Arsip Bulanan: September 2026

Oleh: Samuel Yohanes (*

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya mengatasi karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan satwa liar yang menjadikan hutan sebagai habitat alaminya. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah memperkuat pencegahan, pengawasan, pemantauan, serta penanganan karhutla menunjukkan semakin kuatnya kehadiran negara dalam menjaga kelestarian lingkungan Indonesia.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap habitat orangutan, khususnya di wilayah Kalimantan. Orangutan merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis penting. Keberadaannya menjadi bagian dari keseimbangan ekosistem hutan sekaligus simbol penting konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Karena itu, perlindungan terhadap orangutan dalam situasi karhutla menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan seluruh kehidupan yang bergantung di dalamnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa setiap indikasi kebakaran di dalam maupun di sekitar habitat orangutan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti secara serius. Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta unit pelaksana teknis di Kalimantan, pemantauan dilakukan terhadap habitat orangutan, koridor pergerakan satwa, kawasan terdampak, hingga wilayah perkebunan dan permukiman yang berada di sekitar kawasan hutan.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan konservasi yang komprehensif. Perlindungan satwa tidak berhenti pada batas kawasan konservasi, tetapi juga mempertimbangkan pola pergerakan satwa dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketika kondisi habitat mengalami perubahan, sistem pemantauan yang terintegrasi menjadi penting agar keberadaan satwa dapat diketahui dan langkah penyelamatan dapat segera dilakukan apabila diperlukan.

Penguatan patroli menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di lapangan. Pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi, frekuensi patroli penyelamatan satwa diperkuat hingga dilakukan setiap hari. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip pencegahan dan respons cepat. Dengan pemantauan yang lebih intensif, potensi gangguan terhadap satwa dan kawasan hutan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi lapangan.

Keberhasilan konservasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak masyarakat untuk segera menghubungi call center BKSDA di daerah masing-masing apabila menemukan orangutan atau satwa liar yang membutuhkan pertolongan akibat kondisi lingkungan. Penguatan saluran pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem konservasi berbasis kolaborasi, karena masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah memperoleh informasi secara cepat.

Pendekatan kolaboratif juga menjadi kekuatan dalam penanganan karhutla dan penyelamatan satwa. Pemerintah bekerja bersama pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, organisasi konservasi, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Sinergi tersebut memperkuat kemampuan negara dalam melakukan pemantauan, evakuasi, asesmen, rehabilitasi, hingga pelepasliaran satwa sesuai kondisi masing-masing individu.

Aspek medis turut menjadi perhatian penting. Raja Juli Antoni mendorong penguatan satuan tugas dari sisi medis melalui dukungan peralatan dan sumber daya manusia. Ketersediaan dokter hewan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap satwa yang membutuhkan pertolongan memperoleh penanganan berdasarkan kondisi fisik dan tingkat kebutuhan. Apabila diperlukan, dukungan tenaga medis dari luar Kalimantan Tengah dapat diperkuat untuk memastikan kapasitas penanganan tetap memadai.

Setiap laporan mengenai orangutan yang lemah, terluka, terjebak, atau berada di luar habitatnya juga ditindaklanjuti melalui asesmen. Penanganan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis, ekologis, dan keselamatan. Pendekatan berbasis asesmen ini menunjukkan bahwa konservasi satwa dilakukan secara profesional, terukur, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi satwa serta keberlanjutan ekosistem.

Komitmen pemerintah juga terlihat dari penguatan koordinasi regional. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menyampaikan bahwa Indonesia memenuhi kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib Alert Level 3 sesuai SOP MAJER atau Monitoring, Assessment, and Joint Emergency Response. Mekanisme tersebut mencakup pemetaan titik panas, pemantauan kondisi lingkungan, pergerakan asap, serta informasi mengenai penanganan di lapangan.

Koordinasi melalui ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menangani persoalan lingkungan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pertukaran informasi dengan negara-negara anggota ASEAN menjadi bagian penting dalam membangun sistem peringatan dini dan meningkatkan efektivitas respons terhadap karhutla yang memiliki dampak lintas batas.

Pada akhirnya, perlindungan hutan, satwa, dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Penguatan patroli, sistem pelaporan, dukungan medis, pemantauan kawasan, serta kerja sama nasional dan regional menunjukkan bahwa pemerintah terus membangun sistem penanganan karhutla yang semakin terpadu. Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, upaya menjaga hutan Indonesia dapat dilakukan secara lebih kuat, cepat, dan berkelanjutan. Kehadiran negara dalam menjaga lingkungan bukan hanya ditunjukkan melalui pemadaman api, tetapi juga melalui komitmen melindungi setiap bagian ekosistem agar kekayaan alam Indonesia tetap lestari bagi generasi mendatang.

(* Penulis merupakan Pengamat Lingkungan dan Ekosistem Hutan

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan titik api yang harus segera dipadamkan. Di balik kepulan asap terdapat masyarakat yang harus tetap menjalani aktivitas, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, serta tenaga kesehatan dan petugas lapangan yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa jauh keselamatan warga dapat dijaga.

Perspektif tersebut terlihat dari langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang meninjau penanganan karhutla di Palangka Raya, Banjarbaru, dan Kubu Raya pada 10 September 2026. Peninjauan langsung di tiga provinsi Kalimantan menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pengawalan lintas wilayah dan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Perlindungan kesehatan, pendidikan, kebutuhan logistik, hingga keselamatan kelompok rentan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Di Kalimantan Selatan, misalnya, karhutla masih menjadi persoalan serius. Data periode 1 Januari hingga 10 September 2026 mencatat 2.963 kejadian dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare. Banjarbaru termasuk wilayah dengan frekuensi kejadian tinggi, yakni 588 kali dengan perkiraan luas terdampak 2.539,97 hektare. Angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla bukan persoalan sesaat, melainkan situasi yang membutuhkan respons berkelanjutan.

Karena itu, perhatian terhadap fasilitas kesehatan menjadi langkah penting. Saat mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Wapres memastikan kesiapan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada upaya menghilangkan sumber asap, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh layanan ketika membutuhkan pertolongan.

Dampak asap terutama perlu diantisipasi pada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Data BNPB di Kalimantan Barat per 8 September 2026 menunjukkan kondisi PM2,5 pada level berbahaya serta jarak pandang di bawah satu kilometer telah diikuti 1.337 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut juga membuat pembelajaran dari rumah bagi siswa diperpanjang pada 7–11 September.

Pada tingkat operasional, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memperkuat penanganan melalui mobilisasi sumber daya darurat dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Penguatan tersebut mencakup pemenuhan alat pelindung diri dan sarana pendukung personel, sekaligus penyelarasan langkah operasional agar penanganan di lapangan berjalan responsif dan terukur.

Di Kalimantan Barat, BNPB mengerahkan 15.091 personel gabungan untuk melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, dan penyisiran titik asap. Operasi darat diperkuat sembilan helikopter water bombing dan dua helikopter patroli. Dalam salah satu rangkaian operasi, sekitar 520.000 liter air dijatuhkan melalui 84 kali penyiraman di wilayah prioritas. Operasi modifikasi cuaca juga diperkuat dengan tiga pesawat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan awan dan membantu membasahi wilayah rawan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla semakin membutuhkan kombinasi antara kekuatan personel, peralatan, teknologi, dan kemampuan membaca kondisi alam. Salah satu inovasi yang ditinjau Wapres adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman lahan gambut di Kalimantan Selatan. Pengujian menggunakan drone thermal menunjukkan suhu area gambut yang semula sekitar 130 derajat Celsius dapat turun menjadi sekitar 30 derajat Celsius dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi. Inovasi semacam ini penting apabila mampu meningkatkan efektivitas pemadaman sekaligus mendukung keselamatan petugas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa penurunan titik panas tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Di Ketapang, Kalimantan Barat, jumlah hotspot per 7 September tercatat tersisa 13 titik sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur lainnya. Namun, sisa titik api tetap harus segera ditangani karena api pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala ketika kondisi mendukung.

Persoalan karhutla bukan hanya mengenai bagaimana negara memadamkan api, tetapi bagaimana masyarakat tetap dapat menjalani kehidupan secara aman di tengah bencana. Ketersediaan layanan kesehatan, perlindungan anak sekolah, bantuan logistik, edukasi penggunaan masker, hingga keselamatan petugas merupakan bagian dari respons yang sama pentingnya dengan operasi pemadaman.

Kewaspadaan juga perlu dipertahankan karena kondisi El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Pencegahan dan patroli harus diperkuat sebelum titik api berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah paling bermakna ketika dapat dirasakan melalui tindakan konkret, koordinasi yang bekerja, dan perlindungan yang sampai kepada warga. Dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan, penanganan karhutla tidak hanya menjadi upaya memadamkan api, tetapi juga ikhtiar menjaga kehidupan dan ketahanan masyarakat di wilayah terdampak.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Di tengah ketidakpastian serta dinamika tantangan perekonomian global, Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan kinerja impresif dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia perlahan tapi pasti mulai terwujud melalui berbagai capaian strategis dan konkret. Salah satu torehan prestasi gemilang teranyar dari kabinet pemerintahan saat ini adalah keberhasilan monumental Indonesia yang kini resmi menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa prestasi luar biasa ini bukanlah sebuah garis akhir, melainkan batu loncatan yang sangat krusial. Kebijakan pro-rakyat, hilirisasi industri, dan perlindungan investasi yang digagas pemerintah saat ini memang dirancang untuk memastikan ketahanan ekonomi berjangka panjang. Momentum positif di sektor syariah ini dinilai menjadi indikator kuat atas kesiapan fundamental Indonesia untuk memimpin di kancah global.

“Langkah strategis yang kita bangun hari ini adalah jalan utama menuju kejayaan Nusantara. Saya sangat optimis, dengan fondasi sekuat capaian ekosistem ekonomi syariah kita saat ini, target besar Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar dunia secara keseluruhan pada tahun 2050 pasti akan terwujud nyata,” tegas Presiden Prabowo.

Keyakinan kuat Kepala Negara tersebut didukung penuh oleh realisasi data dari sektor keuangan terkini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa ketahanan ekonomi nasional terus mencatatkan performa yang sangat luar biasa. Hal ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa kebijakan integrasi industri halal dan keuangan syariah yang dieksekusi secara konsisten oleh pemerintah berjalan di jalur yang sangat tepat.

“Aset keuangan syariah Indonesia kini makin kuat dan telah menembus angka Rp3.131 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan cerminan dari tata kelola ekosistem ekonomi syariah kita yang makin matang dan tangguh, menempatkan Republik Indonesia kokoh di ranking empat dunia,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara khusus di stasiun televisi nasional baru-baru ini, Airlangga juga menyebutkan bahwa capaian ini ditopang oleh agresivitas pemerintah dalam memperkuat sektor riil, termasuk UMKM, mode muslim, dan pariwisata ramah muslim.

Rangkaian pencapaian ini secara gamblang menegaskan bahwa kepemimpinan serta arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini berjalan sangat efektif dan berpihak pada kemajuan bangsa. Transformasi berkelanjutan yang diusung oleh pemerintahan dipastikan akan terus membawa Indonesia melesat lebih tinggi sebagai episentrum ekonomi global yang berkeadilan dan membawa kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat.***

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki posisi kuat di tingkat global.

Nilai kekuatan ekonomi syariah nasional disebut telah mencapai Rp3.131,02 triliun sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar keempat di dunia.

“Kekuatan ekonomi syariah kita sudah menembus Rp 3.131,02 triliun, dan ini masuk dalam ranking 4 di global syariah,” kata Airlangga.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan sektor keuangan, tetapi juga mencakup industri halal, pembiayaan, produk konsumsi, hingga keuangan sosial.

Angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki basis ekonomi syariah yang kuat dan berpeluang semakin memperbesar perannya di tingkat global.

Airlangga menjelaskan Indonesia bahkan menjadi produsen nomor satu untuk produk halal, termasuk produk mode dan busana muslim.

Ekosistem sertifikasi halal di Indonesia juga terus berkembang dengan jumlah yang telah mencapai 4,4 juta sertifikat. Pemerintah mendorong agar capaian tersebut semakin diperkuat, khususnya dengan memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Namun tentu dengan jumlah UMKM yang besar, ini diharapkan juga bisa diakselerasi,” terang Airlangga.

Untuk memperluas akses pasar produk halal, Indonesia telah memiliki mutual recognition arrangement atau agreement dengan 39 negara.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekspor dan impor produk halal sehingga pelaku usaha nasional memiliki peluang lebih besar memasuki pasar global.

Di sektor pembiayaan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan KUR Syariah oleh pelaku usaha, terutama UMKM. Penguatan perbankan syariah juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan produktif serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) turut menjadi bagian penting yang perlu dioptimalkan melalui koordinasi antarlembaga.

Perkembangan sektor keuangan syariah turut tercermin dari kinerja perbankan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2026 tumbuh 11,82 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Dengan kombinasi kekuatan industri halal, pembiayaan syariah, UMKM, serta keuangan sosial, ekonomi syariah memiliki ruang besar untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Per Juli 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh solid 11,82 persen (yoy), dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 8,84 persen (yoy),” kata Hernawan.

Total pembiayaan perbankan syariah pada periode tersebut mencapai Rp744,51 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp837,24 triliun atau tumbuh 11,92 persen (yoy).***

[w.R]

*) Oleh : Gavin Asadit

Ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki peluang semakin besar untuk naik kelas menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, industri halal yang terus berkembang, serta potensi pembiayaan syariah yang luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat posisi dalam ekosistem ekonomi syariah dunia.

Perkembangan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan sektor perbankan syariah. Ekonomi syariah kini mencakup industri halal, makanan dan minuman, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, farmasi, kosmetik halal, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penguatan ekosistem menjadi penting agar besarnya potensi pasar domestik dapat diubah menjadi kekuatan produksi dan ekspor. Indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi perlu semakin mampu menjadi produsen sekaligus pemain utama dalam rantai nilai halal global.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru. Menurut Perry, pengembangan ekonomi syariah perlu bertumpu pada penguatan halal value chain, keberlanjutan, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.

Perry juga melihat pentingnya inovasi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar keuangan syariah tidak berjalan sendiri. Integrasi antara sektor riil, industri halal, pembiayaan, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Arah tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia yang terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekosistem halal dan pengembangan berbagai sektor produktif menjadi bagian dari strategi agar ekonomi syariah mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi syariah juga membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Literasi yang baik menjadi fondasi agar masyarakat tidak hanya mengenal konsep syariah, tetapi juga mampu memilih dan menggunakan produk keuangan secara tepat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah perlu dilakukan secara terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dicky menekankan pentingnya strategi berbasis data, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan perlindungan konsumen. Menurutnya, peningkatan literasi harus berjalan beriringan dengan perluasan akses sehingga masyarakat semakin percaya dan tertarik menggunakan produk keuangan syariah.

Langkah tersebut menjadi penting karena tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan syariah pada SNLIK 2025 berada di angka 43,42 persen, sementara inklusinya 13,41 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah sudah berkembang, namun pemanfaatan produk dan layanan syariah masih perlu diperluas. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi industri untuk menghadirkan produk yang lebih mudah dipahami, terjangkau, inovatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penguatan literasi juga dilakukan melalui berbagai program nasional. Pada pelaksanaan GERAK (Gebyar Ramadan Keuangan) Syariah 2026, OJK mencatat lebih dari 8,35 juta peserta mengikuti kegiatan edukasi. Program tersebut juga menghasilkan penghimpunan dana sebesar Rp6,83 triliun dan penyaluran dana Rp6,86 triliun.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya menilai penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Eko melihat edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.

Peran UMKM juga menjadi semakin penting dalam agenda tersebut. Banyak pelaku usaha di sektor makanan, fesyen, kerajinan, kosmetik, hingga pariwisata memiliki peluang untuk masuk ke dalam rantai nilai halal. Dukungan pembiayaan, sertifikasi, pemasaran, digitalisasi, dan akses pasar dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan skala usahanya. Jika ekosistem tersebut semakin terintegrasi, ekonomi syariah berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Industri halal dapat diperkuat dari sisi produksi, sementara sektor keuangan syariah menyediakan dukungan pembiayaan untuk ekspansi usaha.

Indonesia juga memiliki peluang untuk memperkuat posisi di pasar global. Besarnya basis konsumen muslim dunia menciptakan pasar yang luas bagi produk halal Indonesia. Tantangannya adalah memastikan kualitas, sertifikasi, inovasi, serta daya saing produk nasional mampu memenuhi standar internasional.

Transformasi digital turut membuka peluang baru. Platform digital dapat memperluas akses pembiayaan, mempertemukan produsen dengan konsumen, serta membantu pelaku usaha halal menembus pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan sinergi pemerintah, regulator, industri, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, pesantren, dan masyarakat, ekonomi syariah Indonesia dapat bergerak dari sekadar memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar produktif.

Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi industri halal dan keuangan syariah secara bersamaan. Jika konsistensi pengembangan ekosistem terus dijaga, Indonesia bukan hanya memiliki pasar ekonomi syariah terbesar, tetapi juga berpeluang tampil sebagai salah satu pemain utama ekonomi syariah global.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh Tri Lestari )*

Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sektor pelengkap dalam perekonomian nasional, melainkan salah satu kekuatan strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, basis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang luas, serta berkembangnya industri keuangan syariah, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran lebih besar dalam rantai ekonomi halal global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia. Posisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki daya saing dan tidak lagi hanya berorientasi pada pasar domestik.

Yang lebih menarik, Indonesia telah menjadi produsen nomor satu untuk sejumlah produk halal, termasuk sektor mode dan busana muslim. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengubah besarnya pasar muslim menjadi kekuatan produksi. Kekuatan tersebut semakin ditopang oleh ekosistem sertifikasi halal yang terus berkembang.

Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki sekitar 4,4 juta sertifikat halal. Besarnya jumlah sertifikasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional. Namun, tantangannya adalah memastikan agar sertifikasi halal tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah diarahkan untuk membuat proses sertifikasi semakin mudah, murah, cepat, dan terintegrasi dengan program pengembangan usaha.

Langkah pemerintah dalam membangun akses pasar internasional juga menjadi faktor penting. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki mutual recognition arrangement atau agreement dengan 39 negara. Kerja sama tersebut membuka peluang agar produk halal Indonesia dapat lebih mudah diterima di berbagai pasar global. Artinya, sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar dunia, bukan sekadar menjadi tanda kepatuhan di pasar domestik.

Di sisi lain, kekuatan ekonomi syariah Indonesia memiliki sumber daya sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar sektor komersial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, wasiat, dan berbagai sumber keagamaan lainnya. Optimalisasi dana sosial tersebut dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi umat.

Potensi tersebut akan semakin besar apabila keuangan komersial dan keuangan sosial syariah dapat diintegrasikan secara lebih sistematis. Dana zakat dan wakaf, misalnya, dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat produktif, sementara pembiayaan perbankan syariah dapat menopang pengembangan usaha yang telah memiliki prospek komersial. Sinergi semacam ini akan membuat ekonomi syariah memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemerataan kesejahteraan.

Perkembangan sektor keuangan syariah juga menunjukkan arah yang positif. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2026 tumbuh 11,82 persen secara tahunan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan bahwa regulator juga terus mendorong transformasi industri keuangan syariah, termasuk melalui pemisahan unit usaha syariah. Sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, dengan 23 perusahaan memilih melakukan spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.

Transformasi tersebut diproyeksikan meningkatkan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah full-fledged menjadi 38 perusahaan pada akhir 2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah tengah bergerak menuju struktur yang semakin kuat, terkonsolidasi, dan profesional. Penguatan kelembagaan menjadi penting agar industri mampu menyediakan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan sektor produktif.

Indonesia juga memiliki contoh pengembangan ekosistem syariah yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Airlangga Hartarto mencontohkan Aceh sebagai salah satu model karena terdapat sinergi antara perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal. Model tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah akan berkembang lebih kuat ketika berbagai institusi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem.

Ambisi Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia harus dibangun melalui kualitas produk, inovasi, efisiensi industri, sertifikasi yang kredibel, pembiayaan yang inklusif, SDM yang unggul, serta kemampuan memasuki pasar internasional. Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui nilai ekonomi syariah sebesar Rp3.131 triliun, jutaan sertifikat halal, pertumbuhan pembiayaan syariah, dan potensi ZISWAF yang besar.

Kini saatnya mengubah fondasi tersebut menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Jika seluruh elemen bangsa mampu membangun sinergi, Indonesia tidak hanya menjadi pasar terbesar bagi produk halal, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi, pembiayaan, inovasi, dan perdagangan halal dunia. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya tentang identitas, melainkan juga strategi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi syariah

Jakarta – Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Koperasi tersebut disiapkan tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memangkas rantai distribusi dan memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembentukan sekitar 40 ribu koperasi. Sementara itu, proses pembentukan organisasi dan kelembagaan koperasi ditargetkan rampung pada September 2026.

“Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, keberadaan KDMP diarahkan untuk memperpendek mata rantai distribusi barang sekaligus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah juga merancang KDMP sebagai saluran berbagai program bantuan. Sejumlah bantuan yang direncanakan disalurkan melalui koperasi antara lain bantuan sosial, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kebutuhan masyarakat seperti pembayaran listrik dan telepon. Pupuk dan gas bersubsidi juga direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi tersebut.

Selain berperan dalam distribusi, KDMP diproyeksikan menjadi offtaker atau pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani dan nelayan, terutama ketika harga komoditas mengalami tekanan.

“Kalau gabah di bawah Rp6.500, nelayan ikannya di bawah standar, Kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” kata Zulhas.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung operasional KDKMP. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan bahwa regulasi tersebut akan mengatur secara komprehensif aspek kelembagaan, pembangunan gerai dan gudang, pengelolaan aset, perizinan hingga pembiayaan.

“Begitu aturan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan menteri. Semua akan jelas diatur dalam Perpres itu,” ujar Menkop Ferry.

Ferry menjelaskan, setelah pembangunan fasilitas selesai, Kementerian Koperasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan verifikasi dan validasi sebelum fasilitas diserahkan kepada desa sebagai aset desa.

Pemerintah berharap Koperasi Merah Putih mampu memperkuat posisi masyarakat desa dalam rantai ekonomi, mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran. Operasional pada Oktober 2026 akan menjadi tahap penting untuk menguji efektivitas koperasi dalam memangkas rantai pasok sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat desa.

Makassar – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ditargetkan mulai beroperasi efektif pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai pasok di tingkat desa. Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDMP dapat beroperasi setelah proses pembentukan organisasi dan kelembagaan diselesaikan pada September 2026.

Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat berada di Makassar. Menurutnya, percepatan pembentukan KDMP menjadi langkah penting agar koperasi segera menjalankan berbagai fungsi ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai,” ujarnya.

Zulhas juga menjelaskan bahwa KDMP tidak sekadar menjadi tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut dirancang untuk memperpendek rantai distribusi sehingga penyaluran kebutuhan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien, sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi produk-produk lokal menuju pasar.

Peran tersebut diperkuat dengan fungsi KDMP sebagai offtaker atau pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Skema ini memberikan alternatif pasar bagi petani dan nelayan, terutama ketika harga komoditas mengalami penurunan.

Dengan demikian, KDMP diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat posisi tawar produsen di tingkat desa.

“Kalau gabah di bawah Rp6.500, nelayan ikannya di bawah standar, Kopdes akan membeli. Itu namanya offtaker,” kata Zulhas.

Selain menjadi penghubung produksi masyarakat dengan pasar, KDMP juga diproyeksikan mendukung penyaluran berbagai kebutuhan dan program pemerintah. Bantuan sosial, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta gas bersubsidi dapat disalurkan melalui koperasi. Kebutuhan layanan masyarakat seperti pembayaran listrik dan telepon juga dapat terintegrasi melalui KDMP.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan KDMP berkembang secara sehat dan profesional. Menurutnya, koperasi desa memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan masyarakat.

”Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan mendapat akses pasar, dan pelaku usaha mikro dapat terus berkembang,” ujar Ahmad Muzani.

Dengan mulai beroperasi efektif pada Oktober 2026, KDMP diharapkan semakin memperkuat konektivitas ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, membuka akses pasar bagi produk lokal, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa. Kehadiran koperasi tersebut tidak diarahkan sekadar menjadi unit usaha retail yang menjual kebutuhan masyarakat, tetapi sebagai pusat pelayanan ekonomi yang menghubungkan produsen, konsumen, pemerintah, unit usaha, hingga mitra strategis. Konsep tersebut menjadi penting karena panjangnya rantai pasok selama ini dapat membuat harga di tingkat konsumen meningkat, sementara keuntungan yang diterima produsen, termasuk petani, belum optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa KDKMP harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi dengan berbagai kebutuhan masyarakat dan layanan pemerintah. Menurutnya, fungsi koperasi tidak berhenti pada kegiatan simpan pinjam, tetapi dapat mencakup toko sembako, apotek, penyaluran barang bersubsidi, hingga pengembangan kemitraan strategis yang mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui KDKMP adalah panjangnya mata rantai distribusi. Dalam kondisi tertentu, produk pertanian harus melewati sejumlah perantara sebelum sampai kepada konsumen. Setiap tahapan distribusi dapat menambah biaya dan margin sehingga harga di tingkat akhir menjadi lebih tinggi. Pada saat yang sama, produsen di tingkat awal belum tentu memperoleh keuntungan yang sebanding dengan harga yang dibayarkan konsumen.

KDKMP diharapkan dapat mengambil peran sebagai agregator yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan potensi produksi lokal. Dengan mengonsolidasikan produk dan kebutuhan dalam skala desa, koperasi memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar produsen. Petani dan pelaku usaha lokal tidak harus selalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang karena koperasi dapat menjadi penghubung langsung dengan pasar, konsumen, maupun mitra usaha yang lebih luas.

Bima juga mengatakan bahwa KDKMP dapat menjalankan fungsi yang lebih luas melalui distribusi berbagai barang dan program pemerintah. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pupuk, LPG bersubsidi, bantuan sosial, hingga Bantuan Langsung Tunai dapat diarahkan melalui ekosistem koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integrasi tersebut membuat KDKMP memiliki potensi menjadi simpul pelayanan ekonomi sekaligus instrumen pemerataan.

Peran tersebut juga dapat dikembangkan melalui keterkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Koperasi dapat berfungsi sebagai agregator bahan pangan yang berasal dari masyarakat setempat. Kebutuhan bahan pangan program tersebut dapat menciptakan permintaan terhadap hasil produksi petani, peternak, nelayan, maupun pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak berhenti pada penerima program, tetapi juga dapat menciptakan efek berganda bagi masyarakat yang berada dalam rantai produksinya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden yang akan menjadi landasan operasional KDKMP. Regulasi tersebut diharapkan memperjelas tugas dan fungsi koperasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan lain. Pengaturan tersebut juga mencakup kelembagaan, pembangunan gerai dan gudang, perizinan, pengelolaan aset, serta penugasan penyaluran sejumlah barang bersubsidi.

Dari perspektif pemerataan ekonomi, keberadaan koperasi desa juga menjadi bagian dari upaya menguatkan aktivitas ekonomi dari tingkat paling bawah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa pemerintah terus mengawal pembangunan KDKMP dan menilai program tersebut masih berada dalam proses pelaksanaan, termasuk penyelesaian lebih dari 35.000 gudang dan gerai secara bertahap. Menurutnya, koperasi desa merupakan bagian dari upaya menjalankan agenda pembangunan dari desa dan bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Pernyataan tersebut memperkuat pemahaman bahwa KDKMP tidak seharusnya dilihat hanya sebagai tambahan unit perdagangan di desa. Koperasi memiliki fungsi strategis apabila mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Produk pertanian dapat dikonsolidasikan, kebutuhan warga dapat dihimpun, barang pemerintah dapat disalurkan melalui mekanisme resmi, dan pelaku usaha lokal dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas.

Yandri juga mengatakan bahwa pengembangan KDKMP membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, UMKM, dan masyarakat. Kolaborasi menjadi penting karena pengembangan ekonomi desa tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Setiap pihak memiliki peran, mulai dari penyediaan kebijakan, penguatan kapasitas pengelola, pembukaan akses pasar, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa koperasi dapat berkembang menjadi instrumen ekonomi yang memiliki orientasi pasar. KDKMP di Sidomulyo, Jember, misalnya, disebut telah mampu menembus pasar ekspor kopi ke tiga negara, sementara KDKMP di Sulawesi Tenggara telah memasuki pasar Tiongkok. Di Lampung, pemerintah daerah juga mendorong koperasi menyerap gabah petani lokal sehingga hasil panen tidak seluruhnya keluar daerah. Langkah tersebut menunjukkan bagaimana koperasi dapat digunakan untuk memperpendek jalur distribusi sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap berada di wilayah produsen.

Koperasi Merah Putih menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memotong rantai pasok yang panjang dengan membangun pusat ekonomi langsung di desa dan kelurahan. Ketika koperasi mampu menghubungkan petani dengan pasar, masyarakat dengan kebutuhan pokok, pemerintah dengan program subsidi, serta pelaku usaha dengan peluang kemitraan, efisiensi ekonomi dapat meningkat. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek bukan hanya berpotensi menekan harga konsumen, tetapi juga memperbesar nilai tambah yang diterima produsen dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Veritonaldi

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari atau lembaga ekonomi yang sekadar hadir untuk memenuhi target administratif. Lebih dari itu, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi mesin ekonomi rakyat yang menggerakkan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran berbagai potensi yang dimiliki desa. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan terhubung dengan ekosistem usaha yang lebih luas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid yang menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu berkembang menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang saling terhubung dengan BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, sektor swasta, dan sektor pangan. Koperasi tidak cukup hanya tercatat secara administratif, tetapi harus memiliki aktivitas ekonomi yang nyata, menghasilkan nilai tambah, serta memberikan manfaat langsung kepada anggota dan masyarakat desa.

Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang produksi berbagai komoditas yang dibutuhkan pasar. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, hingga usaha mikro merupakan sumber ekonomi yang apabila dikelola secara kolektif dapat menghasilkan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar. Persoalannya selama ini bukan semata-mata ketiadaan potensi, melainkan keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pasar, informasi, serta jaringan distribusi.

Koperasi Merah Putih dapat hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Koperasi dapat menjadi agregator hasil produksi masyarakat, membantu menyediakan sarana produksi dengan harga lebih terjangkau, menghubungkan petani dengan pembeli, serta membuka akses pembiayaan. Dengan demikian, koperasi tidak berhenti pada aktivitas perdagangan eceran, tetapi bergerak ke sektor produktif yang menghasilkan nilai tambah bagi desa.

Pandangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat urgensi tersebut. Ia menilai koperasi harus menjadi alat ungkit agar kemakmuran yang dihasilkan daerah dapat lebih banyak dirasakan masyarakat desa. Pandangan ini penting karena struktur perekonomian pedesaan masih menghadapi persoalan perputaran modal yang lebih banyak terserap di wilayah perkotaan. Padahal, sebagian besar masyarakat justru tinggal dan bekerja di desa.

Karena itu, hilirisasi potensi lokal menjadi salah satu kunci. Desa yang menghasilkan singkong, jagung, padi, atau komoditas lainnya seharusnya tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Melalui koperasi, produksi masyarakat dapat dikonsolidasikan dan diarahkan menuju proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pemasaran. Nilai ekonomi yang sebelumnya dinikmati oleh rantai distribusi di luar desa dapat semakin banyak ditahan dan diputar kembali di tingkat masyarakat.

Contoh pengelolaan gabah di Lampung menunjukkan bagaimana koperasi dapat mengambil peran konkret dalam memutus mata rantai distribusi yang tidak menguntungkan petani. Ketika koperasi mampu menyerap gabah secara langsung dari petani, posisi tawar produsen menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, pasokan pangan dapat dikelola lebih baik dan kebutuhan masyarakat di daerah dapat dipenuhi secara lebih terencana.

Konsep tersebut pada dasarnya merupakan penerapan nyata semangat ekonomi kerakyatan dan amanat Pasal 33 UUD 1945. Nurdin Halid menekankan bahwa prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan harus menjadi fondasi dalam pengembangan koperasi. Artinya, koperasi harus dibangun dengan semangat gotong royong, tetapi tetap dikelola menggunakan prinsip bisnis yang sehat. Gotong royong bukan berarti mengabaikan profesionalisme, melainkan menjadikan kepentingan bersama sebagai orientasi utama kegiatan ekonomi.

Di sinilah pentingnya membangun dua bentuk gotong royong. Pertama, gotong royong internal melalui partisipasi anggota dalam modal, produksi, dan kegiatan usaha koperasi. Kedua, gotong royong eksternal melalui kemitraan dengan BUMN, perusahaan swasta, perbankan, lembaga pembiayaan, dan berbagai institusi lainnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari agenda pembangunan dari desa dan dari bawah. Orientasi tersebut penting karena pemerataan ekonomi tidak mungkin hanya mengandalkan pertumbuhan di pusat-pusat perkotaan. Pembangunan harus menciptakan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di desa sehingga masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendapatan tanpa harus selalu bergantung pada pusat ekonomi perkotaan.

Koperasi juga perlu ditempatkan sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil apabila koperasi hanya dibangun secara fisik tanpa diikuti model bisnis yang jelas. Gedung, toko, gudang, atau fasilitas usaha hanyalah infrastruktur. Mesin ekonominya terletak pada kemampuan pengurus mengelola usaha, membangun jaringan pasar, menjaga kepercayaan anggota, memanfaatkan teknologi, dan memastikan setiap aktivitas koperasi memberikan nilai ekonomi.

Karena itu, tantangan terbesar Koperasi Merah Putih ke depan adalah kualitas tata kelola. Pengurus harus memiliki kemampuan manajerial, memahami kebutuhan pasar, mampu menyusun perencanaan bisnis, serta menjalankan administrasi secara transparan. Digitalisasi juga perlu dimanfaatkan untuk pencatatan transaksi, pengelolaan stok, pembayaran, pemasaran, dan pelaporan keuangan. Dengan tata kelola yang baik, koperasi dapat berkembang dari usaha sederhana menjadi institusi ekonomi desa yang modern.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi