Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Momentum peringatan reformasi dimaknai Presiden Prabowo Subianto sebagai pengingat pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden agar reformasi tidak hanya dilakukan di tubuh kepolisian, tetapi juga menyasar seluruh lembaga penegak hukum hingga kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari penguatan agenda pemberantasan korupsi nasional.

“Jadi, Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi, sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi,” kata Jimly.

Ia menjelaskan bahwa reformasi yang dimaksud Presiden bukan hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan aparat, tetapi juga pembenahan sistemik terhadap tata kelola penegakan hukum agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, langkah reformasi dimulai dari institusi Polri sebelum nantinya diperluas ke lembaga penegak hukum lainnya.

Komitmen penguatan reformasi penegakan hukum tersebut turut mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa evaluasi internal selama ini telah dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan evaluasi kinerja dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat biro dan direktorat hingga pimpinan lembaga.

“Kami secara kontinu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami ya. Kami lakukan evaluasi secara berjenjang,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Budi, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur sejauh mana tugas dan fungsi KPK berjalan efektif sekaligus memberi dampak nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kemudian nanti juga dievaluasi oleh pimpinan, termasuk secara kelembagaan KPK juga dievaluasi oleh dewan pengawas,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi berkelanjutan diyakini mampu mempercepat proses perbaikan internal sehingga lembaga antirasuah dapat semakin optimal dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi.

“Kami tentunya juga percaya dengan evaluasi yang terus-menerus ini, maka ke depan kami senantiasa bisa terus melakukan perbaikan secara akseleratif,” katanya.

Dalam momentum reformasi, dorongan Presiden Prabowo terhadap pembenahan institusi hukum dinilai menjadi sinyal kuat bahwa agenda pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas pemerintahan. Reformasi yang menyentuh seluruh aspek penegakan hukum diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan supremasi hukum berjalan secara adil dan berintegritas.

Jakarta – Semangat reformasi dinilai tetap terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat pun diajak menjaga momentum peringatan reformasi tetap kondusif demi memperkuat persatuan nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai kondisi demokrasi Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat dalam dua tahun terakhir pemerintahan Prabowo.

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” kata Iwan.

Ia menyebut salah satu indikator penting terlihat dari tetap aktifnya masyarakat sipil dan media massa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Berdasarkan data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers 2025 berada di angka 69,44 atau masuk kategori cukup bebas, naik dibanding tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” ujarnya.

Selain itu, survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 73,9 persen masyarakat menilai Indonesia sebagai negara demokratis. Menurut Iwan, hal tersebut mencerminkan legitimasi demokrasi tetap kuat di mata publik.

Ia juga menilai penegakan hukum di era Prabowo berjalan konsisten, termasuk melalui pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah tantangan global.

“Situasi dunia sedang tidak mudah. Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden terus berupaya mengendalikan stabilitas nasional. Karena itu, jangan ada lagi permusuhan, saling curiga, saling memfitnah, atau menyebarkan isu yang mengganggu persatuan bangsa,” tegasnya.

Ajakan serupa datang dari Putra, mahasiswa sekaligus aktivis di Karawang, Jawa Barat. Ia menegaskan generasi muda harus menjadi garda terdepan menjaga demokrasi yang damai dan kondusif.

“Sebagai generasi penerus bangsa, kami menyadari pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan. . Oleh karena itu, kami menolak segala bentuk provokasi, tindakan anarkis, serta penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan” katanya.*

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dan dikelola dengan baik serta ruang dialog selalu terbuka untuk masyarakat. Hal itu menjadi hal positif bagi pemerintahan Prabowo karena pendekatan dialog selalu dikedepankan sehingga memperkuat resiliensi ataupun daya tahan demokrasi di Indonesia menjadi luar biasa.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan saat bertemu awak media di Jakarta.

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” ujar Iwan Setiawan.

Iwan menjelaskan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog). Di bawah kepemimpinan Prabowo, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.

Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.

“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” katanya.

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.

Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN.

Selain itu, lanjut Iwan, kepemimpinan tegas Prabowo tidak menutup ruang dialog. Ia menilai, pemerintah justru mengadopsi pendekatan ‘tanding narasi’ di ruang digital, di mana kritik dijawab dengan data dan penjelasan kebijakan.

Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Aparat keamanan dalam dua tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa,” ucap dia.

Menurut Iwan, kedewasaan demokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa legitimasi politik tidak dibangun melalui pembungkaman, tapi melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional.

“Kebebasan sipil di era ini bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai mesin koreksi agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.

Sementara hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana. Menurut dia sejauh ini pemerintah masih menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Kondisi tersebut menjadi pembeda dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang cenderung menutup ruang aspirasi sejak awal.

Ayip juga melihat sejumlah indikator yang menunjukkan praktik demokrasi masih berjalan dengan baik. Di antaranya adalah adanya pengakuan terhadap kritik publik, komitmen penegakan hukum, serta tidak adanya pembatasan secara sistemik terhadap kelompok oposisi maupun organisasi masyarakat sipil.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Melalui berbagai langkah strategis, pemerintah tidak hanya melakukan pembenahan kelembagaan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian penting dalam penguatan demokrasi nasional.

Komitmen tersebut terlihat dari instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga pemerintahan yang diawali dari institusi kepolisian. Langkah itu disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Jakarta sebagai bagian dari agenda pembenahan birokrasi dan penguatan institusi negara.

Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, menegaskan bahwa Presiden menginginkan reformasi yang benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Menurutnya, arahan Presiden sangat jelas agar seluruh proses reformasi dibangun melalui partisipasi publik yang luas.

“Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” ujar Ahmad Dofiri.

Langkah tersebut, jelas Dofiri, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo membuka ruang demokrasi yang sehat dan konstruktif.

Menurutnya, pemerintah mendorong kritik, masukan, dan pengawasan publik sebagai bagian dari proses pembenahan negara, namun tetap dalam koridor menjaga stabilitas nasional dan tidak menjurus pada upaya delegitimasi terhadap institusi negara.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Presiden juga menyetujui penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar menjadi lembaga independen dengan kewenangan yang lebih kuat dalam pengawasan eksternal terhadap Polri.

“Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat,” kata Jimly Asshiddiqie.

Upaya reformasi tersebut sekaligus memperlihatkan arah pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Pemerintah juga memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai konstitusi dan mekanisme demokrasi yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden tetap mempertahankan mekanisme konstitusional dalam penunjukan Kapolri dengan melibatkan DPR RI.

“Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Tidak hanya di sektor hukum dan keamanan, reformasi pemerintahan era Prabowo juga menyasar penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha. Presiden secara tegas meminta deregulasi perizinan yang dinilai terlalu berbelit dan berpotensi menghambat investasi maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

“Permudah perizinan jangan persulit,” tegas Prabowo saat memberikan pengarahan di Kejaksaan Agung.

Pemerintah juga terus menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang bersih. Presiden meminta seluruh aparat melakukan pembenahan internal serta menghentikan praktik perlindungan terhadap aktivitas ilegal demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmen dalam menjaga semangat reformasi melalui penguatan demokrasi serta perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan berbangsa. Memasuki 28 tahun perjalanan reformasi, kebebasan pers dinilai tetap menjadi amanat penting yang harus dijaga agar ruang demokrasi di Indonesia terus tumbuh sehat dan terbuka.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus komunikasi digital yang semakin cepat, pemerintah dinilai tetap konsisten memastikan pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut dipandang menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai momentum reformasi selama hampir tiga dekade telah membawa perubahan besar bagi kehidupan pers nasional. Menurutnya, kebebasan pers yang lahir dari reformasi harus terus dijaga bersama agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman.

“Semangat reformasi selama 28 tahun harus tetap dijaga dengan memastikan pers tetap bebas, independen, profesional, dan berpegang pada etika jurnalistik,” tegas Komaruddin Hidayat.

Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari amanat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Kebebasan pers dinilai bukan hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Komaruddin menambahkan bahwa tantangan pers saat ini tidak lagi sebatas tekanan politik, tetapi juga perubahan lanskap media akibat perkembangan platform digital dan derasnya arus informasi. Karena itu, profesionalisme insan pers menjadi faktor utama agar media tetap dipercaya publik di tengah meningkatnya persaingan informasi.

“Objektivitas dan profesionalisme harus terus diperkuat agar pers nasional mampu menjaga kualitas demokrasi serta menjadi penjernih di tengah banjir informasi digital,” ujar Komaruddin Hidayat.

Menurutnya, komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan pers menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Kehadiran negara dalam memastikan perlindungan terhadap kerja jurnalistik dipandang penting agar insan pers dapat menjalankan tugas secara aman dan independen.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, Dewan Pers, dan masyarakat sipil juga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menjaga semangat reformasi agar tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip demokrasi yang telah dibangun selama 28 tahun terakhir.

Di tengah dinamika global dan perkembangan media digital yang terus berubah, penguatan kebebasan pers dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan kokoh. Pemerintahan Presiden Prabowo dinilai menunjukkan komitmen menjaga warisan reformasi dengan memastikan pers tetap merdeka, profesional, dan terlindungi sebagai bagian penting kehidupan demokrasi nasional. (*)

Jakarta, Saat mengikuti jalan santai (fun walk) bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melindungi kebebasan pers.

“Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi,” kata Thomas, Minggu (10/5) lalu.

Thomas juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi sehingga negara wajib untuk menjamin hak tersebut. Negara wajib memastikan penghormatan, pelindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak pers.

“Kebebasan pers sejatinya adalah hak asasi, karena itu, kita bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat, ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suar kepentingan publik; dan tentunya juga mendorong pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya saat ini kebebasan pers di Indonesia semakin membaik di tengah situasi fenomena ledakan informasi yang luar biasa dalam berbagi platformnya. Dalam situasi itu, media pers harus memastikan peningkatan kualitas.

“Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik. Bahwa ada banyak muncul media dengan bentuk baru yang tidak bisa kita hindari menjadi pendorong agar pers kita terus meningkatkan kualitas,” jelasnya.

Thomas juga menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki komitmen kuat untuk memastikan kebebasan pers di Indonesia terus bertumbuh. Media pers yang bebas, sehat, dan berkualitas akan tumbuh dalam ekosistem penghormatan HAM.

“Kalau HAM kita semakin baik, maka otomatis kebebasan pers kita juga semakin baik. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar kelas khusus HAM untuk para jurnalis. Selain untuk membantu literasi HAM untuk jurnalis, juga dalam kerangka memastikan pelindungan HAM para jurnalis,” tutur Thomas.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan kegiatan fun walk bersama insan pers menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga prinsip-prinsip jurnalistik.

“Kegiatan ini memberikan satu suasana kebatinan, kehangatan, keakraban, dan juga sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika,” ungkap Komaruddin. [*]

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan layanan pendidikan yang mampu menjangkau masyarakat kurang mampu, daerah tertinggal, dan wilayah dengan keterbatasan sarana pendidikan formal.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang pembangunan SDM nasional.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujar Dody.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan di 104 lokasi di seluruh Indonesia guna mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah menilai pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 sehingga pemerataan fasilitas pendidikan menjadi prioritas nasional.

“Penguatan sinergi lintas kementerian agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan komprehensif, mulai dari kurikulum hingga pembinaan karakter siswa,” menurutnya.

Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan karakter, keterampilan, dan kemampuan dasar peserta didik. Pemerintah juga memastikan pembangunan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, baik di perkotaan, pedesaan, wilayah pesisir, maupun daerah terpencil.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengawasan diperlukan agar seluruh tahapan program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Pemerintah juga memperkuat kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendampingan agar proses belajar mengajar mampu menghasilkan peserta didik yang kompetitif dan berdaya saing.

Walikota Tual, Sekolah Rakyat menjadi bagian yang dinanti masyarakat, sekolah ini diperuntukan bagi mereka masyarakat tidak mampu bisa mengakses pendidikan formal secara gratis.

“Dengan adanya Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tual dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka bisa mengakses pendidikan dengan mudah, karena SR adalah rencana jangka panjang pemerintah dalam mempersiapkan generasi unggul dan berdaya saing,” ungkap Wali Kota Akhamad Yani Renuat.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap tercipta ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Jakarta – Pemerintah terus memacu pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Program tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari 112 ribu siswa dalam ribuan rombongan belajar. Selain memperluas akses pendidikan, pembangunan ini juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja konstruksi di berbagai daerah.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan pembangunan dilakukan agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Dody.

Ia juga menekankan bahwa seluruh unsur di Kementerian PU dilibatkan melalui pembentukan Satuan Tugas khusus agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.

“Semua direktorat jenderal di Kementerian PU terlibat untuk memastikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai target. Ini bukan hanya program prioritas pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” kata Dody.

Sejumlah BUMN karya turut mendukung percepatan pembangunan tersebut. Salah satunya PT Nindya Karya yang mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melalui optimalisasi pekerjaan konstruksi dan penguatan koordinasi teknis.

Project Director PT Nindya Karya, Bayu Apriyadi, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program strategis pemerintah di sektor pendidikan.

“Kami terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri dapat selesai tepat waktu sesuai target pemerintah. Ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pemerataan pendidikan nasional,” ujar Bayu.

Hal serupa dilakukan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyebut percepatan proyek dilakukan melalui penguatan tenaga kerja, ketersediaan material, dan koordinasi intensif di lapangan.

“WIKA terus melakukan percepatan untuk memastikan Sekolah Rakyat Cilacap dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juni, dengan kualitas terbaik dan hasil yang optimal,” pungkas Ngatemin.

*) Oleh : Olla Anastasya

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun lokasi tempat tinggalnya. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga.

Konsep Sekolah Rakyat pada dasarnya menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang harus mudah dijangkau masyarakat. Sekolah dibangun dengan pendekatan sederhana namun fungsional agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Di banyak daerah, pembangunan sekolah semacam ini mampu menjadi solusi cepat untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah. Anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan karena faktor biaya transportasi atau keterbatasan fasilitas kini memiliki peluang lebih besar untuk kembali belajar. Kehadiran sekolah yang dekat dengan lingkungan masyarakat juga mendorong partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah dapat diselesaikan pada 20 Juni 2026 guna mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Menurut Doddy, langkah percepatan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan Sekolah Rakyat selesai tepat waktu tanpa mengabaikan mutu bangunan. Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Selama ini, daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan daerah pelosok. Akibatnya, kemampuan akademik dan keterampilan generasi muda di setiap daerah berkembang tidak merata. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin sulit diatasi. Dengan memperluas pembangunan sekolah hingga ke daerah yang belum tersentuh layanan pendidikan memadai, pemerintah dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan selain pembangunan gedung, keberhasilan Sekolah Rakyat juga sangat bergantung pada kualitas tenaga pengajar. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemampuan berpikir, dan semangat belajar peserta didik. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sekolah terus diiringi dengan pemerataan distribusi guru, peningkatan pelatihan, serta dukungan kesejahteraan tenaga pendidik. Banyak guru di daerah terpencil menghadapi tantangan besar mulai dari keterbatasan fasilitas hingga akses transportasi yang sulit. Dukungan yang memadai akan membuat para guru dapat mengajar dengan lebih optimal dan menciptakan suasana belajar yang positif bagi anak-anak.

Di era perkembangan teknologi saat ini, Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk memiliki akses terhadap pembelajaran digital secara bertahap. Teknologi dapat menjadi jembatan untuk memperluas kualitas pendidikan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Melalui perangkat digital dan jaringan internet yang memadai, siswa dapat memperoleh materi pembelajaran yang lebih luas dan modern. Meski demikian, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama karena masih banyak daerah yang belum memiliki akses listrik maupun internet stabil. Karena itu, percepatan pembangunan sekolah perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya agar manfaat pendidikan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat memiliki dampak sosial yang besar bagi lingkungan sekitar. Kehadiran sekolah sering kali menjadi pusat aktivitas masyarakat dan mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Anak-anak yang sebelumnya bekerja membantu orang tua atau menghabiskan waktu tanpa kegiatan produktif dapat memiliki ruang belajar dan lingkungan yang lebih positif. Dalam jangka panjang, pendidikan yang merata akan membantu menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan sosial. Pendidikan bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mengingat luasnya wilayah Indonesia dan beragam tantangan yang dihadapi setiap daerah. Dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial, keterlibatan organisasi masyarakat, hingga partisipasi warga setempat dapat mempercepat proses pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan bangsa perlu terus dihidupkan dalam upaya memperluas akses pendidikan. Ketika seluruh pihak bergerak bersama, pemerataan pendidikan akan lebih mudah diwujudkan.

Pada akhirnya, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Pendidikan yang merata akan melahirkan generasi yang lebih cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan global. Anak-anak dari keluarga sederhana maupun daerah terpencil harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Karena itu, pembangunan sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan bagian dari upaya membangun keadilan sosial dan memperkuat kualitas bangsa. Dengan komitmen yang kuat serta kerja sama seluruh elemen masyarakat, harapan menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia bukanlah hal yang mustahil.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Bara Winatha *)

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia nasional. Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan berkualitas. Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi, pembangunan Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa perkembangan siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan hasil yang positif setelah hampir dua semester menjalani pendidikan. Menurutnya, perubahan tersebut terlihat dari kondisi siswa yang semakin nyaman, sehat, dan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mampu membangun kepercayaan diri dan karakter anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam berbagai kegiatan pembelajaran, para siswa mulai menunjukkan keberanian tampil di depan umum melalui pidato, paduan suara, pembacaan puisi, hingga simulasi pembelajaran. Saifullah Yusuf atau kerap dipanggil Gus Ipul mengatakan bahwa keberhasilan awal tersebut menjadi indikator penting bahwa Sekolah Rakyat mampu menjadi ruang transformasi sosial bagi anak-anak rentan. Pendidikan yang disertai dukungan asrama, pendampingan, dan fasilitas memadai dinilai mampu membentuk pola hidup yang lebih sehat dan disiplin.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan persembahan pemerintah bagi keluarga yang berada pada kelompok ekonomi paling rentan, khususnya masyarakat dalam kategori desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui program tersebut, negara berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan meraih pendidikan berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

Selama ini masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami hambatan untuk melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi, akses, maupun fasilitas pendukung pendidikan. Pendekatan Sekolah Rakyat dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan pembentukan karakter. Dengan sistem asrama dan pendampingan yang intensif, siswa diharapkan mampu tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan akademik maupun sosial mereka.

Dalam implementasinya, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan target penyelesaian yang dipercepat. Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah selesai pada 20 Juni 2026. Percepatan pembangunan dilakukan melalui berbagai langkah teknis, seperti penambahan alat berat, peningkatan jumlah tenaga kerja, hingga penerapan sistem kerja tiga sif agar proses pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Doddy mengatakan percepatan pembangunan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar proyek Sekolah Rakyat dapat selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas bangunan. Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus investasi besar untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan. Pendidikan dipandang sebagai fondasi utama pembangunan bangsa yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada proses rekrutmen calon siswa agar program benar-benar tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat. Pendamping PKH diminta terus berkoordinasi dengan dinas sosial dan perangkat desa untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga dalam kategori desil 1 dan desil 2 sesuai DTSEN. Pemerintah ingin memastikan tidak ada praktik titipan ataupun penyimpangan dalam penerimaan siswa sehingga seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan sosial.

Pembangunan Sekolah Rakyat perlu dipandang sebagai gerakan bersama untuk mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak rentan, pemerintah berharap lahir generasi baru yang mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarganya di masa depan. Program tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi agar memiliki masa depan yang lebih baik.

Dari sisi sosial, keberadaan Sekolah Rakyat juga mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak orang tua siswa mengaku terbantu karena anak-anak mereka kini memperoleh akses pendidikan yang layak lengkap dengan fasilitas asrama dan layanan kesehatan. Perubahan perilaku dan karakter siswa menjadi salah satu indikator keberhasilan awal program tersebut. Anak-anak yang sebelumnya kurang percaya diri mulai menunjukkan perkembangan positif dalam kedisiplinan, sopan santun, dan kemampuan bersosialisasi.

Pendidikan yang baik akan membentuk karakter anak secara menyeluruh, bukan hanya kemampuan akademik. Oleh sebab itu, Sekolah Rakyat dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu membangun kepribadian, kemandirian, dan semangat belajar siswa. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-cita.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan