah mematangkan operasional Satgas PHK agar dapat bekerja secara cepat dan efektif di lapangan.

Menurutnya, pola penanganan ketenagakerjaan harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi preventif sehingga potensi PHK dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pekerja dan keluarganya.

“Begitu ada sinyal perusahaan goyah, Satgas akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan asistensi, memediasi dialog, dan mencari jalan keluar bersama dinas setempat,” kata Afriansyah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi hanya menerima laporan setelah PHK terjadi. Karena itu, Satgas PHK akan menjalankan fungsi pengawasan aktif guna memastikan perusahaan dan pekerja dapat menemukan solusi terbaik sebelum opsi pemutusan hubungan kerja diambil.

“Kita tidak mau lagi hanya sekadar menerima laporan setelah PHK terjadi. Satgas ini harus mencegat potensi PHK sejak dini di hulu. PHK adalah jalan paling terakhir. Melalui pengawasan Satgas, kami meminta dengan sangat kepada seluruh manajemen perusahaan untuk mengeluarkan jauh-jauh opsi PHK di awal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan bahwa pengawasan dan mitigasi akan difokuskan pada sektor-sektor padat karya yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar.

Industri manufaktur, tekstil, elektronik, garmen, hingga farmasi menjadi prioritas karena memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan berperan penting dalam menopang perekonomian nasional.

Dukungan terhadap Satgas Mitigasi PHK juga datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang meningkatkan komunikasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK untuk membahas langkah antisipasi dan perlindungan terhadap pekerja.

“Sikap KSPI tentu akan berkomunikasi secara intens dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Kami akan menginformasikan sekaligus meminta satgas mengambil langkah apa,” kata Said.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja nasional.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, negara akan terus hadir untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga dalam berbagai kondisi ekonomi.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK pun menjadi simbol kuat bahwa perlindungan tenaga kerja tidak hanya dilakukan saat ekonomi tumbuh, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi tekanan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada pekerja yang dibiarkan menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan tanpa pendampingan, perlindungan, dan solusi yang nyata dari negara.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di berbagai persimpangan jalan, anak-anak yang mengamen, memulung, atau menjajakan barang dagangan kerap menjadi pemandangan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, mereka adalah bagian dari realitas perkotaan yang sulit diubah. Namun, melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya mengubah nasib anak-anak yang selama ini hidup dan bekerja di jalanan dengan menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program ini menjadi jembatan yang membawa mereka dari lampu merah menuju ruang kelas, sekaligus membuka peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan paling rentan, termasuk anak jalanan, anak terlantar, serta anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara optimal. Melalui pendekatan penjangkauan aktif, pemerintah tidak menunggu calon peserta didik datang mendaftar, melainkan mendatangi langsung kelompok sasaran berdasarkan data sosial yang telah diverifikasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum atau putus sekolah. Program tersebut secara khusus menjangkau anak-anak yang hidup di jalanan agar mereka dapat kembali memperoleh pendidikan formal dan kesempatan mengembangkan potensi diri.

Data penjangkauan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa cukup banyak calon siswa Sekolah Rakyat berasal dari lingkungan jalanan. Dari puluhan anak yang berhasil dijaring di wilayah Jakarta, sebagian besar ditemukan ketika bekerja di jalan sebagai pengamen, pemulung, atau pekerja informal lainnya. Kondisi tersebut menggambarkan masih besarnya tantangan pendidikan bagi kelompok rentan di perkotaan sekaligus memperlihatkan pentingnya intervensi negara dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kisah-kisah yang muncul dari program ini menjadi bukti nyata dampak transformasi yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah pengalaman seorang calon siswa yang sempat putus sekolah sejak duduk di bangku sekolah dasar akibat kesulitan ekonomi keluarga. Selama bertahun-tahun ia menghabiskan hidup di jalanan dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Kini, melalui Sekolah Rakyat, ia kembali memperoleh kesempatan belajar yang sebelumnya terasa mustahil diraih. Harapan yang sempat padam perlahan kembali menyala.

Pemerintah menilai pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk mengangkat harkat hidup keluarga miskin. Karena itu, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pembelajaran akademik, tetapi juga menerapkan sistem pendidikan berasrama yang memungkinkan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pengembangan keterampilan hidup peserta didik secara lebih komprehensif. Sistem tersebut dirancang agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus terbebas dari berbagai risiko sosial yang selama ini mereka hadapi di lingkungan asal.

Menurut Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Ia menegaskan bahwa Presiden menginginkan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak tanpa ada yang tertinggal, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi generasi pemimpin bangsa di masa depan.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam pengembangan program yang terus diperluas. Pemerintah saat ini telah mengoperasikan ratusan titik Sekolah Rakyat di berbagai provinsi dan terus mempercepat pembangunan fasilitas permanen guna meningkatkan kapasitas layanan pendidikan. Saat ini, pembangunan telah berjalan di 93 titik, sementara tujuh titik masih dalam proses lelang dan empat titik lainnya dalam tahap persiapan. Langkah ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Memasuki hampir satu tahun penyelenggaraan, Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menggelar kegiatan open house Sekolah Rakyat untuk memperlihatkan secara langsung proses pembelajaran, fasilitas pendidikan, serta perkembangan para siswa kepada masyarakat. Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman publik mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat sekaligus memperkuat dukungan berbagai pihak terhadap program tersebut.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat menampung sekitar 32 ribu siswa baru tahun ini. Jika digabungkan dengan sekitar 15 ribu siswa yang telah lebih dulu mengikuti program, total peserta didik Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai lebih dari 47 ribu siswa. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus besarnya harapan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih merata bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna mengatakan anak jalanan menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah. Mereka yang akan mengikuti program itu berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Di tengah berbagai tantangan sosial yang masih dihadapi bangsa, Sekolah Rakyat menghadirkan optimisme baru. Program ini tidak hanya memindahkan anak-anak dari jalanan ke bangku sekolah, tetapi juga mengubah cara pandang bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Melalui pendidikan yang inklusif, pendampingan yang berkelanjutan, serta dukungan berbagai pihak, anak-anak yang sebelumnya hidup di bawah bayang-bayang keterbatasan kini memiliki kesempatan untuk bermimpi lebih besar.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Rina Oktavia)*

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi keluarga prasejahtera dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, kehadiran Program Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggir kesempatan. Program ini hadir sebagai langkah nyata untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki keluarganya.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit memperoleh akses pendidikan secara optimal. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, putus sekolah, belum pernah mengenyam pendidikan, maupun mereka yang berada dalam kondisi rentan menjadi sasaran utama program tersebut. Melalui pendekatan yang lebih aktif dan inklusif, program ini tidak hanya membuka pintu pendidikan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan setiap anak memiliki hak yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan cita-cita mereka. Semangat belajar yang tinggi yang dimiliki banyak anak dari keluarga kurang mampu menjadi modal penting yang harus didukung melalui kebijakan dan program yang tepat.

Dalam berbagai kesempatan dialog dengan calon siswa dan orang tua, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya membangun optimisme dan rasa percaya diri pada anak-anak. Mereka didorong untuk tetap bangga terhadap keluarga yang telah bekerja keras demi memberikan kehidupan yang lebih baik. Nilai penghormatan kepada orang tua serta semangat untuk mengubah masa depan melalui pendidikan menjadi bagian penting dari pesan yang terus disampaikan dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menerapkan sistem pendaftaran terbuka, Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan jemput bola. Melalui pendamping yang disiapkan oleh Kementerian Sosial, pemerintah secara aktif melakukan pendataan dan penjangkauan terhadap anak-anak yang membutuhkan. Pendekatan ini menjadi terobosan penting karena mampu menjangkau kelompok yang selama ini sering kali tidak terdeteksi oleh sistem pendidikan formal.

Sistem penjangkauan langsung tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih adil dan merata. Banyak anak dari keluarga prasejahtera yang selama ini tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar sekolah karena berbagai kendala administratif maupun ekonomi. Dengan mendatangi langsung calon peserta didik, pemerintah memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Selain itu, prinsip keterbukaan dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program ini. Pendataan dilakukan secara transparan agar seluruh bantuan dan fasilitas pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran. Keakuratan data menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap anak yang memenuhi kriteria memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan yang telah disiapkan.

Dukungan terhadap program ini juga terlihat dari berbagai upaya percepatan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan berbagai usulan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen memperluas jangkauan layanan pendidikan gratis. Langkah tersebut menunjukkan tingginya antusiasme berbagai pihak dalam mendukung hadirnya pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menurut Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis dan keberlanjutan. Kementerian Sosial menetapkan sejumlah persyaratan yang ketat untuk memastikan fasilitas pendidikan yang dibangun dapat berfungsi secara optimal. Kejelasan status lahan, aksesibilitas, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, hingga faktor keamanan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam proses pembangunan.

Perencanaan yang matang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Fasilitas pendidikan yang baik tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang secara akademik maupun nonakademik. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Program prioritas yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bagian dari agenda besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan gratis yang disediakan melalui Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga mempertegas bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata keberpihakan terhadap anak-anak yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses pendidikan. Melalui pendekatan jemput bola, pendataan yang transparan, serta dukungan pembangunan fasilitas yang memadai, program ini menghadirkan peluang baru bagi generasi muda untuk meraih cita-cita mereka. Dengan semangat inklusivitas dan pemerataan kesempatan, Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis dalam menjemput anak bangsa yang selama ini tertinggal agar dapat tumbuh menjadi generasi yang sukses, mandiri, dan mampu membawa perubahan positif bagi masa depan Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal seiring meningkatnya jumlah peserta didik.

Tahun ini, pemerintah akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pembelajaran di puluhan Sekolah Rakyat permanen yang sedang disiapkan.

“Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan SDM harus berjalan seiring dengan perluasan fasilitas sekolah dan bertambahnya jumlah siswa yang akan dilayani,” ujar Saifullah Yusuf.

Kementerian Sosial menargetkan penerimaan lebih dari 32.000 siswa baru pada tahun 2026 atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan penambahan tersebut, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat secara nasional diproyeksikan terus meningkat hingga melampaui 100.000 siswa pada tahun depan.

Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan.

Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan 93 gedung permanen Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan selesai pada Juni 2026 sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan percepatan pembangunan dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus, penambahan tenaga kerja, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi metode konstruksi.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap lebih dari 71 ribu tenaga kerja.

“Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” kata Dody Hanggodo.

Penguatan Program Sekolah Rakyat juga didukung pembangunan infrastruktur digital melalui kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pemerintah menyiapkan jaringan internet, infrastruktur telekomunikasi, hingga konektivitas fiber optic guna mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi di seluruh lokasi sekolah.

Di wilayah Jakarta, pemerintah juga menyiapkan 10 Sekolah Rakyat baru yang diproyeksikan menampung sekitar 1.000 anak dari kelompok rentan, termasuk anak putus sekolah, anak telantar, dan anak jalanan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan yang inklusif sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sejalan dengan target pembangunan 500 Sekolah Rakyat permanen hingga 2029, berbagai langkah penguatan yang dilakukan saat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Jawa Barat- Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus menunjukkan perkembangan positif. Selain berhasil menjangkau jumlah calon siswa yang melampaui target nasional, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program melalui proses seleksi yang transparan, bebas titipan, dan berbasis data kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan akses pendidikan berkualitas benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga paling tidak mampu di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak boleh diwarnai praktik titipan, pungutan liar, maupun manipulasi data. Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, ia menekankan bahwa program tersebut merupakan perhatian khusus Presiden untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak.

“Program ini adalah gagasan langsung dari Bapak Presiden Prabowo untuk keluarga paling tidak mampu. Ini adalah perhatian khusus dari Bapak Presiden, karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal,” ujar Saifullah Yusuf.

Menurutnya, proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta verifikasi langsung di lapangan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga transparansi dan tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun.

“Tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip KKN, tidak boleh ada titipan. Semuanya harus berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan sarana pendukung Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini telah mencapai progres fisik 45,42 persen. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

“Ini akan menjadi tumpuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di NTB. Karena itu saya meminta agar progres pembangunan di sini terus dipercepat sehingga minimal sudah dapat berfungsi dan digunakan oleh adik-adik kita pada tahun ajaran baru nanti,” ujar Dody Hanggodo.