Arsip Tahunan: 2026

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok pangan lokal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Program MBG dirancang sebagai investasi sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar soal makanan bergizi untuk anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat usaha kecil di daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap SPPG didorong untuk melibatkan tenaga kerja lokal serta menggandeng petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat sebagai pemasok bahan pangan.

“Kita ingin uang negara berputar di daerah, menghidupkan ekonomi desa dan kota, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa operasional SPPG secara bertahap telah menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari tenaga pengolah makanan, tenaga distribusi, hingga petugas administrasi. Seiring ekspansi program, jumlah tersebut kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.067.000 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional 22.900 SPPG aktif, sementara total 24.320 SPPG telah terverifikasi dan seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

“MBG ini bukan hanya sekadar memberikan makan. Secara tidak langsung telah membuka mindset bangsa Indonesia,” ujar Sony.

Menurutnya, kehadiran MBG menghadirkan perspektif baru bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang terukur dan terencana. Perubahan pola pikir tersebut mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap kandungan gizi dalam makanan yang mereka konsumsi.

Sony juga menekankan bahwa model Indonesia berbeda dengan negara lain.

“Negara lain lebih banyak pemerintah yang membangun infrastruktur school meal, tetapi Indonesia 100 persen infrastruktur ini dibangun oleh masyarakat,” jelasnya.

Dengan ekspansi operasional yang masif dan model kolaborasi pemerintah–masyarakat–dunia usaha, MBG diposisikan bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebagai infrastruktur sosial nasional yang menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan dampak positifnya terhadap dinamika ekonomi daerah. Tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, MBG juga terbukti menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan perputaran dana dan penyerapan tenaga kerja.

Implementasi program ini dirancang melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa distribusi, sehingga manfaat ekonominya dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.

Ketua Umum Seknas Indonesia Maju (IM), Monisyah menjelaskan sejak dijalankan, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bahan pangan disalurkan melalui skema yang mendorong pembelian produk lokal. Hal ini menciptakan efek berganda (multiplier effect), di mana setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha daerah sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

“MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bahan pangan disalurkan melalui skema yang mendorong pembelian produk lokal.” kata Monisyah

Di berbagai wilayah, keterlibatan dapur umum dan koperasi setempat telah membuka peluang kerja baru. Tenaga masak, tenaga distribusi, hingga tenaga administrasi direkrut dari masyarakat sekitar. Kondisi ini membantu menekan angka pengangguran, terutama di daerah dengan tingkat kesempatan kerja terbatas. Selain itu, peningkatan permintaan bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, dan daging turut memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan lokal.

Dari sisi fiskal daerah, perputaran dana yang meningkat turut mendorong aktivitas ekonomi turunan, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Pasar tradisional menjadi lebih bergairah karena adanya permintaan rutin dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Dengan pola distribusi yang terstruktur dan pengawasan yang ketat, MBG juga memberikan kepastian pasar bagi produsen kecil, sehingga mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan, MBG memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis kesejahteraan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar optimal dan tepat sasaran.

“Kebijakan MBG memperlihatkan bahwa program berbasis kesejahteraan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini,” ujar Dadan Hindayana.

Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan evaluasi berkala akan menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang MBG. Dengan desain yang inklusif dan berpihak pada potensi lokal, program ini tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis pada masa Lebaran 2026 sebagai upaya membantu masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung dengan aman dan terjangkau. Melalui berbagai skema transportasi darat dan laut, pemerintah menyiapkan ribuan kuota bagi pemudik di sejumlah daerah, sekaligus untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama arus mudik.

Di Jawa Barat, program mudik gratis diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dishub Jabar) dengan total kuota mencapai 3.040 kursi. Hingga saat ini, kuota yang masih tersedia tercatat sebanyak 660 kursi sehingga masyarakat diimbau segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepala Dishub Jabar, Dhani Gumelar, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya rute perjalanan yang sudah terisi penuh sejak pendaftaran dibuka.

“Mayoritas rute favorit telah habis dipesan, dan kini hanya menyisakan tiga rute perjalanan di wilayah Jawa Barat,” ujar Dhani.

Berdasarkan data Dishub Jabar, sejumlah rute populer yang menghubungkan Jawa Barat dengan wilayah Jawa Tengah telah habis dipesan. Tiket yang sudah tidak tersedia antara lain rute dari Bekasi menuju Tasikmalaya, Purbalingga, dan Bandung.

Program ini terbuka bagi warga yang berdomisili di Jawa Barat yang hendak bepergian keluar provinsi, maupun masyarakat dari luar daerah yang ingin menuju Jawa Barat selama periode Lebaran 2026.

Selain membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat, program mudik gratis juga diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Dengan berkurangnya kendaraan di jalan raya, potensi kemacetan selama periode mudik Lebaran diharapkan dapat diminimalkan.

Di wilayah timur Indonesia, pemerintah juga menghadirkan program serupa melalui moda transportasi laut. Kementerian Perhubungan menetapkan program tiket kapal laut gratis bagi masyarakat Papua selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap usulan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempermudah mobilitas masyarakat saat Lebaran.

“Pelayanan mudik gratis angkutan laut intra Papua telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sesuai permintaan Gubernur Papua, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan selama masa Lebaran,” ujar Wally.

Program mudik gratis melalui jalur laut ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi antarwilayah di Papua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Pemerintah memetakan kebutuhan tenaga pendidik Sekolah Rakyat karena distribusi guru belum merata di berbagai daerah. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penambahan fasilitas dan pengajar terus dilakukan guna mendukung kegiatan belajar siswa dari keluarga prasejahtera.

Ketersediaan guru merupakan hasil pemetaan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri atas ASN dan lulusan PPG, sebagaimana dijelaskan Dirjen Kemensos Agus Zainal Arifin.

“Hasil pemetaan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) terkait kebutuhan guru yaitu ketersediaan ASN dan ketersediaan lulusan PPG saat ini mencapai 10.235. Karena itu, dari jumlah yang 89 ASN ini, jumlah PPG 10.146, ini total jumlahnya 10.235,” ujar Agus

Meski jumlahnya dinilai mencukupi secara nasional, tantangan utama terletak pada distribusi. Agus mengakui, beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah lain justru kekurangan.

“Meskipun jumlahnya sangat banyak, di beberapa daerah kayaknya kesulitan karena ini memang tidak merata distribusinya. Di daerah tertentu berlimpah, di daerah lain kekurangan. Ini sedang dilakukan strategi-strategi berikutnya sebagaimana disampaikan tadi,” kata Agus.

Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah masih mengidentifikasi kebutuhan tambahan guru di sejumlah titik. Koordinasi dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait.

“Kita masih bahas kebutuhannya bersama teman-teman BKN. Karena memang di beberapa titik masih ada kekurangan guru,” ujar Saifullah

Saifullah menambahkan, guru yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat oleh Kemendikdasmen bersama BKN dan didampingi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Para tenaga pendidik tersebut merupakan guru bersertifikat yang telah mengikuti PPG dan mayoritas berusia di bawah 30 tahun.

“Rata-rata guru masih muda dan sudah beradaptasi selama enam bulan terakhir,” katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan, Kemendikdasmen mencatat kebutuhan 63 kepala sekolah, dengan 159 calon kepala sekolah saat ini tengah diseleksi. Sementara itu, kebutuhan guru pengajar mencapai 941 orang. Agus menyebut, meskipun dalam data awal tercatat ketersediaan masih nol untuk formasi tersebut, ribuan guru sebenarnya telah disiapkan untuk penugasan.

“Kemudian guru kebutuhannya 941 orang, ketersediaannya tertulis masih 0. Namun demikian, rapat hari Kamis kemarin Bu Dirjen sudah menyampaikan ada sekian ribu yang sudah siap,” ujar Agus.

Pemerintah optimistis, dengan pemetaan kebutuhan guru yang lebih presisi dan strategi distribusi yang tepat, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan semakin merata dan efektif dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan program Sekolah Rakyat melalui penambahan fasilitas fisik dan tenaga pengajar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun 2026 yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dukungan terhadap program ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan struktural,” jelasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya unggul dari sisi bangunan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi guru.

“Kami memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan sekadar ruang kelas baru,” katanya.

Menurutnya, proses pemetaan kebutuhan guru terus dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rasio guru dan siswa tetap ideal.

“Ada pelatihan tambahan bagi guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat agar mampu menangani pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan penguatan literasi serta numerasi,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan perangkat pembelajaran digital.

“Program ini juga disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas gizi siswa serta penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.

Hingga awal 2026, pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat telah berlangsung di lebih dari 100 titik rintisan di berbagai provinsi. Setiap lokasi dirancang memiliki ruang kelas representatif, asrama bagi siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, fasilitas olahraga, serta dukungan teknologi pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan setiap unit sekolah mampu menampung ratusan hingga seribu siswa secara bertahap sesuai kapasitas wilayah.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Rekrutmen guru dilakukan dengan memprioritaskan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta guru bersertifikat yang siap ditempatkan di berbagai daerah. Penempatan guru dilakukan secara terencana agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah perkotaan saja.

Dengan penambahan fasilitas yang terus berlangsung dan distribusi tenaga pengajar yang semakin merata, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mempercepat terwujudnya generasi muda Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis yang menunjukkan konsistensi negara dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.

Selama ini, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kondisi geografis sering kali menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan secara optimal. Tidak sedikit anak yang harus menghentikan sekolah karena tekanan ekonomi keluarga, atau karena tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah tempat tinggal mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih memerlukan berbagai terobosan kebijakan. Negara tidak cukup hanya menyediakan sistem pendidikan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kerangka ini program Sekolah Rakyat menjadi relevan sebagai bagian dari solusi.

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Konsep Sekolah Rakyat pada dasarnya berangkat dari semangat pemerataan pendidikan, yaitu memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi hak eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat menempuh pendidikan dengan baik

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat hingga percepatan renovasi sekolah rusak di berbagai daerah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Teddy, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Program ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Teddy menjelaskan, peserta didik dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh layanan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, pemenuhan gizi, hingga perlindungan jaminan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam satu tahun terakhir, program Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa yang tersebar di 166 sekolah. Pemerintah pun menargetkan pembangunan tambahan 100 unit sekolah baru pada tahun 2026. Target ini menunjukkan bahwa program tersebut dirancang secara bertahap namun berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan di seluruh Indonesia. Selain itu, Sekolah Rakyat juga memberikan akses pendidikan yang bermutu sehingga dapat membantu memutus rantai kemiskinan.

Menteri PPPA berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh sebagai sekolah yang menciptakan kondisi dimana anak belajar dengan aman dan nyaman. Menteri PPPA menekankan perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kekerasan fisik, tetapi juga memastikan terciptanya suasana belajar yang aman, inklusif, dan suportif, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi psikologis maupun sosial.

Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih merata. Program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sudah ada, melainkan melengkapi berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dari perspektif pembangunan nasional, perluasan akses pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Pendidikan yang merata akan membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, program Sekolah Rakyat juga mencerminkan pendekatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Prinsip inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang tepat, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berpengetahuan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Sekolah Rakyat lahir dari semangat menghadirkan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kesenjangan akses pendidikan dan tantangan sosial-ekonomi, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen mobilitas sosial yang mampu membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, keberadaan gedung, kurikulum, dan kebijakan yang baik tidak akan cukup tanpa fondasi utama berupa pengajar yang profesional. Profesionalisme pengajar menjadi faktor penentu kualitas sekaligus keberlanjutan Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat harus mendidik murid-murid dari Sekolah Rakyat dengan baik. Langkah para murid tersebut ke depan diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya, orang tua, dan keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Pesan ini memperjelas bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi sebagai wahana transformasi sosial. Profesionalisme pengajar menjadi kunci agar harapan tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

Profesionalisme tidak berhenti pada kualifikasi akademik atau sertifikasi formal. Yakni mencakup integritas, kompetensi pedagogik, penguasaan materi, serta komitmen etis dalam menjalankan tugas pendidikan. Pengajar profesional memahami bahwa pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter, menumbuhkan daya pikir kritis, dan membangun rasa percaya diri peserta didik. Dalam konteks Sekolah Rakyat yang melayani siswa dari latar belakang beragam, pendekatan empatik dan kontekstual menjadi kebutuhan mutlak.

Di banyak wilayah, Sekolah Rakyat hadir dengan keterbatasan sarana. Kondisi ini menuntut kreativitas dan inovasi pengajar. Profesionalisme tercermin dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, menjadikan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, serta mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Keterbatasan tidak boleh menjadi alasan menurunnya mutu, melainkan pendorong untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan kepada kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik di Sekolah Rakyat untuk menguasai tiga pola pikir (mindset). Ketiga pola pikir tersebut adalah adaptif, berpikir sistemik, serta berorientasi pada dampak nyata.

Selain itu, Menteri Rini juga menyampaikan agar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat memiliki karakter sebagai birokrat masa kini. Pola pikir adaptif mendorong guru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan teknologi. Berpikir sistemik membantu memahami keterkaitan antara proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan dampaknya bagi masyarakat. Orientasi pada dampak nyata memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti pada rutinitas administratif, tetapi menghasilkan perubahan konkret pada perkembangan siswa.

Pengajar harus mampu memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Di Sekolah Rakyat, siswa mungkin memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda, termasuk mereka yang pernah putus sekolah. Karena itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel, asesmen berkelanjutan, serta evaluasi berbasis pengembangan potensi sangat diperlukan. Profesionalisme berarti mampu menempatkan siswa sebagai subjek yang berkembang, bukan sekadar objek penilaian angka.

Penguasaan materi dan literasi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan. Di era transformasi teknologi, guru dituntut tidak hanya menguasai substansi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Sekolah Rakyat yang relevan dengan kebutuhan masa depan harus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan sosial. Peran guru bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif.

Budaya kerja dan akuntabilitas turut memperkuat fondasi profesionalisme. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memperkuat budaya kerja dan integritas profesional guru Sekolah Rakyat lewat pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan laporan kinerja harian. Mensos mengatakan setiap guru membuat laporan harian tentang perkembangan siswa. Tim evaluator akan menilai laporan tersebut secara berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas proses pendidikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus diiringi sistem evaluasi yang terukur, sehingga kualitas pembelajaran dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dimensi etika dan keteladanan juga tidak kalah penting. Guru profesional menjadi panutan dalam sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan secara teoritis, melainkan diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Lingkungan belajar yang aman, adil, dan saling menghormati akan tumbuh ketika guru menunjukkan integritas dalam setiap tindakan.

Hubungan dengan orang tua dan masyarakat turut menentukan keberhasilan Sekolah Rakyat. Profesionalisme mencakup kemampuan membangun komunikasi yang efektif serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial. Dukungan komunitas akan memperkuat proses pendidikan dan memperluas dampaknya.

Pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dunia pendidikan terus berubah, dan guru perlu terus belajar melalui pelatihan, refleksi, serta komunitas belajar. Profesionalisme adalah proses dinamis yang menuntut adaptasi terus-menerus. Dukungan terhadap kesejahteraan dan perlindungan guru juga penting agar motivasi dan dedikasi tetap terjaga.

Pada akhirnya, profesionalisme pengajar merupakan fondasi utama Sekolah Rakyat. Infrastruktur dapat dibangun, kurikulum dapat disempurnakan, tetapi kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan integritas guru. Dengan pengajar yang profesional, Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang transformasi yang nyata, menciptakan generasi yang mampu mengangkat martabat dirinya dan keluarganya, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026.

Program ini diselenggarakan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari bus, kereta api, hingga kapal laut, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan sekaligus menjamin perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyelenggaraan mudik gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

“Program mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan selama periode mudik. Dengan menggunakan transportasi massal yang terorganisir, kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan tertib,” ujar Dudy Purwagandhi.

Lanjutnya, Kemenhub menyiapkan 50 ribu tiket mudik gratis dengan moda transportasi bus kelas ekonomi sebagai salah satu dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Total ada 401 bus yang disiapkan untuk mengantar pemudik ke 34 provinsi tujuan..

“Selain stimulus, kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon,” katanya.

Kemenhub juga memberikan program mudik gratis untuk moda transportasi kereta api jalur Pulau Jawa, yang mencakup lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Menhub menyebut program ini menyasar 28.182 penumpang.

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai rute tujuan mudik gratis ke sejumlah kota di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang menjadi tujuan utama para pemudik.

“Kami juga memastikan bus – bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheck. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjamin kondisi bus dan pengemudi dalam keadaan prima sehingga diharapkan seluruh penumpang dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan nyaman,” imbuhnya.

Dengan adanya program mudik gratis seperti ini merupakan bentuk pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan utamanya untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya.

“Kami mengapresiasi K/L/pihak swasta yang juga turut menyelenggarakan program mudik gratis. Dari banyaknya penyelenggaraan mudik gratis, kami mengimbau agar masyarakat mendaftar pada salah satu program mudik gratis agar tidak ada duplikasi pendaftar di berbagai program mudik gratis yang diselenggarakan,” pungkasnya.

Jakarta – Di tengah meningkatnya ketidakpastian dan ancaman global terhadap rantai pasok pangan dunia, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Salah satu bukti konkret capaian tersebut terlihat dari pelepasan ekspor 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke tiga negara, yakni Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah ini menjadi penegasan kuat bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memperluas pasar ekspor komoditas pangan strategis.

“Sebanyak 545 ton produk unggas dan turunannya dilepas untuk ekspor ke tiga negara, yaitu Singapura, Jepang dan Timor Leste,” ujar Amran saat pelepasan ekspor tersebut di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta

Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada untuk komoditas ayam, telur, dan beras. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain. Sekarang ada 10 tujuan negara langganan ekspor kita,” tegasnya.

Amran juga menekankan bahwa keberhasilan ekspor tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor ayam. Ia memastikan protein hewani dari sektor unggas kini telah memasuki fase ekspor.

“Kita sepakat bagaimana menjadi lumbung pangan dunia. Karbohidrat dan protein. Sekarang protein khususnya dari unggas, sudah swasembada dan ekspor,” katanya.

Pemerintah memastikan lonjakan produksi tidak berdampak negatif pada harga di tingkat peternak. Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, surplus produksi dikendalikan melalui penyerapan domestik, termasuk pemanfaatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perluasan akses ekspor.

Secara rinci, pada 3 Maret 2026, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk mengirim 41,3 ton telur senilai sekitar Rp1,2 miliar. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengekspor 6 ton olahan ayam ke Singapura senilai sekitar Rp1 miliar. PT Taat Indah Bersinar mengirim 22 ton olahan ayam dan karkas ke Timor Leste senilai Rp837 juta. Sementara PT Malindo Food Delight menembus pasar Jepang dengan 6 ton produk olahan seperti nugget dan karaage senilai Rp271,3 juta.

Langkah ini memperlihatkan bahwa di tengah ancaman global yang meningkat, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan domestik, tetapi juga membangun posisi sebagai pemain penting dalam rantai pasok protein dunia.

Swasembada pangan bukan lagi sekadar target, melainkan strategi nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani dan peternak, serta kedaulatan pangan bangsa.

JAKARTA – Di tengah eskalasi geopolitik global dan ketidakpastian pasokan pangan dunia, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Proyeksi neraca pangan hingga akhir April 2026 menunjukkan surplus sejumlah komoditas strategis, sekaligus menjadi bantalan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan posisi stok dan produksi dalam negeri berada dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Idulfitri di Jakarta.

“Berdasarkan proyeksi produksi dan konsumsi nasional, neraca pangan kita berada pada posisi aman. Hingga setelah Lebaran, Indonesia masih mencatat surplus sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa tekanan impor besar,” ujar Sarwo Edhy.

Sedikitnya sembilan komoditas strategis telah sepenuhnya ditopang produksi dalam negeri, yakni beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Surplus gula konsumsi tercatat 595 ribu ton, cabai besar 74 ribu ton, cabai rawit 105 ribu ton, serta bawang merah 57 ribu ton. Ketersediaan protein hewani pun aman dengan surplus daging ayam 727 ribu ton dan telur ayam sekitar 349 ribu ton.

“Data pemerintah mencatat, komoditas jagung diproyeksikan surplus 4,8 juta ton dengan produksi 10,7 juta ton dan kebutuhan konsumsi 5,8 juta ton. Minyak goreng nasional juga diperkirakan surplus 3,5 juta ton setelah memperhitungkan produksi dan stok awal tahun dikurangi konsumsi domestik sebesar 914 ribu ton,” jelasnya.

Sarwo Edhy menilai capaian tersebut mencerminkan ketahanan sistem produksi pangan nasional yang semakin solid di tengah dinamika global.

“Dominasi produksi dalam negeri membuat Indonesia relatif lebih tahan terhadap gangguan rantai pasok global,” katanya.

Ditambahkannya bahwa penguatan stok juga tercermin dari peningkatan serapan produksi domestik oleh Perum Bulog. Hingga minggu keempat Februari 2026, serapan setara beras mencapai 552,4 ribu ton, melonjak 196,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 186 ribu ton.

“Peningkatan serapan ini menunjukkan tren produksi beras nasional yang terus tumbuh positif sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta percepatan penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan. Percepatan dilakukan di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Papua Selatan, hingga Sulawesi dan Kalimantan. Keterlibatan TNI merupakan bagian dari kolaborasi strategis lintas sektor menghadapi ancaman krisis pangan global dan potensi iklim ekstrem.

“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101 ribu hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” tegas Amran di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, menyatakan penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret membangun sistem distribusi terintegrasi.

Dengan sinergi penguatan produksi, percepatan perluasan lahan, dan pembenahan distribusi, pemerintah optimistis swasembada pangan tidak hanya menjaga stabilitas dalam negeri di tengah gejolak global, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang tangguh menghadapi krisis pangan dunia.