Arsip Tahunan: 2026

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan nasional melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah proaktif untuk memastikan pemerataan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program yang telah menjangkau 100 juta penduduk tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam membangun sistem kesehatan yang lebih preventif, inklusif, dan mudah diakses hingga ke daerah terpencil.

Di tengah tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, pendekatan promotif dan preventif menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, sebagian masyarakat cenderung datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisi penyakit sudah cukup parah. Melalui CKG, pemerintah berupaya mengubah pola tersebut dengan mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar penyakit dapat terdeteksi sejak dini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menjelaskan bahwa capaian 100 juta peserta menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurutnya, pelaksanaan CKG yang melibatkan lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia telah menjadi fondasi penting dalam memperluas akses layanan kesehatan nasional.

Sepanjang tahun 2025, CKG telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026 hingga awal Mei 2026, jumlah tersebut bertambah lebih dari 30 juta jiwa sehingga total 100 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan layanan CKG.

Qodari menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan dan memperluas cakupan program agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya. Keberhasilan CKG dinilai menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memastikan akses kesehatan berkualitas menjangkau hingga tingkat akar rumput.

Keberadaan CKG juga dinilai berhasil memperkuat upaya deteksi dini berbagai penyakit. Dengan pemeriksaan kesehatan rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok rentan lebih cepat sehingga intervensi medis dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya membantu menekan angka penyakit, tetapi juga mengurangi beban pembiayaan kesehatan jangka panjang.

Dampak positif program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG secara masif telah membantu percepatan penurunan angka stunting sekaligus memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC).

Hasil evaluasi tingkat pusat pada Triwulan I-2026 menunjukkan angka prevalensi stunting di NTB turun signifikan menjadi 12,88 persen. Capaian tersebut jauh lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 17,5 persen.

Menurut Hamzi, capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui pemeriksaan kesehatan berkala mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Deteksi dini juga mempermudah pemerintah daerah mengambil langkah intervensi lebih cepat terhadap kelompok yang membutuhkan penanganan khusus.

Di sisi lain, tantangan dalam pelaksanaan program masih ditemui di sejumlah daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, misalnya, terus menggenjot pelaksanaan CKG karena capaian program baru menyentuh sekitar 40 persen dari total sasaran lebih dari 820 ribu jiwa.

Kepala Dinkes Temanggung, dr. Intan Pandanwangi, mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala utama. Banyak warga masih merasa takut menjalani pemeriksaan kesehatan karena khawatir ditemukan penyakit tertentu.

Menurut dr. Intan, masih ada masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena takut mengetahui adanya penyakit dalam tubuh mereka. Kondisi tersebut terus menjadi perhatian pemerintah daerah melalui edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Padahal, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan justru menunjukkan pentingnya deteksi dini. Dinkes Temanggung menemukan peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus (DM) dan hipertensi, bahkan mulai banyak ditemukan pada kelompok usia muda dan pelajar.

Kasus Diabetes Melitus dan hipertensi tercatat menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan. Tingginya konsumsi minuman manis dan pola makan tidak sehat di kalangan anak muda dinilai menjadi faktor utama meningkatnya penyakit tersebut.

Pemerintah daerah pun terus berupaya meningkatkan cakupan layanan agar target pemeriksaan kesehatan dapat tercapai. Dinkes Temanggung menargetkan peningkatan cakupan hingga 56 persen pada 2026 sesuai target Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga diimbau tidak perlu menunggu hari ulang tahun untuk memanfaatkan layanan CKG karena pemeriksaan dapat dilakukan langsung di puskesmas.

Semangat yang sama juga terlihat di Kota Cilegon. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari, mengajak masyarakat aktif mengikuti program CKG yang telah dimulai sejak Februari 2025. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.

drg. Ratih menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi, namun partisipasi tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak warga memperoleh manfaat layanan kesehatan gratis.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan hingga penyediaan sarana pendukung agar program berjalan optimal. Selain CKG umum, pemerintah juga menyiapkan program pemeriksaan kesehatan untuk sekolah dan ibu hamil sebagai langkah memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui pendekatan proaktif seperti CKG, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak lagi sekadar berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan pemerataan layanan. Jika partisipasi masyarakat terus meningkat, program ini berpotensi menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

)* Analis Kebijakan

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerataan layanan kesehatan menjadi fokus penting pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah upaya memperluas akses layanan hingga ke wilayah terpencil dan pelosok, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara mudah, gratis, dan berkualitas. Kehadiran program ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan kesehatan, tetapi juga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, produktivitas masyarakat akan menurun dan pembangunan sumber daya manusia sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah terpencil menghadapi keterbatasan akses. Dalam kerangka tersebut, CKG menjadi bagian dari upaya menghadirkan negara secara nyata dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Program CKG dirancang untuk memperkuat pendekatan preventif dalam sistem kesehatan nasional. Selama ini, masyarakat sering kali baru memeriksakan kondisi kesehatan ketika penyakit sudah berkembang lebih serius. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat didorong untuk lebih dini mengenali kondisi tubuh dan melakukan langkah pencegahan sebelum penyakit berkembang lebih lanjut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan primer menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan nasional. Pemeriksaan kesehatan secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini juga membantu mengurangi beban pembiayaan kesehatan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan CKG tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga diarahkan menjangkau wilayah pelosok. Pemerintah memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan daerah agar layanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kehadiran tenaga kesehatan di lapangan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program berjalan efektif hingga ke tingkat komunitas.

Bagi masyarakat di daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terkendala oleh jarak, keterbatasan fasilitas, dan minimnya tenaga medis. Program CKG berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih aktif dan langsung menyentuh masyarakat. Dengan layanan yang lebih dekat, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang layak.

Selain meningkatkan akses layanan, CKG juga memiliki fungsi edukatif. Pemeriksaan kesehatan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat. Edukasi mengenai nutrisi, kebersihan lingkungan, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Program ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mendukung keberhasilan program. Pendekatan kolaboratif memungkinkan pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Dalam konteks jangka panjang, pendekatan preventif melalui CKG menjadi langkah penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan. Fokus pada pencegahan akan membantu mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadi penting di tengah meningkatnya tantangan kesehatan akibat perubahan gaya hidup dan dinamika lingkungan.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten menjadi langkah penting dalam memperkuat keberhasilan Program CKG. Melalui upaya tersebut, pemerintah terus memastikan kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga sekaligus memperluas pemerataan akses layanan hingga ke berbagai daerah. Penguatan tenaga kesehatan, fasilitas pendukung, serta sistem pendataan juga terus dioptimalkan agar program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan CKG. Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin akan membantu menciptakan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ketika masyarakat aktif memanfaatkan layanan kesehatan preventif, dampak program akan menjadi lebih besar dan berkelanjutan.

Penguatan layanan kesehatan hingga ke pelosok juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan kualitas hidup antarwilayah. Ketika akses kesehatan semakin merata, masyarakat memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan produktif. Dengan pendekatan yang inklusif, pembangunan kesehatan dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan kesejahteraan nasional yang lebih berkeadilan.

Selain mendukung kesehatan individu, CKG juga membantu memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat secara kolektif. Deteksi dini penyakit memungkinkan penanganan yang lebih cepat sehingga risiko penyebaran penyakit tertentu dapat diminimalisasi. Misi menghadirkan kesehatan berkualitas dari kota hingga pelosok merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan. CKG menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan, edukasi, dan pemerataan akses. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, program ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

*) Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andhika Rachma )*

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ruang digital kini bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang belajar, hiburan, hingga interaksi sosial lintas generasi. Di tengah perkembangan tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ekosistem digital tetap aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan publik, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan. Dalam konteks inilah pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kehadiran PP TUNAS menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola digital Indonesia. Regulasi ini tidak sekadar menjadi instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam membangun ruang digital yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah menempatkan pelindungan anak sebagai prioritas utama di tengah meningkatnya penggunaan platform digital oleh generasi muda. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang aktif melindungi anak-anak di ruang digital dan tidak tertinggal dari negara lain dalam membangun tata kelola platform yang sehat.

Perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada isi aturan, tetapi juga pada bagaimana platform digital menjalankan kewajibannya secara nyata. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik domestik maupun global, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku apabila beroperasi di Indonesia. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa kedaulatan digital nasional harus dihormati oleh seluruh platform tanpa pengecualian.

PP TUNAS mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pembatasan usia pengguna, perlindungan data pribadi anak, pengawasan konten, hingga penerapan prinsip safety by design dalam pengembangan layanan digital. Regulasi ini juga mendorong platform untuk menyediakan fitur kontrol orang tua, pengaturan privasi tertinggi secara otomatis bagi akun anak, serta mekanisme verifikasi usia yang lebih ketat. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan digital yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara sehat.

Yang menarik, implementasi PP TUNAS memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun pendekatan kolaboratif dengan platform digital. Sejumlah perusahaan teknologi mulai menunjukkan respons positif dengan melakukan penyesuaian kebijakan internal mereka.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi nasional dapat mendorong perubahan nyata di tingkat platform. Kepatuhan bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan teknologi terhadap masyarakat. Di era ketika platform digital memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan pola pikir generasi muda, langkah adaptasi seperti ini menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas ruang digital Indonesia.

Pemerintah memahami bahwa perubahan sistem digital memerlukan penyesuaian teknis yang tidak sederhana, terutama bagi platform global dengan jutaan pengguna. Namun di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat ditawar. Pernyataan “tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan” yang disampaikan Menkomdigi menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir secara serius dalam mengawal keamanan ruang digital nasional.

Di berbagai diskusi publik dan media sosial, muncul pandangan bahwa regulasi ini dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki ekosistem internet yang selama ini dinilai terlalu permisif terhadap paparan konten berisiko bagi anak. Kehadiran regulasi yang jelas dinilai mampu memberikan kepastian sekaligus mendorong platform untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial layanannya.

Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan mengatakan KPAI mengapresiasi langkah Kementerian Komdigi sebagai wakil pemerintah yang gigih meyakinkan platform digital untuk mematuhi PP Tunas. Kegigihan dan kesabaran Kementerian Komdigi merupakan wujud pelaksanaan konstitusi dalam perlindungan anak. PP Tunas bukanlah sekadar regulasi teknis, melainkan bagian dari upaya strategis bangsa dalam menjaga generasi masa depan. Melindungi anak di ruang digital sama pentingnya dengan melindungi kedaulatan negara. Anak-anak hari ini adalah fondasi Indonesia di masa depan

Keberhasilan PP TUNAS tentu tidak hanya ditentukan oleh pemerintah ataupun platform digital semata. Implementasi regulasi memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk orang tua, sekolah, komunitas, dan masyarakat luas. Literasi digital menjadi faktor penting agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan risiko dalam penggunaan teknologi digital. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi sekaligus mendukung terciptanya ruang digital yang aman dan produktif.

Momentum implementasi PP TUNAS menjadi bukti bahwa Indonesia tengah bergerak menuju tata kelola digital yang lebih matang. Dari regulasi menuju implementasi, pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengawal kepatuhan platform sekaligus membangun budaya digital yang sehat. Tantangan tentu masih ada, namun langkah awal yang telah dilakukan memberikan optimisme bahwa ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi lebih aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Keberhasilan PP TUNAS bukan hanya soal jumlah platform yang patuh terhadap aturan, tetapi tentang bagaimana Indonesia mampu membangun masa depan digital yang melindungi generasi penerus bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, platform, dan masyarakat, ruang digital nasional dapat menjadi tempat yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aman dan manusiawi bagi seluruh pengguna.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Ardyan Maheswara
Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah memandang sektor pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menyangkut nasib jutaan petani, nelayan, dan peternak yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Karena itu, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan distribusi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo sejak lama memberi perhatian besar terhadap agenda swasembada pangan. Menurutnya, swasembada bukan hanya soal memastikan stok pangan aman, tetapi juga menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia menyebut sekitar 30 sampai 40 persen masyarakat desa masih bergantung pada sektor tersebut sehingga penguatan pangan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Zulkifli Hasan menilai persoalan pangan di Indonesia tidak hanya terletak pada produksi, melainkan juga tingginya biaya distribusi. Ia mencontohkan biaya distribusi beras di Thailand yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kondisi itu dinilai terjadi akibat rantai distribusi yang panjang dan kebijakan yang belum efisien. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah regulasi termasuk Peraturan Presiden guna memangkas biaya distribusi, memperpendek rantai pasok, dan membuat harga pangan lebih stabil serta terjangkau.

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan lahan produktif di berbagai daerah. Presiden Prabowo disebut mengarahkan agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif dan tidak ada lahan yang dibiarkan kosong. Penguatan teknologi pertanian menjadi bagian penting dalam strategi tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, alumni Institut Pertanian Bogor, serta BRIN. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempercepat modernisasi pertanian nasional sehingga produktivitas pangan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Perhatian pemerintah turut diarahkan kepada sektor nelayan yang selama ini dinilai memiliki posisi tawar lemah di pasar. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa nelayan sering harus menjual hasil tangkapan dengan cepat sebelum rusak sehingga harga jual menjadi tidak optimal. Untuk membantu nelayan, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan dan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan ketika pasar tidak mampu menyerap produksi.

Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat ekonomi desa yang mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Program Makan Bergizi Gratis. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu membuat distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih cepat, ringkas, dan tepat sasaran hingga ke tingkat desa.

Ketua Umum terpilih Himpunan Alumni IPB Fauzi Amro menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan rantai pasok pangan nasional melalui jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah. Dukungan itu akan difokuskan pada pembangunan model distribusi pangan yang lebih efektif, khususnya untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan dunia akademik dan alumni perguruan tinggi dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkuat langkah kolaboratif guna mendukung target swasembada pangan nasional 2026. Salah satu fokus utama adalah pengembangan komoditas jagung melalui program Gerakan Tanam Jagung Hibrida. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyebut program tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan mulai dari desa hingga tingkat nasional.

Menurut Krisantus Kurniawan, program itu sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita yang menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau. Ia juga menilai penguatan sektor pertanian sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat yang ingin menciptakan daerah yang sejahtera, adil, dan berwawasan lingkungan.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kalimantan Barat mencatat luas panen jagung mencapai 34.503 hektare dengan produksi sebesar 179.246 ton pipilan kering. Capaian itu menunjukkan potensi besar daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kabupaten Bengkayang disebut memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat.

Krisantus juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, serta unsur TNI dan Polri untuk aktif mendukung program optimalisasi lahan pertanian. Menurutnya, lahan yang belum produktif perlu dimanfaatkan menjadi sumber pangan baru yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan menopang ketahanan pangan nasional.

Dalam setahun terakhir, pemerintah dinilai mulai menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Berbagai program seperti penguatan koperasi desa, percepatan distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga peningkatan produksi komoditas strategis menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan pangan pada akhirnya hanya dapat dicapai melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, petani, nelayan, aparat keamanan, dan masyarakat luas. Dengan semangat gotong royong serta inovasi yang terus dikembangkan, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat.

*) Peneliti Sosial dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Naufal Prasetya
Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Stabilitas pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga kemampuan menjaga kualitas bahan pangan dinilai sangat penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. Karena itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang kini didorong pemerintah ialah penguatan sistem rantai dingin atau cold chain guna memastikan distribusi pangan berjalan lebih efektif dan efisien.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menilai BUMD memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan nasional, terutama melalui penguatan interkonektivitas rantai dingin. Sistem tersebut dinilai mampu menjaga kualitas pangan, mengurangi kerusakan hasil pertanian, dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia di berbagai daerah. Penguatan cold chain juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas harga pangan yang selama ini kerap dipengaruhi masalah distribusi dan logistik.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menyampaikan bahwa penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rochayati Basra menjelaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Karena itu, penguatan BUMD pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi di berbagai wilayah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa urusan pangan termasuk kewenangan daerah. Dengan aturan tersebut, pemerintah daerah bersama perangkat daerah dan BUMD memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan. Daerah diharapkan mampu mengambil langkah strategis sesuai kebutuhan wilayah masing-masing agar ketahanan pangan tetap terjaga.

Perwakilan Organisasi Rantai Pendingin Indonesia Hasanuddin Yasni menilai swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan negara dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan produk pangan dengan dukungan teknologi dan kebijakan yang memadai. Hasanuddin Yasni menekankan pentingnya pembangunan ekosistem rantai dingin karena masih banyak hasil pertanian dan perikanan yang mengalami kerusakan akibat lemahnya sistem penyimpanan dan distribusi.

Menurut Hasanuddin Yasni, penguatan cold chain membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta model bisnis kolaboratif. Kerja sama antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha dianggap menjadi solusi penting untuk mengatasi keterbatasan investasi dan teknologi di daerah. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pangan yang lebih modern dan terintegrasi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha dan masyarakat agar sistem pangan nasional menjadi lebih kuat. Sebaliknya, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pangan nasional. Karena itu, sinergi antarpihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Fajar Hadi Prabowo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan sektor pertanian di tengah status Cilegon sebagai kota industri.

Fajar Hadi Prabowo juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan keberhasilan percepatan swasembada pangan nasional tahun 2025 yang mampu dicapai lebih cepat dari target awal. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Selama setahun terakhir, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Beberapa capaian yang mendapat perhatian antara lain peningkatan produksi beras nasional, ketersediaan pupuk subsidi, modernisasi pertanian, hingga penguatan distribusi pangan. Di tengah ancaman krisis pangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sektor pangan Indonesia mulai menunjukkan daya tahan yang lebih kuat.

Pemerintah pusat juga terus memperkuat sektor pertanian melalui optimalisasi lahan, pembangunan irigasi, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Langkah tersebut diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah masing-masing. Kolaborasi pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional.

Kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penguatan sistem rantai dingin, peningkatan produktivitas pertanian, serta pembangunan sistem distribusi yang lebih modern menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak menuju tata kelola pangan yang lebih baik. Dengan dukungan seluruh pihak, ketahanan pangan diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*) Analis Kebijakan Pangan Nasional

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor dan regional sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik internasional dan gangguan rantai pasok dunia, Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memperkuat posisi kawasan ASEAN dalam menjaga ketahanan pangan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu fundamental yang harus mendapat perhatian serius seluruh negara di kawasan.

Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi Khusus BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, Presiden menekankan bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan negara-negara kawasan menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kolaborasi regional dalam memperkuat rantai pasok pangan, infrastruktur distribusi, hingga pengembangan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Menurut Presiden, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar melalui lahan pertanian subur dan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan secara bersama-sama demi memenuhi kebutuhan pangan kawasan.

Senada dengan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia membawa agenda penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam rangkaian KTT ASEAN 2026 di Cebu.

Langkah tersebut menjadi respons konkret atas dampak konflik global yang memicu lonjakan harga komoditas, gangguan logistik, hingga ancaman inflasi pangan di kawasan ASEAN.

Menurut Airlangga, penguatan kerja sama regional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pangan kawasan.

Pemerintah mendorong optimalisasi kerja sama perdagangan intra-ASEAN, penguatan rantai pasok regional, serta kolaborasi dengan mitra strategis melalui berbagai forum ekonomi kawasan.

“Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” jelas Airlangga.

Di dalam negeri, pemerintah juga mencatat capaian signifikan di sektor pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras sejak 2025 menjadi bukti nyata penguatan produksi pangan nasional.

Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional sebesar 31,16 juta ton.

Keberhasilan tersebut turut memperkuat cadangan pangan pemerintah yang kini mencapai sekitar 5,12 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, capaian ini juga berdampak terhadap stabilitas harga beras dunia dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” kata Amran.

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, hingga badan usaha milik daerah guna mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program swasembada pangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

“Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan stok kebutuhan pokok tersedia, melainkan juga upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang bekerja di sektor pangan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak lama memberi perhatian serius terhadap pembangunan sektor pangan nasional. Ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya produksi, tetapi juga mahalnya biaya distribusi yang berdampak pada harga pangan di masyarakat.

“Biaya distribusi beras di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Thailand. Hal itu terjadi karena sistem dan kebijakan yang belum efisien,” katanya.

Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden, untuk mempersingkat rantai distribusi agar harga pangan lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan di daerah.

“Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Zulhas.

Di sisi lain, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menilai penguatan badan usaha milik daerah memiliki peranan penting dalam memperkokoh ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengembangan sistem rantai dingin atau cold chain.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Rochayati Basra menjelaskan bahwa urusan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemerintah daerah mempunyai peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi, kestabilan pasokan, dan pengelolaan logistik pangan agar berjalan efektif,” kata Rochayati.

Ia menambahkan, hasil kajian di sejumlah wilayah menunjukkan BUMD pangan menjadi langkah yang cukup realistis untuk memperkuat distribusi pangan dan sistem rantai dingin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong penyusunan regulasi pendukung serta pemberian insentif agar sistem distribusi pangan nasional dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan tambahan bagi koperasi desa, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan daya saing ekonomi rakyat di tengah perubahan pola perdagangan dan konsumsi masyarakat. Di Indonesia, percepatan digitalisasi koperasi kini mulai diarahkan secara lebih serius melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diproyeksikan menjadi motor baru ekonomi desa sekaligus penghubung UMKM lokal dengan pasar yang lebih luas.

Pemerintah melihat bahwa persoalan utama ekonomi desa selama ini bukan hanya pada produksi, tetapi pada lemahnya akses pasar, keterbatasan distribusi, rendahnya efisiensi manajemen, dan minimnya integrasi teknologi. Banyak produk desa sebenarnya memiliki kualitas kompetitif, namun gagal berkembang karena masih terjebak pada pola pemasaran tradisional dan rantai pasok yang tidak efisien.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai mendorong pendekatan berbeda. Fokusnya bukan sekadar membangun jaringan internet, tetapi memastikan infrastruktur digital benar-benar dipakai untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM desa. Pemerintah menilai digitalisasi harus mampu menghubungkan produksi desa dengan ekosistem pasar nasional secara lebih cepat, transparan, dan efisien.

Hingga saat ini, sekitar 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di berbagai daerah. Jumlah tersebut menunjukkan skala besar transformasi ekonomi desa yang sedang dibangun pemerintah. Kehadiran koperasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai lembaga simpan pinjam atau wadah administratif masyarakat, tetapi sebagai pusat distribusi ekonomi rakyat berbasis teknologi.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur digital nasional harus berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat desa. Ia menilai transformasi digital UMKM dan koperasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi kolektif agar pelaku usaha desa mampu berkembang secara berkelanjutan dan lebih adaptif menghadapi perubahan ekonomi.

Pandangan tersebut relevan dengan kondisi riil di lapangan. Banyak UMKM desa masih menghadapi hambatan mendasar seperti pencatatan manual, distribusi tidak terukur, ketergantungan pada tengkulak, hingga keterbatasan promosi produk. Akibatnya, margin keuntungan produsen desa tetap kecil meskipun permintaan pasar sebenarnya cukup besar.

Digitalisasi koperasi menawarkan solusi pada persoalan tersebut. Sistem digital memungkinkan koperasi melakukan manajemen stok, pencatatan transaksi, pengelolaan distribusi, hingga pemasaran secara lebih terintegrasi. Selain itu, koperasi juga dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jaringan pembeli tanpa bergantung pada pasar lokal semata.

Farida menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun infrastruktur telekomunikasi secara besar-besaran. Saat ini jaringan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi Indonesia, sementara layanan 5G mulai tersedia di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan. Pemerintah berharap perluasan konektivitas digital tersebut mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM desa, mempercepat transaksi usaha, hingga meningkatkan efisiensi distribusi produk lokal.

Menurut Farida, desa dan kelurahan memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung konektivitas internet dan kemampuan literasi digital yang memadai.

Selain memperkuat digitalisasi koperasi, Komdigi juga mengajak media massa untuk lebih aktif mengangkat kisah keberhasilan koperasi desa dan UMKM lokal agar memiliki dampak yang lebih luas di tingkat nasional.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi mulai memperkuat tata kelola digital melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau Simkopdes. Platform ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi operasional, dan kemudahan layanan anggota koperasi.

Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi mengatakan sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025, sebanyak 83 ribu KDKMP telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut juga diperkuat melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) sebagai bagian dari modernisasi tata kelola koperasi.

Model koperasi modern seperti ini sebenarnya bukan hanya bicara teknologi, tetapi perubahan cara berpikir ekonomi desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai pasar konsumtif yang bergantung pada kota, melainkan sebagai pusat produksi yang mampu membangun ekosistem bisnis sendiri. Ketika koperasi mampu mengintegrasikan produksi, distribusi, pemasaran, dan pembayaran secara digital, maka rantai ekonomi desa menjadi lebih pendek dan efisien.

Perluasan akses pasar juga membuka peluang baru bagi produk lokal untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional. Produk pertanian, kerajinan, makanan olahan, hingga produk kreatif desa memiliki peluang tumbuh lebih cepat apabila didukung sistem logistik dan pemasaran digital yang memadai.

Digitalisasi koperasi melalui Koperasi Merah Putih adalah langkah berani untuk mendemokrasikan ekonomi di Indonesia. Dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang telah dibangun Kemkomdigi dan memperkuat tata kelola melalui Simkopdes, desa tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam arus ekonomi digital nasional. Digitalisasi koperasi pada akhirnya bukan soal tren teknologi. Ini soal bagaimana desa mendapatkan akses yang lebih adil terhadap pasar, pembiayaan, informasi, dan peluang ekonomi.

Sinergi antara pemerintah, pengelola koperasi, pelaku UMKM, dan media massa akan menjadi kunci utama. Ketika akses pasar terbuka lebar melalui layar gawai di tangan para petani dan perajin desa, maka kemandirian ekonomi yang inklusif bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas yang sedang kita bangun bersama dari pinggiran Nusantara.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Transformasi digital menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, koperasi desa dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Dengan dukungan teknologi, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Selama ini, desa memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, hingga usaha mikro berbasis lokal. Namun, berbagai keterbatasan, seperti akses pasar, minimnya promosi, dan lemahnya sistem distribusi, sering menjadi hambatan dalam pengembangan potensi tersebut. Transformasi digital memberikan solusi nyata terhadap tantangan itu.

Melalui pemanfaatan platform digital dan marketplace, produk-produk unggulan desa kini dapat dipasarkan secara lebih luas tanpa batas wilayah. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan anggota koperasi lainnya memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan produknya langsung kepada konsumen secara cepat dan efisien. Kondisi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Digitalisasi juga mendorong terciptanya tata kelola koperasi yang lebih modern dan akuntabel. Dengan penggunaan aplikasi administrasi dan sistem keuangan berbasis digital, seluruh proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara transparan dan real time. Anggota koperasi dapat dengan mudah memantau perkembangan usaha, laporan keuangan, hingga aktivitas simpan pinjam melalui sistem yang terintegrasi. Transparansi ini menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan anggota terhadap koperasi. Ketika kepercayaan meningkat, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi pun akan semakin kuat.

Koperasi Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat desa. Melalui layanan keuangan digital, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini dapat memanfaatkan berbagai fasilitas transaksi secara lebih mudah dan aman. Pembayaran digital, transfer dana, hingga layanan simpan pinjam berbasis aplikasi menjadi solusi praktis yang mendekatkan masyarakat desa dengan ekosistem ekonomi modern.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur teknologi tidak berhenti pada ketersediaan jaringan semata, tetapi juga mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Karena itu, Kementerian Komunikasi Komdigi terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak UMKM lokal di berbagai daerah.

Di sisi lain, transformasi digital turut membuka ruang besar bagi generasi muda desa untuk terlibat aktif dalam pengembangan koperasi. Selama ini, koperasi kerap dianggap sebagai lembaga ekonomi tradisional yang kurang menarik bagi anak muda. Namun, dengan hadirnya inovasi digital, citra tersebut mulai berubah. Generasi muda kini dapat berkontribusi melalui pengelolaan media sosial koperasi, pemasaran digital, pengembangan aplikasi, hingga inovasi bisnis kreatif berbasis potensi desa. Keterlibatan anak muda menjadi energi baru yang mampu mendorong koperasi desa bergerak lebih dinamis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Semangat kolaborasi yang dibangun dalam koperasi juga sejalan dengan karakter generasi muda yang kreatif dan terbuka terhadap perubahan.

Kehadiran teknologi digital juga membuka peluang besar bagi koperasi untuk memperluas pasar produk unggulan daerah. Pelaku usaha mikro yang tergabung dalam koperasi memperoleh kesempatan lebih besar untuk meningkatkan omzet dan memperkuat branding produk lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar perubahan alat kerja, melainkan sebuah langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan memanfaatkan teknologi sebagai jembatan antara potensi lokal dan kebutuhan pasar modern.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan program Koperasi Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Menurutnya, program tersebut bukan sekadar upaya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat desa yang lebih mandiri dan kompeten. Dengan sistem yang berkelanjutan dan transformasi digital, pemerintah ingin desa memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mampu bersaing di masa depan.

Penguatan Koperasi Merah Putih melalui transformasi digital juga memiliki dampak sosial yang sangat positif. Koperasi yang kuat akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Ketika ekonomi desa tumbuh, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan urbanisasi dapat ditekan. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional.

Transformasi digital dalam penguatan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk menghadirkan ekonomi desa yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Teknologi menjadi alat penting untuk memperkuat semangat gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi sejak dahulu. Dengan tata kelola yang profesional, akses pasar yang lebih luas, serta keterlibatan generasi muda yang semakin aktif, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi desa di era digital.

)* Pemerhati Masalah Ekonomi

JAKARTA – Digitalisasi koperasi desa mulai membuka babak baru penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kehadiran 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai tidak hanya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru berbasis teknologi digital di berbagai daerah.

Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur digital nasional yang semakin merata harus diikuti dengan peningkatan kemampuan koperasi dan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing di era ekonomi modern.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani mengatakan transformasi digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat koperasi desa sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat.

“Transformasi digital harus mendorong UMKM menjadi lebih adaptif, memiliki akses pasar lebih luas, dan meningkatkan daya saing,” ujar Farida.

Menurut Farida, tantangan terbesar saat ini bukan lagi persoalan jaringan internet, melainkan bagaimana koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Ia menyebut dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital.

Karena itu, Kemkomdigi terus memperkuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah. Saat ini jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia, sementara layanan 5G mulai hadir di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan.

“Penguatan infrastruktur ini kami arahkan agar koperasi desa dan UMKM semakin terkoneksi dengan internet, membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat daya saing daerah,” katanya.

Farida menilai desa memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung konektivitas internet dan literasi digital yang memadai. Akses digital dinilai mampu membantu koperasi memperluas pemasaran produk, meningkatkan efisiensi usaha, hingga memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperkuat modernisasi tata kelola koperasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi mengatakan seluruh KDKMP kini mulai menggunakan sistem tersebut sejak diluncurkan pada Juli 2025.

“Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola yang modern, Simkopdes menjadi fondasi teknologi bagi Koperasi Merah Putih. Platform ini menjembatani transparansi, efisiensi operasional, dan kemudahan akses bagi seluruh anggota,” ujar Riza.

Penguatan digital juga mulai diintensifkan di daerah. Dinas Koperasi dan UKM Bali mencatat dari 716 Koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk di Bali, sebanyak 169 desa telah aktif beroperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan digitalisasi menjadi kebutuhan utama agar koperasi mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Belum semua UMKM dan koperasi familiar terkait kemajuan teknologi informasi, sedangkan sekarang sudah tidak mungkin kita tidak memakai kemajuan teknologi informasi itu, dari laporan keuangan, operasional sehari-hari, hingga akses pemasaran perlu digitalisasi,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha, digitalisasi Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
(*/rls)