Arsip Bulanan: Juni 2026

MANOKWARI – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa arah pembangunan nasional saat ini tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata.

“Pembangunan sudah tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden,” kata Wapres Gibran ketika Ketika membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat.

Dirinya menjelaskan bahwa berbagai program pembangunan terus digencarkan di Papua, mulai dari pembangunan rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, Trans Papua, program Makan Bergizi Gratis, hingga Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Disisi lain, Wapres Gibran mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk masyarakat Papua membutuhkan situasi yang kondusif dan damai.

Wapres kemudian menyampaikan apresiasinya terhadap pesan perdamaian dan persaudaraan dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV yang diselenggarakan di Papua Barat.

“Ini sangat relevan dan patut kita dukung bersama,” ucap Wapres Gibran.

Wapres menegaskan bahwa percepatan pembangunan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

“Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tuturnya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dengan menempatkan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, penguatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia. [-RWA}

Papua – Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program cetak sawah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” ujar Amran.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan perluasan cetak sawah, salah satunya hingga 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026 yang diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan menghormati hak masyarakat adat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” tegas Hermanto.

Menurutnya, pengembangan sawah tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembangunan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Selain pembangunan lahan, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian, hingga subsidi bahan bakar minyak bagi petani agar kegiatan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya,” ujar Hermanto.

Ia berharap keberadaan sawah baru dapat menjadi aset jangka panjang bagi masyarakat.

“Dengan punya sawah, ini bisa memperbaiki kehidupan kita saat ini maupun ke depan dan memberikan masa depan kepada anak cucu kita semua,” katanya.

Program tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Distrik Douw dan Wari, Kabupaten Tolikara. Tokoh pemuda setempat, Yusak Fruaro, menilai pembukaan lahan sawah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh program pembukaan sawah 300 hektare di Distrik Douw dan Wari karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Program ini akan membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.

Dukungan serupa disampaikan tokoh perempuan Distrik Douw dan Wari, Anace Fruaro. Menurutnya, peningkatan produksi pangan akan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan keluarga.

“Kami para perempuan mendukung penuh program ini karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika produksi pangan meningkat maka kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.

Perwakilan gereja Distrik Douw dan Wari, Beth Fruaro, juga menilai pembangunan sektor pertanian menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

“Gereja mendukung program sawah 300 hektare karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.

Sementara itu, pelajar dan mahasiswa asal Douw dan Wari menyatakan kesiapan mereka mengawal pelaksanaan program tersebut dan berharap pembangunan pertanian menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda Papua.

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor perikanan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah hasil laut sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir di Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti cold storage, pabrik es, hingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang menjadi pusat kegiatan perikanan terpadu dari hulu hingga hilir.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Papua memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Namun, hasil tangkapan nelayan masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi produksi akibat faktor cuaca dan perubahan iklim. Melalui penguatan infrastruktur rantai dingin, kualitas hasil tangkapan diharapkan tetap terjaga sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Imam Djuniawal mengatakan pembangunan fasilitas cold storage menjadi bagian penting dalam mendukung hilirisasi perikanan di Papua.

“Produksi perikanan tidak selalu stabil. Ada masa tertentu hasil tangkapan melimpah, tetapi di waktu lain mengalami penurunan akibat faktor alam. Karena itu, dibutuhkan dukungan sarana seperti pabrik es dan cold storage agar kualitas ikan tetap terjaga hingga ke pasar,” tegas Imam Djuniawal.

Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin tidak hanya menjaga mutu hasil tangkapan, tetapi juga memberikan ruang bagi nelayan untuk memasarkan ikan dalam kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, proses hilirisasi tidak berhenti pada aktivitas penangkapan, melainkan berlanjut hingga penyimpanan, pengolahan, dan distribusi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kawasan yang mengintegrasikan seluruh aktivitas usaha perikanan. Mulai dari pendaratan ikan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran disiapkan dalam satu ekosistem yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan Papua.

Penguatan hilirisasi juga dilakukan melalui pembentukan koperasi nelayan yang diharapkan mampu memperkuat tata niaga hasil perikanan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi masyarakat pesisir.

“Dengan hadirnya koperasi nelayan yang ada nantinya diharapkan berperan sebagai penghubung antara nelayan dan pasar sehingga terdapat kepastian pembelian hasil tangkapan masyarakat pesisir,” ujar Imam Djuniawal.

Koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan. Melalui sistem pemasaran yang lebih terintegrasi, hasil tangkapan dapat terserap secara optimal sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

Pemerintah memandang keberhasilan hilirisasi perikanan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya produksi, tetapi juga oleh terbangunnya rantai usaha yang mampu menciptakan nilai tambah di setiap tahapan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, kelembagaan ekonomi, dan sistem distribusi terus didorong agar berjalan secara terpadu.

“Pembangunan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga harus membangun mata rantai usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar potensi perikanan Papua dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Imam Djuniawal.

Melalui penguatan hilirisasi perikanan yang didukung pembangunan cold storage, pabrik es, koperasi nelayan, dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berupaya menciptakan sistem perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan Papua sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah

Jayapura – Sejumlah tokoh adat Papua mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Menurut mereka, suasana yang aman menjadi prasyarat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.

Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengimbau masyarakat Papua Tengah agar bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia menegaskan bahwa kondisi yang kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.

“Dengan situasi yang aman, mama-mama dapat berjualan dengan tenang di pasar, bapak-bapak dapat berkebun dan bekerja dengan nyaman, serta anak-anak dapat bersekolah untuk mempersiapkan masa depan dan membangun Papua,” ujar Yakonias.

Ia juga menegaskan penolakannya terhadap berbagai aksi pembakaran maupun perusakan fasilitas negara dan fasilitas umum karena tindakan tersebut hanya merugikan masyarakat luas. Menurutnya, kerusakan fasilitas publik akan menghambat pelayanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.

Yakonias mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan dan menyerahkan penanganan persoalan keamanan kepada aparat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kedamaian itu sangat penting. Jika tidak ada kedamaian, masyarakat tidak dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Esau Saweri, mengajak seluruh pengusaha asli Papua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan mempercepat pembangunan Papua.

Menurut Esau, seluruh elemen masyarakat perlu menyikapi dinamika sosial secara bijaksana dengan menyaring setiap informasi secara selektif agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang dapat memicu perpecahan. Ia menilai persatuan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Papua.

Seruan para tokoh adat tersebut menegaskan bahwa kedamaian merupakan modal utama untuk mewujudkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga medis sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Inggris.

Rencana itu disampaikan Prabowo usai menghadiri forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Inggris. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter karena jumlah lulusan setiap tahun belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, sementara banyak tenaga medis yang akan memasuki masa pensiun.

“Indonesia saat ini baru mampu meluluskan sekitar 9.000 dokter setiap tahun. Dengan angka tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan nasional, apalagi banyak dokter yang akan segera memasuki masa pensiun,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus diatasi melalui langkah strategis agar ketersediaan dokter dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Pemerintah harus menjalankan strategi jangka panjang agar kebutuhan tenaga medis di masa depan dapat dipenuhi dengan lebih cepat,” katanya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan memperluas kerja sama dengan sejumlah universitas terbaik di Inggris yang telah menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kampus-kampus baru nantinya akan menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional.

“Kami ingin menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris karena kualitasnya termasuk yang terbaik di dunia. Dengan begitu, lulusan dari kampus-kampus ini diharapkan mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa berprestasi serta membuka peluang bagi dosen dan profesor asing untuk mengajar di Indonesia. Prabowo optimistis mahasiswa angkatan pertama dapat mulai menempuh pendidikan pada awal 2028.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kemitraan strategis dengan Imperial College guna mendukung pembangunan 10 kampus tersebut.

“Saat ini kami tengah membahas berbagai bentuk kemitraan strategis bersama Imperial College untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran,” ujar Brian.

Menurutnya, kerja sama tersebut meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, riset bersama, serta program profesor tamu. Brian berharap kolaborasi itu tidak hanya meningkatkan mutu 10 kampus baru, tetapi juga mendorong daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan layanan kesehatan nasional melalui rencana pembangunan 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Program yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia sekaligus memperkuat kapasitas riset nasional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan rencana pembangunan universitas tersebut mendapat dukungan dari Imperial College London, salah satu perguruan tinggi terbaik dunia. Kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan delegasi Imperial College London di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 medical dan science university. Nantinya akan dibantu banyak oleh Imperial College,” kata Brian.

Menurut Brian, kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup penyusunan kurikulum, tetapi juga peningkatan standar pengajaran, pengembangan penelitian bersama, hingga keterlibatan profesor internasional. Pemerintah menilai kerja sama tersebut dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

“Jadi nantinya kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian _joint research-nya,_ kemudian juga _visiting professor_ akan banyak dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya,” jelasnya.

Selain aspek akademik, kerja sama itu juga mencakup pengembangan fasilitas pendidikan kesehatan, termasuk desain rumah sakit pendidikan yang akan menjadi bagian dari universitas kedokteran dan sains yang dibangun. Pemerintah berharap keberadaan kampus-kampus baru tersebut mampu melahirkan lebih banyak tenaga kesehatan, ilmuwan, dan peneliti yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.

“Imperial College ini peringkat keempat di dunia, sehingga kalau kerja sama ini nanti bisa direalisasikan, tentu ini peluang besar bagi Indonesia untuk bersama-sama langsung dengan kampus yang sangat top di dunia,” ungkap Brian.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai rencana pembangunan universitas kedokteran dan sains merupakan langkah positif untuk memperkuat sumber daya manusia kesehatan Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan kampus tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga menjangkau daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan pendidikan kedokteran.

“Kalau bisa bangunnya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Sumatera,” ujar Budi.

Pemerintah menilai pemerataan pembangunan kampus kedokteran dan sains akan memperkuat akses pendidikan tinggi sekaligus membantu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah. Dengan dukungan mitra internasional dan pemerataan lokasi pembangunan, program tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi kemajuan pendidikan, riset, dan layanan kesehatan Indonesia di masa depan. (*)

Oleh: Dimas Saputra
Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan tinggi melalui kerja sama strategis dengan Imperial College London dalam pengembangan 10 kampus kedokteran dan sains di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong daya saing pendidikan nasional di tingkat global.

Rencana pembangunan 10 universitas baru tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto setelah mendampingi pertemuan delegasi Imperial College London dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Inggris, termasuk dukungan Imperial College dalam pembangunan kampus kedokteran dan sains yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Brian Yuliarto menjelaskan bahwa Imperial College London akan berperan dalam berbagai aspek pengembangan institusi, mulai dari penyusunan kurikulum, penetapan standar pengajaran, pelaksanaan penelitian bersama, hingga menghadirkan profesor tamu internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia sekaligus memperkuat kualitas penelitian di bidang kedokteran dan sains.

Menurut Brian Yuliarto, kerja sama dengan salah satu universitas terbaik dunia itu merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat peningkatan kualitas akademik. Reputasi Imperial College London di bidang medis, sains, dan teknologi diyakini dapat menjadi modal penting dalam membangun universitas yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Ia juga menilai manfaat kerja sama tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh 10 kampus baru, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia melalui kolaborasi riset, pengembangan tenaga pengajar, serta peningkatan standar pendidikan nasional.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan juga ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri UK-Indonesia Education Roundtable di London. Dalam forum yang dihadiri sekitar 30 profesor dari 24 universitas terkemuka Inggris, Presiden menyampaikan pentingnya mempererat kerja sama pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa forum tersebut mempertemukan pemerintah Indonesia dengan berbagai universitas papan atas, antara lain King’s College London, Imperial College London, University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, London School of Economics, Queen Mary University, serta sejumlah perguruan tinggi unggulan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperluas kemitraan dengan universitas-universitas Inggris, baik melalui pembangunan kampus di Indonesia maupun kolaborasi akademik secara langsung.

Presiden juga menegaskan bahwa pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri tetap menjadi prioritas. Namun, pemerintah ingin menghadirkan pendidikan berkualitas internasional di dalam negeri agar lebih banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan terbaik tanpa harus belajar di luar negeri.

Pembangunan 10 universitas baru difokuskan pada bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga medis yang masih tinggi di Indonesia. Saat ini, jumlah lulusan dokter setiap tahun masih sekitar 9.000 orang, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan banyaknya dokter yang memasuki masa pensiun.

Melalui pembangunan kampus baru yang didukung universitas berkelas dunia, pemerintah berharap kapasitas pendidikan kedokteran dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas. Kampus-kampus tersebut juga dirancang menjadi pusat penelitian dan inovasi yang mampu menghasilkan berbagai solusi di bidang kesehatan, farmasi, dan teknologi.

Pemerintah turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan perguruan tinggi Inggris melalui program pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga pengembangan program studi. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.

Target pemerintah adalah agar 10 universitas baru tersebut mulai menerima mahasiswa pada 2028. Selain membangun infrastruktur kampus, pemerintah juga mempersiapkan kualitas akademik, laboratorium modern, lingkungan belajar yang aman, serta ekosistem pendidikan yang mampu menarik dosen dan peneliti internasional.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Berbagai program prioritas terus dijalankan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, hingga perluasan kerja sama internasional yang mendukung investasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi Indonesia yang lebih maju melalui peningkatan kualitas manusia.

Kerja sama dengan Imperial College London menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan tinggi Indonesia. Dukungan internasional, sinergi antarlembaga, serta komitmen pemerintah diharapkan mampu mempercepat lahirnya dokter, tenaga kesehatan, ilmuwan, dan peneliti berkualitas yang akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan 10 kampus kedokteran dan sains diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing global, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia pada masa depan.
*) Pengamat Pendidikan Tinggi dan Inovasi Nasional

Oleh: Yusuf Kurniawan
Pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga medis nasional sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

Pembangunan kampus-kampus baru itu dilatarbelakangi masih terbatasnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia. Kebutuhan tenaga medis dinilai terus meningkat, sementara jumlah lulusan dokter setiap tahun belum mampu mengimbanginya. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya pelayanan kesehatan di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil dan kawasan yang masih kekurangan tenaga medis. Karena itu, pemerintah memandang peningkatan kapasitas pendidikan kedokteran sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia saat ini baru mampu menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahun. Jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, apalagi banyak dokter yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Atas dasar itu, pembangunan 10 kampus kedokteran dan sains menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat pencetakan tenaga kesehatan berkualitas sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Inggris. Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan keinginan pemerintah memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di Inggris yang selama ini telah menjalin kemitraan dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pemerintah menilai pengalaman institusi pendidikan Inggris dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap 10 kampus baru nantinya mengadopsi standar pendidikan tinggi Inggris yang dikenal memiliki kualitas akademik, penelitian, dan inovasi yang kuat. Langkah ini diyakini dapat mempercepat transformasi pendidikan tinggi Indonesia sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memiliki kualitas setara dengan universitas terbaik dunia.

Selain meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan melalui program beasiswa penuh. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata sekaligus melahirkan dokter, peneliti, dan ilmuwan berkualitas tanpa terkendala kemampuan ekonomi.

Pemerintah juga membuka peluang bagi dosen dan profesor dari luar negeri untuk mengajar serta melakukan riset di Indonesia. Kehadiran akademisi internasional diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memperkuat budaya penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Di sisi lain, kawasan pendidikan yang akan dibangun juga dirancang memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas akademik sehingga mampu menarik tenaga pengajar terbaik dari berbagai negara.

Presiden Prabowo Subianto optimistis mahasiswa angkatan pertama sudah dapat mulai belajar pada awal tahun 2028. Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan tenaga medis nasional dapat dipenuhi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas pendidikan tinggi.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Menurut Brian Yuliarto, pemerintah bersama Imperial College telah menjajaki berbagai bentuk kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung rencana pembangunan 10 Medical and Science University yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Brian Yuliarto menjelaskan bahwa Imperial College akan berkontribusi dalam berbagai aspek pengembangan kampus, mulai dari penyusunan kurikulum, peningkatan standar pembelajaran, pelaksanaan riset bersama, hingga penyediaan program profesor tamu. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kurikulum, kompetensi dosen, dan budaya akademik sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh 10 kampus baru, tetapi juga menyebar ke berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia.

Lebih lanjut, Brian Yuliarto meyakini peningkatan kualitas pendidikan tinggi akan berdampak pada meningkatnya posisi perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan dunia. Semakin kuat kualitas pendidikan, penelitian, dan kolaborasi internasional yang dimiliki, semakin besar pula peluang universitas Indonesia memperoleh pengakuan global serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian yang mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis mulai diperluas untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, pembangunan Sekolah Rakyat dipersiapkan guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, revitalisasi sekolah terus berjalan di berbagai daerah, program pemeriksaan kesehatan gratis diperluas untuk meningkatkan layanan kesehatan preventif, pembangunan infrastruktur strategis tetap berlanjut, serta hilirisasi industri terus didorong guna memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan 10 kampus kedokteran dan sains menjadi salah satu investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, mitra internasional, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pendidikan tinggi berstandar dunia. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan lebih banyak tenaga medis berkualitas, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan inovasi demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju.
*) Akademisi dan Pengamat Kebijakan Pendidikan Tinggi

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian hingga ke tingkat daerah. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut.

Pemerintah menargetkan Program MBG dapat menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat pada akhir 2026. Target besar tersebut mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Berbagai kalangan menilai Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan, program ini juga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan potensi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

“Program MBG harus terus disempurnakan agar mampu membangun rantai pasok yang melahirkan pengusaha baru, UMKM yang tumbuh, serta produksi lokal yang semakin produktif. Ini merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.

“Program MBG berusaha menjangkau kontribusi sebesar-besarnya dari masyarakat. Kehadiran SPPG mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan aktivitas UMKM, koperasi, serta membuka peluang bagi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional,” kata Tigor.

Data terbaru menunjukkan Program MBG telah berkontribusi terhadap penyerapan sekitar 1,28 juta tenaga kerja di berbagai daerah melalui operasional SPPG. Kondisi ini dinilai memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

“Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dan wujud nyata gotong royong nasional dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia,” ujar Tigor.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Program MBG diyakini akan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan nasional melalui keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aktivis 98, Ikhyar Velayati, mengatakan MBG merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi bangsa. Program ini bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun fondasi Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Ikhyar di Medan.

Ia menjelaskan bahwa MBG telah menghidupi 29.567 mitra, menggandeng 443.505 pemasok, menyerap 1.478.360 tenaga kerja, serta menyalurkan makanan bergizi kepada 73.917.500 anak sekolah dan santri di seluruh Indonesia.

“Di balik setiap porsi makanan ada petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pekerja logistik yang menggantungkan penghasilannya pada perputaran ekonomi yang tercipta,” ujarnya.

Menurut Ikhyar, keberlanjutan program menjadi penting karena penghentian MBG akan berdampak tidak hanya kepada penerima manfaat, tetapi juga jutaan pelaku usaha dan tenaga kerja yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan MBG bersama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.

“Semenjak ada MBG, alhamdulillah, mereka merasakan manfaatnya, termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, termasuk juga tadi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Yandri.

Ia menjelaskan banyak BUMDes kini menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, koperasi desa juga berpotensi memperluas kesempatan kerja karena tenaga kerja direkrut dari masyarakat setempat.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Wargiyati, menambahkan bahwa MBG turut mendorong terbentuknya desa-desa tematik sebagai pemasok bahan baku dapur MBG.

“MBG juga menjadi pendorong utama pembentukan desa tematik, seperti desa melon, desa padi, desa tomat, desa ayam pedaging, hingga desa ayam petelur untuk menyiapkan rantai pasok bahan baku yang memberi dampak pengganda serta meningkatkan perputaran ekonomi desa,” ujar Wargiyati.

Menurutnya, sinergi antara MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat ekonomi pedesaan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rantai pasok pangan yang semakin terintegrasi.