Arsip Tahunan: 2026

Oleh: Fiki Wicaksana )*

Pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penguatan koperasi desa. Salah satu pendekatan yang kini dinilai semakin relevan adalah penerapan merek kolektif sebagai instrumen penguatan daya saing produk lokal. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih menjadi garda depan dalam mendorong implementasi merek kolektif secara nasional sebagai bagian dari upaya sistematis memperkuat ekonomi domestik.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memandang bahwa merek kolektif memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai produk yang dihasilkan oleh koperasi. Ia menekankan bahwa penguatan identitas produk lokal bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan bersama agar produk dalam negeri mampu menjadi tuan rumah di pasar nasional. Dalam pandangannya, perlindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi utama agar produk koperasi tidak kehilangan nilai ekonomi maupun keaslian identitasnya.

Konsep merek kolektif sendiri mencerminkan semangat kolaborasi. Produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi dengan standar mutu yang seragam dapat dipasarkan di bawah satu identitas bersama.

Merek kolektif ini memberikan keunggulan kompetitif karena konsumen memperoleh jaminan kualitas sekaligus kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan secara kolektif. Dalam kerangka tersebut, merek kolektif tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga representasi dari nilai, standar, dan komitmen bersama anggota koperasi.

Lebih jauh, Supratman melihat bahwa koperasi merupakan wadah strategis bagi masyarakat untuk bersatu, berproduksi, dan berinovasi. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, potensi ekonomi dari produk-produk tersebut tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penerapan merek kolektif dinilai sebagai langkah paling efektif karena mampu mengintegrasikan perlindungan hukum dengan penguatan identitas komunal yang kuat.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen konkret melalui kebijakan yang mempermudah proses pendaftaran merek kolektif. Kementerian Hukum telah mengeluarkan regulasi yang memberikan kemudahan administratif bagi koperasi desa dalam mendaftarkan merek mereka. Dukungan ini mencakup penyederhanaan prosedur serta pemberian tarif khusus yang terjangkau, sehingga koperasi tidak lagi menghadapi hambatan dalam mengakses perlindungan kekayaan intelektual.

Kemudahan administratif tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan Koperasi Desa Merah Putih. Program pembentukan puluhan ribu koperasi desa terus berjalan dengan progres yang signifikan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa ribuan unit koperasi telah memasuki tahap operasional, sementara puluhan ribu lainnya masih dalam proses pembangunan. Setiap koperasi didukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan kesiapan infrastruktur, gudang, sarana distribusi, serta pengelolaan sumber daya manusia yang profesional.

Dalam kerangka penguatan koperasi, konsep merek kolektif dipandang sebagai inovasi yang mampu menjawab tantangan struktural. Ferry menilai bahwa merek kolektif tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai strategis. Dengan adanya sertifikasi merek, koperasi memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga memperkuat kapasitas produksi dan distribusi secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan merek kolektif juga membuka ruang yang lebih luas bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke dalam ekosistem koperasi desa. Produk-produk lokal dapat dipasarkan secara lebih terorganisir melalui gerai koperasi, sehingga menciptakan rantai distribusi yang lebih efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional dari tingkat desa.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, penguatan koperasi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mantan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menilai bahwa koperasi memiliki peran historis sebagai pilar utama ekonomi Indonesia. Dalam situasi saat ini, penguatan koperasi melalui pendekatan modern seperti merek kolektif dinilai sebagai momentum penting untuk mengembalikan peran strategis tersebut dalam menghadapi tantangan global.

Implementasi merek kolektif juga diyakini mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif. Dengan identitas yang jelas dan standar kualitas yang terjaga, produk koperasi dapat menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan anggota koperasi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah melalui berbagai kementerian terus mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku koperasi menjadi kunci dalam mempercepat implementasi merek kolektif secara nasional. Dukungan regulasi, pembiayaan, serta pendampingan teknis menjadi elemen penting yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem koperasi yang kuat.

Lebih dari itu, penguatan merek kolektif juga mendorong terbentuknya budaya produksi yang berorientasi pada kualitas. Anggota koperasi tidak hanya didorong untuk menghasilkan produk, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga menjadi institusi yang membangun disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif.

*) Pengamat Strategi Marketing

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto kian menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, program ini dinilai menjadi instrumen nyata dalam memperkuat daya beli dan menghidupkan aktivitas ekonomi hingga ke lapisan paling bawah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG telah memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. “Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana. Rakyat butuh telur, daging, sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan keberpihakan pemerintah diakselerasi melalui kebijakan tersebut. “Kita gelontorkan ke rakyat. Apa yang salah?” sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan ekonomi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Kepala Negara menyebut MBG sebagai strategi pembangunan yang berangkat dari akar ekonomi masyarakat. Ia menilai program ini mendorong konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan kecamatan.

“Makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” kata Prabowo.

Dengan cakupan penerima manfaat yang telah mencapai puluhan juta orang, pemerintah melihat MBG sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. “Kita sudah memberi makan puluhan juta orang dan akan terus kita lanjutkan sampai tuntas,” tegasnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan pemerintah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai MBG memiliki efek berganda yang signifikan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi strategis bangsa, bahwa bukan sekedar komitmen kita kepada generasi muda yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berdampak ekonomi secara nyata,” ujar Menko PM.

Menurutnya, program ini menjadi bentuk nyata politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, di mana setiap belanja negara diarahkan untuk memberikan dampak langsung dan merata.

“Politik anggaran inilah salah satu yang menjadi komitmen Presiden Prabowo, menggeser orientasi cara kerja pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Politik anggaran yang berdampak langsung sangatlah tepat melalui program MBG ini, di mana tidak sedikit yang mendapatkan manfaat,” ucap Menko Muhaimin.

Senada, Ketua Umum PC Jakarta Pusat Pemuda Muslimin Indonesia Amirullah Hijrian melihat MBG sebagai bentuk pertahanan ekonomi rakyat. Program ini dinilai mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari bawah, sekaligus menciptakan ekosistem produksi dan distribusi yang melibatkan pelaku usaha lokal.

“Ketika negara membeli bahan pangan seperti beras, sayur, dan telur dari pasar lokal, terjadi perputaran ekonomi yang nyata. Petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil mendapatkan kepastian permintaan,” jelas Amirullah.

Menurut dia, program MBG berpotensi membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja lintas usia, serta mendorong inovasi di sektor pangan. Program ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi kekuatan ekonomi di masa depan.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pangan yang kokoh di Papua guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pasokan serta efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi MBG, khususnya melalui penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.

“Kami dari tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu dari arahan Bapak Presiden, ada lebih dari 2.500 SPPG yang akan dibangun di Papua,” ujar Iftitah.

Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mencakup penguatan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga rantai pasok di kawasan transmigrasi.

“Untuk MBG, karena ini program besar pemerintah, kami akan melakukan supporting yang cukup baik di semua ekosistem SPPG tersebut,” katanya.

Menurut Iftitah, langkah tersebut didasarkan pada hasil riset dan pemetaan potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi sepanjang 2025, yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi sekaligus penguatan ketahanan pangan di Papua.

Sejalan dengan itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyebut pembangunan SPPG sebagai prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi kuat lintas sektor.

“Ini adalah komitmen bersama antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian Transmigrasi,” kata Velix.

Ia menambahkan bahwa peran Kementerian Transmigrasi sangat strategis dalam menyiapkan kawasan produksi yang mampu menopang kebutuhan SPPG melalui penguatan rantai pasok lokal.

“Pendampingan ini bertujuan mendekatkan pasar offtaker di tingkat lokal, termasuk untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.

Velix juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memastikan ketersediaan komoditas pangan seperti protein hewani, sayur-mayur, dan karbohidrat, sekaligus memperkuat inovasi di sektor produksi.

Di sisi lain, Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, mengingatkan bahwa tantangan rantai pasok pangan di Papua perlu ditangani secara komprehensif agar tidak mengganggu keberhasilan program MBG.

“Papua menghadapi tantangan struktural dalam rantai pasok pangan. Ketika suplai ikan, ayam, telur, dan daging terbatas, maka dampaknya langsung terasa, bukan hanya pada harga melainkan juga pada program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendorong penguatan produksi lokal berbasis masyarakat, pembangunan infrastruktur logistik seperti cold storage, serta intervensi distribusi agar pasokan tetap stabil.

Sementara itu, implementasi program MBG di Papua Barat Daya menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, lebih dari 74.000 penerima manfaat telah merasakan dampaknya, didominasi oleh pelajar dan kelompok rentan.

Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.

“Ini adalah program prioritas nasional, sehingga semua pihak harus terlibat aktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi lintas pihak yang semakin kuat, pemerintah optimistis ekosistem pangan di Papua akan semakin tangguh, sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Palu – Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji mengatakan program MBG dapat menjadi instrumen pemerataan sosial yang mampu menghapus kesenjangan antar siswa menjadi setara di lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan inklusif yang menghadirkan kesetaraan di lingkungan sekolah dengan memberikan akses makanan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sehingga menciptakan dampak psikologis positif, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang lebih adil dan berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Universitas Tadulako (Untad) Palu Nur Sangadji saat ditemui awak media di Palu Sulawesi Tengah.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadikan para siswa setara antara yang dari keluarga kaya dengan miskin.

“Kalau kita kasih semua, akan ada dampak psikologis yang baik. Karena, tidak ada yang merasa lebih kaya, dan tidak ada merasa lebih miskin,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Guru Besar Untad ketika menanggapi adanya kritikan, mengapa MBG tidak diberikan kepada kelompok tertentu saja. Misalnya anak-anak sekolah yang miskin, atau pada tingkat pendidikan tertentu saja dengan menyesuaikan efektifitas dan ketersediaan anggaran.

“Program ini menunjukkan adanya kesamaan dan kesetaraan, saat mereka bersama-sama makan dengan makanan yang sama dan dari omprengan yang sama,” tuturnya.

Ia menambahkan program makan gratis untuk siswa sudah dilaksanakan di berbagai negara seperti Brasil sejak tahun 1940-an, Prancis, India, Jepang hingga China. Bahkan, kata dia, program makan siang gratis dari pemerintah China ditambahkan lagi program tidur siang untuk siswa.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dia menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus langkah strategis menghapus kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.

Melalui program MBG seluruh siswa dapat memperoleh porsi gizi yang seimbang tanpa membedakan latar belakang ekonomi, jelasnya.

Bambang Haryo menambahkan, pelajar saat ini merupakan generasi harapan masa depan bangsa.

Ia menilai konsumsi makanan bergizi sejak dini akan membantu tumbuh kembang dan peningkatan produktivitas di masa mendatang.

“Generasi ini diharapkan menjadi cerdas, energik, produktif, dan mampu bersaing dengan generasi muda di seluruh dunia. Indonesia punya peluang besar untuk itu,” ucapnya.

Pada Kesempatan berbeda, PIC MBG SMA 6 Palu Mohammad Ikra mengatakan Program MBG merupakan program yang positif bagi perkembangan para siswa.

“Program ini sangat positif dan bisa dikatakan sangat diharapkan para peserta didik,” kata Mohammad Ikra.

Ia menjelaskan secara ekonomi, para peserta didik di sekolahnya berada pada klaster kelas menengah ke bawah. Total penerima manfaat program MBG di SMA 6 Palu sebanyak 800 orang.

“Tingginya antusias siswa karena faktor perekonomian keluarga yang sangat terbatas. Bahkan beberapa anak tidak memiliki uang jajan untuk makan siang sehingga program MBG sangat bermanfaat sekali,” pungkasnya.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Indonesia sebagai bentuk intervensi strategis pemerintah.

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa manfaat MBG dalam peningkatan kualitas SDM sudah mulai dirasakan. Program ini ditegaskannya bukan sebagai beban APBN, melainkan sebagai investasi yang ditanamkan oleh Pemerintah untuk masa depan bangsa.

“MBG ini bagian dari intervensi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM,” kata Misbakhun.

Misbakhun mendorong publik agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar di media sosial terkait program tersebut.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap di TikTok, jangan langsung percaya. MBG ini agar anak-anak kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa besar,” tekannya.

Menurutnya, berbagai narasi miring yang muncul tidak mencerminkan realitas di lapangan dan justru berpotensi melemahkan komitmen kolektif bangsa terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

“Ini bukan sekadar program bantuan sosial biasa, melainkan fondasi pembangunan SDM yang akan kita rasakan hasilnya dalam satu hingga dua dekade ke depan,” ungkap Misbakhun.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan distribusi program secara berkelanjutan demi memastikan manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

Misbakhun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung program ini sebagai bagian dari komitmen bersama membangun Indonesia yang lebih maju dan kompetitif.

Sebelumnya, dalam hampir setiap kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, cakupan program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia. penerima manfaat.

Program MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang membawa dampak langsung terhadap sektor riil, khususnya bagi petani dan nelayan.[-RWA]

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah prioritas nasional Pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil/menyusui, balita, serta menekan angka stunting, dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan. Kesuksesan program ini bertumpu pada tiga kunci utama: anggaran, SDM, dan infrastruktur.

Fokus utama MBG kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Oleh karena penting peran Guru dan kematangan tim pendamping keluarga (TPK) dalam mengedukasi masyarakat, tidak hanya membagikan makanan.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji,mengingatkan pentingnya peran edukatif TPK dalam setiap distribusi bantuan. Menteri mendorong TPK untuk semakin aktif menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita sebagai langkah strategis menekan stunting.

“Peran TPK sangat krusial. Bukan sekadar mengantar makanan, tetapi menjadi agen perubahan yang membawa misi besar penyelamatan generasi dari ancaman stunting,” ujar Wihaji saat kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan Program Bangga Kencana dan MBG 3B di wilayah pedalaman sekaligus pencanangan Pelayanan KB Serentak, di Kabupaten Lebak Banten Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut Menteri menegaskan MBG 3B merupakan terobosan strategis yang menempatkan Indonesia pada posisi unik di tingkat global. Dari puluhan negara yang memiliki program makan bergizi gratis, hanya Indonesia yang memberikan intervensi khusus bagi kelompok rentan pada fase kehidupan paling krusial.

“Saat ini ada 77 negara dengan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Namun, hanya Indonesia yang secara khusus menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui MBG 3B,” jelasnya.

Wihaji juga mengingatkan pentingnya peran edukatif TPK dalam setiap distribusi bantuan. Momentum pembagian makanan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai gizi dan pola asuh.

“Sambil membagikan MBG, sampaikan edukasi. Pastikan yang menerima benar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran,” tegasnya

Tim pendamping keluarga memiliki peran sentral dalam menyukseskan program MBG khususnya dalam memastikan sasaran strategis seperti ibu hamil, ibu menyusui dan Balita agar mendapat asupan gizi yang tepat. Pendampingan ini merupakan upaya yang terintegrasi untuk mencegah stunting ditingkat keluarga.

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) sangat mendukung keberhasilan Program makan bergizi gratis.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras menegaskan pihaknya mendukung program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” ujar Abdul Rivai Ras saat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Dia mengatakan APPMBGI Summit 2026 menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis yang secara langsung berkaitan dengan penguatan ekosistem program MBG dari hulu ke hilir. Rekomendasi tersebut mencakup lima pilar utama.

Pertama, penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan MBG. Kedua, pengamanan rantai pasok pangan agar lebih andal, transparan, dan berbasis produksi lokal. Ketiga, peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini dapur pengelola.

Keempat, sertifikasi profesional bagi tenaga pengawas gizi sebagai upaya menjamin kualitas dan integritas program.

“Terakhir, penguatan ekosistem pendukung secara berkelanjutan, mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga teknologi informasi pengelolaan program,” tutur dia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan.

Makassar – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Universitas Hasanuddin telah diresmikan pada 28 April 2026 lalu oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta didampingi oleh Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa.

Peresmian ini juga menandai kehadiran dapur MBG pertama di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus menjadi tonggak penting keterlibatan kampus dalam mendukung program prioritas nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam mendirikan dan mengoperasikan dapur MBG di lingkungan kampus.

“Ini bukan hanya dapur dalam pengertian operasional. Ini adalah laboratorium hidup. Di sinilah ilmu, riset, inovasi, dan praktik bertemu dalam satu ekosistem yang utuh,” ujar Rivai di Makassar, Minggu (3/5).

Menurut Rivai, model yang diterapkan Unhas mampu menjawab tantangan klasik pembangunan, yakni kesenjangan antara hasil riset akademik dengan implementasi di lapangan. Ia menilai selama ini banyak penelitian berhenti pada tataran konsep, sementara praktik berjalan tanpa dukungan ilmiah yang memadai.

“Selama ini kita sering melihat riset berhenti di meja akademik, sementara praktik berjalan tanpa basis ilmiah yang kuat. Model seperti ini memutus mata rantai tersebut. Apa yang diteliti langsung diuji, dan apa yang dijalankan langsung bisa diperbaiki secara ilmiah,” jelasnya.

DItambahkannya, konsep integrasi antara pusat pembelajaran dan produksi seperti yang diterapkan di dapur MBG Unhas telah lama menjadi praktik di negara maju. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Ketika pusat pembelajaran berdiri berdampingan dengan pusat produksi, maka proses inovasi menjadi jauh lebih cepat, adaptif, dan terukur,” katanya.

APPMBGI menyatakan siap mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem MBG berbasis riset dan inovasi.

“Kita ingin program ini berhasil secara sistemik dan berkelanjutan, maka kita membutuhkan model-model seperti ini. Bukan memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur memiliki basis keilmuan dan standar mutu,” tegas Rivai.

Ia juga berharap model yang dikembangkan Unhas dapat menjadi rujukan nasional, sehingga implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Ini adalah contoh bagaimana kebijakan publik bertemu dengan keunggulan akademik. Kita tidak hanya menjalankan program, tetapi membangun sistem yang kuat untuk masa depan,” pungkasnya.

Keberadaan dapur MBG di lingkungan kampus dinilai memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat. Konsep teaching factory yang diterapkan membuka peluang bagi mahasiswa dan peneliti untuk terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi layanan gizi, sekaligus menguji hasil riset secara real time. [*]

PAPUA – Upaya penguatan ekosistem pangan lokal terus menunjukkan arah positif dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Anggota Komite Eksekutif Presiden Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menegaskan bahwa integrasi program nasional dengan potensi lokal menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut.

Billy Mambrasar menyampaikan bahwa sinergi antara program MBG dengan UMKM serta koperasi lokal mampu menciptakan ekosistem pangan yang lebih mandiri dan tangguh. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua.

“Integrasi dengan pelaku usaha lokal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas suplai pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Papua memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan program MBG. Dengan penguatan produksi lokal, ketersediaan bahan pangan bergizi dapat terjaga secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pusat distribusi pangan terus didorong guna meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi. Langkah ini dinilai mampu memperkuat sistem logistik di Papua sehingga pasokan pangan dapat terjaga secara optimal.

Billy juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan berbagai kementerian terkait, dinilai semakin memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.

“Sinergi lintas sektor akan memastikan kesinambungan antara sektor pangan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, pengembangan industri pendukung seperti pupuk lokal dan pakan ternak juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat kemandirian pangan Papua. Upaya ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Dengan pendekatan afirmatif dan berbasis potensi lokal, implementasi program MBG di Papua dinilai semakin menunjukkan progres yang menggembirakan. Penguatan ekosistem pangan tidak hanya menjadi fondasi keberhasilan program nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Billy menegaskan bahwa dengan dukungan semua pihak, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi contoh keberhasilan integrasi program nasional dengan kekuatan lokal yang berkelanjutan.

PAPUA – Peran mama-mama Papua kian menguat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Nabire dan kawasan 3T. Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal sebagai strategi utama untuk memastikan program berjalan efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.

Pendekatan ini menempatkan perempuan Orang Asli Papua sebagai ujung tombak operasional dapur gizi. Selain memenuhi kebutuhan makanan bergizi, langkah tersebut membuka peluang kerja yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem menegaskan bahwa pelibatan mama Papua menjadi kunci dalam membangun penerimaan publik. “Apresiasi untuk DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) yang mendukung program strategis MBG ini, yang mana akan menyiapkan mama-mama Papua yang nantinya akan ditempatkan di wilayah 3T,” ujar Marsel.

Program ini tidak hanya mempercepat distribusi layanan gizi, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Mama Papua yang terlibat memperoleh penghasilan layak sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi generasi muda.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan terstruktur agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi standar operasional dapur gizi. Proses ini memastikan kualitas layanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan keterampilan kerja masyarakat.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem menilai langkah tersebut sebagai terobosan yang berdampak luas. “Ini sebuah terobosan baru dan satu kali lebih cepat dari provinsi lain, di mana DP3AKB juga terlibat dalam pelatihan mama-mama Papua ini untuk dapat bekerja di BGN nantinya,” jelas Marsel.

Kebutuhan dapur MBG di puluhan titik wilayah 3T menjadi peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Kehadiran mama Papua di setiap dapur memperkuat distribusi layanan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG mendapatkan perlindungan,” tegas Ranto.

Sinergi lintas sektor memperkuat implementasi program, memastikan tenaga kerja lokal dapat terlibat secara optimal dalam setiap tahapan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jayapura, Jimmy menilai keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. “Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal,” ujar Jimmy.

Pendampingan dari sektor kesehatan turut memastikan lingkungan kerja tetap aman dan produktif.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Ferry Maitindom menegaskan pengawasan akan terus diperkuat. “Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan hingga operasional dapur guna menjamin keamanan pangan,” pungkas Ferry.

Pemberdayaan mama Papua menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan MBG sekaligus menghadirkan dampak sosial ekonomi yang nyata. (*)

Sorong – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya (PBD) telah menjangkau lebih dari 74.000 penerima manfaat, didominasi pelajar tingkat TK hingga SMA. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 penerima berasal dari kelompok rentan.

Pemprov PBD terus memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan seiring masifnya implementasi MBG sebagai program prioritas nasional di daerah.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Program ini sudah berjalan cukup masif di Papua Barat Daya, dengan lebih dari 74 ribu penerima manfaat. Kami berharap ke depan angka kemiskinan dapat menurun, stunting berkurang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerima manfaat program tersebut mencakup anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta kelompok rentan lainnya.

Dalam upaya menjaga kualitas layanan, Pemprov PBD juga melakukan langkah korektif terhadap dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan melalui penghentian sementara operasional untuk evaluasi menyeluruh.

“Untuk dapur yang ditemukan belum sesuai standar, sementara kami hentikan operasionalnya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun prosedur operasional,” katanya.

Menurut Nausrau, dapur tersebut baru dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan sesuai standar yang ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu program.

Sebelumnya, SPPG Sawagumu di Kota Sorong dihentikan sementara sejak 24 April 2026 menyusul temuan pada salah satu menu makanan siswa. Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk respons dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan program.

Ia menegaskan seluruh penyelenggara SPPG wajib mematuhi ketentuan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok sasaran utama.

“Sebagai ketua satuan tugas, saya memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan. Ini adalah program prioritas nasional yang harus sukses dilaksanakan,” pungkasnya.