Arsip Bulanan: Oktober 2026

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari persiapan pengoperasian koperasi di berbagai daerah. Sebanyak 17.288 KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan fisik ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan ribuan koperasi tersebut telah memiliki bangunan gudang, gerai, serta sejumlah kelengkapan pendukung lainnya. Data dari PT Agrinas itu selanjutnya menjalani proses verval untuk memastikan kesiapan koperasi sebelum memasuki tahapan operasional.

“Sudah bisa, seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, bisa ke angka 30.000 koperasi (operasional),” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI.

Ferry menjelaskan, selain 17.288 KDKMP yang siap menjalani verval, terdapat 7.028 koperasi yang masih berada dalam proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut melibatkan tim di tingkat provinsi serta kabupaten/kota agar kesiapan setiap koperasi dapat diperiksa secara menyeluruh.

Operasional KDKMP dilakukan setelah tahapan verval, reviu, serah terima bangunan, serta penempatan manajer koperasi rampung. Hasil verval nantinya direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar pembayaran pemerintah kepada bank-bank Himbara sekaligus proses serah terima bangunan kepada desa.

Ferry menyebut KDKMP yang telah menjalani verval dan diserahterimakan kepada desa dapat segera menjalankan kegiatan usaha. Kepemilikan koperasi berada pada desa, sementara Kementerian Koperasi menyiapkan sumber daya manusia untuk menopang operasionalnya.

“Karena SK-nya sudah ada, langsung bisa ditempatkan oleh Agrinas ke 17.288 koperasi tersebut,” ujar Ferry, merujuk pada 28.626 manajer yang telah direkrut.

Percepatan juga terlihat di Provinsi Riau. Hingga 20 September 2026, sebanyak 209 KDKMP di Riau telah menjalani verval dan 105 di antaranya telah masuk SIMKOPDES dari target 552 koperasi yang tercantum dalam DIPA.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan penginputan data terus dikebut agar hasil pemeriksaan lapangan tidak berhenti pada tahap verifikasi. “Proses verifikasi dan validasi terus kita percepat, termasuk memastikan hasil pemeriksaan yang sudah lengkap dapat segera diinput sehingga data KDKMP di Riau tetap terbarui,” ujarnya.

Langkah Riau mendapat apresiasi langsung dari Ferry. Ia bahkan meminta pengalaman dan strategi percepatan verval di Riau dibagikan kepada daerah lain agar proses nasional dapat bergerak lebih cepat dan target pengoperasian KDKMP dapat dicapai. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat proses verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian penting untuk memastikan koperasi yang akan beroperasi benar-benar memiliki kesiapan kelembagaan, administrasi, sarana, dan tata kelola. Verval menjadi instrumen penting agar operasionalisasi KDKMP berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Proses tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan di lapangan. Pemerintah memastikan hasil verval dicatat dan diperbarui dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES), sehingga data kesiapan setiap koperasi dapat dipantau secara lebih akurat. Di Riau, misalnya, hingga 20 September 2026 sebanyak 209 KDKMP telah menjalani verval dan 105 di antaranya telah tercatat dalam SIMKOPDES.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa penguatan operasionalisasi KDKMP harus dilakukan dengan memastikan aspek kelembagaan dan kesiapan koperasi terlebih dahulu. Pemerintah terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses tersebut berjalan cepat sekaligus tetap memenuhi ketentuan.

Verfikasi dan validasi juga menjadi bagian dari tata kelola program yang lebih akuntabel. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Permenkop Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi sebagai dasar pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan. Dengan mekanisme tersebut, proses operasionalisasi tidak hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga memastikan kesiapan masing-masing unit.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan dampak ekonomi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan semakin terasa dalam beberapa bulan ke depan hingga 2027–2028 seiring bertambahnya jumlah koperasi yang beroperasi.

Menurut Presiden, KDKMP dirancang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa dengan memperpendek jalur distribusi antara produsen dan konsumen.

Prabowo mengatakan saat ini sekitar 6.000 KDKMP telah beroperasi. Ia memperkirakan dampak ekonomi program akan semakin terlihat seiring perkembangan pelaksanaannya.

“Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih,” kata Prabowo.

Dengan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berjenjang dan berbasis data, pemerintah memastikan KDKMP yang dinyatakan siap operasional memiliki dasar administrasi dan kesiapan yang jelas. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, menyerap hasil produksi masyarakat, dan mendekatkan berbagai layanan ekonomi kepada warga.

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden mencapai 79,3 persen. Survei yang dirilis pada 26 September 2026 tersebut menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan sejumlah program prioritas.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo bahkan mencapai 82,1 persen. Sementara itu, 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas dan 3,3 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Survei kami menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen, sementara tingkat kepercayaan publik berada di angka 82,1 persen,” kata Andri.

Penilaian positif juga terlihat pada persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sebanyak 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, serta kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi program yang dinilai pro-rakyat. Di sisi lain, 78,3 persen responden menilai kondisi politik Indonesia berada dalam keadaan stabil dan baik.

Pada bidang ekonomi, persepsi publik tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas di tengah dinamika global. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty menilai pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di kisaran lima persen menunjukkan kemampuan pemerintah mempertahankan kondisi makroekonomi.

“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5 persen. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5 persen,” kata Telisa.

Telisa juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai mulai dirasakan masyarakat. Di antaranya upaya mendorong investasi, menjaga tarif listrik, serta mempertahankan kesinambungan program-program prioritas pemerintah.

Dukungan publik turut terlihat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei INES mencatat 78,2 persen responden setuju program tersebut dilanjutkan. Sementara 18,4 persen menyatakan tidak setuju dan 3,4 persen tidak memberikan jawaban.

Temuan tersebut menunjukkan sejumlah program pemerintah masih memperoleh dukungan mayoritas responden menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. INES menilai dukungan terhadap MBG juga mencerminkan bahwa program pemenuhan kebutuhan dasar masih mendapat perhatian masyarakat.

Jakarta – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahan tercatat mencapai 79,3 persen. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil tersebut berdasarkan survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilaksanakan pada September 2026 di 36 provinsi dengan melibatkan 1.400 responden. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan survei dilakukan untuk membaca pendapat masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahan.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen,” kata Andri.

Selain kepuasan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo juga tercatat mencapai 82,1 persen. Tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan tersebut turut tercermin dari penilaian masyarakat terhadap keberanian, ketegasan, serta kecepatan pemerintah dalam mengeksekusi program-program yang dinilai pro-rakyat.

“Capaian positif ini menjadi indikator penting bahwa arah kebijakan yang diambil pemerintah berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar Andri.

Dukungan masyarakat juga terlihat terhadap sejumlah program pemerintah. Tingkat kepuasan terhadap penanganan kemiskinan tercatat 68,2 persen, sementara program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencapai 78,7 persen. Di bidang diplomasi, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperoleh dukungan kuat. Sebanyak 78,2 persen responden menyatakan setuju agar program tersebut dilanjutkan. Andri Gunawan menilai tingginya dukungan tersebut menunjukkan MBG memiliki relevansi dengan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai lapisan.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08), Syafrudin Budiman menilai angka 79,3 persen menjadi salah satu indikator persepsi masyarakat terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Syafrudin.

Syafrudin menilai capaian tersebut perlu menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi, infrastruktur, program sosial, pendidikan, serta diplomasi ekonomi.

Hasil survei tersebut menjadi gambaran positif atas respons masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus momentum untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. (*)

Oleh: Alexander Royce*)

Menjelang genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, ukuran kepuasan publik kembali menjadi perhatian. Survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang digelar 14–20 September 2026 mencatat 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo. Tingkat kepercayaan kepada Presiden juga tercatat 82,1 persen. Survei melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menjelaskan bahwa kepuasan tersebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap ketegasan, keberanian, stabilitas politik, diplomasi, serta kecepatan pemerintah mengeksekusi program yang dinilai menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam survei yang sama, 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, dan kecepatan pelaksanaan program pemerintah. Sebanyak 80,3 persen juga menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Prabowo, terutama ketika agenda penguatan ekonomi dibawa dalam berbagai kunjungan luar negeri. Temuan itu menunjukkan bahwa evaluasi publik tidak hanya bertumpu pada figur kepemimpinan, tetapi juga pada arah kebijakan yang dianggap terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Andri sekaligus mencatat adanya pekerjaan rumah yang tidak kecil di sektor ekonomi. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi berada pada 50,8 persen, sementara 50,7 persen responden kurang puas terhadap penanganan kesulitan mencari pekerjaan dan 54,8 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok. Catatan ini penting karena tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin kuat apabila diterjemahkan menjadi perbaikan daya beli, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. INES juga mencatat kepuasan terhadap kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencapai 78,7 persen, sedangkan penanganan kemiskinan berada pada 68,2 persen.

Temuan INES tersebut melengkapi survei Indonesia Development Monitoring (IDM) pada semester pertama 2026 yang mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 81,5 persen. Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman mengaitkan angka itu dengan persepsi publik atas komitmen pemerintah memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan. Dalam survei IDM, Sekolah Rakyat memperoleh persetujuan 85,6 persen, bantuan sosial 81,2 persen, MBG 68,4 persen, dan Koperasi Desa Merah Putih 53,5 persen.

Perbedaan angka antara INES, IDM, dan survei Arus Survei Indonesia yang pada September mencatat 57,6 persen kepuasan menunjukkan bahwa survei publik perlu dibaca bersama metodologi, waktu pengambilan data, dan pertanyaan yang digunakan. Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti salah satu survei tidak valid, tetapi memperlihatkan bahwa opini publik bersifat dinamis dan dipengaruhi konteks. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup berhenti pada angka approval rating, melainkan juga perlu dilihat dari capaian program dan pengalaman masyarakat.

Di titik inilah perkembangan program pemerintah sepanjang September 2026 menjadi relevan. Badan Gizi Nasional melaporkan realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia hingga 16 September. Pada 31 Agustus, program tersebut tercatat menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga melakukan pemutakhiran sasaran dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima agar pelaksanaan semakin tepat sasaran, aman, dan akuntabel.

Sektor pendidikan juga memperlihatkan arah kebijakan yang semakin luas. Pada 23 September, Prabowo menginstruksikan agar skema pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Sementara itu, Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekaligus menjadi instrumen pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi.

Di sisi penciptaan kerja, pemerintah juga menempatkan investasi sebagai instrumen untuk menghubungkan pertumbuhan dengan pendapatan rumah tangga. Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan disebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Data ini menjadi penting karena lapangan kerja justru muncul sebagai salah satu titik yang masih dikeluhkan dalam survei INES.

Di bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah pada 23 September menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi tersebut menjadi dasar percepatan operasional koperasi sebagai saluran distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis. Langkah ini memperlihatkan bahwa agenda pemerintahan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan makro, tetapi juga pada pembentukan infrastruktur ekonomi yang lebih dekat dengan desa.

Dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan konsolidasi berbagai program prioritas yang mulai dirasakan masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan kebijakan, sekaligus memperbaiki sejumlah tantangan yang masih ada. Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan ketepatan sasaran menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat semakin kuat serta manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Bagas Nurahman)*

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan pemerintah tercatat cukup tinggi, tetapi pada saat yang sama kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi ukuran penting yang menentukan bagaimana kinerja pemerintah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada 8–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi mencatat 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo, sedangkan 17,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas dan 3,3 persen tidak menjawab. Temuan tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap arah pemerintahan, namun juga memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi rumah tangga tetap menjadi perhatian.

Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Andri Gunawan menjelaskan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo mencapai 82,1 persen, sementara 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah dalam menjalankan program yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Namun, gambaran tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi berada pada 50,8 persen, sementara 45,1 persen menyatakan kurang puas. INES mencatat kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang dinilai masih lesu sebagai alasan utama ketidakpuasan pada sektor tersebut.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar memiliki posisi penting dalam membangun pengalaman langsung masyarakat terhadap kebijakan negara. Bagi keluarga, ukuran pembangunan tidak hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan membeli pangan, memperoleh layanan kesehatan, menyekolahkan anak, mendapatkan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Presiden Prabowo sendiri pada September 2026 menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan keluarga biasa, termasuk melalui pemenuhan gizi, ketahanan pangan, rumah layak, pekerjaan produktif, serta akses listrik. Pernyataan tersebut menggambarkan orientasi kebijakan yang menempatkan manfaat pembangunan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu program yang paling dekat dengan kebutuhan dasar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 57 juta orang melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mendukung reformasi Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran. Reformasi tersebut antara lain mencakup kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi bagi SPPG, penataan wilayah 3T, serta pengalihan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Dari sisi pangan, program pemenuhan kebutuhan dasar dapat memberikan dampak yang lebih luas apabila dikaitkan dengan penguatan produksi dalam negeri. Pemenuhan pangan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan memastikan ketersediaan beras, tetapi juga mencakup kecukupan sumber protein seperti daging, ikan, telur, susu, serta pangan nabati. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh makanan yang cukup, bergizi, dan terjangkau, sekaligus mendorong peningkatan permintaan terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Penguatan kebutuhan dasar juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Ketika program pangan pemerintah menggunakan dan menyerap produk dalam negeri secara optimal, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga dapat menggerakkan aktivitas produksi dan perdagangan di daerah. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan aktivitas ekonomi lokal, serta penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kebutuhan dasar juga mencakup pendidikan yang terjangkau. Pemerintah pada September 2026 mempercepat rencana penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri dari PAUD hingga SMA/SMK, sekaligus mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan komitmen memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, termasuk sejak jenjang taman kanak-kanak. Kebijakan semacam ini penting dilihat dari beban pengeluaran keluarga, sekaligus sebagai upaya memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan tanpa hambatan biaya.

Pada sektor kesehatan, kebutuhan dasar juga menjadi bagian penting dari agenda pemerintah. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp244 triliun, dengan prioritas antara lain penguatan layanan kesehatan, penurunan stunting, bantuan gizi, pengendalian penyakit, dan Cek Kesehatan Gratis. Di sisi lain, hasil survei menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan pada persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, keberlanjutan program dasar perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, pengawasan, serta penguatan daya beli masyarakat agar manfaat kebijakan tidak berhenti pada penyaluran program, tetapi benar-benar dirasakan rumah tangga.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, perhatian terhadap kebutuhan dasar menjadi penting karena kepuasan publik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pastinya mampu mempertahankan kepercayaan tersebut dengan memastikan program pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan pekerjaan berjalan tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta