Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA – Komitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia kembali ditegaskan melalui persetujuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah secara bulat menyetujui alokasi program tersebut sebagai bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa persetujuan anggaran MBG merupakan hasil pembahasan komprehensif antara DPR dan pemerintah sejak penyusunan APBN 2025 hingga 2026. Seluruh fraksi di parlemen memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, mencerminkan soliditas politik dalam mendukung agenda pembangunan yang berorientasi pada masa depan generasi bangsa.

“Anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said.

Ia menekankan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi kualitas anak-anak Indonesia. Program MBG dipandang sebagai intervensi strategis guna memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai, sehingga mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kesehatan, dan produktivitas di masa depan.

Said juga menegaskan bahwa DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan tersebut. Dukungan legislatif terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sinergi kuat antara cabang eksekutif dan legislatif dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Senada dengan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, senilai Rp 769,1 triliun, telah melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama DPR. Ia menegaskan bahwa program MBG menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui pendekatan yang holistik.

Menurut Teddy, MBG merupakan fondasi awal untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, dengan memastikan kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi secara optimal. Pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai prasyarat penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

Persetujuan bersama atas anggaran MBG dalam APBN 2026 mencerminkan komitmen kolektif negara dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan dukungan politik yang solid dan perencanaan anggaran yang terukur, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun Indonesia yang unggul melalui penguatan kualitas manusia sejak usia sekolah.

Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu alokasi anggaran kementerian lain, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait pembiayaan program prioritas tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan alokasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dicatat dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk 2026, BGN menganggarkan Rp 24 triliun dalam fungsi tersebut.

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp 24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Dadan.

Ia menambahkan, skema serupa berlaku pada kelompok anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan, yang masuk dalam fungsi pendidikan. Dadan memastikan alokasi tersebut tidak mengurangi pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp 223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.

Ia juga memastikan transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap meningkat.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah narasi bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan.

“Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” kata Teddy.

“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ujarnya.

Ia menegaskan anggaran pendidikan tetap 20 persen APBN atau Rp 769,1 triliun dan telah disepakati pemerintah bersama DPR RI.*

Oleh : Rahman Aditia )*
Program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, peningkatan kualitas manusia tidak hanya bertumpu pada perbaikan kurikulum, pembangunan infrastruktur sekolah, atau peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Asupan gizi yang cukup dan seimbang menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran berlangsung optimal dan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, serta berdaya saing tinggi.
Pemerintah memahami bahwa investasi pada gizi anak adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang memperoleh nutrisi memadai memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih kuat, serta perkembangan kognitif yang lebih optimal. Oleh karena itu, MBG dirancang sebagai program strategis yang menopang sistem pendidikan dari sisi fundamental. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari agenda besar peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik, pemerintah memberikan penegasan yang tegas dan komprehensif terkait keberlanjutan anggaran pendidikan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan. Pemerintah tetap memastikan bahwa alokasi untuk sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan sarana prasarana, serta program peningkatan mutu pembelajaran berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
Penjelasan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memperlihatkan bahwa MBG justru diposisikan sebagai fondasi awal untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan. Pemerintah memandang pendidikan dan pemenuhan gizi sebagai dua aspek yang saling menguatkan. Dengan kondisi fisik yang sehat dan kecukupan nutrisi, peserta didik memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menerima materi pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada peningkatan prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter yang lebih kuat.
Selain memastikan keberlanjutan sektor pendidikan, pemerintah juga memberikan klarifikasi tegas terkait isu penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dalam konteks negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tata kelola yang akuntabel, kejelasan sumber pendanaan menjadi hal yang sangat penting. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa zakat tidak digunakan untuk mendanai program MBG. Ia menyampaikan bahwa zakat wajib disalurkan sesuai ketentuan delapan asnaf sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan tidak dapat dialihkan di luar peruntukan tersebut.
Penegasan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kemurnian prinsip pengelolaan dana umat. Pengelolaan zakat berada dalam koridor syariat Islam yang memiliki aturan jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Dengan demikian, tidak terdapat kebijakan yang mengarahkan pemanfaatan zakat untuk program MBG. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sejalan dengan hal tersebut, Pimpinan Bidang Pengumpulan Baznas RI Rizaludin Kurniawan turut menegaskan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari para muzaki tidak digunakan untuk program MBG. Ia menjelaskan bahwa secara kelembagaan dan sistem pendanaan, pengelolaan ZIS dan program MBG berada dalam mekanisme yang berbeda. Program MBG dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan ZIS merupakan amanah masyarakat yang penyalurannya diatur secara ketat berdasarkan syariat dan regulasi.
Pernyataan dari Pimpinan Bidang Pengumpulan Baznas RI Rizaludin Kurniawan menegaskan adanya pemisahan yang jelas antara anggaran negara dan dana umat. Setiap dana yang dihimpun Baznas disalurkan sesuai kategori asnaf dengan pengawasan yang profesional dan transparan. Dengan sistem yang terstruktur dan akuntabel, masyarakat memperoleh kepastian bahwa dana zakat tetap dikelola sesuai peruntukan dan tidak dialihkan untuk program di luar ketentuan syariat.
Klarifikasi yang disampaikan oleh para pejabat terkait memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan. MBG sebagai program nasional memiliki dasar hukum, perencanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Pemerintah memastikan bahwa pembiayaan program berjalan sesuai regulasi tanpa mengganggu sektor lain maupun memanfaatkan dana yang memiliki peruntukan khusus.
Lebih jauh, MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Pelibatan penyedia bahan pangan lokal dalam rantai pasok program dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan menengah, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, MBG menjadi contoh kebijakan yang tidak hanya menyasar satu sektor, melainkan menciptakan efek berganda bagi pembangunan nasional.
Pada akhirnya, MBG merepresentasikan visi pembangunan Indonesia yang berorientasi pada manusia sebagai pusat kemajuan. Dengan gizi yang baik, pendidikan yang kuat, dan tata kelola anggaran yang akuntabel, pemerintah sedang menyiapkan generasi masa depan yang unggul dan kompetitif. Penegasan tersebut memberikan kepastian bahwa program ini berjalan dengan dasar kebijakan yang solid, sumber pendanaan yang jelas, serta komitmen penuh terhadap transparansi dan tanggung jawab publik.
)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Antonio Janur Parikesit *)
Di tengah riuh perdebatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebetulnya sedang menunjukkan satu hal yang sering luput: negara mulai membangun infrastruktur gizi sebagai fondasi mutu pendidikan dan kualitas manusia. MBG bukan sekadar urusan menu dan distribusi. MBG adalah desain besar yang menautkan rantai pasok, tata kelola lintas lembaga, hingga perubahan perilaku makan rumah tangga. Sesuatu yang selama ini sulit dicapai bila hanya mengandalkan kampanye gizi semata.
Pertama, isu “MBG memangkas pendidikan” perlu didudukkan secara proporsional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program dan anggaran pendidikan tetap berjalan, bahkan diperkuat; MBG hadir sebagai pelengkap agar anak tumbuh sehat dan siap belajar, bukan sebagai pengganti program pendidikan. Di titik ini, MBG justru membantu sekolah menjalankan mandat yang paling dasar, memastikan murid hadir dalam kondisi siap menyerap pelajaran. Dalam manajemen pangan, ini disebut demand readiness—kualitas konsumsi yang cukup akan menaikkan kapasitas belajar, menurunkan risiko absen karena sakit, dan mengurangi ‘biaya tak terlihat’ yang selama ini ditanggung keluarga.
Penegasan serupa juga datang dari parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengemukakan bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama pemerintah serta DPR dalam pembahasan APBN; dukungan DPR diposisikan sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk perbaikan gizi anak. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran kementerian-kementerian pendidikan, karena ada pemisahan yang jelas antara belanja rutin pendidikan dan dukungan MBG. Dalam tata kelola publik, konsistensi ini penting, bila yang dipersoalkan adalah efisiensi dan akuntabilitas, maka arena perbaikannya ada pada mekanisme pengawasan dan transparansi, bukan pada asumsi bahwa program gizi dan pendidikan harus saling meniadakan.
Kedua, bukti dampak MBG mulai tampak pada level kebiasaan. Kajian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) yang dikutip sejumlah media menunjukkan perubahan rutinitas makan anak penerima, termasuk temuan bahwa sebagian orang tua merasakan anaknya lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan lebih tidak pilih-pilih makanan sejak ada MBG. Bahkan disebutkan pula bahwa MBG telah dinikmati puluhan juta penerima manfaat, sekitar 59,86 juta penerima hingga 20 Januari 2026. Perubahan kebiasaan makan adalah hasil yang sangat bernilai, menandakan program tidak berhenti di dapur produksi, tetapi masuk ke budaya konsumsi anak, yang kelak mengurangi beban penyakit tidak menular dan meningkatkan produktivitas jangka panjang.
Ketiga, kualitas program bukan hanya soal porsi, tetapi soal continuous improvement. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Mufti Mubarok mendukung evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional selama Ramadan 2026, mencakup kemasan, komposisi gizi, hingga transparansi penggunaan anggaran agar standar kesehatan dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Ketegasan ini menunujukkan cara pandang yang tepat dimana program sebesar MBG memang harus diperlakukan seperti layanan publik berskala nasional, di mana audit kualitas, keamanan pangan, dan pembenahan logistik harus menjadi kebiasaan, bukan reaksi ketika muncul kritik.
Keempat, MBG bergerak dari program sekolah menuju skema yang lebih inklusif. Kementerian Sosial bersama Badan Gizi Nasional tengah mematangkan pelaksanaan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan memanfaatkan jejaring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mekanisme penjangkauan yang telah berjalan di layanan sosial. Dari sisi manajemen operasi, hal ini berarti negara sedang mengonsolidasikan layanan pemenuhan gizi untuk kelompok rentan agar lebih terstandar, lebih terukur, dan lebih luas jangkauannya.
Kelima, MBG membutuhkan mesin tata kelola yang rapi dari pusat hingga daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa MBG didesain tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan; karena itu, ia menyoroti kebutuhan tata kelola yang terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi antara pusat dan daerah, termasuk peran pemda dalam ekosistem dan keamanan pangan. Kuncinya ada di keamanan pangan dan kontinuitas pasokan yang mana program gizi berskala besar akan berhasil bila rantai suplai stabil, vendor disiplin standar, dan data penerima akurat.
Di sinilah inovasi pasokan menjadi penting. BRIN, melalui riset sains data, disebut mengembangkan pemetaan potensi protein laut berbasis kecerdasan artifisial dengan tingkat akurasi model 94,6% untuk mendukung ketahanan pasokan protein MBG melalui pendekatan data spasial dan konsep precision fishing. Artinya, pemerintah mulai mengaitkan MBG dengan sains pasokan, bukan sekadar cari bahan baku, tetapi merencanakan sumber protein secara presisi dan berkelanjutan. Dalam manajemen pangan modern, inilah pembeda antara program yang bertahan sesaat dengan program yang menjadi institusi.
Terakhir, isu pendanaan juga perlu dilindungi dari disinformasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan zakat tidak boleh digunakan di luar delapan asnaf, sekaligus menepis informasi yang mengaitkan zakat untuk MBG. Hal ini krusial, sebab program publik yang besar hanya akan kuat bila ekosistem kepercayaannya terjaga.
MBG layak dibaca sebagai investasi manajemen pangan untuk pembangunan manusia, untuk menata konsumsi, menata rantai pasok, menata standar keamanan, dan menata akuntabilitas. Ke depan, evaluasi berjalan konsisten, transparansi makin rapi, dan koordinasi pusat-daerah makin solid, MBG bukan hanya memberi makan anak sekolah, MBG membangun prasyarat paling sunyi dari pendidikan, yaitu tubuh yang cukup gizi agar ilmu bisa tumbuh.
*) Pemerhati Pangan

Oleh: Nadia Prameswari
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin ditegaskan sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah berbagai pembahasan publik, dukungan politik terhadap program ini menguat. DPR RI memandang MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang yang terintegrasi dengan agenda besar penguatan pendidikan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menilai MBG sebagai langkah konkret untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi anak-anak Indonesia. Dalam keterangannya kepada awak media di Magelang, ia berpandangan bahwa kualitas gizi anak merupakan fondasi utama bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Menurut Vita, intervensi pemenuhan gizi melalui MBG akan berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak. Asupan nutrisi yang cukup dinilai berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan kualitas pendidikan.
Ia menekankan bahwa pembangunan manusia harus dimulai dari hal paling mendasar, yakni pemenuhan gizi. Tanpa kondisi fisik yang sehat dan asupan nutrisi yang memadai, proses pembelajaran tidak akan berjalan optimal. Karena itu, MBG diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat seketika, namun akan menentukan daya saing bangsa di masa depan.
Vita juga menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Baginya, pengawalan tersebut merupakan bagian dari komitmen legislatif dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada masa depan generasi bangsa.
Dukungan serupa ditegaskan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Ia mengamini penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa anggaran MBG telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 dan 2026.
Said menegaskan seluruh fraksi di DPR menyetujui APBN yang di dalamnya mengalokasikan anggaran untuk MBG. Persetujuan itu disebutnya sebagai bentuk komitmen politik kolektif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang perbaikan gizi anak.
Menurut Said, DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas keputusan tersebut. Ia memandang MBG sebagai intervensi nyata untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa melalui peningkatan status gizi. Dalam perspektifnya, dukungan terhadap anggaran MBG adalah bagian dari tanggung jawab DPR dalam memastikan kebijakan pembangunan manusia berjalan berkelanjutan.
Said juga menilai bahwa perbaikan gizi anak memiliki korelasi erat dengan kualitas pendidikan nasional. Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya akan lebih siap menerima pembelajaran, memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, serta mampu berkembang secara optimal. Karena itu, ia melihat MBG sebagai fondasi penting dalam memperkuat sistem pendidikan dari hulu.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan 20 persen dari APBN, dengan nilai mencapai Rp 769,1 triliun pada tahun ini. Ia menyebut komposisi dan peruntukan anggaran tersebut, termasuk MBG di dalamnya, telah melalui pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
Menurut Teddy, MBG merupakan fondasi awal untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi peserta didik, proses belajar mengajar diyakini akan lebih efektif dan produktif. Ia menegaskan bahwa program ini justru memperkuat sektor pendidikan karena kesehatan dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling terkait.
Dalam kerangka besar pembangunan nasional, MBG mencerminkan pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan pendidikan. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
Kebijakan tersebut juga dinilai relevan dalam konteks bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia. Generasi produktif yang sehat dan terdidik menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Oleh sebab itu, investasi pada gizi anak dipandang sebagai strategi jangka panjang yang krusial.
Sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menyepakati anggaran MBG menunjukkan keselarasan visi dalam membangun SDM unggul. Dukungan tersebut menjadi modal penting agar program berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama tersebut, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan harian, tetapi juga tonggak penting dalam transformasi kualitas manusia Indonesia. Melalui investasi pada gizi dan penguatan pendidikan sejak dini, negara menegaskan keberpihakan pada generasi masa depan sebagai aset terbesar bangsa.
Jika dijalankan secara optimal, MBG berpotensi menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif, sekaligus mempertegas arah pembangunan nasional yang berorientasi pada kualitas sumber daya manusia.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG akan menjadi cerminan keseriusan bangsa dalam menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Ketika anak-anak Indonesia tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan berkembang secara maksimal, maka di situlah fondasi Indonesia maju benar-benar dibangun—dimulai dari piring makan di ruang-ruang kelas hingga terwujudnya generasi unggul di masa depan.

Oleh: Dewi Puteri Lestari*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secara sempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusan strategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan mengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasi intensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politik yang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional.

Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwa investasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyepakati APBN yang di dalamnya mencakup anggaran untuk MBG. Persetujuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini lahir melalui proses pembahasan yang komprehensif dan akuntabel. Kesepahaman antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program, sekaligus memperkuat stabilitas arah pembangunan nasional.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, MBG memiliki dimensi strategis yang tidak terbantahkan. Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menilai bahwa peningkatan gizi anak merupakan fondasi utama bagi terwujudnya bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Gizi yang memadai akan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat imunitas, serta mendukung perkembangan kognitif secara optimal. Dengan demikian, MBG secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya memiliki kesiapan belajar yang lebih baik, sehingga efektivitas investasi pendidikan dapat dimaksimalkan.

Lebih jauh, MBG mencerminkan pendekatan pembangunan yang holistik. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transfer ilmu pengetahuan di ruang kelas, tetapi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa MBG justru memperkuat tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak, negara sedang membangun fondasi karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan hidup sehat yang akan melekat hingga dewasa. Integrasi antara kebijakan gizi dan pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang terintegrasi.

Sejalan dengan pelaksanaan MBG, pemerintah juga memperkuat berbagai program pendidikan lainnya. Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar tetap berjalan untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka luas. Pembangunan Sekolah Rakyat diperluas guna menjangkau anak-anak yang rentan putus sekolah. Renovasi ribuan sekolah di berbagai daerah menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan. Distribusi ratusan ribu smartboard ke sekolah-sekolah mempercepat transformasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Selain itu, kenaikan insentif guru honorer menjadi bukti bahwa kesejahteraan tenaga pendidik turut menjadi perhatian serius.

Keseluruhan langkah tersebut memperlihatkan bahwa MBG bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari orkestrasi besar reformasi pendidikan dan kesehatan. Negara hadir secara konkret, tidak hanya melalui regulasi, tetapi melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Kehadiran negara dalam bentuk penyediaan makanan bergizi setiap hari merupakan simbol kepedulian dan tanggung jawab konstitusional terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Narasi besar yang dibangun melalui MBG adalah optimisme kolektif. Program ini mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia tidak menunda investasi pada generasi mudanya. Dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sosial, dan kepemimpinan regional yang kuat. MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa bonus demografi benar-benar menjadi berkah, bukan beban pembangunan.

Lebih dari itu, MBG merepresentasikan transformasi paradigma kebijakan publik. Jika sebelumnya pendekatan pembangunan sering kali bersifat reaktif terhadap masalah, kini pemerintah mengambil langkah preventif dan promotif. Negara bertindak sejak dini untuk mencegah stunting, kekurangan gizi, dan penurunan kualitas kesehatan anak usia sekolah. Strategi ini tidak hanya berdampak pada capaian jangka pendek, tetapi juga memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi dalam jangka panjang melalui peningkatan produktivitas generasi mendatang.

Dengan dukungan politik yang solid, komitmen anggaran yang jelas, serta orientasi pada tata kelola yang baik, MBG memiliki potensi besar menjadi tonggak sejarah kebijakan sosial Indonesia. Program ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia ditempatkan sebagai inti agenda nasional. Melalui MBG, Indonesia sedang menegaskan tekadnya untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Optimisme tersebut bukan sekadar retorika, melainkan wujud konkret dari keberanian mengambil keputusan strategis demi masa depan bangsa.

*Penulis merupakan Pengamat Pendidikan Nasional

Jakarta – Pemerintah semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia.

Melalui penguatan pengawasan distribusi dan tata kelola dapur mitra, negara memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Langkah tegas ini sejalan dengan kebijakan penguatan akuntabilitas program sosial yang kini menjadi fokus utama pemerintah. Selain pengawasan administrasi, aspek keamanan pangan, transparansi harga bahan baku, hingga etika operasional mitra dapur menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi bangsa, sehingga tidak boleh tercemar praktik-praktik tidak sehat seperti mark-up bahan pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang toleransi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Pengawasan distribusi makan bergizi gratis kami perketat. Tidak boleh ada penyalahgunaan, baik dari sisi operasional maupun pengadaan bahan pangan. Ini program negara, bukan proyek bisnis pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik mark-up bahan baku yang dilakukan sebagian kecil mitra dapur.

“Kalau ada mitra SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan mark-up bahan baku, tentu akan dikenakan sanksi tegas. Bisa berupa peringatan keras, penghentian kerja sama, sampai pemutusan kontrak. Negara tidak boleh dirugikan dan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.

Dalam pernyataan lainnya, Nanik menekankan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama.

“Fokus kami bukan hanya distribusi, tetapi juga keamanan pangan. Bahan baku harus layak, sehat, dan sesuai standar gizi. Penggunaan fasilitas negara juga harus sesuai aturan, tidak boleh untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Penguatan pengawasan ini diperkuat oleh sistem pelaporan digital, audit berkala, serta pelibatan pemerintah daerah dan aparat pengawas internal pemerintah. Di berbagai daerah, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan seragam, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif, sehingga program ini benar-benar menjadi milik bersama.

Langkah ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang menekankan pentingnya integritas, tata kelola bersih, serta efektivitas program strategis nasional.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas bukan hanya soal anggaran besar, tetapi tentang kejujuran, disiplin, dan keberpihakan nyata kepada rakyat..***

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat rentan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026. Kebijakan bansos ganda menjelang Ramadan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pokok jutaan keluarga terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), distribusi bantuan dilakukan secara masif dan terkoordinasi dengan dukungan perbankan Himbara serta Bank Syariah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa percepatan ini merupakan arahan langsung untuk memperkuat daya tahan masyarakat menjelang Ramadan. “Negara harus hadir lebih cepat dan lebih tepat. Karena itu, penyaluran bansos triwulan pertama kita percepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat sebelum Ramadan,” ujarnya.

Hingga akhir Februari 2026, realisasi penyaluran telah melampaui 85 persen dengan total anggaran lebih dari Rp15 triliun. Untuk PKH, bantuan telah menjangkau sekitar 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai lebih dari Rp6 triliun. Sementara itu, Bantuan Sembako telah diterima lebih dari 15 juta KPM dengan total lebih dari Rp9 triliun. “Capaian ini menunjukkan kerja kolaboratif yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra penyalur,” tambahnya.

Pada 2026, PKH menyasar 10 juta KPM dan Bantuan Sembako dialokasikan untuk 18,25 juta KPM di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan reguler triwulan pertama rampung sebelum akhir Februari. “Kami optimistis seluruh penyaluran tahap ini selesai tepat waktu sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang,” tegas Saifullah Yusuf.

Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga terus dilakukan guna memastikan akurasi sasaran. Penambahan penerima manfaat baru merupakan bagian dari komitmen pembaruan data agar bantuan semakin presisi dan inklusif. Proses pembukaan rekening kolektif dan distribusi kartu dilakukan secara sistematis, termasuk melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan. “Kami pastikan tidak ada keluarga yang berhak terlewat dari sistem perlindungan sosial,” ujarnya.

Selain bantuan reguler, pemerintah juga menyalurkan dukungan bagi korban bencana di sejumlah daerah dengan skema bantuan adaptif senilai lebih dari Rp2 triliun. Dukungan ini mencakup logistik, santunan, jaminan hidup, hingga bantuan isi hunian. “Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada bantuan rutin, tetapi harus adaptif terhadap kondisi darurat,” katanya.

Sinergi pusat dan daerah turut memperkuat transparansi distribusi melalui publikasi daftar penerima di kantor kampung dan kelurahan. Langkah ini mempertegas komitmen tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Dengan strategi yang terukur dan kolaborasi yang solid, bansos ganda Ramadan 2026 diharapkan benar-benar menjadi bantalan sosial efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya diperuntukkan bagi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan posyandu. Penegasan ini dilakukan demi menjaga higienitas dan keamanan pangan dalam setiap tahapan distribusi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan seluruh kepala SPPG agar mematuhi ketentuan penggunaan kendaraan operasional sesuai fungsinya.

“Mobil operasional SPPG itu dipakai untuk mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan posyandu, jangan dipakai untuk belanja, apalagi untuk urusan lain,” kata Nanik

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan distribusi MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menurunkan standar kebersihan dan berdampak pada kualitas bahan pangan yang diantarkan kepada para penerima manfaat.

BGN juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran. Bagi SPPG yang masih menggunakan mobil operasional untuk keperluan belanja, operasionalnya akan dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

Nanik menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas kendaraan operasional agar bahan pangan tetap aman selama proses distribusi. Ia juga mengingatkan agar kepala SPPG tidak ragu menolak permintaan mitra yang tidak sesuai aturan.

“Kalau mitra memaksa untuk memakai mobil operasional SPPG untuk berbelanja atau urusan lain yang tidak berkaitan dengan distribusi MBG, kepala SPPG harus menolak dengan tegas. Saat berbelanja, pihak mitra atau pemasok yang harus mengupayakan kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan pangan ke SPPG,” tegasnya.

Dalam memastikan kualitas bahan baku, BGN telah menetapkan mekanisme pengawasan berlapis di setiap SPPG. Setelah bahan pangan tiba di lokasi, pengawas gizi, pengawas keuangan, dan asisten lapangan wajib melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi, kualitas, kesegaran, serta kesesuaian bahan pangan dengan menu yang telah ditetapkan.

Pengawas keuangan bertugas memastikan harga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan tidak terjadi praktik mark-up. Sementara itu, asisten lapangan melakukan penimbangan dan pemeriksaan volume bahan pangan untuk menjamin kesesuaian kuantitas dengan kebutuhan distribusi.

“Kalau anda menemukan bahan baku sudah tidak layak, apalagi busuk, dan harganya di-mark up, jangan terima. Anda harus tegas, kembalikan kepada pemasok, dan minta yang baru,” ujarnya.

Penegasan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat tata kelola Program MBG, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Dengan disiplin dan ketegasan para pengelola dapur MBG, kualitas dan keamanan pangan diharapkan tetap terjaga secara konsisten.

Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap standar operasional, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi prinsip keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Bulan Ramadan bukan hanya momentum spiritual bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi juga periode dengan dinamika ekonomi yang sangat khas. Konsumsi rumah tangga meningkat, harga bahan pokok cenderung berfluktuasi, dan kebutuhan keluarga bertambah, mulai dari pangan hingga persiapan Hari Raya Idulfitri. Dalam konteks inilah kebijakan bansos ganda Ramadan menjadi relevan sebagai strategi menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir konsisten memperkuat jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan. Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketika memasuki Ramadan, percepatan atau penggandaan penyaluran bantuan tersebut sering kali dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat selama bulan suci Ramadan 2026. Fokus utama distribusi kali ini menyasar Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan pangan nontunai atau sembako yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan proses distribusi dilakukan secara bertahap agar menjangkau seluruh pelosok daerah dengan efektif. Kecepatan penyaluran ini menjadi prioritas utama kementerian dalam menghadapi lonjakan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan percepatan ini dirancang khusus untuk mendukung kelancaran ibadah bagi umat Islam yang sedang menjalankan puasa.

Gus Ipul menjelaskan bahwa ketersediaan dana bantuan diharapkan mampu memberikan ketenangan batin bagi para penerima manfaat. Dengan bantuan yang cair tepat waktu, masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan pemenuhan kebutuhan pangan harian mereka. Selain itu, kepastian bantuan juga membantu keluarga penerima manfaat dalam merencanakan pengeluaran selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dalam menyalurkan hak-hak rakyat miskin secara transparan. Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat rentan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dialokasikan dari anggaran negara agar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.

Berdasarkan data terbaru, realisasi penyaluran bansos untuk triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan angka yang sangat signifikan. Total dana yang sudah terserap mencapai lebih dari Rp15 triliun hingga periode awal Ramadan 1447 Hijriah ini. Besarnya anggaran ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pasar yang cenderung meningkat menjelang hari raya.

Persentase capaian penyaluran bantuan tersebut kini telah melampaui angka 85 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Percepatan ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kendala finansial saat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan bansos ganda juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Bantuan yang diterima masyarakat umumnya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga perputaran uang di tingkat lokal meningkat. Kondisi ini secara tidak langsung membantu pelaku usaha kecil dan pedagang pasar tradisional yang bergantung pada konsumsi masyarakat.

Dari sudut pandang makroekonomi, peningkatan konsumsi rumah tangga selama Ramadan menjadi salah satu pendorong penting pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya bansos tambahan, pemerintah berupaya memastikan bahwa peningkatan konsumsi tersebut juga dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi juga lebih merata.

Meski demikian, kebijakan bansos ganda perlu dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam penguatan sistem perlindungan sosial nasional. Bantuan sosial memang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, namun pada saat yang sama juga perlu diiringi dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat secara bertahap meningkatkan kemandirian ekonominya.

Momentum Ramadan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan bantuan sosial. Banyak perusahaan dan organisasi sosial yang turut menyalurkan bantuan kepada masyarakat selama bulan puasa. Jika dikelola dengan baik, kolaborasi ini dapat memperkuat dampak positif program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

Selain itu, transparansi data penerima bantuan juga menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas kebijakan bansos. Pembaruan data secara berkala dan penggunaan sistem digital diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan penyaluran serta memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Kebijakan bansos ganda pada Ramadan merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa peningkatan kebutuhan selama bulan puasa tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Bansos ganda Ramadan bukan sekadar kebijakan populis atau langkah simbolis menyambut bulan suci. Ia merupakan strategi stabilitas sosial ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli, mencegah lonjakan kemiskinan, serta memperkuat konsumsi domestik sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, transparan, dan terkoordinasi, kebijakan ini mampu memberikan dampak ganda yakni melindungi masyarakat rentan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam semangat Ramadan yang menekankan solidaritas dan kepedulian, bansos ganda menjadi wujud nyata peran negara dalam memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia.