Presiden Tegaskan Jalan Inpres Daerah Pangkas Biaya Logistik Nasional

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan jalan daerah yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia guna memastikan pemerataan pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Program ini diarahkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik nasional, serta memperkuat keterhubungan antarwilayah sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Penegasan tersebut disampaikan saat meresmikan 1.151 kilometer jalan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada 23 Juni 2026.

Melalui program tersebut, pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan dan penanganan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi. Kehadiran infrastruktur jalan yang memadai diyakini akan membuka akses ekonomi baru, mempercepat distribusi hasil produksi, serta memperkuat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat-pusat perdagangan.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Pembangunan jalan bukan hanya membangun fisik semata, tetapi membangun masa depan, mempercepat pemerataan kesejahteraan, dan membuka peluang ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Keberadaan jalan yang lebih baik memberikan manfaat langsung bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas karena mempercepat distribusi hasil produksi, memperluas akses pasar, serta membantu menjaga stabilitas harga barang.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kementerian Pekerjaan Umum mengambil peran strategis untuk memastikan infrastruktur konektivitas hadir sebagai penyokong utama dan urat nadi sistem logistik nasional,” kata Dody.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Indonesia maju.

“Dengan konektivitas yang semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin berkembang, investasi akan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus didorong secara berkelanjutan,” ujar Dody.

Presiden Prabowo Resmikan Jalan Inpres Daerah di Seluruh Indonesia, Konektivitas Pelosok Kian Terbuka

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat hingga ke daerah pelosok.

Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan daerah yang telah menjangkau berbagai wilayah di Tanah Air. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

“Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 km di seluruh pelosok Indonesia, di 37 provinsi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa jalan daerah bukan sekadar sarana transportasi, melainkan infrastruktur vital yang berperan sebagai penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan akses jalan yang semakin baik, distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih lancar sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan jalan daerah pada era pemerintahan Presiden Prabowo mengusung standar yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Salah satu peningkatan signifikan terlihat pada lebar jalan yang kini ditetapkan mencapai 7 meter, lebih luas dibandingkan standar lama yang hanya sekitar 4 meter.

“Mohon izin, Inpres Bapak yang nomor 11 tahun 2025 inilah yang kemudian menjadi arahan dari Bapak dari awal agar jalan yang kita bikin, walaupun sekadar jalan daerah, tapi mampu dilewati oleh dua kendaraan secara berpapasan,” ujar Dody.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Inpres Jalan Daerah bagus untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan.

“Ini sebenarnya satu kebijakan yang bagus karena memang selama ini di daerah itu apalagi daerah-daerah dengan potensi swasembada pangannya tinggi harusnya akses infrastruktur dan bagaimana kemudian logistik itu bisa terdistribusi secara merata dan cepat,” ujar Trubus.

Menurut dia, Inpres Jalan Daerah ini membantu pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak atau perlu ditingkatkan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah sentra pangan.

“Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak,” kata Trubus.

. (*)

Presiden Prabowo dan Jalan Inpres Daerah sebagai Fondasi Pemerataan Ekonomi

Oleh : Antonius Utomo
Pemerataan ekonomi selalu menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi kerap terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara banyak daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat mobilitas barang, jasa, dan manusia. Dalam konteks inilah kebijakan pembangunan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok negeri.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam peresmian pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi pada 23 Juni 2026. Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi. Pemerintah menempatkan pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada akses transportasi yang memadai. Hasil panen petani, produk perkebunan, hasil perikanan, hingga barang kebutuhan pokok bergerak melalui jaringan jalan yang menghubungkan desa dengan pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Ketika akses jalan membaik, biaya logistik dapat ditekan, waktu tempuh menjadi lebih singkat, dan daya saing produk daerah meningkat.

Keberadaan Inpres Jalan Daerah juga menunjukkan perubahan paradigma pembangunan infrastruktur nasional. Jika sebelumnya pembangunan sering dianggap lebih terfokus pada kawasan-kawasan tertentu, kini pemerintah berupaya memastikan manfaat pembangunan menjangkau wilayah yang lebih luas. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp5,41 triliun untuk pelaksanaan tahun 2025, pembangunan jalan daerah dilakukan secara merata di berbagai provinsi sehingga daerah yang selama ini menghadapi kendala konektivitas dapat memperoleh akses yang lebih baik.

Dampak ekonomi dari pembangunan jalan daerah sesungguhnya sangat luas. Infrastruktur yang baik memungkinkan rantai pasok berjalan lebih efisien. Petani dapat mengirim hasil panen lebih cepat ke pasar sehingga kualitas produk tetap terjaga dan biaya distribusi berkurang. Pelaku usaha mikro dan kecil di desa memperoleh kesempatan lebih besar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pada saat yang sama, investor juga cenderung lebih tertarik menanamkan modal di daerah yang memiliki akses transportasi yang memadai. Dengan kata lain, pembangunan jalan menciptakan efek berantai yang memperkuat aktivitas ekonomi lokal sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini semakin menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan dukungan konektivitas. Capaian ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau keseluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil dan rata.

Berbagai daerah mulai merasakan manfaat tersebut. Di Jawa Tengah, misalnya, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah dinilai membantu menghubungkan pusat-pusat ekonomi desa dengan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah bahkan melihat program ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru karena mampu membuka akses menuju kawasan produksi, sentra pertanian, hingga destinasi wisata yang sebelumnya kurang terhubung. Perbaikan jalan juga berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan terbukanya wilayah yang sebelumnya relatif terisolasi.

Lebih jauh lagi, pembangunan jalan daerah memiliki kaitan erat dengan agenda ketahanan pangan nasional. Salah satu tujuan utama Inpres Nomor 11 Tahun 2025 adalah memastikan kelancaran distribusi hasil pertanian dari sentra produksi menuju pasar konsumsi. Dengan konektivitas yang lebih baik, risiko keterlambatan distribusi dapat ditekan dan efisiensi logistik meningkat. Hal ini penting mengingat Indonesia tengah berupaya memperkuat kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan nasional.

Selain mendukung sektor pangan, konektivitas jalan juga berkontribusi pada pemerataan kesempatan ekonomi. Daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dapat lebih mudah mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan investasi. Infrastruktur yang terhubung menciptakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses terhadap berbagai layanan publik. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang signifikan bagi kualitas hidup masyarakat.

Ke depan, keberhasilan Inpres Jalan Daerah akan sangat ditentukan oleh kesinambungan pelaksanaan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan jalan perlu terus diarahkan pada kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi besar namun masih menghadapi hambatan konektivitas. Ketika jaringan jalan semakin terintegrasi, distribusi pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata dan kesenjangan antarwilayah dapat terus diperkecil.

Pembangunan jalan daerah yang digagas melalui Inpres Jalan Daerah mencerminkan upaya pemerintah membangun Indonesia dari seluruh wilayah, bukan hanya dari pusat-pusat pertumbuhan yang sudah maju. Dengan memperkuat konektivitas hingga ke tingkat desa, Presiden Prabowo menempatkan infrastruktur sebagai fondasi penting bagi pemerataan ekonomi nasional. Jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain pada dasarnya bukan hanya sarana transportasi, melainkan jalur yang membuka kesempatan, mempercepat pertumbuhan, dan menghadirkan manfaat pembangunan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* Pengamat Publik

Jalan Inpres Daerah: Infrastruktur dan Jalan Kesejahteraan

*) Oleh: Maya Sri Lestari

Pembangunan infrastruktur selama ini sering dipandang sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau sarana transportasi lainnya. Padahal, bagi masyarakat di daerah, infrastruktur jalan merupakan fondasi utama yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, peresmian ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih merata. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat karena sebagian besar aktivitas produksi masyarakat berlangsung di wilayah pedesaan dan daerah penyangga ekonomi nasional. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk usaha mikro dan kecil sangat bergantung pada ketersediaan akses jalan yang memadai untuk menjangkau pasar. Tanpa konektivitas yang baik, biaya distribusi menjadi tinggi dan daya saing produk lokal semakin melemah. Oleh karena itu, pembangunan jalan daerah tidak hanya menciptakan akses fisik, tetapi juga memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.

Lebih jauh, kehadiran jalan yang berkualitas mampu menghubungkan desa-desa produktif dengan pusat perdagangan, kawasan industri, serta jaringan logistik nasional. Selama ini, banyak daerah memiliki potensi ekonomi besar namun terhambat oleh buruknya infrastruktur transportasi. Akibatnya, biaya pengangkutan meningkat, waktu distribusi menjadi lebih lama, dan keuntungan yang diterima masyarakat menjadi tidak optimal. Melalui pembangunan jalan daerah yang lebih luas dan terintegrasi, hambatan tersebut dapat dikurangi sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Selain itu, pembangunan jalan daerah juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Infrastruktur yang baik mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Anak-anak sekolah dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman dan efisien, sementara masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh akses yang lebih cepat ke pusat pelayanan. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Program Inpres Jalan Daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan konektivitas guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Konektivitas yang baik memungkinkan distribusi hasil produksi berlangsung lebih efisien, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dalam konteks swasembada pangan, keberadaan jalan yang memadai menjadi faktor penting untuk memastikan hasil panen dapat segera sampai ke pasar tanpa mengalami hambatan logistik yang merugikan petani.

Selanjutnya, penguatan konektivitas juga berperan dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional. Ketika kawasan produksi terhubung dengan pusat konsumsi melalui infrastruktur yang memadai, maka distribusi barang menjadi lebih lancar dan biaya logistik dapat ditekan. Efisiensi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada harga barang yang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan jalan daerah tidak hanya memberikan manfaat bagi produsen, tetapi juga bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

Keberhasilan Program Inpres Jalan Daerah juga mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa terdapat 15 ruas jalan di Provinsi Lampung yang masuk dalam program tersebut dengan total panjang penanganan mencapai 51,1 kilometer. Menurutnya, program ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Harapan agar program tersebut terus diperluas mencerminkan tingginya kebutuhan daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih dari sekadar proyek pembangunan, Program Inpres Jalan Daerah mencerminkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Selama bertahun-tahun, kesenjangan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang memperlebar disparitas ekonomi antarwilayah. Dengan memperkuat konektivitas daerah, pemerintah berupaya menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi nasional. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara luas hingga ke pelosok daerah.

Peresmian ruas jalan daerah di seluruh Indonesia merupakan instrumen strategis yang membuka akses terhadap peluang, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Program Inpres Jalan Daerah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan nasional. Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, jalan-jalan yang dibangun hari ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera di masa depan.

*) Konsultan Infrastruktur dan Transportasi.

Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan hingga September 2026 untuk Jaga Daya Beli Rakyat

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global melalui kebijakan perpanjangan program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat. Program yang semula dijadwalkan berakhir, kini diperpanjang selama tiga bulan, yakni mulai Juli hingga September 2026, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan kenaikan harga pangan.

“Bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima,” ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung. Perpanjangan bantuan pangan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain memperpanjang bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga stabilitas harga kedelai yang menjadi bahan baku utama industri tahu dan tempe. Melalui program ini, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota mencapai 250 ribu ton kedelai.

“Untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa subsidi tersebut akan diberikan ketika harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan usaha para perajin tahu dan tempe, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat mengakses sumber protein dengan harga yang terjangkau.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, menilai bahwa intervensi pemerintah ini merupakan langkah yang tepat dalam jangka pendek untuk menjaga ketahanan pangan kelompok rentan.

“Pemberian bansos ini efektif sebagai _short-term stabilizer_ saja. Ini langsung ke sasaran _vulnerable groups,”_ ujarnya.

Eliza menambahkan bahwa di tengah kondisi daya beli yang masih menghadapi tekanan, bantuan pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebutuhan kalori dasar masyarakat tetap terpenuhi. Selain memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin, program ini juga diyakini mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

“Perpanjangan bantuan beras selama tiga bulan dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga kelompok bawah sekaligus memberikan _multiplier effect_ sederhana terhadap perekonomian,” kata Eliza.

Melalui perpanjangan bantuan pangan dan berbagai program stabilisasi harga, pemerintah menunjukkan kehadirannya dalam melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan masyarakat, menjaga inflasi pangan tetap terkendali, serta mendorong pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bansos Beras hingga September Bagian dari Perlindungan Sosial Semester II

*Jakarta* – Bantuan sosial pangan berupa beras akan terus disalurkan hingga September 2026 sebagai bagian dari penguatan program perlindungan sosial pada semester II tahun ini. Program tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bantuan beras 10 kilogram akan diberikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut mulai Juli 2026. Program tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026.

“Bantuan beras masing-masing sebesar 10 kilogram akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan berturut-turut. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas konsumsi rumah tangga,” ujar Airlangga Hartarto.

Menurutnya, anggaran yang disiapkan untuk bantuan pangan tersebut mencapai sekitar Rp17,54 triliun. Selain bantuan beras, bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai juga disalurkan bagi pengrajin tahu dan tempe dengan dukungan maksimal Rp2.000 per kilogram untuk kuota tahap awal sebanyak 250 ribu ton.

“Program bantuan pangan dan subsidi kedelai menjadi bagian penting dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat,” kata Airlangga Hartarto.

Selain bantuan pangan, sejumlah stimulus lain turut disiapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II 2026. Program tersebut meliputi insentif Pajak Penulis dengan tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen, diskon transportasi selama musim liburan sekolah dan Natal-Tahun Baru, hingga program magang nasional dan pelatihan vokasi.

“Stimulus pada semester II diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, memperkuat dunia usaha, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional,” ujar Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan keputusan memperpanjang bantuan pangan diambil agar masyarakat tetap terlindungi dari potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Presiden meminta agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani. Karena itu bantuan beras kami tambah hingga tiga bulan,” ujar Zulkifli Hasan

Ia menjelaskan kebutuhan beras untuk program tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1 juta ton yang akan dipenuhi dari cadangan beras nasional sebesar 5,2 juta ton. Program ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi masyarakat rentan dari dampak perubahan ekonomi global.

Perpanjangan Bansos Pangan sebagai Respons Konkret atas Tekanan Ekonomi Global

Oleh : Abdul Razak)*

Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga tahun 2026 menjadi tantangan yang harus dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui perpanjangan bantuan sosial (bansos) pangan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus upaya menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda. Perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling terdampak oleh gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi.

Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perpanjangan bantuan pangan dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut akan kembali dilaksanakan selama tiga bulan dengan jumlah penerima mencapai 33,24 juta orang di seluruh Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun untuk mendukung keberlanjutan program bantuan pangan tersebut. Kebijakan ini menjadi langkah penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional dapat terus bergerak secara positif.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk kedelai dengan target kuota mencapai 250 ribu ton. Subsidi tersebut akan diberikan ketika harga kedelai berada di atas harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha para perajin sekaligus memastikan harga produk tahu dan tempe tetap terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sektor usaha mikro dan kecil yang menjadi bagian penting dari ekonomi kerakyatan. Dengan menjaga stabilitas harga bahan baku, pelaku usaha dapat mempertahankan produktivitas dan lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global.

Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar Rp26,34 triliun pada semester II tahun 2026. Paket tersebut mencakup bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta berbagai insentif transportasi senilai Rp2,04 triliun. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengintegrasikan teknologi AI dalam program bansos yang menjangkau sekitar 18 juta keluarga atau setara dengan 50 juta penduduk Indonesia. Menurutnya, jika berhasil diterapkan secara luas, sistem tersebut berpotensi menjadi salah satu model inklusi keuangan digital terbesar bahkan yang pertama di dunia.

Pemanfaatan teknologi AI diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan, mempercepat proses verifikasi, serta mengurangi potensi kesalahan sasaran yang selama ini menjadi tantangan dalam berbagai program bantuan sosial. Kehadiran teknologi juga memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif dan berbasis data.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa penggunaan teknologi digital dalam sistem bansos dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, ke depan bantuan sosial tidak lagi berorientasi pada subsidi barang semata, melainkan lebih difokuskan kepada individu berdasarkan data dan perhitungan yang akurat.

Transformasi digital tersebut juga mulai diterapkan di tingkat daerah. Pemerintah Kota Padang menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota yang ditunjuk Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos.

Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dilakukan untuk meningkatkan transparansi, ketepatan data, serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Menurutnya, sistem baru tersebut akan menghasilkan data yang lebih berkualitas sekaligus memberikan kepastian mengenai jumlah riil penerima manfaat pada tahun anggaran mendatang.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Padang menyediakan mekanisme pendaftaran mandiri melalui platform digital serta menyiagakan 1.750 agen pendamping yang terdiri dari unsur pemerintah, pendamping sosial, pengurus lingkungan, dan relawan. Selain itu, pemerintah juga membuka masa sanggah guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Perpanjangan bansos pangan yang dibarengi dengan transformasi digital menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan bantuan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi respons konkret terhadap tekanan ekonomi global sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan perlindungan sosial yang kuat dan tata kelola yang semakin baik, Indonesia memiliki modal yang lebih kokoh untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan pembangunan yang inklusif di tengah dinamika global yang terus berkembang.

)* Analis Kebijakan

Bansos Beras Berlanjut Melindungi Rakyat

Oleh: Ricky Rinaldi

Pemerintah kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan program bantuan sosial pangan berupa beras. Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis serta potensi tekanan terhadap daya beli domestik, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi. Program bantuan beras bukan sekadar bentuk perlindungan sosial, tetapi juga instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

Ketersediaan pangan yang terjangkau merupakan salah satu faktor utama dalam mempertahankan kualitas hidup masyarakat. Bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, fluktuasi harga bahan pangan pokok dapat memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap kondisi finansial keluarga. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap memiliki akses yang stabil terhadap kebutuhan pokok, terutama saat kondisi ekonomi makro menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah maupun faktor iklim.

Langkah perlindungan ini dipertegas melalui peluncuran paket stimulus ekonomi berskala besar pada Semester II Tahun 2026 dengan total nilai mencapai Rp26,34 triliun. Dari total anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan porsi dana terbesar, yakni senilai Rp17,54 triliun, khusus untuk mendistribusikan bantuan beras masing-masing 10 kilogram kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program yang dijalankan secara bertahap melalui Perum Bulog ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan penuh, dimulai pada alokasi bulan Juli 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa perpanjangan bansos beras ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjelang datangnya musim kemarau serta masa paceklik. Pemerintah mengoordinasikan langkah ini agar hampir 34 juta masyarakat yang paling rentan di lapisan bawah tidak terdampak oleh perubahan kurs atau dinamika pasar apa pun. Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen taktis untuk memastikan harga-harga sembako di pasar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Untuk mendukung program ini, pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan akan mengoptimalkan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog sekitar 1 juta ton.

Bantuan beras ini memiliki dampak yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya bagi para penerima manfaat yang meliputi KPM Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga eks penerima BLT Kesra. Agar penyaluran tepat sasaran, penerima manfaat harus memenuhi kriteria administratif, seperti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), serta membawa dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat undangan saat melakukan pengambilan di lokasi yang ditentukan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dasar berupa beras, keluarga penerima memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk mengalokasikan pendapatan mereka pada kebutuhan penting lainnya. Dana yang semula harus dikeluarkan untuk membeli beras kini dapat dialihkan untuk biaya pendidikan anak, akses kesehatan, maupun modal kegiatan produktif berskala mikro. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan pada tingkat rumah tangga, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penguatan stabilitas sosial secara lebih luas.

Kebijakan bantuan pangan masif ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pilar utama dari paket stimulus ekonomi Semester II/2026 yang menyentuh berbagai sektor riil secara komprehensif. Selain sektor pangan, stimulus senilai puluhan triliun tersebut juga mencakup pos penguatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang kerja untuk 150.000 peserta dan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK serta korban PHK sebesar Rp6,26 triliun. Tidak ketinggalan, pemerintah juga menggelontorkan pos stimulus insentif perpajakan serta potongan tarif transportasi massal senilai Rp2,04 triliun guna mereduksi beban pengeluaran masyarakat di masa libur sekolah hingga momen Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Di sisi lain, efektivitas jaring pengaman ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola, keandalan data, dan distribusi yang tepat sasaran di lapangan. Di tengah dinamika pasokan komoditas lain di pasar tradisional, koordinasi ketat menjadi kunci utama. Perum Bulog sendiri menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyaluran secara bertahap dengan memperkuat jaringan logistik di berbagai daerah. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, otoritas daerah, pendamping sosial, serta aparat desa menjadi faktor krusial agar proses pembagian dapat berjalan cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, program bantuan pangan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Keberlanjutan bantuan sosial beras menunjukkan bahwa negara hadir sebagai pelindung rakyat di tengah berbagai dinamika ekonomi domestik maupun internasional. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat, tetapi juga efektif menjaga daya beli, memperkuat stabilitas sosial, dan menjadi fondasi pengaman sementara roda ekonomi terus bergerak. Dengan kebijakan yang tepat sasaran dan pelaksanaan yang efektif, jaring pengaman fiskal ini menjadi instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Pengamat Isu Strategis

Perpres Ojol Berlaku Juli, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Hidden Fees

Jakarta — Pemerintah memastikan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Melalui regulasi tersebut, perusahaan aplikasi transportasi online diwajibkan menerapkan komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua, sehingga tidak ada lagi potongan di luar ketentuan atau hidden fees yang mengurangi hak pendapatan mitra pengemudi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan bersama perusahaan aplikasi menghasilkan kesepahaman untuk mulai menerapkan komisi maksimal 8 persen bagi layanan transportasi penumpang roda dua mulai 1 Juli 2026.

“Kami bersama manajemen GoTo dan Grab telah melakukan pembicaraan mengenai pemberlakuan tarif ataupun komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pengemudi,” ujar Dasco.

Menurunya, implementasi kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, sekaligus menjawab aspirasi para mitra pengemudi terkait besaran potongan aplikasi.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa skema baru memberikan porsi pendapatan yang lebih besar kepada pengemudi.

Dalam skema tersebut, aplikator hanya dapat mengambil maksimal 8 persen sebagai biaya layanan, sedangkan 92 persen pendapatan perjalanan menjadi hak mitra pengemudi.

“Per 1 Juli 2026 tarif ini sudah berlaku. Skema 8:92 merupakan bentuk komitmen pemerintah dan DPR RI dalam mengawal perjuangan teman-teman pengemudi ojek online agar memperoleh pembagian pendapatan yang lebih adil,” kata Cucun.

Ia menambahkan, penerapan aturan tersebut diharapkan berjalan secara konsisten di seluruh platform tanpa adanya pungutan tambahan yang menyebabkan potongan pendapatan melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari sisi industri, Presiden On Demand Services Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo memastikan perusahaan siap melaksanakan ketentuan pemerintah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo Gojek Indonesia akan mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide. Kami mendukung upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online,” ujar Catherine.

Regulasi itu juga memperkuat perlindungan bagi pekerja transportasi online melalui pengaturan hak-hak mitra pengemudi, termasuk akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan kerja.

Pemerintah Tegaskan Perpres Ojol Efektif per Juli, Komisi Driver Dipangkas Maksimal 8 Persen*

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek online (ojol) akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online, komisi yang sebelumnya dapat mencapai 20 persen akan dipangkas menjadi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi roda dua. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia.

Kepastian tersebut disampaikan setelah pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan perwakilan perusahaan aplikator transportasi daring. Pemerintah bersama DPR memastikan bahwa implementasi aturan baru tersebut telah mencapai kesepakatan dan siap dijalankan oleh perusahaan penyedia layanan transportasi online mulai awal Juli 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pembahasan mengenai komisi aplikasi transportasi online roda dua akhirnya menemukan titik terang setelah lama menjadi aspirasi para pengemudi.

“Kami sudah mengadakan pembicaraan-pembicaraan bersama mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua, yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi,” ujar Dasco.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan oleh perusahaan aplikator. Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo, memastikan pihaknya siap menjalankan ketentuan baru tersebut mulai 1 Juli 2026.

“Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojol roda dua,” kata Catherine.

Komitmen serupa disampaikan CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi. Ia menegaskan bahwa Grab akan menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan GrabBike mulai tanggal yang sama.

“Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojol roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,” ujar Neneng.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menilai kebijakan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para pengemudi ojol yang terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, DPR mengawal proses tersebut hingga menghasilkan kesepakatan yang berpihak kepada mitra pengemudi.

“Komitmen Bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojol. Sekali lagi, per 1 Juli 2026 tarif 8 persen dan 92 persen pendapatan untuk pengemudi ini sudah berlaku,” tegas Cucun.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa pengemudi ojol harus memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar. Dengan skema baru tersebut, pengemudi berhak menerima sedikitnya 92 persen dari nilai transaksi layanan transportasi roda dua, sementara aplikator memperoleh komisi maksimal 8 persen. Selain mengatur pembagian pendapatan, Perpres juga mencakup perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pengemudi.

Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, sekaligus menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.