Arsip Bulanan: Juni 2026

Oleh: Bara Winatha *)

Pemerintah terus memperkuat strategi fiskal nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, tekanan inflasi global, hingga dinamika nilai tukar menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal yang adaptif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa pada kebijakan pajak tahun 2027, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif maupun menciptakan jenis pungutan baru. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar konsumsi masyarakat tetap terjaga dan iklim usaha tetap kondusif di tengah tantangan ekonomi global yang belum stabil.

Purbaya menilai penguatan penerimaan negara akan lebih diarahkan melalui optimalisasi potensi ekonomi yang sudah ada, termasuk sektor ekonomi digital dan skema windfall tax. Pemerintah juga terus memperluas basis perpajakan melalui formalisasi aktivitas ekonomi, terutama pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara dapat meningkat tanpa harus memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat.

Selain penguatan penerimaan negara, pemerintah juga terus menjaga disiplin fiskal melalui pengelolaan defisit anggaran yang terukur. Pendekatan tersebut menjadi penting karena banyak negara saat ini mulai menghadapi tekanan fiskal akibat tingginya pembiayaan negara di tengah perlambatan ekonomi global. Indonesia memilih tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian agar ruang fiskal nasional tetap sehat dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ia menjelaskan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat menjadi bukti ketahanan APBN Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Menurutnya, pendekatan fiskal yang adaptif memungkinkan pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Suahasil menilai keberhasilan pengelolaan APBN 2025 menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal yang fleksibel dapat menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun pelayanan publik. Langkah penataan ulang anggaran tersebut bahkan mampu menghemat hampir Rp170 triliun sekaligus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas 5 persen.

Kebijakan adaptive budget policy menjadi instrumen penting dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Pemerintah terus menyesuaikan struktur belanja negara agar lebih fokus pada sektor produktif yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, APBN diarahkan semakin fokus pada layanan publik, perlindungan sosial, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Di sisi lain, stabilitas fiskal juga memiliki hubungan erat dengan pergerakan nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar terhadap ekonomi nasional. Tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi global, konflik geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan internasional terus memengaruhi stabilitas mata uang berbagai negara berkembang. Karena itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi faktor yang sangat menentukan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian mengatakan bahwa nilai tukar rupiah masih memiliki ruang untuk kembali menguat apabila koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia semakin solid. Ia menjelaskan bahwa penguatan rupiah tidak hanya bergantung pada langkah bank sentral, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang konsisten dan mudah dibaca pasar. Menurutnya, kombinasi kebijakan yang seimbang akan memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Fakhrul menilai pelemahan rupiah selama ini terjadi karena tekanan ekonomi global sebagian besar diarahkan kepada nilai tukar. Pemerintah berupaya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat agar tetap stabil sehingga sebagian tekanan eksternal berpindah menjadi beban pada rupiah. Dalam kondisi tersebut, rupiah berfungsi sebagai shock absorber utama untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Fakhrul menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif kuat dibandingkan banyak negara lain. Inflasi tetap terkendali, sektor perbankan berada dalam kondisi sehat, dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga di level yang cukup baik. Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih seimbang, rupiah dinilai memiliki peluang untuk kembali menguat secara signifikan.

Kebijakan fiskal adaptif bukan sekadar instrumen penjaga stabilitas jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui transformasi digital administrasi perpajakan, penguatan disiplin fiskal, serta sinkronisasi kebijakan yang erat, pemerintah terbukti mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan negara. Di tengah ketidakpastian global yang masih membayang, strategi komprehensif ini menjadi benteng sekaligus mesin penggerak yang memastikan ruang domestik tetap aman dan produktif.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Pemerintah terus mematangkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027 melalui penerapan standar tata kelola yang ketat.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara menghadirkan pendidikan inklusif, modern, dan berkualitas untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan penguatan tata kelola menjadi fondasi utama keberhasilan program.

Menurutnya, model pendidikan berbasis asrama menuntut kesiapan menyeluruh karena tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa.

“Pertemuan kita ini guna melakukan koordinasi menyamakan persepsi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita tindaklanjuti dalam hari-hari ke depan berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026-2027,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menekankan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Sekolah Rakyat harus menjadi tempat yang mampu membangun harapan, menanamkan disiplin, dan menciptakan generasi yang percaya diri untuk masa depan Indonesia,” katanya.

Penguatan standar dilakukan pada seluruh aspek, mulai dari pengelolaan sarana prasarana, sistem pembelajaran, pengawasan siswa, hingga tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pemerintah juga menyiapkan integrasi teknologi dalam sistem pengawasan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.

“Semua harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” tambahnya.

Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga dikembangkan melalui program pembinaan kemandirian seperti pemanfaatan lahan produktif untuk kebun dan peternakan sederhana guna menanamkan keterampilan hidup sejak dini.

Di sisi pembangunan fisik, PT Brantas Abipraya mempercepat penyelesaian fasilitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan pengawasan teknis yang diperketat.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan proyek harus selesai sesuai target dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja.

“Sekolah Rakyat harus selesai tepat waktu, berkualitas, dan tetap mengutamakan keselamatan kerja karena ini untuk masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, mengatakan evaluasi proyek terus dilakukan di tengah dinamika lapangan.

“Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.

Pemerintah optimistis standarisasi ketat ini akan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pilar pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul Indonesia.

Pemerintah terus memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat dan terukur. Program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik berstandar nasional.

Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar perluasan akses pendidikan, melainkan investasi jangka panjang negara.

“Cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang strategis. Dampaknya mungkin tidak instan, tetapi akan membentuk perubahan yang bersifat mendasar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, program ini menerapkan sistem pembelajaran adaptif melalui skema multi-entry, multi-exit yang memungkinkan siswa mengikuti pendidikan sesuai kesiapan dan capaian belajar masing-masing. Pendekatan ini memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak dengan latar belakang akademik yang beragam.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan standar tinggi dalam rekrutmen tenaga pengajar. Selain memenuhi syarat akademik dan sertifikasi, guru juga dibekali kompetensi pendampingan psikologis dan penguatan karakter.

“Guru di Sekolah Rakyat tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping utama bagi siswa. Kedekatan dan kualitas interaksi menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter,” jelas Fajar.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses seleksi siswa dilakukan melalui sistem jemput bola agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik titipan maupun suap dalam proses seleksi. Menurutnya, integritas pelaksanaan menjadi kunci agar program strategis ini tetap bersih dan tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah menyiapkan penambahan 104 lokasi baru serta pembangunan 93 gedung permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menjadi bagian dari target pemerataan akses Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota pada 2029.

Oleh: Athallah Sani W.)*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pengetatan tata kelola Program Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi besar negara untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang layak.

Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah memandang pendidikan sebagai jalan paling efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah memperketat seluruh mekanisme tata kelola sejak tahap perencanaan, seleksi peserta didik, pengelolaan fasilitas, hingga sistem pengawasan penggunaan anggaran. Pendekatan ini dilakukan agar setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kategori paling rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, mekanisme penerimaan peserta didik dilakukan melalui proses verifikasi ketat dan penjangkauan langsung oleh pemerintah, bukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan program tidak melenceng dari sasaran utamanya. Pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan intervensi negara agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Saifullah Yusuf juga menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun. Seluruh proses dirancang agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bersih dari intervensi pihak-pihak yang berpotensi merusak substansi program.

Penguatan tata kelola program turut mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai Sekolah Rakyat merupakan program strategis dengan tujuan sosial yang sangat besar karena menyasar masyarakat yang membutuhkan dukungan nyata dari negara melalui pendidikan.

Menurut pandangan Setyo, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitas pengadaan barang dan layanan penunjang pendidikan harus diawasi secara ketat agar sesuai standar dan kebutuhan penerima manfaat.

Keterlibatan KPK dalam pengawasan memberi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan tata kelola modern yang terbuka dan akuntabel. Kehadiran pengawasan eksternal sekaligus memperkuat legitimasi program di mata publik serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Respons cepat pemerintah terhadap isu dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan perlengkapan sekolah menunjukkan keseriusan tersebut. Kementerian Sosial segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Menteri, Sosial Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa investigasi dilakukan secara mendalam agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Ia menekankan bahwa hasil audit akan menjadi dasar pengambilan langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sikap tegas pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menoleransi setiap potensi penyimpangan yang dapat mencederai tujuan program. Tata kelola yang kuat tidak hanya dibangun melalui regulasi administratif, tetapi juga melalui tindakan korektif yang cepat dan terukur.

Di sisi lain, Agus Jabo juga memberikan apresiasi terhadap seluruh jajaran yang terus bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada soliditas seluruh unsur pelaksana dalam menjalankan amanah negara secara profesional dan disiplin.

Pengawasan berlapis yang melibatkan unsur internal, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawas independen menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas program. Skema ini dirancang untuk menutup celah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga memperkuat kualitas pendidikan melalui sistem pembelajaran berbasis asrama yang dirancang secara terintegrasi. Model ini memungkinkan pembinaan akademik, karakter, kedisiplinan, dan pengembangan keterampilan hidup dilakukan secara menyeluruh.

Pemerintah meyakini bahwa pendidikan berbasis asrama mampu membentuk ekosistem pembelajaran yang lebih terarah. Interaksi yang berlangsung secara intensif antara peserta didik, pendidik, dan pengelola sekolah akan menciptakan proses pendidikan yang lebih komprehensif dalam membangun kapasitas intelektual maupun mental siswa.

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan sekolah juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawasan lebih efektif, sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara terukur dan transparan.

Sekolah Rakyat tidak hanya menitikberatkan pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan belajar yang tertib dan terstruktur menjadi sarana penting dalam membangun generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki daya saing tinggi.

Program Sekolah Rakyat juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan manusia. Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

*) Peneliti Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Oleh: Erna Pramitha )*

Komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional terus ditunjukkan melalui pengetatan mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini menjadi bukti keseriusan negara dalam memastikan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu berjalan secara optimal, terukur, dan mampu menghadirkan kualitas pembelajaran yang setara dengan pendidikan terbaik di Indonesia.

Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah menempatkan program ini sebagai salah satu terobosan penting untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa agar memperoleh masa depan yang lebih baik.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut. Menurutnya, sistem pendidikan berbasis asrama membutuhkan kesiapan yang jauh lebih matang dibandingkan sekolah konvensional karena tidak hanya menitikberatkan pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, mental, dan moral siswa secara menyeluruh sepanjang waktu.

Gus Ipul menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan besar yang telah ditetapkan pemerintah. Kesamaan visi dinilai penting agar seluruh unsur pelaksana memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah pembangunan pendidikan yang sedang dijalankan.

Gus Ipul juga memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya besar negara dalam membangun harapan baru bagi anak-anak dari keluarga rentan. Program ini dirancang untuk membentuk generasi muda yang memiliki disiplin tinggi, kepercayaan diri, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan melalui lingkungan pendidikan yang kondusif dan terstruktur.

Pengetatan mekanisme dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, pengawasan peserta didik, hingga tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Pemerintah memastikan setiap fasilitas yang dibangun benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan agar proses pendidikan berlangsung maksimal.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembentukan budaya disiplin di lingkungan sekolah. Penataan aktivitas harian siswa dan tenaga pendidik dirancang secara sistematis agar tercipta ritme pendidikan yang tertib, terarah, dan mampu menumbuhkan karakter kuat sejak dini.

Di luar pendidikan formal, Sekolah Rakyat diarahkan untuk membangun kemandirian siswa melalui kegiatan produktif seperti pengelolaan kebun dan peternakan sederhana. Pendekatan ini memperkuat pembelajaran kontekstual sekaligus menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan keterampilan hidup yang relevan bagi masa depan peserta didik.

Penguatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Pemerintah memastikan tenaga pendidik dan seluruh unsur pendukung memiliki kompetensi profesional sekaligus integritas moral yang tinggi. Kehadiran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing yang menjadi teladan dalam keseharian siswa.

Integrasi teknologi dalam sistem pengawasan sekolah turut menjadi bagian dari mekanisme baru yang diperketat. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Komitmen menjaga integritas program juga terlihat dari respons cepat Kementerian Sosial terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan sekolah.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa investigasi internal dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Menurut Agus, pengawasan yang ketat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas layanan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

Evaluasi berkala juga terus dilakukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki melalui langkah korektif yang cepat dan terukur. Dengan pola pengawasan seperti ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan efektif serta mampu menjadi model tata kelola pendidikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dukungan kuat juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberanian negara dalam mengubah nasib anak bangsa melalui pendidikan berkualitas.

Abdul Mu’ti memastikan bahwa aspek akademik program telah dirancang secara matang melalui kurikulum yang adaptif serta skema pembelajaran multi-entry dan multi-exit. Pendekatan ini memungkinkan siswa dengan latar belakang berbeda memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya pembekalan khusus bagi kepala sekolah dan guru agar mampu menjalankan model pendidikan berbasis asrama secara efektif. Sinergi antara Kemendikdasmen dan Kementerian Sosial terus diperkuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan selaras.

Melalui pengetatan mekanisme di seluruh lini, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Program ini tidak hanya menghadirkan akses belajar bagi kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berkeadilan.

*) Pengamat Pendidikan Nasional

Jakarta – Guna menjamin mutu dan ketepatan sasaran, pemerintah memperketat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap daerah menerima distribusi makanan berkualitas tinggi secara efektif dan merata.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa pemerintah kini telah meluncurkan aplikasi Reviu MBG untuk meningkatkan kualitas layanan serta membangun budaya evaluasi dalam pelaksanaan program.

“Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh SPPG, pengawas gizi, dan mitra,” ujar Sony.

Melalui aplikasi tersebut, sekolah, posyandu, dan pesantren dapat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima setiap hari berdasarkan empat parameter utama, yakni ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu.

Menurut Sony, sistem evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan layanan MBG berjalan sesuai standar dan kebutuhan penerima manfaat.

Hasil penilaian nantinya akan menjadi indikator evaluasi atau Key Performance Indicator (KPI) bagi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Data dashboard Reviu Menu MBG menunjukkan mayoritas laporan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kualitas makanan dan distribusi.

Tingkat kelayakan makanan tercatat mencapai 99,88 persen, sedangkan ketepatan waktu distribusi berada pada angka 97,95 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan bersama BGN, BPOM, dan pemerintah daerah akan menjalankan sistem pengawasan eksternal serta respons cepat terhadap potensi kejadian luar biasa.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Menkes Budi.

Pemerintah juga menerapkan sertifikasi higiene, sanitasi, serta standar keamanan pangan bagi seluruh penyedia layanan MBG.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program MBG, termasuk memastikan optimalisasi anggaran sebesar Rp268 triliun pada 2026 untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sesuai target nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan peningkatan anggaran Badan Gizi Nasional merupakan bagian dari proses evaluasi program yang terus berkembang.

“Pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran BGN tahun 2026 menjadi Rp268 triliun, ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG,” kata Hariqo.

Hingga Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa atau sekitar 66,9 persen dari total sasaran nasional.

Oleh : Aditya Akbar )*

Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program nasional tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara, penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat sekaligus mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, pedagang lokal, dan sektor pangan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dinilai berhasil memperkuat berbagai program sosial, digitalisasi layanan publik, serta koordinasi lintas kementerian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa implementasi government technology atau govtech dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola Program MBG. Sistem digital tersebut saat ini tengah dikembangkan sebagai ekosistem yang mengintegrasikan data kementerian dan lembaga pemerintah sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, melalui govtech pemerintah nantinya dapat melihat daerah mana yang benar-benar membutuhkan prioritas bantuan dan wilayah mana yang masih bisa ditempatkan sebagai prioritas berikutnya. Ia menilai pemanfaatan data yang terintegrasi akan membuat kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan efisien.

Besarnya anggaran MBG juga menjadi perhatian serius pemerintah. Setelah disesuaikan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada tahun ini, pemerintah menilai evaluasi harus terus dilakukan agar program berjalan efektif dan tidak menimbulkan pemborosan. Pengawasan yang kuat dianggap penting karena program tersebut memiliki potensi belanja hingga Rp1 triliun per hari yang langsung menyentuh pelaku ekonomi di tingkat bawah seperti petani, pedagang lokal, hingga UMKM.

Luhut Binsar Pandjaitan menilai program berskala besar seperti MBG seharusnya melalui tahap uji coba menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional. Menurutnya, dana yang beredar setiap hari melalui program tersebut merupakan peluang besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, pengembangan sistem govtech justru dilakukan melalui uji coba secara masif di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk di Banyuwangi. Dari implementasi tersebut, pemerintah menemukan masih adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Di salah satu daerah, tingkat ketepatan penyaluran bantuan tercatat hanya sekitar 77 persen sehingga menunjukkan perlunya pembenahan sistem data nasional.

Melalui govtech, pemerintah menemukan masih ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum mendapatkan haknya, sementara ada pula penerima yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria. Namun setelah sistem diterapkan selama satu bulan, pemerintah mulai memperbaiki ketidaktepatan tersebut melalui sinkronisasi data yang lebih akurat.

Pemerintah menargetkan seluruh data kementerian dan lembaga mulai terkoneksi pada 1 Juni 2026. Setelah itu, data akan diharmonisasi menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan informasi. Sistem govtech tersebut rencananya akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026 guna mendukung realisasi berbagai program prioritas pemerintah.

Luhut Binsar Pandjaitan optimistis integrasi data nasional akan membantu Presiden dalam mengambil keputusan secara lebih cepat, detail, dan tepat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen memperkuat MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional dan evaluasi pelaksanaan MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan lebih profesional melalui koordinasi lintas lembaga.

Dalam pembahasan itu, Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya penguatan manajemen internal Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program semakin terukur dan efektif. Pemerintah menyadari bahwa program berskala nasional membutuhkan sistem pengelolaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten agar implementasinya optimal di seluruh daerah.

Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan keterlibatan para ahli guna memperkuat sistem pengelolaan gizi dan dapur MBG. Kehadiran tenaga ahli diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, dan efektivitas distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.

Setelah bertemu Wakil Presiden, Dudung Abdurachman juga melakukan pembahasan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait perkembangan pelaksanaan program dan kondisi terkini lembaga tersebut. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai perkembangan mekanisme kerja serta sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Program MBG sendiri dipandang bukan sekadar bantuan pangan jangka pendek, melainkan investasi besar negara untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dengan perbaikan sistem pengawasan, integrasi data nasional, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan tenaga ahli, pemerintah berharap program tersebut mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, pengawasan dan evaluasi yang konsisten harus terus diperkuat agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Keberhasilan program MBG nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, berkurangnya angka kekurangan gizi, tumbuhnya ekonomi daerah, serta terciptanya generasi masa depan yang lebih unggul dan berdaya saing.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Alfisyah Arafah )*

Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi sehat melalui pelayanan gizi yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Selama setahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil memperluas cakupan program MBG, memperkuat distribusi makanan, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan di lapangan.

Salah satu upaya terbaru dilakukan Badan Gizi Nasional melalui peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik. Aplikasi tersebut memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh pelaksana program dalam menjaga mutu makanan.

Melalui aplikasi tersebut, pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara internal oleh Badan Gizi Nasional, tetapi juga melibatkan pihak penerima manfaat secara langsung. Guru yang ditunjuk sekolah dan kepala posyandu bertugas sebagai PIC Kelompok Penerima Manfaat MBG dan dapat memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima setiap hari. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, tampilan makanan, hingga variasi menu yang disajikan.

Menurut Sony Sonjaya, keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan persoalan distribusi maupun kualitas makanan di lapangan. Pemerintah menilai sistem evaluasi digital tersebut dapat mempercepat penanganan masalah serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Data Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026 menunjukkan hasil evaluasi yang cukup positif. Sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.705 laporan atau sekitar 99,88 persen menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak dikonsumsi.

Selain itu, tingkat ketepatan waktu distribusi makanan mencapai 97,95 persen. Sebanyak 1.672 laporan menyebut makanan diterima tepat waktu atau bahkan lebih awal, sedangkan 35 laporan mencatat adanya keterlambatan distribusi. Dari sisi kualitas sensorik, aroma makanan dinilai layak dalam 1.702 laporan atau sekitar 99,71 persen. Sementara pada aspek tampilan makanan, sebanyak 1.697 laporan atau 99,41 persen menyebut kondisi makanan sesuai standar pelayanan. Pada aspek rasa, sebanyak 1.688 laporan atau sekitar 98,89 persen menilai makanan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola program MBG selama setahun terakhir. Pemerintah tidak hanya fokus memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Kehadiran aplikasi evaluasi digital dinilai menjadi salah satu terobosan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan akurat.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa efisiensi diterapkan untuk memperbaiki manajemen belanja negara agar penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan akuntabel. Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan program, termasuk pola belanja dan mekanisme distribusi yang dijalankan Badan Gizi Nasional.

Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah pembenahan tersebut akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas gizi penerima manfaat dan tidak terhambat persoalan distribusi maupun pengelolaan administrasi.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG juga terlihat dari langkah evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dapur penyedia makanan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelaksanaan program yang tidak memenuhi standar pelayanan. Karena itu, lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai memiliki berbagai kekurangan dalam pengelolaan diputuskan untuk ditutup sebagai bagian dari upaya penertiban dan peningkatan kualitas layanan.

Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah kekurangan. Namun pemerintah memilih melakukan pembenahan secara terbuka agar kualitas pelayanan terus meningkat dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penutupan dapur yang tidak memenuhi standar dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan profesional dan berkelanjutan.

Selain pengawasan internal, Presiden juga meminta pemerintah daerah, anggota DPR, hingga masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Pemerintah menilai partisipasi publik sangat penting agar kualitas makanan, distribusi, dan pelayanan kepada penerima manfaat dapat terjaga secara konsisten di seluruh wilayah.

Meski anggaran MBG tahun 2026 mengalami efisiensi dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, pemerintah memastikan pengurangan tersebut tidak akan memengaruhi kualitas maupun cakupan pelayanan. Pemerintah justru ingin memastikan bahwa setiap anggaran digunakan lebih efektif demi memperkuat kualitas tata kelola program.

Dengan evaluasi berkala, penguatan pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Pemerintah juga diharapkan terus menjaga konsistensi pembenahan agar program ini dapat berjalan transparan, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah terus meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem government technology (govtech) oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa govtech dirancang sebagai sistem integrasi data antar kementerian dan lembaga guna mendukung pengawasan berbagai program pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang paling membutuhkan bantuan secara lebih akurat.

“Melalui data yang terintegrasi, pemerintah nantinya dapat memetakan daerah yang paling membutuhkan program MBG maupun wilayah yang masih dapat ditempatkan sebagai prioritas berikutnya,” kata Luhut.

Ia menilai pengawasan program perlu diperkuat karena anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp268 triliun setelah sebelumnya dipangkas dari Rp335 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, evaluasi dinilai sangat penting agar pelaksanaan program tetap efisien dan tepat sasaran.

Luhut juga menyampaikan bahwa program berskala besar seperti MBG idealnya melalui tahapan uji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, dana yang beredar hingga Rp1 triliun setiap hari berpotensi memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Indonesia belum pernah memiliki program dengan perputaran dana harian hingga Rp1 triliun yang langsung menyentuh pedagang kecil dan masyarakat bawah sehingga efeknya terhadap ekonomi sangat besar,” ujarnya.

Saat ini, sistem govtech sedang diuji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil implementasi tersebut, pemerintah menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah itu baru mencapai sekitar 77 persen tepat sasaran.

“Dari penerapan govtech, kami menemukan masih ada warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum mendapatkannya, begitu pula sebaliknya,” tutur Luhut.

Di sisi lain, BGN meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik yang memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila terjadi kendala di lapangan.

“Partisipasi guru dan Kaposyandu dalam evaluasi diharapkan mampu memperkuat ketepatan pengawasan sekaligus menjadi langkah awal mendeteksi potensi persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan,” kata Sony.

Berdasarkan Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, sebanyak 1.705 dari total 1.707 laporan menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Tingkat ketepatan distribusi juga mencapai 97,95 persen, sementara kualitas aroma, tampilan, dan rasa makanan dinilai baik oleh sebagian besar penerima manfaat.*

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya reformasi regulasi dan percepatan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif bagi dunia usaha.

Langkah strategis tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui rencana pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi untuk menyederhanakan berbagai aturan dan proses perizinan yang selama ini dinilai terlalu berlapis.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam menarik investasi.

“Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengungkapkan bahwa dirinya masih menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait lamanya proses perizinan investasi yang bahkan bisa memakan waktu hingga dua tahun.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat masuknya modal baru serta memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri nasional.

“Kalau negara lain bisa mengeluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita sampai dua tahun? Regulasi harus disederhanakan,” tegasnya.

Selain mempercepat investasi, deregulasi juga dipandang penting untuk memperkuat transparansi dan menutup celah praktik korupsi yang kerap muncul akibat proses birokrasi yang rumit.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnis secara sehat dan produktif.

“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, pemerintah juga terus memperkuat mekanisme percepatan investasi melalui Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel bertema “Resolving Bottleneck, Accelerating Investment” yang diselenggarakan di Jakarta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan iklim usaha yang sehat, kepastian hukum, serta regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

“Pembentukan kanal _Debottlenecking_ merupakan salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi tersebut,” ujarnya.

Menurut pemerintah, kanal tersebut dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi mulai dari persoalan perizinan, perpajakan, logistik, infrastruktur, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah secara lebih efektif dan transparan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai pembentukan satgas deregulasi berpotensi memperbaiki arus investasi nasional apabila mampu memangkas regulasi yang tumpang tindih secara efektif.

“Pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kewenangan kuat, target yang terukur, transparansi evaluasi regulasi, serta melibatkan pelaku usaha dan daerah agar implementasinya tidak berhenti di pusat,” kata Rizal.

Menurut Rizal, deregulasi yang terukur dan konsisten diyakini dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan pemerintah.